PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Tamba Hutapea (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal)

Jakarta, 13 November 2015

© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

PerkembanganInvestasi

Target Realisasi Investasi 2015-2019

Keterangan Target Realisasi Penanaman Modal 2015-2019 Rata-Rata Growth: 15,1% Berdasarkan Jenis Investasi PMA : 63,6%; PMDN : 36,4%

2015

2016

2017

2018

2019

PMA

343.7

386.4

429.0

494.7

569.9

PMDN

175.8

208.4

249.8

297.8

363.0

Total

519.5

594.8

678.8

792.5

933.0

Pertumbuhan

12.2%

14.5%

14.1%

16.8%

17.7%

Berdasarkan Sektor Primer : 15,7%; Sekunder : 53,5%; Tersier : 30,8% Berdasarkan Lokasi Jawa : 46,5%; Luar Jawa : 53,5%

 Target total realisasi penanaman modal 2015-2019 PMA dan PMDN mencapai Rp. 3.518, 6 Triliun (Naik 2,2 kali), atau tumbuh 15,1% per tahunnya  Peranan PMA/PMDN terhadap PMTB ditargetkan menjadi 13,1% (Rp. 933 Triliun) pada tahun 2019

(Rp triliun) Belum termasuk sektor keuangan dan hulu Migas IndonesiaInvestment Coordinating Board

Sumber: BKPM, 2015

2

Proyeksi Penanaman Modal Renstra BKPM 2015 – 2019 : Berdasarkan Koridor Wilayah JAWA (Rp Triliun)

Proyeksi Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

Total 2015 – 2019

2019

263,3

282,6

302,6

317,4

337,6

354,5

1.594,7

56,9

54,4

50,9

46,8

42,6

38,0

46,5

71,0

75,2

90,2

106,5

132,2

163,1

567,2

15,3

14,5

15,2

15,7

16,7

17,5

15,9

71,6

74,5

88,8

109,0

128,1

156,9

557,3

15,5

14,3

14,9

16,1

16,2

16,8

15,7

29,2

27,8

38,1

51,3

72,7

102,6

292,5

6,3

5,3

6,4

7,6

9,2

11,0

7,9

11,1

19,0

24,9

31,9

43,2

58,1

177,1

% total

2,4

3,7

4,2

4,7

5,5

6,2

4,8

MALUKU (Rp Triliun)

1,4

7,3

9,5

13,4

16,1

18,7

65,0

% total

0,3

1,4

1,6

2,0

2,0

2,0

1,8

15,5

33,2

40,8

49,3

62,6

79,1

265,0

3,3

6,4

6,9

7,3

7,9

8,5

7,4

463,1

519,5

594,8

678,8

792,5

933,0

3.518,6

% total

SUMATERA (Rp Triliun) % total

KALIMANTAN (Rp Triliun) % total

SULAWESI (Rp Triliun) % total

BALI & NUSA TENGGARA (Rp Triliun)

PAPUA & PAPUA BARAT (Rp Triliun) % total

TOTAL

IndonesiaInvestment Coordinating Board

Sumber: Renstra BKPM 2015-2019 3

Program Prioritas Pemerintah:

Pengembangan Sektor Prioritas Investasi 2015-2019 INFRASTRUKTUR

35.000 MW Pembangkit Listrik

24 Pelabuhan

PERTANIAN

Food Estate

Jagung

Sapi

Padat Karya

Tekstil

Makanan dan Minuman

Furniture

Substitusi Impor

Kimia & Farmasi

Besi & Baja

Komponen

Orientasi Ekspor

Elektronik

Kelapa Sawit dan Produk Turunan

Produk kayu, kertas dan bubur kertas

Hilirisasi

Kakao

Gula

Smelter

MARITIM

Perkapalan

Cold Storage

Teknologi Kelautan

PARIWISATA DAN KAWASAN

10 KEK Pariwisata

8 KEK Existing

7 KEK Baru

INDUSTRI

Alas Kaki

Otomotif

16 Kawasan Industri

16 Destinasi Prioritas Pariwisata

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Sumber: BKPM, 2015

4

Prioritas PemerintahPada Pembangunan Infrastruktur:

