Pedoman Teknis Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat Madani

Pedoman Teknis Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat Madani

Pokja 1

PK Antar Fasilitas

Maklumat Pelayanan

FMMPeduli KIA


Monitoring & Pengelolaan Umpan Balik


2


C



D

DAFTAR ISI Bab I : Pendahuluan A. B. C. D. E. F.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Pengertian Umum Sasaran Ruang Lingkup Manfaat

Bab II : Fokus Kegiatan Yang Dilakukan FMM Dalam Program EMAS A. B. C. D.

Penguatan Struktur Kelembagaan Forum. Pengembangan Kesadaran Pengembangan Kapasitas Advokasi

Bab III : Output FMM Dalam Program EMA Bab IV: Bentuk-bentuk Dinamika Forum Dalam Advokasi Bab V: Nilai-nilai Yang Harus Dikembangkan Oleh FMM Bab VI: Kualifikasi FMM Yang Efektif Bab VII: Langkah Pengorganisasian Dan Penguatan FMMEMAS A. B. C. D. E. F. G. H. I.

E

Persiapan dan sosialisasi Identifikasi dan analisa staleholders/organisasi masyarakat Pelaksanaan Civicus Index (Indeks Masyarakat Sipil/IMS). Lokakarya Hasil Analisa Stakeholders IMS dan Inisiasi Pembentukan Forum Masyarakat Madani Deklarasi/Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Madani/Kesepakatan OMS dan Penyusunan Rencana Kerja FMM Melakukan Advokasi untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan KIA melalui Maklumat Pelayanan Pengorganisasian untuk sosialisasi Pelayanan KIA (MP, Jaminan Pembiayaan, mobilisasi sumberdaya lokal) melalui media sosial Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KIA melalui CRC/Score Card Pemantauan dan Evaluasi



F

Bab I Pendahuluan

A.

Latar Belakang

Kementrian Kesehatan RI telah meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival). Program ini berjangka waktu 5 tahun (2012-2016) untuk mempercepat penurunan AKI dan AKN melalui pendekatan klinis dan penguatan sistem rujukan yang efektif dan efisien di Rumah Sakit dan Puskesmas. Program EMAS bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKN di Indonesia sebesar 25% dengan meningkatkan kualitas dan akses kegawatdaruratan yang setara. Program EMAS dilaksanakan di 6 Provinsi ya¬ng berkontribusi terhadap 50% kematian ibu dan bayi di tingkat nasional. Secara teknis kegiatan program EMAS melakukan intervensi melalui upaya penguatan kualitas pelayanan klinis kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir serta penguatan sistem rujukan. Intervensi tersebut didasari dengan penguatan tatakelola klinis dan pemerintahan melalui perluasan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (neonatus) di Indonesia memperlihatkan Angka Kematian 228/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian BBL 18/1000 kelahiran hidup pada SDKI 2007 yang lalu. Walaupun saat ini sudah berada di tahun 2013, situasi tersebut masih cukup mengkhawatirkan mengingat untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015, masih diperlukan akselerasi kegiatan agar target AKI yang diluar jalur. Percepatan penurunan angka kematian tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak tidak terkecualiali organisasi masyarakat sipil (civil society). Keterlibatan civil society merupakan isu utama paradigma baru pelayanan publik. Wacana tentang civil society telah berkembang sejak dekade 1990-an sebagai motor gerakan pembaharuan. Civil society sering disebut juga masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, beradab dan masyarakat yang berbudaya. Istilah civil society berasal dari bahasa latin, yaitu civitas dei atau kota Ilahi. Civic Forum sendiri dimaknai sebagaiarena partisipasi warga untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menuntut hak mereka agar pelayanan menjadi lebih baik dan arena untuk menyampaikan pandangan mereka kepada penyedia layanan dan pemerintah secara bertanggungjawab dan berkualitas.

1


Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan sesungguhnya juga dijamin oleh undang-undang. Pasal 174 UU nomor 39 Tahun 2009 menyebutkan bahwa; (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Peran serta masyarakat tersebut mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. Dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin memperkuat pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menuntut perbaikan pelayanan. Dalam UU nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU nomor 39 Tahun 2009, pada konsideran (b) menyatakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Sejalan dengan perkembangan pelayanan yang lebih menghargai hak-hak masyarakat sebagai warga negara, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menghendaki adanya partisipasi dan kontrol masyarakat terkait kualitas pelayanan publik.

B.

