PELUANG DAN TANTANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENGEJAR KETERTINGGALAN

PELUANG DAN TANTANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENGEJAR KETERTINGGALAN Luky Sandra Amalia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ABSTRACT

The implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) in Indonesia on January, 1st 2010 has been causing pros and cons in public opinions. On one hand, the ACFTA has been considered as a huge opportunity for Indonesia to extend its market. But, on the other hand, ACFTA can put domestic producers to a disadvantage because their products are not yet ready to compete in the free trade area, especially against cheap products from China. However, decisions on ACFTA were taken and are now irreversible. Therefore, the debate on whether or not to support ACFTA should be ended, and instead we should focus on hard work to utilize this opportunity. In fact, Indonesia as a tropical country has many excellent commodities which are able to compete with China, if they were supported by the government. Nevertheless, to compete against China effectively, would require cooperation among civil society, local governments, and the centre government in order that Indonesia can take full benefit of its local autonomy. Keywords: Free Trade Area, Local Autonomy PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi melaksanakan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement) terhitung sejak 1 Januari 2010. Sejak awal, kesepakatan tersebut memancing beragam pendapat. Sebagian masyarakat Indonesia yang mendukung pelaksanaan ACFTA merasa optimis bahwa kesempatan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia, sebab kesepakatan tersebut menyangkut kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia, pada khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya. Bergabungnya Indonesia pada kawasan perdagangan bebas, khususnya antara ASEAN dengan China, membuka peluang pasar ekspor Indonesia dinilai semakin meluas.

EDISI XXXVI / NO.2 / 2010 | 49

Sedangkan, sebagian kalangan berpendapat sebaliknya, mereka tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Kalangan yang kontra terhadap kebijakan ACFTA ini menilai bahwa Indonesia belum siap bersaing dalam pasar bebas, terutama dengan China yang dikenal dengan produk murahnya yang mampu merajai angka ekspor dunia. Bahkan, penolakan ini diwarnai dengan aksi demonstrasi yang marak digelar di ibukota negara maupun di berbagai daerah di Indonesia. Untuk pelaksanaan ACFTA di dalam negeri, Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanpa melalui diskusi dengan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini dilakukan sebab pada saat itu pemerintahan Megawati menilai bahwa kesepakatan perdagangan bebas tersebut hanya akan memberikan dampak pada sebagian sektor ekonomi, sehingga ratifikasi DPR tidak diperlukan1. Oleh karena itu, DPR belakangan mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan ACFTA dan meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi dengan pihak terkait. Menurut Faisal Basri (http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2009 /11/17/1254163/Faisal.Basri:.Lebih.Baik.Ajukan..Angket.FTA. Dibandingkan. Century, 17 November 2009), berdasarkan catatan International Insititute for Management Development dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya saing Indonesia semakin merosot hingga ke peringkat 52 dari 55 negara. Sumber lain versi World Economic Forum menunjukkan daya saing Indonesia berada di posisi 54 atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari hingga April 2009, nilai impor barang dari China ke Indonesia mencapai 3,7 miliar dollar AS. Sebaliknya, surplus perdagangan Indonesia terhadap China terus menurun sejak tahun 2005 hingga menjadi defisit 3,61 miliar dollar AS pada tahun 2008. Padahal, setahun sebelumnya Indonesia masih menikmati surplus sebesar 1,1 miliar dollar AS (http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=39042, 1 Desember 2009). Defisit juga dialami Indonesia pada neraca perdagangan nonmigas ke China yang meningkat drastis dari 1,3 miliar dollar AS pada tahun 1

Alexander C Chandra. “Dilema Indonesia dalam ACFTA”, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia.dalam.ACFTA, 18 Januari 2010.

50 | Masyarakat Indonesia

2007 menjadi 9,2 miliar dollar AS pada tahun 2008, atau mengalami peningkatan lebih dari 600 persen. Selama bulan Januari hingga Oktober 2009, defisit mencapai 3,9 miliar dollar AS. Sebaliknya, China merupakan sumber utama impor nonmigas Indonesia, yaitu 17,2 persen dari total impor nonmigas. Sedangkan, China hanya menyerap 8,7 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia (http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/21/06350379/FTA.ASEAN. China.dan.Deindustrialisasi 21 Desember 2009). Demikian halnya di tingkat daerah, ACFTA adalah kebijakan nasional yang tidak bisa ditolak daerah, meskipun daerah belum siap. Hal ini, setidaknya, bisa dilihat dari neraca perdagangan Jawa Timur terhadap China juga mengalami defisit. Arus impor produk China melesat jauh melebihi eskpor Jatim ke negara tersebut. Berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas Jatim ke China per November 2009 hanya 78,41 juta dolar AS, sementara impornya 181,45 juta dolar AS. Secara komulatif dari Januari hingga November 2009, ekspor Jatim ke China senilai 688,55 juta dolar AS, sementara, impornya mencapai 2,21 juta dolar AS. Bahkan, neraca perdagangan Jatim defisit sejak Januari hingga November 2009, impor Jatim dari China berada di angka 10,023 miliar dolar AS, sedangkan ekspornya hanya 9,198 miliar dolar AS (http://www.surya.co.id/2010/01/05/perdagangan-jatim-defisit.html, 5 Januari 2010). Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa produk China jauh lebih gencar menguasai pasar Indonesia dibandingkan komoditas dalam negeri yang menembus pasar China. Hal ini menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap kematian industri dan produk dalam negeri. Setidaknya ada tujuh sektor industri, yaitu baja, tekstil, makanan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrokimia, dan elektronik yang telah meminta kepada Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Depperin) untuk meninjau ulang pelaksanaan ACFTA karena mereka merasa pesimis bersaing jika diberlakukan tarif nol persen. Sementara itu, ada sebagian produk Indonesia yang dinilai siap mengikuti kesepakatan ACFTA, diantaranya industri yang berbasis sumber daya alam, seperti industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan industri pertambangan (http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=39042, 1 Desember 2009).


