Lampiran II Pedoman Analisa Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan NOMOR: PER- /PB/2006 Tanggal 2006 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Analisa & Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPBN
PEDOMAN ANALISA
PEDOMAN ANALISA
A. Latar Belakang Analisa Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) perlu dianalisa agar LKPP yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disyaratkan dalam PP Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu : 1. Relevan apabila informasi yang terdapat dalam LKPP dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. 2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. 3. Dapat dibandingkan apabila informasi yang termuat dalam LKPP dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. 4. Dapat dipahami yaitu apabila informasi yang disajikan dalam LKPP dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
B. Ruang Lingkup Analisa Analisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data atau laporan keuangan dengan melihat hubungan unsur elemen data dalam satu laporan dan antar laporan tanpa membuat analisa rasio seperti yang lazim dilakukan.
1. Transaksi kiriman uang : a. KPPN menganalisa kesesuaian antara penerimaan pemindahbukuan intern KPPN dan pengeluaran pemindahbukuan intern KPPN. b. Kanwil menganalisa kiriman uang antar KPPN di wilayahnya. Khusus Kanwil yang tidak terdapat KBI, analisa kiriman uang antar KPPN dilakukan oleh Kanwil yang terdapat KBI, sehingga KPPN yang terkait mengirimkan data kiriman uang antar KPPN ke Kanwil KBInya berada; c.
DIA menganalisa kiriman uang rekening 502 ke rekening 500, 500 ke rekening 501 dan sebaliknya.
2. PFK 10% gaji harus sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan suami/istri, anak, dikali 10% (tidak termasuk gaji ketigabelas,uang duka wafat, gaji terusan); 3. PFK lainnya antara lain potongan Taspen, Askes, Taperum tergantung pada aturan yang berlaku;
C. Prosedur Analisa 1.
Analisa Laporan Tingkat KPPN a.
Analisa LAK 1. Total Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas per MA Tahun berjalan harus sama dengan Saldo Akhir Kas Laporan Arus Kas (LAK) dan Saldo Akhir Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun sebelumnya.
1
2. Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA Tahun berjalan harus sama dengan Saldo Akhir pada Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun berjalan. 3. Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA harus sama dengan jumlah seluruh Saldo Rekening Koran/Bank. 4. Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA harus sama dengan jumlah Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN. 5. Pada Laporan Arus Kas per MA Total Penerimaan Pemindahbukuan (akun 8143) harus sama dengan Total Pengeluaran Pemindahbukuan (akun 8243).
b.
Analisa LRA Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah menurut LRA face harus sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Laporan Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah menurut Laporan Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran :
I.
Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan Realisasi Penerimaan Perpajakan menurut LRA face harus sama dengan realisasi Penerimaan Perpajakan pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi realisasi Pengembalian
Penerimaan
Perpajakan
pada
LRA
Pengembalian
Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Realisasi Penerimaan PNBP menurut LRA face harus sama dengan realisasi Penerimaan PNBP pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi realisasi Pengembalian Penerimaan PNBP pada LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran.
II.
Penerimaan Hibah
Realisasi Penerimaan Hibah menurut LRA face harus sama dengan realisasi Penerimaan Hibah pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi
realisasi Pengembalian
Penerimaan Hibah pada LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran.
2
Belanja Negara Realisasi Belanja menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja menurut Laporan Belanja Kementerian Negara/lembaga Jenis Belanja dikurangi
realisasi
Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja :
I.
Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Pegawai pada LRA Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Pegawai pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Barang pada LRA Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Barang pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Modal pada LRA Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Modal pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja
Pembayaran Bunga Utang pada LRA Belanja
Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi
realisasi
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 5. Belanja Subsidi Realisasi Belanja Subsidi menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Subsidi pada LRA Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Subsidi pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 6. Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja
Hibah pada LRA Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut
Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Hibah pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 7. Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja
Bantuan Sosial pada LRA Belanja Kementerian
Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian
3
Belanja Bantuan Sosial pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja. 8. Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-lain menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Lain-lain pada LRA Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Lain-lain pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja.
