PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARÎ AH DI PERGURUAN TINGGI

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARÎ’AH DI PERGURUAN TINGGI Masyhudi Muqorobin (Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta [email protected]) Abstrak Perkembangan ekonomi syarî’ah, juga disebut ekonomi Islam, saat ini memberikan harapan yang cukup menjanjikan. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di hampir seluruh belahan dunia, baik di Timur maupun di Barat. Ekonomi Islam sebagai bidang ilmu juga telah diajarkan di universitasuniversitas Eropa dan Amerika. Di Indonesia jumlah perguruan tinggi penyelengara ilmu ekonomi, yang dari sekitar 145 perguruan tinggi, belum ada 10 program studi ilmu Ekonomi yang menyelenggarakan program ekonomi Islam/syarî’ah. Perguruan tinggi menjadi tempat yang amat strategis salam pengembangan ilmu ekonomi syarî’ah serta penyiapan SDM di bidang tersebut, utamanya mulai dari program undergraduate (S1) sebagai starting point. Pengembangan kurikulum didesain dengan muatan ilmu ekonomi Islam secara penuh, sehingga hampir semua mata kuliah yang diajarkan memiliki muatan bagi pengembangan ekonomi Islam. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam setiap mata kuliah merupakan sebuah kemestian yang tidak dapat ditunda dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam serta sistem ekonomi yang akan dihasilkannya, tanpa memperdebatkan perlu tidaknya pemakaian label “Islam” atau ‘syarî’ah” ke dalam jenis mata kuliah yang bersangkutan. Program ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan disiplin, yaitu pendekatan disiplin Ilmu Ekonomi (Economics dominance) dan pendekatan disiplin Ilmu Agama (Syarî’ah dominance). Abstract The idea of syarî’ah bank establishment is to avoid ribâwi practice in economy activity. However, syarî’ah banks in implementing their bussiness activities do not omit the interest and devide the risks, but keeping the burden interest practice. It is proven by syarî’ah bank which has the cost product from 80 to 95 % using murabahah mechanism. The characteristics of syarî’ah bank must be based on Profit and Loss Sharing (PLS), not based on interest

Masyhudi Muqorobin

principle. Murabahah resembles with interest system since the change from interest-system to mark-up system is only the change of the name, without changing the substance. In this case, the cost establishment of murabahah of syarî’ah KPR in syarî’ah bank can be seen from the mechanism and contract determination of murabahah that have met syarî’ah principles, although in determination of margin in this transaction still refers to the components of interest determination used in konventional bank. Those components are cost of found, overhead cost, premium risk, and its period. Kata-kata Kunci Ekonomi Islam, student-centered learning, insertion approach, integrated approach, Syarî’ah dominance, Economics dominance

Pendahuluan Perkembangan ekonomi syarî’ah, atau pada level internasional juga disebut ekonomi Islam, saat ini memberikan harapan yang cukup menjanjikan. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di hampir seluruh belahan dunia, baik di Timur maupun di Barat. Ekonomi Islam dapat dilihat sebagai sebuah disiplin baru atau Islamic economics, dan penerapannya dalam bentuk sistem baru yaitu Islamic economy. Yang lebih menarik lagi, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar relatif terlambat dalam merespons perkembangan ekonomi Islam, yang sampai saat ini masih didominasi oleh sektro keuangan dan perbankan. Bahkan bila kita bandingkan, perkembangan yang ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992,1 adalah sangat terlambat bila dibandingkan di beberapa negara lain,2 bahkan di negara-negara non-Muslim seperti Bank Islam di 1

Ruslan Abdul Ghofur, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan: Beberapa Catatan Tentang Praktik Lembaga Keuangan Syari’ah, kumpulan Makalah Dosen Perguruan Tinggi Islam Indonesia Peserta Program PETRII 2004-2006 (Australia-Indonesia Institute, 2008), hlm. 16 2 ide pendirian bank syari’ah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Di mana pembicaraan bank syari’ah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi IlmuIlmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Muslim Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai behembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran batu kaum

164

al-Ihkâm, V o l . 8

N o .1 J u n i 2 0 13

Peluang dan Tatangan Pengembagan Ekonomi Syari’ah

Manila atau di Jenewa dan beberapa negara non-Muslim lainnya. Perkembangan terbaru telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau lagi ketinggalan dengan negara-negara lain dalam pelaksanaan sistem ekonomi dan perbankan Islam ini. Berbagai forum untuk merespons perkembangan baik pemikiran maupun praktiknya telah dilaksanakan di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, respons serupa juga terjadi secara substansial. Islam datang ke muka buni ini untuk memberikan rahmat sekaligus pencerahan kepada bumi. Berbagai cara dilakukan untuk memberikan ruang bagi Islam untuk diterima oleh manusia secara umum. banyak mencoba melalui jalan politik, namun ketika Islam datang melalui jalur politik formal, belum memberikan tingkat keberhasilan yang memadai dengan usaha yang dilakukan oleh para pemeluknya, bahlan terkesan adanya “pemaksaan”. Ketika Islam datang dalam format barunya yaitu sistem ekonomi yang memberikan keadilan bagi umat manusia, maka ia mendapat sambutan yang hangat diberbagai tempat, bukan saja di bumi yang mayoritas penduduknya Muslim, bahkan sampai negaranegara yang Muslimnya minoritas. Ekonomi Islam sebagai bidang ilmu juga telah diajarkan di universitas-universitas Eropa dan Amerika, dengan sejumlah pakar non-Muslim yang tak dapat dihitung lagi jumlahnya. Ini termasuk Universitas Harvard (USA), Wollongong Australia, dan sebagainya. Bahkan pertemuan ilmiah juga digelar oleh kalangan non-Muslim baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab ekonomi Islam bukan saja memberi keadilan pada umat Muslim melainkan kepada umat manusia secara umum, dan hal ini telah menjadi rahasia umum bagi mereka yang telah mengetahui. Pada sisi lain, sistem perbankan Islam juga dalam praktiknya memberikan pulangan (return) dengan model profit sharing yang lebih baik, serta jaminan lebih baik pula kepada para nasabah. Maka pengalaman di Malaysia, justru mayoritas nasabah adalah keturunan Cina yang non-Muslim. Oleh karenanya, tak dapat disangkal lagi intelektual dan cendikiawan Muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak di kalangan para ulama, cendikiawan, dan intektual Muslim. Lihat Dawam Rahardjo, Islam dan Tansformasi Sosial-Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).