Maksud dan Tujuan

Pedoman Fasilitasi PENGORGANISASIAN DAN PENGUATAN FORUM MASYARAKAT MADANI dimaksudkan sebagai acuan bagi kelompok masyarakat yang memiliki perhatian dan kepentingtan serta pemerintah daerah untuk bekerja berjejaring, berkolaborasi, saling berkomunikasi dalam meningkatkan layanan gawat darurat maternal dan neonatal. Tujuan pengorganisasi dan penguatan forum masyarakat madani dalam program EMAS meliputi; 1. Mengidentifikasi dan memobilisasi masyarakat dan organisasi masyarakat yang peduli dengan isu pelayanan Kesehatan ibu dan Anak. 2. Menyediakan wadah untuk keterlibatan masyarakat dalam memperluas partisiapasi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan ibu dan anak melalui pengawasan pelayanan berbasis Maklumat Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi pelayanan melalui pengorganisasian umpan balik berbasis pelayanan yang dimaklumatkan, dan usaha advokasi penurunan AKI dan AKN secara berkualitas.

C.

Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Forum Masyarakat Madani (FMM)/Civic Forum merupakan arena partisipasi warga untuk menyuarakan kepentingan dan menuntut hak mereka agar pelayanan KIBBLA menjadi lebih baik dan arena untuk menyampaikan pandangan mereka kepada penyedia layanan dan pemerintah secara bertanggungjawab dan berkualitas. 2. Advokasi adalah Suatu proses Terencana dan Sistematis yang dilakukan untuk menuntut atau mendukung perubahan kebijakan publik dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang Pedoman Teknis Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat Madani

2

terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jenis pelayanannya terdiri dari; pelayanan kesehatan Wanita Usia Subur, pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, pelayanan Ibu Bersalin, pelayanan Ibu Nifas, dan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, serta pelayanan Imunisasi dan KB. 4. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal 5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat 7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 8. Standar pelayanan KIBBLA adalah jenis dan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang disediakan oleh fasilitas kesehatan yang disusun melalui proses partisipatif dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Komponen standar pelayanan meliputi; (a) dasar hukum; (b) persyaratan; (c) sistem, mekanisme, dan prosedur; (d) jangka waktu penyelesaian; (e) biaya/tarif; (f) produk pelayanan;(g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; (h) kompetensi pelaksana; (i) pengawasan internal;( j) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; (k) jumlah pelaksana 9. Unit pelayanan adalah fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dalam jejaring vanguard, yang secara langsung memberikan pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal kepada penerima pelayanan. 10. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai atau tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Penerima pelayanan adalah ibu/suami/keluarga yang menerima langsung layanan gawat darurat maternal dan neonatal, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan gawat darurat maternal dan neonatal. 12. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian penerima langsung layanan gawat darurat maternal dan neonatal terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan maternal dan neonatal. 13. Umpan Balik adalah suatu proses di mana sebagian atau keseluruhan dari unsur pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang disampaikan kepada penyedia layanan

D.

Sasaran

Sasaran pembentukan dan penguatan forum masyarakat madani dalam program EMAS adalah, meliputi; 1. Memastikan kegiatan organisasi masyarakat yang peduli berkontribusi untuk menurunkan AKI dan AKN 2. Menyediakan wadah untuk mengorganisir kegiatan organisasi masyarakat sehingga bisa bersinergi secara sistematis dengan kegiatan penurunan AKI dan AKN 3. Memperkuat peran organisasi masyarakat untuk mengadvokasi kebutuhan peningkatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

3


E.

Ruang Lingkup

Pedoman umum ini dapat dipergunakan oleh organisasi yang berkepentingan dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta pemerintah, sebagai salah satu upaya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kinerja pelayanan, membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pelayanan kepada masyarakat pada masing masing fasilitas.

F.

Manfaat

Dengan adanya Forum Masyarakat Madani, akan bisa memberikan manfa’at antara lain sebagai berikut: 1. Menjaring individu, organisasi masyarakat sipil dan organisasi berbasis komunitas yang berminat dalam mensupport upaya-upaya penurunan AKI dan AKB. 2. Memberikan identitas sosial bagi para individu dan organisasi pendukung dalam FMM sehingga mencerminkan nilai dan kepentingan mereka untuk berkontribusi bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus. 3. Memperkuat pola interaksi dan dasar berprilakubagi organisasi dan individu dalam mengembangkan potensi mereka untuk berkontribusi bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus. 4. Meningkatkan manfaat pelayanan bagi masyarakat termasuk mengurangi kendala pembiayaan pelayanan gawat darurat persalinan 5. Menjembatani kepentingan masyarakat dengan penyedia pelayanan dan pemerintah. 6. Membangun rasa aman dan melindungi masyarakat dari kecurangan dan kejahatan birokrasi pelayanan 7. Mengkoordinasikan partisipasi “action-research”, salah satunya melalui KLW 8. Bertindak sebagai “clearing-house” informasi tentang hambatan pembiayaan; dan 9. Menjelajah dan mendukung hubungan antara proses pelayanan gawatdarurat dengan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat komunitas.


