PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN,

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALiNAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7 /KMK. 09/2011 TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang

a. bahwa ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P} bagi PejabatjPegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Keuangan Nomor 02/KMK01/1986 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyampaian Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat/Pegawai Departemen Keuangan dan Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara 4alam Lingkungan Departemen Keuangan, sudah tidak memadai lagi; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan dalam rangka meningkatkan integritas PejabatjPegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sejalan dengan perkembangan organisasi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di Ling~ungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah; 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.


-2-

PERTAMA

Menetapkan dan mernintakan kesediaan Pejabat/Pegawili di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: a.

Pejabat stmktural;

b. Pejabat fungsional; c.

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Penata Muda (Golongan III/
leoih

d. Pejabat/Pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan publik yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) kepada Menteri Keuangan. KEDUA

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menggunakan formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini, yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan In1.

KETIGA

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan sebagai berikut: a. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun paling lamapnggal30 April setelah tahun yang dilaporkan. b. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut: 1) lembar kesatu disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan 2) lembar kedua wajib disimpan oleh Pejabat/Pegawai yang bersangkutan. c.

KEEMPAT

Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) hams diisi oleh Pejabat/Pegawai secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk: a. menyampaikan daftar PejabatfPegawai yang ditetapkan dan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun paling. lama pada akhir bulan Januari; , b. melakukan penatausahaan dan pengawasan atas penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan masingmasing; dan c.

KELIMA

melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal terdapat Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).,

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mengelola Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang meliputi: a. menerima dan menatausahakan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); b. melakukan penelitian dan penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang diterima;


-3-

menyimpan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi, keamanan, dan kerahasiaannya; dan d. melaporkan kepada Menteri Keuangan hasil penelitian dan penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) secara berkala. c.

KEENAM

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berwenang untuk: a. meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan unit eselon I atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); b. meminta keterangan atau penjelasan dari Pejabat/Pegawai mengenai informasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang disampaikan.

KETUJUH

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dibantu oleh tim yang terdiri dari Pejabat/Pegawai yang ditunjuk.

KEDELAPAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEEN AM, Inspektur Jenderal dan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk di bawah sumpah wajib menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) serta informasi terkait lainnya.

KESEMBILAN

Dalam hal Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) diperlukan oleh pihak yang berwenang di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dapat diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

KESEPULUH

Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AM A yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) atau terbukti mengisi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian danl atau peraturan perundang-undangan lainnya.

KESEBELAS

Inspektur Jenderal atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk yang diwajibkan menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAP AN yang karena kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan informasi terkait lailULya, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian danl atau peraturan perundang-undangan lainnya.

KEDUABELAS

Untuk keperluan penatausahaan, penelitian, danl atau penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AMA dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan daftar harta kekayaan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

penyampaian daftar harta kekayaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini; dan

..


-4-

KETIGABELAS

b.

penyampaian daftar harta kekayaan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) paling lama tanggal· 30 April setelah tahun yang dilaporkan, dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

: a.

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta Kekayaan dapat dilakukan melalui media elektronik;

b. Tata cara penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta Kekayaan melalui media elektronik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. KEEMPATBELAS: Dalam penyampaian, penatausahaan, pengelolaan, penmvasan, penelitian, dan penilaian untuk daftar harta kekayaan berlaku\::!ihutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dan huruf c, Diktum KEEMP AT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN, Diktum KESEMBILAN, Diktum KESEPULUH, serta Diktum KESEBELAS untuk Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P). KELIMABELAS

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta Kekayaan bagi Pejabat/Pegawai wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk : a. wanita kawin yang suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986; b. wanita kawin yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.

KEENAMBELAS

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku: 1. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) untuk Tahun Pajak 2009, dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.0l/1986 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyampaian Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Bagi Pejabat/Pegawai Departemen Keuangan dan Pejabat/Pegawai BUMN dalam Lingkungan Departemen Keuangan; 2. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/1986 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyampaian Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Bagi PejabatfPegawai Departemen Keuangan dan Pejabat/Pegawai BUMN dalam Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

,


-5-

4. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Kepala Badan/Ketua Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan; 5. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan. Ditetapkan di Jakarta ..pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO/U~~:--....

