PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Definisi Benturan Kepentingan

Situasi dimana Direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun pihak lainnya di atas kepentingan BPJS Ketenagakerjaan yang berpotensi atau menimbulkan kerugian.

Pedoman

Benturan Kepentingan

Pengungkapan Benturan Kepentingan

Kebijakan Umum BPJS TK

Direksi

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penunjukkan PPS

Karyawan

Kepemilikan Badan Usaha

Daftar dan Dokumen

Kebijakan Umum Benturan Kepentingan KEBIJAKAN UMUM BPJS Ketenagakerjaan

Komitmen untuk menghindari

Insan Menyusun Kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan Badan Usaha Potensi/Benturan Kepentingan

Pernyataan Tidak Memiliki Benturan kepentingan

Dilarang Mengundang Dilarang Memberi Persetujuan Dilarang Melakukan Pembahasan

Pakta Integritas Tindakan Transaksional

Termasuk untuk Konsultan Ketika diminta Memberi Pendapat ke BPJS Ketenagakerjaan

Kepemilikan Badan Usaha A. Kepemilikan Badan Usaha Sendiri Nama : ............. Jabatan : Direktur …………. Prosentase Kepemilikan : ............. NO

NAMA BADAN USAHA

JUMLAH MODAL YANG DIMILIKI (RP)

PROSENTASE KEPEMILIKAN MODAL

TANGGAL PENYERAHAN MODAL

B. Saham yang Dimiliki oleh Keluarga NO

NAMA PEMEGANG SAHAM

HUBUNGAN DENGAN PEJABAT YBS

NAMA SAHAM/PERUSAHAAN

PROSENTASE DIBANDING JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR

Pakta Integritas Tindakan Traksaksional Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik, Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun ........., Direksi telah mengambil tindakan transaksional yaitu ................................. yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. 2. Tindakan transaksional tersebut telah disetujui oleh Direksi sesuai Risalah Rapat Direksi Nomor : ........... tanggal ........ tentang ............... 3. Direksi tidak memiliki potensi benturan kepentingan atas pengambilan keputusan terhadap tindakan transaksional.

Demikian Pakta Integritas Tindakan Transaksional Direksi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran formal dan materialnya. Tanda tangan,

Direksi

1) Larangan bagi anggota Direksi Kaitannya dengan Benturan Kepentingan

LARANGAN Memiliki hubungan keluarga s/d derajat ke 3, antar anggota Direksi , anggota Direksi dg Dewas

Memiliki bisnis  yg memiliki kaitan dg Program Jaminan Sosial

Merangkap Jabatan sbg: - Anggota Parpol - Pengurus org masy/sosial/LSM  terkait dg Prog Jaminan Sosial - Pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan - Pejabat di Badan Usaha dan Badan Hukum lainnya

2) Larangan bagi anggota Direksi Kaitannya dengan Benturan Kepentingan

LARANGAN Membuat Keputusan  mengandung unsur Benturan Kepentingan

Mendirikan/memiliki Badan Usaha yg terkait dg Program Jaminan Sosial

Menyalahgunakan dan /atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial

Mekanisme bagi anggota Direksi Kaitannya dengan Benturan Kepentingan

1.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BPJS Ketenagakerjaan apabila : a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan BPJSKetenagakerjaan.

2.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang berhak mewakili BPJS Ketenagakerjaan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

1) Larangan Bagi Karyawan

Memiliki bisnis  yg memiliki kaitan dg Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan martabat karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan Merangkap jabatan sebagai anggota parpol, pengurus org masy/org sosial/LSM yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya; Membuat keputusan yang mengandung unsur Benturan Kepentingan

2) Larangan Bagi Karyawan Mendirikan/memiliki badan usaha  yg memiliki kaitan dg Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Menjadi anggota Parpol dan/atau Caleg

Pejabat Struktural yang menjalankan fungsi SDM, Keuangan, Humas, Kepatuhan dan Hukum, Pengawas Internal, Sekretaris Badan serta Kakanwil, Kakacab  tidak dapat menjadi Pengurus Serikat Pekerja;

Sanksi administratif  sesuai PKB

Penunjukkan Pejabat Pengganti Sementara Direksi

Kanwil

Kacab

Dilarang dirangkap

Dilarang dirangkap

Dilarang dirangkap

Direktur Utama dg Direktur Investasi

Kakanwil dengan Kepala Keu Wilayah

Kakacab dg Kabid Keuangan

Direktur Utama dg Direktur Keuangan

Direktur Keuangan dg Direktur Investasi

Direktur Keuangan dg Direktur Umum SDM

Kepala Keu Wilayah dengan Kepala Umum SDM Wilayah

Kabid Keuangan dg Kabid Pelayanan

Kabid Keuangan dg Kabid Umum SDM

Pengungkapan Benturan Kepentingan Pengungkapan Benturan Kepentingan Surat Pernyataan/Risalah Rapat, yang berisi:  Informasi nama pihak yang memiliki benturan kepentingan  Masalah pokok  Dasar pertimbangan pengambilan keputusan

Karyawan

Direksi

Disampaikan kepada

Kepala Unit Kerja

Dewan Pengawas

Tembusan: KHK

Tembusan: Direktur Umum SDM