Kebutuhan Investasi Bidang Infrastruktur 2015-2019: Meningkatkan Partisipasi (Peranan) Perusahaan Swastadan BUMN

Estimasi Investasi Infrastruktur 460 Milliar USD ≈ Rp 5,519.4 Triliun

Anggaran Nasional (Pusat) + Anggaran Daerah

Pembiayaan NonPemerintah

Rp. 2.761 Triliun

Anggaran Nasional (Pusat) + Anggaran Daerah (50.02%)

Rp. 1.066 Triliun

BUMN (19.32%)

Rp. 1.692 Triliun

Swasta (30,66%)

Berdasarkan rencana pembangunan lima tahunan (RPJMN) 2015-2019, demi mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, investasi infrastruktur untuk periode 2015-2019 harus mencapai 460 Milliar USD atau RP 5.520 triliun. Anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup 50% dari total kebutuhan investasi. Peluang besar untuk partisipasi investasi swasta (termasuk PPP: 141 Miliar USD atau Rp. 1.692 triliun) 1 USD ≈ Rp 12.000 Sumber: BAPPENAS, November 2014


5

invest in

Proyek Infrastruktur Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

Pembangkit Listrik 42 GW (7 GW + 35 GW) 29,6 GW Berasal dari swasta ~43 Milyar USD



1.000 Km Jalan Tol 2 proyek jalan tol yang akan ditenderkan pada 2016



3.258 Km Jalur Kereta Api 5 proyek yang ditawarkan kepada investor pada 2015



15 Bandara Baru 10 bandara baru yang ditawarkan kepada investor



Peningkatan Kapasitas 24 Pelabuhan peningkatan kapasitas di 2 pelabuhan yang ditawarkan kepada investor tahun 2015



Pembangunan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata



Pembangunan 14 Kawasan Industri Baru di Luar Pulau Jawa dan 2 Kawasan Industri Baru di Pulau Jawa

Source: Bappenas, 2015


6

Rencana Pengembangan KEK Sampai dengan Tahun 2019 Total Luas Lahan 8 KEK Eksisting: 10.261,5 Ha

8 KEK yang telah ditetapkan sampai tahun 2014        

Sei Mangkei Tanjung Lesung Palu Bitung Morotai Tanjung Api-Api Mandalika Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

7 indikasi lokasi KEK baru:       

Merauke, Papua Sorong, Papua Barat Maluku Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Utara


Sumber: Sekdenas dan Kemenpar, 2015

10 KEK pariwisata, indikasi lokasi:  Tanjung  Kelayang  Kepulauan  Seribu  Pulau Owi  Kalianda   Pulau Moyo  Buru Selatan, Maluku   Lagoi, Bintan 

Teluk Dalam,  Nias  NemberalaRotendao,  Kupang  Long Bagun,  Mahakam Ulu Sabang Pangandaran

Borobudur TogeanTomini Wakatobi Banda Neira Sorong

7

Rencana Pengembangan 16 Kawasan Industri Baru Kuala Tanjung - Industri Aluminium - CPO

Landak - Industri Karet - CPO

Jorong

Palu

- Industri Pengolahan Bauksit - CPO

-

Industri Rotan Industri Karet Industri Kakao Industri Smelter

Teluk Bitung - Industri Agro - Logistik

Buli - Industri Smelter Ferronikel - Stainless Steel dan Produk Hilirnya

Teluk Bintuni Sei Mengkei - Industri Pengolahan CPO

- Industri Migas - Industri Pupuk

Ketapang - Industri Aluminium

Morowali Tanggamus

- Industri Smelter Ferronikel - Stainless Steel dan Produk Hilirnya

- Industri Maritim - Logistik

Batu Licin - Industri Besi Baja

Kendal - Teknologi Tinggi - Padat Karya - Industri Barang Konsumsi

Konawe JIIPE - Teknologi Tinggi - Padat Karya - Industri Barang Konsumsi

Bantaeng - Industri Smelter Ferronikel - Stainless Steel dan Produk Hilirnya

- Industri Smelter Ferronikel - Stainless Steel dan Produk Hilirnya


Sumber: Bappenas, 2015

8

PerkembanganInvestasi

Realisasi Investasi Januari – September 2015 (dalam Milyar USD) Realisasi Investasi Q3/2015 Total : 11.2 Milyar USD PMA : 7.4 Milyar USD PMDN : 3.8 Milyar USD