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN! KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRiBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWA! DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

7/KMK. 09/2011


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-1:

Untuk Pimpinan Kementerian /Lembaga

SIFAT RAHASIA LAPORAN PATAK-PATAK PRIBADI (LP2P) TAHUN PAJAK .......... . 1. 2. 3. 4. 5.

7.

Nama Lengkap/NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja Alamat - kantor - rumah Status Nama Isteri/ Suami

I.

Pajak PenghasiIan

6.

NPWP Mulai tanggal Mulai tanggal

: :

: : :

Kode Pos KodePos

:

: Kawinj

Tidak kawin "') Pekerjaan

:

No

Uraian

1. 2. 3.

Penghasilan Neto Tahun ........ Penghasilan Kena Pajak Th ......... Pajak Penghasilan 4 tahun sebelurnnya: a. Tahun Pajak ..... b. Tahun Pajak ..... c. Tahun Pajak ..... d. Tahun Pajak .....

II.

Pajak Bumi dan Bangunan ....)

No

SPPT/SKP

Nomor Obyek Pajak

(1)

(2)

(3)

: : :

I III II IIII II

:

Pajak yang terutang (Rp)

Pajak yang di potong/ dipungut pihak ketiga (Rp)

Pajak yang dibayar sendiri (Rp)

Keterangan

Pajak yang terutang (Rp) (6)

Pajak yang telah dibayar (Rp) (7)

Rp Rp

Atas Nama

(5)

(4)

1. 2. 3.

III. Pajak Kendaraan Bermotor ....)

No

Jenis Kendaraan

Nomor Polisi

Tahun Pembuatan

Tahun Perolehan

Atas nama

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Keterangan

(8)

1. 2. 3.

Catatan: *) **)

Jakarta, ............ . Yang melaporkan

Coret yang tidak perlu Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini

Nama jelas NIP.


-2-


Lembar ke-2:

Untuk Pejabat/Pegawai yang bersangkutan

SIFAT RAHASIA LAPORAN PATAK-PATAK PRIBADI (LP2P) TAHUN PAJAK .......... .

7.

Nama Lengkap/NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja Alamat - kantor -rumah Status Nama Isterif Suami

I.

Pajak Penghasilan

1. 2. 3.

4. 5.

6.

NPWP Mulai tanggal Mulai tanggal : :

1.

2. 3.

II.

Kode Pos KodePos

:

Tidak kawin ..)

: Kawinf

Pekerjaan

No

: : :

Uraian

Penghasilan Neto Tahun ........ Penghasilan Kena Pajak Th ......... Pajak Penghasilan 4 tahun sebelumnya: a. Tahun Pajak ..... b. Tahun Pajak ..... c. Tahun Pajak ..... d. Tahun Pajak .....

IIII II

IIII II

:

Pajak yang terutang (Rp)

Pajak yang di potong/ dipungut pihak ketiga (Rp)

Pajak yang dibayar sendiri (Rp)

Keterangan

Pajak yang terutang (Rp) (6)


Rp Rp

Pajak Bumi dan Bangunan **)

No

SPPT/SKP

Nomor Obyek Pajak

(1)

(2)

(3)

Atas Nama

(5)

(4)

1.

2. 3.

III. Pajak Kendaraan Bermotor **) Jenis Kendaraan

No

(2)

(1)

Nomor Polisi

Tahun Pembuatan

Tahun Perolehan

Atas nama

(3)

(4)

(5)

(6)


Keterangan

(8)

1.

2. 3.

Catatan: *) **)

Coret yang tidak perlu Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini

Jakarta, ............ . Yang melaporkan

Namajelas NIP.

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA

- 3PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) TAHUNPAJAK Diisi dengan Tahun Pajak 1. Diisi dengan nama lengkap, Nomor Induk Pegawai (NIP) terbaru dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan yang tercantum pada "Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak" atau "Surat Keterangan Terdaftar". Bagi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan belum memiliki NPWP, maka NPWP tidak perIu diisi. Bagi Wajib Pajak LP2P wanita kawin yang tidak memiliki NPWP: Bagi wanita kawin yang tidak memiliki NPWP dan suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh), maka NPWP diisi sesuai dengan NPWP suami. Bagi wanita kawin yang tidak memiliki NPWP dan suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh), maka NPWP tidak perIu diisi. 2. Diisi dengan pangkat dan tanggal mulai ditetapkannya pangkat yang bersangkutan. 3. Diisi dengan jabatan dan tanggal mulainya yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. 4. Diisi sesuai dengan unit kerja dimana yang bersangkutan ditempatkan/bekerja dengan jabatan seperti tersebut pada butir 3. 5. Diisi dengan alamat kantor dan alamat rumah yang bersangkutan. 6. Diisi dengan status perkawinan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: Status yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari tahun sebelumnya. Dalam hal yang bersangkutan berstatus duda atau janda, diisi dengan "Tidak Kawin". 7. Diisi dengan nama isterij suami, dan pekerjaan yang bersangkutan. I.

