Pedoman Teknis. PENDAMpINGAN PENYULUHAN. PADA PROGRAM PERCEpATAN OpTIMALISASI LAHAN

Pedoman Teknis

PENDAMpINGAN PENYULUHAN PADA PROGRAM PERCEpATAN OpTIMALISASI LAHAN DALAM UpAYA pENCApAIAN SWASEMbADA bERAS

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMbANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2014 Buku Pedoman Teknis Pengawalan

Buku Pedoman Teknis - Rev.indd 1

a

12/10/2014 9:58:23 AM

b

Buku Pedoman Teknis Pengawalan


12/10/2014 9:58:24 AM

KATA PENGANTAR

K

ementerian Pertanian telah mencanangkan pencapaian swasembada beras sebagai upaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pertanian melakukan terobosan salah satunya melalui Program Percepatan Optimasi Lahan. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan merupakan kegiatan pendukung usaha pertanian, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman, sehingga target swasembada beras dapat terpenuhi. Untuk mencapai hal tersebut maka pendampingan penyuluhan menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani untuk dapat menerapkan teknologi dalam mewujudkan swasembada beras berkelanjutan. Agar pendampingan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah menyusun Pedoman teknis Pendampingan Penyuluhan pada Program Percepatan Optimasi Lahan Dalam Mendukung Swasembada Beras Berkelanjutan sebagai acuan bagi penyuluh pertanian dan aparat lainnya. Dengan adanya pedoman teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyuluhan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jakarta, Desember 2014 Kepala Badan,

WINNY DIAN WIBAWA Buku Pedoman Teknis Pengawalan


i

12/10/2014 9:58:24 AM

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................i DAFTAR ISI............................................................................... ii I. PENDAHULUAN..............................................................1 A. Latar Belakang...........................................................1 B. Maksud dan Tujuan...................................................2 C. Keluaran....................................................................2 D. Sasaran.....................................................................2 E. Pengertian.................................................................3 II.

PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN.................................5 A. Norma........................................................................5 B. Kriteria Lokasi dan Petani..........................................5 C. Tahapan Kegiatan......................................................6 D. Pembiayaan...............................................................8

III. PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUHAN................................................................9 A. Tingkat Desa..............................................................9 B. Tingkat Kecamatan..................................................10 C. Tingkat Kabupaten/Kota.......................................... 11 D. Tingkat Provinsi.......................................................12 E. Tingkat Pusat...........................................................12 IV.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN............14 A. Monitoring dan Evaluasi..........................................14 B. Pelaporan................................................................14

V. PENUTUP......................................................................16 VI. Lampiran.......................................................................17

ii



12/10/2014 9:58:24 AM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis dan cenderung menjadi komoditas politis. Keberadaan beras selalu dipantau dan diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat paling bawah, sampai ke tingkat tertinggi di kalangan pemerintah dan legistatif. Permintaan beras terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Disisi lain, perubahan iklim akibat pemanasan global berdampak pada terganggunya proses produksi padi. Mengingat ke depan pasar beras dunia akan menjadi lebih terbatas, maka Indonesia harus mampu berswasembada beras berkelanjutan, agar ketahanan pangan dan kemandirian pangan tidak terganggu. Dengan kondisi demikian, Kementerian Pertanian telah menetapkan beras sebagai salah satu komoditas utama dalam program swasembada pangan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai swasembada beras, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana melakukan upaya Percepatan Optimasi Lahan (POL). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi ulang penerima manfaat, serta pendampingan penyuluhan.



1

12/10/2014 9:58:24 AM

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan acuan bagi para penyuluh pertanian dan petugas lainnya dalam melakukan pendampingan penyuluhan di lokasi POL. Kegiatan pendampingan penyuluhan bertujuan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan POL agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

C. Keluaran

1. Tersedianya pedoman teknis sebagai petunjuk dan acuan bagi para penyuluh pertanian dan petugas lainnya dalam melakukan pendampingan penyuluhan di lokasi POL. 2. Terlaksananya kegiatan pendampingan penyuluhan di lokasi POL dengan baik dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

D. Sasaran

1. Kelembagaan yang ditugaskan melaksanakan pendampingan kegiatan POL di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan; 2. Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian yang ditugaskan melakukan pendampingan kegiatan POL di wilayah kerjanya. 3. Poktan/gapoktan/P3A/GP3A sebagai penerima manfaat kegiatan POL.