N o .1 J u n i 2 0 13

165

Masyhudi Muqorobin

semakin banyaknya minat perbankan konvensional untuk membuka cabang atau unit Syari'ah. Mengapa Harus Ekonomi Islam? Maraknya pemikiran ekonomi Islam dengan berdirinya berbagai institusi ekonomi Islam membuat pangsa pasar bidang ini akan semakin diminati, terlebih kesadaran masyarakat Indonesia kembali kepada fitrah untuk menjadikan nilai-nilai Islam dikedepankan menjadi kian kentara, termasuk dalam bidang ekonomi, menjadikan ekonomi Islam sebagai pilihan paling tepat, meskipun perlu proses lama. Perlunya proses inilah menjadikan institusi pendidikan ekonomi Islam harus mempersiapkan diri secara memadai. Namun perlu pula diketahui, sekali lagi, bahwa perbankan Islam hanyalah merupakan salah satu dari sekian subsistem yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara umum yang meliputi berbagai sektor dan aspek, termasuk perdagangan, pembangunan, akuntansi, manajemen, asuransi, zakat, baik dalam konteks makro ataupun mikro. Karenanya perlu kita pelajari tentang ilmu dan sistem ekonomi Islam secara lebih luas. Perkembangan Ekonomi Syarî’ah di Indonesia: Peluang dan Tantangan Di Indonesia, perkembangan ekonomi syarî’ah juga tidak kalah dahsyatnya dibanding negara-negara lain. Salah satu indikatornya adalah menjamurnya bank-bank syari’ah sejak berdirinya Bank Muamalat tahun 1992 hingga sekarang. Terdapat 11 Bank Umum Syari’ah dengan sekitar 1.500 kantor cabang di seluruh Indonesia, 450 kantor cabang dari Unit Usaha Syari’ah pada bank konvensional, serta 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) hingga pertengahan tahun 2012. Bahkan hingga Maret 2010, perbangkan syari’ah memiliki aset Rp. 60 trilyun, di mana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%.3 Adapun jumlah sumberdaya manusia SDM bank syari’ah yang tersebar di semua bank syari’ah adalah sekitar 28.500 orang banker, termasuk skitar 500 orang SDM pada BPRS, sebagaimana tampak pada Tabel 1. Jumlah ini belum terhitung 3

Mohammad, “Undang-undang Perbankan Syari’ah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syari’ah” (Tesis MH, Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010)

166


N o .1 J u n i 2 0 13


jumlah SDM yang berada di lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) seperti BMT-BMT yang berjumlah ratusan bahkan ribuan di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jumlah ini diperirakan akan naik secara signifikan dari tahun ke tahun Tabel 1 Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia Bank Umum Syari’ah Jumlah Kantor Cabang Jumlah SDM Unit Usaha Syari’ah Jumlah Kantor Cabang Jumlah SDM (banker syari’ah) Bank Pembuayaan Rakyat Syari’ah Jumlah Kantor Cabangangka jauh lebih besar lagi Jumlah SDM (banker syari’ah) Sumber

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

3

5

6

10

11

349

401

581

711

1151

1401

3193

4311

6609

10348

15224

21820

20

26

27

25

23

24

183

196

241

287

237

336

1797

2266

2562

2296

1868

2067

105

114

131

138

154

155

105

185

202

225

278

364

1666

2108

2581

2799

3172

3724

2012 Mei 11 1499 21758 24 447 2437

156

337

4198

: website Bank Indonesia

Akan tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan penguatan sumberdaya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas SDM yang bergerak di bidang ini. Penguatan syarî’ah atau ajaran Islam dalam pengembangan SDM inilah yang menjadi peluang besar bagi dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Belum lagi kebutuhan dengan dibukanya kantor cabang pembantu atau kantor kas di tingkat yang lebih rendah, atau kebutuhan lembaga keuangan syari’ah atau jenis usaha berbasis


N o .1 J u n i 2 0 13

167

Masyhudi Muqorobin

syarî’ah lainnya. Sebuah sumber di Bank Indonesia menyebutkan angka sekitar 15,000 SDM ekonomi syarî’ah khususqnya untuk kebutuhan sektor keuangan dan perbankan sampai dengan tahun 2015, artinya dalam tiga tahun terakhir ini, diperlukan sekitar 5,000 SDM setiap tahunnya. sementara kemampuan perguruan tinggi hanya mencapai angka sekitar separohnya. Belum ada data yang jelas mengenai kumlah yang pasti pada hasil yang diberikan oleh perguruan tinggai terhadap SDM bidang ekonomi syarî’ah. Apabila dipetakan, Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan jumlah PT penyelengara ilmu ekonomi, yang dari sekitar 145 PT, belum ada 10 Prodi ilmu Ekonomi yang menyelenggarakan program ekonomi Islam/syarî’ah. Sementara, dari sebanyak 41 PTAI penyelengara program muamalah, dapat dikatakan belum ada yang benar-benar memenuhi kualifikasi keilmuan dibidang ekonomi, apabila ditinjau dari struktur kurikulum yang ada. Maka batas minimal kualitas SDM ekonomi Islam yang dapat diambil dengan memasukkan semua PT penyelenggara ekonomi Islam yaitu sekitar 50-60 PT. Apabila setiap PT menghasilkan sarjana ekonomi Islam sebanyak raya-rata 60 pertahun, maka hanya tersedia sekitar 3,600 SDM lulusan ekonomi Islam. Apabila diperhitungkan kualitas SDM berdasarkan kualitas PT dari segi akreditasi, maka keberadaan SDM ekonomi Islam memerlukan perbikan baik dari kualitas maupun kuantitas. Tabel 2 Indikator kualitas PT penghasil SDM bidang Ekonomi Prodi IE PT dengan Akreditasi

Jumlah PT

Prodi PTN dengan Akreditasi ‘A’

18

Prodi PTS dengan Akreditasi ‘A’

6

Prodi IE semua PT dengan Akreditasi ‘A’

24

Prodi Akreditasi ‘B’

51

Prodi Akreditasi ‘C’

65

Prodi Akreditasi ‘D’

5

Jumlah Prodi IE di Indonesia 145 Sumber : http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php