PAJAK PENGHASILAN 1. Diisi dengan tahun sebelum tahun pelaporan LP2P 1.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan LP2P Formulir 1770 huruf A angka 5 atau Formulir 1770 S huruf A angka4. 1.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 14, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 14. 2. Diisi dengan tahun sebelum tahun pelaporan LP2P 2.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 huruf B angka 11 atau formulir 1770 S huruf B angka 8; 2.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 18, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 17. Kolom : "Pajak yang terutang". a. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 huruf C angka 14 atau formulir 1770 S huruf C angka 11.


- 4-

b. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 21, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2 angka 18. Kolom "Pajak yang dipotong/ dipungut pihak ke-3 ". a. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 huruf D angka 15 atau formulir 1770 S huruf D angka 12. b. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dengan angka yang sarna seperti tersebut pada butir 2.2.2.b Kolom "Pajak yang dibayar sendiri" . a. Diisi dari penjumlahan angka yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun formulir 1770 huruf D angka 17 huruf a, b, c,. d, dan huruf E angka 19 huruf a (PPh Pasal29) atau formulir 1770 S huruf D angka 15 dan huruf E angka 16 huruf a (PPh PasaI29). b. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin, diisi dengan tanda "_". 3. Diisi dengan Pajak Penghasilan 4 (empat) tahun sebelumnya. II. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Diisi sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang berdasarkan SPPT tahun terakhir yang telah dibayar atas tanah dan/ atau bangunan yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/ suami dan anak-anak yang belum dewasa. Kolom (1)

Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2)

Diisi dengan SPPT atau SKP.

Kolom (3)

Diisi dengan Nomor dari Objek Pajak atau SPPT yang bersangkutan.

Kolom (4)

Diisi dengan nama yang tercantum dalam SPPT atau SKP.

. Kolom (5)

Diisi seperlunya, antara lain nama pemilik harta dalam hal tidak sarna dengan nama dalam kolom (4).

Kolom (6)

Diisi dengan PBB yang terutang.

Kolom (7)

Diisi dengan PBB yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Diisi sesuai dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibayar atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/ suami dan anak-anak yang belum dewasa. Kolom (1)


Kolom (2)

Diisi dengan jenis kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai misalnya bus, truk, mobil, sepeda motor, yacth, jet ski dan kendaraan sejenis lainnya.

Kolom (3)

Diisi dengan nom or polisi kendaraan bermotor.

Kolom (4)

Diisi dengan tahun pembuatankendaraan bermotor.

Kolom (5)

Diisi dengan tahun perolehan kendaraan bermotor.


Kolom (6)

·5· Diisi dengan nama yang tercantum dalam BPKB /STNK.

Kolom (7)

Diisi dengan pajak kendaraan bermotor yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

Kolom (8)

Diisi sepedunya, antara lain nama pemilik dalam hal tidak sarna dengan nama dalam kolom (6).

MENTERI KEUANGAN, ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO u.b. KEPALAB~~~~~~~\~

~

MEN

LAMPIRAN 1I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7 /KMK. 09/2011 TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRlBADI (LP2P) DI LINGKUNGAN PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN


SURATPERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP

: ...•.••.••...•...•................•.•..................•.•.•.........•.••.•......•.••..•..•..•...........•..... (1)

Pangkat/Golongan : ............................................................................................................... (2) Jabatan

: ..•.••.•.•......•..•...•..............................................................•.•...................... (3)

DnitKerja

: ............................................................................................................... (4)

dengan ini menyatakan kesediaan untuk: A. 1. menyampaikan daftar harta kekayaan secara benar kepada Menteri Keuangan; 2. memberikan keterangan dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan harta kekayaan.