Masyarakat Indonesia, termasuk Jawa Timur dan mungkin juga di beberapa daerah lain, tampaknya belum siap menghadapi ACFTA yang sudah tiba di depan mata. Banyak hal yang belum berhasil dibenahi di dalam negeri, mulai dari persoalan reformasi birokrasi yang belum usai, kesediaan infrastruktur yang belum memadai, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum siap bersaing di pasar global, terutama dengan China. Akan tetapi, apa boleh buat, ada sebuah kesepakatan internasional yang harus dipatuhi. Sebuah kesepakatan di tingkat ASEAN-China telah diratifikasi, sehingga apa kata dunia jika bangsa yang negaranya tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati. Namun, di sisi lain, tidak bijak rasanya jika negara yang besar ini seolah hanya mementingkan pencitraan di mata internasional, tetapi justru mengorbankan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini berangkat dari pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi ACFTA yang terlanjur hadir di pelupuk mata? Masih adakah peluang emas yang bisa digarap oleh masyarakat negeri ini untuk memperkecil ketertinggalan dengan China dan negara ASEAN lain? Dan, apa peran pemerintah dalam hal ini? KONSEP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN SEMANGAT OTONOMI DAERAH

Kawasan perdagangan bebas (free trade area-FTA) bukan fenomena baru dalam sistem perdagangan bebas. FTA merupakan ajang untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi regional antara negara-negara yang berada di suatu kawasan. FTA membuka peluang bagi negaranegara yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya FTA berarti pangsa pasar ekspor semakin luas dengan beban tarif (bea masuk) yang rendah, atau bahkan dihapuskan (nol persen). Selain menghapuskan tarif, FTA juga bisa menghilangkan hambatan perdagangan antar negara yang lain, yaitu nontarif. Perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA juga dinilai sangat bermanfaat bagi negara-negara yang terlibat karena terjadi proses integrasi jalur ekonomi di negara-negara ASEAN dengan China. 2

Kebijakan nontarif, antara lain berupa kuota, peraturan mengenai perijinan, maupun peraturan-peraturan lain diberlakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam rangka melindungi produk dalam negerinya.


Pada mulanya, ASEAN didirikan, selain untuk mencegah terjadinya konflik politik antar negara ASEAN, juga untuk mencegah penyebaran ideologi komunisme di kawasan Asia Tenggara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu karena komunisme tidak lagi dirasa sebagai ancaman, kepentingan pun bergeser ke arah kerjasama ekonomi (Simon SC 2000: 36). Ide ACFTA dicetuskan oleh Perdana Menteri China, Zhu Rongji, pada Pertemuan Puncak ASEAN keenam yang berlangsung di Singapura pada tahun 2000. Selain mengemukakan ide pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, Zhu Rongji juga mengusulkan pembentukan Kelompok Ahli ASEAN-China untuk Kerjasama Ekonomi (ASEAN-China Expert Group) yang bertugas membahas kemungkinan pembentukan ACFTA. Selanjutnya, pada tahun 2001 di Brunei Darussalam kelompok ahli ini melaporkan bahwa ACFTA dapat direalisasikan. Oleh karena itu, para kepala negara ASEAN dan China menyepakati dan menandatangani Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation) pada tanggal 4 November 2002 di Phonm Penh, Kamboja. Sejak saat itulah, ACFTA resmi disepakati. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2004 di Vietnam, Laos para kepala negara ASEAN dan China kembali menandatangani perjanjian yang menyepakati penurunan tariff hingga di bawah lima persen sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bagi enam negara utama ASEAN. Sementara itu, bagi empat negara ASEAN yang lain diberikan perpanjangan waktu hingga tahun 2015 (Khotijahtus Sadiyah 2006: 6). Dengan demikian, pelaksanaan tariff nol persen terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama, pelaksanaan tariff nol persen antara China dengan enam anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, dimulai 1 Januari 2010. Sementara itu, empat anggota ASEAN yang lain, yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, memulai penerapan ACFTA secara penuh pada tahun 2015. Menjelang pelaksanaan ACFTA, China memberikan kemudahan kepada negara ASEAN untuk mengekspor sejumlah hasil pertanian mereka ke China dengan tariff nol persen. Program yang diberi nama Early Harvest Program (EHP) ini berlaku khusus untuk komoditas di bidang pertanian yang dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada awal EDISI XXXVI / NO.2 / 2010 | 53