168


N o .1 J u n i 2 0 13


Praktik keuangan dan perbankan syari’ah yang menjadi maskot ekonomi syarî’ah masih belum menunjukkan pencapaian terhadap maqâshid syarî’ah tujuan diterapkannya syarî’ah yaitu untuk memberi kesejahteraan secara menyeluruh kepada masyarakat. Karenanya usaha yang serius mengarahkan ekonomi syarî’ah pada pencapaian maqâshid syarî’ah4 tidak dapat dihindari. Ini juga memerlukan peningkatan kualitas SDM. Tabel 3 Indikator kualitas PT penghasil SDM bidang Muamalah/Syarî’ah Prodi Muamalat/Ek Islam dengan Akreditasi ‘A’ PTAIN Akreditasi ‘B’ 15 PTN Akreditasi ‘B’ 1 PTS/PTAIS Akreditasi ‘B’ 4 Jumlah Prodi Muamalat/Ek Islam Akreditasi ‘B’ 20 Prodi Muamalat/Ek Islam dengan Akreditasi ‘C’ 21 Prodi Muamalat/Ek Islam dengan Akreditasi ‘D’ Jumlah Prodi Muamalat/Ek Islam di Indonesia 41 Sumber : http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php5 Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dengan Islam (syari’ah) adalah basis yang dipergunakan yaitu ribâ versus jual-beli.6 Ribâ pada dasarnya merupakan tambahan yang muncul atas transaksi satu sektor (single-sector transaction). Sementara jual beli merupakan transaski yang melibatkan dua sektor (double4

Ahli hukum yang pertama kali mengembangkan madzhab ini dalam hukum Islâm adalah al-Syathibî. Ia mengatakan bahwa ajaran Islâm disyari’atkan tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Lihat Mun’im A. Sirry, “Memperkenalkan Fiqh Abu Ishaq al-Syathibi”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. V No. 1 (1999), hlm. 81; Abû Ishaq al-Syathibî, al-Muwâfaqat fî Ushûl alSyarî’ah, Juz II (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 6. 5 Database di website BAN PT belum memasukkan Prodi Muamalat/EPI FAI UMY yang belum lama ini mendapatkan Peringkat Akreditasi ‘A’. 66 Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 275.


N o .1 J u n i 2 0 13

169

Masyhudi Muqorobin

sector transaction) yaitu sektor keuangan dan sektor riil. Dalam istilah fiqh dikenal setidaknya dua jenis ribâ yaitu: Pertama, ribâ al-nasî`ah, yaitu tambahan yang dihasilkan atas transaksi yang hanya melibatkan sektor tunggal yaitu keuangan. Kedua, ribâ al-fadll, yaitu tambahan yang dihasilkan atas transaksi yang hanya melibatkan sektor tunggal berupa barang.7 Islam datang menjadikan transaksi jual beli dengan melibatkan sektor yang satunya, melalui skema murabahah,8 musyarakah,9 mudharabah10 dan sebagainya. Dengan demikian posisi keseimbangan antar sektor secara makro dapat terpelihara. Dari berbagai skema yang ada, murabahah merupakan skema yang kurang mendapat legitimasi secara penuh, karena tidak jauh berbeda dengan praktik hilah (jama’: hiyal) yang cukup kontroversial sebagaimana dilakukan pada masa dulu. Karenanya, tingkat ‘kesyariahan’ murabahah ini dianggap paling rendah. Murabahah hanyalah sebagai katup pengaman dan masa transisi untuk mewadahi berbagai transaksi yang susah menggunakan skema lainnya, terutama untuk yeng bersifat konsumtif. Sedangkan untuk transaksi dengan tujuan 7

Abd al-Karîm al-Khatib, al-Siyâsah al-Mâliyah fi al-Islâm wa Shilâtuhu bi al-Mu’âmalat al-Mu’âshir, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 25-30; Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005 ), hlm. 62.; dan Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41. 8 Murabahah adalah penjualan barang apa pun dengan harga pembelian yang ditambah dengan jumlah harga yang tetap sebagai keuntungan. Lihat Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 338. 9 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lihat Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid Wa Nihâyat al-Muqtashid (Mesir: Musthafâ al-Halabi, 1988 ), hlm. 253 10 Mudlarabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur), di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami keugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. Lihat Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islâm dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 ), hlm. 32.

170


N o .1 J u n i 2 0 13


produktif, yang dianggap kesyariahannya mendekati maksimal adalah skema musyarakah dan mudlarabah. Oleh karena itu, banyak pihak, terutama para akademisi dan ulamâ’ yang lebih berhati-hati, mendorong upaya memperkecil skema murabahah menuju pada skema mudlarabah dan musyarakah. Hal ini juga merupakan tantangan yang cukup besar bagi umat Muslim untuk membuktikan keadilan dan keasyari’ahan bank Islam. Patut disyukuri bahwa kesadaran akan perlunya menekan transaksi murabahah menuju musyarakah dan mudlarabah telah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Ini terbukti dengan semakin berkurangnya persentasi akad murabahah yang pada awal perkembangan bank syari’ah dulu mencapai hampir keseluruhan transaksi pada LKS, kini kian berkurang. Table 4 menunjukkan transaksi murabahah yang sekali pun masih mayoritas, namun hanya berkisar antara 54-57% dari keseluruhan transaksi bank syari’ah. Pada sisi lain, transaksi murabahah di BPRS masih terlihat lebih 80% dari keseluruhan transaksi. Tabel 4 Komposisi Pembiayaan BUS, UUS dan BPRS dua tahun terakhir BUS & UUS No

Akad

2011

BPRS 2012

2011

2012

Rp (m)

%

Rp (m)

%

Rp (jt)

%

Rp (jt)

%

75.807

2,83

85.799

2,76

1

Mudlarabah

10.203

10,47

10.482

9,29

2

Musyarakah

18.209

18,69

21.275

18,85

246.796

9,22

264.210

8,51

80,5 1 0,00

2.509.86 0 552

80,8 1 0,02

Murabahah

53.003

54,40

64.544

57,20

4

Salam

0

0,00

0

0,00

2.154.49 4 20

5

Istisyna

325

0,33

320

0,28

23.673

0,88

22.853

0,74

6

Ijârah

3.561

3,65

5.044

4,47

13.815

0,52

19.316

0,62

7

Qardl

12.135

12,45

11.179

9,91

72.095

2,69

76.328

2,46

8

Lainnya

0

0

0

0

89.230

3,33

127.033

4,09

Total

97.436

100

112.844

100

2.675.93 0

100

3.105.95 1

100

3

Diolah dari Statistik Perbankan Indoensia Hijrah dari Risk-Shifting menuju Risk-Sharing