4

Bab II Fokus Kegiatan yang dilakukan FMM dalam Program EMAS

Upaya untuk penguatan civic forum dilakukan berdasarkan hasil pengukuran indeks masyarakat sipil (IMS). Berdasarkan hasil IMS dapat diketahui “penyakit” dan kekuatan masing-masing organisasi. Namun secara generik kegiatan yang dimungkinkan untuk memperkuat civic forum antara lain;

5

1.

Penguatan Struktur Kelembagaan Forum a. Membangun jejaring antar organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dan kepedulian bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus. b. Membangun kesamaan pandang diantara individu dan organisasi yang berkomitmen c. Membangun legitimasi sosial sebagai arena untuk berkontribusi bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus. d. Mendorong individu yang telah berikrar untuk terlibat berkontribusi bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus agar berpikiran strategis dengan menyusun rencana strategis masa depan forum

2

Pembangunan Kesadaran a. Perluasan informasi tentang pelayanan KIBBLA secara komprehensif melalui jejaring forum. b. Mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya gerakan dan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus. c. Latihan peningkatan motivasi pentingnya melakukan kontrol/ pengawasan terhadap pelayanan melalui Maklumat Pelayanan di masing-masing fasilitas. d. Membangun kesadaran tentang pentingnya melakukan dialog secara terbuka dengan pihak penyedia layanan. e. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban penerima layanan.

3.

Pengembangan Kapasitas a. Pendidikan dan latihan yang relevan untuk keberlanjutan forum (berbagai pelatihan dan diskusi). b. Pemahaman terhadap standar pelayanan minimal kesehatan, standar pelayanan di fasilitas. c. Pemahaman yang cukup dari pegiat forum tentang Dinamika Kelompok,


Resolusi Konflik dan Negosiasi agar bisa berkontribusi optimal bagi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus. d. Pengenalan dan pemahaman terhadap metode pengawasan pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pelayanan secara bermartabat. e. Diskusi produk hukum dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 4.

Advokasi a. Terlibat secara pro-aktif dalam pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan forum SKPD di rumahsakit dan dinas kesehatan. b. Mengembangkan dialog multipihak antara pemangku kepentingan (Pemda, penyedia layanan, pelanggan, DPRD dan lain-lain). c. Berkolaborasi dengan media untuk mengkampanyekan upaya upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus, termasuk hasil pengawasan pelayanan, pengolahan umpan balik (monitoring).


6

Bab III Output FMM Dalam Program EMAS

Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh FMM, setidaknya; 1. Dokumen analisa stakeholders (Laporan Civicus Index Tingkat Kabupaten) 2. Dokumen deklarasi forum/kesepakatan/berita acara rapat dari organisasi dan individu untuk berkontribusi dalam penurunan AKI dan AKN. 3. Rencana Kerja FMM. 4. Catatan atau prosiding kegiatan. 5. Berita acara konsultasi publik Maklumat Pelayanan. 6. Dokumen umpan balik terhadap pelayanan KIA. 7. Kartu Laporan/Penilaian Warga (laporan monitoring pelayanan). 8. Best Practices.

7



8

Bab IV Bentuk-bentuk Dinamika Forum dalam Advokasi (Beberapa Pilihan)

