Pdt

UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)

SKRIPSI

RADEN UMAR FAARIS PERMADI 0706278525

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DEPOK JULI 2012

Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)

SKRIPSI Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana

RADEN UMAR FAARIS PERMADI 0706278525

FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL DEPOK JULI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Raden Umar Faaris Permadi

NPM

: 0706278525

Tanda Tangan

: ...............................

Tanggal

: 14 Juli 2012

ii Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

iii Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

KATA PENGANTAR

Mimpi adalah sebuah kata yang singkat namun memiliki makna yang besar dalam hidup manusia. Eleanor Roosevelt mengatakan, “The beautiful heart is on they who believe to their dreams”. Dalam perjalanan Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tidak dipungkiri bahwa terdapat masa-masa yang kurang baik. Namun demikian sebuah kata “mimpi” membuat perubahan besar terhadap perjalanan Penulis. Mimpi tersebut pula yang kemudian memicu semangat Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik termasuk pula dalam hal penulisan skripsi ini. Tidak Penulis pungkiri bahwa Penulis menemui banyak aral rintangan di dalam penulisan skripsi ini. Namun dorongan dari berbagai pihak membuat Penulis merasa terpacu untuk tidak berputus asa dan semangat dalam mengejar gelar Sarjana Hukum. Dengan demikian penulisan skripsi ini pun dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Allah Swt. sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang telah memberikan kasih sayang tiada batas kepada Penulis, yang selalu mengingatkan mana kala Penulis menyimpang walaupun terkadang Penulis kerap kali sangsi atas nikmat yang telah diberikan. 2. Para pembimbing Penulis, yaitu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H dan Dr. Mutiara Hikmah, S.H, M.H. atas semua waktu, nasihat, dan bimbingan yang berharga bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 3. Dosen-Dosen PK 6: Bu Fatmah, Bu Lita Arijati, Mba Tiurma P. Allagan, Bang Yu un Opposunggu, Mba Tita, Prof Hikmahanto Juwana, dan Bang Hadi Rahmat, mereka adalah dosen yang luar biasa karena tidak hanya sekedar mengajar, namun juga mendidik mahasiswa-mahasiswanya dengan hati. Terimakasih atas semua ilmu, motivasi, dan dorongan kepada Penulis untuk senantiasa belajar. 4. Ibunda tercinta Saleha Mulyani, sosok paling luar biasa dalam kehidupan Penulis yang selalu memberikan sokongan tiada hingga. Terima kasih atas

iv Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

semua kasih sayang, perhatian, dan doa yang tidak henti-hentinya mengalir untuk Penulis. Sungguh tiada dapat Penulis membalas segala jasanya. 5. Ayahanda, Raden Permadi Wiratanuningrat yang telah memberikan sokongan sehingga Penulis tumbuh dewasa dan dapat menempuh pendidikan yang terbaik. 6. Keponakan-keponakan Penulis, Dhiandra, Aisha, dan Aila yang selalu memberikan keceriaan bagi Penulis. Hilang semua penat Penulis ketika melihat tingkah laku polos dan lucu mereka. 7. Kakak-Kakak Penulis, Erwin Susanti dan RA. Amiera Permadi yang tiada hentinya memberikan dorongan moral dan perhatian kepada Penulis. Pula kepada Tante Penulis, Ika Malika yang memberikan banyak nasihat dan masukan dalam segi psikologis. 8. Terimakasih yang mendalam juga Penulis sampaikan kepada Binny Aryuniputri yang telah sabar memotivasi Penulis dan memberikan inspirasiinspirasi untuk bermimpi lebih tinggi. Membuat Penulis tidak hanya berani untuk bermimpi, tetapi juga berani untuk mewujudkannya. Terimakasih untuk segala perhatian dan kebersamaan yang indah ini. 9. Sahabat-sahabat Penulis dari SMA, Omar, Eca, Gilang, Aldy, Bobop, Lucky, Ari, Elvis, Herbert, Azfar, Agathon, Damar, Nizar, Andre, Niki, Putri, Vani, Ega, Riri, Tita, Angel atas semua kehangatan, kebersamaan, dan keceriaan yang mewarnai hari-hari Penulis terutama di akhir pekan. 10. Era, Agi, Intan, Jennifer, Andin atas kebersamaan dalam masa-masa perkuliahan Penulis di FHUI. 11. Teman-teman PK 6 angkatan 2007 dan 2008 yang telah berbagi ilmu kepada Penulis. Firly dan Ana yang telah memberikan banyak bantuan atas penulisan skripsi ini. Anggarara, Tami, Sea, Sisil, dan teman-teman lainnya yang telah membantu perkuliahan di PK 6. 12. Teman-teman Futsal Ceria dan segenap angkatan 2007 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu atas semua perkuliahan Penulis selama kurang lebih 5 tahun. 13. Recht Football Club (RFC) yang telah banyak memberikan banyak kenangan dan kesenangan bagi Penulis.

v Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

14. Para pihak dari pengadilan yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu penelitian Penulis: Bapak Togi Hakim Mahkamah Agung, Bapak Simarmata Panitera Perdata Umum Mahkamah Agung, Bapak Agus Syarifudin, Bapak Hendro, Bapak Syafruddin, Bapak Denny, Mas Denny dan Mas Amos, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Nce Panitera Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta pihak-pihak lainnya yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 15. Kepada setiap orang yang telah datang dalam kehidupan Penulis dan menjadikan hari-hari Penulis menjadi lebih bermakna dan berwarna. Terimakasih untuk semuanya.

Tiada gading yang tak retak. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Tentunya terselip banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Kendati demikian, besar harapan Penulis, semoga karya tulis ini sedikit banyak dapat memberikan warna dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Perdata Internasional. Segala kekurangan adalah milik Penulis, dan segala kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Depok, Juli 2012 Raden Umar Faaris Permadi

vi Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Raden Umar Faaris Permadi

NPM

: 0706278525

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas

: Hukum

Jenis karya

: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/PDT.SUS/2011)” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di

: Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2012 Yang menyatakan

( Raden Umar Faaris Permadi )

vii Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

ABSTRAK/ ABSTRACT

Nama : Raden Umar Faaris Permadi Program Studi : Ilmu Hukum Judul : “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/PDT.SUS/2011)” Title : “Annulment of International Arbitral Award in Indonesia (Case Study: Supreme Court Resolution No. 273 PK/Pdt/2007 and No. 56PK/PDT.SUS/2011)” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan pembatalan putusan arbitrase internasional disertai praktek yang dilakukan lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan teori-teori HPI. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam perdebatan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembaga peradilan di Indonesia pun pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh ialah kasus antara Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel dan kasus antara PT Pertamina(Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum. Kata kunci: Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, Hukum Perdata Internasional, UU Arbitrase.

This research aimed to describe and analyze the regulation about annulment of international arbitral award with the practice of Indonesian Court in accordance with International Private Law. Author use juridical-normative research method with literature studies. The research shows that the regulation about annulment of international arbitral award in Law of Arbitration has not been clear and sufficient. It can bee seen from the articles about the enforcement of international arbitral award and the ground for annulment of arbitral award. In accordance with that, Indonesian Court has been inconsistent to implement those regulations. For examples is case between PT Comarindo Tama Tour&Travel v. Yemen Airways and case between PT Pertamina (Persero) and PT Pertamina EP v. PT Lirik Petroleum. Key words: Annulment of International Arbitral Award, International Private Law, Law of Arbitration.

viii Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS…………………………… ii HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………….. iii KATA PENGANTAR……………………………………………………….. iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH……………. vii ABSTRAK……………………………………………………………………. viii DAFTAR ISI…………………………………………………………………. ix DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………. xi BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………………………. 1 1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul………………………………………. 1 1.2. Pokok – Pokok Permasalahan…………………………………………. 8 1.3. Tujuan Penelitian……………………………………………………… 9 1.4. Kerangka Konsepsional……………………………………………….. 9 1.5. Metode Penelitian……………………………………………………... 12 1.6. Sistematika Penulisan…………………………………………………. 14 BAB 2 PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL… 16 2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia…………………………… 16 2.1.1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase……………………………………………………. 17 2.1.2. Pendaftaran Putusan Arbitrase Sebagai Syarat Diajukannya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase............................ 22 2.1.3. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU Arbitrase …………………………………………………….. 23 2.1.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan UU Arbitrase……………………………………………………… 28 2.1.5. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Menurut UU Arbitrase……………………………………………………… 30 2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional…………………………………………………...32 2.2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perspektif Konvensi New York 1958 ……………………………………………….. 32 2.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi ICSID.................................................................. 36 2.2.3. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration……………………………………….. 40 BAB 3 ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL 3.1. Dasar Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional……………………………………………...................... 44 3.2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Pembatalan

ix Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

Putusan Arbitrase Internasional……………………………………… 3.2.1. Status Personal Badan Hukum………………………………… 3.2.2. Pilihan Forum…………………………………………………. 3.2.3. Pilihan Hukum………………………………………………… 3.2.4. Ketertiban Umum………………………………………………

48 49 50 52 53

BAB 4 ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL………………………………………………… 57 4.1. Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Antara Yemen Airways Melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel (Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 PK/Pdt/2007) 4.1.1. Kasus Posisi………………………………………………… 57 4.1.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional………….. 67 4.1.2.1.Status Personal Para Pihak…………………………. 67 4.1.2.2.Pilihan Forum……………………………………… 69 4.1.2.3.Pilihan Hukum………………………………………. 71 4.1.3. Analisis Putusan Hakim.................................................. 73 4.1.3.1.Pengertian Putusan Arbitrase Internasional………... 73 4.1.3.2.Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase……………… 74 4.1.3.3.Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase…………… 77 4.2. Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase ICC Antara PT Lirik Petroleum Melawan PT Pertamina Persero (Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pdt.Sus/2011) 4.2.1. Kasus Posisi ……………………………………………….. 80 4.2.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional………….. 86 4.2.2.1.Status Personal Para Pihak…………………………. 86 4.2.2.2.Pilihan Forum ……………………………………… 87 4.2.2.3.Pilihan Hukum ……………………………………… 89 4.2.3. Analisis Putusan Hakim……………………………………. 91 4.2.3.1.Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional……….............................................. 91 4.2.3.2.Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase……………… 95 4.2.3.3.Ketertiban Umum…………………………………… 97 4.2.3.4.Dasar Kewenangan Pengadilan Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase ICC………………. 101 4.2.3.5.Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase…………… 102 BAB 5 PENUTUP 4.1. Kesimpulan………………………………………………………….. 4.2. Saran......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

x Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

105 110

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul Arbitrase merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu arbitrare yang

memiliki

kebijaksanaan.1

arti

kekuasaan

Terdapat

banyak

untuk

menyelesaikan

pengertian

sesuatu

mengenai

menurut

arbitrase

dikemukakan oleh para ahli hukum. Namun demikian, berdasarkan

yang

definisi-

definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbitrator. R. Subekti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase sebagai: Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.2

Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase diartikan sebagai: Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa

(selanjutnya

disebut

dengan

“UU

Arbitrase”)

mengemukakan definisi Arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa

1

R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung: Bina Cipta, 1987) hal. 1.

2

Ibid.

3

Ibid.

Universitas Indonesia Pembatalan putusan..., Raden Umar Faaris Permadi, FH UI, 2012

2

perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.4 Peranan dan penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang kegiatan-kegiatan bisnis dan ekonomi yang bersifat nasional maupun internasional dewasa ini semakin berkembang pesat. Arbitrase sudah semakin populer di kalangan para pelaku bisnis sebagai institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa banyak kontrak dagang yang dibuat dengan mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.5 Beberapa faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase. Kelebihan-kelebihan tersebut menurut Huala Adolf antara lain6: 1. berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel; 2. dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih arbitrator yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian maupun pengetahuan pada suatu bidang tertentu; dan 3. faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama forum arbitrase diminati.

Pendapat lain mengenai kelebihan-kelebihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui pengadilan diungkapkan oleh Munir Fuady, antara lain7:

4

Indonesia(a), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30, LN No. 30 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 angka 1. 5

Erman Rajagukguk(a), Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 1. 6

Huala Adolf(a), Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, cet. II, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal 14.


3

1. para pihak diberikan kebebasan untuk memilih forum dan hukum yang akan diberlakukan; 2. para pihak dapat memilih arbitrator yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan; 3. terjaminnya kerahasiaan pihak yang bersengketa; dan 4. putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, pada kenyataannya metode penyelesaian arbitrase itu tidak selalu dapat dikatakan lebih menguntungkan. Terdapat pula proses arbitrase yang memakan waktu yang sangat lama misalnya: Kasus AMCO Asia Corp. v. Republik Indonesia.8 Kemudian, berkaitan dengan putusan arbitrase internasional, kadangkala putusan tersebut

tidak dapat dilaksanakan karena

alasan-alasan tertentu, seperti misalnya permasalahan ketertiban umum, putusan arbitrase asing tidak sah, dan sebagainya.9 Selain

kelebihan

tersebut,

arbitrase

dinilai

memiliki

kelemahan.

Kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain10: 1. tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa mereka kepada forum arbitrase. Harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penentuan kesepakatan tersebut sering terjadi konflik kepentingan mengenai permasalahan pilihan hukum dan pilhan forum yang berlaku atas perjanjian tersebut;

7

Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 94. 8

Erman Rajagukguk(b), Hukum Investasi dan Pembangunan, Modul Kuliah Hukum Investasi dan Pembangunan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 137. Sengketa AMCO Asia Corp. v. Republik Indonesia diselesaikan melalui forum arbitrase ICSID pada tahun 1990 dalam kurun waktu penyelesaian 9 (Sembilan) tahun. 9

Sudargo Gautama(a), Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 110. 10

Munir Fuady, op.cit.


4

2. dalam

hal

pengakuan

dan

pelaksanaan

putusan

arbitrase

internasional masih menjadi persoalan yang rumit. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; 3. penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu memakan biaya yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan biaya arbitrator yang ditunjuk dapat memakan biaya yang cukup banyak mengingat para pihak dapat memilih arbitrator yang menurut mereka ahli di bidangnya masing-masing; dan 4. arbitrase dapat pula berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi terutama dalam hal arbitrase dilakukan di luar negeri.

Arbitrase pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian pengadilan tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh forum arbitrase tersebut.11 UU Arbitrase mengatur mengenai peranan pengadilan dalam proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.12 Misalnya, sebagai tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional, dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional, serta dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 merupakan ratifikasi Indonesia terhadap Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award yang dikenal pula sebagai New York Convention 1958 (selanjutnya disebut sebagai Konvensi New York 1958). Pada tahun 1990, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan

11

Erman Rajagukguk(a), op.cit., hal. 9.

12

Indonesia(a), op.cit., Pasal 59 ayat (1).


5

Arbitrase Asing (Perma No. 1 Tahun 1990). Putusan arbitrase asing berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1990 ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.13 Di samping itu terdapat perbedaan penggunaan terminologi yang digunakan dalam UU Arbitrase. UU Arbitrase tidak mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti halnya yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990. Namun demikian UU Arbitrase mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional berdasarkan UU Arbitrase ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.14 Terminologi putusan arbitrase internasional yang digunakan dalam UU Arbitrase berbeda dengan putusan arbitrase asing baik yang disebut dalam Konvensi New York 1958 maupun dengan Perma No. 1 Tahun 1990. Pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti halnya diatur dalam Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990 hanya mengatur mengenai dimana tempat dibuatnya sebuah putusan arbitrase dan dimana tempat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut. Di sisi lain UU Arbitrase memberikan definisi putusan arbitrase internasional yang sama sebagaimana Perma No. 1 Tahun 1990 memberikan definisi mengenai putusan arbitrase asing. Namun demikian pada hakikatnya terminologi putusan arbitrase yang bersifat internasional terdapat dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengenai arbitrase yang bersifat internasional menyangkut pula unsur-unsur lain

13

Indonesia(b), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing , Pasal 2. 14

Indonesia(a), op.cit., Pasal 1 butir 9.


6

yang berupa para pihak, badan arbitrase, ketentuan arbitrase, tempat arbitrase dilaksanakan, dan tempat putusan arbitrase ditetapkan.15 Pengaturan yang tidak jelas dalam UU Arbitrase mengenai pengertian putusan arbitrase internasional dapat menimbulkan perbedaan penafsiran para pihak yang berkepentingan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan arbitrase. UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun demikian, UU Arbitrase pula mengatur bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase.16 Terdapat pro dan kontra dalam menginterpretasikan ketentuan yang mengatur pembatalan putusan arbitrase tersebut. Antara lain ialah pendapat yang mengemukakan bahwa alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif.17 Dengan kata lain, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.18 Putusan arbitrase dikatakan final dan mengikat, namun pihak yang merasa keberatan dengan putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase pun dapat dikatakan sebagai upaya

15

Tineke Louise Tuegeh Londong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 26. 16

Indonesia(a), op.cit., Pasal 70.

17

Tony Budidjadja(a), Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia (Jakarta: PT Tata Nusa, 2002), hal. 22. 18

Indonesia(a), op.cit., Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.


7

hukum.19 Oleh sebab itu, apakah hal tersebut bertentangan dengan prinsip dalam arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta kesukarelaan para pihak untuk menjalankan putusan arbitrase. Lebih lanjut, UU Arbitrase tidak menyebutkan dan menjelaskan secara detail apakah pembatalan putusan arbitrase tersebut berlaku pula terhadap putusan arbitrase internasional. Pembatalan putusan arbitrase pada dasarnya berbeda dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan konsekuensi hukum pembatalan putusan arbitrase yang memberikan dampak dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (re-arbitrate), sedangkan penolakan putusan arbitrase asing oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing memiliki konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase asing dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya.20 Disamping itu perbedaan antara penolakan dengan pembatalan juga ditentukan berdasarkan jurisdiksi primer (primary jurisdiction) dan jurisdiksi sekunder (secondary jurisdiction) dari putusan arbitrase yang telah dibuat. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan jurisdiksi primer dari suatu putusan arbitrase. Di sisi lain, penolakan putusan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan jurisdiksi sekunder.21 Hal tersebut lebih lanjut menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah pengadilan nasional memiliki kewenangan dalam membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dan bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia yang tercermin dalam putusan perkara yang dikeluarkan terhadap putusan arbitrase internasional.

19

Tony Budidjaja(a), op.cit., hal. 22.

20

Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional” Jurnal Hukum Bisnis Vol.21, (2002), hal. 67. 21

Sudargo Gautama(a), op.cit., hal. 73.


8

Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional, disertai analisis terhadap kasus PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways. Kasus tersebut berawal dari sengketa bisnis antara para pihak yang kemudian dibawa oleh pihak PT Comarindo Tama Tour&Travel untuk diselesaikan di lembaga arbitrase BANI. Namun demikian atas dasar ketidakpuasan, pihak Yemen Airways mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 273 PK/Pdt/2007. Pembatalan putusan arbitrase dalam kasus di atas kemudian akan dibandingkan dengan kasus PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum yang telah berkekuatan hukum tetap dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 56 PK/Pdt.Sus/2011. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat dilihat berbagai macam polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan

MA

No.

273PK/Pdt/2007

dan

Putusan

MA

No.

56PK/Pdt.Sus/2011)”.

1.2. Pokok-Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1.

Bagaimanakah pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional?

2.

Bagaimanakah aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional?

3.

Bagaimanakah sikap hakim dalam hal pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways dan


9

pembatalan putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) dalam perkara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik?

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui

tentang

pengaturan

pembatalan

putusan

arbitrase

internasional. 2. Mengetahui aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional. 3. Mengetahui sikap pengadilan Indonesia dalam hal pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.4. Kerangka Konsepsional Penulisan dalam penelitian ini menggunakan istilah yang merupakan katakata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus, antara lain: 1. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.22 2. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.23 3. Arbitrator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang

22

Ibid., Pasal 1 butir 10.

23



10

diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. UU Arbitrase menggunakan istilah arbiter.24 4. Hukum Acara Perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur asing.25 5. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidahkaidah hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungankuasa-tempat, (pribadi) dan soal-soal. Permasalahan Hukum Perdata Internasional bisa timbul ketika dalam sebuah masalah hukum secara fakta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.26 6. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 7. Para pihak dalam Arbitrase ialah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.27

24

Huala Adolf(b), Arbitrase Komersial Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 8-9. Huala Adolf meluruskan bahwa penggunaan istilah arbiter tersebut kurang tepat karena pada dasarnya istilah arbiter dipakai untuk menyelesaikan atau memperbaiki syarat-syarat yang tidak terselesaikan dalam suatu kontrak. Di sisi lain arbitrator tidak hanya mengandung pengertian batasan kata tersebut. Dengan demikian kata yang paling tepat dan memenuhi tujuan dan misi hakim arbitrase adalah arbitrator bukan arbiter. Lihat pula Indonesia(a), op.cit., Pasal 1 butir 7 25

Sudargo Gautama(b), Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hal. 203. 26

Sudargo Gautama(c), Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cet. 5, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 21. 27



11

8. Pemohon arbitrase adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.28 9. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.29 10. Putusan arbitrase asing merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.30 11. Putusan arbitrase internasional merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.31 12. Termohon arbitrase adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.32 13. Titik Pertalian Primer (TPP) adalah titik-titik pertalian yang memberikan petunjuk pertama apakah suatu hal merupakan masalah Hukum Perdata Internasional.33

28


29


30

Indonesia(b), op.cit., Pasal 2.