N o .1 J u n i 2 0 13

171

Masyhudi Muqorobin

Sistem bunga adalah sistem dengan alih risiko atau risk shifting, sedang sistem bagi hasil di dalamnya termasuk bagi risiko (risk shring) yang seringkali dikenal dengan profit-losss sharing. Akan tetapi praktik-praktik LKS/LKMS sampai saat ini masih jauh dari upaya mewujudkan sistem mudlarabah dan musyarakah yang benarbenar berkeadilan. Kebanyakan skema mudlarabah/musyarakah dalam praktiknya mayoritas masih berbasis pada bagi pendapatan (revenue sharing) atau lebih meningkat sedikit dengan bagi hasil saja tanpa bagi risiko (profit sharing), sedangkan kalau terjadi kerugian pihak LKS/LKMS tidak mau menanggung kerugian. Gambar 1 Hijrah dari Alih Risiko ke Bagi Risiko Hijrah dari risk-shifting menuju risk-sharing Risk-shifting

Risk-sharing

murabahah

Revenue sharing

Profit sharing Profit/loss sharing

Sistem bunga/ribâ

Sistem jual-beli

Praktik seperti ini memang tampaknya harus dilaksanakan secara bertahap agar sistem dapat berjalan secara lebih mulus tanpa moral hazard.11 Diharapkan di masa-masa yang akan datang, 11

Moral hazard disebabkan oleh asymetri information yang merujuk pada tingkatan di mana seorang bawahan (agent) memiliki lebih banyak informasi dari atasannya

172


N o .1 J u n i 2 0 13


kewujudan keadilan akan benar-benar dapat terlaksana sesuai tahapan pada Gambar 3 yang ditunjukkan melalui proses dari riskshifting, murabahah, revenue sharing, profit sharing, kemudian berakhir pada profit and loss sharing. Risiko mudlarabah/musyarakah, secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai risiko yang terkait dengan kemungkinan risiko kerugian, bersifat: Pertama, internal, yaitu faktor dalam LKS/LKMS sendiri, yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Kesiapan SDM LKS dan LKMS untuk memberikan pendampingan lapangan kepada pengusaha untuk memastikan profitabilitas dan kinerja yang tinggi serta menekan kerugian serendah mungkin. Risiko ini dapat diatasi dengan memperbaiki kualitas SDM, baik melalui rekruitmen baru maupun pelatihan bagi SDM yang ada. Keterlibatan institusi pendidikan, bukan hanya yang menawarkan program ekonomi dan keuangan Islam namun juga yang menawarkan bidang lain seperti teknologi, pertanian, hukum dan sebagainya yang dikaitkan dengan ekonomi dan perbankan Islam sangat signifikan. Ini dalam rangka menyediaakn kemampuan teknis bagi LKMS untuk melakukan pendampingan. Ini menjadi tugas para da’i, ulama, kyai, ustadz serta para penceramah agama untuk memberikan penerangan kepada masyaran monitoring di lapangan. (2) Sistem tata kelola atau corporate governance yang yang masih amburadul dan sering memicu munculnya moral-hazard di kalangan para pimpinan LKMS. Karenanya perlu sekali adanya perbaikan sistem tata kelola LKMS melalui berbagai cara yang mungkin. Kedua, eksternal, terkait dengan moral-hazard dalam masyarakat yang cenderung melaporkan laba secara understate atau lebih rendah atau bahkan melaporkan adanya kerugian, sekalipun usaha mengalami keuntungan. Ini terkait dengan pemahaman masyarakat yang masih lemah tentang sistem ekonomi Islam, yang memerlukan adanya kepercayaan, amanah atau trust. Tugas para

(principal ) berkaitan dengan wilayah tanggung jawab bawahan. Asymetri information, oleh karenanya, akan merujuk pada suatu keuntungan pengetahuan yang dimiliki oleh bawahan baik dalam tujuan principal atau dalam hal bagaimana tujuan principal tersebut tercapai. Lebih lanjut baca Wadhan, “Moral Hazard dan Agency Cost (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah)”, al-Ihkam, volume 3, nomor 2 (Desember 2008).


N o .1 J u n i 2 0 13

173

Masyhudi Muqorobin

pemuka agama, kyai, ulamâ`, da’i, ustadzah dan para pencermah agama untuk membantu meluruskannya. Posisi Strategis Institusi Pendidikan Tinggi Perguruan tinggi menjadi tempat yang amat strategis salam pengembangan ilmu ekonomi syarî’ah serta penyiapan SDM di bidang tersebut, utamanya mulai dari program undergraduate (S1) sebagai starting point. Dari sini perlu pengembangan dari segi kuantitas dengan memberikan layanan pada level pendidikan di bawahnya, sekaligus penguatan kualitas pada level S2 dan S3 (Lihat Gambar 2).

Gambar 2 Strategi Melalui Pendidikan Formal

Basis: Pendidikan Tinggi  Program S-1 Program S-3

Pola Pengembangan kualitas

Program S-2

Program S-1 SMA/SMK/MA SLTP SD

Pola Pengembangan kuantiitas

Dengan demikian, tuntutan terhadap perkembangan ilmu ekonomi Islam dan pengembangannya ke dalam aplikasi berbentuk sistem ekonomi Islam telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Meskipun tuntutan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi dengan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai, baik dalam arti kualitas maupun kuantitas. Dalam penyelenggaraan akademik suatu institusi perguruan tinggi, alasan atau motivasi tersebut dapat diterima, dalam batas tertentu, yang kemudian diturunkan ke dalam desain kurikulum dan silabinya. Namun tampaknya integrasi alasan kebutuhan pasar ini ke dalam