Pendekatan formal terhadap kerangka legal menunjukan bahwa pengaturan terhadap representasi warga masih menggunakan paradigma lama, yakni representasi peserta musyawarah yang direkrut berbasis pengurus (ketua) RT/RW dan terminologi “tokoh masyarakat” yang seringkali diinterpretasikan secara mudah oleh panitia pelaksana atau konsultan dengan mengundang RT dan RW tanpa memperhatikan stakeholder pelaku langsung dari kalangan kelompok marginal. Proses musyawarah terkesan berlangsung formal dan cenderung menjadi ajang sosialisasi searah dari pihak pemerintah daerah dan kumpulan daftar keinginan masyarakat, tanpa proses-proses penerapan metode yang dapat menghantarkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya mengembangkan toleransi dalam menentukan sikap. Dalam berbagai program pada masa yang lalu, pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan forum adalah sesuatu yang lumrah. Setidaknya terdapat beberapa jenis forum masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sesuai zaman dan kepentingannya. Ada diantaranya yang tetap hidup sebagai sebuah “LSM”, “dikendarai untuk kepentingan politik tertentu”, “mati sebelum berperan”, “hidup segan mati tak mau”, dan lain-lain. Beberapa bentuk forum masyarakat yang pernah ada antara lain; 1. Forum wilayah dengan garapan sangat umum (Forum Masyarakat Boyolali, Forum Warga Agam, dan lain sebagainya). 2. Forum Wilayah dengan garapan khusus (Forum P2N, Forum Peduli Pengaduan Masyarakat-Kota Solok, Forum Kubung 13, Forum Peduli Sumatra Barat). 3. Forum khusus lintas wilayah (FPPM, FPPD, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 4. Forum dengan isu khusus (Forum Pelanggan PDAM Sleman, Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken, Forum Peduli Taman Nasional Teso Nilo, dll). 5. Jaringan lintas organisasi warga (SOMPIS Solo). Dalam perkembangannya, 1. Forum wilayah cenderung tidak sustainable, potensi konflik sangat besar dan dimanfa’atkan oleh kepentingan politik tertentu.

9


2. Forum wilayah dengan garapan khusus yang diorganisir dengan ketat cenderung menjadi ‘LSM’ yang jauh dari konsep transparansi, akuntabilitas dan good “CSO” governance. 3. Forum-forum kecil dengan garapan khusus sering bertahan, namun tidak bisa berjalan baik karena lebih banyak tergantung pada figur.


10

Bab V Nilai-nilai Yang Harus Dikembangkan Oleh FMM

Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh FMM, setidaknya; 1. Non-Partisan. Secara kelembagaan maupun perorangan tidak memihak, dan atau merupakan bagian/perpanjangan tangan partai politik tertentu. 2. Profesional. Ditunjukan dengan manajemen forum, program dan personal yang berdasarkan kompetensi, efisiensi dan efektifitas dan terbebas dari praktek-praktek KKN. 3. Independensi. Ditunjukan dengan sikap yang tidak tunduk pada suatu kepentingan tertentu. 4. Transparansi. Dilakukan dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan forum, program dan hasil audit keuangan (bila ada) kepada konstituen/anggota/masyarakat mitra dan publik baik diminta maupun tidak. 5. Kesetaraan dan keadilan Gender: • Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menempati posisi kunci dalam forum pengambilan keputusan dan pengelolaan program. • Tidak melakukan kekerasan/pelecehan terhadap perempuan dan laki-laki (fisik, psikologis dan seksual). • Perlakuan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam pembagian peran, fungsi, posisi, tugas, tanggungjawab dan kesempatan. 6. Anti diskriminasi. Memberikan perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan status, kedudukan, suku, agama, ras dan jenis kelamin. 7. Kerelawanan. Dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih atau kedudukan/ kekuasaan sebagai tujuan, kecuali dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. 8. Egaliter. Pandangan bahwa dalam bekerjasama, semua pihak memiliki kedudukan yang sama. 9. Demokrasi. Dalam proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan peran serta/partisipasi seluruh komponen organisasi melalui mekanisme yang dibuat dan disepakati bersama.

11


Sedangkan nilai nilai yang dikembangkan dalam bekerjasama dengan pihak lain adalah; 1. Didasari dengan sikap saling memahami dan menghargai keberagaman visi, misi dan nilai-nilai. 2. Menghormati budaya, tradisi lokal, kemandirian masyarakat dan mempromosikan masyarakat sebagai subjek yang setara.