31


32


33

Sudargo Gautama(d), Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 1 Buku ke-2, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1972), hal. 29.


12

14. Titik Pertalian Sekunder (TPS) adala faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan diantara hukum-hukum yang dipertautkan.34

1.5. Metode Penelitian Metode Penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.35 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.36 Dalam menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan.37 Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumendokumen yang ada seperti buku, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.38 Tipe penelitian yang digunakan ditinjau dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.39 Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk

34

Ibid.

35

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1. 36

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986),

hal. 102. 37

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9-10 38

Ibid., hal. 29.


13

menggambarkan konsepsi mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional secara tepat dan jelas. Penulis juga menerapkan studi kasus dimana terdapat perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI antara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways serta perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh ICC antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.40 Sumber data sekunder, yakni pustaka hukum yang digunakan antara lain ialah: 1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.41 Bahan hukum primer yang digunakan yakni UU Arbitrase; Konvensi New York 1958; dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan erat dengan pembatalan putusan arbitrase internasional. 2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.42 Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah buku-buku; artikel-artikel dalam jurnal hukum; serta artikelartikel yng terdapat dalam internet. 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.43 Bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus besar bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum Black’s Law Dictionary.

39

Ibid., hal. 4.

40

Ibid., hal. 31.

41

Ibid., hal. 30.

42

Ibid.

43

Ibid.


14

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.44 Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk skripsi berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)”.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling terkait satu dengan yang lainnya mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut: Bab satu adalah Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase internasional berkaitan dengan kepastian hukum di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan pokokpokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan diadakannya penelitian, kerangka konsepsional, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab dua membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Pada bab ini dipaparkan lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, dan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional. Bab tiga membahas mengenai aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional. Bab ini dibuka dengan pembahasan mengenai dasar kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional. Kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai aspekaspek Hukum Perdata Internasional yang pada umumnya terdapat dalam suatu pembatalan putusan arbitrase internasional. Bab empat akan menganalisis perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang pertama ialah 44

Ibid., hal. 67.


15

mengenai pembatalan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh BANI dalam perkara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways. Putusan yang kedua ialah mengenai pembatalan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh ICC dalam perkara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut dikaitkan pada teori-teori Hukum Perdata Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Arbitrase. Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang dapat disampaikan terhadap hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas.


16

BAB 2 PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pembatalan Putusan Arbitrase ialah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi dari putusan ataupun seluruh isi putusan tersebut.45 Dalam terminologi bahasa Inggris, pembatalan diistilahkan dengan annulment atau set aside.46 Pembatalan putusan arbitrase memberikan dampak putusan arbitrase yang dibatalkan tersebut dianggap tiada.47 Tata hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase.48 Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan UU Arbitrase yang merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan internasional.49 Berdasarkan Pasal 81 UU Arbitrase, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)50, Pasal 377 Het Herziene

45

Munir Fuady, op.cit., hal. 107.

46

Hikmahanto Juwana, op.cit., hal. 67.

47

Ibid.

48

Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 111 49

Ibid., hal. 114.

50

Hindia Belanda(a), Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering, Staatsblaad 1849-63, Pasal 615-651. Pengaturan umum aturan arbitrase dalam Rv meliputi lima bagian pokok sebagai berikut: 1. Bagian pertama (Pasal 615-623 Rv): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter; 2. Bagian kedua (Pasal 624-630 Rv): pemeriksaan di muka badan arbitrase; 3. Bagian ketiga (Pasal 631-640 Rv): pemeriksaan arbitrase


17

Indonesich Reglement (HIR)51 dan Pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (RGB)52 dinyatakan tidak berlaku.53 Dengan demikian pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab VII: Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 70 sampai dengan

Pasal 72 UU

Arbitrase. Dalam pembahasan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia ini akan dipaparkan mengenai internasional ini akan dipaparkan mengenai permasalahan pengertian putusan arbitrase internasional dengan putusan arbitrase asing, dan pengaturan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

2.1.1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase Pembahasan

mengenai

penggunaan

terminologi

putusan

arbitrase

internasional dalam UU Arbitrase ini penting dan terkait erat dengan pembahasan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan UU Arbitrase membedakan antara pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Oleh sebab itu perlu diketahui dengan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan terminologi putusan arbitrase internasional yang terdapat dalam UU Arbitrase. Penggunaan terminologi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase berbeda dengan penggunaan terminologi putusan arbitrase asing yang digunakan dalam Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990. Di sisi lain, baik Konvensi New York 1958, Keppres No. 34 Tahun 1981, maupun Perma No. 1 Tahun 1990 tidak terdapat dalam konsiderans UU Arbitrase. Namun demikian terminologi putusan arbitrase yang bersifat internasional terdapat dalam 4. Bagian keempat (641-647 Rv): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase; dan 5. Bagian kelima (Pasal 647-651 Rv): berakhirnya acara arbitrase. 51

Hindia Belanda(b), Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblaad 1849-16, Staatsblaad 1941-44, Pasal 377. “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi Bangsa Eropa”. 52

Hindia Belanda(c), Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblaad 1927-227, Pasal 705. Untuk Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan RGB. 53



18

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengenai arbitrase yang bersifat internasional.54 UU Arbitrase memberikan definisi Putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.55 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, putusan arbitrase internasional apabila: 1. Putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia; dan 2. Putusan arbitrase tersebut dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia. Berkaitan dengan klasifikasi yang kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai “ketentuan Hukum Republik Indonesia” yang harus digunakan untuk menentukan suatu putusan arbitrase “dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Penjelasan Pasal 1 UU Arbitrase pun menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 UU Arbitrase “cukup jelas”. Konvensi New York 1958 tidak memberikan pendefinisian mengenai putusan arbitrase asing secara tegas. Namun demikian hal tersebut tergambar dalam luas lingkup Konvensi New York 1958 Pasal I ayat (1) yang menyebutkan This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between person, whether physical or legal. It shall apply to arbitral awards not considered as domestic

54

UNCITRAL, Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration merupakan suatu upaya harmonisasi hukum internasional berkenaan dengan aktivitas arbitrase perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat dan semakin banyak digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan hukum nasional yang dimiliki oleh negara yang satu berbeda dengan hukum nasional negara lain yang kemudian memberikan dampak ketidaksesuaian penggunaan hukum dalam beberapa kasus internasional yang telah terjadi. 55

Indonesia(a), op.cit., Pasal 1 angka 9


19

awards in the State where their recognition and enforcement are sought.56 Konvensi New York 1958 berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang telah dibuat di wilayah negara peserta selain negara tempat dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dimohonkan. Persoalan arbitrase tersebut harus berkenaan dengan sengketa antara subjek-subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Putusan-putusan arbitrase tersebut bukan merupakan putusan arbitrase domestik di negara dimana putusan arbitrase bersangkutan dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.57 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing menurut Konvensi New York 1958 merupakan putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah dimana putusan tersebut akan diakui dan dilaksanakan. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip kewilayahan.58 Senada dengan hal tersebut, Van den Berg berpendapat bahwa keberlakuan Konvensi New York 1958 tidak ditentukan dari kewarganegaraan pihak-pihak yang bersengketa.59 Perma No. 1 Tahun 1990 menyebutkan bahwa putusan arbitrase asing merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.60 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration menggunakan terminologi arbitrase yang bersifat internasional. Pasal 1 ayat (3) 56

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. 1 par. (1). 57

Sudargo Gautama(a), op.cit., hal. 329.

58

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Inonesia, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.69 59

Albert Jan Van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, (Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1981), hal. 15. 60

Indonesia(b), op.cit. , Pasal 2.


20

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatakan bahwa arbitrase internasional yaitu arbitrase yang:61 a.

para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau

b.

salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha mereka: 1.

Tempat

arbitrase

telah

ditentukan

di

dalam

atau

berdasarkan perjanjian arbitrase ini; 2.

Setiap tempat di mana suatu bagian penting dari kewajiban menurut pilihan bisnis ini akan dilakukan atau tempat dengan mana pokok permasalahan ini yang disengketakan memiliki hubungan yang paling dekat; atau

c.

para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berkaitan dengan pengertian yang diberikan oleh UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengenai arbitrase internasional, terdapat pendapat senada yang diutarakan oleh Tineke Louise Teugeh Londong mengenai apa yang disebut olehnya sebagai arbitrase luar negeri. Tineke Louise Teugeh Londong mengemukakan bahwa arbitrase luar negeri merupakan arbitrase yang mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud dapat berupa para pihak, badan arbitrase, ketentuan arbitrase, dan/atau dimana tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan”. 62 Dapat diambil sebuah kesimpulan pengertian dari “arbitrase internasional” adalah arbitrase yang memiliki unsur asing karena: 63 a.

para pihak yang berbeda warga negara;

b.

tempat usaha di negara yang berbeda;

61

United Nations, op.cit., Art. 1 par. (3).

62

Tineke Louise Tuegeh Londong, op.cit., hal. 26.

63

Ibid.


21

c.

tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan letaknya di luar negara tempat usaha para pihak;

d.

objek perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara;

e.

badan arbitrase;

f.

ketentuan arbitrase;

g.

tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan;

h.

arbitrase yang dilakukan tidak dalam wilayah negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta.

Berkaitan dengan hal tersebut Sudargo Gautama berpendapat bahwa perumusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbeda dengan arbitrase internasional seperti yang didefinisikan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, bahwa kecondongan pembuat undang-undang mengenai ukuran “internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase adalah suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.64 Namun demikian Sudargo Gautama menyayangkan bahwa pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase hanya meliputi beberapa pasal yang hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dan tidak mengatur secara substantif bagaimana harus diacarakan arbitrase internasional tersebut.65 Lebih lanjut, Sudargo Gautama juga menyayangkan bahwa tidak dipikirkan untuk diterima UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan sebagainya.66

64

Sudargo Gautama(f), Undang-Undang Arbitrase Baru, 1999, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 40. 65

Ibid.. hal. 11-12.

66

Ibid.


22

2.1.2. Pendaftaran

Putusan

Arbitrase

Sebagai

Syarat

Diajukannya

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.67 Oleh sebab itu perlu diperhatikan pula pengaturan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dalam UU Arbitrase. Pengaturan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dalam UU Arbitrase masuk dalam Bab VI: Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Dalam bab tersebut, UU Arbitrase membagi pelaksanaan putusan arbitrase menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan bagian kedua mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan demikian terdapat perbedaan pengaturan antara pendaftaran putusan arbitrase nasional dengan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur dalam ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase. Pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan oleh arbitrator atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, dengan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.68 Penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan arbitrase oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbitrator atau kuasanya yang menyerahkan.69 Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.70 Pendaftaran putusan arbitrase internasional diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan, “permohonan pelaksanaan putusan

67

Indonesia(a), op.cit., Penjelasan Pasal 70.

68

Ibid. Pasal 59 ayat (1).

69

Ibid. Pasal 59 ayat (2). Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

70



23

arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.71 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat terlihat perbedaanperbedaan pengaturan antara pendaftaran putusan arbitrase nasional dengan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Perbedaan yang pertama ialah pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sedangkan pendaftaran putusan arbitrase internasional dilakukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perbedaan berikutnya ialah pendaftaran putusan arbitrase nasional memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, sedangkan pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak memiliki jangka waktu tertentu.

2.1.3. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU Arbitrase Alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur sebagai berikut72: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan/atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 70 UU

71


72

Ibid., Pasal 70.


24

Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.73 Setelah pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.74 Permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.75 Sebagai satu contoh ialah kasus Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel (yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab 4 (empat) laporan penelitian ini). Dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding berpendapat bahwa untuk membuktikan tipu muslihat dalam alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase harus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan tersebut harus menghukum PT Comarindo Tama Tour&Travel telah melakukan penipuan (bedrog) atau kecurangan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut pada dasarnya sangat tidak ideal mengingat pengadilan pidana itu sendiri memakan waktu yang tidak sedikit, sementara jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Terdapat banyak perdebatan dalam interpretasi terhadap alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif.76 Di sisi lain terdapat pula ahli-ahli hukum yang berpendapat bahwa alasan-alasan pembatalan yang terdapat dalam 73

Ibid., Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

74

Ibid.

75

Ibid., Pasal 71.

76

Andris Wahyu Sinedyo, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional: Studi Kasus Perum Peruri Melawan PT Pura Barutama” http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006sinedyoand-2360&q=pembatalan+putusan+arbitrase diunduh 5 April 2011.


25

Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif.77 Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Pendapat tersebut didukung argumentasi bahwa alasan yang tidak diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase bukan berarti tidak dapat dipergunakan.78 Salah satu contoh alasan yang tidak disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase namun dapat digunakan oleh Pengadilan dalam hal pembatalan putusan arbitrase adalah alasan bahwa sengketa yang diputus oleh forum arbitrase menurut hukum telah terjadi 79

“kesalahan prosedural”.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, adanya kesalahan

prosedural dapat mengakibatkan putusan arbitrase internasional dapat dibatalkan. Sebagai satu contoh, untuk putusan arbitrase internasional, eksekusinya harus melalui Konvensi New York Tahun 1958 di mana sebelum eksekusi putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila pendaftaran tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat suatu kesalahan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase tersebut sehingga pengadilan dapat membatalkannya.80 Lembaga peradilan pun dalam menginterpretasikan Pasal 70 UU Arbitrase masih tergolong tidak konsisten.81 Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung menginterpretasikan alasan-alasan dalam ketentuan tersebut sebagai alasan yang bersifat limitatif.82 Namun demikian, dalam beberapa putusan yang lain Mahkamah Agung menginterpretasikannya sebagai alasan yang tidak limitatif.83

77

Ibid.

78

Priyatna Abdurrasyid, “Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Internasional Dapat Dibatalkan” http://hukumonline.com/berita/baca/hol6416/salah-prosedur-putusan-arbitraseinternasional-bisa-dibatalkan diunduh 19 Mei 2011. 79

Ibid.

80

Ibid.

81

Ibid.

82

Sebagai contoh ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 320K/PDT/2007 Tahun 2007 antara Perum Peruri melawan PT Pura Barutama. Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan alasan dalam ketentuan


26

Sistem Hukum Indonesia menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya.84 Pasal 22 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; “AB”) dengan keras menyatakan “hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara‘.85 Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun menentukan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.86 “Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.87

Pasal 70 UU Arbitrase. Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusannya membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan alasan di luar dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian di tingkat banding Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam UU Arbitrase. Oleh sebab itu dapat dilihat dalam kasus ini bahwa alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase ialah bersifat limitatif. 83

Sebagai sebuah contoh ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/PDT.SUS/2010 Tahun 2010 antara PT Pembangunan Perumahan melawan PT Padjajaran Indah Prima. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan arbitrase yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat tidak limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus ini ialah terdapatnya “kesalahan prosedural” yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam memutus perkara antara PT Pembangunan Perumahan melawan PT Padjajaran Indah Prima dalam putusan BANI No. 03/2007/BANI Bandung tanggal 17 Maret 2008. 84

Tony Budidjaja(b), “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia” http://hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia, diunduh 19 Mei 2011. 85

Hindia-Belanda(d), Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie,Staatsblaad 1847-23, Pasal 22. 86

Indonesia(c), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1). 87

Tony Budidjaja(b), op.cit., diunduh 19 Mei 2011.


27

Rv (Reglement op de Recthvordering), yang merupakan peraturan perundang-undangan yang penting dan berlaku pada zaman Hindia Belanda dan sempat diberlakukan pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dikeluarkannya UU Arbitrase, dapat dijadikan referensi mengenai “nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” sehubungan dengan masalah alasan pembatalan putusan arbitrase ini.88 Ada sepuluh alasan berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase, antara lain: 89 1. putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase; atau 2. putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum; atau 3. putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya; atau 4. telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut; atau 5. putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan; atau 6. arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus; atau 7. arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan; atau 8. telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan; atau 9. setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi; atau 10. putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.

88

Ibid.

89

Hindia-Belanda(a), op.cit., Pasal 643.


28

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada dasarnya belum akomodatif dengan kebutuhan yang ada dan seharusnya alasanalasan tersebut dibuat limitatif. Dengan demikian dapat tercipta suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan pada pihak-pihak yang memiliki keperluan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

2.1.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan UU Arbitrase Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.90 Ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase menyebutkan mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan yang harus menangani masalah pembatalan putusan arbitrase nasional.91 Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat oleh forum arbitrase nasional, permohonan tersebut ditujukan pada Pengadilan Negeri.92 Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam UU Arbitrase ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.93 Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase ialah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.94 Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus untuk membatalkan seluruhnya atau sebagian isi putusan arbitrase. 90


91

Priyatna Abdurrasyid, op.cit., diunduh 19 Mei 2011.

92

Ibid. Lihat pula Indonesia(a), op.cit., Pasal 71.

93

Ibid., Pasal 1 angka 4. “Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon”. 94

Ibid., Pasal 1 angka 6. “Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”.


29

Dalam hal putusan arbitrase dibatalkan seluruhnya, putusan arbitrase tersebut dianggap tidak pernah ada.95 Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyebutkan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.96

Berdasarkan ketentuan ini, UU Arbitrase jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan “menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”.97 Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat berupa:98 1. batal seluruh atau sebagian isi putusan tersebut; dan/atau 2. diputuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh: i.

arbitrator yang sama; atau

ii.

arbitrator lain; atau

iii.

tidak dimungkinkan lagi diselesaikan melalui forum arbitrase.

Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila alasan-alasan pembatalan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak terpenuhi.99 Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima Ketua Pengadilan Negeri.100

95

Ibid., Pasal 72 ayat (2), “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”. 96

Ibid., Penjelasan Pasal 72 ayat (2).

97

Tony Budidjaja(c), “Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase” http://hukumonline.com/berita/baca/hol6719/font-size1-colorff0000bmaraknya-pembatalanputusan-arbitrasebfontbrcampur-tangan-, diunduh 19 Mei 2011. 98

Munir Fuady, op.cit., hal. 110.

99

Ibid.

100

Indonesia(a), op.cit., Pasal 72 ayat (3),


30

Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat melakukan banding kepada Mahkamah Agung.101 Setelah itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding atas putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.102 Pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak dapat dilakukan. UU Arbitrase telah memberikan batasan bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase telah jelas mengatur putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.103 Dengan demikian terhadap putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum banding yang diatur pada pasal 72 ayat (4) itu sendiri pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas final dan mengikat yang ada dalam putusan arbitrase. Asas final dan mengikat tersebut terdapat pada Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.104

2.1.5. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Menurut UU Arbitrase Terkait upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase pada dasarnya hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional.105 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 101

Ibid., Pasal 72 ayat (4), “terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”. 102

Ibid., Pasal 72 ayat (5).

103


104

Ibid., Pasal 60.

105

Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010, hal. 143.


31

menegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase.106 Sejalan dengan pendapat tersebut, Tin Zuraida berpendapat bahwa UU Arbitrase hanya dapat dipergunakan untuk menolak memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.107 Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah negara lain berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (Lex Arbitri) sehingga tidak dapat dinilai

dan

dibatalkan

berdasarkan

Hukum

Indonesia

(UU

Arbitrase).

Keberlakuan Hukum Indonesia terbatas pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia.108 Namun demikian dalam prakteknya masih terdapat putusan-putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya di Indonesia, salah satunya ialah kasus pembatalan putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) antara PT Lirik Petroleum dengan Pertamina yang akan dibahas dalam Bab 4 (empat) laporan penelitian ini. Berkaitan dengan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase, maka forum pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.109 Putusan Pengadilan Negeri

yang membatalkan putusan arbitrase

internasional pada kenyataannya dapat tidak mempengaruhi proses hukum di negara lain. Hal tersebut disebabkan oleh salah satunya ialah masing-masing

106

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), hal. 176. 107

Tin Zuraida, “Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia”, (Disertasi DoktorUniversitas Airlangga, Surabaya, 2006), hal. 68. 108

Ibid.

109

Priyatna Abdurrasyid, op.cit., diunduh 19 Mei 2011.


32

negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda khususnya mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional. Di samping itu terdapat penyebab lainnya seperti kepentingan yang dimiliki negara atas suatu perkara arbitrase tertentu.110 Sebagai contoh ialah dalam perkara Karaha Bodas, Pengadilan Banding AS tingkat II (The Court of Appels for the Second Circuit) memutuskan untuk tetap membekukan rekening Pertamina senilai US$ 275 juta dari total US$ 520 juta yang sedang dibekukan di salah satu bank di New York walaupun telah adanya pembatalan putusan arbitrase perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia.111

2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Terdapat 3 (tiga) instrumen internasional mengenai arbitrase yang penting dan perlu diperhatikan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Instrumen hukum tersebut antara lain: sumber hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing utama di dunia yaitu Konvensi New York 1958, model hukum mengenai arbitrase internasional yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia yaitu UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, dan Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of 112

other States (selanjutnya disebut sebagai Konvensi ICSID).

