PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA∗ Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. I Hukum Islam telah ada dan berkembang seiring dengan keberadaan Islam itu sendiri. Jadi, hukum Islam mulai ada sejak Islam ada. Keberadaan hukum Islam di berbagai negara juga ditentukan kapan Islam masuk dan berkembang di negera-negara tersebut. Begitu juga, perkembangan hukum Islam sangat ditentukan oleh keberadaan umat Islam. Hingga sekarang hukum Islam sudah menyebar hampir di semua negara di belahan dunia seiring dengan keberadaan umat Islam di sana. Begitu juga halnya di negara kita Indonesia, hukum Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan masuknya umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia mengalami berbagai peristiwa seiring dengan perkembangan negara ini. Pada awalnya umat Islam tidak pernah direpotkan oleh situasi dan kondisi masyarakat maupun negara dalam mengakkan aturan hukumnya. Situasi ini berubah ketika Indonesia berada di bawah dominasi kaum imperialis (Belanda khususnya). Secara umum, ada tiga sistem hukum besar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Dalam tataran kenegaraan ketiga sistem hukum ini ikut mengisi dan mewarnai pelembagaan hukum nasional. Dalam hal ini terjadi konflik yang berkepanjangan yang berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia, dan terus berlanjut hingga sekarang. Pasca Indonesia merdeka, tahun 1945, penyelesaian konflik di antara ketiga sistem hukum terus diupayakan, meskipun hingga sekarang belum tuntas. Konflik ini memang sengaja dibuat oleh pihak
∗
Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum PAI untuk mahasiswa baru UNY, Selasa, 16 September 2003 di UNY.
1
penjajah untuk menekan umat Islam dan sekaligus menghambat pemberlakuan hukum Islam yang lebih luas, atau bahkan lebih formal, di tengah masyarakat kita yang mayoritasnya beragama Islam. Namun demikian, selepas era penjajahan umat Islam tidak lagi mendapat tekanan ketika menerapkan aturan-aturan hukum Islam. Bahkan dalam perkembangannya umat Islam berhasil melakukan kodifikasi hukum Islam dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisah dari hukum nasioal. Namun hal ini sangat disayangkan, karena baru terbatas pada formalisasi hukum Islam yang bersifat keperdataan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, dan belum menyentuh hukum pidana. Hingga sekarang belum terlihat upaya yang jelas dari umat Islam atau negara yang mempercepat pemberlakuan hukum pidana (Islam) di negara kita. Nampaknya umat Islam Indonesia sendiri belum sepakat ke arah itu, apalagi umat lain yang jelas-jelas memiliki aturan agama yang berbeda dengan aturan hukum Islam. Salah satu alasan mengapa aturan hukum pidana Islam ini sulit diterapkan di Indonesia adalah materinya tidak cocok dengan masyarakat kita dan terlalu “kejam” serta bertentangan dengan HAM. Inilah barangkali alasan yang selama ini muncul ke permukaan, yang sebenarnya tidak benar jika dilihat dari filsafat hukum Islam. II Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah.
2
Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh-contoh tersebut jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Itulah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad. Sangat berbeda halnya dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya, sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Dengan demikian, hukum Islam memiliki misi universal yang bisa dijadikan pedoman bagi semua umat manusia dan aturan-aturannya ada yang secara spesifik tertuju kepada umat Islam dan secara universal bisa memberikan kemaslahatan bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Namun, sayangnya misi ini tidak dipahami oleh semua orang, bahwa tidak sedikit umat Islam sendiri yang tidak faham akan hal ini. Masih banyak umat Islam yang alergi dengan hukum Islam, apalagi dengan hukum
3
pidananya. Ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pelembagaan hukum Islam di negara kita adalah umat Islam sendiri. Sekarang bagaimana institusi penegak hukum Islam yang ada di negara kita. Institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan hukum Islam di negara kita adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail. Aturanaturan hukum Islam ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun, karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkannya sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negera sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan undangundang untuk mengatur permasalahan hukum di negaranya masing-masing. Hal seperti ini juga terjadi di negara kita Indonesia. Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum
4
Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif (Mohammad Daud ali, 1991: 75). Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu’amalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya. Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (‘ibadah mahdlah), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1946, PP. No, 45 Tahun 1957, Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Undangundang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam 1991. Dengan undang-undang atau peraturan seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya masalah keperdataan, dapat diselesaikan secara formal yuridis. Dari beberapa undangundang tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan hukum Islam yang menyangkut
5
