DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR PELAKSANAAN UU 23 TAHUN 2014 DI PROVINSI JAWA TIMUR Disampaikan dalam acara : Sosialisasi Standar EITI 2013 dlam kaitan Pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Kebijakan Nasional dalam Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Oleh Ir. Dewi J. Putriatni, M.Sc Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Yogyakarta, 26 – 28 Agustus 2015
KEWENANGAN UU 32 / 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 /2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Perizinan Tambang (PMDN)
1. Kabupaten / Kota 2. Provinsi Berdasarkan kewenangannya
1. Provinsi 2. Pusat Berdasarkan Kewenangannya
Pengawasan
1. Kabupaten / Kota 2. Provinsi Berdasarkan kewenangannya (penerbit izin)
1. Pusat Berdasarkan kewenangannya
Penerimaan Pajak
Kabupaten / Kota (Berdasarkan Wilayah Izin)
Kabupaten / Kota (Berdasarkan Wilayah Izin)
Upaya Pemprov Jatim dalam Konsolidasi Perizinan Pertambangan 1. 2.
3.
4.
5.
Penyusunan Pergub Jatim No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang ESDM di Jawa Timur Pengumpulan Berkas Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kabupaten / Kota. Terkumpul berkas sebanyak : 512 Izin dari 29 Kabupaten/Kota. Penyusunan Database izin tambang se-Jawa Timur. • Pemohon Izin dari Januari s.d 20 Agustus 2015 : 528 Izin • Jumlah Izin yang masuk Database : 540 Izin Rekruitmen 20 orang fresh graduate dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta jurusan Geologi dan Pertambangan sebagai PTT/ Kontrak sampai dengan Desember 2015 untuk memproses permohonan izin pertambangan dan menyusun database. Sosialisasi tentang UU 23/2014 & Pergub 16/2015 ke 38 Kab/Kota
Permasalahan Setelah UU 23/2014 1. PP sebagai pedoman pelaksanaan UU 23/2014 belum ada 2. Penerimaan Daerah a. Pelaporan Produksi, Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagi pemegang IUP belum dilaporkan secara rutin b. Izin diterbitkan oleh Provinsi tetapi Pajak masuk ke Kab./Kota
3. Lelang WIUP Mineral Logam – Perlu masukan dari daerah untuk penentuan WIUP Mineral Logam guna mendapatkan persetujuan WIUP Mineral Logam dari Ditjen Minerba
4. Rekomendasi dari Bupati (PP 23/2010) – Keterlambatan jawaban rekomendasi Bupati dalam proses penerbitan Persetujuan WIUP oleh Gubernur
DANA BAGI HASIL
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan - PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA (Migas, Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi dan Perikanan) untuk Awal Tahun Anggaran Berjalan;
- PMK No.06/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; - PMK No.165/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah; - PMK No. 82/PMK.07/2014 Alokasi DBH SDA (Migas, Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi dan Perikanan) untuk Akhir Tahun Anggaran Berjalan.
Pengertian DBH SDA PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 9
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Jenis PNBP SDA yang dibagihasilkan DBH Migas • Penerimaan SDA Minyak Bumi • Penerimaan SDA Gas Bumi
DBH Pertambangan Umum • Penerimaan Landrent/ Iuran Tetap (Mineral Logam, Batubara, & IPR) • Penerimaan Royalti/ Iuran Produksi (Mineral Logam & Batubara)
DBH Kehutanan • Penerimaan IIUPH (Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan) • Penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) • Penerimaan DR (Dana Reboisasi)
DBH Perikanan • Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan • Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
DBH Panas Bumi • Setoran Bagian Pemerintah • Iuran Tetap dan Iuran Produksi
Pendapatan dari Sektor Pertambangan 1. PNBP (Pencadangan Wilayah, Dll) PUSAT 2. DBH 1. DBH (Mineral Logam, Batubara, PROVINSI dan IPR) 1. DBH (Mineral Logam dan Batubara) KABUPATEN / KOTA 2. Pajak Daerah (diatur dengan Perda Kab/Kota masing-masing)
Jenis DBH SDA Pertum DBH SDA Pertambangan Umum adalah Bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan umum
iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja
Iuran Tetap/ Landrent
Iuran Produksi / Royalty
iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi
No.