tahun 20103. EHP merupakan upaya untuk meyakinkan negara ASEAN bahwa ACFTA tidak hanya menguntungkan bagi China saja, tetapi juga bagi negara ASEAN. Kesepakatan ACFTA memiliki empat tujuan besar. Pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak. Kedua, meliberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan dan penghapusan bea masuk (tarif). Ketiga, mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani kesenjangan yang ada di kedua belah pihak4. Secara politis, dengan adanya ACFTA, China berharap bisa mengurangi kekhawatiran negara-negara ASEAN terhadap pertumbuhan ekonomi China. Selain itu, China juga berharap bisa menggeser peranan Jepang dan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, negara-negara ASEAN merupakan penyedia bahan baku utama bagi keberlangsungan industri China, terutama minyak bumi. Sementara itu, bagi negara ASEAN, selain ACFTA diharapkan bisa memperluas pasar ekspornya ke China, ACFTA juga dianggap bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat, dan beralih ke China dengan produknya yang lebih murah dan berkualitas (Khotijahtus Sadiyah 2000: 5-6). Sebetulnya, China telah menjadi mitra dagang ketiga terbesar ASEAN dengan jumlah nilai perdagangan sebesar 230 miliar dollar AS pada tahun 2008. Dengan adanya kesepakatan ini, 90 persen produk China dan ASEAN akan menikmati tariff nol persen. Oleh karena itu, ACFTA merupakan kesepakatan mengenai kawasan perdagangan bebas terbesar yang pernah ada sebab ACFTA melibatkan populasi hingga 1,9 miliar orang (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/03/ 10031244/FTA.China.ASEAN.Siapa.Rajin.Garap.PR. 3 Januari 2010). 3

EHP terbatas pada komoditas hewan hidup, daging dan produk daging, ikan, produk susu, produk hewan lainnya, pohon hidup, sayuran, serta buah-buahan dan kacang-kacangan.

4

Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok”, dalam www.investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.


Sejak awal, para ekonom berpendapat bahwa tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak membutuhkan perdagangan dan kerjasama dengan negara lain. Sebab, tidak ada satupun negara di dunia ini yang sanggup memproduksi segala kebutuhannya tanpa melakukan perdagangan dan bekerjasama dengan negara lain. Demikian halnya teori perdagangan baru, the new trade theory, yang dikembangkan oleh Paul Krugman, seorang Profesor bidang ekonomi di Princeton University pada akhir tahun 1970-an. Menurutnya, dengan adanya perdagangan internasional di bidang regional, transaction cost bisa dipertimbangan. Malah, jika perjanjian internasional tidak ada, justru barang-barang yang ada menjadi lebih mahal karena adanya biaya transportasi yang sangat besar5. Sehingga, kalaupun kesepakatan perdagangan bebas ACFTA ditunda, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua kebutuhan domestik Indonesia bisa terpenuhi, malah bisa menyebabkan terjadinya peningkatan produk tertentu. Adanya perjanjian internasional justru menyebabkan kebutuhan setiap negara bisa terpenuhi dengan harga yang sangat murah dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, adanya persaingan usaha diharapkan bisa meningkatkan daya saing pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Bahkan, persaingan dengan dunia luar diharapkan bisa memengaruhi perkembangan industri dalam negeri supaya mereka merasa terpacu untuk bekerja lebih giat lagi. Namun, di sisi lain, penerapan FTA bisa melahirkan persaingan yang tinggi antara negara yang terlibat, terlebih jika komoditas yang diperdagangkan sama. Hal ini seperti kenyataan yang harus dihadapi oleh anggota ACFTA sebagai konsekuensi logis yang harus ditanggung setelah kesepatakan perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2002. Negara-negara ASEAN dan China memiliki struktur perdagangan yang sama, yaitu berorientasi pada ekspor. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Mahathir Mohammad, yang menganggap bahwa ACFTA merupakan ancaman terhadap perekonomian negara ASEAN yang datang dari China. Namun demikian, karena negara-negara anggota ASEAN 5

“Mendukung Perjanjian FTA ASEAN CHINA”, dalam http://ekonomi.kompasiana.com/ group/ bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-asean-china/. 13 Juli 2010.


yang lain, terutama Singapura dan Thailand, menyatakan setuju untuk melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan China, maka Malaysia pun harus setuju (Khotijahtus Sadiyah 2006: 23). Namun demikian, apapun latar belakangnya, ACFTA telah tiba di pelupuk mata, masyarakat Indonesia tidak bisa mengelak lagi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak seharusnya bertopang dagu sambil meratapi nasib. Yang harus dilakukan adalah mengatur strategi dan segera bertindak menyongsong era ACFTA sebelum semakin jauh tertinggal. Sebetulnya, ACFTA bisa berdampak positif bagi Indonesia, termasuk bagi pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia di daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka daerahdaerah di Indonesia bisa lebih memaksimalkan kreativitasnya dalam menghadapi ACFTA. Sebab, masyarakat di daerah-lah yang lebih mengetahui kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya, meskipun potensi alam yang bisa mengubah tantangan menjadi peluang dalam era ACFTA. Masyarakat daerah tentu saja membutuhkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah setempat. Sebab, kepala daerah yang dipilih secara langsung merupakan pelayan rakyat yang mengemban amanat rakyat setempat. Tidak bisa tidak, peran pemerintah mutlak diperlukan. Pertama, pemerintah yang menyentuh kehidupan seluruh warga negara berhak mengatur masyarakat beserta setiap aspeknya yang potensial. Kedua, pemerintah behubungan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus terbuka kepada umum. Ketiga, kegiatan pemerintah harus sesuai dengan norma dan etos pelayanan publik (David Beetham 1990: 29-30). Namun demikian, kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri sebab, menurut UU Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintah pusat dan daerah dapat meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bantuan finansial ke daerahdaerah di seluruh Indonesia guna menggarap potensi daerahnya, maka bukan tidak mungkin produk unggulan masing-masing daerah akan memperkaya komoditas ekspor Indonesia ke China. 56 | Masyarakat Indonesia