2



12/10/2014 9:58:24 AM

E. Pengertian

1. Pendampingan penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Program POL; 2. Percepatan Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi pada lahan sawah melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian; 3. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan/ tadah hujan atau pengairan berselang; 4. Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun; 5. Produktivitas adalah tingkat hasil/produksi yang didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali pertanaman;



3

12/10/2014 9:58:24 AM

4



12/10/2014 9:58:24 AM

BAB II PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN Kegiatan percepatan optimasi lahan merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pada lahan sawah dengan pemberian fasilitasi bantuan berupa benih, pupuk dan alat mesin pertanian, serta pendampingan oleh Penyuluh Pertanian.

A. Norma

Percepatan Optimasi Lahan (POL) diarahkan pada lahan sawah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan IP dan produktivitas padi.

B. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi a. Potensi peningkatan IP minimum 0,5 dan peningkatan produktivitas minimum 0,3 ton/ha GKP. b. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan minimum 15 ha sedangkan P3A minimum 25 ha. c. Kebutuhan air selama pertanaman padi terpenuhi. d. Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan. e. Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah.



5

12/10/2014 9:58:24 AM

f. Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian Pertanian (BA 018). g. Lahan yang sudah tanam pada bulan Desember 2014 tidak mendapatkan bantuan pupuk dan benih. 2. Kriteria Petani a. Penerima bantuan tergabung dalam kelompok tani/ Gapoktan/P3A/ GP3A/UPJA. b. Bersedia dan wajib menggunakan bantuan sarana produksi yang diberikan pada bulan Desember 2014. c. Bersedia memanfaatkan dan mengelola alsintan.

C. Tahapan Kegiatan

6

1. Sosialisasi Sosialisasi dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. Penyiapan bahan sosialisasi terstandar; b. Penjelasan teknis kepada Kepala UPT lingkup BPPSDMP dan Kepala Sekretariat Bakorluh; c. Penjelasan teknis dari Kepala UPT kepada Dosen/ Widyaiswara/Guru, dan penjelasan teknis dari Kepala Pusat Penyuluhan kepada Penyuluh di Pusat; d. Penjelasan teknis dari Kepala Sekretariat Bakorluh kepada Kepala Bappeluh (Pimpinan Kelembagaan yang menangani penyuluhan) di tingkat Kabupaten/ Kota; e. Penjelasan teknis dari Kepala Bappeluh kepada Kepala BP3K dan Penyuluh Pendamping. Pada saat penjelasan teknis, sekaligus dilakukan penyusunan rencana kerja penyuluh pada pendampingan kegiatan POL.



12/10/2014 9:58:24 AM

2. Verifikasi ulang calon penerima manfaat dan Penyuluh Pendamping Identifikasi dan verifikasi calon lokasi (potensi peningkatan IP/provitas, luas lahan sawah, tidak duplikasi dengan program lain, dan kondisi lahan belum tanam) dan calon petani (berkelompok) serta penyuluh pendamping (nama, nomor HP, nama desa, nama BP3K) dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota bersama dengan Bappeluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan.

3. Pendampingan Penyuluhan Pendampingan Penyuluhan kepada penerima manfaat (Poktan, Gapoktan, P3A, GP3A dan UPJA) dilakukan oleh Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani tanaman pangan di lapangan, meliputi: pemantauan penyaluran benih, pupuk dan alsintan kepada kelompok penerima manfaat; pendampingan pelaksanaan kegiatan (pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen); penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pendampingan. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh penyuluh pertanian hingga 31 Desember 2014. Satu orang penyuluh pertanian mendampingi Poktan/P3A penerima manfaat yang telah ditentukan dengan total luasan lahan sekitar 120 - 240 hektar, sehingga sampai Desember 2014, semua kelompok penerima manfaat mendapatkan pendampingan dari penyuluh.

Fasilitasi pendampingan penyuluh pertanian, anggarannya melekat pada Satker Dinas Pertanian Provinsi, dan dapat dicairkan setelah penyuluh pertanian pendamping



7

12/10/2014 9:58:24 AM

melaporkan hasil kunjungan yang ditandatangani/cap oleh Poktan/P3A penerima manfaat.