2.2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Konvensi New York 1958 Konvensi New York 1958 pada dasarnya tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Namun demikian Pasal V ayat 1(e) Konvensi New 110


111

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN.JKTPST antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company L,L,C.. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta pusat membatalkan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss, tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya. 112



33

York 1958 menyinggung kemungkinan terjadinya pembatalan putusan abritrase oleh apa yang disebutnya sebagai Competent Authority (otoritas yang berwenang) dari negara dibuatnya putusan arbitrase atau berdasarkan hukum dalam pembuatan putusan arbitrase tersebut (Lex Arbitri).113 Konvensi New York 1958 mengakui keberadaan lembaga pembatalan putusan arbitrase dan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diatur secara jelas dan lengkap dalam Konvensi New York 1958. Pasal V Konvensi New York 1958 mengatur alasan-alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanaan atau ditolak, antara lain: 114 1. para pihak pada perjanjian (arbitrase) yang disebut dalam Pasal 2, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan; atau 2. pihak

terhadap

siapa

putusan

dijatuhkan

tidak

diberi

pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbitrator atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya; atau 3. putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat

113

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, art. V par. 1(e). …, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. 114

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958,

art. V.


34

dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau 4. komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila kesepakatan tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan; atau 5. putusan arbitrase masih belum mengikat para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh otoritas yang berwenang dari negara di mana atau berdasarkan hukum mana putusan arbitrase itu dijatuhkan.

Selanjutnya, konvensi New York juga menyatakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing juga dapat ditolak apabila pihak yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan diupayakan menemukan bahwa materi pokok perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara tersebut, atau pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase berlawanan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.115 Konsep pembatalan suatu putusan arbitrase sudah tentu berbeda dengan konsep penolakan suatu putusan arbitrase asing. Perbedaan konsep pembatalan dengan konsep penolakan berkaitan dengan akibat hukum yang diberikan terhadap putusan arbitrase yang hendak dibatalkan atau ditolak. Pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase yang bersangkutan menjadi tiada dan tidak dapat dimintakan pelaksanaannya.116 Di sisi lain, penolakan putusan arbitrase asing sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 tidak meniadakan putusan arbitrase yang telah dibuat.117

115

116

117

Tony Budidjaja(b), op.cit., diunduh 19 Mei 2011. Hikmahanto Juwana, op.cit., hal. 67. Ibid.


35

Di samping itu perbedaan antara penolakan dengan pembatalan juga ditentukan berdasarkan jurisdiksi primer dan jurisdiksi sekunder dari putusan arbitrase yang telah dibuat. Jurisdiksi primer termasuk di dalam Pasal V ayat (1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu badan peradilan dari negara yang telah dipakai sebagai tempat berlakunya arbitrase atau peradilan dari negara yang hukumnya dipergunakan untuk membuat putusan arbitrase tersebut.118 Jurisdiksi primer merupakan jurisdiksi yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase asing dan memberikan akibat putusan arbitrase asing tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya kepada jurisdiksi sekunder. Sudargo Gautama berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan pengeluaran biaya dan banyak waktu yang akan hilang dalam usaha untuk memblokir dan terus memblokir pelaksanaan suatu putusan arbitrase yang cacat. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Konvensi New York 1958 juga tidak menghendaki ketiadaan pembatalan yang bersifat final terhadap suatu putusan arbitrase yang cacat tersebut. Oleh sebab itu, pembatalan putusan arbitrase oleh jurisdiksi primer mempunyai kekuatan untuk membatalkan putusan arbitrase bersangkutan.119 Pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh jurisdiksi primer tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik baik substantif maupun prosedural yang diciptakan.120 Jurisdiksi sekunder merupakan forum yang mencakup hukum dimana suatu pemenang arbitrase hendak melaksanakan putusan arbitrase.121 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase namun menyinggung kemungkinan terjadinya pembatalan putusan abritrase oleh apa yang disebutnya sebagai Competent Authority (otoritas yang berwenang). Di sisi lain, Konvensi 118

Sudargo Gautama(a), op.cit., hal. 73-74.

119

Ibid.

120

Louis L. JaffeSource, Primary Jurisdiction, (Harvard Law Review, Vol. 77, No. 6 (Apr., 19640, hal. 137. http://www.jstor.org/stable/1339061 diunduh pada tanggal 4 April 2012 pukul 14:55. 121



36

New York 1958 mengatur mengenai penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase secara jelas dan lengkap. Konsep pembatalan suatu putusan arbitrase sudah tentu berbeda dengan konsep penolakan suatu putusan arbitrase asing. Perbedaan konsep pembatalan dengan konsep penolakan berkaitan dengan akibat hukum yang diberikan terhadap putusan arbitrase yang hendak dibatalkan atau ditolak. Di samping itu pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan jurisdiksi primer dari suatu putusan arbitrase sedangkan penolakan putusan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan jurisdiksi sekunder.

2.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi ICSID Konvensi ICSID merupakan sumber hukum arbitrase internasional dalam perselisihan penanaman modal. Pada dasarnya Konvensi ICSID memiliki luas lingkup yang berbeda dengan Konvensi New York 1958. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa Konvensi ICSID hanya ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganegara asing mengenai penanaman modal.122 Perbedaan lainnya ialah Konvensi ICSID merupakan sumber hukum di bidang arbitrase internasional yang memiliki pengaturan tersendiri perihal pembatalan putusan arbitrase123, berbeda dengan Konvensi New York 1958 yang menyerahkan perihal pembatalan putusan arbitrase kepada hukum nasional masing-masing negara pesertanya. Oleh sebab itu menjadi penting untuk diketahui bagaimana konsep pembatalan putusan arbitrase yang dimiliki Konvensi ICSID sebagai suatu pembanding berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional.

122

Sudargo Gautama(e), Indonesia dan Konvensi-Konvensi Internasional, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005), hal. 267. 123

Hukum

Perdata

Ibid., hal. 277.


37

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Konvensi ICSID mengatur bahwa salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan putusan dengan mengirimkan permohonan tertulis kepada Secretary-general ICSID berdasarkan alasan-alasan, antara lain:124 1. bahwa majelis arbitrase tidak dibentuk sebagaimana semestinya; 2. bahwa majelis arbitrase telah melampaui kewenangannya; 3. bahwa terdapat tindakan korupsi yang dilakukan anggota majelis arbitrase; 4. bahwa telah terjadi penyimpangan serius atas peraturan yang fundamental dalam prosedur arbitrase; dan/atau 5. bahwa putusan arbitrase tidak berhasil untuk menyatakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 52 ayat (2) Konvensi ICSID mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase.125 Permohonan putusan arbitrase harus dilakukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dengan alasan korupsi, permohonan tersebut diajukan dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh hari) setelah korupsi tersebut diketahui, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Pasal 52 ayat (3) Konvensi ICSID mengatur mengenai siapa yang memiliki kewenangan pembatalan putusan arbitrase ICSID.126 Setelah menerima permohonan

pembatalan

putusan

arbitrase,

Chairman

ICSID

kemudian

membentuk ad hoc Committee yang terdiri dari tiga orang dari Panel of the Arbitrators. Ad hoc Committee tersebut yang kemudian memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase ICSID.

124

ICSID, Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States, Art. 52 par. (1). 125

Ibid., Art. 52 par. (2).

126



38

Pasal 52 ayat (4) Konvensi ICSID mengatur mengenai prosedur pembatalan putusan arbitrase ICSID.127 Prosedur pembatalan putusan arbitrase ICSID dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41-45, 48, 49, 53, 54, Bab VI, dan Bab VII Konvensi ICSID secara mutatis mutandis (disesuaikan dengan perubahanperubahan yang diperlukan).128 Pasal 41 Konvensi ICSID mengatur mengenai kompetensi Tribunal ICSID dan eksepsi terhadap kompetensi tersebut.129 Pasal 42 Konvensi ICSID mengatur mengenai hukum yang dipakai oleh Tribunal ICSID dalam penyelesaian sengketa.130 Pasal 43 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewenangan Tribunal ICSID berkaitan dengan pemeriksaan perkara.131 Pasal 44 Konvensi ICSID mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ICSID.132 Pasal 45 Konvensi ICSID mengatur mengenai kemungkinan yang dapat diusahakan bilamana salah satu pihak tidak hadir dalam proses Arbitrase ICSID.133 Pasal 48 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewajiban Tribunal ICSID dalam mengeluarkan putusan arbitrase.134 Pasal 49 Konvensi ICSID

mengatur

mengenai

kewajiban

Secretary-General

ICSID

untuk

memberikan salinan putusan arbitrase kepada para pihak.135 Pasal 53 Konvensi ICSID mengatur mengenai keterikatan para pihak atas putusan arbitrase yang telah dibuat.136 Pasal 54 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang telah dibuat oleh 127


128

Brian A. Garner, Blacks Law Dictionary 9th Edition, (St. Paul: West Publishing co., 2004). “Mutatis mutandis: All necessary changes having been made; with the necessary changes.” 129

ICSID, op.cit., Art. 41.

130

Ibid., Art. 42.

131

Ibid., Art. 43.

132

Ibid., Art. 44.

133

Ibid., Art. 45.

134

Ibid., Art. 48.

135

Ibid., Art. 49.

136

Ibid., Art. 53.


39

ICSID.137 Bab VI Konvensi ICSID mengatur mengenai biaya berperkara melaui Arbitrase ICSID.138 Bab VII Konvensi ICSID mengatur mengenai tempat dilangsungkannya Arbitrase ICSID.139 Pasal 52 ayat (5) Konvensi ICSID mengatur mengenai kemungkinan untuk diadakannya suatu penundaan pelaksanaan putusan arbitrase berkenaan dengan pembatalan putusan arbitrase.140 Berdasarkan ketentuan tersebut, Committee dapat menunda pelaksanaan putusan arbitrase jika dianggap perlu. Dalam hal pemohon pembatalan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan dalam permohonannya, pelaksanaan putusan harus tidak diproses sampai Committee mengambil keputusan mengenai permohonan tersebut. Pasal 52 ayat (6) Konvensi ICSID mengatur apabila putusan arbitrase telah dibatalkan, maka sengketa yang ada berdasarkan permohonan para pihak didaftarkan kepada majelis arbitrase baru yang dibentuk sesuai dengan Bagian 2 Konvensi ICSID.141 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konvensi ICSID memiliki luas lingkup terbatas hanya pada arbitrase internasional berkaitan penyelesaian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal. Namun demikian Konvensi ICSID merupakan satu sumber hukum mengenai arbitrase internasional yang memiliki pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase. Konsep pembatalan putusan arbitrase dalam Konvensi ICSID penting untuk diketahui sebagai pembanding dengan pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional lainnya. Konvensi ICSID mengatur dengan jelas alasan pembatalan putusan arbitrase secara limitatif dan tidak membuka kemungkinan para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan lain di luar ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase ICSID dimiliki oleh 137

Ibid., Art. 54.

138

Ibid., Chapter VI.

139

Ibid., Chapter VII.

140


141



40

Committee yang dibentuk oleh Chairman ICSID. Hal tersebut berbeda dengan pembatalan putusan arbitrase pada umumnya dimana kewenangan untuk melakukan pembatalan tersebut dimiliki oleh pengadilan.

2.2.3. Pembatalan

Putusan

Arbitrase

Internasional

Berdasarkan

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration merupakan suatu upaya harmonisasi hukum internasional berkenaan dengan aktivitas arbitrase perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat dan semakin banyak digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan hukum nasional yang dimiliki oleh negara yang satu berbeda dengan hukum nasional negara lain yang kemudian memberikan dampak ketidaksesuaian penggunaan hukum dalam beberapa kasus internasional yang telah terjadi.142 Indonesia tidak mengadopsi model hukum ini dalam UU Arbitrase. Namun demikian, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration telah diadopsi oleh banyak negara antara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan sebagainya.143 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab VII: Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Arbitrase, Pasal 34 mengenai permohonan pembatalan arbitrase sebagai upaya perlawanan khusus terhadap putusan arbitrase. Pasal 34 ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration memberikan pembatasan yang jelas bahwa upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) model hukum ini. Pasal 34 ayat (2) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration kemudian mengatur dengan jelas dan lengkap alasanalasan pembatalan suatu putusan arbitrase, antara lain apabila:144

142

UNCITRAL, Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration. 143

Ibid.


41

1. pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa, pertama, pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 ketentuan ini tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan; atau 2. kedua, pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbitrator atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya; atau 3. putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau 4. komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan; atau 5. pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.

Pasal 34 ayat (3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan 144

United Nations, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments, 2006, Art. 34 par. (2).


42

putusan arbitrase internasional bahwa permohonan tersebut tidak dapat dilakukan apabila telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dimana para pihak yang mengajukan permohonan telah menerima putusan arbitrase, atau 3 (tiga) bulan setelah tanggal dimana permohonan berkaitan dengan Pasal 33 model hukum ini (koreksi dan/atau interpretasi putusan arbitrase) ditolak oleh majelis arbitrase jika sebelumnya telah ada permohonan mengenai hal tersebut.145 Pasal 34 ayat (4) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatur bahwa pengadilan ketika dimintakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dapat menunda proses pembatalan putusan tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kesempatan pada majelis arbitrase untuk melanjutkan proses arbitrase atau untuk mengambil tindakan lain jika majelis arbitrase berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat meniadakan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut apabila dianggap perlu atau diajukan oleh salah satu pihak.146 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatur perihal pembatalan putusan arbitrase internasional dengan jelas dan lengkap. Model hukum ini mengatur mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase internasional dengan lengkap secara limitatif sehingga timbul kejelasan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan permohonan dengan alasan lain di luar ketentuan model hukum ini. Proses pembatalan putusan arbitrase internasional menurut model hukum ini dapat dilakukan tanpa didahului oleh pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebelum selesainya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau dengan kata lain sebelum dikeluarkannya putusan oleh majelis arbitrase.

145


146



43

BAB 3 ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional.147 Hubungan-hubungan hukum keperdataan. yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut kemudian menjadi internasional. Dengan demikian, bukan hukumnya yang internasional, melainkan peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negaranegara.148 Hukum Acara Perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur asing.149 Unsur-unsur asing yang terdapat dalam hukum acara perdata internasional dapat dilihat dari status personal para pihak, atau alat-alat pembuktian yang diajukan berasal dari luar negeri, atau karena harus digunakan hukum asing, atau karena harus diakui keputusan pengadilan asing, atau karena harus diadakan bantuan tambahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan asing.150 Pada bab ini, penulis akan membahas unsurunsur asing dalam pembatalan putusan arbitrase internasional.

147

Sudargo Gautama(d), op.cit., hal 3-4.

148

Ibid.

149

Sudargo Gautama(b), op.cit., hal. 203.

150

Ibid.


44

3.1. Dasar Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Permohonan pembatalan arbitrase internasional berkenaan erat dengan permasalahan pengadilan mana yang memiliki jurisdiksi ekslusif untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional. Jurisdiksi ekslusif dalam membatalkan suatu putusan arbitrase dimiliki oleh jurisdiksi primer. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, jurisdiksi primer termasuk di dalam Pasal 5 ayat (1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu badan peradilan dari negara yang telah dipakai sebagai tempat berlakunya arbitrase atau peradilan dari negara yang hukumnya dipergunakan untuk membuat putusan arbitrase tersebut.151 Dalam penentuan jurisdiksi mana yang merupakan jurisdiksi primer, Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa perlu diperhatikan apa yang diartikan dengan istilah “Country of Origin”.152 Menurut Van den Berg, “Country of Origin” merupakan negara yang hukum arbitrasenya dipergunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional tersebut.153 Dalam banyak perkara pembatalan putusan arbitase internasional, “Country of Origin” ialah negara di mana telah dilangsungkannya arbitrase (place of arbitration) atau di mana telah dibuat putusan arbitrase internasional tersebut sesuai dengan konsep territorial pada arbitrase internasional. Namun demikian dalam perkembangannya diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyetujui mengenai pemakaian hukum arbitrase suatu negara yang berbeda dari tempat di mana arbitrase tersebut dilangsungkan.154 Hal tersebut dapat disaksikan dalam perumusan Pasal V ayat

151


152

Ibid., hal. 60. Country of Origin dipakai untuk menjelaskan negara dimana suatu arbitrase internasional secara hukum “berakar”. Negara asal tersebut penting untuk menentukan badan peradilan manakah yang mempunyai peranan untuk membantu dan memberikan pengawasan atas arbitrase tersebut. Manfaatnya dapat terdiri dari misalnya mengangkat para arbitrator dalam hal Tim Arbitrase tidak bias dibentuk karena sesuatu sebab tertentu. Pengawasan ini asalnya dapat dilakukan dalam pemeriksaan terhadap eksekusi. 153

Ibid., hal. 59.

154

Ibid., hal. 60-61.


45

1(e) Konvensi New York 1958.155 Dengan demikian, Konvensi New York 1958 dalam ketentuan Pasal V ayat 1(e) dan Pasal VI membolehkan para pihak untuk memilih suatu hukum arbitrase yang berbeda dari hukum di mana terletak secara geografis arbitrase tersebut sehingga diperbolehkan apabila para pihak menghendaki, suatu hukum arbitrase yang berbeda daripada hukum di tempat mana arbitrase dilangsungkan, yaitu negara yang hukum arbitrasenya dipilih oleh para pihak untuk berlaku terhadap acara perkara arbitrase tersebut sebagai suatu jurisdiksi yang lazim (proper jurisdiction) untuk melangsungkan suatu perkara pembatalan.156 Dalam ketentuan Pasal VI Konvensi New York 1958 diakui adanya primary dari jurisdiksi primer. Jurisdiksi primer dapat memerintahkan pembatalan putusan arbitrase internasional, namun jurisdiksi sekunder mempunyai suatu kelonggaran untuk menentukan sendiri, apakah akan mengikuti apa yang telah ditentukan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional yang dibuat oleh jurisdiksi primer.157 Van den Berg berpendapat bahwa ketentuan Pasal VI Konvensi New York 1958 berlaku dengan menyatakan bahwa terdapat kemungkinan untuk menangguhkan putusan tentang dilaksanakannya putusan arbitrase bersangkutan sampai permohonan untuk pembatalan telah ditentukan sehingga Konvensi New York 1958 telah memberikan suatu keseimbangan yang beralasan antara kedua pihak, yaitu pihak-pihak yang telah menang maupun yang kalah dalam arbitrase bersangkutan. Lebih lanjut, beliau juga berpendapat bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase.158

155

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, art. V par. 1(e). “…, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.” 156

Sudargo Gautama(a), op.cit., hal.63.

157

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, art. VI. ”If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in art. V par. 1(e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award, order the other party to give suitable security”.


46

Berkaitan dengan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional, Pieter Sanders berpendapat bahwa hanya ada 1 (satu) otoritas yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dan kewenangan tersebut seringkali diartikan secara ganda, apakah kewenangan tersebut dimiliki oleh pengadilan dari negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat atau pengadilan dari negara yang hukumnya telah dipakai untuk proses arbitrase tersebut. Berkaitan dengan ‘negara yang hukumnya telah dipakai untuk proses arbitrase’, beliau mengungkapkan bahwa kata-kata tersebut ditambahkan dalam ketentuan Pasal I ayat 3 Konvensi New York 1958 karena adanya suatu usulan dari delegasi Rusia untuk dapat mencakup kasus di mana suatu putusan telah dibuat.159 Berkaitan dengan hal tersebut, Schwartz berpendapat bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase, apakah ketentuan hukum tersebut memungkinkan untuk dipilihnya suatu Lex Arbitri lain daripada ketentuan hukum negara tersebut. Apabila hal tersebut dimungkinkan, maka pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan ialah pengadilan dari ‘negara yang hukumnya dipakai’. Begitu pula sebaliknya ketika ketentuan hukum domestik tidak memungkinkan dipakainya suatu Lex Arbitri lain daripada ketentuan hukum domestik negaranya, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah pengadilan ‘negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat’.160

158

Sudargo Gautama(a), op.cit., hal.68.

159

Ibid., hal. 126

160

Ibid. Schwartz juga berpendapat bahwa Pieter Sanders maupun Van den Berg menyatakan Pasal V ayat 1(e) Konvensi New York 1958 tidak dimaksudkan untuk merujuk pada lebih dari 1 (satu) competent authority untuk membatalkan atau menunda suatu putusan arbitrase internasional karena Konvensi New York 1958 pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional seluas mungkin.


47

Berkaitan dengan penentuan pengadilan mana yang memiliki kewenangan sebagai jurisdiksi primer dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, penulis mengambil kasus Karaha Bodas melawan Pertamina yang merupakan cause célèbre perkara pembatalan arbitrase internasional sebagai sebuah contoh. Pada kasus Karaha Bodas melawan Pertamina, Schwartz berpendapat bahwa ketentuan hukum Swiss menyatakan bahwa Lex Arbitri adalah sesuai dengan hukum dan tempat di mana arbitrase itu dilangsungkan dan tidak dimungkinkan untuk memilih Lex Arbitri lain daripada hukum Swiss. Oleh sebab itu pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbtitrase dalam kasus tersebut ialah Pengadilan di Swiss.161 Pandangan lain diberikan oleh Sudargo Gautama yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya bukan putusan tersebut dijatuhkan di Swiss melainkan semua pemeriksaan dan pengucapan putusan tersebut dilakukan di Paris sehingga hukum Indonesia yang harus dipakai dalam arbitrase bersangkutan. Oleh sebab itu beliau berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase.162 Dengan demikian penentuan mengenai pengadilan negara mana yang memiliki jurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dilakukan dengan memperhatikan pengadilan negara mana yang memiliki jurisdiksi primer. Dalam menentukan jurisdiksi primer tersebut perlu diperhatikan apa yang diartikan sebagai “Country of Origin”. Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Oleh sebab itu penentuan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase.

161

Ibid.

162

Ibid., hal. 127.


