PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DIERA GLOBALISASI

PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DIERA GLOBALISASI Oleh : Dr.H. Oyong Lisa,SE.,MM. Disampaikan dalam seminar Perbankkan Syariah Program Studi Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang Sabtu, 6 Juli 2013

Pendahuluan Pada tahun 1997 saat krisis moneter terjadi dinegara kita , ada sisi menakjubkan yang ditunjukkan oleh kinerja sistem Islam yaitu hal ini dibuktikan bank syari’ah (dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia) terbukti mampu bertahan menghadapi krisis moneter. Disaat bank konvensional berguguran diterpa krisis, bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi, bank syari’ah tetap tegar. Memang Bank Muamalat Indonesia pada puncak krisis tahun 1998 menderita kerugian 72 milyar, tetapi pada tahun 1999 keadaan ini sudah pulih dan Bank Muamalat Indonesia dapat meraup keuntungan sebesar Rp.2milyar Kejadian ini membuat mata para ekonom dan ahli perbankan terbangun dari tidur yang panjang, lembaga keuangan non syariah yang mereka anggap handal dalam sistem perekonomian dalam teori-teori ilmu ekonomi mereka ternyata banyak yang bangkrut, sedangkan disisi lain, bank syariah sedikit sekali terkena dampak ekonomi. Hal ini akhirnya mendorong Bank Indonesia membentuk suatu organisasi baru pada tingkat yang cukup tinggi yaitu Biro Perbankan Syariah yang akan membina perkembangan bank-bank syariah. Salah satu persamaan antara Bank Syariah dan bank konvensional adalah keduaduanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan tujuan tersebut, Bank Syariah dituntut untuk berkembang dan menjadi lembaga finansial yang bonafid dan professional. Artinya bahwa Bank Syariah dalam menajemen investasi dan finansial dituntut untuk menggunakan asas profit oriented sebagaimana bank konvensioanl menjalaninya sehingga dengan asas tadi Bank Syariah bisa berkembang, bonafid dan professional bukan sekedar menggunakan jalur emosional keagamaan untuk menjaring nasabahnya. Itulah salah satu persamaan yang bisa dijadikan referensi dan motivasi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan Perbankan Syariah. Di sisi lain, Bank Syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Syariah, dimana usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu harus didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Syariah, biasannya banyak diulas dalam kitab-kitab fiqh dan ijtihad ulama-ulama kontemporer, baik individu maupun kelompok Berdasarkan standar tadi, timbullah pertanyaan: apakah Perbankan Syariah Indonesia mampu menjalankan operasional bank sesuai dengan kedua asas tadi secara bersamaan yaitu asas profit oriented dan Syariat Islam? Dan sejauh mana kesiapan Perbankan Syariah untuk mengimplementasikannya dalam tataran realitas?

1

Hal itulah yang akan dibahas dalam tulisan ini, terkhusus kompleketifitas dan dinamika umat yang masih labil dalam menyikapi Bank Syariah yang potensial ini dan usaha Bank Syariah untuk mengakomodasinya karena hanya mengandalkan konsep saja, semapan apapun tak akan mampu mencapai target apabila tidak ditopang oleh sumber daya manusianya. Untuk itulah, Perbankan Syariah Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri; baik konsep Banknya yang dinamis dan inovatif, ataupun sumber daya manusianya yang kapabel dan professional untuk mengambil alih peran dalam mengendalikan perekonomian umat, khususnya di Indonesia. Sejarah Bank Syariah Menurut Syaf’i Antonio, kajian dan diskusi tentang ekonomi dan keuangan Islam telah mewacana sejak 1980-an. Sebut saja tokoh-tokoh yang terlibat seperti : Dawam Rahardjo, A.M. Syaefuddin, dan Amin aziz. Beberapa lembaga keuangan mikro sempat didirikan seperti Baitut Tamwil, Tamwil-Salman ITB. Namun lembaga-lembaga tersebut umurnya tidak panjang karena sifatnya masih trial and error. Pada Tahun 1990 rencana pendirian bank Islam baru dilakukan. Bertempat di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan, kemudian ditindaklanjuti pada Munas IV MUI pada tahun yang sama dengan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hasil kerja kelompok kerja tersebut pada tanggal I November 1991 lahirlah Bank Muamalat Indonesia, dan MUI merupakan pemilik sahamnya sebesar 25 %. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Diawal pendiriannya Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian penuh dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini tercermin pada UU No. 7 Tahun 1992 dimana pembahasan perbankan syariah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat landasan hukum syariah. Hingga diterbitkannya Undang- Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah mempunyai landasan hukum. Dilihat dari perkembangannya peranan ulama sangat penting dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, itu artinya aspirasi pendirian bank Islam diprakarsai oleh aspirasi dari rakyat, bukan dari pemerintah, sehingga sangat wajar sampai sekarang MUI merupakan lembaga yang tetap mengawal bagi perkembangan perbankan syariah di tanah air, dengan melibatkan diri secara langsung dalam menetapkan kebijakan perbankan syariah. Perkembangan sistem ekonomi Syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik. Apalagi kondisi ini terjadi di saat bangsa Indonesia ditimpa oleh krisis multidimensi, yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997, yang hingga saat ini