PELAJARAN DARI CHINA

Pada tahun 2009, selama masa paceklik yang disebabkan melemahnya ekonomi global, pemerintah China melindungi usaha perekonomian rakyatnya dengan cara mengurangi pajak ekspor hingga tujuh kali. Potongan pajak ekspor tersebut berpengaruh terhadap 3.770 barang ekspor atau 27,9 persen dari semua produk yang berasal dari China. Selain itu, pemerintah China juga memangkas biaya premi untuk meningkatkan cakupan kredit ekspor. Tidak hanya itu, pemerintah China juga memperkenalkan penyelesaian transaksi dalam mata uang Yuan sebagai proyek percontohan untuk menolong eksportir dalam menghadapi resiko fluktuasi kurs6. Sementara itu, dari sisi upah buruh, sebenarnya upah minimal buruh di China tidak berbeda jauh dengan upah buruh di Indonesia. Pemberlakuan upah buruh di China juga ditentukan menurut kawasan. Pertengahan tahun 2010, upah minimal di kawasan industri Shenzhen naik 20 persen menjadi 1.000 Yuan atau setara dengan Rp 1,4 juta per bulan. Shenzhen merupakan wilayah dengan UMR tertinggi di China. Sementara, upah di kawasan pinggiran Shenzhen naik 20 persen dari 750 Yuan atau Rp 1.050.000,- menjadi 900 Yuan atau Rp 1,26 juta (http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2010/01/03/10031244/FTA. China.ASEAN..Siapa.Rajin.Garap.PR. 3 Januari 2010). Oleh karena itu, menurut Alexander C. Chandra (2010), rekanan peneliti pada Pusat Kajian China, Universitas Indonesia dan Koordinator Asia Tenggara untuk Trade Knowledge Network (TKN), saat ini tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk menyatakan ketidaksiapannya. Sebab, setelah ACFTA diratifikasi, sebenarnya semua negara ASEAN termasuk Indonesia telah memperoleh tenggat waktu lima tahun untuk mempersiapkan diri. Selain itu, pemerintah China juga telah memberikan fasilitas ekonomi yang cukup besar terhadap negara ASEAN melalui Early Harvest Programme (EHP) yang berjalan selama enam tahun. Namun demikian, program EHP tampaknya tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia7. 6

“Mendukung Perjanjian FTA ASEAN CHINA”, dalam http://ekonomi.kompasiana.com/ group/ bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-asean-china/ 13 Juli 2010.

7

Alexander C Chandra. “Dilema Indonesia dalam ACFTA”, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia.dalam.ACFTA 18 Januari 2010.


Padahal, terkait dengan EHP, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan telah menetapkan dua Surat Keputusan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2004. Pertama, Keputusan Menkeu No.355/ KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka EHP ASEAN-China FTA. Kedua, Keputusan Menkeu No.356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA. Namun demikian, Menteri Keuangan tampaknya tidak melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai seberapa jauh kesiapan sektor riil, UMKM, ekspor, dan industri domestik sebelum melakukan liberalisasi pasar domestik8. Bahkan, pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia seharusnya bisa mengambil pelajaran dari kesepakatan kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA) yang telah diberlakukan sejak tahun 2003. PELUANG KOMODITAS UNGGULAN

Meskipun, banyak produk China yang membanjiri pasar Indonesia, tetapi sebenarnya Indonesia juga memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas unggulannya ke China. Hasil bumi Indonesia yang khas negara tropis, seperti buah-buahan dan sayuran, bisa dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan dalam era perdagangan bebas, termasuk dengan China, terutama buah salak sebagai salah satu hasil alam yang tidak bisa dihasilkan dengan baik oleh China. Salak bisa tumbuh baik di bumi Indonesia, sementara tidak demikian di tanah lain. Hanya saja, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menjaga kualitas buah dan sayur tersebut supaya tetap segar hingga sampai di tempat tujuan. Untuk itu, pemerintah harus memfasilitasi anak bangsa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi perekayasaan gen pertumbuhan yang terdapat dalam buah maupun sayur. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk menghambat gen pematangan sehingga buah maupun sayur bisa diatur sedemikian rupa supaya tiba di tempat tujuan tetap dalam keadaan segar dan tidak busuk. Oleh karena itu, pemerintah harus merangkul 8

Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok”, dalam www.investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.


para ilmuwan dan peneliti dalam negeri yang memiliki spesifikasi ilmu di bidang tersebut. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa buah-buahan dari China yang membanjiri pasar domestik sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar terhadap nilai penjualan buah-buahan dengan jenis yang sama hasil produksi dalam negeri, sebab harganya tetap lebih murah buahbuahan lokal. Dengan demikian, keberadaan buah-buahan dari China di pasar lokal hanya meramaikan pasar dengan menyediakan pilihan tambahan bagi konsumen, tidak hanya buah lokal, melainkan juga tersedia buah impor di pasar domestik. Namun demikian, pilihan tetap berada di tangan konsumen, apakah mereka lebih menyukai buah impor ataukah memilih membeli buah lokal. Oleh karena itu, slogan yang didengungkan pemerintah untuk mencintai produk Indonesia harus benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk melindungi produksi dalam negeri di tengah arus perdagangan bebas, terutama dalam persaingan dengan produk China yang terkenal murah. Contoh lain, komoditas unggulan Indonesia yang berdaya jual tinggi di China adalah sarang burung. Orang China menganggap sarang burung merupakan makanan para raja, sehingga komoditas tersebut sangat diminati. Komoditas ini menjanjikan keuntungan besar di luar Indonesia, dalam hal ini di China. Sebagai perbandingan, harga jual sarang burung di kota Surabaya hanya berkisar enam hingga tujuh juta rupiah. Sementara, di China harga sarang burung tersebut bisa mencapai enam belas juta rupiah. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki produk unggulan lain yang mampu bersaing di pasar China, yaitu pupuk cair organik. Pupuk cair organik sangat diminati di China sebab China tidak bisa memproduksi pupuk tersebut dengan baik karena terkendala cuaca. Padahal, di kota Surabaya pupuk cair organik tidak hanya diproduksi oleh pabrik melainkan juga bisa dibuat oleh industri rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat di daerah perlu diberikan kepercayaan untuk terlibat dalam pelaksanaan ACFTA, sesuai dengan amanat otonomi daerah. Pemerintah pusat bisa mengandalkan putra daerah dalam hal penyediaan komoditas unggulan yang mampu bersaing dalam EDISI XXXVI / NO.2 / 2010 | 59