48

3.2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional.163 Hubungan-hubungan hukum keperdataan. yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut kemudian menjadi internasional. Dengan demikian, bukan hukumnya yang internasional, melainkan peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negara-negara.164 Titik-titik pertalian primer atau titik taut pembeda yang menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa HPI. Fungsi dari titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa HPI.165 Adapun titik pertalian primer yang umum dikenal adalah Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, Tempat Kediaman, Tempat Kedudukan, Pilihan Hukum, dan Pilihan Forum. Titik-titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik pertalian sekunder ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan HPI.166 Adapun titik pertalian sekunder yang dapat menjadi pedoman hakim dalam menentukan hukum yang harus diberlakukan antara lain ialah Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, Tempat Kediaman, Tempat Kedudukan, Pilihan Hukum, dan Pilihan Forum, Tempat Letaknya Benda, Tempat Dilangsungkannya Pilihan Hukum.

163

Sudargo Gautama(c), op.cit., hal 3-4.

164

Ibid.

165

Sudargo Gautama(d), op.cit., hal. 25.

166

Ibid.


49

Dalam kaitannya dengan pembatalan putusan arbitrase internasional, aspek HPI pada umumnya dapat dilihat dari status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum. 3.2.1. Status Personal Badan Hukum Pada hakikatnya subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu natuurlijke persoon/orang

perseorangan

dan

badan

hukum.

Seperti

halnya

orang

perseorangan, badan hukum juga memiliki status personal.167 Hukum inilah yang kemudian dipakai untuk menentukan ada tidaknya badan hukum, kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, cara-cara perubahan anggaran dasar, dan matinya status badan hukum. Dalam menentukan status personal orang perseorangan digunakan prinsip kewarganegaraan atau domisili. Di sisi lain, penentuan status personal badan hukum dapat dilakukan melalui 3 (tiga) teori, antara lain:168 1. Teori inkorporasi Teori ini menentukan bahwa badan hukum tunduk kepada ketentuan hukum tempat ia di dirikan, yaitu negara yang hukumnya telah digunakan pada saat pembentukan badan hukum tersebut. 2. Teori kedudukan statutair Teori ini menentukan bahwa badan hukum tunduk pada ketentuan hukum dari tempat dimana menurut anggaran dasar badan hukum tersebut memiliki tempat kedudukan. 3. Teori manajemen efektif/ teori kantor pusat Teori ini menentukan bahwa hukum yang berlaku untuk status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat dimana perusahaan bersangkutan memiliki kantor pusat.

167

Sudargo Gautama(g), Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III bagian 1, Buku ketujuh, (Bandung: Penerbit Alumni, 2004)., hal. 3. 168

Ibid., hal 336-337.


50

Dalam prakteknya penentuan status personal badan hukum berdasarkan teori inkorporasi dan kedudukan statutair lazimnya adalah bersamaan. Hal tersebut disebabkan pada umumnya tempat didirikannya suatu badan hukum juga merupakan tempat kedudukan badan hukum itu secara statutair. Dengan demikian alternatif dalam menentukan status personal badan hukum umumnya ditentukan melalui teori inkorporasi atau teori manajemen efektif.169

3.2.2. Pilihan Forum Pilihan Forum menurut HPI merupakan masalah penentuan lembaga apa yang dipilih dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Klausul Pilihan Forum adalah salah satu klausul yang cukup penting, sama seperti halnya Pilihan Hukum.170 Sudargo Gautama berpendapat bahwa Pilihan Forum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam sebuah perikatan.171 Pilihan Forum harus diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dasar hukum Pilihan Forum di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 24 KUHPerdata.172 Sudargo Gautama berpendapat bahwa pengaturan pasal

169

Ibid.

170

Huala Adolf(a), op.cit., hal. 163. Klausul Pilihan Forum pada hakikatnya bukan merupakan klausul yang wajib dalam suatu kontrak. Klausul ini bersifat fakultatif, tergantung pada kesepakatan para pihak. Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan pencantuman klausul ini dalamkontrak yang hendak dibuat. Namun demikian, klausul ini dinilai cukup penting karena ia memberikan kepastian pada para pihak dan kepada forum penyelesaian sengketa. Klausul ini mengarahkan para pihak kepada forum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Kepastian mengenai forum ini akan mencegah konflik kewenangan (conflict of jurisdiction) di antara forum penyelesaian sengketa. 171

Sudargo Gautama(b), op.cit., hal. 233

172

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie], Penerjemah: R. Soebekti, Cet. XXIX, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Pasal 24. “Dalam suatu perkara di muka Hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta, memilih tempat tinggal lain dari dari tempat tinggal mereka sebenarnya”.


51

tersebut yang membebaskan para pihak untuk memilih domisili dapat digunakan sebagai aturan Pilihan Forum.173 Prinsip-prinsip Pilihan Forum yang berlaku antara lain:174 1. Prinsip kebebasan para pihak Kebebasan para pihak termasuk di dalamnya kebebasan untuk mengubah forum yang sebelumnya telah disepakati. Prinsip kebebasan para pihak dalam memilih forum ini pada prinsipnya adalah hukum yang mengikat. 2. Prinsip bonafide Kesepakatan para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Penghormatan terhadap prinsip ini terletak pada penghormatan atas ekspektasi dan keyakinan para pihak bahwa forum yang dipilihnya adalah forum yang netral dan adil untuk menyelesaikan sengketa, termasuk keahlian pengadilan di dalam menyelesaikan sengketa. 3. Prinsip prediktabilitas dan efektivitas Pilihan Forum tidak boleh dilakukan secara sporadis. Pemilihan suatu forum harus didasarkan pada pertimbangan apakah forum yang akan menangani sengketa suatu kontrak dapat diprediksi kewenangannya dalam memutus sengketa. Selain itu perlu diperhatikan pula efektivitas putusan yang akan dikeluarkan dan kemungkinan akan ditaati dan dilaksanakan. 4. Prinsip jurisdiksi eksklusif Pilihan Forum hendaknya tegas, ekslusif, dan tidak menimbulkan jurisdiksi ganda. Di dalam perancangan kontrak internasional, tidak jarang para pihak mencantumkan lebih dari satu pilihan forum untuk menyelesaikan satu sengketa.175

173


174

Huala Adolf(a), op.cit., hal. 167-168.

175

Sudargo Gautama(h) , Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Cet. I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), hal. 236. Pilihan Forum dapat bersifat ekslusif dan noneksklusif. Pilihan Forum bersifat ekslusif berarti hanya pengadilan yang dipilih saja yang memiliki kompetensi. Pilihan Forum non-ekslusif berarti pilihan forum tersebut dapat batal atau dibatalkan.


52

3.2.3. Pilihan Hukum Pilihan Hukum merupakan kebebasan para pihak dalam bidang perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan.176 Hal tersebut disebabkan para pihak sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka dan tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum untuk diberlakukan pada perjanjian yang disepakati. Oleh sebab itu, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang dikehendaki untuk diberlakukan atas perjanjian yang telah dibuat.177 Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa dalam suatu proses arbitrase setidaknya berlaku 3 (tiga) jenis hukum, yaitu Substantive Law, Procedural Law, dan Lex Arbitri.178 Substantive Law adalah hukum materil yang menjadi dasar pemeriksaan substansi dari proses arbitrase yang kemudian digunakan untuk memutus perkara

176

Sudargo Gautama(i), Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II bagian 4, Cet. 3,Buku ke 5, (Bandung: Penerbit Alumni, 2004), hal. 5. 177

Ibid., hal.4.

178

Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase INternasional oleh Pengadilan Nasional.” (Jurnal Hukum Bisnis Volume 21, Oktober-November 2002), hal. 67. Lihat pula Erman Radjagukguk(a), op.cit., hal. 2. Redfern dan Hunter yang berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) jenis hukum terkait dalam proses arbitrase, antara lain:178 1. The law governing the parties capacity to enter the arbitration agreement; 2. The law governing the arbitration agreement and the performance of that arbitration agreement; 3. The law governing the existence and the proceedings of the arbitral tribunal-the curial law of the arbitration or, in a better phrase, Lex Arbitri; 4. The law, or the relevant legal rules, governing the substantive issues in dispute-generally described as “applicable law”, the proper law of the contract or the “substantive law”; dan 5. The law governing the recognition and enforcement of the award which may, in practice, prove to be not one law, but two or more, if recognition and enforcement is sought in more than one country in which the losing party has, or is thought to have assets. Lihat pula Gary B. Born, International Commercial Arbitration in The United States: Commentary and Materials, (Netherlands: Kluwer and Taxation Publishers, 1994), hal. 24. Terdapat pula pendapat yang diutarakan oleh Gary Born bahwa dalam proses arbitrase berlaku 4 (empat) jenis hukum, yaitu: 1. The substantive law governing the merits of the parties’ contracts and other claims; 2. The substantive law governing parties’ agreement; 3. The law applicable to the arbitration proceedings (often called the “curial law” or the Lex Arbitri; dan 4. The conflict of rules applicable to select each of the foregoing laws.


53

oleh arbiter. Hukum materil tersebut dapat ditentukan oleh para pihak yang memiliki sengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah Governing Law, atau dapat pula ditentukan oleh arbiter bila tidak disepakati sebelumnya oleh para pihak. 179 Procedural Law dapat dikatakan sebagai hukum acara atau rule of the game dari sebuah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hukum ini mengikat arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga keluarnya suatu putusan arbitrase.180 Lex Arbitri adalah hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat. Hukum ini merupakan hukum dari Negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lex Arbitri mengikat arbitrator dalam menjatuhkan suatu putusan arbitrase.181

3.2.4. Ketertiban Umum Ketertiban Umum dalam konsepsi HPI adalah dasar dikesampingkannya hukum asing untuk diberlakukan pada hukum negara hakim. Asas Ketertiban Umum digunakan pada saat suatu hukum asing melanggar sendi-sendi asasi hukum nasional.182 Prinsipnya, penggunaan Ketertiban Umum harus digunakan sebatas sebagai perisai (as a shield) bukan sebagai pedang (as a sword) sehingga tidak akan mencegah berlakunya putusan arbitrase internasional apabila putusan tersebut tidak melanggar benar sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat.183

179

Ibid.

180

Ibid.

181

Ibid.

182

Sudargo Gautama(j), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan ketiga, Buku keempat, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hal. 5. Lihat pula Sudargo Gautama(d), op.cit., hal.142. Ketertiban umum hendak diartikan sebagai lembaga dalam HPI yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengenyampingkan pemakaian dari hukum asing, yang menurut ketentuan HPI sang hakim sendiri, seharusnya diperlakukan. Tidak dipakainya hukum asing dalam hal yang khusus tersebut disebabkan hukum asing tersebut dipandang demikian menyolok dan mengusik sendi-sendi asasi dari sistem hukum sendiri jika dipergunakan.


54

Sistem hukum negara-negara di dunia mengenal perbedaan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Ketertiban umum internasional

adalah

kaidah-kaidah

yang

bermaksud

untuk

melindungi

kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Kaidah-kaidah ini membatasi kekuatan ekstra-territorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah intern sebaliknya membatasi kebebasan perseorangan.184 Ketertiban umum internasional pada hakikatnya tidaklah memiliki sifat yang supra nasional, melainkan hanya hubungan-hubungannya yang dianggap internasional. Dengan demikian makna ketertiban umum internasional adalah nasional belaka.185 Doktrin Hukum Perdata Internasional membedakan 2 (dua) fungsi lembaga Ketertiban Umum, yaitu:186 1. Fungsi positif; dan Ketertiban umum digunakan untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum tetap diberlakukan/tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah/aturan lex fori tersebut. 2. Fungsi negatif. Ketertiban Umum digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan aturanaturan hukum asing, bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar lex fori.

Tidak terdapat kesatuan pandangan mengenai ruang lingkup Ketertiban Umum.187 Namun demikian, para sarjana berpendirian bahwa Ketertiban Umum

183

Tineke LouiseTeugeh Longdong, op .cit., hal. 24.

184

Sudargo Gautama(g), op.cit., hal. 121.

185

Ibid., hal. 123

186

Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 2. 187

Prita Amalia, “Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New


55

memiliki peranan penting karena sistem hukum negara manapun pada hakikatnya memerlukan semacam “rem darurat” yang disebut istilah hukum.188 Lembaga Ketertiban Umum ini harus dilihat seirit mungkin, fungsinya sebagai suatu rem darurat yang dipakai seirit mungkin, fungsinya sebagai suatu tameng untuk membela diri dan bukan suatu pedang untuk menusuk hukum asing.189 Hanya dalam hal pemakaian hukum asing ini benar-benar merupakan suatu pelanggaran dari sendi-sendi asasi negara dan masyarakat, maka perlu hukum asing ini secara pengecualian dikesampingkan dan digantikan dengan hukum sang hakim sendiri.190 Indonesia menganut konsepsi lembaga Ketertiban Umum dengan fungsi negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 AB, dimana Ketertiban Umum digunakan sebagai pembatasan Pilihan Hukum. Pasal 23 AB mengatur bahwa setiap perbuatan hukum atau perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan baik, tidak memiliki kekuatan apapun.191 Pembahasan mengenai lembaga Ketertiban Umum relevan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan Ketertiban Umum

kerap

digunakan

sebagai

alasan

pembatalan

putusan

arbitrase

internasional. Namun demikian, Ketertiban Umum tidak termasuk dalam alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU Arbitrase. Pengaturan mengenai Ketertiban Umum terdapat dalam Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase. Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase mengatur mengenai syarat putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia “terbatas pada putusan yang tidak bertentangan

York 1958”, hal.8, http://www.scribd.com/doc/45320248/Penerapan-Asas-Ketertiban-Umum, diunduh pada 11 Juli 2012 188

Tineke Louise Teugeh Londong, op.cit., hal. 98.

189

Ibid.

190

Sudargo Gautama(I), op.cit.,hal. 48.

191

Hindia Belanda, op.cit., Pasal 23.


56

dengan Ketertiban Umum”.192 Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi negara

tempat

diajukannya

permohonan

pelaksanaan

putusan

arbitrase

internasional untuk menolak permohonan pelaksanaan apabila putusan arbitrase internasional terkait bertentangan dengan Ketertiban Umum. Hal tersebut menimbulkan perdebatan apakah Ketertiban Umum dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Sebagai satu contoh ialah kasus PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum (yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4 (empat) laporan penelitian ini).

192

Indonesia(a), op.cit., Pasal 66 huruf c.


57

BAB 4 ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas mengenai perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase yang berkaitan erat dengan Hukum Perdata Internasional (HPI) karena terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Analisis terhadap putusan-putusan perkara ini dilakukan berdasarkan alur proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dimulai dari permasalahan yurisdiksi atau kewenangan mengadili suatu perkara hingga pembahasan mengenai penerapan hukum yang menjadi landasan pertimbangan hakim yang memutuskan. Pembahasan juga menggunakan teori-teori Hukum Perdata Internasional (HPI) dan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti halnya UU Arbitrase dan ketentuan hukum lainnya.

4.1.

Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Antara Yemen Airways Melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel (Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 PK/Pdt/2007 PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways)

4.1.1. Kasus Posisi Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 PK/Pdt/2007 PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase BANI ini melibatkan dua pihak. Para pihak yang dimaksud adalah:193

193

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 273PK/PDT/2007, hal. 1.


58

Pemohon: PT Comarindo Express Tama Tour&Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon dahulu merupakan Termohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Banding dalam tingkat Banding perkara yang sama. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum Ahmad Riyadh UB, S.H., M.Si. (selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon)

Termohon: Yemen Airways, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana’a, Republik Yaman, memiliki kantor perwakilan di Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan. Termohon dahulu merupakan Pemohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Termohon Banding dalam tingkat Banding perkara yang sama. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Chellia Bader Djohan, S.H. (selanjutnya akan disebut sebagai Termohon)

Pemohon dan Termohon dalam sengketa ini terikat dalam 2 (dua) perjanjian keagenan, yaitu:194 1. Appointment of General Sales Agent (GSA Passengers); dan GSA Passangers merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Oktober 2001. Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sebagai principal menunjuk Pemohon sebagai agen penjualan umum penumpang pesawat terbang milik perusahaan Termohon. 2. Appointment of General Sales Agent (GSA Cargo). GSA Passengers. GSA Cargo merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 5 November 2002. Perjanjian tersebut pada pokoknya 194

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Putusan Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, TENTANG DUDUK PERKARA, hal 2.


59

menyatakan bahwa Termohon sebagai principal menunjuk Pemohon sebagai agen penjualan umum muatan barang (cargo) pesawat terbang milik perusahaan Termohon.

Dalam kedua perjanjian tersebut terdapat dua macam sistem pemutusan atau pengakhiran atas perjanjian yang telah disepakati yaitu pemutusan karena cidera janji (default) dan pemutusan atas kesepakatan (mutual termination). Pemutusan karena cidera janji diatur dalam Pasal 18 GSA Passangers dan Pasal 17 GSA Cargo. Pasal-pasal tersebut memiliki isi yang sama bahwa, Apabila agen melakukan cidera janji (default) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan salah satu ketentuan yang diatur dalam perjanjian, maka dalam hal yang demikian, member pilihan bagi principal untuk memutuskan atau atau mengakhiri perjanjian (may at the option of the principal be termination …).195

Di sisi lain, pemutusan karena kesepakatan (mutual termination) diatur dalam Pasal 22 GSA Passangers dan Pasal 21 GSA Cargo. Termohon kemudian melakukan pemutusan karena cidera janji terhadap GSA Passengers dan GSA Cargo berdasarkan surat pemutusan perjanjian yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor: Cpml/MM/GSAA/10-03. Pemutusan perjanjian tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 18 GSA Passangers dan Pasal 17 GSA Cargo. Alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam melakukan pemutusan karena cidera janji ialah Pemohon tidak mematuhi instruksi Termohon sebagai principal mengenai harga karcis dan tarif, karena memungut harga yang lebih besar dari yang telah ditetapkan. Di samping itu Termohon juga memberikan alasan bahwa Pemohon tidak mengirimkan dana kepada Termohon yang menjadi hak Termohon sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.196 Pemohon dalam hal ini mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya yang kemudian memutus perkara tersebut dengan putusan

195

Ibid., hal 5

196

Ibid., hal 7


60

No. 15/ARB/BANI JATIM/2004. Majelis Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya dalam menyelesaikan sengketa antara Permohon dan Termohon pada intinya mempertimbangkan antara lain:197 1. Permasalahan hukum terkait yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan Pemohon kepada BANI Perwakilan Surabaya. Hal tersebut dilandasi oleh terdapatnya surat yang dikirimkan oleh Termohon pada tanggal 23 Juni 2004, 15 Juli 2004, maupun 26 Juli 2004. Surat tersebut pada intinya merupakan penolakan Termohon dalam mengakui pemeriksaan yang dilakukan oleh arbitrase atas sengketa dengan Pemohon dengan alasan tidak terdapat klausul maupun perjanjian arbitrase yang memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa pada GSA Passengers dan GSA Cargo; 2. Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo merupakan klausul arbitrase. Majelis Arbitrase berpendapat dan menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase. Oleh karena itu, permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga arbitrase sah dan berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan Pemohon dalam kasus ini; 3. Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo tidak mengatur mengenai BANI Perwakilan Surabaya sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa dengan BANI Rules & Procedures sebagai hukum prosedural. Majelis Arbitrase menilai bahwa tindakan Pemohon memilih institusi BANI Perwakilan Surabaya dengan BANI Rules & Procedures adalah sah dan dapat dibenarkan. Oleh karena itu BANI Perwakilan Surabaya sah dan berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa bersangkutan; 4. Bertitik tolak pada permohonan yang diajukan pemohon, dasar hukum yang digunakan ialah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan

197

Ibid., TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal 22-28.


61

Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan termohon ialah pemutusan perjanjian dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah; 5. Bertitik tolak dari fakta dan peristiwa hukum atas keingkaran Termohon membantah dan menghadiri pemeriksaan, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa telah cukup dasar untuk diterapkan ketentuan Pasal 1924 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR terhadap sengketa ini. Termohon dianggap telah mengakui secara murni dalil permohonan pemohon meliputi pula tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang merupakan konsekuensi logis dari konstruksi hukum pembuktian. Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Arbitrase untuk mengabulkan permohonan Pemohon; dan 6. Termohon mengingkari ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase dan Pasal 21 ayat (2) BANI Rules & Procedures. Permohonan yang diajukan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan cukup alasan untuk dikabulkan seluruhnya maka telah terpenuhi syarat yang digariskan kedua pasal tersebut untuk: 1) serta-merta menjatuhkan putusan berdasar dokumen dan buktibukti yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) BANI Rules & Procedures; dan 2) sehubungan dengan itu, Majelis Arbitrase akan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon, dan sekaligus mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon sebagaimana telah diminta dalam petitum permohonan, sesuai dengan yang digariskan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya dalam Putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 memutuskan antara lain:198 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

198

Ibid., MENGADILI, hal 28-29.


62

2. Menyatakan Perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo adalah sah dan tetap mengikat kedua belah pihak; 3. Menyatakan tindakan Termohon melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo merupakan Perbuatan Melanggar Hukum; 4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon secara tunai selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal Putusan Arbitrase ini diucapkan berupa ganti rugi materiil sebesar US$ 115.682 (seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi immateriil sebesar US$ 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat); 5. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar US$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat); dan 6. Menghukum Termohon untuk mengganti biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon.

