PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TOAPAYA UTARA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
HARI KURNIAWAN NIM : 100565201349
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
2
HARI KURNIAWAN
ABSTRAK
Otonomi desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang pemerintah Desa sebagai bentuk penugasan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pemerintah di desa, desa diberi kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti arah kemajuan dan perkembangan desa itu sendiri dengan langkah yang tepat dan terarah dalam pelayanan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Pada skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Penelitian ini mengarah pada pelaksaan fungsi BPD yaitu pelaksanaan pengawasan peraturan desa, keputusan kepala desa, dan APBDes. Sebagai wujud demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai badan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan fenomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data sekunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi penelitian ini dilaksanakan dikantor Kepala Desa dan Kantor BPD. Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan tugasnya disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3
Kata kunci : Badan permusyawaratan Desa,Pemerintahan Desa
Latar Belakang Masalah Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemeberian hak dan kewajiban meneyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk penugasan pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan pemerintahan.bahwa desa memiliki hal asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat
setempat
dan
berperan
mewujudkan
cita-cita
kemerdekaan berdasarkan undang-undang. Menurut pasal 1 undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yanhg diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten / kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, Berbeda denagn kelurahan desa memiliki hak mengatur wilayhnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat dirubah satusnya menjadi kelurahan. Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah agar mempermudah pelaksanaan tujuan itu sendri. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah profinsi,kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan,pemebrdayaan, dan pembangunan didesa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik. Pemasalahan Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dibuat perumusan masalah penelitian adalah :
5
1. “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan ? 2. “Faktor-faktor
Penghambat
Fungsi
BPD
Didesa
Toapaya
Utara
Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan ?
A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa. b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi BPD dalam Pemerintahan desa. 2. Kegunaan penelitian sebagai berikut : a. Hasil penetian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif desa dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu pemerintahan. b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya pada pemerintahan. = B. Konsep Teori
6
Dalam suatu penelitian selalu terdapat kerangka teoritis yang menjadi landasan atau pijakan yang mana akan menyebabkan penelitian ilmiah tersebut dapat dijadikan sumber informasi yang penting, demi perkembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian mencoba menggunakan konsep teori sebagai berikut: Pengertian pemerintah adalah : sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa.pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa. Selanjutnya Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 dapat diartikan sebagai berikut : “ Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 35 (b) menyatakan bahwa : Badan Permusyawaraan Desa mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, peraturan kepala desa. Dari ketentuan ini tampak
7
jelas bahwa antara pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri. Mekanisme seperti ini dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudan ditingkat desa. Selanjutnya BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa”
Jenis Penelitian 1. Jenis Penelitian Lapangan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi fenomena lingkungan suatu unit sosial, lembaga, atau
masyarakat. Penelitian yang menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemunkinan menjadi kunci tentang apa yang diteliti. Sedangkan kualitatif mengatakan bahwa : “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. (Bungin.Burhan;2009)
8
Dengan demikian penelitian ini menggambarkan serta melukiskan objek penelitian ini menggambarkan serta melukiskan objek penelitian pada waktu tertemtu dengan menggunakan metode serta cara yang ilmiah pula, selanjutnya mendapatkan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat dan informasi tersebut dihimpun seluas-luasnya tentang objek penelitian dan tidak menggunakan hipotesa atau suatu praduga awal terhadap hasil penelitian. Dari penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan atau menggambarkan sekaligus menganalisa tentang bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desan (BPD) dalam Pemerintahan Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.” Jenis Penelitian Lapangan. 2. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. sebagai lokasi penelitian karena disebabkan penulis yang melihat masih kurangnya proses pembangunan yang terjadi di desa tersebut, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM ) dan kegiatan ekonomi masyarakat, padahal sudah lama di sudut pandang pengawasan Badan Permsyawaratan Desa (BPD ) dalam Pemerintahan Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.” 3.
Informan
9
Informan (Nara sumber) adalah seseorang yang,karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti,dimintai informasi mengenai objek peneltian tersebut. Di dalam sebuah literature,disebutkan bahwa terdapat 2 pertimbangan bagi peneliti untuk memutuskan masalah penelitian yaitu pertimbangan objektif dan subjektif. 1.Pertimbangan objektif adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi masalah. 2. Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan tentang kredibilitas (calon0 peneliti terhadap apa yamg akan ditelitinya.(singarimbun: 1984) 1.
Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka penelitian
diarahkan melihat atau menganalisis objek dan informasi penelitian yaitu tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa untuk mendapatkan informasi yang objekif, maka informan yang dipakai sebagai berikut : Pemerintahan desa dan Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh masyarakat, dan masyarakat. a. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa ( sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun ) b. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua dan wakil BPD serta anggotanya. c. Tokoh masyarakat yang dimaksud ialah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. d. Masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat yang berkedudukan di desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.”
10
2.
Sumber dan Jenis Data
a.
Data Primer Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari informan, yang
menjadi informan sebagai data menganalisis penelitian. “ Adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya”. Selanjutnya diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.” data primer ini juga disebut sebagai data asli atau data yang baru. b.