SEKTOR
PROSESNTASE PEMBAGIAN Pemerintah Daerah (%)
Pem Pusat (%) Prov P 5
1
Minyak Bumi
3
4 g) h)
Gas Bumi
Pertambangan Umum a. Iuran Tetap (IUP Mineral logam, Batubara dan IPR) b. Iuran Produksi (IUP Mineral logam dan Batubara) Panas Bumi
K/K P
K/K BP
_
_
10
85 g)
Keterangan Jmlh 15 g)
_
2
Prov BP
3
6
6
70 g)
30 h) _
6
12
12
20
16
-
64
-
80
20
16
-
32
32
80
20
_
16
32
32
80
Mulai thn 2008. pusat 84,5% daerah 15,5% (0,5% utk biaya pendidikan dasar; yaitu 0,1% provinsi, 0.2% kab/kota penghasil dan 0,2% utk kab/kota lainnya dlm provinsi ybs mulai thn 2008. pusat 69,5% daerah 30,5% (0,5% utk biaya pendidikan dasar; yaitu 0,1% provinsi, 0.2% kab/kota penghasil dan 0,2% utk kab/kota lainnya dlm provinsi ybs
Mekanisme Dana Bagi Hasil SDA MIGAS
Mmbl = Millions of Barrels
MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL SDA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA • PNBP yang dibagihasilkan meliputi: - Iuran Tetap (IUP Mineral logam, Batubara dan IPR) - Iuran Produksi (IUP Mineral logam dan Batubara) • Penyaluran DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara Triwulanan. Triwulan 1 20% dari PMK
Triwulan 2 15% dari PMK
Triwulan 3 Realisasi – Penyaluran Triwulan 1-2
Triwulan 4 Realisasi – Penyaluran Triwulan 1-3
Sumber data : Dispenda Prov. Jatim
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI JAWA TIMUR
” Rencana Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi 2011 - 2015 menetapkan sektor sumber daya Alam/Ketahanan Energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sejak tahun 2011, menyimpulkan adanya sejumlah permasalahan dalam proses implementasi UU Minerba.”
Perlu dilakukan PERBAIKAN SISTEM DAN REGULASI di tingkat pusat dan daerah sebagai upaya UNTUK MENDORONG TATA KELOLA PERTAMBANGAN mineral dan batubara yang lebih baik demi MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI melalui kegiatan KOORDINASI DAN SUPERVISI bersama dengan KPK atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan melibatkan lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.
16
Surat Gubernur No. 545/1541/119.2/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal : Tindak Lanjut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Jawa Timur Substansi : 1. Bupati /Walikota agar menghentikan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak terbitnya UU 23 tahun 2014 2. 2. Segera melaksanakan 5 Fokus kegiatan hasil korsup KPK tanggal 3 Desember 2014 di Bali
NO 1
SASARAN Penataan Izin Usaha Pertambangan
AKSI YANG DILAKUKAN Surat Sekdaprov Jatim ke Bupati/Walikota No.545/1585/119.2/2014 tanggal 31 Desember 2014, perihal : Tindak Lanjut Korsup KPK Rekonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 38 Kab/Kota Sebanyak 230 IUP. Pemrosesan Izin Usaha Pertambangan yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur meliputi : Menyusun PERGUB No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur sebagai Panduan dalam proses penerbitan izin pertambangan. Melakukan percepatan pelayanan pemrosesan izin dengan merekrut 20 orang tenaga PTT Teknik Geologi UGM. Pemrosesan Izin yang Masuk (Data Per 24 Agustus 2015 ) WIUP (518); IUP Eksplorasi (21; IUP OP Baru (32); Perpanjangan IUP OP (4), IUP OP K Pengangkutan dan Penjualan (4), IUP OP K Pengolahan & Pemurnian (2); IUP untuk Penjualan (21); Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) (1) SKT (11); Izin Gudang Bahan Peledak (2); KIM (4); Rekom Beli Handak (3); IPR (19) Koordinasi dengan SKPD Kabupaten / Kota terkait rekomendasi RTRW dalam proses penerbitan Wilayah Usaha Pertambangan. 19
NO
2.