12

Bab VI Kualifikasi FMM Yang Efektif

Untuk mengembangkan forum yang efektif, maka setidaknya beberapa hal berikut mesti mendapatkan perhatian, yaitu antara lain; 1. Forum tersebut harus memiliki batasan yang jelas, siapa dan dimana advokasi pelayanan yang harus diberikan. Komitmen dari pembuat dan pengambil inisiatif berdirinya forum mengenai batasan ruang lingkup perencanaan dan sasaran yang hendak dicapai. Tanpa adanya batasan yang jelas, maka banyak manfaat yang seharusnya mencapai sasaran justru dinikmati oleh yang lain. 2. Adanya penetapan pilihan secara kolektif. Ini berarti bahwa setiap orang berhak ikut terlibat menentukan arah dan kegiatan forum. Komitmen bersama yang berbentuk aturan haruslah tidak kaku sesuai dengan nilai kolektif. 3. Monitoring dan evaluasi yang jelas. Dalam hal ini penerapan manajemen terbuka, dimana setiap orang yang berkepentingan dalam forum yang ada bisa memonitor sendiri perkembangan forum-nya. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang jelas maka penyalahgunaan mandat “atas nama forum” berpeluang terjadi. 4. Sanksi yang mengikat. Keberadaan sanksi akan sangat mendukung pencapaian komitmen bersama. Sanksi bisa saja berbentuk ganjaran dan hukuman. Keberhasilan forum menerapkan sanksi secara memadai bisa meningkatkan partisipasi anggotanya. 5. Mekanisme penyaluran konflik. Konflik berpeluang terjadi antara anggota dengan anggota, antara anggota dengan pengelola maupun sesama pengelola. Tanpa ada penyaluran konflik, maka konflik tidak lagi menjadi dinamika di dalam forum tersebut, tapi akan berpotensi untuk meruntuhkan forum yang telah terbentuk. Dialog dan pertemuan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik 6. Pengakuan terhadap hak-hak untuk mengelola dan mengatur. Hak-hak anggota untuk memikirkan perkembangan forum mereka tidak perlu ditentang oleh petinggi/kordinator forum. Bagaimanapun juga pemangkasan terhadap hak-hak tersebut juga akan mengurangi partisipasi anggota dalam mengembangkan forum yang terbentuk. 7. Cadangan kekayaan yang menjamin keberlangsungan lembaga. Cadangan kekayaan bukan hanya berbentuk materi, tapi disini lebih pada jaringan yang kokoh diantara pengguna dan pengelola. Ikatan yang mendorong bergabungnya masyarakat untuk mendukung forum merupakan cadangan

13


kekayaan forum bersangkutan. Ini lebih menyangkut pada nilai-nilai yang didukung bersama oleh masyarakat dan organisasi yang terlibat dalam forum bersangkutan.


14

Bab VII Langkah Pengorganisasian dan Penguatan FMM EMAS A. Persiapan dan sosialisasi Tim pendamping Program EMAS bersama dengan Dinas Kesehatan Propinsi melakukan pertemuan dengan POKJA dan Dinas Kesehatan kabupaten untuk mendiskusikan rencana fasilitasi Pengorganisasian dan Penguatan Forum Masyarakat. Selain untuk membangun kesamaan pandang tentang pentingnya Forum Masyarakat dalam pelayanan KIBBLA, pertemuan ini diharapkan bisa mendiskusikan langkah pengorganisasian, pelaksanaan pengukuran indeks organisasi masyarakat terkait KIBBLA dan hubungannya dengan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

A. Identifikasi dan analisa staleholders/organisasi masyarakat Identifikasi dan analisa stakeholders merupakan proses menemu-kenali pihakpihak yang berkepentingan, berpengaruh dan/atau terkena dampak, pemahaman serta kepedulian para pihak tersebut terhadap proses kebijakan daerah terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. identifikasi dan analisis stakeholder diperlukan karena; 1. Keharusan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP) dalam pengelolaan kegiatan pelayanan public, pelibatan masyarakat, pembentukan kebijakan yang memberikan dampak kepada publik. 2. Keharusan untuk memberikan peluang, kesempatan dan akses yang sama kepada semua pihak yang berkepentingan (multi stakeholder) untuk mendapatkan informasi, bertanya dan terlibat secara aktif, berkontribusi dan memanfaatkan hasil serta melakukan pengawasan. 3. Jumlah serta keanekaragaman kepentingan dan pengaruh stakeholder cukup tinggi, maka tidaklah mudah untuk melakukan penetapan dan pelibatan stakeholder dalam sebuah program. 4. Menumbuhkan keperpihakan yang bermutu, nyata dan menjadi suatu gerakan bersama (collective action) yang mendukung pengelolaan program penurunan angka kematian ibu melahirkan dan neonatus.

15


Prinsipidentifikasi stakeholders adalah; (1) Keterlibatan yang representatif; memberi peluang kepada pihak-pihak di wilayah atau komunitas tertentu untuk berperan serta dalam proses pembentukan dan implementasi perda pendidikan, (2)Relevan; melakukan seleksi para pihak terlibat yang benar-benar tepat dengan pertimbangan pengalaman dan kompetensi, (3) Kesetaraan gender; keseimbangan proporsi jumlah dan peran antara laki-laki dan perempuan. Identifikasi dan analisis stakeholder dilakukan sebelum asesmen program EMAS dilakukan. Dilakukan pada tahap persiapan sosial dari proses pengelolaan kegiatan atau program. Durasi pelaksanaan dari kegiatan identifikasi dan analisis stakeholder ini tidak lebih dari dua minggu karena menggunakan metode rapid appraisal data sekunder dan diskusi dengan tokoh kunci. Identifikasi dan analisis stakeholders dilakukan oleh tim Program EMAS bersama dengan POKJA. Gambar 1. Kuadran Analisis Stakeholders

Kepentingan Tinggi

Kelompok stakeholder yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan

Kelompok stakeholder yang paling kritis (prioritas terlibat dalam FMM)

Kepentingan Rendah

Kelompok stakeholder yang paling rendah prioritasnya.

Kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini (penting dilibatkan FMM)

Pengaruh Rendah

Pengaruh Tinggi

Sumber: adaptasi Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001.

C. Pelaksanaan Civicus Index (Indeks Masyarakat Sipil/IMS). POKJA dengan asistensi dari Program EMAS melakukan IMS terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah teridentifikasi. IMS merupakan sebuah alat analisis untuk menilai/mengukur “kesehatan” civil society/masyarakat sipil (MS) yang dikembangkan oleh CIVICUS - sebuah organisasi nirlaba tingkat internasional berbasis keanggotaan, terdiri dari kumpulan OMS dan individu yg menekuni perkembangan MS di berbagai negara sekaligus melakukan advokasi untuk penguatan MS. OMS yang “sehat” diyakini akan memiliki peran dan kontribusi yg cukup signifikan untuk mendorong perubahan sosial, demokrasi, keadilan, kesetaraan dan pengembangan masyarakat (development). Oleh karena itu, Indeks ini dikembangkan bukan sebagai sebuah riset/kegiatan yg menghasilkan pengetahuan semata, namun selayaknya menjadi riset/kegiatan berorientasi aksi yang punya dampak politis - menguatkan MS sehingga mampu memenuhi perannya dalam governance & development. Indeks bukanlah hasil akhir, namun lebih berfungsi sebagai sebuah wahana komunikasi antar MS dan stakeholder penting yg berpengaruh terhadapnya, dalam rangka membangun visi bersama tentang masyarakat sipil yang “sehat”, melakukan refleksi terhadap kondisi/status MS saat ini, sekaligus merancang strategi aksi bersama agar visi dapat dicapai. Pedoman Teknis Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat Madani

16

Tujuan utama dari pemanfaatan Indeks adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi/situasi Masyarakat Sipil (MS) disebuah negara/wilayah tertentu, dengan cara: memberikan alat yang tepat bagi MS dan stakeholder kuncinya untuk membangun visi bersama ttg MS, menganalisis kelemahan dan kekuatan MS saat ini, serta mengembangkan strategi untuk mendorong perubahan yang positif. 2. Memberdayakan MS dan stakeholder kuncinya melalui wahana dialog partisipatif, dan pembentukan jaringan diantara mereka. 3. Memperkuat kapasitas MS sehingga mampu memenuhi peran-peran positifnya dalam governance dan development. Gambar 2. Hasil Pengukuran IMS

ALAT ANALISIS Indikator: 73 Subdimensi: 25 Dimensi: 4

STRUKTUR • • • • • •

Luasnya partisipasi warga negara Kedalaman partisipasi warga negara Keragaman MS Tingkat Organisasi Relasi antar MS Sumberdaya

LINGKUNGAN • • • • • • •

Konteks politik Kebebasan dan hak-hak dasar Konteks sosial-ekonomi Konteks sosial-kultural Hukum Relasi MS dengan negara Relasi MS dengan pasar

NILAI • • • • • • •

Demokrasi Transparansi Toleransi Non-kekerasan Kesetaraan gender Pemberantasan kemiskinan Keberlanjutan lingkungan hidup

DAMPAK • • • • •

Pengaruh terhadap kebijakan publik Akuntabilitas sektor negara dan pasar Respon terhadap kepentingan sosial Pemerdayaan warga negara Pemenuhan kebutuhan sosial

Sumber: Laporan IMS YAPPIKA 2011

D. Lokakarya Hasil Analisa Stakeholders IMS dan Inisiasi Pembentukan Forum Masyarakat Madani Lokakarya hasil IMS akan melibatkan organisasi yang bersangkutan dan stakeholders lain yang relevan. Lokakarya iini setidaknya bertujuan agar; 1. Peserta akan memahami tentang struktur, lingkungan, nilai dan dampak keberadaan organisasi di daerahnya. 2. Peserta akan memahami tentang philosofi dan urgensi pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir sesuai dengan potensi masing-masing OMS. 3. OMS mempunyai komitmen untuk terlibat dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir sesuai dengan potensi masing-masing 4. Keterlibatan dan dukungan OMS terencana dengan baik. 5. Gambaran dan garis besar perencanaan optimalisasi keterlibatan dan dukungan OMS untuk penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir sesuai dengan potensi masing-masing. Hasil pengukuran akan mengarahkan OMS untuk bersinergi agar bisa berkontribusi optimal bagi upaya-upaya penurunan angka kematian ibu

17


melahirkan dan bayi baru lahir. OMS juga akan bisa menentukan kegiatan untuk pengembangan jejaring, pembangunan kesadaran, pengembangan kapasitas dan advokasi. Pelaksanaan pengukuran IMS, akan disediakan panduan tersendiri.