II.
Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Akun 61 (Belanja Dana Perimbangan) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
harus sama dengan Realisasi Belanja BA 70
(Dana Perimbangan) pada LRA Belanja per Bagian Anggaran dan akun 62 pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja dengan Realisasi Belanja BA 71 pada LRA Belanja per Bagian Anggaran : 1. Dana Perimbangan Realisasi Belanja Dana Perimbangan menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Belanja Dana Perimbangan (Akun 61) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Dana
Perimbangan (Akun 61) pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja juga harus sama dengan Realisasi Belanja BA 70 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran. 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
(Akun 62) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
dikurangi realisasi Pengembalian Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
(Akun 62) pada LRA Pengembalian Belanja
Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja juga harus sama dengan Realisasi Belanja BA 71 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran.
Pembiayaan Untuk KPPN yang ada transaksi pembiayaan, maka jumlah Realisasi Pembiayaan menurut LRA face harus sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Bersih.
c.
Analisa Neraca Neraca SAU •
Total Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan Total Uang Muka dari KPPN dan Uang Muka dari BUN.
4
•
Total Jumlah Aset Tetap hasil Total Penambahan Tanah sebelum disesuaikan ditambah Total Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan ditambah Total Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan ditambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum disesuaikan harus sama dengan Total Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
•
Total Jumlah Aset Harus sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana.
Neraca KUN •
Total Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN harus sama dengan Saldo Akhir Kas pada LAK dan Saldo Akhir pada Laporan Kas Posisi (LKP).
•
Kas dalam Transito adalah Pengeluaran Kiriman Uang dikurang Penerimaan Kiriman Uang pada Laporan Arus Kas harus sama dengan Total Kas dalam Transito pada Neraca KUN.
•
Kas di Bendahara Pengeluaran hasil dari Total Pengeluaran Transito dikurang Penerimaan Transito ditambah UP yang belum disetor pada Laporan Arus Kas harus sama dengan Total Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN KPPN.
ILUSTRASI CARA MENGANALISA UANG PERSEDIAAN (KAS DI BENDAHARAWAN PENGELUARAN) a.
Pengeluaran UP Rupiah Murni TA berjalan (825111)
XXXX
Dikurangi : Penerimaan Pengembalian UP rupiah murni TA berjalan (815111)
XXXX XXXX
b.
Pengeluaran UP Dana Pinjaman/Hibah LN (825112)
XXXX
Dikurangi : Penerimaan Pengembalian UP Pinjaman/ Hibah LN (815112)
XXXX – XXXX+
Kas Di Bendahara Pengeluaran TA Berjalan
* Kas di Bendaharawan Pengeluaran per 1 Januari TA berjalan
XXXX
XXXX
Dikurangi: Penerimaan Pengembalian UP TA yang lalu (815114) XXXX UP TA yang lalu belum di setor
XXXX +
Kas di Bendaharawan Pengeluaran TA yang lalu + berjalan
XXXX
Pengeluaran UP penggunaan PNBP (Swadana) ( 825113)
XXXX
Dikurangi : Penerimaan Pengembalian UP penggunaan PNBP (Swadana) TA berjalan (815113)
XXXX -
UP PNBP TA berjalan
XXXX +
Kas di Bendaharawan Pengeluaran TA berjalan
XXXX
(Harus sama dengan Kas Di Bendaharawan Pengeluaran Pada Neraca KUN dan SAU) Ket : *) Cetak Neraca KUN Tanggal 01 Januari Tahun Berjalan
5
•
Jumlah Utang PFK hasil dari Total Penerimaan PFK dikurang pengeluaran PFK pada Laporan Arus Kas harus sama dengan Utang PFK pada Neraca KUN.
•
Jumlah SAL harus sama dengan Jumlah Saldo Awal Kas ditambah UP TAYL (kalau ada) pada Laporan Arus Kas .
•
SILPA/SIKPA yang merupakan hasil jumlah Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA pada Neraca KUN
•
Jumlah Aset harus sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana.
d. Analisa antar Laporan
LAK dengan Neraca KUN •
Total Saldo Akhir Kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN.