Termohon tidak mengakui dan menyetujui perihal putusan arbitrase tersebut karena BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kewenangan yang disebabkan tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara para pihak. Termohon mendalilkan bahwa tindakan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya merupakan tindakan yang berupa tipu muslihat. Oleh sebab itu Termohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

dalam

Putusan

Nomor:

254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel antara Pemohon melawan Termohon pada intinya mempertimbangkan bahwa:199 1. Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

memiliki

kewenangan

dalam

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Hal tersebut didasari oleh Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan

diajukan

kepada

Pengadilan

Negeri

dimana

199

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 12-14.


63

Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bertempat kedudukan. Dalam hal ini domisili dari Kantor Perwakilan Yemen Airways adalah di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon; 2. Tindakan yang dilakukan Pemohon ialah upaya tipu muslihat sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Penentuan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasari oleh kesepakatan para pihak. Dalam hal ini pengingkaran Termohon dengan membantah kewenangan BANI dalam penyelesaian sengketa ini mendasari putusan yang dikeluarkan BANI Perwakilan Surabaya menjadi dipertanyakan. Namun demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan 3. Di dalam perjanjian Pasal 23 Appointment of General Sales Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 24 Appointment of General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 November 2001 tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut forum arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak mengenai pilihan forum dan hukum prosedural apa yang kemudian akan digunakan. Dalam perjanjian tersebut hanya terdapat klausul yang berbunyi: ”Arbitration This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”. Berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa klausul tersebut bukanlah klausul arbitrase melainkan Pilihan Hukum. Oleh sebab itu BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon.


64

Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut

Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:200 1. Menolak Eksepsi Pemohon; 2. Mengabulkan Permohonan Termohon; 3. Membatalkan Putusan Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 tanggal 19 Agustus 2004; dan 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Didasari oleh ketidakpuasan Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pemohon mengajukan Banding kepada Mahkamah Agung. Pada tingkat Banding, Mahkamah Agung kemudian memutuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005. Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Banding perkara ini mempertimbangkan bahwa:201 1. Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

memiliki

kewenangan

dalam

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Hal tersebut didasari oleh Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan

diajukan

kepada

Pengadilan

Negeri

dimana

Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bertempat kedudukan. Dalam hal ini domisili dari Kantor Perwakilan Yemen Airways adalah di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon; 2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon ialah upaya tipu muslihat. Namun demikian

200

Ibid., MENGADILI, hal. 14-15.

201

Mahkamah Agung Republik Indonesia(b), Putusan Nomor: 03/Arb.Btl/200, hal. 19-

21.


65

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat mendalilkan dengan jelas berdasarkan pembuktian yang seharusnya mengenai unsur-unsur dalam tindakan yang dianggap sebagai upaya tipu muslihat tersebut. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidaklah bersifat limitatif. Dengan demikian, alasan pembatalan putusan arbitrase yang tepat untuk sengketa ini ialah tidak adanya kesepakatan para pihak dalam penentuan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan kewenagan absolut arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini tidak adanya kesepakatan tersebut mendasari putusan yang dikeluarkan BANI Perwakilan Surabaya menjadi dipertanyakan; dan 3. Di dalam perjanjian Pasal 23 Appointment of General Sales Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 24 Appointment of General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 November 2001 tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut forum arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak mengenai pilihan forum dan hukum prosedural apa yang kemudian akan digunakan. Dalam perjanjian tersebut hanya terdapat klausul yang berbunyi:

”Arbitration This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”. Berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim dalam tahap Banding berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dari perjanjian-perjanjian tersebut harus diselesaikan berdasarkan Hukum Republik Yaman. Oleh sebab

itu

BANI

Perwakilan

Surabaya

tidak

berwenang

untuk

menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan


tersebut

Majelis

Hakim

Mahkamah Agung dalam tingkat Banding ini memutuskan untuk menolak


66

permohonan Banding yang diajukan Pemohon dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel yang telah dibuat sebelumnya sehingga berbunyi:202 1. Menolak Eksepsi Pemohon; 2. Mengabulkan Permohonan Termohon; 3. Membatalkan Putusan Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 tanggal 19 Agustus 2004; 4. Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada GSA Paseengers dan GSA Cargo; dan 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Namun demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 273 PK/Pdt/2007 memutuskan untuk menolak permohonan PK dari Pemohon. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali mempertimbangkan bahwa:203 1. Majelis Hakim tidak menemukan kekeliriuan dan kekhilafan judex factie dalam memutus sengketa ini. Oleh karena itu alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru; dan 4. Di dalam perjanjian Pasal 23 GSA Passenger tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 24 GSA Cargo tanggal 5 November 2001 tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut forum arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak mengenai pilihan forum dan hukum prosedural apa yang kemudian akan digunakan. Dalam perjanjian tersebut hanya terdapat klausul yang berbunyi:

202


203

Mahkamah Agung Republik Indonesia(c), op.cit., hal. 11-12.


67

”Arbitration This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”.

Berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dari perjanjian-perjanjian tersebut harus diselesaikan berdasarkan Hukum Republik Yaman.

Berdasarkan


tersebut

Majelis

Hakim

Peninjauan Kembali sengketa ini memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan kembali ini sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).204 Dengan demikian putusan atas sengketa ini telah berkekuatan hukum tetap.

4.1.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional Segi Hukum Perdata Internasional yang akan dianalisis dalam perkara Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel yaitu status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum.

4.1.2.1. Status Personal Para Pihak Perkara pembatalan putusan arbitrase ini merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) karena di dalamnya terdapat suatu keadaan yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya titik-titik pertalian primer. Titik pertalian primer merupakan titik taut pembeda yang menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa HPI. Fungsi dari titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa HPI.205

204

Ibid., MENGADILI, hal.12.

205

Sudargo Gautama(d), op.cit., hal. 25.


68

Titik pertalian primer dalam kasus ini dapat dilihat dari status personal badan hukum para pihak yang terlibat. Pemohon yaitu PT Comarindo Express Tama Tour&Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya merupakan suatu badan hukum Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum Indonesia.206 Di sisi lain, Termohon yaitu Yemen Airways, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana’a, Republik Yaman merupakan badan hukum Yaman yang tunduk kepada ketentuan hukum Yaman.207 Pemohon yaitu PT Comarindo Express Tama Tour&Travel memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pengaturan mengenai badan hukum PT di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang merupakan ketentuan hukum Indonesia. PT Comarindo Express Tama Tour&Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.208 Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa penentuan status personal badan hukum PT yang dimiliki oleh PT Comarindo Tama Tour&Travel ditentukan berdasarkan teori kedudukan statutair. Teori kedudukan statutair dalam penentuan status personal badan hukum menyatakan bahwa penentuan status personal suatu badan hukum ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari badan hukum tersebut.209 Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa PT Comarindo Express Tama Tour&Travel berdasarkan status personal yang ditentukan atas tempat kedudukannya tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia. Penentuan status personal badan hukum berdasarkan ketentuan Hukum Yaman berdasarkan penelitian penulis tidak diketahui dengan jelas. Namun 206

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, op.cit., TENTANG DUDUK PERKARA, hal. 2.

207

Ibid.

208

Indonesia(e), Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas,UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756 Pasal 5 ayat (1). 209



69

demikian, berdasarkan teori-teori penentuan status personal badan hukum dapat dilihat bahwa Yemen Airways memiliki kedudukan di Sana’a, Yaman. Di sisi lain Yemen Airways merupakan perusahaan negara milik Republik Yaman yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Yaman.210 Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa status personal badan hukum Termohon yaitu Yemen Airways berdasarkan teori kedudukan statutair dan inkorporasi ialah tunduk pada ketentuan Hukum Yaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disaksikan terdapat pertemuan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam perkara ini sehingga perkara ini merupakan suatu permasalahan HPI.

4.1.2.2. Pilihan Forum Pilihan Forum menurut HPI merupakan masalah penentuan lembaga apa yang dipilih dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Klausul Pilihan Forum adalah salah satu klausul yang cukup penting, sama seperti halnya Pilihan Hukum.211 Sudargo Gautama berpendapat bahwa Pilihan Forum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam sebuah perikatan.212 Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo memiliki judul Arbitration. Pemberian judul Arbitration pada Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo menandakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan klausul arbitrase dalam perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo. Berdasarkan klausul arbitrase maka dapat dilihat adanya kehendak para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan perjanjian-perjanjian tersebut melalui Forum Arbitrase. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase.213 Di sisi lain, ketentuan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24

210

“Yemen Airways Profile” , http://yemenia.com/DisplaySectionDetail.aspx?ID=85.

211

Huala Adolf(a), op.cit., hal. 163.

212



70

GSA Cargo tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk arbitrase dan hukum prosedural apa yang akan digunakan. Setelah terjadinya sengketa antara Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel dengan Termohon yaitu Yemen Airways atas GSA Passengers dan GSA Cargo,

Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa kepada Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya. Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya kemudian memutus perkara tersebut dengan Putusan No. 15/ARB/BANI JATIM/2004.214 Pemeriksaan arbitrase berdasarkan perjanjian tersebut tidaklah sesuai apabila dilakukan di BANI Perwakilan Surabaya karena tidak disebutkan dalam perjanjian bahwa BANI Perwakilan Surabaya merupakan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.215 Oleh karena itu BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara antara Pemohon dan Termohon. Dalam kaitannya dengan perkara antara Pemohon melawan Termohon, telah terdapat suatu klausul arbitrase pada perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo. Namun demikian dalam klausul arbitrase tersebut tidak disebutkan bahwa forum arbitrase mana yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh sebab itu harus dibuat suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan mengenai forum arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merupakan hal yang tidak tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada 213

Indonesia(a), op.cit., Pasal 1 angka (3), ” Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 214

Isi putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 mengabulkan selurus permohonan pemohon arbitrase yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel. 215

Indonesia(a), op.cit., Pasal 1 angka (3).


71

BANI Perwakilan Surabaya tanpa adanya kesepakatan dengan pihak Yemen Airways. Termohon dalam pemeriksaan arbitrase yaitu Yemen Airways menolak untuk menyelesaikan sengketa di BANI Perwakilan Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya Termohon mengirimkan surat penolakan berarbitrase di BANI Perwakilan Surabaya yang dikirimkan pada tanggal 23 Juni 2004, 15 Juli 2004, dan 26 Juli 2004. Oleh sebab itu, tidak tepat pula BANI Perwakilan Surabaya mengadili perkara ini dan kemudian memutus perkara dengan putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004.

4.1.2.3. Pilihan Hukum Titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik pertalian sekunder ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan

HPI.216

Titik

pertalian

sekunder dari kasus tersebut dapat dilihat dari adanya Pilihan Hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian GSA Passengers tanggal 29 Oktober 2001 dan GSA Cargo tanggal 5 November 2001 yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo menyatakan:

”Arbitration This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”.

Isi dari ketentuan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo berbicara mengenai Pilihan Hukum terkait perjanjian tersebut ialah hukum dari Negara Republik Yaman. Pemilihan Hukum Republik Yaman pada perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo hakikatnya merupakan pilihan yang tepat. Perjanjian-perjanjian

216

Sudargo Gautama (d), op.cit., hal.25.


72

tersebut pada intinya ialah perjanjian keagenan dimana Termohon yaitu Yemen Airways sebagai principal dan Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel sebagai agent. Dalam perjanjian keagenan dapat dilihat bahwa peranan principal lebih karakteristik atau menonjol dibandingkan dengan agen dimana principal bertanggung jawab atas tindakan agen yang melaksanakan pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi perintah atau principal.217 Dalam hal perjanjian keagenan dilakukan oleh pihak yang berbeda negara, maka hukum dari principal merupakan hukum yang paling sesuai untuk digunakan dalam perjanjian keagenan tersebut.218 Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya baik dalam pemeriksaan perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan arbitrase tidak menggunakan ketentuan Hukum Republik Yaman. Majelis Arbitrase perkara tersebut mendalilkan pertimbangan hukum untuk memutus perkara menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak untuk menggunakan ketentuan Hukum Republik Yaman dalam perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pula berpendapat bahwa pada dasarnya Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo merupakan Pilihan Hukum yang disepakati oleh para pihak untuk mengatur materi dari perjanjian. Dengan demikian Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan Hukum Republik Yaman dalam menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung baik dalam tingkat Banding maupun Peninjauan Kembali kasus ini.

217

H.M.N. Purwosutjipto, S.H. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 3 Hukum Pengangkutan, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal.35. 218

Ibid.


73

4.1.3. Analisis Putusan Hakim 4.1.3.1. Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional UU Arbitrase memberikan definisi Putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.219 Namun demikian, sampai dengan saat ini tidak jelas ‘ketentuan hukum Republik Indonesia’ yang mengatur mengenai ‘putusan yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional’. Di sisi lain Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatakan bahwa arbitrase internasional yaitu arbitrase yang:220 d.

para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau

e.

salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha mereka: 1.

Tempat

arbitrase

telah

ditentukan

di

dalam

atau

berdasarkan perjanjian arbitrase ini; 2.


f.

para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berkaitan dengan perkara antara Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel dengan Termohon yaitu Yemen Airways,

219

para pihak dalam


220



74

perjanjian GSA Passengers dan GSA Cargo, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda. Dengan demikian timbul sebuah pertanyaan besar apakah Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 merupakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional. Sudargo Gautama berpendapat bahwa perumusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbeda dengan arbitrase internasional seperti yang didefinisikan Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pada hakikatnya terdapat kecondongan pembuat undang-undang mengenai ukuran “internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase lebih kepada definisi suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.221 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 merupakan putusan arbitrase nasional. Namun demikian, dari kasus ini dapat kita lihat adanya sebuah urgensi untuk diadopsinya UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dalam UU Arbitrase Indonesia melihat perkembangan yang terjadi pada hukum arbitrase itu sendiri. Kepentingan itu berkenaan dengan tujuan untuk mempermudah para pihak khususnya pihak asing berkaitan dengan hukum arbitrase di Indonesia. Seperti halnya Sudargo Gautama menyayangkan bahwa pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase hanya meliputi beberapa pasal yang hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dan tidak mengatur secara substantif bagaimana harus diacarakan arbitrase internasional tersebut.222

4.1.3.2. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam kaitannya dengan putusan perkara pembatalan putusan arbitrase antara Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Termohon yaitu Yemen Airways dapat dilihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri

221


222

Ibid.. hal. 11-12.


75

Jakarta Selatan yang mengadili perkara pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15 /ARB/BANI JATIM/2004 telah menafsirkan perjanjian dengan baik dengan memutus bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memutus perkara antara Pemohon melawan Termohon. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel yang diputus tanggal 6 Januari 2005, Majelis Hakim mendalilkan dalam pertimbangan hukum bahwa alasan dibatalkannya Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 didasarkan pada alasan terdapatnya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Hal tersebut pada hakikatnya tidak tepat. Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang ditentukan dalam pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.223 Setelah pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.224 Namun demikian dalam kasus ini tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan benar adanya telah terdapat tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Pemohon. Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat Banding memutus untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005, Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat bahwa penggunaan alasan tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase tidaklah tepat. Namun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak adanya perjanjian arbitrase yang menunjuk BANI Perwakilan Surabaya sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara PT Comarindo Tama Tour&Travel menyebabkan BANI Perwakilan Surabaya tidak

memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Alasan ketiadaan

223

Indonesia(a), op.cit., Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

224

Andris Wahyu Sinedyo, op.cit., diakses 5 April 2011.


76

kompetensi absolut arbitrase seperti halnya yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini bukanlah alasan pembatalan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Hal tersebut disebabkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidaklah bersifat limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase berisfat tidak limitatif berarti alasanalasan permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Pendapat tersebut didukung argumentasi bahwa alasan yang tidak diatur dalam UU Arbitrase bukan berarti tidak dapat dipergunakan. Namun demikian, terdapat pula yurisprudensi yang menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif. Salah satu contohnya ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 320K/PDT/2007 Tahun 2007 antara Perum Peruri melawan PT Pura Barutama. Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan alasan dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yaitu mengenai kompetensi absolut arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusannya membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan alasan tersebut yang merupakan alasan di luar dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian di tingkat banding Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam Pasal UU Arbitrase. Oleh sebab itu dapat dilihat dalam kasus tersebut bahwa alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase ialah bersifat limitatif. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa terdapat banyak perdebatan dalam interpretasi terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam UU Arbitrase. Lembaga peradilan pun dalam menginterpretasikan Pasal 70 UU Arbitrase masih tergolong tidak konsisten. Oleh sebab itu menjadi sebuah urgensi untuk dilakukannya sebuah perbaikan terhadap ketentuan


77

mengenai alasan pembatalan arbitrase sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

4.1.3.3. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel dalam Eksepsinya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan putusan arbitrase antara PT Comarindo Tama Tour&Travel dengan Yemen Airways. Hal tersebut

didasari

gugatan/permohonan

oleh

Pasal

diajukan

118 kepada

HIR

yang

Pengadilan

menyatakan Negeri

bahwa dimana

tergugat/termohon bertempat kedudukan. Dalam hal ini domisili dari PT Comarindo Tama Tour&Travel (dahulu merupakan Termohon pada perkara pembatalan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) adalah di Surabaya, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan asas actor sequituur forum rei yang terdapat dalam ketentuan Pasal 118 HIR. Pendapat tersebut pada dasarnya ialah tidak tepat. Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase menyebutkan mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan yang harus menangani masalah pembatalan putusan arbitrase nasional. Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat oleh forum arbitrase nasional, permohonan tersebut ditujukan pada Pengadilan Negeri.225 Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam UU Arbitrase ialah Pengadilan Negeri yang daerah

225



78

hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.226 Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase ialah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.227 Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal ini domisili dari Kantor Perwakilan Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu Yemen Airways adalah di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel telah mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan PT Comarindo Tama Tour&Travel ialah upaya tipu muslihat sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Berdasarkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.228 Dalam kasus ini tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT Comarindo Tama Tour&Travel. Penentuan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasari oleh kesepakatan para pihak. Di samping itu pula GSA Passangers dan GSA Cargo telah menentukan Pilihan Hukum yaitu ketentuan Hukum Republik Yaman. BANI Perwakilan Surabaya telah jelas mengabaikan ketentuan Hukum Republik Yaman dengan menggunakan dalil-dalil ketentuan Hukum Indonesia. Yemen Airways kemudian melakukan pengingkaran dengan membantah kewenangan BANI dalam penyelesaian sengketa ini mendasari putusan yang dikeluarkan BANI Perwakilan Surabaya menjadi dipertanyakan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan alasan tipu muslihat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase

226

Ibid., Pasal 1 angka 4.

227

Ibid., Pasal 1 angka 6.

228

Ibid., Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.


79

untuk membatalkan putusan arbitrase terkait. Namun demikian ketiadaan kompetensi absolut BANI Perwakilan Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini dan tindakan pengabaian BANI Perwakilan Surabaya terhadap Pilihan Hukum yang telah disepakati para pihak menyebabkan putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dalam memutus dengan membatalkan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004. Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini telah mempertimbangkan bahwa penggunaan alasan tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah tepat. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan tipu muslihat tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat tidak limitatif. Dengan demikian ketiadaan kompetensi absolut BANI Perwakilan Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini dan tindakan pengabaian BANI Perwakilan Surabaya terhadap Pilihan Hukum yang telah disepakati para pihak dapat menjadi alasan-alasan mengapa putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini telah tepat dalam memutus untuk mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel sehingga putusan tersebut membatalkan Putusan Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 dan menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada GSA Paseengers dan GSA Cargo. Setelah Mahkamah Agung pada tingkat Banding mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005, Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel merasa kurang puas dan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara ini kemudian


80

mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan kekeliriuan dan kekhilafan dalam memutus sengketa ini. Oleh karena itu alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru. Pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Pemohon tersebut pada dasarnya tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase telah jelas mengatur bahwa putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.229 Dengan demikian terhadap putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum banding yang diatur pada pasal 72 ayat (4) itu sendiri pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas final dan mengikat yang ada dalam putusan arbitrase. Asas final dan mengikat tersebut terdapat pada Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.230 Oleh sebab itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah tepat dalam memutus dalam Putusan Nomor: 273PK/PDT/2007 dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon.

4.2.

Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase ICC Antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP Melawan PT Pertamina Persero (Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pdt.Sus/2011)

4.2.1. Kasus Posisi Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pdt.Sus/2011 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum mengenai Pembatalan Putusan

229


230

Ibid., Pasal 60.


81

Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) ini melibatkan 3 (tiga) pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:231 Pemohon I: PT Pertamina EP, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon I dahulu merupakan Pemohon Banding I dan Pemohon II dalam perkara pembatalan putusan arbitrase internasional ini. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum M. Hakim Nasution, S.H., dan kawan-kawan.

Pemohon II: PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Merdeka Timur 1A, Jakarta, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon II dahulu merupakan Pemohon Banding II dan Pemohon I dalam perkara pembatalan putusan arbitrase internasional ini. Dalam hal ini akan diwakili oleh kuasa hukum M. Yahya Harahap, S.H., dan kawan-kawan. (Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya akan disebut sebagai Para Pemohon)

Termohon: PT Lirik Petroleum, berkedudukan di Indonesia, Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Termohon dahulu merupakan Termohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Termohon Banding dalam tingkat Banding perkara yang sama. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Dr. Anita Kolopaking, S.H., M.H., dan kawan-kawan (selanjutnya akan disebut sebagai Termohon)

231

Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011, hal.

84-85.