2

masih berkepanjangan. Hal itu ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah. Fenomena Bank Syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat yang operasinya diresmikan pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat bukan sekedar merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Lebih dari itu, juga merupakan institusi ekonomi pertama yang menerapkan sistem Syariah di Indonesia. Wajar apabila BMI menjadi simbol monumental kebangkitan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem Syariah yang pada 19 November 1999 resmi mengikuti Bank Muamalat dalam menerapkan sistem Syariah. Adapun IFI Syariah adalah perbankan Syariah dengan mekanisme Dual Banking System. Artinya, suatu badan usaha perbankan, memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan Syariah. Namun dalam pengelolaan dana, diantara keduanya harus tetap dipisahkan. Bank IFI resmi membuka satu kantor cabangnya dengan menerapkan sistem Syariah. Kemudian bankBank Syariah lainnya bermunculan seperti BNI Syariah, BRI Syariah dan lainnya. Melihat proses pembentukan Bank Syariah di Inodensia, dapat dipastikan bahwa ada tiga cara untuk menjadi Bank Syariah, yaitu:  



Mendirikan Bank Syariah secara langsung dengan full system Syariah seperti halnya Bank Muamalat. Melakukan konversi, dari bank konvensional ke Bank Syariah. Inipun biasanya menggunakan full system syariah, seperti halnya Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya adalah bank konvensional. Membuka divisi Syariah, biasanya adalah bank konvensional yang berniat melakukan transaksi Syariah, hal itu dilakukan dengan cara membuka divisi Syariah dengan menggunakan Dual Banking System.

Data terbaru untuk bank umum syariah (BUS) ada 11 Bank saat ini antara lain : PT Bank Syariah Mandiri , PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah BNI, PT Bank Syariah BRI, PT. Bank Syariah Mega Indonesia , PT Bank Jabar dan Banten, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah , PT Maybank Indonesia Syaria, dengan unit usaha syariah (uus) ada 24 unitserta layanan syariah (office channeling) ada 31 layanan. Dan jumlah BPRS se Indonesia 141 BPRS dan 24 diantaranya berada di jawa timur, Untuk Koperasi Syariah sebanyak 3020 Koperasi Syariah Sebuah data yang sangat luar biasa. Data Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank NO Uraian JUMLAH keterangan 1. Bank Umum Syariah (BUS) Unit 11Bank 2. UsahaSyariah(UUS) 24Unit 3. LayananSyariah(OfficeChaneling) 31layanan 4. BPRSyariah 141BPRS 5. Koperasi Syariah 3020 Kopsyah Sumber Data : Bank Indonesia dan Kementrian Koperasi. 3

Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomiannya, bahkan banyak sekali istilah-istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Quran dan Hadits seperti kredit (alqard), jual beli (albae), gadai (arrahn) dan lainnya. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariat yang selama ini kita kenal melalui Bank Syariah adalah nilai-nilai ethika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (ijtihad) dan berkreasi (jihad) dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan begitu sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Norma-norma tadi adalah merupakan prinsip-prinsip dasar Bank Syariah, secara globalnya sebagai berikut: 1. Islam mengatur semua transaksi ekonomi melalui nilai-nilai universal (attandzim), mudah (alyusru) dan luas (assa’ah) Dengan mengamati aturan ekonomi yang ada dalam Quran dan Hadits, jelaslah bahwa Islam benar-benar telah mengtur system ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (muamalat) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (sharing) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya sistem barter (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilainilai universal Islam) bahkan menyuruh umatnya untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan-kemudahan transaksi melalui instrumen-instrumennya agar selalu update dan valid dengan perubahan waktu dan perbedaan tempat. Indikasinya nampak pada tidak ada pengkhususan instrumen tertentu atau pembatasan pada instrumen tertentu. Apa yang telah diterapkan Rasulallah dan para sahabatnya pada jaman itu adalah hanya kecocokan jaman dan pengenalan mereka pada instrumen dan produk tersebut, dimana hanya instrumen/ produk itulah yang dikenal mereka dan dipakai pada saat itu. Artinya tidak ada keharusan bagi generasi-generasi berikutnya untuk melaksanakan instrumen dan produk yang pernah dipakai mereka selama nilai-nilai universalnya tetap dipertahankan. Nilai-nilai tersebut harus tetap dipertahankan dalam setiap waktu dan tempat. 2. Islam telah mengharamkan setiap transaksi perekonomian yang mengandung unsur kedhaliman, curang dan penipuan. 4

Apabila Islam telah membolehkan setiap transaksi ekonomi yang benar, berdasarkan keadilan dan kejujuran serta bertujuan mencapai kemaslahatan umat, maka di sisi lain, Islam juga telah mengharamkan setiap transaksi yang mengandung unsur kedhaliman, kecurangan dan penipuan seperti monopoli untuk menguasai pangsa pasar, menentukan harga seenaknya, jual beli gharar (spekulasi), manipulasi dalam jual beli, sumpah bohong, mengurangi timbangan, menjual belikan barang-barang yang diharamkan Syariat dan lainnya. Prinsip dari kegiatan perbankan di bidang syariah tersebut sebenarnya hanya digolongkan pada 3 kegiatan pokok, yaitu 1. Kegiatan Penghimpunan Dana (yang dikenal dengan istilah “Funding”) Artinya, Bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bank dimaksud. Dalam perbankan syariah, Prinsip/bentuk konkrit dari kegiatan Funding tersebut terdiri atas: a. Prinsip Wadi’ah ( Titipan ) yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut Jadi orang menaruh dana di dalam Bank tersebut. Bank selaku pihak yang menerima dana dimaksud dapat menyimpan dana tersebut dalam rekening yang berbentuk: Giro atau dalam bentuk tabungan biasa. b. Prinsip Mudharabah (bagi hasil). Adalah: kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi nasabah yang menabungkan atau mendepositokan dananya pada Bank. Kemudian dana tersebut digunakan oleh Bank untuk membiayai suatu usaha, dan hasilnya dibagi antara Bank selaku pengelola dan nasabah selaku pemilik dana dengan nisbah tertentu. Bentuk Funding yang menggunakan prinsip mudharabah ini bisa berbentuk: Deposito atau tabungan biasa. 2. Kegiatan Penyaluran Dana (yang dalam bisnis dikenal dengan istilah “Financing Dana yang terdapat di Bank, dapat disalurkan kembali oleh Bank kepada masyarakat, dengan menggunakan 3 prinsip pokok, yaitu : a. Prinsip Jual beli, dimana bentuk akadnya bisa berupa : Murabahah, yaitu: pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Bank selaku shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran. Istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Biasanya digunakan untuk pembiayaan manufaktur seperti: pemesanan mobil pada dealer, pemesanan pembelian rumah pada developer. Dll.