•
Selisih antara Pengeluaran Kiriman Uang dengan Penerimaan Kiriman Uang pada LAK harus sama dengan Kas dalam Transito pada Neraca KUN.
•
Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN. Jika terdapat perbedaan berarti terdapat UP yang belum disetor.
•
Selisih antara Pengeluaran Reimbursment PP dengan Penerimaan Reimbursment PP pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada Neraca KUN.
•
Selisih
antara
Pengeluaran
Reimbursment
REKSUS
dengan
Penerimaan
Reimbursment REKSUS pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening Khusus pada Neraca KUN. •
Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus sama dengan Utang PFK pada Neraca KUN .
•
Jumlah Saldo Awal Kas LAK dengan UP TAYL harus sama dengan jumlah SAL pada Neraca KUN.
•
Jumlah antara Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi dengan Arus Kas Bersih Aktifitas Investasi Non Keuangan dan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada LAK harus sama dengan jumlah SIKPA/SILPA pada Neraca KUN.
LRA dengan LAK •
Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA face harus sama dengan jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri Netto ditambah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Netto pada LAK.
6
•
Jumlah PNBP pada LRA face harus sama dengan jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam Netto, Penerimaan dari Laba BUMN Netto dan Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktivitas Operasi dan Investasi Aset Non Keuangan) Netto pada LAK.
•
Jumlah Penerimaan Hibah pada LRA face
harus sama dengan jumlah
Penerimaan Hibah Netto dengan Pendapatan Hibah DN Netto dan Pendapatan Hibah LN Netto pada LAK. •
Jumlah Belanja Pegawai pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Netto dengan Belanja Honor, Lembur/Vakasi Netto dan Belanja Konstribusi Sosial Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Barang pada LRA face
harus sama dengan jumlah Belanja
Barang Netto ditambah dengan Belanja Jasa Netto, Belanja Pemeliharaan Netto dan Belanja Perjalanan Netto pada LAK. •
Jumlah Belanja Modal pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah Netto ditambah dengan Belanja Peralatan Mesin Netto, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Netto, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Netto dan Belanja Modal Fisik Lainnya Netto pada LAK .
•
Jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang Netto ditambah dengan Belanja Pemb. Bunga Utang DN Jk. Pendek pada LAK.
•
Jumlah Belanja Subsidi pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Subsidi Netto ditambah dengan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan pada LAK.
•
Jumlah Belanja Hibah pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Hibah Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada
LRA face harus sama dengan jumlah
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Netto ditambah dengan Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Netto dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Netto pada LAK. •
Jumlah Belanja Lain-lain pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Lainlain Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Daerah pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Dana Bagi Hasil netto, Belanja Dana Alokasi Umum netto, Belanja Dana Alokasi Khusus netto, dan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian netto pada LAK.
•
Jumlah Pembiayaan Bersih pada LRA harus sama dengan
jumlah Arus Kas
Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada Laporan Arus Kas (LAK).
Neraca SAU dengan Neraca KUN •
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KU
7
2.
Analisa Laporan Tingkat Kanwil a.
Analisa laporan LAK 1. Total Saldo Awal Kas Tahun berjalan harus sama dengan Saldo Akhir Kas dan Saldo Akhir Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun sebelumnya. 2. Total Saldo Akhir Kas Tahun berjalan harus sama dengan Saldo Akhir pada Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun berjalan. 3. Total Saldo Akhir Kas harus sama dengan jumlah seluruh Saldo Rekening Koran/Bank. 4. Total Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN (akun 8141) harus sama dengan Total pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN (akun 8241). 5. Total Penerimaan Pemindahbukuan
(akun 8143) harus sama dengan Total
Pengeluaran Pemindahbukuan (akun 8243).
b.
Analisa LRA
Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah menurut Laporan Pendapatan dan Hibah Kementerian Pengembalian
Negara/lembaga Pendapatan
menurut
Negara
Mata
dan
Anggaran
Hibah
menurut
dikurangi LRA
Realisasi
Pengembalian
Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga menurut Mata Anggaran .