B.1. dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan, dalam hal daftar dan keterangan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas tidak benar; 2. diserahkan penanganan selanjutnya kepada penegak hukum, dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi dan/ atau tindak pidana lainnya atas kepemilikan harta kekayaan. Daftar harta kekayaan serta keterangan dan dokumen-dokumen tersebut di atas hanya diberikan untuk digunakan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan tetap menjaga kerahasiaan daftar harta kekayaan serta keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud. Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. . ........... , ..................... 20 .... (5)

Yang menyatakan, meterai Rp6.000,-

Nama ............................ (1) NIP ............................ (1).


- 2-

SURATKUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP

: ••....••••....•..•.•..•••••.•.•.•...•...•.•.••.....•...............•...•.........•.........•..•.......•........ (1)

Pangkat/ Golongan : ............................................................................................................... (2) Jabatan

: ••.•.•....................•.•.•.•.•.........•...................................•.....••..........•.•.........• (3)

Unit Kerja

: ...•.........•........•.............•.•.......•................................................................ (4)

dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Menteri Keuangan untuk meminta informasi KHUSUS mengenai: a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan/ atau b. rekening bank kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PP ATK), dalam rangka pengujian kebenaran terhadap daftar harta kekayaan yang saya sampaikan. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya . ...... ...... , ...................20 .... (5)

Pemberi kuasa, meterai

Rp6.000,-

Nama ............................. (1) NIP ............................. (1)


-3-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERYATAAN DAN SURAT KUASA (1)

Diisi dengan nama lengkap sesuai surat keputusan kepangkatan terakhir, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) diisi dengan NIP Pegawai yang bersangkutan.

(2)

Diisi dengan pangkat/ golongan sesuai surat keputusan kepangkatan terakhir.

(3)

Diisi dengan jabatan sesuai surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.

(4)

Diisi dengan unit kerja sesuai surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dengan urutan unit terkecil sampai dengan unit eselon I.

(5)

Diisi dengan temp at dan tanggal dibuatnya surat pernyataan dan surat kuasa dimaksud.

MENTERI KEUANGAN, ttd


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

7jl(Ml{ () 9 /2011 f;~N~~-ot'AArG ..

TENTANG TATA CARA PENYAMPAJAN DA

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



Lembar ke-1:

Untuk Pimpinan Kementerian/ Lembaga

SIFAT RAHASIA DAFTAR HARTA KEKAYAAN TAHUN PAJAK .......... . Nama Lengkap/NIP

NPWP:

I. TANAH DAN BANGUNAN **) No

Lokasi/ Alamat

Tahun Perolehan

Atas Nama/ Hubungan Keluarga

(1) 1

(2)

(3)

(4)

LuasTanah/ Luas Bangunan/ NOP

Asal Usul

Nilai Perolehan

NJOP (Rp)

(5)

(6)

(7)

(8)

LT: LB: NOP: LT: LB: NOP: LT: LB: NOP:

2

3

m2 m2 m2 m2 m2 m2 Jumlah

II. KENDARAAN BERMOTOR **) No. Jenis Kendaraan/ Merl

(5)

Asal Usul Kekayaan

Nilai Perolehan

(6)

(7)

Jumlah III. UANG TUNAl, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA **)

No

Jenis

(1)

(2)


(3)

Asal Usul Kekayaan

Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan

Nomor Rekening

Saldo Saat Pelaporan (Rp dan/atau valas)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2.

3. Jumlah

Rp ............... .. valuta asing ..

IV. SURAT BERHARGA (OBLIGASI, SAHAM, DAN SURAT BERHARGA LAINNYA) H)

No

Jenis

(1) 1. 2. 3.

(2)


(3)

Asal Usul Kekayaan

Tahun Investasi (dari th ... s.d. th ... )

(4)

(5)

Jumlah Lembar/ % Kepemilikan (6)

Nama Perusahaan/ Kustodian

NilaiJual Saat Pelaporan (Rp dan/ atau valas)

(7)

(8)

Jumlah

Rp ........... .. valuta asing

JUMLAH TOTAL: Catatan:

**)

Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini

Yang melaporkan,

Nama jelas NIP.