• 2015 (QI-QIII) Nilai tukar USD1=Rp 12,500 (berdasarkan APBN-P 2015)

Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Jan-Sep 2015

PMA

6.6

7.4

7.4

21.3

PMDN

3.4

3.4

3.8

10.7

Total

10

10.8

11.2

32.0

Target

--

--

--

41.5

% Pencapaian

--

--

--

77.1% Sumber: BKPM, 2015

Catatan:

Investasi SektorKetenagalistrikan(per tanggal5 November 2015) Izin Prinsip: • 96 perusahaan PMA telah memperoleh Izin Prinsip dari BKPM untuk sektor ketenagalistrikan dengan total kapasitas 25.006 MW dan nilai investasi sebesar US$ 34 Milyar serta 77 perusahaan PMDN dengan total kapasitas 4.973 MW dan nilai investasi sebesar Rp 110,9 Triliun. IUPTL-Sementara: • 52 perusahaan telah memperoleh IUPTL-S dari PTSP Pusat dengan total kapasitas 6.026,1 MW. IUPTL-Tetap: IndonesiaInvestment Coordinating Board

Sumber: BKPM, 2015 • 34 perusahaan telah memperoleh IUPTL dari PTSP Pusat dengan total kapasitas 809,3 MW.

9

PrioritasPemerintahPadaPembangunan Infrastruktur:

Tiga Prioritas Utama BKPM Sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia

1

Percepatan Pelayanan Perizinan • Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) • Penyederhanaan Administrasi Proses Perzinan

2 3

Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif Penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri sebagai tujuan investasi

Debottlenecking Permasalahan Investasi


10

PercepatanPelayananPerizinan AlurProses PerizinanInvestasi TAHAP AWAL INVESTASI

TAHAP KONSTRUKSI

TAHAP KOMERSIAL

IZIN PRINSIP* Angka Pengenal Importir (APIU/APIP)

Fasilitas bea masuk mesin*

Tax Allowance atau Tax Holiday

BKPM *(melalui online sistem: SPIPISE)

PERIZINAN USAHA LAINNYA DARI PEMERINTAH DAERAH, KEMENTERIAN /LEMBAGA LAINNYA

Fasilitas bea masuk barang dan bahan*

IZIN USAHA* BKPM

Keterangan: ‘Black Box’, seluruh perizinan/non perizinan pusat terkait realisasi investasi akan dilaksanakan melalui The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia PTSP Pusat di BKPM 11

PercepatanPelayananPerizinan Rencana KerjaPTSP Pusat Peluncuran perizinan online BKPM

Desember 2014

Uji Coba PTSP Pusat ( 15 Jan)

Peluncuran PTSP Pusat (26 Jan)

Januari 2015

Februari – Desember 2015

Sosialisasi PTSP Pusat

PTSP Daerah 24 Provinsi – 120 Kabupaten/Kota

2016

PTSP Daerah 34 provinsi 514 kab/kota

TUJUAN PTSP PUSAT: Tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi KONSEP PTSP PUSAT • • •

Investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk mengurus perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor Kementerian/Lembaga Investor dapat memonitor proses perizinan secara online Investor memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12

PercepatanPelayananPerizinan 22 Kementerian/LembagaYang Terlibatdi PTSP Pusat Kementerian ESDM 10 kelompok izin terkait listrik dan panas bumi

Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35 kelompok izin usaha Kementerian Perindustrian 6 kelompok izin usaha industri Kem. Agraria, Tata Ruang, dan BPN Sentralisasi pengurusan hak atas tanah bagi PMA

Kementerian Pertahanan Menempatkan Liaison Officer untuk Konsultasi

Kementerian Perdagangan 5 kelompok izin yang didelegasikan Kementerian Pertanian 5 kelompok izin usaha di bidang pertanian Kementerian Keuangan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan

Kementerian Kesehatan 9 kelompok izin terkait bidang produksi farmasi, bidang produksi alat kesehatan, dan bidang upaya kesehatan Kementerian Pariwisata 9 kelompok izin terkait dengan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif Kementerian Komunikasi & Informatika 5 kelompok izin terkait dengan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran Kementerian Ketenagakerjaan 3 kelompok izin usaha dan izin prinsip semua sektor ketenagakerjaan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 7 kelompok izin yang didelegasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 kelompk izin yang didelegasikan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 2 kelompok izin yang didelegasikan Kepolisian RI 6 kelompok izin usaha di bidang jasa pengamanan

Kementerian Perhubungan 7 kelompok izin di bidang perhubungan

Institusi Lainnya: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Hukum dan HAM The Investment Coordinating Board of the Republic ofPT Indonesia PLN (Persero) 1 kelompok izin yang didelegasikan

13

PercepatanPelayananPerizinan PerizinanKetenagalistrikanYang Telah Didelegasikan Di PTSP Pusat 

PTSP BKPM telah menyederhanakan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari



Permasalahan perizinan adalah banyaknya jenis perizinan dan saling mempersyaratkan, sehingga perlu penyederhanaan untuk mempersingkat waktu, terutama perizinan lahan/pertanahan, lingkungan, dan daerah;



Metode yang digunakan untuk penyederhanaan perizinan adalah Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) serta penyederhanan administrasi proses perizinan.



Telah dilakukan perubahan Permen Baru dari Kementerian/ Lembaga terkait untuk mendukung PTSP Pusat Ketenagalistrikan (Sektor Agraria, Sektor Kehutanan dan Sektor Perhubungan).

Menteri ESDM telah mendelegasikan wewenang penerbitan 10 izin usaha ketenagalistrikan kepada Kepala BKPM Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, yaitu: a) b) c) d) e)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Izin Operasi Penetapan Wilayah Usaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

f)

g) h) i) j)

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika; Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi Izin Panas Bumi Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi


14

PercepatanPelayananPerizinan Proses PerizinanInvestasiKetenagalistrikan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing/Investasi 2. Izin Persetujuan untuk Perubahan Pemegang Saham, Meningkatkan Modal, Perubahan Lokasi Proyek, dll. 3. Izin Angka Pengenal Importir.

1. RUPTL 2. Pengadaan (Lelang, Pemilihan langsung, Penunjukan langsung)

PLN

BPN

1. Surat Konfirmasi dari Direktorat Transportasi Umum atau Udara bahwa Izin Tinggi Tumpukan Tidak Diperlukan 2. Izin Pemanfaatan Jetty 3. Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri 4. Izin Pengerukan Tanah 5. Persetujuan Pengelolaan Tuks 6. Sertifikasi Keamanan Kapal Internasional Permanen 7. Izin Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 8. Izin Perlintasan Kereta Api

3. PPA/PJBL 4. Financing Date.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listri Izin Operasi Penetapan Wiayah Usaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika 7. Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi 8. Izin Panas Bumi 9. Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi 10.Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi

Kemenhub

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KESDM

PTSP PUSAT

1. Persetujuan Pinjaman Kredit Luar Negeri (PKLN) Kemenko Ekon

1. Izin Tekanan Vessel Yang Dikeluarkan 2. Izin Uap Vessel Yang Dikeluarkan 3. Izin Untuk Memasang dan Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran 4. Izin Untuk Memasang dan Menggunakan Pelindung Petir 5. Izin Untuk Memasang dan Menggunakan Mesin Produksi Listrik 6. Izin Untuk Memasang dan Menggunakan Peralatan Lifting dan Transportasi 7. Izin Memasang dan Menggunakan Steam Boiler 8. Izin Untuk Memasang Peralatan Listrik di Tempat Kerja 9. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 10.Izin Operator Boiler

Kemenaker

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) 3. Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) 4. Nomor Induk Kepabeanan (NIK) 5. Persetujuan Untuk Pembebasan Bea Masuk

Investor Kemenke u

Kemenhut & LH

PTSP Provinsi/K ab/Kota

1. Rekomendasi Lahan Teknis untuk Pembangunan Pembangkit Listrik 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Perizinan Daerah

1. 2. 3. 4.