I.
Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan Realisasi Penerimaan Perpajakan menurut LRA face harus sama dengan realisasi Penerimaan Perpajakan pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi realisasi Pengembalian
Penerimaan
Perpajakan
pada
LRA
Pengembalian
Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga menurut Mata Anggaran.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Realisasi Penerimaan PNBP menurut LRA face harus sama dengan realisasi Penerimaan PNBP pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi realisasi Pengembalian Penerimaan PNBP pada LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga menurut Mata Anggaran.
II.
Penerimaan Hibah
8
Realisasi Penerimaan Hibah menurut LRA face harus sama dengan realisasi Penerimaan Hibah pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga menurut Mata Anggaran dikurangi
realisasi Pengembalian
Penerimaan Hibah pada LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga menurut Mata Anggaran.
Belanja Negara
Realisasi Belanja menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja menurut Laporan Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja :
I.
Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Pegawai pada LRA Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Pegawai pada LRA Pengembalian
Belanja
Kementerian
Negara/Lembaga
menurut
Jenis
Belanja. 2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Barang pada LRA Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Barang pada LRA Pengembalian
Belanja
Kementerian
Negara/Lembaga
menurut
Jenis
Belanja. 3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Modal pada LRA Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Modal pada LRA Pengembalian
Belanja
Kementerian
Negara/Lembaga
menurut
Jenis
Belanja. 4. Pembayaran Bunga Utang Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja
Pembayaran Bunga Utang pada LRA Belanja
Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi
realisasi
Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja . 5. Subsidi Realisasi Belanja Subsidi menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Subsidi pada LRA Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Subsidi pada LRA
9
Pengembalian
Belanja
Kementerian
Negara/Lembaga
menurut
Jenis
Belanja. 6. Hibah Realisasi Belanja Hibah menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Hibah pada LRA Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Hibah pada LRA Pengembalian
Belanja
Kementerian
Negara/Lembaga
menurut
Jenis
Belanja. 7. Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja
Bantuan Sosial pada LRA Belanja Kementerian
Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Bantuan Sosial pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja. 8. Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-lain menurut LRA face harus sama dengan realisasi Belanja Lain-lain pada LRA Belanja Kementerian Negara/Lembaga menurut Jenis Belanja dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Lain-lain pada LRA Pengembalian
Belanja
Kementerian
Negara/Lembaga
menurut
Jenis
Belanja.
II.
Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Akun 61 (Belanja Dana Perimbangan) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
harus sama dengan Realisasi Belanja BA 70
(Dana Perimbangan) pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran dan Akun 62 pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja harus sama dengan Realisasi Belanja BA 71 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran :
1.
Dana Perimbangan Realisasi Belanja Dana Perimbangan menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Belanja Dana Perimbangan (Akun 61) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Dana
Perimbangan (Akun 61) pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja juga harus sama dengan Realisasi Belanja BA 70 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran.
2.
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
(Akun 62) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
dikurangi realisasi Pengembalian Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus
10
dan Penyeimbang
(Akun 62) pada LRA Pengembalian Belanja
Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja juga harus sama dengan Realisasi Belanja BA 71 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran.
Pembiayaan
Untuk Kanwil Ditjen PBN yang KPPN-nya mempunyai transaksi pembiayaan, maka jumlah Realisasi Pembiayaan menurut LRA face harus sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Bersih.
c. Analisa laporan Neraca
Neraca SAU •
Pada Neraca SAU Tingkat Wilayah Total Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan Total Uang Muka dari KPPN.
•
Pada Neraca SAU Tingkat Wilayah Total Jumlah Aset Tetap merupakan hasil penambahan Total Tanah sebelum disesuaikan ditambah Total Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan ditambah Total Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan ditambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum disesuaikan harus sama dengan Total Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
•
Pada Neraca SAU Tingkat Wilayah Total Jumlah Aset Harus sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana.