D. Pembiayaan

8

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia pada dana kontingensi Tahun 2014 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi.



12/10/2014 9:58:24 AM

BAB III PENGAWALAN DAN PENDAPINGAN PENYULUHAN

P

elaksanaan POL dalam mendukung swasembada beras memerlukan proses pemberdayaan dalam bentuk pendampingan Penyuluh Pertanian dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

A. Tingkat Desa

1. Pendampingan POL dalam mendukung swasembada beras di tingkat desa menjadi tugas penyuluh yang berada di desa atau WKPP yang bersangkutan; 2. Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pertanian dan pengairan di kecamatan; 3. Kegiatan pendampingan POL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di WKPP, sehingga kegiatan tersebut menjadi bagian integral dari sasaran kerja penyuluh; 4. Secara khusus tugas pendampingan yang dilakukan penyuluh, yaitu:



9

12/10/2014 9:58:24 AM

a. Mengecek ulang persyaratan calon lokasi (potensi peningkatan IP/provitas, luas lahan sawah, tidak duplikasi dengan program lain, dan kondisi lahan belum tanam), dan calon petani (berkelompok); b. Melakukan pemantauan penyaluran saprodi (benih, pupuk, dan alsintan) dan pendampingan penerimaan saprodi oleh kelompok penerima manfaat. c. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan POL: pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen; d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pendampingan kepada Pimpinan BP3K (lampiran A1, A2, A3).

B. Tingkat Kecamatan

1. Pimpinan BP3K melakukan koordinasi pendampingan POL yang dilaksanakan oleh penyuluh di masing-masing desa/WKPP; 2. Pimpinan BP3K dalam merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan/ perangkat UPT Dinas di kecamatan, yang menangani pertanian tanaman pangan dan pengairan; 3. Koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan, meliputi: a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan POL di tingkat Desa; b. Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan POL oleh masing-masing penyuluh di wilayah kerjanya (lampiran B1, B2);

10



12/10/2014 9:58:24 AM

c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada KCD dengan tembusan Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/ kota; d. Apabila tidak ada KCD, maka rekapitulasi laporan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Bappeluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

C. Tingkat Kabupaten/kota

1. Koordinasi pendampingan POL dilakukan oleh Kepala Bappeluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. 2. Sinkronisasi kegiatan pendampingan penyuluhan dalam kegiatan POL, meliputi: a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pendampingan penyuluhan dalam kegiatan POL di tingkat kecamatan; b. Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan POL yang disusun oleh masing-masing BP3K di wilayah kerjanya (Lampiran C1, C2); c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi.



11

12/10/2014 9:58:24 AM

D. Tingkat Provinsi

1. Koordinasi pendampingan POL dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat provinsi. 2. Sinkronisasi kegiatan pendampingan penyuluhan dalam kegiatan POL, meliputi: a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pendampingan penyuluhan dalam kegiatan POL di tingkat kabupaten/kota; b. Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan POL yang disusun oleh masing-masing Bapelluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota di wilayah kerjanya (Lampiran D1, D2); c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

E. Tingkat Pusat

1. Koordinasi kegiatan pendampingan POL dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang meliputi kegiatan: a. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pendampingan penyuluhan yang dihadiri oleh Kepala Badan PPSDMP, Eselon II lingkup BPPSDMP; Kepala Sekretariat Bakorluh, Kepala UPT lingkut BPPSDMP, dan instansi terkait lainnya; b. Melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pendampingan penyuluhan di tingkat provinsi; c. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendampingan penyuluhan.

12



12/10/2014 9:58:24 AM

2. Koordinasi kegiatan pendampingan penyuluhan di tingkat provinsi dibantu oleh UPT lingkup BPPSDMP berdasarkan wilayah kerjanya dengan melibatkan dosen, widyaiswara dan guru, sebagai berikut: a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pendampingan penyuluhan di tingkat provinsi berkoordinasi dengan Sekretariat Bakorluh; b. Melakukan monitoring kegiatan pendampingan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan dengan melibatkan dosen, widyaiswara dan guru; c. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyuluhan di tingkat provinsi; d. Menyerahkan rekapitulasi laporan tingkat provinsi kepada Kepala Badan PPSDMP cq. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.



13

12/10/2014 9:58:24 AM

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan pelaksanaannya menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan POL dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan).

B. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan, sebagai berikut: 1. Penyuluh pertanian melaporkan perkembangan pendampingan POL kepada Pimpinan BP3K, setiap 1 (satu) minggu sekali; 2. Pimpinan BP3K melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan POL kepada KCD, dan kepada Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan

14



12/10/2014 9:58:24 AM

di tingkat kabupaten/kota. Apabila tidak ada KCD, maka laporan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan kepada Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Laporan disusun setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan; 3. Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan POL kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi, setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan; 4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan POL kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, setiap satu minggu sekali atau sesuai kebutuhan; 5. Backup laporan kegiatan pendampingan POL disusun dan disampaikan, sebagai berikut: a. Pimpinan BP3K menyampaikan laporan kepada Dosen/ Widyaiswara/ Guru sebagai penanggungjawab kabupaten/ kota melalui email/SMS; b. Dosen/Widyaiswara/Guru menyampaikan laporan kepada Kepala UPT lingkup BPPSDMP sebagai penanggungjawab provinsi; c. Kepala UPT lingkup BPPSDMP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan PPSDMP dengan tembusan kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.



15

12/10/2014 9:58:24 AM

BAB V PENUTUP

D

alam rangka mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, Kementerian Pertanian mengupayakan kegiatan percepatan optimasi lahan sawah untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas padi. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan merupakan kegiatan pendukung usaha pertanian, khususnya dalam peningkatan produktivitas pertanian, sehingga target swasembada beras dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, pendampingan penyuluhan menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani untuk dapat menerapkan teknologi dalam mewujudkan Upaya khusus Pencapaian Swasembada Beras. Keberhasilan pendampingan penyuluhan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan dalam mendukung swasembada beras akan tercapai apabila didukung oleh semua pihak, termasuk pemangku kepentingan tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa.

16



12/10/2014 9:58:24 AM


: …… : …… : …… : …… : ……

URAIAN Tdk

*) Pilihan

e. Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah f. Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai Kemtan g. Kondisi lahan belum ditanami h. Penerima manfaat tergabung dalam Kelompok

Ya

Tdk

Minggu 2 Ya

Tdk

Minggu 3

Catatan : Berikan tanda ( V ) sesuai kondisi lapang.

I. ASPEK ADMINISTRASI (MENGECEK ULANG PERSYARATAN) a. Potensi Kenaikan IP ≥ 0,5 dan/atau provitas 0,3 Ton/Ha b. Luas lahan ≥ 15 Ha (Poktan) dan/atau ≥ 25 Ha (P3A) c. Terpenuhinya kebutuhan air selama pertanaman d. Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan

Ya

Minggu 1

DESEMBER 2014

Ya

Tdk

Minggu 4 Ya

Tdk

Minggu 1

BULAN DAN MINGGU

PENDAMPINGAN PENYULUHAN DALAM PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN

Laporan Penyuluh Pertanian (Masing-Masing Kelompok)

A. PENDAMPINGAN PENYULUHAN DALAM PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN

NO

Nama Penyuluh No. HP Kelompok Desa Kecamatan

LAMPIRAN A.1.

Ya

Tdk

Minggu 2 Ya

Tdk

Minggu 3

JANUARI - MARET 2015

Ya

Tdk

Minggu 4

BAB VI LAMPIRAN


17

12/10/2014 9:58:25 AM

18



12/10/2014 9:58:25 AM

NO

II. ASPEK TEKNIS/PELAKSANAAN 1 Pengolahan Tanah 2 Penyaluran Saprodi : a. Benih Diterima b. Pupuk Diterima c. Alsintan : Traktor Tangan *) Rice Transplanter *) Pompa Air *) 3 Penanaman 4 Pemeliharaan 5 Panen 6 Peningkatan IP / Produktivitas a. Peningkatan IP b. Peningkatan Produktivitas *) Pilihan

URAIAN Ya

Tdk

Minggu 3


Tdk

Ya

Ya

Tdk

Minggu 2

Minggu 1

DESEMBER 2014

Ya

Tdk

Minggu 4 Ya

Tdk

Minggu 1

BULAN DAN MINGGU

Ya

Tdk

Minggu 2 Ya

Tdk

Minggu 3

JANUARI - MARET 2015

Ya

Tdk

Minggu 4



19

12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (DESA)