82

Pada tahun 1995, Termohon mengajukan Plan of Development (POD) kepada Pemohon II. Berdasarkan Enhanced Oil Recovery Contract (EOR Contract), Para Pemohon berjanji memberikan status komersialitas pada lapangan Molek, South Pulai, North Pulai dan Lirik. Selain itu, EOR Contract juga mewajibkan Para Pemohon untuk menyediakan jalur pipa untuk memudahkan Termohon dalam transportasi minyak bumi dari Lirik ke Terminal Buatan. Namun demikian, Pemohon II menolak memenuhi kewajibannya pada kontrak tersebut dan hanya memberikan komersialitas untuk daerah Lirik karena Para Pemohon menilai hanya Lirik yang komersial. Pemohon II adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang migas dan berhak atas pengaturan atas hal tersebut. Dikarenakan Pemerintah yang akan membayarkan cost recovery terhadap Termohon, Para Pemohon

merasa

perlu

mengatur

masalah

komersialitas

ini.

Para

Pemohon beranggapan tidak harus mengabulkan dan menyetujui permintaan status komersialitas. Hal tersebut disebabkan pernyataan komersialitas atau tidaknya suatu lapangan baru adalah fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan yang dilimpahkan kepada Pemohon II selaku kuasa pertambangan.232 Kerugian lain yang dialami Termohon juga berkenaan dengan tidak terpenuhinya hak Termohon untuk mendapatkan Incremental Oil dari lapangan tersebut sejak 12 September 1995 hingga 27 Maret 2008. Oleh karena wanprestasi yang telah dilakukan Para Pemohon, Termohon merasa dirugikan. Termohon mengajukan penyelesaian sengketa kepada arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) di Perancis. Hal tersebut sesuai dengan klausul arbitrase yang terdapat pada EOR Contract. Majelis Arbitrase ICC kemudian memutuskan dengan Partial Award (putusan awal) pada tanggal 22 September 2008 bahwa Para Pemohon dinilai telah melanggar janjinya dalam kontrak dan telah melakukan wanprestasi. Selain itu, dalil Para Pemohon mengenai pemampatan total sistem jalur pipa dari lirik menggunakan dalil force majeure ditolak oleh Majelis Arbitrase. Oleh sebab itu

232

MON. Pertamina Ajukan Pembatalan Putusan Arbitrase ICC. May 26, 2009. diakses pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 20:45.


83

Pertamina dinilai ingkar dari kontrak dan wajib membayar biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh PT Lirik.233 Final Award (putusan akhir) kemudian dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 27 Februari 2009. Majelis arbitrase menghukum Para Pemohon untuk mengganti kerugian sebesar US$ 34.172.178 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan biaya perkara sebesar US$ 323.250 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat). Total ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh Para Pemohon adalah US$ 34.495.428 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan dollar Amerika Serikat). Para Termohon juga dihukum membayar bunga 6 persen setiap tahun dari jumlah ganti rugi sejak Final Award dijatuhkan hingga putusan dieksekusi.234 Melalui kuasa hukumnya, Majelis Arbitrase kemudian mendaftarkan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009 akta pendaftaran Putusan Arbitrase No. 02/PDT/ARBINT/2009/PN.JKT.PST. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menerbitkan penetapan eksekuatur No. 4571 pada tanggal 23 April 2009.235 Namun demikian Para Pemohon merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Dengan demikian pada tanggal 11 Mei 2009, Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta

Pusat

Nomor:

01/PEMBATALAN ARBITRASE

/2009/

PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2009. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tersebut pada intinya mempertimbangkan bahwa:236

233

Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), op.cit., hal 3-4.

234

Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), op.cit., hal 4-5..

235

Sengketa Lirik Petroleum: Pertamina Gagal Lawan Eksekusi Putusan ICC. 15 April 2010. diakses pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 14:45. 236

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal.

67-80.


84

1. Perjanjian EOR Contract telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terbukti adanya fakta yang yang dapat membatalkan perjanjian tersebut dan alasan ketertiban umum sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon secara hukum. Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum. Oleh sebab itu permohonan pembatalan tersebut wajib dinyatakan ditolak; 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, pendapat para ahli, dan fakta-fakta dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan ICC No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase Internasional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase mengenai tenggang waktu pendaftaran putusan arbitrase Internasional tidak berlaku terhadap putusan arbitrase bersangkutan; dan 3. Disebabkan oleh putusan arbitrase bersangkutan tidak memenuhi syarat batal dan tidak melanggar ketertiban umum, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi.

Berdasarkan


tersebut

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan antara lain:

Majelis

Hakim

237

1. Menolak permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya 2. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan 4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Didasari oleh ketidakpuasan Para Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Para Pemohon mengajukan Banding kepada

237



85

Mahkamah Agung. Pada tingkat Banding, Mahkamah Agung kemudian memutuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 904K/PDT.SUS/2009. Majelis

Hakim

Mahkamah

Agung

dalam

Putusan

Banding

Nomor:

904K/PDT.SUS/2009 antara Para Pemohon melawan Termohon pada intinya mempertimbangkan bahwa:238 1. Para Pemohon telah sepakat terikat dengan Termohon dalam EOR Contract secara volunteer. Dengan demikian, Para Pemohon harus memenuhi kewajiban yang ada dalam perjanjian termasuk untuk mengikuti proses beracara di ICC dan melanjalankan putusan arbitrase yang telah dibuat; 2. Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum. Oleh sebab itu Para Pemohon wajib bertanggung jawab atas wanprestasi dengan Termohon; 3. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase mengenai tenggang waktu pendaftaran putusan arbitrase Internasional tidak berlaku terhadap putusan arbitrase bersangkutan, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi.

Berdasarkan


tersebut

Majelis

Hakim

Mahkamah Agung dalam tingkat Banding ini memutuskan untuk menguatkan Putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

Nomor

01/PEMBATALAN

ARBITRASE/2009 /PN.JKT.PST yang telah dibuat sebelumnya. Di samping itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).239

238

Mahkamah Agung Republik Indonesia(d), Putusan Nomor: 904K/PDT.SUS/2009, hal.

239

Ibid., hal. 99.

95-96.


86

Kemudian Para Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian, Majelis Hakim Mahkamah Agung

dalam

Putusan

Nomor:

56/PK/PDT.SUS/2011

pada

hakikatnya

mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase Putusan Banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase tidak mengenal upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali untuk perkara pembatalan putusan arbitrase.240 Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon. Di sisi lain, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).241 Dengan demikian putusan atas sengketa ini telah berkekuatan hukum tetap.242

4.2.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional Segi Hukum Perdata Internasional yang akan dianalisis dalam perkara Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel yaitu status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum.

4.2.2.1. Status Personal Para Pihak Para Pemohon terdiri dari Pemohon I yaitu PT Pertamina EP dan Pemohon II yaitu PT Pertamina (Persero). Pemohon I yaitu PT Pertamina EP, berkedudukan

240

Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011,

hal. 84-85. 241

Ibid.

242

Majelis Arbitrase juga telah mendaftarkan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 April 2009. Akta pendaftaran putusan arbitrase itu tercatat dalam akta No. 02/PDT/ARBINT/2009/PN.JKT.PST. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalu telah menerbitkan penetapan eksekuatur No. 4571 pada 23 April 2009. Dengan demikian Pertamina memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM.


87

di Jakarta, berkantor pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon II yaitu PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Merdeka Timur 1A, Jakarta, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Di sisi lain, Termohon yaitu PT Lirik Petroleum, berkedudukan di Indonesia, Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Baik Para Pemohon dan Termohon memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pengaturan mengenai badan hukum PT di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang merupakan ketentuan hukum Indonesia. Para Pemohon dan Termohon memiliki tempat kedudukan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.243 Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa penentuan status personal badan hukum PT yang dimiliki oleh Para Pemohon dan Termohon ditentukan berdasarkan teori kedudukan statutair. Teori kedudukan statutair dalam penentuan status personal badan hukum menyatakan bahwa penentuan status personal suatu badan hukum ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari badan hukum tersebut.244 Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa baik Para Pemohon maupun Termohon berdasarkan status personal yang ditentukan atas tempat kedudukannya tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia.

4.2.2.2. Pilihan Forum Perkara HPI tersebut.

HPI

internasional.

245

muncul karena adanya suatu unsur asing pada perkara

adalah

hukum

perdata

untuk

hubungan

yang

bersifat

Hubungan-hubungan hukum keperdataan. yang terdapat unsur-

unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut kemudian menjadi

243

Indonesia(e), op.cit., Pasal 5 ayat (1).

244


245

Sudargo Gautama(d), op.cit., hal 3-4.


88

internasional. Dengan demikian, bukan hukumnya yang internasional, melainkan peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negara-negara.246 Unsur asing dalam perkara antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum ialah terdapatnya Pilihan Forum yang telah disepakati oleh para pihak dalam EOR Contract. Pilihan Forum menurut HPI merupakan masalah penentuan lembaga apa yang dipilih dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Klausul Pilihan Forum adalah salah satu klausul yang cukup penting, sama seperti halnya Pilihan Hukum.247 Sudargo Gautama berpendapat bahwa Pilihan Forum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sebuah perikatan.248 Pilihan Forum dalam EOR Contract antara Para Pemohon dengan Termohon dapat disaksikan dalam klausul arbitrase yang terdapat pada Pasal XI 1.1.1 EOR Contract.249 Lebih lanjut, Pasal XI 1.1.4 EOR Contract berbunyi, “Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce”.250 Berdasarkan Pasal XI EOR Contract tersebut maka dapat dilihat adanya suatu kehendak para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan perjanjian-perjanjian tersebut melalui forum arbitrase asing. Forum arbitrase yang dipilih oleh para pihak ialah International Chamber of

246

Ibid.

247

Huala Adolf(a), op.cit., cet. II, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal. 163.

248


249

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal.

250

Ibid.

35.


89

Commerce (ICC)251 dengan hukum prosedural ICC Rules. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase.252

4.2.2.3. Pilihan Hukum Titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik pertalian sekunder ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan

HPI.253

Titik

pertalian

sekunder dari kasus tersebut dapat dilihat dari adanya Pilihan Hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam EOR Contract. Berdasarkan Pasal XVII.2.1, para pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia sebagai Pilihan Hukum untuk menafsirkan kontrak.254 Di sisi lain, berdasarkan Pasal XI 1.1.4 EOR Contract yang berbunyi, “Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce” dapat dilihat pula bahwa para pihak juga telah melakukan hukum prosedural yaitu ICC Rules sebagai hukum acara untuk penyelesaian sengketa dalam forum arbitrase ICC.255 Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa dalam suatu proses arbitrase setidaknya berlaku 3 (tiga) jenis hukum, yaitu Substantive Law, Procedural Law, dan Lex Arbitri.256

251


35. 252

Indonesia(a), op.cit., Pasal 1 angka (3), ” Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 253

Sudargo Gautama(b), op.cit., hal.25.

254


255

Ibid.

35.

256

Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase INternasional oleh Pengadilan Nasional.” (Jurnal Hukum Bisnis Volume 21, Oktober-November 2002), hal. 67.


90

Substantive Law adalah hukum materil yang menjadi dasar pemeriksaan substansi dari proses arbitrase yang kemudian digunakan untuk memutus perkara oleh arbiter. Hukum materil tersebut dapat ditentukan oleh para pihak yang memiliki sengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah Governing Law, atau dapat pula ditentukan oleh arbiter bila tidak disepakati sebelumnya oleh para pihak.

257

Ketentuan Pasal XVII.2.1 menunjukkan bahwa para pihak sepakat

untuk menggunakan Hukum Indonesia sebagai Pilihan Hukum untuk menafsirkan kontrak.258 Oleh karena itu dapat disaksikan bahwa substantive law pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ketentuan Hukum Indonesia. Procedural Law dapat dikatakan sebagai hukum acara atau rule of the game dari sebuah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hukum ini mengikat arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga keluarnya suatu putusan arbitrase.259 Pasal XI 1.1.4 EOR Contract yang berbunyi, “Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce” menunjukkan bahwa para pihak telah melakukan hukum prosedural yaitu ICC Rules sebagai hukum acara untuk penyelesaian sengketa dalam forum arbitrase ICC.260 Dengan demikian procedural law pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ICC Rules. Lex Arbitri adalah hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat. Hukum ini merupakan hukum dari Negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lex Arbitri mengikat arbitrator dalam menjatuhkan suatu putusan arbitrase.261 Pasal XI 1.1.4 EOR Contract yang berbunyi, “Except as

257

Hikmahanto Juwana, op.cit., hal. 68-69.

258


259

Hikmahanto Juwana, op.cit., hal. 68-69

260


35.

35.


91

provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce” menunjukkan bahwa para pihak juga telah sepakat dalam memilih Jakarta, Indonesia sebagai tempat berarbitrase. Dengan demikian Lex Arbitri pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ketentuan Hukum Indonesia (UU Arbitrase).

4.2.3. Analisis Putusan Hakim 4.2.3.1. Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional UU Arbitrase memberikan definisi Putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.262 Namun demikian Berkaitan dengan klasifikasi yang kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai “ketentuan Hukum Republik Indonesia” yang harus digunakan untuk menentukan suatu putusan arbitrase “dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Penjelasan Pasal 1 UU Arbitrase pun menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 UU Arbitrase “cukup jelas”. Di sisi lain Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengatakan bahwa arbitrase internasional yaitu arbitrase yang:263 1. para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau 2. salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha mereka:

261

Ibid.

262


263



92

a.

Tempat

arbitrase

telah

ditentukan

di

dalam

atau

berdasarkan perjanjian arbitrase ini; b.


3. para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berkaitan dengan pengertian yang diberikan oleh UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration mengenai arbitrase internasional, terdapat pendapat yang senada diutarakan oleh Tineke Louise Teugeh Londong dengan apa yang disebut olehnya sebagai arbitrase luar negeri. Tineke Louise Teugeh Londong mengemukakan bahwa arbitrase luar negeri merupakan arbitrase yang mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud dapat berupa para pihak, badan arbitrase yang digunakan, ketentuan arbitrase, dan/atau dimana tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan”.

264

Sudargo

Gautama berpendapat bahwa perumusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbeda dengan arbitrase internasional seperti yang didefinisikan Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pada hakikatnya terdapat kecondongan pembuat undangundang mengenai ukuran “internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase lebih kepada definisi suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.265 Dalam perkara antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum, para pihak dalam Pasal XI 1.1.1 EOR Contract telah dipilih Forum Arbitrase ICC untuk menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut, Pasal XI 1.1.4 EOR Contract berbunyi,

264

Tineke Louise Tuegeh Londong, op.cit., hal. 26.

265



93

“Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce” telah menyepakati untuk memilih forum arbitrase ICC dan tempat berarbitrase di Jakarta. Para Pemohon mendalilkan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase bahwa Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase nasional. Hal tersebut dilandasi oleh pemilihan tempat berarbitrase dalam EOR Contract ialah Jakarta, Indonesia. Termohon kemudian menjawab dalil tersebut dalam eksepsinya. Termohon berpendapat bahwa pada hakikatnya putusan arbitrase bersangkutan dijatuhkan di Paris, Perancis. Dalil tersebut dilandaskan pada ketentuan Pasal 27 ICC Rules yang berbunyi:266 Before signing any Award, the Arbitral Tribunal shall submit it in draft form to the court. The Court may lay down modifications as to the form of the Award and, without affecting the Arbitral Tribunal’s liberty of decision, may also draw its attention to points of substance. No award shall be rendered by the Arbitral Tribunal until it has been approved by the Court as to its form.

Ketentuan tersebut pada hakikatnya menggambarkan bahwa Majelis Arbitrase ICC dalam membuat suatu putusan arbitrase harus disetujui oleh institusi ICC itu sendiri yang memiliki kedudukan di Paris, Perancis. Dengan demikian putusan arbitrase bersangkutan melibatkan ICC yang merupakan forum arbitrase asing. Termohon yaitu PT Lirik Petroleum berpendapat bahwa penggunaan ICC sebagai forum penyelesaian sengketa membuat perkara antara Para Pemohon dengan Termohon masuk ke dalam ruang lingkup HPI. Oleh sebab itu putusan arbitrase yang dibuat oleh ICC terkait perkara antara Para Pemohon dengan Termohon merupakan putusan arbitrase internasional. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian berpendapat bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional.267 Majelis Hakim dalam memutus kemudian melakukan interpretasi apakah perkara

266

International Chamber of Commerce (ICC), ICC Rules, Art. 27.

267

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

hal. 80.


94

ini masuk sebagai kriteria putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional. Dalam interpretasi tersebut Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa dari faktafakta tersebut secara substansi Para Pemohon sejak perjanjian dibuat telah mengetahui bahwa ICC merupakan lembaga arbitrase internasional. Para Pemohon juga telah memilih arbitrator

Fred B. G. Tumbuan untuk

mewakilinya.268 Para Pemohon juga telah mengikuti prosedur dan beracara sesuai dengan aturan yang ditetapkan ICC. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim melakukan kualifikasi terhadap Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM bahwa putusan tersebut merupakan putusan arbitrase internasional. Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini juga membenarkan hal demikian. Berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa UU Arbitrase belum cukup jelas mengatur mengenai pengertian putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dilihat masih terdapat kebingungan yang dialami oleh para pihak dan juga lembaga peradilan dalam menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Lebih lanjut, dapat dilihat pula adanya sebuah urgensi untuk diadopsinya UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dalam UU Arbitrase Indonesia melihat perkembangan yang terjadi pada hukum arbitrase itu sendiri. Kepentingan itu berkenaan dengan tujuan untuk mempermudah para pihak khususnya pihak asing berkaitan dengan hukum arbitrase di Indonesia. Seperti halnya Sudargo Gautama menyayangkan bahwa pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase hanya meliputi beberapa pasal yang hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dan tidak mengatur secara substantif bagaimana harus diacarakan arbitrase internasional tersebut.269

268

Ibid.

269

Sudargo Gautama(b), op.cit,. hal. 11-12.


95

4.2.3.2. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam kaitannya dengan putusan perkara pembatalan putusan arbitrase antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum dapat dilihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pembatalan putusan mendaftarkan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM telah menafsirkan perkara dengan baik dengan memutus bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dapat dibatalkan. Para Pemohon mendasarkan permohonan pembatalan arbitrase yang dilakukan pada 4 (empat) alasan, yaitu:270 1. Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Arbitrase karena tidak terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 2. Putusan

arbitrase

tersebut

melanggar

Ketertiban

Umum

karena

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukkan Pemohon II sebagai pemegang otoritas Kuasa Pertambangan MIGAS mewakili Pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian penetapan staus komersial suatu lapangan pertambangan produksi; 3. Putusan arbitrase tersebut melanggar Ultra Petitum Partium, karena putusan tersebut mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Termohon; dan 4. Putusan arbitrase bersangkutan mengandung cacat kontroversi karena pertimbangan putusan tersebut saling bertentangan.

Alasan pembatalan arbitrase tersebut menurut Para Pemohon bukan merupakan alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Para Pemohon merujuk pada Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005 dimana ketika itu Mahkamah Agung menggunakan alasan pembatalan putusan arbitrase di luar dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase (dapat dilihat pada analisis kasus sebelumnya).

270

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., TENTANG DUDUK PERKARA, hal. 11.


96

Termohon memberikan tanggapan bahwa alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Termohon berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif sehingga Para Pemohon tidak dapat menggunakan alasan di luar itu. Berkaitan dengan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase Para Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:271 1. Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase internasional sehingga ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Arbitrase tidak berlaku terhadapnya; 2. Pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum ialah keliru dan tidak berlandaskan hukum; 3. Putusan arbitrase bersangkutan tidak mengandung Ultra Petitum Partium karena Majelis Arbitrase memutus bahwa jumlah ganti kerugian yang harus dibayar pemohon ialah US$ 34.495.428 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan dollar Amerika Serikat) sedangkan yang dituntut oleh Termohon sebesar US$ 124.200.000 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat; dan 4. Alasan Para Pemohon mengenai kontroversi dalam putusan arbitrase ialah tidak jelas dan menyesatkan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 01/PEMBATALAN ARBITRASE /2009/ PN.JKT.PST berpendapat dalam pertimbangan hukum bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak bersifat limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase berisfat tidak limitatif berarti alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Namun demikian, Para

271

Ibid., hal.46-58.


97

Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran alasan-alasan yang diajukan. Dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus ditolak. Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat Banding juga memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk menguatkan Putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

Nomor

01/PEMBATALAN

ARBITRASE/2009 /PN.JKT.PST. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa dalam perkara ini pada hakikatnya Majelis Hakim baik pada tingkat I di Pengadilan Negerei Jakarta Pusat maupun pada tingkat Banding di Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa lembaga peradilan pun dalam menginterpretasikan Pasal 70 UU Arbitrase masih tergolong tidak konsisten. Oleh sebab itu menjadi sebuah urgensi untuk dilakukannya sebuah perbaikan terhadap ketentuan mengenai alasan pembatalan arbitrase sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

4.2.3.3. Ketertiban Umum Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Ketertiban Umum dalam konsepsi HPI adalah dasar dikesampingkannya hukum asing untuk diberlakukan pada hukum negara hakim. Asas ketertiban umum digunakan pada saat suatu hukum asing melanggar sendi-sendi asasi hukum nasional.272 Prinsipnya, penggunaan ketertiban umum harus digunakan

272

Sudargo Gautama(j), op.cit., hal. 5. Lihat pula Sudargo Gautama(d), op.cit., hal.142. Ketertiban umum hendak diartikan sebagai lembaga dalam HPI yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengenyampingkan pemakaian dari hukum asing, yang menurut ketentuan HPI sang hakim sendiri, seharusnya diperlakukan. Tidak dipakainya hukum asing dalam hal yang khusus tersebut disebabkan hukum asing tersebut dipandang demikian menyolok dan mengusik sendi-sendi asasi dari sistem hukum sendiri jika dipergunakan.