Neraca KUN •
Total Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN Tingkat Wilayah harus sama dengan penjumlahan Saldo Rekening KPPN di Laporan Kas Posisi (LKP) semua KPPN.
•
Total Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN Tingkat Wilayah harus sama dengan Saldo Akhir Kas pada LAK.
•
Kas dalam Transito hasil dari Total Pengeluaran Kiriman Uang dikurang Penerimaan Kiriman Uang pada Laporan Arus Kas harus sama dengan Total Kas dalam Transito pada Neraca KUN Tingkat Wilayah.
•
Kas di Bendahara Pengeluaran hasil dari Total Pengeluaran Transito dikurang Penerimaan Transito ditambah UP yang belum disetor pada Laporan Arus Kas harus sama dengan Total Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN Tingkat Wilayah.
ILUSTRASI CARA MENGANALISA UANG PERSEDIAAN (KAS DI BENDAHARAWAN PENGELUARAN)
11
c.
Pengeluaran UP Rupiah Murni TA berjalan (825111)
XXXX
Dikurangi : Penerimaan Pengembalian UP rupiah murni TA berjalan (815111)
XXXX XXXX
d.
Pengeluaran UP Dana Pinjaman/Hibah LN (825112)
XXXX
Dikurangi : Penerimaan Pengembalian UP Pinjaman/ Hibah LN (815112
XXXX – XXXX+
Kas Di Bendahara Pengeluaran TA Berjalan
* Kas di Bendaharawan Pengeluaran per 1 Januari TA berjalan
XXXX
XXXX
Dikurangi: Penerimaan Pengembalian UP TA yang lalu (815114) XXXX UP TA yang lalu belum di setor
XXXX +
Kas di Bendaharawan Pengeluaran TA yang lalu + berjalan
XXXX
b. Pengeluaran UP penggunaan PNBP (Swadana) ( 825113)
XXXX
Dikurangi : Penerimaan Pengembalian UP penggunaan PNBP (Swadana) TA berjalan (815113)
XXXX -
UP PNBP TA berjalan
XXXX +
Kas di Bendaharawan Pengeluaran TA berjalan
XXXX
(Harus sama dengan Kas Di Bendaharawan Pengeluaran Pada Neraca KUN dan SAU) Ket : *) Cetak Neraca KUN Tanggal 01 Januari Tahun Berjalan •
Utang PFK pada Neraca KUN Tingkat Wilayah harus sama dengan Total Penerimaan PFK dikurang pengeluaran PFK pada Laporan Arus Kas Tingkat Wilayah.
•
Jumlah SAL pada Neraca KUN Tingkat Wilayah harus sama dengan Jumlah Saldo Awal Kas ditambah UP TAYL (kalau ada) dengan jumlah SAL pada Laporan Arus Kas Tingkat Wilayah.
•
SILPA/SIKPA pada Neraca KUN harus sama dengan hasil penjumlahan Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan.
•
Pada Neraca KUN Tingkat Wilayah Jumlah Aset harus sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana.
d. Analisa antar Laporan
LAK dengan Neraca KUN
12
•
Total Saldo Akhir Kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN.
•
Selisih antara Pengeluaran Kiriman Uang dengan Penerimaan Kiriman Uang harus sama dengan Kas dalam Transito pada Neraca KUN.
•
Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito ditambah UP yang belum disetor pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN. Jika terdapat perbedaan berarti terdapat UP yang belum disetor.
•
Selisih antara Pengeluaran Reimbursment PP dengan Penerimaan Reimbursment PP pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada Neraca KUN.
•
Selisih
antara
Pengeluaran
Reimbursment
REKSUS
dengan
Penerimaan Reimbursment REKSUS pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening Khusus pada Neraca KUN. •
Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus sama dengan Utang PFK pada Neraca KUN.
•
Jumlah Saldo Awal Kas LAK dengan Saldo Awal UP TAYL (kalau ada) harus sama dengan jumlah SAL pada Neraca KUN.