Keterangan: 1 Potensi Kenaikan IP ≥ 0,5 dan/atau provitas 0,3 Ton/Ha 2 Luas lahan ≥ 15 Ha (Poktan) dan/atau ≥ 25 Ha (P3A) 3 Terpenuhinya kebutuhan air selama pertanaman 4 Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan 5 Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah 6 Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai Kemtan 7 Kondisi lahan belum ditanami 8 Penerima manfaat tergabung dalam Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DESA

LUAS SAWAH (Ha)

NO

NAMA KELOMPOK

: …… : …… : …… : Minggu ke …… Desember 2014

Nama Penyuluh No. HP Kecamatan Laporan

Tdk

Ya

2 Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

ASPEK ADMINISTRASI (MENGECEK ULANG PERSYARATAN) 6 7 3 4 5


Ya

1


LAMPIRAN A.2. Laporan Penyuluh Pertanian (Rekapitulasi Kelompok)

Tdk

Ya

8 Tdk

Ya

Tdk

Rekomendasi

20



12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (DESA)

Keterangan: 1 Pengolahan Tanah 2 Penyaluran Saprodi : a. Benih Diterima b. Pupuk Diterima c.1. Traktor Tangan diterima c.2. Rice Transplanter diterima c.3. Pompa Air diterima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Penanaman 4 Pemeliharaan 5 Panen 6 a. Peningkatan IP b. Peningkatan Produktivitas

DESA

1 Tdk

Ya

2.a Tdk

Ya

2.b Tdk

Ya

Tdk

2.c.1


Ya

LUAS SAWAH (Ha)

NO

NAMA KELOMPOK

: …… : …… : …… : Minggu ke …… Bulan ……………...…… Tahun ……

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

ASPEK TEKNIS / PELAKSANAAN 2.c.2 2.c.3 3


Nama Penyuluh No. HP Kecamatan Laporan

LAMPIRAN A.2. Laporan Penyuluh Pertanian (Rekapitulasi Kelompok)

Tdk

Ya

4 Tdk

Ya

5 Tdk

Ya

6.a Tdk

Ya

6.b Tdk



21

12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (KECAMATAN)

FULAN / 080123445667

NAMA PENYULUH / NO. HANDPHONE Maju Jaya

NAMA DESA 200

TOTAL LUAS SAWAH (Ha)

JUMLAH RESPON JAWABAN ASPEK ADMINISTRASI (MENGECEK ULANG PERSYARATAN) 6 7 8 2 3 4 5

Rekomendasi

Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk 6 2 7 1 8 0 8 0 6 2 8 0 8 0 7 1 8 0

1


8

JUMLAH KELOMPOK

PENDAMPINGAN PENYULUHAN DALAM KEGIATAN PENINGKATAN OPTIMASI LAHAN

: …… : …… : …… : …… : Minggu ke …… Desember 2014

Keterangan: 1 Potensi Kenaikan IP ≥ 0,5 dan/atau provitas 0,3 Ton/Ha 2 Luas lahan ≥ 15 Ha (Poktan) dan/atau ≥ 25 Ha (P3A) 3 Terpenuhinya kebutuhan air selama pertanaman 4 Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan 5 Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah 6 Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai Kemtan 7 Kondisi lahan belum ditanami 8 Penerima manfaat tergabung dalam Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO

Kecamatan BP3K / BPP / BPK Kabupaten/Kota Provinsi Laporan

LAMPIRAN B.1. Rekapitulasi Laporan Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan (Aspek Administrasi)

22



12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (KECAMATAN)

FULAN / 080123445667

NAMA PENYULUH / NO. HANDPHONE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO

Kecamatan BP3K / BPP / BPK Kabupaten/Kota Provinsi Laporan

Maju Jaya

NAMA DESA 8


200

TOTAL LUAS JUMLAH SAWAH (Ha) KELOMPOK

: …… : …… : …… : …… : Minggu ke …… Bulan ………………… Tahun …… 2.a

2.b

JUMLAH RESPON JAWABAN ASPEK TEKNIS / PELAKSANAAN 2.c.1 2.c.2 2.c.3 3 4 5

6.a

6.b


Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk 6 2 7 1 8 0 8 0 6 2 8 0 8 0 7 1 8 0