AMDAL untuk Pembangkit Listrik Amdal untuk Jaringan Transmisi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Air (SIPPA)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kem PU Pera

SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN UNTUK KANTOR PUSAT SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN (SKDP) SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) IZIN LOKASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IZIN GANGGUAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI IZIN LINGKUNGAN UNTUK JARINGAN TRANSMISI

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. Izin Bendungan 2. Izin Konstruksi

IZIN REKLAMASI REKOMENDASI RENCANA PEMANFAATAN IZIN REKOMENDASI PEMANFAATAN AIR LAUT IZIN PEMANFAATAN AIR TANAH SURAT PERSETUJUAN KONSTRUKSI KOLAM ABU IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 SURAT PERSETUJUAN UNTUK TRANSPORTASI LIMBAH B3 IZIN UNTUK MEMBUANG AIR LIMBAH KE LAUT


15

PercepatanPelayananPerizinan CapaianPerbaikanPerizinanSektorKetenagalistrikan

Konstruksi/Realisasi

Badan Usaha

Jenis Izin / Non Izin

SLA (Hari)

Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Hukum PT NPWP/NPPKP TDP Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT) Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) Izin Lokasi/SITU Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Izin Lingkungan dan AMDAL AMDAL LALIN Izin Gangguan

3 1 1 3 5 45 45

30 14 120 115 90 14

Hak Atas Tanah (HGB)

165

Izin Mendirikan Bangunan Ijin terminal khusus dan navigasi dari Kemenhub (Jetty)

Penyederhanaan

SLA (Hari)

Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Hukum PT NPWP/NPPKP TDP*) Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi IUPTL Sementara Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT) Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) Izin Lokasi *) tidak diperlukan apabila sdh ada IPKH Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Izin Lingkungan*) Diintegrasikan /AMDAL pemprakarsa AMDAL LALIN Izin Gangguan

3 1 1 3 5 5 45

Hak Atas Tanah (HGB) *) Izin Mendirikan Bangunan *) Ijin penetapan lokasi terminal khusus dari Kemenhub *)

50

14 81

Ketenagakerjaan Utilitas (air, telepon) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pembebasan bea impor dari Kemenkeu (IUPTL) Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu Rincian Impor Barang (RIB) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Sertifikat Badan Usaha Sertifikat Laik Operasi

23 14 1 7 10 7 3 3 5

Ketenagakerjaan Utilitas (air, telepon) *) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan *) SK Pembebasan bea impor dari dari BKPM *) Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu*) Rincian Impor Barang (RIB) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Sertifikat Badan Usaha Sertifikat Laik Operasi

3 14 1 7

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (untuk kepentingan sendiri: 14 hari, untuk kepentingan sementara: 20 hari)

30

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Total Penyelesaian

923

60 14

Total Penyelesaian

60 14 7 14 52 10

14 5

Persyaratan kontraktor 5 5

256


16

PenciptaanIklimInvestasi Yang Kondusif DaftarNegatifInvestasi 

Dalam setiap penyempurnaan Daftar Negatif Investasi (DNI), Pemerintah selalu mempertimbangkan kesepakatan – kesepakatan kelonggaran investasi yang berasal dari negara-negara ASEAN serta mendorong pengusaha nasional untuk melakukan investasi di negara-negara ASEAN dalam rangka mendukung ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) nasional serta perluasan pasar (regional player). Kesemuanya itu dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing usaha nasional.



Berdasarkan DNI yang berlaku saat ini (Perpres 39/2014), sektor-sektor yang lebih terbuka untuk investor dari Negara-Negara ASEAN terutama pada bidang Kesehatan, Hiburan, Jasa Akomodasi (Motel), Jasa Survey Pasar, dan Pembuatan Sarana Promosi Film.



Berdasarkan realisasi penanaman modal, negara anggota ASEAN yang telah memanfaatkan keterbukaan yang diatur dalam DNI ini baru Singapura dan Malaysia.



DNI saat ini sedang dalam proses revisi, menunggu masukan dari berbagai Kementerian terkait. Berdasarkan rapat tanggal 12 November 2015, kami masih menunggu masukan dari Kementerian ESDM hingga tanggal 13 November 2015.