98

sebatas sebagai perisai (as a shield) bukan sebagai pedang (as a sword) sehingga tidak akan mencegah berlakunya putusan arbitrase internasional apabila putusan tersebut tidak melanggar benar sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat.273 Sistem hukum negara-negara di dunia mengenal perbedaan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Ketertiban umum internasional

adalah

kaidah-kaidah

yang

bermaksud

untuk

melindungi

kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Kaidah-kaidah ini membatasi kekuatan ekstra-territorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah intern sebaliknya membatasi kebebasan perseorangan.274 Ketertiban umum internasional pada hakikatnya tidaklah memiliki sifat yang supra nasional, melainkan hanya hubungan-hubungannya yang dianggap internasional. Dengan demikian makna ketertiban umum internasional adalah nasional belaka.275 Berkaitan dengan perkara antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum, Para Pemohon mendalilkan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan Ketertiban Umum sesuai dengan yang diatur Pasal 66 huruf c UU Arbitrase. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menentukan prinsip umum perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dpancangkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.276 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip tata tertib umum bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.277 Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1971

273

Tineke LouiseTeugeh Longdong, op .cit., hal. 24.

274

Sudargo Gautama(j), op.cit., hal. 121.

275

Ibid., hal. 123

276

Indonesia(f), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 33

ayat (2). 277



99

mengatur mengenai tujuan didirikannya Pertamina untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Negara serta menciptakan ketahanan nasional.278 Pasal 11 UU No.8 Tahun 1971 memberikan status dan kewenangan kepada Pertamina sebagai pemegang seluruh wilayah hukum pertambangan migas di Indonesia dan sebagai pemegang kuasa pertambangan migas mewakili Pemerintah.279 Bertitiktolak pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut, Para Pemohon menegaskan bahwa berdasar Ketertiban Umum Pemohon II (Pertamina (Persero)) merupakan satu-satunya perusahaan Negara yang didirikan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan migas mewakili Pemerintah untuk

mengatur

segala

kebijaksanaan

yang

menyangkut

pelaksanaan

penambangan migas dengan pihak investor atau kontraktor. Di sisi lain, Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM mewajibkan Pemohon II untuk memberikan status komersialitas atas beberapa daerah kepada Termohon. Para Pemohon merasa bahwa putusan arbitrase tersebut telah menyingkirkan kewenangan Pemohon II sebagai kuasa pemegang pertambangan migas mewakili Pemerintah. Oleh sebab itu Para Pemohon beralasan bahwa Putusan ICC No. 14387/JB/JEM telah bertentangan dengan Ketertiban Umum sehingga harus dibatalkan. Termohon memberikan tanggapan bahwa Para Pemohon sebagai wakil Pemerintah dalam kontrak kerja sama dengan pihak investor/kontraktor diharapkan menjunjung asas ‘good governance’ bahwa Para Pemohon tidak bertindak

sewenang-wenang,

tidak

diskriminatif,

dan

menghormati

dan

menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Pasal 6 UU No. 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah menetapkan bahwa Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yang

278

Indonesia(g), Undang-Undang Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 44 Tahun 1960, Pasal 5. 279

Ibid., Pasal 11.


100

bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan melalui sistem kontrak dengan investor/kontraktor.280 Para Pemohon telah sepakat terikat dengan Termohon dalam EOR Contract secara volunteer sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian EOR Contract tersebut mengikat Para Pemohon dengan Termohon selayaknya undang-undang sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Pemberian status komersialitas merupakan kewajiban Para Pemohon yang tertuang dalam Pasal XI.1.3 EOR Contract.

Perkara berkaitan EOR Contract antara Para

Pemohon dan Termohon juga telah disepakati untuk di selesaikan di lembaga arbitrase ICC. Para Pemohon ikut beracara dalam memilih arbitrator yaitu Fred B. G. Tumbuan dan juga mengikuti proses arbitrase tersebut sampai dikeluarkannya Putusan No. 14387/JB/JEM oleh Majelis Arbitrase ICC. Dengan demikian Termohon berpendapat bahwa upaya pembatalan yang dilakukan oleh Para Pemohon hanyalah upaya untuk menghindarkannya dari kewajiban membayar ganti kerugian. Oleh sebab itu, Termohon berpendapat bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Para Pemohon sudah seharusnya ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 01/PEMBATALAN ARBITRASE /2009/ PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2009 telah berhati-hati dalam menilai aspek Ketertiban Umum dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa EOR Contract telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terbukti adanya fakta yang yang dapat membatalkan perjanjian tersebut dan alasan ketertiban umum sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon secara hukum. Putusan arbitrase internasional bersangkutan tidak memenuhi syarat batal dan tidak melanggar ketertiban umum, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Banding perkara ini pada hakikatnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

280

Ibid., Pasal 6.


101

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disaksikan bahwa Majelis Hakim baik dalam tingkat I maupun tingkat Banding perkara ini telah berhati-hati dalam menilai aspek Ketertiban Umum. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip penggunaan Ketertiban Umum. Ketertiban Umum pada perkara ini telah digunakan sebatas sebagai perisai (as a shield) bukan sebagai pedang (as a sword) sehingga tidak mencegah berlakunya putusan arbitrase internasional karena pada hakikatnya putusan tersebut tidak melanggar benar sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat Indonesia.

4.2.3.4. Dasar Kewenangan Pengadilan Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase ICC Berkaitan dengan pengadilan mana yang memiliki jurisdiksi primer untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional, Pieter Sanders berpendapat bahwa hanya ada 1 (satu) otoritas yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional, apakah kewenangan tersebut dimiliki oleh pengadilan dari negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat atau pengadilan dari negara yang hukumnya telah dipakai untuk proses arbitrase tersebut.281 Berkaitan dengan hal tersebut, Schwartz berpendapat bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum nasional mengenai pembatalan putusan arbitrase. Penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum nasional mengenai pembatalan putusan arbitrase, apakah ketentuan hukum tersebut memungkinkan untuk dipilihnya suatu Lex Arbitri lain daripada ketentuan hukum negara tersebut. Apabila hal tersebut dimungkinkan, maka pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan ialah pengadilan dari ‘negara yang hukumnya dipakai’. Begitu pula sebaliknya ketika ketentuan hukum domestik tidak memungkinkan dipakainya suatu Lex Arbitri lain daripada ketentuan hukum domestik negaranya, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan

281

Sudargo Gautama(a), Iop.cit., hal. 126


102

putusan arbitrase internasional ialah pengadilan ‘negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat’.282 Berkaitan dengan perkara ini, ketentuan Pasal XI 1.1.4 EOR Contract telah mengatur mengenai tempat berarbitrase yang dikehendaki oleh para pihak. Pasal XI 1.1.4 EOR Contract berbunyi, “Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce”. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat dalam memilih Jakarta, Indonesia sebagai tempat berarbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan bahwa Lex Arbitri yang digunakan pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ketentuan Hukum Arbitrase Indonesia. Dengan demikian jurisdiksi ekslusif dalam membatalkan suatu putusan arbitrase sebagai jurisdiksi primer dimiliki oleh pengadilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 65 UU Arbitrase, forum yang berwenang untuk menangani segala permasalahan berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.283 Dengan demikian forum pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh sebab itu forum yang berwenang dalam membatalkan Putusan ICC No. 14387/JB/JEM ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4.2.3.5. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini berpendapat dalam pertimbangan hukum bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak bersifat limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase berisfat tidak limitatif berarti alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase

282

Ibid. Schwartz juga berpendapat bahwa Pieter Sanders maupun Van den Berg menyatakan Pasal V ayat 1(e) Konvensi New York 1958 tidak dimaksudkan untuk merujuk pada lebih dari 1 (satu) competent authority untuk membatalkan atau menunda suatu putusan arbitrase internasional karena Konvensi New York 1958 pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional seluas mungkin. 283



103

seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Namun demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran alasanalasan yang diajukan pada permohonan perkara ini. Dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar peraturan perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus ditolak. Oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini telah tepat dalam memutus dengan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon. Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat Banding juga memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung telah tepat dalam memutus dengan kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009 /PN.JKT.PST. Setelah Mahkamah Agung pada tingkat Banding mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 904K/PDT.SUS/2009, Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) merasa kurang puas dan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase Putusan Banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. Pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Pemohon tersebut pada dasarnya tidak dapat dilakukan. UU Arbitrase telah memberikan batasan bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase telah jelas mengatur putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.284 Dengan demikian terhadap putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum banding yang diatur pada pasal 72 ayat (4) itu sendiri pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas final

284



104

dan mengikat yang ada dalam putusan arbitrase. Asas final dan mengikat tersebut terdapat pada Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.285 Oleh sebab itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah tepat dalam memutus dalam Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011 dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon.

285

Ibid., Pasal 60.


105

BAB 5 PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia maka dapat diberikan kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut: 5.1. Kesimpulan 1. Pembatalan Putusan Arbitrase ialah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi dari putusan ataupun seluruh isi putusan tersebut. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Arbitrase. Alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur sebagai berikut: (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan/atau (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Terdapat banyak perdebatan dalam interpretasi terhadap ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut bersifat limitatif. Di sisi lain terdapat pula ahli-ahli hukum yang berpendapat bahwa alasan-alasan pembatalan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif. Forum pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase beserta penjelasannya tidak jelas berlaku atas


106

putusan arbitrase nasional atau berlaku pula atas putusan arbitrase internasional. Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 menegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan arbitrase ialah putusan arbitrase nasional yang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase. Terdapat 3 (tiga) instrumen internasional mengenai arbitrase yang penting dan perlu diperhatikan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Instrumen hukum tersebut antara lain: sumber hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing utama di dunia yaitu Konvensi New York 1958, Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States (Konvensi ICSID), dan model hukum mengenai

arbitrase internasional yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia yaitu UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih belum jelas dan memadai.

2. Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat

internasional. Dalam kaitannya dengan pembatalan putusan

arbitrase internasional, aspek HPI pada umumnya dapat dilihat dari status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum. Penentuan mengenai pengadilan negara yang memiliki jurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dilakukan dengan memperhatikan jurisdiksi primer. Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Penentuan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Pembahasan mengenai lembaga Ketertiban Umum relevan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan Ketertiban Umum kerap digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase internasional. Namun


107

demikian, Ketertiban Umum tidak termasuk dalam alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU Arbitrase.

3. Perkara pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam sengketa antara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways dan perkara pembatalan putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) dalam sengketa antara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum merupakan perkara yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Pembatalan putusan arbitrase perkara-perkara tersebut dilakukan sebagai berikut: a. Perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) karena di dalamnya terdapat suatu unsur asing yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya titik-titik pertalian primer (TPP). TPP dalam perkara pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) antara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways ialah status personal para pihak dimana PT Comarindo Tama Tour&Travel tunduk kepada ketentuan Hukum Indonesia sedangkan Yemen Airways tunduk kepada ketentuan Hukum Yaman. Titik pertalian sekunder dalam perkara ini ialah Pilihan Hukum yang telah dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian GSA Passangers dan GSA Cargo yang menunjuk ketentuan Hukum Yaman untuk menafsirkan perjanjian tersebut. Putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dalam perkara ini merupakan putusan arbitrase nasional. Pengadilan yang memiliki jurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan dalam permohonan ialah alasan tipu daya berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian alasan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase harus didukung oleh


108

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mendukung alasan tersebut. Namun demikian ketiadaan kompetensi absolut dari BANI Perwakilan

Surabaya

dan

tindakan

pengabaian

BANI

Perwakilan Surabaya terhadap ketentuan Hukum Yaman menyebabkan putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Banding di Mahkamah Agung telah memutus dengan tepat untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. b. TPP dalam perkara pembatalan putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) antara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum ialah Pilihan Forum yang telah dilakukan oleh Para Pihak dengan menunjuk lembaga arbitrase ICC untuk menyelesaikan sengketa atas EOR Contract. HPI. TPS dalam perkara ini ialah Pilihan Hukum yang dilakukan para pihak dalam EOR Contract yang menunjuk Ketentuan Hukum Indonesia untuk menafsirkan perjanjian tersebut. Proses arbitrase para pihak dalam perkara ini dilakukan di Jakarta Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini berpendapat bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

kemudian

mengkualifikasikan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional. Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada secara substansi Para Pemohon sejak perjanjian dibuat telah mengetahui bahwa ICC merupakan lembaga arbitrase internasional. Para Pemohon juga telah memilih arbitrator Fred B. G. Tumbuan untuk mewakilinya. Para Pemohon juga telah mengikuti prosedur dan beracara sesuai dengan aturan yang ditetapkan ICC. Pengadilan yang memiliki jurisdiksi primer dalam membatalkan putusan arbitrase internasional ini ialah


109

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan yang diajukan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase salah satunya ialah berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum Indonesia. Alasan tersebut merupakan alasan di luar alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian Majelis Hakim (baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat Banding di Mahkamah Agung) mempertimbangkan

bahwa

putusan

arbitrase

internasional

bersangkutan tidak memenuhi syarat batal dan tidak melanggar ketertiban umum, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Banding di Mahkamah Agung telah memutus dengan tepat untuk menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.


110

5.2. Saran Saran yang ingin penulis sampaikan ialah harus dilakukannya revisi terhadap UU Arbitrase. Perbaikan tersebut pada khususnya terkait pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan yang terjadi dalam hukum arbitrase itu sendiri dalam internasional. Berdasarkan pembahasan dan analisis dari karya tulis ini dapat disaksikan adanya sebuah urgensi untuk diadopsinya UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dalam ketentuan hukum arbitrase di Indonesia. Berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional khususnya mengenai alasan pembatalan arbitrase dan keberlakuan pembatalan arbitrase terhadap arbitrase internasional dalam ketentuan UU Arbitrase masih tidak konsisten. Kedua hal tersebut merupakan hal yang krusial dan perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi kebingungan yang dapat berdampak kepada kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Lebih lanjut, agar penegakpenegak hukum di Indonesia tidaklah enggan untuk mempelajari mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI) dan tidaklah antipati terhadap hukum asing. Hal tersebut berkenaan dengan itikad baik dari Negara Indonesia untuk menghargai setiap sistem hukum yang ada di dunia dan menghindarkan kita dari sikap chauvinistis terhadap hukum nasional diri sendiri dengan tanpa melupakan dan mengenyampingkan Hukum Nasional Indonesia itu sendiri.


DAFTAR PUSTAKA

Buku Abdurrasyid, Priyatna. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002. Adolf, Huala. Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991. _______________. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Cet. II. Bandung: Rafika Aditama, 2008. _______________. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Sinar Grafika, 2004. Born, Gary B. International Commercial Arbitration in The United States: Commentary and Materials. Netherlands: Kluwer and Taxation Publishers, 1994. Budidjadja, Tony. Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2002. Fuady, Munir. Arbitrase Internasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000. Garner, Brian A. Blacks Law Dictionary 9th Edition. St. Paul: West Publishing co., 2004. Gautama, Sudargo. Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional. Cet. I. Bandung: Penerbit Alumni, 1985 _______________..Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. _______________. Hukum Perdata InternasionalIndonesia. Cetakan ketiga. Buku kedua. Bandung: Eresco, 1986. _______________. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Cetakan ketiga. Buku keempat. Bandung: Penerbit Alumni, 2007.


_______________. Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II bagian 4. Cet. 3. Buku kelima. Bandung: Penerbit Alumni, 2004. _______________. Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III bagian 1. Buku ketujuh. Bandung: Penerbit Alumni, 2004. _______________, Hukum Perdata Internasional Indonesia. Cetakan ketujuh. Buku kedelapan . Bandung: Penerbit Alumni, 2010. _______________. Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005. _______________. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Binacipta, 1987. _______________. Undang-Undang Arbitrase Baru, 1999. Aditya Bakti, 2001.

Bandung: PT. Citra

Irawan, Candra. Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju. Kaligis, O.C. Arbitrase Dalam Praktik. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2004. Londong, Tineke Louise Tuegeh. Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung, 2007. Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 3 Hukum Pengangkutan. Jakarta: Djambatan, 1995. Rajagukguk, Erman. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama, 2000. Seto, Bayu. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.


Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. ________________. Hukum Investasi dan Pembangunan. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006. Subekti, R. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bina Cipta, 1987. United Nations Comission on International Trade Law (UNCITRAL). Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration. Vienna: UNCITRAL, 1994. Van den Berg, Albert Jan. The New York Arbitration Convention of 1958. Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1981. Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. Hukum Arbitrase. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jurnal dan Artikel Ilmiah Fuady, Munir. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase” Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002. Juwana, Hikmahanto. “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional“ Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002. Khairandy, Ridwan. “Sikap Pengadilan Di Indonesia Terhadap Pilihan Yurisdiksi Dalam Kontrak Bisnis” Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002. Panggabean, H.P. “Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia” Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002. Simanjuntak, Ricardo. “Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase dan pengadilan Negeri Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang Mengandung Klausul


Arbitrase Di Indonesia” Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002. Source, Louis L. Jaffe. “Primary Jurisdiction” Harvard Law Review, Vol. 77, No. 6 Apr., 1964. http://www.jstor.org/stable/1339061 diunduh pada tanggal 4 April 2012. Zuraida, Tin. “Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. _______________. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Perma No. 1 Tahun 1990. _______________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. _______________. Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30. LN No. 30 Tahun 1999. TLN No. 3872. _______________. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009. _______________. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106. TLN No. 4756. ______________. Undang-Undang Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. UU No. 44 Tahun 1960. Hindia-Belanda. Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB). _______________. Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblaad 1849-16. Staatsblaad 1941-44. _______________. Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblaad 1927-227. _______________. Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering. Staatsblaad 184963. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie], Penerjemah: R. Soebekti, Cet. XXIX, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.


Konvensi Internasional International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States,1966. Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958. United Nations. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments, 2006.

Internet Abdurrasyid, Priyatna. “Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Internasional Dapat Dibatalkan” http://hukumonline.com/berita/baca/hol6416/salah-prosedurputusan-arbitrase-internasional-bisa-dibatalkan diunduh 19 Mei 2011. Budidjaja, Tony. “Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase” http://hukumonline.com/berita/baca/hol6719/font-size1 colorff0000bmaraknya-pembatalan-putusan-arbitrasebfontbrcampur-tangan-, diunduh 19 Mei 2011. ______________. “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia” http://hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrasedi-indonesia, diunduh 19 Mei 2011. MON. Pertamina Ajukan Pembatalan Putusan Arbitrase ICC. May 26, 2009. diakses pada tanggal 4 Mei 2012. ______________. Sengketa Lirik Petroleum: Pertamina Gagal Lawan Eksekusi Putusan ICC. 15 April 2010. diakses pada tanggal 4 Mei 2012. Prita Amalia, “Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958”, hal.8, http://www.scribd.com/doc/45320248/Penerapan-Asas-Ketertiban-Umum, diunduh pada 11 Juli 2012


Sinedyo, Andris Wahyu. “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional: Studi Kasus Perum Peruri Melawan PT Pura Barutama” http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand2360&q=pembatalan+putusan+arbitrase diunduh 5 April 2011.

Putusan Arbitrase, Pengadilan, dan Mahkamah Agung Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya. Putusan Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004. International Chamber of Commerce (ICC). Award No. 14387/JB/JEM. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ARBITRASE/PN.JKT.PST/2009.

Putusan

Nomor:

01/PEMBATALAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 03/Arb.Btl/2005. _______________. Putusan Nomor: 273PK/PDT/2007. _______________. Putusan Nomor: 904K/PDT.SUS/2009. _______________. Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011.