1


LAMPIRAN B.2. Rekapitulasi Laporan Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan (Aspek Teknis/Pelaksanaan)



23

12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (KABUPATEN/KOTA)

NAMA KECAMATAN

NAMA BP3K

: …… : …… : Minggu ke …… Desember 2014 NAMA PIMPINAN / NO. HANDPHONE

Keterangan: 1 Potensi Kenaikan IP ≥ 0,5 dan/atau provitas 0,3 Ton/Ha 2 Luas lahan ≥ 15 Ha (Poktan) dan/atau ≥ 25 Ha (P3A) 3 Terpenuhinya kebutuhan air selama pertanaman 4 Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan 5 Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah 6 Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai Kemtan Kondisi lahan belum 7 ditanami 8 Penerima manfaat tergabung dalam Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO

Kabupaten/Kota Provinsi Laporan TOTAL LUAS JUMLAH SAWAH (Ha) KELOMPOK

JUMLAH RESPON JAWABAN ASPEK ADMINISTRASI (MENGECEK ULANG PERSYARATAN) 6 7 8 2 3 4 5 Rekomendasi

Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk

1


JUMLAH DESA


LAMPIRAN C.1. Rekapitulasi Laporan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota (Aspek Administrasi)

24



12/10/2014 9:58:25 AM

NAMA KECAMATAN


NAMA BP3K


NAMA PIMPINAN / NO. HANDPHONE

: …… : …… : Minggu ke …… Bulan ………………… Tahun ……

JUMLAH (KABUPATEN/KOTA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO

Kabupaten/Kota Provinsi Laporan JUMLAH DESA 2.a

2.b

JUMLAH RESPON JAWABAN ASPEK TEKNIS / PELAKSANAAN 2.c.2 2.c.3 3 4 2.c.1 5

6.a

6.b

Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk

1


TOTAL LUAS JUMLAH SAWAH (Ha) KELOMPOK


LAMPIRAN C.2. Rekapitulasi Laporan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota (Aspek Teknis/Pelaksanaan)



25

12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (PROVINSI)

NAMA KEPALA BAPELLUH *) / NO. HANDPHONE

JUMLAH BP3K

8 Penerima manfaat tergabung dalam Kelompok *) Pimpinan lembaga yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota

JUMLAH KECAMATAN TOTAL LUAS SAWAH (Ha)

JUMLAH KELOMPOK 1

JUMLAH RESPON JAWABAN ASPEK ADMINISTRASI (MENGECEK ULANG PERSYARATAN) 6 7 8 2 3 4 5

Rekomendasi

Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk


JUMLAH DESA

: …… : Minggu ke …… Desember 2014

Keterangan: 1 Potensi Kenaikan IP ≥ 0,5 dan/atau provitas 0,3 Ton/Ha 2 Luas lahan ≥ 15 Ha (Poktan) dan/atau ≥ 25 Ha (P3A) 3 Terpenuhinya kebutuhan air selama pertanaman 4 Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan 5 Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah 6 Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai Kemtan Kondisi lahan belum ditanami 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO NAMA KABUPATEN/KOTA

Provinsi Laporan


LAMPIRAN D.1. Rekapitulasi Laporan Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi (Aspek Administrasi)

26



12/10/2014 9:58:25 AM

JUMLAH (PROVINSI)

NAMA KABUPATEN/KOTA

*) Pimpinan lembaga yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota

NAMA KEPALA BAPELLUH *) / NO. HANDPHONE JUMLAH KECAMATAN


JUMLAH BP3K

: …… : Minggu ke …… Bulan ………………… Tahun ……


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO

Provinsi Laporan


LAMPIRAN D.2. Rekapitulasi Laporan Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi (Aspek Teknis/Pelaksanaan)

JUMLAH DESA JUMLAH KELOMPOK 2.a

2.b 2.c.1

2.c.2

2.c.3

3

4

JUMLAH RESPON JAWABAN ASPEK TEKNIS / PELAKSANAAN 5

6.a

6.b

Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk Σ Ya Σ Tdk

1


TOTAL LUAS SAWAH (Ha)



c

12/10/2014 9:58:25 AM

Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2014

d



12/10/2014 9:58:26 AM

Pedoman Teknis. PENDAMpINGAN PENYULUHAN. PADA PROGRAM PERCEpATAN OpTIMALISASI LAHAN

Recommend Documents