era ACFTA sebab masyarakat di daerah-lah yang lebih memahami potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Pada akhirnya, produk unggulan tiap-tiap daerah bisa memperkaya komoditas unggulan Indonesia untuk berkompetisi di kawasan perdagangan bebas, terutama untuk menembus pasar China. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan perannya dengan cara membangun koordinasi yang harmonis dengan pemerintah di daerah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah setempat maupun masyarakatnya untuk tidak agresif dalam menghadapi tantangan ACFTA. Perjuangan harus terus dilakukan supaya neraca perdagangan antara Indonesia dengan China tidak semakin terpaut jauh. PELUANG SEKTOR JASA

Selain komoditas unggulan yang telah disebutkan di atas, ada peluang lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menarik keuntungan dalam kawasan perdagangan bebas, terutama dengan China yaitu memanfaatkan kelemahan China atas sektor jasa. Dengan cara itu Indonesia seharusnya bisa mengambil peran dalam menjual jasa ke China. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi China yang pesat, kehidupan masyarakatnya pun semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi China menjadikan masyarakat China mengalami peningkatan standar hidup. Peningkatan ini berdampak pada kebutuhan masyarakat China terhadap pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2006 masyarakat China memiliki kebiasaan baru yaitu cenderung memilih sekolah joint adventure. Kemungkinan ini, setidaknya, bisa dilihat dari perbandingan ketersediaan sekolah serupa pada tahun 1995, hanya terdapat 70 sekolah joint educational ventures di China. Angka ini mengalami lonjakan yang sangat berarti pada tahun 2006, terdapat 657 joint educational ventures di China. Kebiasaan ini tentunya akan semakin meningkat dengan tingkat pertumbuhan penduduk 20 persen per tahun. Alasan para pelajar China memilih sekolah joint education program yang diselenggarakan di negara ASEAN, karena sistem pendidikan di sebagian negara ASEAN dipengaruhi oleh negara barat, di samping juga karena penggunaan standar bahasa Inggris yang dinilai tinggi. 9

Dari 10.649.455 turis yang berasal dari China bepergian ke luar negeri, dan 2,3 juta di antaranya memilih negara ASEAN sebagai tujuannya (Khotijahtus Sadiyah 2000: 91).


Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat China juga berujung pada peningkatan kebutuhan untuk berwisata. Sementara itu, jumlah populasi China pun terus meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat China terhadap sektor jasa juga mengalami peningkatan. Di bidang pariwisata, menurut hasil penelitian Khotijahtus Sadiyah, masyarakat China lebih suka berwisata ke negara-negara yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan warganya. Artinya, mereka merasa lebih nyaman berekreasi ke negara yang juga didiami etnis China (Khotijahtus Sadiyah 2000: 90). Namun sayangnya, pemerintah Indonesia kurang jeli menangkap peluang tersebut. Sehingga, perdagangan sektor jasa Indonesia ke China kalah bersaing dengan negara ASEAN yang lain, misalnya Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu tanggap terhadap peluang sektor jasa pariwisata dan pendidikan di China. Kelemahan Indonesia dalam sektor ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan dalam negeri. Antara lain, stabilitas keamanan yang tidak kondusif, keadaan infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama disebabkan karena tidak adanya dukungan dari pemerintah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tampaknya pepatah ini sesuai untuk diterapkan pada saat ini. Masyarakat Indonesia dengan didukung sepenuhnya oleh pemerintah bisa mulai berbenah mengambil peluang di sektor jasa untuk merebut pangsa pasar China, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara ASEAN yang lain. Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai tempat pariwisata beserta kekhasan budayanya, mulai dari tarian hingga musik tradisional yang tidak kalah menariknya dengan negara tetangga. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang apik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan hal ini. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, nyaman, dan bersih. Sementara itu, tugas pemerintah pusat adalah memperkenalkan potensi wisata Indonesia kepada pangsa pasar China melalui pameran yang difasilitasi oleh Kementrian Luar Negeri. Demikian halnya di bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, juga perlu dibenahi dalam rangka menarik minat para pelajar China untuk belajar EDISI XXXVI / NO.2 / 2010 | 61

di Indonesia. Untuk itu, stabilitas keamanan perlu dijaga demi stabilitas ekonomi negeri ini. Sebab, mustahil stabilitas ekonomi akan terwujud, jika negeri ini tidak aman. PERAN PEMERINTAH