174


N o .1 J u n i 2 0 13


sebuah kesatuan “tujuan” dengan upaya menegakkan sistem ekonomi Islam, menjadi sebuah kekuatan utama dalam institusi tersebut, sehingga justru akan memberikan “ruh” dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar. Di sinilah kemudian kita dapat menemukan “sesuatu” yang selama ini hilang dari masyarakat Muslim kita, yaitu maqâshid syarî’ah sebagai tujuan utama ditegakkannya ekonomi Islam, dalam rangka memberikan mashlahah kepada umat manusia. Penciptaan Proses Pembelajaran yang Kondusif Proses pembelajaran yang kondusif diperlukan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara umum, yang dalam konteks ini sering didefinisikan sebagai metode SCL atau student-centered learning. SCL merupakan sebuah alih paradigma pendidikan dari guru-dosen sebagai pusat orientasi kepada proses pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa. Dari proses pembelajaran yang menekankan pada aspek dosen sebagai ‘dewa’ yang menguasai segalanya kepada mahasiswa yang memiliki potensi dan kemampuan terpendam yang harus digali. Dengan demikian SCL memerlukan beberapa prasyarat seperti: Pertama, kurikulum yang kompeten yang didesain dengan beberapa aspek seperti: (1) benchmarking dengan institusi kelas dunia; (2) perbaikan secara kontinyu. Kedua, silabi yang memberi ruang pada kombinasi antara basis pengajaran kelas dengan implementasi lapangan seperti studi kasus. Ketiga, partisipasi aktif dari mahasiswa, yaitu: (1) aktif dalam partisipasi di kelas, bukan hanya diukur dari kehadiran, namun juga keaktifan dalam mengkespresikan kemampuannya di kelas melalui presentasi, diskusi, dan sebagainya. Keempat, pengembangan aktifitas, mislanya dengan KKL atau field trip, magang, dan sebagainya. Kelima, grading policy yang meliputi evaluasi terhadap: (1) pemahaman (misalnya dengan tes/ujian); (2) ketrampilan/skill yang diukur dengan penugasan, kertas kerja/makalah, dan sebagainya; (3) etika dan attitude termasuk penghindaran diri dari plagiarisme dan berbagai kecurangan, kemampuan team-work, motivasi, partisipasi, dan sebagainya. Keenam, kemampuan dan kesiapan staf pengajar yang memadai, meliputi: (1) dosen harian (individual atau tim); (2) dosen tamu (kalangan bisnis, birokrasi atau profesional lain yang menguasai teori dan/atau lapangan)


N o .1 J u n i 2 0 13

175

Masyhudi Muqorobin

Rujukan Kurikulum Perbandingan Pengembangan sebuah program yang dikatakan sebagai unggulan, atau setidaknya yang menjadi di antara yang terbaik (among the best) adalah dengan menggunakan standar internasional termasuk dalam hal benchmarking untuk kurikulum dan silabinya. Kurikulum perlu dikembangkan melalui kajian komparatif dengan mengacu pada kurikulum yang dikembangkan di beberapa perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Pengembangan kurikulum untuk program S1 secara penuh dapat dilakukan dengan memetakan beberapa kemungkinan, sebagaimana disampaikan oleh Munawar Iqbal,12 Kurikulum ini didesain untuk dengan muatan ilmu ekonomi Islam secara penuh, sehingga hampir semua mata kuliah yang diajarkan memiliki muatan bagi pengembangan ekonomi Islam. Program ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan disiplin, yaitu pendekatan disiplin Ilmu Ekonomi (Economics dominance) dan pendekatan disiplin Ilmu Agama (Syarî’ah dominance). Studi perbandingan untuk kedua pendekatan ini dapat dilihat dari empat universitas di luar negeri, yaitu KENMS IIUM Malaysia, dan International Institute of Islamic Economics IIUI Pakistan, yang menggunakan pendekatan pertama. Sedangkan Imam Sadiq University Teheran, Iran dan Imam Muhammad University Riyadh Saudi Arabia memakai pendekatan kedua. Kedua pendekatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: Tabel 5 Perbandingan Kurikulum Internasional No

Rincian

1

Lama Program

2

Bahasa Pengantar

3

SKS

IIUI Islamabad

Imam IIUM Malaysia Muhammad Univ Riyadh

Imam Sadiq Univ Teheran

4 tahun

4 tahun

4 tahun

5 tahun

Inggris/Arab

Inggris/Arab

Arab

Persia

216

134

153

200

12

Lihat, misalnya, Munawar Iqbal, “Teaching Programs in Islamic Economics – A Comparative Study” dalam Lessons in Islamic Economics (vol 2), Seminar Proceeding No. 41, (ed.) Monzer Kahf (Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 1418 H/1998 M).

176


N o .1 J u n i 2 0 13


MK Ilmu Syarî’ah MK Ilmu Ekonomi Komplemen Program Bahasa

39 (18.05%) 84 (38.88%) 24 (11.11%) 69 (31.94%)

28 (20.09%) 63 (47.01%)

16 (11.95%)

64 (41.85%) 43 (28.10%) 21 (13.72%) 25 (16.33%)

69 (34.50%) 45 (22.50%) 8 (04.00%) 78 (39.00%)

27 (20.14%)

4

Jumlah MK

56

48

59

82

5

MK/semester

7

6

7.4

8.2

6

Jam/minggu

27

17

19

20

Untuk Program Studi Ilmu Ekonomi khususnya, pola-pola pendekatan IIUM dan Imam Muhammad University merupakan pilihan yang mendekati kenyataan. Sedangkan khususnya untuk kasus Indonesia, benchmarking lebih tepat dilakukan dengan perbandingan kurikulum KENMS IIUM. Pendekatan Berbasis Penetrasi Pendekatan ini dimaksudkan untuk memroses dengan memasukan kandungan materi dan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi. Dua pendekatan dapat dilakukan, yaitu: Pertama, Pendekatan Sisipan (Insertion Approach). Pendekatan ini dipakai dengan menyisipkan atau memberi muatan materi, topik atau kandungan ke-Islaman dalam sesi-sesi atau pokok bahasan tertentu pada satu mata kuliah. Model ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni dari segi kurikulum, pendekatan ini lebih mengacu pada pemberian mata kuliah tertentu dalam pengembangan ekonomi Islam ke dalam seluruh struktur kurikulum yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh PTN atau PTS yang tidak secara tegas menamakan sebagai PTS Islam. Sedangkan dari segi silabi atau mata kuliah, pendekatan ini lebih memberikan tekanan pada struktur mata kuliah umum yang di dalamnya disisipkan gagasan-gagasan tentang ekonomi Islam, yang dimasukkan untuk sesi-sesi tertentu. Kedua, Pendekatan Integrasi (Integrated Approach). Pendekatan integrasi dipakai dengan cara memadukan materi, kandungan berupa nilai-nilai Islam secara utuh ke dalam semua pokok bahasan dalam sebuah mata kuliah. Sebagaimana pada ayat pertama, pendekatan ini