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang berupa catatan dan laporan-laporan yang di
peroleh dari pihak ketiga. Diambil melalui keterangan atau data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Dalam hal ini peneliti mengambil data pada kantor Toapaya
Utara
Kecamatan
Toapaya
Permusyawaratan Desa ( BPD ). 3.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
a.
Teknik Pengumpulan Data
1.
Wawancara
Kabupaten
Bintan
dan
Badan
11
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara langsung yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan tema yang sama dengan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya. “ Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bicara langsung kepada informan” Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa atau sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun atau Tokoh Masyarakat, masyarakat pada sector petani dan nelayan ( informan) untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive yaitu peneliti menentukan informan untuk tujuan tertentu saja, dimana peneliti akan melakukan penelitian tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Kemudian sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kwbutuhan dengan berpedoman pada alat berupa pedoman wawancara yang telah ada atau disusun sebelumnya oleh peneliti dengan indikator masalah tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. 2.
Observasi
Observasi akan dilakukan berdasarkan pengamatan pada kejadian dan kenyataan yang terjadi dilapangan tanpa ada rekayasa dan mengarahkan perhatian pengamatannya pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna pada penelitian ini. b.
Alat Pengumpulan Data
12
a.
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan keterangan tugas BPD dalam pengawasan Pemerintahan Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.” Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1.
Wawancara yang dilakukan kepada ketua dan anggota BPD, adapun alat
yang digunakan dalam pengumpulan data teknik wawancara adalah berdasarkan pada pedoman permasalahan yang diangkat, kemudian dari hasil wawancara yang dicatat dirangkum dan dianalisakan pada BAB IV dalam penelitian ini. 2.
Observasi ini merupakan Observasi Non Partisipatif, penelitian melakukan
pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan Kepala Desa dan BPD Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Guna menyemprnakan pengamatan terhadap fungsi BPD di desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dijadikan sebagai informan Kunci ( Key Informan ). Dengan cara ini lebih memungkinkan bagi peneliti terjadi interaksi sosial dan kultural secara tidak langsung antara peneliti dan objek dan sekaligus mendekat kepada subjek yang diteliti, sehingga subjek penelitian akan merasa simpati dan perhatian.
4.
Teknik Analisa Data Analisa diartikan “ penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan
perbuatan dan seterusnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar nya”. Dikemukakan dalam kamus Indonesia modern. Penyelidikan terhadap suatu
13
peristiwa di sini hanya sebatas untuk melihat sejauh mana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dirumuskan dengan menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, sehingga data yang sudah ada akan dibandingkan dengan fenomena serta hasil wawancara dan observasi dengan informan. Dan juga data di ambil dari pendapat masyarakat Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan diperoleh dari hasil wawancara tersebut. Sehinnga akan kelihatan bagaimana tugas BPD dalam pengawasan Pemerintahan Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. A. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif dalam
bentuk
kata-kata.
Dalam
penelitian
ini
peneliti
mendeskriptifkan atau menggambarkan sekaligus menganalisa tentang bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Pembahasan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat maka dapat
14
dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah terlaksana
sesuai
dengan
tujuan,
dengan
baru
satu
yang
dikeluarkannya peraturan desa tersebut, sedangkan tugas dan fungsi BPD yang ditetapkan baik dalam undang-undang belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dirasakan karena kurangnya pembinaan terhadap fungsi dan tugas BPD tersebut. Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang diemukakan pada Bab sebelumnya maka dari peneltian ini ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Masih kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menyusun peraturan desa dan menerpakan pertauran desa, selain tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). 2. Masyarakat tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan desa yang ditetapkan di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. 3. Dalam menyusun APBDes anggota BPD tidak terlibat langsung, hanya Kepala Desa dan pegawai kantor desa yang terlibat langsung dalam menyusun APBDes.
B. Saran
15
1. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan
dan
pengetahuan
bagi
BPD
dalam
melaksanakan tugasnya sebagai Badan Legislatif Desa dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Ilmu Pemerintahan. 2. BPD harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan desa yang sudah diterapkan, supaya masyarakat memahami apa saja peraturan yang ada di Desa Toapaya Utara. 3. Pemerintah Kabupaten Bintan hendaklah lebih perduli dalam pembangunan di Desa karna saya melihat Desa Toapaya Utara belum berkembang. 4. Masyarakat hendaknya lebih aktif dan mempunyai rasa ingin tahu tentang Peraturan Desa yang sudah diterapkan di Desa Toapaya Utara.
16
DAFTAR PUSTAKA
Anthoillah, Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen, CV. Pustaka Setia, Bandung Bungin, Burhan. 2009. Pelitian Kualitatif, Prada Media Group : Jakarta Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja rosdakaya : Bandung Rasyid, Ryas. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, PT. Grafindo Persada: Jakarta Siagian, Sondang P. 1989. Filsafat Administrasi, PT.Toko Gunung Agung:Jakarta Saparin, Sumber. 1979. Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa, Ghalia Indonesia : Jakarta Suhartono, 2000, Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah , Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama Sujamto, 1996, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia , Sinar Grafika : Jakarta Widjaja,Haw.2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh.PT.Raja Grafindo: Jakarta Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
17
DOKUMENTASI
Peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 pasal 35 (b)