KEGIATAN
Kewajiban Keuangan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba
AKSI YANG DILAKUKAN
Surat dari Dinas ESDM kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Dispenda dan Pemegang IUP terkait dengan : 1.Iuran Produksi & Tahunan untuk Mineral logam, 2.Pajak daerah untuk Mineral bukan logam & Batuan, 3.Landrent, 4.Royalty, 5.Jaminan Reklamasi, 6.Jaminan Pasca Tambang
20
• Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan Pascatambang tertulis dalam Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dengan berpedoman pada PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Penempatan Jamrek dibayarkan sebelum melaksanakan kegiatan Operasi Produksi. • Penempatan Jaminan Pascatambang dibayarkan setelah kegiatan Operasi Produksi dilaksanakan. • Sebanyak 57 Pemegang Izin Pertambangan di Jawa Timur telah menyerahkan Bukti Sertifikat Deposito Jaminan Reklamasi total nilai penjaminan Rp. 322.798.500,00
Lanjutan - 1
Lanjutan - 2
NO 3
KEGIATAN Pengawasan produksi pertambangan
AKSI YANG DILAKUKAN Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan produksi secara rutin
Melakukan evaluasi terhadap laporan Produksi yang dikirim setiap bulan Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang IUP Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETI Melakukan penegakan hukum bersama penegak Hukum untuk menertibkan PETI : sebagai saksi ahli 2014 : 23 Kasus 2015 : 15 Kasus Pengaduan masyarakat : 13 kasus Penyelesaian pengaduan : 8 kasus 25
• Pengawasan terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Jawa Timur mengacu pada Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI No. 04.E/30/DJB/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
• Pengawasan Insidentil kegiatan tambang seperti pemeriksaan terjadinya kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya dilakukan oleh Inspektur Tambang Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektur Tambang Provinsi.
NO 4
KEGIATAN
AKSI YANG DILAKUKAN
Kewajiban Inventarisasi Kegiatan Pengolahan/Pemurnian pengolahan/pemurnian 2014 : 5 IUP hasil tambang minerba 2015 : 2 IUP Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian
27
NO
5
KEGIATAN
AKSI YANG DILAKUKAN
Pengawasan penjualan dan Inventarisasi Kegiatan pengangkutan/ pengapalan Pengangkutan/Penjualan hasil tambang minerba 2014 : 106 IUP 2015 : 32 IUP
Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengangkutan dan Penjualan
28
1. Penerimaan negara dari sektor migas yang direkonsilisasi : A. Pajak a) Corporate and Dividend Tax B. Bukan Pajak a) Lifting Migas b) Over/(under) lifting c) Domestic Market Obligation (DMO) d) Signature bonus & Production bonus 2. Penerimaan negara tanpa rekonsiliasi hanya dilaporkan
Perbandingan Kegiatan 1. Melaporkan penerimaan negara a) Pajak b) Bukan Pajak 2. Rekonsiliasi
EITI
Korsup KPK
√ √
√ √
√ *ada yang tanpa rekon
-
√ √
√
Sanksi moral
Pidana
3. Periode Laporan 4. Jenis SDA : a) Migas b) Batu Bara c) SDA lainnya (mineral logam & bukan logam dan batuan) 5. Sanksi
Provincial Government of East Java
Terima kasih
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