Belajar dari China, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya agar tidak semakin terpuruk dengan membanjirnya produk China di Indonesia. Pemerintah perlu mempelajari lagi komoditas ekspor Indonesia secara teliti untuk memastikan komoditas mana yang merupakan produk unggulan Indonesia terhadap China. Selanjutnya, produk unggulan tersebut didongkrak, bahkan mungkin dilipatgandakan, produksinya untuk memperlebar peluang Indonesia di pasar China, terutama pemerintah harus memanfaatkan keunggulan Indonesia sebagai negara tropis yang mampu menghasilkan komoditas unggulan yang tidak bisa diproduksi oleh China. Selanjutnya, pemerintah daerah setempat harus agresif melakukan pameran produk dalam negeri ke China. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya hasil alam maupun hasil karya tangan anak bangsa bisa dikenal oleh masyarakat China, yang berujung pada meningkatnya permintaan barang dagangan tersebut ke China. Hal ini, tentu saja, membutuhkan kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah setempat dengan pemerintah pusat, sebagaimana amanat UU Otonomi Daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat bisa diwakili oleh Departemen Luar Negeri. Untuk itu, reformasi birokrasi mutlak diperlukan. Pelayanan birokrasi yang terkenal lambat, berbelit-belit, dan mahal harus diubah menjadi makin cepat, mudah, dan murah. Aturan hukum tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk regulasi hukum yang sah, jika tidak ingin dijadikan permainan angka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, seringkali pengusaha bersedia membayar lebih untuk memudahkan dan mempercepat urusannya dengan aparat pemerintahan, termasuk persoalan perizinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membingkai aturan tersebut secara formal agar tidak dijadikan komoditas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Peran pemerintah yang lain terkait persoalan infrastruktur. Infrastruktur paling mendasar adalah distribusi atau logistik untuk kebutuhan arus 62 | Masyarakat Indonesia

perpindahan barang (flow of goods) yang meliputi infrastruktur fisik jalan, pelabuhan, gudang, produksi, dan transportasi. Berikutnya, infrastruktur pembayaran (flow of money) yang meliputi point of sale dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sampai ke lokasi aktivitas bisnis. Setelah itu, infrastruktur sistem dan teknologi informasi (flow of information) untuk mendukung aktivitas jalinan pasar, transaksi, negosiasi, dan pemesanan. Tiga infrastruktur tersebut secara bersamaan membangun kesatuan kekuatan infrastruktur bisnis10. Infrastruktur jalur laut merupakan jalur transportasi yang banyak digunakan dalam era perdagangan bebas. Pemerintah hendaknya menyadari pentingnya peran, fungsi, dan keberadaan pelabuhan sebagai pintu gerbang bagi keluar masuknya barang ekspor-impor. Sebagai contoh, kota Surabaya yang memiliki pelabuhan besar yaitu Tanjung Perak sebagai bagian dari wilayahnya. Pelabuhan ini membuka layanan bongkar muat 24 jam nonstop sejak tanggal 1 Januari 2010. Tidak hanya itu, tenaga kerja bongkar muat juga akan ditambah dari satu shift menjadi dua shift untuk memperlancar arus bongkar muat barang. Sebab, proses bongkar muat biasanya memakan waktu tiga hingga lima hari. Selain itu, di Pelabuhan Tanjung Perak juga telah dibangun terminal multiguna Nilam. Terminal multiguna ini diharapkan mampu menampung ledakan bongkar muat, baik dari terminal petikemas internasional maupun domestik11. Namun demikian, salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur itu belum mampu beroperasi secara maksimal dalam lalu lintas perdagangan bebas. Selama ini, barang dagangan yang akan dijual ke luar negeri, termasuk ke China, diangkut dengan menggunakan kapal kecil. Dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kapal-kapal dagang tersebut harus transit di Singapura. Hal ini disebabkan kapal besar tidak bisa memasuki wilayah pelabuhan Surabaya karena kedalaman pelabuhan Surabaya hanya tujuh meter. Sedangkan, kapal kargo besar yang bisa mengangkut peti kemas dalam jumlah banyak hanya bisa melewati pelabuhan yang memiliki kedalaman minimal dua belas hingga empat belas meter. 10

Nurhadi, “AC-FTA Diberlakukan, Jatim Mampu Bersaing”. dalam http://www .jawapos.co.id/ metropolis/index.php?act=detail&nid=113546, 26 Januari 2010.

11

“FTA, Tanjung Perak 24 Jam Nonstop”. dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/ 05/21034050/FTA..Tanjung.Perak.24.Jam.Nonstop, 5 Januari 2010.


Oleh karena itu, dari Surabaya barang dagangan diangkut dengan menggunakan kapal kecil kemudian sampai di Singapura baru dipindahkan ke dalam kapal besar, untuk selanjutnya diangkut menuju ke negara tujuan. Karena harus transit ke Singapura terlebih dahulu, kapal-kapal dagang dari Surabaya itu harus menanggung tiga kali cash, yaitu bea parkir, jasa tambat, dan bongkar muat. Hal ini menyebabkan di tujuan harga barang menjadi mahal. Akhirnya, komoditas Indonesia tidak bisa bersaing dengan harga di tempat tujuan karena mengalami pembengkakan harga. Kejadian ini tidak hanya dialami oleh para eksportir, melainkan juga dialami oleh para importir yang akan memasukkan barang dagangannya ke Indonesia melalui pelabuhan Surabaya. Padahal, pelabuhan Surabaya merupakan pintu masuk menuju Jawa Timur dan Indonesia Timur. Rencana pengembangan pelabuhan tersebut tidak bisa dilakukan hingga saat ini karena beberapa hal. Antara lain, persoalan regulasi, perbedaan pendapat antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, dan lainlain12. Persoalan pelabuhan memang bukan persoalan mudah, sebab menurut UU Otonomi Daerah, pelabuhan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat diwakili oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya tidak bisa berbuat banyak dengan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebab menyangkut kepentingan 37 kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Menurut Walikota Surabaya, Bambang DH, situasi tersebut di atas merupakan dampak dari reformasi setengah hati yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah sebab pemerintah pusat dianggap setengah hati dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu terbukti dengan bunyi undang-undang yang mensyaratkan tujuh hal yang masih menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Dalam kerangka ACFTA, pemerintah kota Surabaya menilai gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya mendukung kebijakan pemerintah pusat mengenai ACFTA, bukan malah sebaliknya. Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan dalam hal memangkas kebutuhan ekonomi berbiaya tinggi yang disebabkan beberapa hal. 12

Wawancara dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono 4 Agustus 2010.