(9)


-2-


Lembar ke-2:

Untuk Pejabat/Pegawai yang bersangkutan

SIFAT RAHASIA DAFT AR HARTA KEKAYAAN TAHUN PAJAK .......... . Nama Lengkap/NIP

NPWP:

I. TANAH DAN BANGUNAN **) No

Lokasij Alamat

Tahun Perolehan

(1) 1

(2)

(3)

Atas Nama/ Hubungan Keluarl!;a (4)

2

3

Luas Tanah/ Luas Bangunan/ NOP (5) LT: m2 LB: m2 NOP: LT: m2 LB: m2 NOP: LT: m2 LB: m2 NOP:

Asal Usul

Nilai Perolehan

NJOP (Rp)

(6)

(7)

(8)

Jumlah II. KENDARAAN BERMOTOR U) No. Jenis Kendaraan/Merk/ Tahun Nomor Polisi/ Nomor Tahun Pembuatan Perolehan Indentifikasi (1) (2) (3) (4)


(5)

Asal Usul Kekayaan

Nilai Perolehan

(6)

(7)

1.

2. 3. Jumlah III. UANG TUNAl, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA •• )

No

Jenis

(1) 1.

(2)


(3)

Asal Usul Kekayaan

Nama Bank/ Lembaga Penyimpanan

Nomer Rekening

(4)

(5)

(6)

SaldoSaat Pelaporan (Rp dan/atau valas) (7)

2. 3. Jumlah

Rp ..... ........... valuta asing .....

IV. SURAT BERHARGA (OBLIGASI, SAHAM, DAN SURAT BERHARGA LAINNYA) U)

No

Jenis

(1)

(2)

Atas Nama/ Hubungan Keluarga (3)

Asal Usul Kekayaan

Tahun Investasi (dari th ... s.d. tho .)

(4)

(5)

Jumlah Lembar/ % Kepemilikan (6)

Nama Perusahaan/ Kustodian (7)

NilaiJual Sa at Pelaporan (Rp dan/atau valas) (8)

1.

2. 3. Rp ............. valuta asing ...... JUMLAH TOTAL: (9) Jumlah

Catatan:

**)

Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini

Yang melaporkan,

Nama jelas NIP.

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA

-3-

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HARTA KEKAYAAN TAHUNPAIAK Diisi dengan Tahun Pajak. Nama lengkapINIP dan NPWP: Diisi dengan nama lengkap, Nomor Induk Pegawai (NIP) terbaru dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Petunjuk Pengisian Daftar Harta Kekayaan Bagi Suami: 1. Dalam hal suami isteri adalah pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, kewajiban menyampaikan DHK hanya dilakukan oleh suami, isteri cukup menginformasikan bahwa DHK isteri telah dilaporkan dalam DHK yang dilaporkan suami yang bersangkutan; 2. Dalam hal suami adalah pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan, dan isteri bukan pejabatjpegawai kementerian Keuangan, sepanjang: a. suami isteri tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; dan b. isteri tidak memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka suami menyampaikan DHK yang dimiliki oleh suami dan isteri. 3. Dalam hal suami adalah pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan, dan isteri bukan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, sepanjang suami isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka suami menyampaikan DHK dari harta yang dimiliki suami. Petunjuk Pengisian Daftar Harta Kekayaan Bagi Isteri: 1. Dalam hal isteri adalah pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan, dan suami bukan pejabat/pegawai kementerian Keuangan, sepanjang: a. suami isteri tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; dan b. isteri tidak memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka isteri menyampaikan DHK yang dimiliki oleh suami dan isteri. 2. Dalam hal isteri adalah pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan, dan suami bukan pejabatjpegawai Kementerian Keuangan, sepanjang suami isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka isteri menyampaikan DHK dari harta yang dimiliki isteri.

I. TANAH DAN BANGUNAN Mencakup tanah dan atau bangunan yang dimiliki, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Harta kekayaan tanah dan atau bangunan ini mencakup tanah dan/ atau bangunan seperti yang dimaksud dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Kolom (4)

Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama jalan, kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten/kota. Diisi dengan tahun perolehan harta. Diisi nama yang tercantum dalam Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah dan hubungan keluarga dengan pelapor apabila nama yang tercantum dalam Sertifikat/Surat Kepemilikan-Tanah berbeda dengan nama pelapor.

•


-4-

Kolom (5) Kolom (6)

Kolom (7) Kolom (8)

Diisi luas tanah, luas bangunan (apabila ada), dan Nomor Objek Pajak (NOP). Diisi dengan: Hasil sendiri; Warisan; Hibah; Hasil sendiri dan warisan; Hasil sendiri dan hibah; Warisan dan hibah; Hasil sendiri, warisan dan hibah; atau Lainnya (misalnya kredit, angsuran, pinjaman). Diisi dengan harga perolehan tanah dan atau bangunan tersebut. Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT.