5

Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya jual beli yang objeknya di bidang agribisnis. Jadi seperti padi, gandum, tebu, dll. b. Prinsip Kerjasama Bagi Hasil, dimana akadnya bisa berbentuk : Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dimana modal ditanggung bersama antara pelaksana dengan pemilik modal. Jadi, jika ada keuntungan maupun kerugian, maka untung rugi tersebut dibagi dua untuk bagian yang sama besarnya. Bedanya dengan mudharabah adalah: pada musyarakah Bank tidak semata-mata menjadi pemilik modal saja, melainkan juga bertindak sebagai pelaksana kegiatan/pekerjaan. c. Prinsip Sewa (Ijarah) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah terbagi atas 2 bentuk, yaitu : Sewa Menyewa murni (Ijarah murni). Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa (Ijarah wal iqtiqna atau lebih dikenal dengan Ijarah Muntahiyah bi al tamlik atau dikenal juga dengan singkatan IMBT) Bentuk IMBT ini sangat mirip dengan konsep sewa beli (leasing) pada hukum positif. 3. Prinsip Jasa Keuangan (yang dikenal dengan istilah “Sevice”). Dalam melaksanakan tugasnya dibidang jasa keuangan, pihak Bank mengutip biaya jasa. Bentuk jasa yang disediakan oleh pihak Bank adalah : a. Wakalah yang artinya pemberian kuasa dari nasabah kepada Bank untuk melakukan sesuatu, misalnya pembelian suatu barang. b. Kafalah Adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/ pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam). Dalam hukum positifnya dikenal sebagai pemberian jaminan perorangan atau perusahaan (personal guarantee atau company guarantee), performance bond, bid bond, bank garansi). c. Hawalah adalah: pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal’alaih Dalam hukum positifnya dikenal sebagai pengalihan hutang (subrograsi). Dalam prakteknya mengenai hiwalah ini akan dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan factoring atau anjak piutang. d. Rahn (Gadai) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Jadi, seperti pada konsep gadai yang berlaku pada hukum positif, dimana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada Bank. Bedanya adalah: pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Dimana biaya tersebut digunakan untuk sewa tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan. e. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

6

f.

Sharf adalah pertukaran antara emas dengan perak atau sebaliknya, atau pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang lainnya (baik mata uang domestic maupun mata uang Negara lainnya). Konkritnya sharf ini adalah: jasa money changer atau perdagangan valas.

Kebutuhan Operasional Bank Syariah Kemampuan dan instrumen yang dibutuhkan Bank Syariah unik dan khas, disamping harus menguasai sistem operasional konvensional, ia juga harus menguasai sistem Syariahnya, begitu pula instrumen dan produk Bank Syariah harus sesuai dengan Syariat, ekonomis dan strategis. Untuk memperjelas hal tersebut, maka akan dibahas dua hal yang merupakan kebutuhan utama dan keharusan suatu Bank Syariah, yaitu: 1. Sumber Daya Manusia Sehebat apapun sebuah konsep (termasuk Bank Syariah) apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan qualified, maka konsep tersebut akan menjadi tidak berarti karena SDM yang tidak qualified tidak akan mampu menerjemahkan visi dan misi yang terkandung dalam konsep tadi secara benar, apalagi yang berhubungan dengan halal dan haramnya suatu produk. Oleh karena itu perbankan Syariah dituntut untuk meyiapkan SDM yang benar-benar qualified untuk menjalankan operasional Bank Syariah. Adapun hal-hal yang perlu dimiliki oleh para praktisi Bank Syariah adalah sebagai berikut: 

 

Menguasai kemampuan double, yaitu operasional bank konvesional dan operasional Bank Syariah (terutama haram dan halalnya suatu produk bank). Yang dalam istilah Quran disebut “al-qawy (mampu)”. Mempunyai track record yang baik dan bersih (beriman dan bertakwa). Yang dalam istilah Quran dikenal dengan istilah ” al-amin (jujur)”. Menempatkan SDM sesuai dengan job dan kapasitasnya. Yang dalam istilah Hadits dikenal dengan istilah: ” celakalah orang yang tidak tahu kadar kemampuannnya“.

2. Instrumen dan produk Bank Syariah Instrumen dan produk bank yang selama ini digunakan Bank Syariah masih terbatas pada bentuk-bentuk klasik yang dimodifikasi atau menjiplak instrumen dan produk bank konvensional padahal Islam tidak pernah membatasi dan menentukan instrumen dan produk tertentu dalam menjalankan ekonominya (Bank Syariah) bahkan menyuruh umatnya untuk selalu berinovasi dan berkreasi. Dari point inilah sebenarnya Bank-Bank Syariah bisa bergerak dan berkembang. Adapun instrumen dan produk ekonomi yang pernah dilaksanakan Rasulallah dan sahabatnya adalah bentuk-bentuk instrumen yang cocok dan dikenal pada saat itu saja