•
Jumlah antara Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi dengan Arus Kas Bersih Aktifitas Investasi Non Keuangan dan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada LAK harus sama dengan jumlah SIKPA/SILPA pada Neraca KUN.
LRA dengan LAK •
Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA face harus sama dengan jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri Netto ditambah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Netto pada LAK.
•
Jumlah PNBP pada LRA face harus sama dengan jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam Netto ditambah Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktifitas Operasi Non Keu) Netto pada LAK.
•
Jumlah Penerimaan Hibah pada LRA face harus sama dengan jumlah Penerimaan Hibah Netto dengan Pendapatan Hibah DN Netto dan Pendapatan Hibah LN Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Pegawai pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Netto dengan Belanja Honor, Lembur Netto dan Belanja Konstribusi Sosial Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Barang pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Barang Netto ditambah dengan Belanja Jasa Netto, Belanja Pemeliharaan Netto dan Belanja Perjalanan Netto pada LAK.
13
•
Jumlah Belanja Modal pada LRA
face
harus sama dengan jumlah
Belanja Modal Tanah Netto ditambah dengan Belanja Peralatan Mesin Netto, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Netto, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Netto dan Belanja Modal Fisik Lainnya Netto pada LAK. •
Jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang Netto ditambah dengan Belanja Pemb. Bunga Utang DN Jk. Pendek pada LAK.
•
Jumlah Belanja Subsidi pada LRA
face harus sama dengan jumlah
Belanja Subsidi Netto ditambah dengan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan pada LAK. •
Jumlah Belanja Hibah pada LRA
face harus sama dengan jumlah
Belanja Hibah Netto pada LAK. •
Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Netto ditambah dengan Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Netto dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Lain-lain pada LRA face harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Daerah pada LRA
face harus sama dengan jumlah
Belanja Dana Bagi Hasil netto, Belanja Dana Alokasi Umum netto, Belanja Dana Alokasi Khusus netto, dan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian netto pada LAK. •
Jumlah Pembiayaan Bersih pada LRA harus sama dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada Laporan Arus Kas (LAK).
Neraca SAU dengan Neraca KUN •
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.
e. Analisa Rincian Aset dan Kewajiban/Ekuitas Dana •
Jumlah Rincian
Aset pada Neraca SAU tingkat Kanwil harus sama
dengan jumlah rincian Aset pada Neraca SAU dari semua KPPN di wilayahnya. •
Jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana pada Neraca SAU tingkat Kanwil harus sama dengan jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana pada Neraca SAU dari semua KPPN di wilayahnya.
3. Analisa Laporan Tingkat Pusat
a.
Analisa laporan LAK
14
1. Total Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas per MA Tahun berjalan harus sama dengan Saldo Akhir Kas Laporan Arus Kas (LAK) dan Saldo Akhir Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun sebelumnya. 2. Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA Tahun berjalan harus sama dengan Saldo Akhir pada Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun berjalan. 3. Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA harus sama dengan jumlah seluruh Saldo Rekening Koran/Bank. 4. Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA harus sama dengan jumlah Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN. 5. Pada Laporan Arus Kas per MA Total Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN (akun 8141) harus sama dengan Total pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN (akun 8241) 6. Pada Laporan Arus Kas per MA Total Penerimaan Pemindahbukuan (akun 8143) harus sama dengan Total Pengeluaran Pemindahbukuan (akun 8243);
b. Analisa LRA
Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah menurut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah :
I.
Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan Realisasi Penerimaan Perpajakan menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Penerimaan Perpajakan pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi
realisasi Pengembalian
Penerimaan Perpajakan pada LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Realisasi Penerimaan PNBP menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Penerimaan PNBP pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi realisasi Pengembalian Penerimaan PNBP pada LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah.
II. Penerimaan Hibah
15
Realisasi Penerimaan Hibah menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Penerimaan Hibah pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi
realisasi Pengembalian Penerimaan Hibah pada LRA
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah.
Belanja Negara
Realisasi Belanja menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat ditambah dengan Realisasi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi dikurangi
realisasi Pengembalian Belanja Pemerintah Pusat
dan realisasi Pengembalian Belanja Daerah :
I.
Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Belanja Pegawai pada LRA Belanja Pegawai menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Pegawai pada LRA Pengembalian Belanja Pegawai menurut Mata Anggaran Pengeluaran. 2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Belanja Barang pada LRA Belanja Barang menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Barang pada LRA Pengembalian Belanja barang menurut Mata Anggaran Pengeluaran. 3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Belanja Modal pada LRA Belanja Modal menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Modal pada LRA Pengembalian Belanja Modal menurut Mata Anggaran Pengeluaran. 4. Pembayaran Bunga Utang Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut Laporan Realisasi APBN harus sama dengan realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang pada LRA Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut Mata Anggaran Pengeluaran
dikurangi
realisasi Pengembalian Belanja Pembayaran
Bunga Utang pada LRA Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut Mata Anggaran Pengeluaran. 5. Subsidi
16
Realisasi Belanja Subsidi menurut Laporan Realisasi sama dengan realisasi Belanja Subsidi
APBN harus
pada LRA Belanja Subsidi
menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Subsidi pada LRA Pengembalian Belanja Subsidi menurut Mata Anggaran Pengeluaran. 6. Hibah Realisasi Belanja Hibah
menurut Laporan Realisasi
sama dengan realisasi Belanja
Hibah
APBN harus
pada LRA Belanja Hibah
menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Hibah
pada LRA Pengembalian Belanja Hibah menurut Mata
Anggaran Pengeluaran. 7. Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut Laporan Realisasi harus sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial
APBN
pada LRA Belanja
Bantuan Sosial menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Bantuan Sosial
pada LRA Pengembalian Belanja
Bantuan Sosial menurut Mata Anggaran Pengeluaran. 8. Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-lain menurut Laporan Realisasi sama dengan realisasi Belanja Lain-lain
APBN harus
pada LRA Belanja Lain-lain
menurut Mata Anggaran Pengeluaran dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Lain-lain
pada LRA Pengembalian Belanja Lain-lain menurut
Mata Anggaran.
II. Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Akun 61 (Belanja Dana Perimbangan) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja harus sama dengan Realisasi Belanja BA 70 (Dana Perimbangan) pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran dan Akun 62 pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja harus sama dengan Realisasi Belanja BA 71 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran : 1. Dana Perimbangan Realisasi Belanja Dana Perimbangan menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Belanja Dana Perimbangan (Akun 61) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
dikurangi realisasi Pengembalian Belanja Dana
Perimbangan (Akun 61) pada LRA Pengembalian Belanja Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja juga harus sama dengan Realisasi Belanja BA 70 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran. 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang menurut LRA face harus sama dengan Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
(Akun 62) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja
17
dikurangi realisasi Pengembalian Realisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
(Akun 62) pada LRA Pengembalian Belanja
Kementerian Negara/lembaga menurut Jenis Belanja juga harus sama dengan Realisasi Belanja BA 71 pada LRA Belanja menurut Bagian Anggaran.
Pembiayaan Jumlah Realisasi Pembiayaan menurut LRA face harus sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Bersih .
c.
Analisa Neraca • Total jumlah Kas dan Bank pada neraca harus sama dengan Saldo Akhir Kas dan Bank pada Laporan Arus Kas. •
Uang Muka dari rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender.
•
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan Total Pengeluaran Transito dikurang Penerimaan Transito ditambah UP yang belum disetor pada LAK.
•
Kas dalam Transito harus sama dengan Total Pengeluaran Kiriman Uang dikurang Penerimaan Kiriman Uang pada LAK.
•
Jumlah Investasi Jangka Panjang ditambah ditambah jumlah Aset Tetap ditambah jumlah Aset Lainnya dikurang dengan Kewajiban Jangka Panjang harus sama dengan Jumlah Ekuitas Dana Investasi.
•
Total Jumlah Aset Harus sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Neto.