Berdasarkan masukan dari investor, diusulkan agar pembangkit tenaga listrik 1-10 MW dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan maksimal kepemilikan saham asing 95% dan pembangkit listrik energi fosil/lainnya dengan kepemilikan saham asing maksimal 49%. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

17 17

PenciptaanIklimInvestasi Yang Kondusif KetentuanPenanamanModal ProyekKetenagalistrikan Ketentuan Kepemilikan saham: Pembangkit Tenaga Listrik

- Pembangkit Listrik < 1MW

: Modal dalam negeri 100%

- Pembangkit Listrik skala kecil (1 - 10 MW)

: Kepemilikan modal asing 49%

- Pembangkit Listrik > 10 MW

: Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha / KPBU selama masa konsesi)

- Transmisi Tenaga Listrik

: Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ KPBU selama masa konsesi)

- Distribusi Tenaga Listrik

: Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ KPBU selama masa konsesi)

Fasilitas Penanaman Modal: -

Tax Allowance: Dapat diberikan terhadap Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35101) Pengusahaan tenaga panas bumi (KBLI 06202), Industri Peralatan Listrik (KBLI 27113) Tax Holiday: Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembebasan Bea Masuk: -

Berdasarkan PMK 176/2009 Jo. 76/2012: Pembangkit listrik yang digunakan untuk kepentingan sendiri/pribadi (Penunjang industri utama) Berdasarkan PMK 66/2015: Pembangkitan Tenaga Listrik yang digunakan untuk kepentingan umum

Feed In Tariff dan Harga Patokan Tertinggi (Ceiling Prices): -

Berdasarkan Permen ESDM No 3/2015 : PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, PLTA (CP) Berdasarkan Permen ESDM No 27/2014: PLT Biomassa dan Biogas (FIT) Berdasarkan Permen ESDM No 22/2014: PLTA (mini hydro) (FIT) Berdasarkan Permen ESDM No 17/2014: PLTP dan uap panas bumi untuk PLTP (CP) Berdasarkan Permen ESDM No 19/2013: PL berbasis sampah kota (FIT) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Berdasarkan Permen ESDM No 17/2013: PLTS (Tenaga Surya) (FIT)

18

PenciptaanIklimInvestasiYang Kondusif PenyediaanInsentif

TAX HOLIDAY

TAX ALLOWANCE

PEMBEBASAN BEA MASUK

(Permenkeu No.159/PMK.011/2015)

(Peraturan Pemerintah No.18/2015)


5-20 10%-100

tahun

Fasilitas Pengurangan Pajak, dimulai sejak Tahun Pajak dimulainya Produksi Komersial

30%

%

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Daftar Sektor Penerima: 1. Industri Logam Dasar 2. Industri Kilang Minyak /atau bahan kimia organik dasar 3. Industri Permesinan 4. Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5. Industri Transportasi Kelautan 6. Industri Perangkat Telekomunikasi 7. Industri Pengolahan di dalam Kawasan KEK 8. Infrastruktur ekonomi diluar skema KPBU Nilai investasi minimum: Rp.

1 Trilyun.

143

Dari jumlah Penanaman Modal Pengurangan Penghasilan Neto selama 6 (enam) tahun sebesar 5% pertahun dihitung sejak saat dimulai produksi komersial

bidang usaha

yang memenuhi syarat untuk tax allowance (bertambah 14 segmen dari peraturan sebelumnya)

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan • Pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang • Pembebasan bea masuk selama dua tahun untuk bahan • Bagi industri yang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30%, diberikan tambahan pembebasan bea masuk atas impor bahan dan barang selama 2 tahun

Pemeberian Fasilitas Memenuhi Kriteria:


a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum


19

Debottlenecking PermasalahanInvestasi Debottlenecking BKPM telah berhasil menyelesaikan masalah (debottlenecking) 24 proyek dari total 88 proyek dengan nilai investasi Rp 110 triliun dari total investasi Rp 463,8 triliun. Kendala Investasi 24 perusahaan berhasil difasilitasi