N o .1 J u n i 2 0 13

177

Masyhudi Muqorobin

dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu dari segi kurikulum, pendekatan ini lebih mengacu pada integrasi seluruh mata kuliah dan bahkan keseluruhan program dalam perkuliahan untuk membentuk pemhaman yang lebih komprehensif tentang ekonomi Islam. Ini hanya dapat dilakukan bila ada kesepakatan dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, misalnya untuk konsentrasi ekonomi Islam di PTN/PTS umum, atau secara umum untuk program studi ekonomi (Islam) di PTS Islam termasuk PT Muhammadiyah (PTM). Sedangkan dari segi mata kuliah, pendekatan ini lebih memberikan tekanan pada struktur mata kuliah yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai Islam atau pendekatan teori ekonomi dalam perspektif Islam secara terpadu. Ini merupakan bentuk ideal dari proses pembelajaran ekonomi Islam, terlebih bila keterpaduan di sini juga dibarengi dengan keterpaduan kurikulum secara keseluruhan. Secara matriks, pendekatan-pendekatan tersebut dapat digambarkan pada Tabel 6 sebagai berikut (silahkan dipetakan sendiri di mana posisi masing-masing kita): Tabel 6 Matriks Pendekatan dalam Penyisipan Perspektif Islam ke dalam Ilmu Ekonomi

Kurikulum Silabi/Mata Kuliah

Insertion approach

Integrated approach

B Mendekati ideal

D Sangat Ideal

A Tahap awal

C Ideal

Pada prinsipnya, pemakaian kedua pendekatan tersebut dapat dilakukan secara serempak, tergantung kepada kapasitas SDM yang tersedia. Untuk tahapan awal (Skenario A), pendekatan pertama mungkin dapat dilakukan, namun dalam perkembangan berikutnya, pendekatan kedua menjadi tujuan dari proses penetrasi nilai-nilai Islam ke dalam mata kuliah. Ini memerlukan pemahaman yang relatif baik atas kedua pendekatan berbasis komptensi, yaitu kedua disiplin ilmu (ekonomi dan syarî’ah). Gambar 3 memberi paparan tentang

178


N o .1 J u n i 2 0 13


keterpaduan dari perspektif Islam dalam ilmu ekonomi melalui pola pendekatan integrasi. Integrasi ini berlaku untuk kurikulum ekonomi Islam yang didalamnya memberi ruang yang amat luas kepada semua mata kuliah untuk didekati dengan perspektif Islam. Atau dapat pula dimengerti sebagai integrasi nilai-nilai atau perspektif Islam ke dalam mata kuliah melalui semua materi atau topik-topik pembahasan dalam mata kuliah tersebut secara terpadu.

Topik 1

dst

Topik 2

Topik 11

Topik 3

Topik 10

Topik 4

Perspektif Islam

Topik 9

Topik 5 Topik 8

Topik 7

Topik 6

Gambar 3 Pengaruh dinamis nilai dan perspektif Islam terhadap kurikulum atau topik mata kuliah

Desain Kurikulum Proses integrasi antara dua disiplin tersebut dinyatakan dalam dua belas langkah al-Faruqi, yang dapat dipetakan dengan skema pada Gambar 4. Untuk mencapai integrasi yang ideal bagi kedua kelompok disiplin tersebut diperlukan langkah penguasaan atas keduanya secara penuh. Inilah kelemahan utama umat Muslim saat ini, yang mayoritas masih memiliki bekal penguasaan yang tidak


N o .1 J u n i 2 0 13

179

Masyhudi Muqorobin

berimbang. Langkah mediasi memberikan peluang bagi kedua disiplin untuk didekatkan melalui pembelajaran dengan bobot yang Mastery of Modern Economics

Survey of Economics subjects

5 Critical Assessment of the Modern Discipline

1

3

Mastery of the Islamic Legacy: the Anthology

2

4

Mastery of the Islamic Legacy: the Analysis

Establishment of Specific Relevance of Islam to the Discipline

6

7

Critical Assessment of the Islamic Legacy

8

Survey of the Ummah’s Major Economic Problems

9

Survey of the Economic Problems of Humankind

10

11

12

Creative Analysis and Synthesis

Creating Economics under Islamic Framework

Disseminating Islamic Economics

Gambar 4 Dua Belas Langkah Faruqi untuk Islamisasi

180


N o .1 J u n i 2 0 13


lebih pada disiplin yang kurang dikuasai. 13 Iqbal14 menawarkan upaya dengan dengan pendekatan berbasis disiplin yang sesuai dengan realitas keberadaan dua kelompok disiplin yang ada, dibawah pendekatan (major) ilmu-ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu syarî’ah. Tabel 7 berikut memberikan gambaran pola tawaran Iqbal: Tabel 7 Dua Major Disiplin: Ilmu Ekonomi No

Kelompok Mata Kuliah

1 2 3 4 5

Kelompok Syarî’ah Kelompok Ilmu Ekonomi MK Penunjang Bahasa (Inggris/Arab) MK Pilihan Total

Dasar

Major Ilmu Ekonomi

24 36 15 21 96

24+12 = 36 36+24 = 60 15 21 15 96+54 = 150

Alternatif Bentuk Kurikulum Bentuk kurikulum untuk yang ideal mencakup pendalaman ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Sehubungan dengan usaha peningkatan kualitas penguasaan materi, yang kebanyakan memakai literatur bahasa Inggris dan bahasa Arab, maka penguasan kedua bahasa ini menjadi kunci pendukung utama. Sementara komposisi mata kuliah dalam kurikulum yang dihasilkan tetap berpedoman pada ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai kurikulum inti, dan tambahan dari setiap institusi sebagai kurikulum institusi, terlihat pada Tabel 8 dibawah ini: Tabel 8 Penerapan Konsep MK Terpadu ke dalam Dasar Kurikulum No Kelompok Mata Kuliah Total 13

Bahan Ajar (Handout) untuk Mata Kuliah “Filsafat Ekonmi Islam” pada Program S3 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dikembangkan dari Ismail R al-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan (Herndorn, VA: International Institute of Islamic Thought, 1982). 14

Ibid.