7

dan bukan sebagai instrumen yang harus diimplementasikan untuk setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, Bank Syariah dituntut untuk melakukan inovasi dalam menciptakan instrumen dan produk Bank Syariah yang mempunyai nilai strategis dan nilai ekonomi yang tinggi dalam bentuk apapun selama tetap ada dalam kerangka nilainilai universal ekonomi Syariat. Untuk menghadapi tuntutan tadi, Bank Syariah dituntut untuk berinovasi (ijtihad) dan berusaha (jihad) dalam mengembangkan ekonomi Syariah melalui Bank Syariah. Untuk menciptakan instrumen dan produk baru Bank Syariah dan mengembangkannya diperlukan kiat-kiat tertentu, yaitu:  







Meyakini bahwa investasi dan mencari keuntungan adalah kewajiban dan bagian dari ibadah sosial. Melakukan penelitian dan kajian tentang bentuk-bentuk investasi yang cocok, unggul dan punya nilai strategis untuk bangsa Indonesia, karena hanya dengan menunggu adanya usulan dan inisiatif dari masyarakat tidak akan bisa memberi kontribusi yang maksimal. Mengembangkan dan menggunakan instrumen dan produk Bank Syariah yang ada secara serius dan komprehensif tanpa memfokuskan pada salah satu instrumen tertentu dan meninggalkan yang lainnya. Hal itu akan memberikan peluang yang lebih banyak bagi para nasabah Bank Syariah dan sebagai bukti kemapanan sebuah konsep. Menciptakan instrumen dan produk baru yang inovatif, punya nilai ekonomi yang tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan strategi ” tak kenal maka tak sayang” artinya Bank Syariah perlu menciptakan instrumen dan produk yang dibutuhkan masyarakat. Memodifikasi dan memperbaharui instrumen dan produk bank yang lama dengan instrumen dan produk yang sesuai dengan perkembangan waktu, kompetitif dan unggul di pasar investasi global dan local.

Realitas Perbankan Syariah Indonesia Bank Syariah yang ada di Indonesia sedikit berbeda dengan bank-Bank Syariah yang ada di negara-negara lain seperti negara-negara timur tengah. pelayanan sosial pada perbankan Syariah di Indonesia masih sangat terbatas bahkan dibatasi oleh undangundang perbankan Indonesia, dimana Bank Syariah di Indonesia tidak boleh melakukan pelayanan sosial yang selama ini menjadi kewenangan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, Instrumen dan produk Bank Syariah masih banyak mengandalkan sistem murabahah padahal Bank Syariah itu mempunyai banyak sistem investasi yang lebih unggul dan aman seperti mudharabah dan musyarakah dan lainnya. Memang suatu hal yang wajar apabila Bank Syariah belum mampu bersaing dengan Bank-Bank Syariah di timur tengah karena bank-Bank Syariah di timur tengah sudah lama eksis, mendapat dukungan masyarakat dan pemerintahnya melalui deposito yang disimpan di Bank Syariah, deregulasi pemerintah dan undang-undang yang mendukung

8

dan mengatur secara khusus tentang sistem perbankan Syariah seperti halnya negara Kuwait, Saudi Arabia, Mesir dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Perbankan Syariah Indonesia dituntut untuk lebih giat mengembangkan usahanya, baik dalam sosialisasi, inovasi instrumen dan produk bank, pemberian pelayanan yang memuaskan dan memfungsikan Bank Syariah bukan hanya sekedar sebagai lembaga finansial dan komersial tapi juga lembaga keuangan sosial karena dengan masuknya Bank Syariah dalam kegiatan sosial akan melahirkan sentimen positif dalam berbagai hal. Tantangan dan Problematika Perbankan Syariah Umur yang pendek, instrumen dan produk yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang dan asset yang masih kecil adalah tantangan Bank Syariah yang harus dikuasai dan ditaklukan, selama ada kemauan yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh insyaAllah Bank Syariah akan survive dan unggul. Tantangan tadi disamping sebagai motivasi, juga kendala dan hambatan yang harus dilewati oleh Bank Syariah. Adapun problematika yang banyak dihadapi Bank-Bank Syariah antara lain adalah: 