 Pembebasan Lahan

24

 Kendala Lingkungan

 Kendala mengenai Aturan Teknis Kementerian/Lembaga

88

 Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Pusat dan Daerah

perusahaan

Dalam fasilitasi sejak November 2014

 Masalah Infrastruktur

 Masalah Hak Intelektual 16 perusahaan tanpa Izin Prinsip dalam tahap fasilitasi

16

48

48 perusahaan dengan Izin Prinsip dalam tahap fasilitasi


Source: BKPM, Data Oct 2014-16 Oct 2015

20

Paket Kebijakan Ekonomi yang Terkait dengan Investasi

1

9 September

2

29 September

3 4 5 6

Deregulasi prosedur investasi:  Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal  Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kebijakan tersebut akan memberikan kepastian dalam layanan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan termasuk mekanisme layanan online, SOP untuk Perizinan dan Non Perizinan, standarisasi pengawasan, pendampingan, dan fasilitasi kepada investor  Layanan cepat izin investasi dalam waktu 3 jam dan izin langsung konstruksi  Pengurangan total izin di sektor kehutanan dari 14 izin menjadi 6 izin  Percepatan layanan permohonan insentif : tax allowance dari 28 hari menjadi 25 hari; dan tax holiday dari 65 hari menjadi 45 hari  Pembebasan PPN untuk pembuatan kapal, kereta api, dan industri pesawat terbang serta industri komponennya ( PP No.69 / 2015 )  Pengembangan Pusat Logistik Terpadu di Cikarang, Jawa Barat untuk industri manufaktur; dan Merak (Banten) untuk penyimpanan bahan bakar minyak 

BBM: pengurangan harga non-subsidi bahan bakar solar



Gas: pengurangan harga gas untuk industri (efektif mulai 1 januari 2015)



Ketenagalistrikan: Diskon tarif hingga 30 % untuk penggunaan listrik pada tengah malam ( 11:00 ) sampai 05:00 pagi , penundaan dalam pembayaran listrik hingga 40 % untuk industri dan padat karya yang kurang kompetitif



Penyederhanaan Izin Tanah untuk Kegiatan Investasi

7 Oktober

15 Oktober

 Upah minimum : menentukan rumus upah buruh tahunan dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan kepastian bagi investor untuk melakukan bisnis , dengan mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja



insentif pajak untuk proses revaluasi asset; dan instrumen investasi REIT akan bebas dari pajak berganda

22 Oktober

5 November

 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan adanya fasilitas fiskal a.l.: (1) pengurangan PPh sebesar 20-100 % untuk investasi di KEK senilai di atas Rp 1 triliun dan (2) pengurangan PPh sebesar 20-100 % selama lima sampai 15 tahun untuk investasi Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun.  Penyederhanaan izin di Badan Pengawas Obat dan Makanan  Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Indonesia Investment Coordinating Board

Layanan Izin Investasi 3 Jam dan Izin Investasi Langsung Konstruksi A. Layanan Izin Investasi 3 Jam 1.

2.

Produk yang diterbitkan 1) Izin Investasi 2) Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum Indonesia 3) NPWP Kriteria Layanan Investasi 3 jam 1) Perusahaan/pemegang saham datang langsung ke PTSP Pusat di BKPM, apabila satu calon pemegang saham mewakili pemegang saham lainnya harus membawa surat kuasa. 2) Rencana investasi paling sedikit Rp. 100 Miliar dan/atau 3) Rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang. 4) Dapat berlokasi di: a. Kawasan Industri tertentu dan/atau Kawasan berikat tertentu, atau b. Diluar Kawasan Indsutri/Kawasan Berikat tertentu.

B. Izin Investasi Langsung Konstruksi Syarat Izin Investasi Langsung Konstruksi 1) Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu. 2) Penetapan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu oleh Kepala BKPM. 3) Setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, perusahaan dapat langsung melaksanakan kegiatan konstruksi, secara paralel mengurus perizinan pelaksanaan lainnya dengan memenuhi standar dan norma: a. Pendirian Bangunan b. Lingkungan Hidup c. Pengelolaan industri yang baik d. Manajemen/pengelolaan sumber daya manusia e. Peraturan perundang-undangan lainnya. 4) Investasi dapat dibawah Rp. 100 Miliar dan/atau TKI dibawah 1.000 orang 5) Didukung oleh Gubernur dan Bupati/Walikota daerah terkait. 22

TERIMA KASIH Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t . +62 21 525 2008 f . +62 21 525 4945 e . [email protected]

www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

23

PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Recommend Documents