N o .1 J u n i 2 0 13

181

Masyhudi Muqorobin

SKS 1

MK Pengembangan Kepribadian (MPK) Aspek Nilai, Etika, Ke-Islam & Institusional Aspek Kelokalan dan Kenasionalan 2 MK Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 3 MK Keahlian Berkarya (MKB) 4 MK Perilaku Berkarya (MPB) 5 MK Berkehidupan Bersama (MBB) Total SKS untuk Keseluruhan Program

25-40% 1030% 5-15% 30-45% 30-45% 10-15% 10-15% 100%

Mata kuliah tersebut secara ideal didistribusikan dalam beberapa semester, sekali pun tidak menutup kemungkinan perubahan komposisi per semester sesuai dengan pilihan mahasiswa. Sebaran kelompok mata kuliah dan jumlah kredit semester dalam satu program secara metodologis idealnya mencerminkan matriks gerakan dari arah kiri atas ke kanan bawah sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Kel. MK

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Sem 8

MPK MKK MKB MPB MBB Gambar 5 Matriks Sebaran MK/SKS tiap Semester Silabi dan SAP, dan Pilihan Materi dalam Mata Kuliah Penyusunan Silabi dan SAP Desain kurikulum mengarah pada integrasi nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi, dengan memakai pola dalam Gambar 2 tersebut di atas. Tampaknya tidak harus semua mata kuliah mengandung pilihan materi yang sama, ini sangat

182


N o .1 J u n i 2 0 13


bergantung pada karakter dari mata kuliah yang bersangkutan. Akan tetapi hampir semua mata kuliah dasar ilmu ekonomi dapat mengandung sejumlah aspek sebagaimana dikehendaki dalam TOR misalnya sejarah dan filosofi pemikiran ekonomi beserta ideologinya, alat-alat analisis, dan dengan proses pembelajaran sistem SCL. Kandungan materi tentu saja memiliki stressing yang berbeda dari setiap mata kuliah yang ditawarkan. Pengenalan filosofi dan sejarah pemikiran ekonomi mengharuskan kita untuk berfikir secara komprehensif dan tidak ahistoris. Dengan demikian pengakuan khazanah pemikiran Yunani kuno dan Romawi serta pengaruhnya ke dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang mereka laksanakan abad pertengahan merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pengenalan alur sejarah pemikiran ekonomi secara umum beserta pratek atau sistem perekonomian Islam dalam konteks peradaban yang terputus pada abad pertengahan menjadi sebuah keharusan akan adanya pengakuan terhadap perkembangan pemikiran ekonomi oleh para sarjana Muslim abad tersebut. Ini akan memberikan gambaran bagaimana peradaban dunia ini senantiasa tersambung tanpa keterputusan seperti digambarkan oleh Schumpeter, misalnya. Dari gambaran sejarah tersebut, kita dapat menggali kontribusi pemikiran ekonomi para sarjana Muslim. Beberapa konsekwensi dapat diturunkan antara lain: a) Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi mengharuskan pemberian muatan materi perkembangan sejarah pemikiran ekonomi para sarjana Muslim yang lebih kurang sama atau seimbang dengan kontribusi Barat. Ini dapat diwujudkan dalam satau MK dengan empat SKS, sehingga bobot masingmasing menjadi 2 SKS, atau menjadi dua MK yang terpisah dengan masing-masing 2 atau 3 SKS. b) Mata Kuliah Pengantar Ekonomi (mikro dan/atau makro) sebaiknya memberi ruang pada aspek filosofi dan sejarah ini sebelum masuk pada mata kuliah inti seperti siklus pasar, teori konsumsi dan produksi, pendapatan nasional, kebijakan fiskal dan moneter, dan sebagainya. c) Untuk teori ekonomi mikro dan makro, aspek filosofi dan sejarah tidak lagi dikemas dalam bentuk penjelasan kronologis


N o .1 J u n i 2 0 13

183

Masyhudi Muqorobin

dari pemikiran ekonomi Islam, melainkan dalam bentuk integrasi pemikiran para sarjana Muslim sejak awal abad perkembangan Islam hingga sekarang (termasuk bila diperlukan dan bila kapasitas pemberi materi relatif siap, penjelasan tentang proses diturunkannya ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi). Misalnya, penjelasan teori bunga yang dikaitkan dengan ribâ dalam porsi tertentu. Sebelum masuk ke teori ekonomi mikro dan makro, perlu penjelasan filosofis tentang pengembangan sistem ekonomi berbasis moralitas Islam melalui redefinisi tentang makna pemaksimalan self-interst, utilitas, keuntungan dan sebagainya dengan mengintegrasikan aspek material dengan spiritual Islam, dengan falah atau kemenangan dan kesejahteraan individu dan sosial dunia dan akhirat menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi. Di sini perlu pemahaman tentang maqâshid syarî’ah, hingga sampai pada konsep mashlahah mursalah atau mashlahah ‘âmmah. d) Materi-materi aplikasi seperti ekonomi pembangunan, ekonomi lingkungan, ekonomi publik dan sebagainya juga dapat memuat banyak hal tentang pemikiran ekonomi para sarjana Muslim, khususnya abad pertengahan semisal Ibn Khaldûn, Syah Waliullâh al-Dihlawi, Ibn Taymiyyah, alGhazâlî, al-Syathîbî, dan sebagainya. Contoh Bentuk Integrasi Materi dalam Mata Kuliah Berikut beberapa contoh integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sejumlah teori, tanpa harus menyebutnya teori “X” Islam atau Teori “X” syarî’ah. Aplikasi teori tersebut dapat didiskusikan pada beberapa aspek dibawah ini. a) Teori pasar. Teori tentang pasar telah lama diperkenalkan oleh manusia bahkan sejak awal perkembangan manusia dengan berbagai variasinya. Namun Islam memiliki teori yang khas tentang pasar. Pasar dalam Islam sebagai tempat yang paling “buruk”, namun terintegrasi dengan tempat yang paling “baik” yaitu masjid. Dalam konsep peradaban Islam, masjid di mana pun selalu dikelilingi oleh pasar, sehingga pusat kegiatan ekonomi yang seringkali mendatangkan keburukan (kedhaliman, pemerasan, penipuan, dan