Terpaku pada pengembangan konsep tanpa memperhatikan dinamika SDMnya, Bank Syariah seolah-olah disibukan oleh jargon “how to Islamize our banking system” dan lupa akan wacana ” how to Islamize the people involved in the banking industry”. Banyak masalah Bank Syariah disebabkan pemahaman dan kesadaran para praktisi Bank Syariah akan prinsip2 ekonomi Islam (Bank Syariah) belum sepenuhnya dimengerti. Membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu sehingga Bank-Bank Syariah kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak dalam siklus investasi yang sempit. Hal ini menunjukan tidak adanya keberanian dan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pelaku Bank Syariah. Dengan memberikan pilihan bentuk investasi kepada para klien adalah jaminan akan kematangan konsep Bank Syariah, dimana setiap klien akan memilih instrumen-instrumen tadi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan peluangnya. Berbeda apabila Bank Syariah hanya menyediakan instrumen investasi dalam bentuk-bentuk tertentu, dimana seorang klien dengan terpaksa hanya mengandalkan instrumen yang tersedia, hal itu bisa berakibat fatal apabila kemampuan klien dan peluangnya tidak bisa dikembangkan pada instrumen yang tersedia pada Bank Syariah. Contohnya: seorang klien mempunyai peluang investasi yang mengandalkan bentuk musyarakah, dan ternyata bentuk investasi yang tersedia di bank hanya dalam bentuk murabahah dan ijarah. Dalam hal ini, memaksakan salah satu dari dua instrumen investasi akan fatal dan berisiko tinggi. Kurang sosialisasi dan komunikasi. Bank Syariah kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Perkembangan perbankan Syariah yang pesat serta pelajaran yang diberikan oleh krisis keuangan yang terjadi 1997, telah memunculkan harapan pada sebagaian masyarakat bahwa pengembangan ekonomi Syariah merupakan

9

suatu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional, juga sebagai pelaksanaan kewajiban Syariat Islam. Di sisi lain, harapan di atas belum diiringi oleh pemahaman masyarakat yang cukup atas ekonomi Syariah itu sendiri. Kondisi ini akan mempengaruhi eksistensi dan pertumbuhan perbankan Syariah. Oleh karenanya, tindakan antisipatif tentu perlu dilakukan, yaitu sosialisasi dan komunikasi mengenai ekonomi Islam, yang dalam hal ini diwakili lembaga perbankan Syariah perlu digalakan dan ditingkatkan. memang kegiatan sosialisasi dan komunikasi ekonomi Syariah dirasakan masih kurang yang bermuara pada kurang efektifnya kegiatan tersebut. Hal itu disebabkan belum adanya kebersamaan dalam kegiatan sosialisasi dan komunikasi ekonomi Syariah. Untuk menjawab hal tersebut perlu dibentuk lembaga Komunikasi Ekonomi Syariah yang alhamdulillah lembaga tersebut sudah terbentuk yaitu Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) yang dibentuk oleh 30 lembaga keuangan Syariah. Memang peran PKES masih kurang dan dituntut untuk lebih serius dalam menjalankan komunikasi dan sosialisasi tentang ekonomi Syariah. 

Kurang mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Hal itu nampak pada kebijaksanaan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan Bank Syariah dan pengembangannya, belum ada undang-undang khusus yang mengatur sistem perbankan Syariah dan tidak ada deputi khusus di Bank Indonesia yang mengatur khusus tentang Bank Syariah adalah tantangan dan problematika Bank Syariah.

Langkah-Langkah Membangun Bank Syariah yang Mandiri dan Unggul, dan Peluangnya Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka membangun Bank Syariah yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu: 1. Meningkatkan sosialisasi mengenai Bank Syariah dan komunikasi antar Bank Syariah dan lembaga-lembaga keuangan Islam. Bahwa ekonomi Islam (Bank Syariah) bukanlah semata-mata menyangkut aspek ibadah ritual saja, tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi yang bersifat muamalah (sosial kemasyarakatan). Ekonomi Islam (Bank Syariah)pun bukan semata-mata bersifat eksklusif bagi umat Islam saja, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan umat beragama lainnya. Sebagai contoh, 60 % nasabah Bank Islam di Singapura adalah umat non muslim. Kalangan perbankan di Eropa pun sudah melirik potensi perbankan Syariah. BNP Paribas SA, bank terbesar di Perancis telah membuka layanan Syariahnya, yang diikuti oleh UBS group, sebuah kelompok perbankan terbesar di Eropa yang berbasis di Swiss, telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Noriba Bank yang juga beroperasi penuh dengan sistem Syariah. Demikian halnya dengan HSBC dan Chase Manhattan Bank yang juga membuka window Syariah. Bahkan kini di Inggris, tengah dikembangkan konsep pembiayaan real estate