Pertama, biaya mengurus kontainer di pelabuhan (THC) Indonesia masih tertinggi di ASEAN, belum lagi ditambah biaya parkir dan lewat kontainer yang dinilai memberatkan. Kedua, biaya pungutan liar (pungli) minimal 7,5% dari biaya ekspor, yang biasa ditemui di jembatan timbang, jalan raya, pelabuhan, dan pelayanan perijinan, baik di pusat maupun daerah. Ketiga, realita tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-90 persen yang harus ditanggung oleh industri domestik.13 Persoalan ini mutlak membutuhkan campur tangan pemerintah untuk meringankan beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Tujuannya, tidak ada lain, kecuali untuk meningkatkan daya saing produk anak bangsa di kancah kawasan perdagangan bebas. Keluar, pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha harus melebarkan jaringan (networking) untuk memperkaya informasi mengenai produk kebutuhan masyarakat China, pasar yang tersedia, dan mengenal pedagang langsung dari China sehingga harga barang dagangan bisa ditekan karena tidak melewati banyak ‘tangan’. Hal ini perlu dilakukan, belajar dari pengalaman pedagang Indonesia yang mudah dipermainkan oleh trader Singapura karena pedagang Indonesia tidak memiliki akses dengan pasar dan pedagang China langsung. Sehingga, harus melewati Singapura dan menjual barangnya sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh trader Singapura. Sebagai contoh, seorang ekspotir gaplek (bahan makanan yang terbuat dari singkong) dari kota Surabaya yang akan menjual barangnya ke luar negeri harus melewati Singapura terlebih dahulu, sehingga ia pun harus melalui pedagang dari Singapura. Pedagang ini kadang mempermainkan harga gaplek tersebut dengan mengatakan bahwa gaplek yang dibawa oleh pedagang Indonesia tersebut kadar airnya terlalu tinggi, sehingga harganya menjadi turun. Jika pedagang Indonesia itu tidak mau menurunkan harganya, maka pedagang Singapura mengancam tidak akan mengambil gaplek dari dirinya, melainkan akan membeli gaplek dari pedagang negara lain, misalnya dari Vietnam atau Thailand. Kondisi seperti ini membuat pedagang Indonesia terpaksa menuruti keinginan pedagang Singapura tersebut dengan menurunkan harga gaplek yang 13

Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok” dalam www. investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.


dibawanya. Hal ini, tentu saja, berimbas pada harga beli sang pedagang ke petani gaplek di tanah air14. Keadaan ini harus dialami oleh para eksportir Indonesia karena networking-nya lemah. Pedagang Indonesia yang tidak mempunyai jaringan langsung dengan pedagang negara tujuan, maka dengan mudah dipermainkan oleh pedagang Singapura. Sebab, Singapura menyadari bahwa dia tidak memiliki sumber daya alam sehingga dia memainkan peran sebagai trader. Oleh karena itu, peran serta pemerintah mutlak diperlukan dalam hal proteksi terhadap pedagang lokal maupun produk lokal yang dihasilkan agar mampu bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar lokal. Persoalan lain yang juga harus dibenahi oleh pemerintah dalam menghadapi ACFTA adalah persoalan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sebab, SDM merupakan salah satu aset penting dalam rangka mewujudkan ketangguhan perekonomian daerah. Kebutuhan akan SDM yang berkualitas tidak bisa dielakkan lagi. Kualitas SDM turut menentukan kualitas daya saing dalam era perdagangan bebas. Tidak hanya itu, pemerintah wajib melindungi produk dalam negeri dengan cara mewajibkan produk impor China yang masuk ke Indonesia agar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Penerapan SNI yang ketat bisa mengontrol produk luar yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak sembarangan produk bisa masuk ke pasar Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi kebijakan pemerintah China sebab hubungan perdagangan IndonesiaChina tampaknya masih diwarnai banyak hambatan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus proaktif menyelesaikan kasus-kasus sengketa perdagangan antara Indonesia dengan China. Contoh kasus, pada bulan April 2006 perusahaan eksportir buahbuahan nasional PT Friendship Prima melayangkan keluhan adanya penolakan ekspor produk pepaya, mangga dan salak oleh Kepabeanan RRC. Alasannya, Indonesia hanya diperbolehkan mengekspor manggis, pisang, dan longan. Contoh lain, China menawarkan konsesi bebas bea 14

Wawancara dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono 4 Agustus 2010.


masuk (turun dari 15% yang berlaku saat ini) atas produk cocoa powder Indonesia ke China. Sebagai kompensasinya, China mengusulkan agar Indonesia dapat memberikan preferensi tariff (0%) untuk produk chili powder (turun dari 5% yang berlaku saat ini). Dari contoh tersebut, tampak bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat posisi tawarnya agar China tidak terkesan seenaknya dalam menetapkan peraturan perdagangan yang cenderung lebih menguntungkan mereka15. PENUTUP