184


N o .1 J u n i 2 0 13


sebagainya) terkontrol oleh keberadaan masjid, sebagai jantung aktifitas manusia. Karenanya “tangan” Allah berada di atas tangan manusia juga berlaku dalam mekanisme pasar yang tampaknya oleh Adam Smith diinterpretasikan dengan invisible hand. Rasulullah saw memberikan konsep pasar di mana tangan Allah lah yang lebih banyak mengatur harga. b) Teori Konsumsi Bagaimana Islam mengajarkan moderasi dalam konsumsi dan tidak berlebihan (israf). Namun pemaksimalan utilitas dalam teori konsumsi memberikan kemungkinan untuk dikembangkan melalui pemaksimalan pencapaian utilitas berdasar aspek spiritualitas dan material dalam arti yang integral. Seorang konsumen menjadi rasional ketika ia membayar lebih besar dari harga pasar, dengan pemikiran dia memberikan bantuan kepada si penjual yang sedang memerlukan sejumlah uang karena sedang menghadapi problema yang relatif berat. Sudah barang tentu hal ini bersifat insidental. c) Teori Produksi dan Pertumbuhan Misalnya dalam CD production function: Q = f ( K,L,H) Dalam teori produksi, pemanfaatan faktor produksi yang bersifat exploitatif dapat dihindari dengan upaya pengendalian monopsoni terhadap bahan baku, pemberian pola bagi hasil terhadap pekerja dan sebagainya sehingga keadilan dapat ditegakkan disini melalu pengembangan model-model statistika dan ekonometrika. Dalam hal pengambilan keuntungan Laba = Total Revenue – Total Costs Eksploitasi terhadap konsumen melalui harga yang tinggi dapat diminimalkan dengan lebih banyak bermain pada kuantitas sehingga memberikan maslahah lebih jaun kepada masyarakat. Gagasan Ibn Taymiyyah, misalnya, tentang just porfit, just price, dan sebagainya menjadi amat signifikan dalam konteks ini, yang kemudian dapat diubah menjadi model-model ekonomi mikro. Dalam teori pertumbuhan, human resources (H) sebagai faktor produksi menekankan aspek pendidikan. Di sini karakteristik pendidikan tidak harus hanya menonjolkan aspek kognisi saja melainkan afeksi dan psikomotorik perlu lebih di apresisasi dan


N o .1 J u n i 2 0 13

185

Masyhudi Muqorobin

dikaitkan dengan pengemdalian terhadap berbagai aspek moralhazard, melalui pendidikan berbasis kecerdasan spiritual, intuisi dan intelektual secara terpadu. Hasilnya, baik dalam skala mikro maupun makro dapat menjadi kebijakan perusahaan ataupun kebijakan negara, atau kombinasi dari berbagai kebijakan publik dan swasta yang terintegrasika ke dalam sistem ekonomi yang lebih Islami. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan skema bagi hasil terhadap pekerja dengan tetap memperhatikan UMR (upah minimum regional) serta share (bagi hasil atas keuntungan) perusahaan secara garis besar. Kemudian diikuti oleh kebijakan internal dari perusahaan dan industri yang memberikan angka-angka secara lebih detail. d) Teori Ekonomi Makro Dalam persamaan pendapatan, ada perlunya memperkenalkan atau bahkan mengawalinya dengan penjelasan sejumlah pemikiran sarjana Muslim bahkan para Nabi semisal Yusûf dalam kisah mimpi 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk yang dianalissis dalam persamaan pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang yang dapat diubah dalam bentuk saving, yang dapat pula diteruskan dengan analisis Ibn Khaldûn dalam konteks makro. Y = Ckini + Cnanti Pendapatan = Konsumsi kini + Konsumsi nanti Pendapatan = Konsumsi kini + Tabungan Y = C+S Atau dikembangkan dengan pola Mozer Kahf dalam final spending. Pendapatan = Konsumsi kini + Tabungan dunia dan Tabungan akhirat Penutup Pada dasarnya setiap mata kuliah dapat diberi muatan atau kandungan nilai-nilai Islam, termasuk matematika, statistika dan ekonometrika yang tampak sangat netral. Para guru matematika di Kuba mengajarkan murid-muridnya dengan memberikan contoh bagaimana atau berapa jumlah tentara Amerika yang melakukan

186


N o .1 J u n i 2 0 13


intervensi ke Kuba, misalnya. Dalam konteks Islam, pemberian muatan nilai-nilai ideologis Islam ke dalam mata kuliah seperti matematika dan statistika dapat diwujudkan dalam sejumlah contohcontoh kasus, perhitungan dan sebagainya, mislanya kalkulasi tentang berapa zakat yang dapat dikoleksi pemerintah dalam konteks makro atau mikro oleh badan amil zakat, yang seudah barang tentu bukan dengan kalkulasi sederhana melainkan melalui modelling. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam setiap mata kuliah merupakan sebuah kemestian yang tidak dapat ditunda dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam serta sistem ekonomi yang akan dihasilkannya, tanpa memperdebatkan perlu tidaknya pemakaian label “Islam” atau ‘syarî’ah” ke dalam jenis mata kuliah yang bersangkutan. Sebagian MK mungkin memerlukan label tersebut untuk mempertegas bedanya dengan MK yang berdasarkan pada teori konvensional, namun sebagian yang lain tidak. Bahkan ke depan, dalam jangka panjang, label-label Islam atau syarî’ah tidak lagi diperlukan, ketika ekonomi dan ilmu ekonomi sudah benar-benar dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai Islam. Daftar Pustaka: Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001. Ayyub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009. Faruqi, Ismail R al-. Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan. Herndorn, VA: International Institute of Islamic Thought, 1982. Ghofur, Ruslan Abdul. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan: Beberapa Catatan Tentang Praktik Lembaga Keuangan Syari’ah, kumpulan Makalah Dosen Perguruan Tinggi Islam Indonesia Peserta Program PETRII 2004-2006. Australia-Indonesia Institute, 2008. Iqbal, Munawar. “Teaching Programs in Islamic Economics – A Comparative Study” dalam Lessons in Islamic Economics (vol 2), Seminar Proceeding No. 41, (ed.) Monzer Kahf. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 1418 H/1998 M. Khatib, Abd al-Karîm al-. al-Siyâsah al-Mâliyah fi al-Islâm wa Shilâtuhu bi al-Mu’âmalat al-Mu’âshir. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1976.


N o .1 J u n i 2 0 13

187

Masyhudi Muqorobin

Mohammad, “Undang-undang Perbankan Syari’ah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syari’ah”. Tesis MH, Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Rahardjo, Dawam. Islam dan Tansformasi Sosial-Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999. Rusyd, Ibn. Bidâyat al-Mujtahid Wa Nihâyat al-Muqtashid. Mesir: Musthafâ al-Halabi, 1988. Sirry, Mun’im A. “Memperkenalkan Fiqh Abu Ishaq al-Syathibi”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. V No. 1 (1999). Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005. Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islâm dan Lembaga-lembaga Terkait,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 . Syathibî, Abû Ishaq al-. al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî’ah, Juz II. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th. Wadhan, “Moral Hazard dan Agency Cost (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah)”, al-Ihkam, volume 3, nomor 2 (Desember 2008).

188


N o .1 J u n i 2 0 13

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARÎ AH DI PERGURUAN TINGGI

Recommend Documents