II. KENDARAAN BERMOTOR Mencakup seluruh jenis alat transportasi yang dimiliki, baik untuk keperluan pribadi~ untuk keperluan us aha maupun sebagai barang dagangan. Kolom (1) Kolom (2)

Kolom (3) Kolom (4) Kolom (5)

Kolom (6)

Kolom (7)

Diisi dengan nomor urut. Diisi jenis kendaraan yang dimiliki misalnya bus, truk, mobil, yacht, jet ski, dan kendaraan sejenis lainnya; Diisi dengan merk kendaraan misalnya Toyota Altis, Honda Accord, dan lain-lain; Diisi tahun pembuatan sebagaimana tercantum dalam BPKB/STNK. Diisi dengan tahun perolehan kendaraan bermotor. Diisi dengan nomor polisi atau nomor indentifikasi lainnya untuk jenis kendaraan di atas air. Diisi dengan nama yang tercantum dalam BPKB dan hubungan keluarga dengan pelapor apabila nama yang tercantum BPKB berbeda dengan nama pelapor. Diisi dengan: Hasil sendiri; Warisan; Hibah; Hasil sendiri dan warisan; Hasil sendiri dan hibah; Warisan dan hibah; Hasil sendiri, warisan dan hibah; atau Lainnya (misalnya kredit, angsuran, pinjaman). Diisi dengan nilai perolehan kendaraan bermotor

III. UANG TUNAl, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA Diisi seluruh uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan setara kas yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/ suami dan anak-anak yang belum dewasa. Kolom (1) Kolom (2)

Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan: Uang tunai; Deposito; Giro; Tabungan; a.tau Setara Kas

•


- 5-

Kolom (3)

Kolom (4)

Kolom (5) Kolom (6) Kolom (7)

a. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam suratj tanda bukti kepemilikan; b. Hubungan Keluarga diisi dengan: Yang bersangkutan; Isterij suami; Anak; atau Lainnya. Diisi dengan: Hasil sendiri; Warisan; Hibah; Hasil sendiri dan warisan; Hasil sendiri dan hibah; Warisan dan hibah; atau Hasil sendiri, warisan dan hibah. Diisi dengan nama bank/Lembaga Penyimpan. Diisi dengan nomor rekening. Diisi dengan nilai nominal pada saat pelaporan dalam rupiah dan/ atau valuta asing.

IV. SURAT BERHARGA (OBLIGASI, SAHAM, DAN SURAT BERHARGA LAINNYA)

Diisi seluruh obligasi, saham dan surat berharga lainnya yang dimiliki oleh pelapor termasuk isteri/ suami dan anak-anak yang belum dewasa, termasuk juga harta kekayaan tidak bergerak dan tidak berwujud, misalnya hak cipta, hak paten, hak usaha dan lain-lain yang dikelompokkan kedalam surat berharga lainnya. Kolom (1)


Kolom (2)

Diisi dengan: Obligasi; Saham; Hak Cipta; Hak Paten; Hak Us aha; atau Lainnya (sebut jenisnya bagaimana tertera dalam surat/ tanda bukti kepemilikan) a. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat/ tanda bukti kepemilikan; b. Hubungan Keluarga diisi dengan: Yang bersangkutan; Isteri/ suami; Anak; atau Lainnya

Kolom (3)

Kolom (4)

Diisi dengan: Hasil sendiri; Warisan; Hibah; Hasil sendiri dan warisan; Hasil sendiri dan hibah; Warisan dan hibah; atau Hasil sendiri, warisan, dan hibah.

•


-6-

Kolom (5) Kolom (6) Kolom (7) Kolom (8) Kolom (9)

Diisi dengan periode tahun investasi. Diisi dengan jumlah lembarI persentase kepemilikan. Diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut/Kustodian. Diisi dengan nilai jual surat berharga tersebut sesuai harga pasar pada saat pelaporan dalam rupiah danl atau valuta asing. Diisi dengan jumlah keseluruhan dari total daftar harta kekayaan yang bersangkutan.

•

MENTERI KEUANGAN, ttd.

Salin an sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO..;;,U:::=::::::::::--..


PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN,

Recommend Documents