E. Deklarasi/Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Madani/ Kesepakatan OMS dan Penyusunan Rencana Kerja FMM Deklarasi tidak hanya formalitas, namun deklarasi lebih ditekankan pada pernyataan sikap dan komitmen individu atau OMS yang berkepentingan terhadap upaya penurunan AKI dan AKN untuk bersama “bahu membahu” memperkuat sistem rujukan dan memberikan dukungan pada perbaikan pelayanan. Komitmen OMS dan individu ini juga bisa berbentuk notulensi rapat/ pertemuan yang menunjukan adanya kesamaan pandang untuk berkontribusi pada upaya upaya penurunan AKI dan AKN. Gambar Struktur Forum dan Jejaringnya Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan OMS1

dst...

OMS2 Forum yang cair (sekretariat)

Kegiatan-kegiatan

OMS5

Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan

OMS3

OMS4

Kegiatan-kegiatan

Sumber: EMAS 2013

F. Melakukan Advokasi untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan KIA melalui Maklumat Pelayanan Advokasi, seperti halnya media atau cara lainnya yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, lebih merupakan suatu usaha sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Dengan kata lain, advokasi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik, dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Muara dari usaha yang dilakukan dalam kerangka menegakkan keadilan sosial. Tujuan dan sasaran utama dari kegiatan advokasi oleh FMM dalam program EMAS adalah terjadinya perubahan kebijakan publik agar memihak pada percepatan pencapaian MDGs, khususnya tujuan 4 dan 5 (penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir). Dengan kata lain, advokasi sebenanrya hanyalah salah satu perangkat sekaligus proses-proses yang bermutu yang dapat dilakukan oleh FMM untuk mengawasi dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Jadi tujuan dasar dari advokasi hanyalah bertujuan merubah, Pedoman Teknis Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat Madani

18

menyempurnakan, atau bahkan membela suatu kebijakan publik yang mendukung upaya penurunan AKI dan AKN. Advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap maju dan semakin membaik dalam berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Kaidah azas sebagai titik tolak advokasi terbagi atas tujuh macam, yakni: (1) Mulai dengan berbaik sangka, (2) Gagaskan “kemenangan-kemenangan” kecil, (3) Kerjakan apa yang telah direncanakan, (4) Tetap pada inti soal dan jadikan isu anda tetap relevan, (5) Bersedialah bermufakat, (6) Jangan mau ditakut-takuti dan menakut-nakuti, serta (7) Bersikap kreatif dan tetaplah kreatif. Advokasi ada dua jenis, yakni Pro-aktif dan Re-aktif. 1. Advokasi secara pro-aktif adalah melakukan lobby, hearing dan kampanye. Lobby berkaitan dengan cara mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau menerima sudut pandang kita, dengan cara; membangun hubungan dan menjadi sumber informasi, memprioritaskan isu dan tidak meminta terlalu banyak, menawarkan solusi yang diperoleh dari hasil penelitian, melakukan kontak personal maupun kelembagaan, membawa alat lobby (info sheet, booklet, position paper) serta rumusan penyelesaian masalah yg matang dan jelas. Sedangkan hearing adalah mensosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat dengan cara, diskusi, debat terbuka, seminar. Sementara kampanye berkaitan dengan upaya mensosialisasikan wacana/ide/pandangan secara terorganisir untuk membentuk pendapat publik melalui media massa, dialog interaktif, pers realease, konprensi pers, artikel dan feature yang bisa memberi pemahaman tentang duduknya persoalan menurut perspektif kita. 2. Secara re-aktif, advokasi meliputi demonstrasi, legal standing, class action, boikot dan revolusi. Demontrasi merupakan kemampuan mengendalikan massa agar tidak anarkis, menyiapkan pengacara untuk membela secara hukum mempertimbangkan kerugian sosial dibanding manfaat. Legal standing berkaitan dengan tuntutan hukum dipengadilan mewakili kepentingan publik dan atau lingkungan tanpa harus didasarkan kepentingan hukum dan penderita atau kuasa hukum. Class action merupakan tuntutan hukum dipengadilan mewakili masyarakat banyak yg dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan dan fakta hukum. Boikot, adalah bentuk pembangkangan/penolakan untuk melaksanakan kebijakan tanpa kekerasan atau pembalasan/hukuman terhadap kebijakan/sikap. Diawali oleh sebuah deklarasi dan dikuti oleh serangkaian kampanye. Sementara revolusi adalah mengubah sistem politik yang ada dengan cepat dan radikal secara kolektif baik dengan cara damai maupun dengan kekerasan. Jika sistem politik yang ada dianggap memang sama sekali tidak bisa mengakomodir tuntutan perubahan. Dalam program EMAS, FMM melakukan advokasi secara pro-aktif dan cerdas. FMM menjadikan standar pelayanan yang dimaklumatkan oleh fasilitas sebagai basis advokasi. Gambar berikut memperlihatkan mekanisme advokasi oleh FMM dalam program EMAS.