•
Utang PFK harus sama dengan Total Penerimaan PFK dikurang pengeluaran PFK pada Laporan Arus Kas.
•
Jumlah SAL harus sama dengan Jumlah Saldo Awal Kas ditambah UP TAYL (kalau ada) dengan jumlah SAL pada Laporan Arus Kas.
•
SILPA/SIKPA harus sama dengan hasil penjumlahan Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan.
d. Analisa antar Laporan LAK dengan Neraca •
Total Saldo Akhir Kas BUN (kode : 999) pada LAK
harus sama dengan
jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia pada Neraca. •
Total Saldo Akhir Kas KPPN
(Non BUN) pada LAK
harus sama dengan
jumlah Rekening Kas di KPPN Neraca.
18
•
Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito ditambah UP yang belum disetor pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.
•
Selisih antara Pengeluaran Kiriman Uang dengan Penerimaan Kiriman Uang pada LAK harus sama dengan Kas dalam Transito pada Neraca KUN.
•
Selisih
antara
Pengeluaran
Reimbursment
PP
dengan
Penerimaan
Reimbursment PP pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada Neraca KUN. •
Selisih antara Pengeluaran Reimbursment REKSUS dengan Penerimaan Reimbursment REKSUS pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening Khusus pada Neraca KUN.
•
Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus sama dengan Utang PFK pada Neraca KUN.
•
Jumlah Saldo Awal Kas LAK dengan Saldo Awal UP TAYL (kalau ada) harus sama dengan jumlah SAL pada Neraca KUN.
•
Jumlah antara Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi dengan Arus Kas Bersih Aktifitas Investasi Non Keuangan dan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada LAK harus sama dengan jumlah SIKPA/SILPA pada Neraca KUN.
LRA dengan LAK •
Jumlah Penerimaan Perpajakan pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri Netto ditambah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Netto pada LAK.
•
Jumlah PNBP pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam Netto ditambah Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktifitas Operasi dan Non Keu) Netto pada LAK.
•
Jumlah Penerimaan Hibah pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Penerimaan Hibah Netto dengan Pendapatan Hibah DN Netto dan Pendapatan Hibah LN Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah
Belanja
Gaji
dan
Tunjangan
Netto
dengan
Belanja
Honor,
Lembur/Vakansi Netto dan Belanja Konstribusi Sosial Netto pada LAK. •
Jumlah Belanja Barang pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Barang Netto ditambah dengan Belanja Jasa Netto, Belanja Pemeliharaan Netto dan Belanja Perjalanan Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah Netto ditambah dengan Belanja Peralatan Mesin Netto, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Netto, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Netto dan Belanja Modal Fisik Lainnya Netto pada LAK.
19
•
Jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang Netto ditambah dengan Belanja Pemb. Bunga Utang DN Jk. Pendek pada LAK.
•
Jumlah Belanja Subsidi pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Subsidi Netto ditambah dengan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan pada LAK.
•
Jumlah Belanja Hibah pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Hibah Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Netto ditambah dengan Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Netto dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Lain-lain pada Laporan Realisasi APBN harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain Netto pada LAK.
•
Jumlah Belanja Daerah pada LRA harus sama dengan jumlah dari Belanja Dana Bagi Hasil netto, Belanja Dana Alokasi Umum netto, Belanja Dana Alokasi Khusus netto, dan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian netto pada LAK.
•
Jumlah Pembiayaan Bersih pada LRA harus sama dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada Laporan Arus Kas (LAK).
D. Format Analisa Laporan Untuk memudahkan dalam melakukan Analisa laporan seperti yang telah diuraikan di atas, maka disusun format analisa laporan. Format analisa laporan baik untuk Kuasa BUN KPPN maupun Kanwil adalah sebagai berikut : 1. Format Analisa Internal Laporan ( Lihat daftar 1 lampiran Pedoman Analisa) 2. Format Analisa Antar Laporan ( Lihat daftar 2 lampiran Pedoman Analisa)
DIREKTUR JENDERAL
MULIA P. NASUTION NIP. 060046519
20