Sebagai penutup, pro kontra mengenai keikutsertaan Indonesia dalam kawasan perdagangan bebas ACFTA harus segera diakhiri. Siap atau tidak siap, ACFTA sudah di depan mata. Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di daerah harus mulai berbenah. Banyak persoalan di dalam negeri yang perlu diselesaikan, mulai dari persoalan reformasi birokrasi yang belum usai, kesediaan infrastruktur yang belum memadai, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum siap bersaing di pasar global, terutama dengan China. Banyaknya produk China yang tumpah ruah di pasar domestik harus dihadapi dengan strategi yang matang. Keunggulan Indonesia sebagai negara tropis merupakan berkah tersendiri yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagai negara tropis tentunya Indonesia bisa menghasilkan komoditas khas tropis yang tidak bisa diproduksi oleh China. Selain itu, sebagai negara tropis Indonesia juga memiliki keindahan alam sebagai potensi pariwisata bagi masyarakat luar negeri, dan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam budaya khas yang tidak dimiliki negara lain. Hanya saja, semua potensi kekayaan Indonesia tersebut memerlukan campur tangan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkenalkan Indonesia ke pasar China sekaligus memperbaiki persoalan internal dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di era kawasan perdagangan bebas. ACFTA membawa tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peluang besar semakin terbuka lebar sebab China merupakan pusat gravitasi perekonomian di Asia, dengan 15

Mudrajad Kuncoro. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok” dalam www.investoriaindonesia.com, 18 Januari 2010.


pangsa pasar yang sangat luas. Situasi ini sangat menarik minat siapa saja untuk menembus pasar China. Sebab, keberhasilan menembus pasar China berarti keberhasilan meraup keuntungan besar. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dukungan sepenuhnya dari pemerintah untuk meraih harapan besar anak bangsa, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. PUSTAKA ACUAN

Buku Basri,

Faisal. “FTA ASEAN-Cina dan Deindustrialisasi”, dalam http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/21/06350379/FTA.ASEAN.Cina. dan.Deindustrialisasi. 21 Desember 2009.

Basri, Faisal. “Negara Harus Pegang Kendali”. dalam http://cetak.kompas.com/read/ xml/2010/07/08/05163677/negara.harus.pegang.kendali 8 Juli 2010. Beetham, David. Birokrasi. cetakan pertama, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1990. Sadiyah, Khotijahtus. “Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China / China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA): 2002-2004. Tesis. Jakarta:Program Pascasarjana UI. 2006. Tay, Simon SC, “Institutions and Process: Dilemmas and Possibilities”, dalam Simon Sc.Tay (ed.), ANew ASEAN in A New Millenium, Jakarta: ISEAS, 2000.

Website Chandra, Alexander C. “Dilema Indonesia dalam ACFTA”. dalam http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/18/02352497/Dilema.Indonesia. dalam.ACFTA. 18 Januari 2010. Kuncoro, Mudrajad. “Impian Dibalik FTA ASEAN-Tiongkok”, dalam www. investoriaindonesia.com. 18 Januari 2010. Nurhadi, Nurhadi. “AC-FTA Diberlakukan, Jatim Mampu Bersaing”. dalam http:// www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=113546. 26 Januari 2010. http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=22, diakses 1 Februari 2010. http://www.surabaya.go.id/infokota/index.php?id=6, diakses 1 Juli 2010. http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=23, diakses 1 Juli 2010. www.surabaya.go.id, diakses 1 Februari 2010.


_____, “API: Indonesia Belum Siap Hadapi FTA”. dalam http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2009/12/19/12434264/API:.Indonesia.Belum.Siap.Hadapi. FTA. 19 Desember 2009. _____, “Faisal Basri: Lebih Baik Ajukan Angket FTA Dibandingkan Century”. dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/11/17/1254163/Faisal.Basri:. Lebih.Baik.Ajukan..Angket.FTA.Dibandingkan.Century. 17 November 2009. _____, “FTA ASEAN-Cina Bikin Malapetaka”. dalam http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2009/11/17/10143284/FTA.ASEAN.Cina.Bikin.Malapetaka 17 November 2009. _____, “FTA Cina-ASEAN, Siapa Rajin Garap PR”. dalam http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2010/01/03/10031244/FTA.Cina.ASEAN..Siapa.Rajin. Garap.PR, 3 Januari 2010. _____, “FTA, Tanjung Perak 24 Jam Nonstop”. dalam http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2010/01/05/21034050/FTA..Tanjung.Perak.24.Jam.Nonstop. 5 Januari 2010. _____, “Hadapi FTA ASEAN-Cina, 4000 Industri Kecil Surabaya Dapat Bantuan Mesin”, dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/01/13/ brk,20100113-218840,id.html. 13 Januari 2010. _______,

“Kadin Minta FTA Dievaluasi”, dalam http://www.koran-jakarta.com/beritadetail.php?id=39042. 1 Desember 2009.

_____, Mendukung Perjanjian FTA ASEAN CHINA”, dalam http://ekonomi. kompasiana.com/group/bisnis/2010/02/12/mendukung-perjanjian-fta-aseanchina/. 13 Juli 2010. _____, “Perdagangan Jatim Defisit”. dalam http://www.surya.co.id/2010/01/05/ perdagangan-jatim-defisit.html. 5 Januari 2010. Wawancara dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, 4 Agustus 2010.


PELUANG DAN TANTANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENGEJAR KETERTINGGALAN

Recommend Documents