10

dengan skema Syariah. Ini semua membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam berlaku secara universal. 2. Mengembangkan dan menyempurnakan institusi-institusi keuangan Syariah (Bank Syariah) yang sudah ada. Jangan sampai transaksi-transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas institusi ekonomi Islam (Bank Syariah) yang ada, baik itu perbankan Syariah, asuransi Syariah, lembaga zakat, maupun yang lainnya. Disini, dituntut optimalisasi peran Dewan Syariah Nasional MUI sebagai institusi yang memberikan keputusan/ fatwa apakah transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan oleh Bank Syariah telah sesuai dengan Syariah atau belum? Begitu pula dengan masyarakat luas, dimana dituntut pula untuk secara aktif mengawasi, mengontrol, dan memberikan masukan yang bersifat konstruktif bagi perbaikan dan penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga ekonomi Syariah. 3. Berusaha memperbaiki dan mengoreksi berbagai regulasi yang ada secara berkesinambungan. Perangkat perundang-undangan dan peraturan lainnya perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Kita bersyukur telah memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi Syariah, seperti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang membolehkan shariah windows, maupun UU No. 17 tahun 2000, dimana zakat merupakan pengurang pajak. Namun ini belumlah cukup, apalagi mengingat Peraturan Pemerintah yang menjabarkan undang-undang tersebut belumlah ada, sehingga peraturan seperti zakat adalah sebagai pengurang pajak masih belum terealisasikan pada tataran operasional. Hal itu bisa dilakukan dengan melobi pemerintah agar memberikan peran yang sigifikan bagi Bank Syariah untuk mengoperasikan sistemnya, baik itu dengan membentuk deputi khusus untuk Bank Syariah di BI dan membuat undangundang khusus yang mendukung pertumbuhan Bank Syariah (seperti tidak adanya pembatasan operasional, penghapusan pajak ganda untuk PPN dan lainnya) 4. Melakukan kerja sama dengan Bank-Bank Syariah lainnya dan lembaga keuangan Islam, dalam dan luar negeri untuk melakukan koordinasi dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi Syariah. 5. Meningkatkan pelayanan produk-produk Bank Syariah yang selama ini dianggap lamban dan kaku. 6. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi Syariah yang memadai. Adapun peluang Perbankan Syariah di Indonesia; Menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi Syariah. Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif sekaligus sebagai tantangan bagi lembagalembaga pendidikan yang ada. Sudah saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang dan tempat yang lebih luas lagi di perguruan tinggi. Kurikulum ekonomi Islam pun perlu untuk terus menerus disempurnakan, dimana dibutuhkan perpaduan antara pendekatan normatif keagamaan dengan pendekatan kuantitatif empiris. Riset-riset tentang ekonomi

11

Syariah, baik pada skala mikro maupun makro harus terus diperbanyak. Ini akan memperkaya khazanah literatur ekonomi Syariah sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi Syariah secara utuh dan menyeluruh. Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah muslim. Kuantitas penduduk ini bisa dijadikan sebagai lahan yang prospektif untuk dijadikan sebagai objek pengembangan Bank Syariah dan sekaligus pangsa pasar. Kapasitas peduduk muslim bukan saja menjadi objek pasar tapi juga sebagai objek Islamisasi ekonomi (Bank Syariah) sehingga dengan semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang ekonomi Islam semakin banyak pula penduduk yang menjadi nasabah Bank Syariah Penutup Bank Syariah adalah lembaga finansial yang memiliki misi (risalah) dan methodology (manhaj) yang ekslusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Adapun methodologynya adalah kerangka Syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber dari ethika dan nilai-nilai Syariat Islam yang komprehensif dan universal. Berdasarkan hal tadi, Bank Syariah harus berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari implementasi Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, vitalitas, peran dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai. Walaupun umat Islam itu memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sumber daya manusia yang produktif dan kapabel, juga sumber daya alamnya yang sangat melimpah tapi sayang, kondisi umat Islam tercerai berai, saling bertikai satu dan lainnya dan menjadi bangsa yang semakin jauh dari persatuan Islam. Hal itu disebabkan jauhnya umat islalm dari manhaj agamanya yang murni dan universal. Wallahu a’lam bishawab “Demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan padamu tetapi aku khawatir dibentangkannya dunia untukmu sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelummu dan kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba.... “

12