keperdataan haruslah diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama. Melalui lembaga inilah perkara-perkara itu diproses dan diselesaikan. Dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami berbagai persoalan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat Islam Indonesia, terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya. Pengesahan UUPA merupakan peristiwa penting bagi umat Islam Indonesia. Dengan disahkannya UUPA tersebut semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang sudah menjadi hukum positif di negara kita. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa beberapa bagian hukum Islam dalam bidang muamalah (keperdataan) berdasarkan peraturan perundang-undangan secara formal yuridis telah menjadi bagian dari hukum positif kita. Untuk menegakkannya telah pula dimantapkan eksistensi Peradilan Agama, yang menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan UUPA eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam memiliki landasan hukum yang kuat. Di negara yang berdasarkan hukum, seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan
6
doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam (Bustanul Arifin, 1996: 56). Lembaga penegak hukum yang dimaksud di atas adalah Peradilan Agama, terutama hakim-hakimnya. Para hakim Pengadilan Agama dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum. Dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada masalah yang kedua, yakni peraturan hukum yang jelas, belum dijamin keberadaannya secara total, karena peraturan-peraturan hukum Islam (fikih) masih belum bisa terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga sangat sulit untuk mengarah kepada unifikasi hukum Islam. Oleh karena itu, keperluan akan adanya suatu kompilasi atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Di sinilah perlunya kompilasi hukum Islam agar peraturan hukum Islam menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan mudah. Atas dasar inilah para ulama Indonesia kemudian membuat draf kompilasi hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Draf ini kemudian diresmikan berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 (Abdurrahman, 1992: 50). Namun, harus diakui bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas, yakni hanyalah masalah-masalah keperdataan. Hingga sekarang ini belum ada upaya yang jelas yang mengarah kepada perluasan kewenangan Peradilan Agama. Bidang kewenangan yang sebenarnya sangat pokok dan segera untuk ditangani sampai sekarang belum pernah disinggung-singgung dalam wacana perdebatan nasional, yakni masalah pidana (hukum pidana). Semakin banyaknya tindak kriminalitas di negara kita saat ini barangkali juga akibat tidak adanya penanganan yang
7
jelas dalam masalah ini, terutama dalam menerapkan sanksi terhadap tindakan kriminalitas tersebut. Umat Islam yang berperkara dalam masalah pidana ini masih berurusan dengan Pengadilan Negeri, padahal aturan yang dipakai di Pengadilan Negeri masih aturan-aturan pidana warisan pemerintah Belanda yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Jika hukum pidana Islam ini ditetapkan di Indonesia sebagai hukum positif yang harus diterapkan dengan melibatkan Peradilan Agama sebagai institusi penegak hukumnya, maka kedudukan dan wewenang Peradilan Agama akan semakin mantap di negara kita dan eksistensi hukum Islam juga semakin kuat dan mengikat semua umat Islam di Indonesia. Karena kondisi seperti itulah, maka untuk suksesnya pelaksanaan hukum Islam di negara kita, yang sangat dibutuhkan sekarang adalah faktor yang ketiga, yaitu adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umat Islam. Tanpa adanya kesadaran hukum ini, akan sulit bagi Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas Peradilan Agama sebagai institusi penegak keadilan sangat tergantung kepada umat Islam yang bertanggung jawab mengemban dan melaksanakan peradilan tersebut. Dalam rangka inilah pembinaan organisasi, administrasi, personal, dan keuangan Peradilan Agama haruslah diusahakan dengan sebaik-baiknya agar eksistensi Peradilan Agama ini benar-benar mantap nantinya. Inilah tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Departemen Agama sebagai lembaga yang menaungi keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. III Sebagai catatan akhir perlu ditegaskan bahwa hukum Islam sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Dalam perkembangannya pemberlakuan dan pelembagaan hukum Islam ini di negara kita mengalami berbagai peristiwa. Bagitu juga halnya dengan keberadaan Peradilan Agama yang merupakan salah satu institusi
8
formal yang ikut bertanggung jawab dalam penegakan hukum Islam di negara kita. Pada zaman penjajahan Belanda keberadaan Peradilan Agama sangat diwarnai oleh kepentingan pemerintah Belanda. Dan inilah yang terkadang sering berbenturan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut agama Islam. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Peradilan Agama masih belum mantap dibandingkan dengan eksistensi peradilan lainnya hingga ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan UUPA ini, Peradilan Agama benar-benar mantap dan mempunyai status hukum yang kuat dan memiliki kedudukan yang sama dan setingkat dengan peradilan-peradilan lainnya dengan kekuasaan dan wewenang yang berbeda. Harus diakui juga, bahwa wewenang Peradilan Agama masih terbatas pada perkara-perkara umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, serta perwakafan, dan belum menjangkau bidang hukum yang lain, khususnya hukum pidana. Eksistensi Peradilan Agama sangat berarti bagi umat Islam Indonesia, terutama dalam menegakkan pelaksanaan hukum Islam yang bersifat formal yuridis. Namun, keberadaan Peradilan Agama ini belum bisa menjamin berlakunya hukum Islam tersebut dengan baik jika tidak ditunjang oleh kesadaran yang tinggi dari umat Islam sendiri. Kesadaran yang tinggi ini sangat membantu Peradilan Agama dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum syariat atau fikih di Indonesia.
9
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. Cet. I. Amrullah Ahmad (et al.). 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. Bustanul Arifin. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. Mohammad Daud Ali. 1989. “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”. Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES. Cet. I. _______________. 1991. “Hukum Islam: Peradilan dan Masalahnya”. Dalam Tjun Surjaman (ed.). Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. I.
10