19


Gambar 4. Mekanisme Advokasi oleh FMM

POKJA

Indirect feedback on mergency maternal and newborn

• Focus group discussion with users • Exit interviews • Survey on satisfaction (CRC/ CSC/ others)

• Recommendation • Community score cards • Legal standing

FACILITIES

Bupati

DPRD

C O M

M

U N

I T

Y

CIVIC FORUM

POLICIES

Sumber: EMAS 2013

G. Pengorganisasian untuk sosialisasi Pelayanan KIA (MP, Jaminan Pembiayaan, mobilisasi sumberdaya lokal) melalui media sosial (leaflet, khutbah, poster, suratkabar, radio dan lain-lain) FMM dapat mengorganisir jaringannya sampat tingkat desa untuk memperluas informasi tentang standar pelayanan, pembiayaan serta mobilisasi sumberdaya lokal. OMS anggota FMM seperti Muhammadiyah, Aisyiyah, NU, PKK, KNPI dan lain-lain memiliki jaringan hingga tingkat desa. Melalui jaringannya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui tokoh lokal dan kader desa. 1. Peran Tokoh Masyarakat • Pemberdaya masyarakat. Berperan memotivasi masyarakat untuk mau dan mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan melakukan “promosi dan kampanye” dalam kehidupan sehari-hari. • Penggali sumber daya. Diharapkan toma mampu menggali semua potensi yang ada di masyarakat baik materiil maupun non materiil yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan desa siaga aktif. 2. Peran Kader • Melakukan pencatatan, memantau dan evaluasi kegiatan Poskesdes bersama Bidan • Mengembangkan dan mengelola UKBM (PHBS, Kesling, KIBB-Balita, Kadarzi, Dana Sehat, TOGA, dll) • Mengidentifikasi dan melaporkan kejadian masyarakat yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat (surveilance ber-basis masyarakat). • Pemecahan masalah bersama masyarakat


20

H. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KIA melalui CRC/Score Card Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh FMM berdasarkan fakta. Salah satu alat untuk melakukan monitoring oleh FMM adalah Kartu Laporan Warga/CRC/ KLW. KLW dapat digunakan sebagai salah satu alat penting dalam monitoring akuntabilitas dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu KLW akan sangat berarti apabila dilaksanakan secara berkala oleh organisasi pemerintah (daerah) untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang mereka selenggarakan. KLW juga bisa dijadikan baseline untuk mengukur kemajuan atau kemunduran akuntabilitas pelayanan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan. Dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan (benchmarking) kualitas pelayanan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara umum, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan KLW adalah meliputi antara lain; 1. Membantu instansi penyedia pelayanan publik untuk melakukan dialog terbuka secara pro-aktif. 2. Memperkuat organisasi masyarakat agar bisa memainkan peran sebagai pendukung untuk memantau lembaga layanan publik. 3. Mendorong lembaga pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan pelayanan dan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perbaikan layanan. 4. Membangun dan memperdalam modal sosial.

I. Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi perkembangan forum dapat dilakukan secara mandiri oleh forum bersama jaringannya. Indikator yang dapat digunakan antara lain; kemampuan membiayai sendiri kegiatannya, kemampuan bekerjasama dengan pihak lain, kemampuan melakukan pengawasan terhadap pelayanan, kemampuan untuk memobilisasi masyarakat dan sumberdayanya serta kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Evaluasi forum juga bisa dilakukan melalui peer-assessment, dimana semua forum melakukan pertemuan dan saling menyampaikan pengalaman.

21


Pedoman Teknis Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat Madani

Recommend Documents