R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N

ng

Nomor : 03/Arb.Btl/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

do

A gu

memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase telah mengambil putusan

COMARINDO

EXPRES

TAMA

TOUR

&

TRAVEL,

In

PT.

berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD RIYADH UB, SH, M.Si dan

lik

ah

sebagai berikut :

kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, Pemohon Banding dahulu Termohon ;

ub

m

melawan:

YEMEN AIRWAYS, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, di Gedung

ep

ka

Sana’a, Republik Yaman, dan kantor perwakilan

Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5,

ah

Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHELLIA

Bapindo Plaza, Citibank Tower lantai 24, Jalan Jenderal

ng

Sudirman Kav.54-55, Jakarta, Termohon Banding dahulu

gu

Mahkamah Agung tersebut ;

bahwa

dari

In d

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,

i

on

Pemohon ;

es

R

BADER DJOHAN, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di

surat-surat tersebut ternyata

bahwa

A

sekarang Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan

arbitrase melawan Pemohon Banding

Selatan atas dalil-dalil sebagai berikut : BANI

Perwakilan

Surabaya

tidak

memiliki

jurisdiksi,

ub

Bahwa

lik

dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon selaku Pemohon

ep

dalam perkara arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, karena berdasarkan Appointment of General Sales Agent (Passengers) antara Pemohon dan Termohon tanggal 29 Oktober 2001 dan

R

ng

Termohon tanggal 5 November 2002 yang menjadi dasar sengketa antara

do

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.03/BDG/WST/2005

In

A

gu

Pemohon dan Termohon tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

ik


h

s

Appointment of General Sales Agent (Cargo) antara Pemohon dengan

ne

am

ah

permohonan pembatalan putusan

ah k

M

MAHKAMAH AGUNG

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon

ng

(Bukti P -1 dan P -2) ;

Bahwa walaupun Pemohon telah mengirimkan surat-surat kepada

BANI Surabaya Ref. No : BDR/VI/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Ref. No :

A gu

do

BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No : BDR/VII/2004/061

tanggal 26 Juni 2004, ketiganya perihal penolakan penggunaan lembaga

In

arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon

akan tetapi baik Termohon maupun BANI Surabaya tetap menjalankan

lik

ah

proses persidangan bahkan kemudian BANI Surabaya memberitahukan kepada Pemohon berdasarkan keputusan No : 37/SK/BANI SBY/VII/2004 tentang perubahan susunan majelis arbiter (Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6) ;

ub

m

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Surabaya telah mengeluarkan putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang isi putusannya

ep

ka

mengabulkan seluruh permohonan dari Termohon (Pemohon Arbitrase) ; Bahwa sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase

ah

ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon

Bahwa dengan tetap dijalankannya atau dengan kata lain

ng

"dipaksakan" persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu

on

putusan arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada

es

i

R

sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya ;

gu

kewenangan dan yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan antara

In d

Pemohon dengan Termohon terlihat adanya suatu tipu muslihat yang sengaja

dilakukan oleh Termohon yaitu dengan memakai berbagai cara dan alasan

A

untuk tercapainya suatu putusan yang dimintakan oleh Termohon (Pemohon

lik

Bahwa putusan arbitrase yang diputuskan oleh BANI Surabaya tanggal 19 Agustus 2004, No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah cacat hukum

ub

oleh karena tidak didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan :

ep

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

R

dan dinyatakan dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui

do

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005

In

A

gu

bersengketa".


ik


h

ne

dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani para pihak yang

s

arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus

ng

am

ah

arbitrase) kepada BANI Surabaya ;

ah k

M

ne si a


Halaman 2

R ep ub

hk am


ne si a


Kemudian di dalam Pasal 19 (1) disebutkan bahwa :

"Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah

ng

sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak".

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta

1999

tentang

Arbitrase

dan

Alternatif

Penyelesaian

do

A gu

Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Sengketa

untuk

In

membatalkan Putusan BANI Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

lik

ah

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

1.

Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.

Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/ III/ 2004 tanggal

ub

m

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

ep

ka

3.

Atau :

Menimbang,

bahwa

terhadap

i permohonan

tersebut

Termohon

ng

mengajukan eksepsi, atas dalil-dalil sebagai berikut :

on

I. Tentang kewenangan relatif.

es

(ex a quo et bono).

R

ah

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

gu

- Bahwa permohonan Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) adalah

In d

tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI

A

JATIM/llI/2004, dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebab baik putusan yang

lik

ah

dimohonkan pembatalannya maupun Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL), sebagai pihak dalam perkara a quo

ub

am

berkedudukan hukum/berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (I) HIR haruslah permohonan Pemohon ditolak.

ah k

ep

- Bahwa selain dari pada itu, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

R

menyebutkan dengan tegas dan jelas "Pengadilan Negeri adalah

do


In

A

gu

- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah


ik


h

ne

ng

M

Termohon".

s

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

Halaman 3

R ep ub

hk am


ne si a


pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon juga memohon

ng

kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI Perwakilan Surabaya

Nomor

mempunyai

:

15/ARB/BANI

kekuatan

hukum

JATlM/llI/2004

berlaku,

yang

dinyatakan

membuktikan

tidak

bahwa

A gu

do

Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan

mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya

In

dan menurut hukum pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna ;

lik

ah

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan

ub

m

Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/Ill/2004, yang diajukan oleh Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)), sebab

ep

ka

Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan permohonan

ah

Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menjadi

pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

ng

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan tidak sesuai pula dengan

i

on

ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Karenanya terdapat alasan secara juridis

es

R

jelas bahwa permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan

gu

formal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Pemohon

In d

sebab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan

A

mengadili perkara a quo.

II. Permohonan Pemohon kurang pihak.

lik

ah

- Bahwa permohonan Pemohon apabila dicermati secara seksama, materi yang disampaikan baik di dalam posita maupun petitumnya telah

ub

am

mempermasalahkan tentang kewenangan BANI Perwakilan Surabaya karena telah memeriksa dan memutus perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, karenanya dalam hal ini perlu Termohon sampaikan

ah k

ep

bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengajuan gugatan kepada BANI Perwakilan Surabaya yang dilakukan oleh Termohon (PT.

R

COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) adalah sesuai dengan

A

dan

memutus

perkara

Nomor

:



ik


h

ne

memeriksa

do

dalam

In

benar

gu

tidak

ng

M

AIRWAYS (YEMENIA)) menganggap putusan BANI Perwakilan Surabaya

s

ketentuan hukum yang berlaku, karenanya jika Pemohon (YEMEN

Halaman 4

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 15/ARB/BANI

JATIM/III/2004,

maka

seharusnya

ne si a


BANI

Perwakilan

Surabaya digugat dan dijadikan pihak dalam perkara a quo, untuk

ng

diberikan kesempatan menggunakan haknya menanggapi dalil-dalil Pemohon sebab putusan perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 diterbitkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ;

A gu

do

- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam

In

daftar perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon

juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI

lik

ah

Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/llI/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya Pemohon tersebut, menjadikan BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak

ub

m

Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa BANI Perwakilan Surabaya juga merupakan pihak dalam perkara ini.

ep

ka

Dengan demikian dengan tidak dimasukkannya atau tidak dijadikannya BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini, maka

ditentukan dalam Pasal 70

i Undang-Undang

Nomor : 30 Tahun 1999

on

ng

III. Permohonan Pemohon diajukan bertentangan dengan persyaratan : yang

tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

gu

es

kurang pihak.

R

ah

permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena

In d

- Bahwa upaya hukum untuk melawan putusan arbitrase menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

A

Penyelesaian Sengketa hanya boleh melalui dan dengan tata cara serta

alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang

lik

ah

tersebut diatas, maka apabila dicermati secara seksama dalil Pemohon dalam permohonannya angka 1 sampai dengan angka 4 bukanlah alasan-

ub

am

alasan yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, dengan demikian haruslah dalil pemohon ditolak karena tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

ah k

ep

- Bahwa alasan adanya tipu muslihat sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah jelas tidak berdasarkan hukum, oleh

R

karena Pemohon di dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan

do


In

A

gu

tetapi harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah


ik


h

ne

ng

M

muslihat, sebab alasan adanya tipu muslihat tidak boleh hanya didalilkan

s

tindakan Termohon yang mana yang dinyatakan telah melakukan tipu

Halaman 5

R ep ub

hk am


ne si a


berkekuatan hukum tetap, sebagaimana secara tegas disebutkan dalam

penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

ng

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

IV.Bahwa selain dari pada itu disebutkan dalam dalil pemohon angka 4 yang

A gu

do

intinya menyatakan "sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

In

Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya".

Dengan demikian adalah hal yang tidak berdasarkan hukum, jika

lik

ah

kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI Perwakilan Surabaya, oleh karena sangat mustahil Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI perwakilan

ub

m

Surabaya sebagaimana dalam perkara ini, sedangkan Pemohon mengakui tidak pernah mendapatkan salinan putusan BANI Perwakilan Surabaya

ep

ka

tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004. Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon

ah

haruslah dikesampingkan, sebab tidak berdasarkan hukum

untuk

permohonan Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya atau

setidak

pemohon

gu

V.Bahwa selain dari pada itu, disamping

i

on

ng

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

es

R

dipertimbangkan karenanya terdapat alasan secara juridis formal

mengajukan

In d

permohonan pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/Arb/BANI JATIM/III/2004, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

A

ternyata pemohon juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya

daftar

perkara

nomor

:

577/Pdt.G/2004/PN.Sby.,yang

lik

ah

intinya Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI

ub

am

JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya tersebut, BANI Perwakilan Surabaya juga dijadikan Tergugat oleh Pemohon.

-

ep

ah k

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti: Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan

R

mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri

do


In

A

hanya


ik


h

ne

Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini

gu

-

ng

M

merupakan bukti yang sempurna ;

s

Surabaya dan menurut hukum, pengakuan di depan sidang adalah

Halaman 6

R ep ub

hk am


ne si a


bersifat mencoba-coba dan terlihat tidak konsisten.

Karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak untuk

ng

seluruhnya, satu dan lain hal, untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam satu badan peradilan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta

do

A gu

Selatan telah memberikan putusan sela Nomor : 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. tanggal 21 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

In

1. Menolak Eksepsi Termohon ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan

lik

ah

mengadili perkara permohonan No. : 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. ;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ; 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; bahwa

terhadap

permohonan

ub

m

Menimbang,

Pemohon

tersebut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan, yaitu putusan

ep

ka

Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

ah

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA ;

ng

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

on

2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, tanggal 19

es

i

R

- Menolak Eksepsi Termohon ;

gu

Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia

3. Menghukum Termohon untuk membayar

biaya

perkara sebesar

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam sidang

lik

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 6 Januari 2005, kemudian oleh Termohon dengan

ub

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2005 diajukan banding secara lisan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jkt.Sel.

ep

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat

s


ik


h

ne

do

ng gu A


In

tanggal 28 Januari 2005 ;

R

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

M

ah k

am

ah

A

Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

In d

(BANI) Perwakilan Surabaya ;

Halaman 7

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 14 Januari 2005

telah diberitahukan tentang memori banding dari Termohon, diajukan jawaban

ng

memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak

A gu

do

mengatur prosedur permohonan banding, namun oleh karena menurut pasal 72

ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 permohonan banding diajukan

In

ke Mahkamah Agung, maka prosedur dan pemeriksaan banding tersebut dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

lik

ah

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

ub

m

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat

ep

ka

diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

ah

Banding/Termohon dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya :

bertitik tolak dari ketentuan yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU

ng

MA, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

i

on

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

es

R

Bahwa pada prinsipnya, alasan banding yang diajukan Pemohon banding

gu

- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

In d

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

A

I. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili

lik

digariskan Pasal 118 Ayat (1) HIR, sehingga perbuatan itu melampaui batas kewenangan atau ultra vires, padahal itu dilarang oleh pasal 30 Ayat (1) Huruf

ub

a UU MA.

Bahwa baik dalam Jawaban maupun Duplik, Pemohon Banding telah mengajukan

Eksepsi

tidak

berwenang

secara

relatif

atau

exceptio

ep

declanatoris yang menyangkut kewenangan relatif.

Dasar alasan Eksepsi tersebut, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum

R

ng

tersebut yang menggariskan batas daerah hukum Pengadilan Negeri :

do


In

A

gu

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten,


ik


h

s

sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1)

ne

am

ah

perkara ini telah melanggar asas actor sequitur forum atau forum domisili Yang

ah k

M

ne si a


Halaman 8

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

ne si a


- daerah hukumnya, hanya terbatas meliputi wilayah Kotamadya atau

ng

Kabupaten yang bersangkutan.

Daerah hukum atau wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri.

A gu

do

Apabila Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara diluar batas daerah hukumnya, Pengadilan Negeri tersebut telah melakukan tindakan

In

melampaui batas kewenangan relatif. Tindakan itu dikategori sebagai ultra vires, sehingga tindakan itu tidak sah (illegal).

lik

ah

Patokan atau asas untuk menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum suatu Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR ( Pasal 142 RBG ) atau Pasal 99 RV. Patokan menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang diatur

ub

m

1.

dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, berdasarkan asas actor sequitur forum rei

ep

ka

atau forum domisili.

Patokan yang digariskan asas actor sequitur forum rei berdasarkan

Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau Termohon, oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak

ng

-

on

melanggar kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan

i

yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah

R

-

es

ah

ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR :

gu

kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah

In d

hukum tempat tinggal Tergugat / Termohon.

Prinsip atau asas actor sequitur forum rei atau forum domisili tidak boleh

A

dilanggar. Oleh karena itu dalam kasus perkara inipun, Pengadilan Negeri

lik

dan menerapkannya.

2. Yang Dimaksud Tempat Tinggal Tergugat/Termohon :

Tergugat, meliputi : - tempat kediaman, atau

ah k

ep

- tempat alamat tertentu, atau

ub

Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal atau domisili

am

ah

atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menegakkan

- tempat kediaman sebenarnya.

R

Sumber untuk menentukan tempat tinggal yang sah dan resmi, terdiri dari

do


In

A

gu

- Kartu Rumah Tangga (KRT);


ik


h

ne

ng

M

- berdasar KTP;

s

beberapa akta atau dokumen :

Halaman 9

- Surat Pajak;

ne si a


- Anggaran Dasar Perseroan (AD).

ng

3. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD), tempat Banding

(PT.Comarindo

Expres

Tama

kedudukan Pemohon Tour &

Travel)

adalah

Surabaya, maka sesuai dengan asas actor sequitur forum rei yang

secara relatif

do

Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan

dalam kasus ini

adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian

tindakan majelis

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau

Negeri Jakarta

Selatan dalam mengadili perkara ini

lik

ah

Pengadilan

In

A gu

digariskan

melanggar kompetensi relatif yang diberikan undang-undang kepadanya. Dari penjelasan yang dikemukakan tersebut di atas dihubungkan dengan

ub

m

fakta yang tercantum pada Anggaran Dasar (AD) PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel (Pemohon Banding), bahwa alamat atau tempat

ep

ka

kedudukannya adalah kota Surabaya, maka menurut hukum : - gugatan atau permohonan pembatalan sesuai dengan asas actor sequitur

ah

forum rei atau forum domisili yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR harus

ng

- Oleh karena itu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

i

on

sesuai prinsip kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Surabaya,

es

Jakarta Selatan;

R

diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya bukan ke Pengadilan Negeri

gu

bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

In d

Dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, nyata-nyata merupakan tindakan

bertentangan atau melanggar ketentuan

Pasal 118 ayat (1) HIR dan

dikategori sebagai perbuatan melampaui batas vires,

ultra

melanggar Pasal 118 ayat (1)

ub

- dengan demikian tindakan itu selain

kewenangan atau

HIR

juga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU MA. Berdasarkan alasan ini, Mahkamah Agung R.I. pada peradilan

dan

menyatakan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

ep

banding harus membatalkan putusan

tingkat

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak

berwenang mengadilinya, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan

s

Negeri Surabaya.

R

A


ik


h

ne


do

gu

ng

II.Penolakan Eksepsi mengandung cacat Onvoldoende Gemotiveerd,karena

In

am

ah

-

lik

A

yang :

ah k

M

R ep ub

hk am


Halaman 10

ne si a


mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal

178 Ayat (1) HIR.

ng

Bahwa dalam Jawaban tanggal 29 Nopember 2004 telah diajukan beberapa Eksepsi yakni :

1.Eksepsi Kompetensi Relatif ;

A gu

do

2.Eksepsi Plurium Litis Consortium (tidak cukup pihak yaitu pihak sebagai Termohon) ;

In

3.Permohonan pembatalan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

lik

ah

Semua Eksepsi itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi sama sekali tidak dijumpai pertimbangan yang matang (maturity judgement) atau pertimbangan yang cukup (sufficient judgement)

ub

m

yang rasional dan objektif tentang penolakan itu. Bahwa pertimbangan atas penolakan Eksepsi tersebut kacau balau tanpa jelas ujung pangkalnya. Fakta

ep

ka

tentang itu dapat dilihat pada halaman 14 Putusan termaksud : - mula-mula ada pertimbangan yang mengatakan :

ah

“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara

maka

- kemudian menyusul pertimbangan yang

mengatakan

ng

meneliti secara seksama dalil dari Pemohon cukup jelas

i

"setelah Majelis bahwa Termohon

on

telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui

es

R

akan dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi dari Termohon… "

gu

Arbitrase, karena itu tidak relevan menarik BANI Surabaya menjadi pihak",

In d

- Selanjutnya dikemukakan pertimbangan yang menyatakan :

"…. bahwa uraian Eksepsi Termohon selebihnya sudah termuat dalam

A

pokok perkara".

lik

Selatan terhadap semua eksepsi yang diajukan Termohon/Pemohon Banding. Dari pertimbangan yang kacau dan tidak berpangkal dan berujung

Putusan

Pengadilan

Negeri

ub

itu, langsung dijatuhkan amar yang berbunyi : "Menolak Eksepsi Termohon". Jakarta

Selatan

tersebut

nyata-nyata

bertentangan atau mengabaikan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004

ep

maupun Pasal 178 ayat (1) HIR yang memerintahkan agar Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan wajib atau harus memuat alasan dan dasar hukum putusan tersebut.

R

s

Berdasarkan fakta yang membuktikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

ng

Selatan mengandung cacat onvoldoende gemotiveer, cukup alasan bagi

do


In

A

gu

Mahkamah Agung Rl dalam peradilan tingkat banding untuk membatalkan


ik


h

ne

am

ah

Hanya begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

ah k

M

R ep ub

hk am


Halaman 11

R ep ub

hk am


ne si a


putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berbarengan dengan itu menolak permohonan pembatalan yang diajukan Terbanding.

ng

III.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum yang menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang

memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian tidak terdapat klausula

A gu

do

arbitrase, padahal dalam Pasal 23 Appointment Of General Sales Agent

(Selanjutnya Disingkat GSA Passengers) dan dalam Pasal 24 Appointment

In

Of General Sales Cargo (Selanjutnya Disingkat GSA Cargo), terdapat

klausula arbitrase, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta

lik

ah

Selatan bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata.

Bahwa pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terdapat

pertimbangan

yang

menyimpulkan,

bahwa

perjanjian

GSA

ub

m

Passengers maupun GSA Cargo, tidak mencantumkan klausula Arbitrase. "Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

ep

ka

perkataan Arbitration yang tercantum sebagai Judul Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo :

ah

- bukan klausula Arbitrase ;

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berpendapat,

ng

bahwa dalam klausula tersebut tidak menyebut Arbitrase sebagai cara

i

on

penyelesaian sengketa adalah salah dan keliru, seperti yang dijelaskan di

es

R

- tetapi mengatur mengenai pilihan hukum yakni hukum Republik Yaman.

gu

bawah ini :

In d

- Perkataan arbitrase tidak dapat ditafsirkan lain, selain dari pada

kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,

A

dengan demikian tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta

ah

dengan ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata.

lik

Selatan menafsirkan perkataan itu lain dari pada arbitrase, bertentangan

Baik Termohon Banding maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

ub

am

membenarkan dan mengakui terdapat kata yang berjudul Arbitration pada Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo. Namun pembenaran dan pengakuan itu dianulir dan dikesampingkan kembali atas

ep

ah k

alasan, isi yang terkandung dalam judul tersebut :

- bukan kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul melalui

R

Arbitrase;

do


In

A

gu

Tindakan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan


ik


h

ne

ng

M

Yaman.

s

- tetapi kesepakatan mengenai pilihan hukum yaitu hukum Republik

Halaman 12

R ep ub

hk am


ne si a


tersebut bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata yang berbunyi :

"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan untuk

ng

menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran ". Bertitik

tolak

dari

ketentuan

Pasal

1342

KUHPerdata

tersebut

dihubungkan dengan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA

A gu

do

Cargo:

- dengan tegas (expressis verbis) tercantum perkataan Arbitration ;

In

- dengan demikian, kata-kata yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, sangat jelas yakni Arbitrase ;

lik

ah

- dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, perkataan itu merupakan kesepakatan antara para pihak, bahwa cara penyelesaian sengketa yang timbul dari GSA Passengers

ub

m

dan GSA Cargo, diselesaikan melalui Arbitrase ;

- dalam hal yang seperti ini, Pasal 1342 KUHPerdata, melarang Hakim/

ep

ka

Pengadilan Negeri melakukan penafsiran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo tersebut.

ah

Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30

hakiki

yang

tidak

dapat

diubah

dan

dikesampingkan

ng

Hakim/Pengadilan Negeri, selain dari pada cara penyelesaian sengketa

i

on

perdata melalui Arbitrase di luar peradilan umum.

es

makna

R

Tahun 1999, perkataan Arbitration adalah Arbitrase yang memiliki

gu

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

In d

benar-benar telah salah menerapkan hukum, karena secara sewenangwenang telah mengenyampingkan atau meniadakan eksistensi klausula

A

Arbitrase yang disebut dengan tegas pada Pasal 23 GSA Passengers dan

lik

Pasal 1342 KUHPerdata. Oleh karena itu, cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

ub

IV.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga salah menerapkan

am

ah

Pasal 24 GSA Cargo. Dan tindakan itu jelas-jelas melanggar penerapan

ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata karena telah menafsirkan isi yang terdapat di bawah judul arbitration itu kearah yang tidak selaras dengan

ep

ah k

sifat persetujuan.

Bahwa Pasal 1345 KUHPerdata menegaskan : "Jika kata-kata dapat

R

diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang

s

paling selaras dengan sifat perjanjian ".

do


In

A

gu

Cargo mengandung kata-kata yang memiliki dua macam pengertian :


ik


h

ne

ng

M

Sekiranyapun ketentuan Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA

Halaman 13

R ep ub

hk am


ne si a


- Pertama : terdapat perkataan Arbitration, sehingga mengandung arti klausula Arbitrase,

ng

- Kedua : terdapat kata-kata pilihan hukum yakni Hukum Republik Yaman, sehingga mengandung arti governing law atau choice of law.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata, Hakim/

A gu

do

Pengadilan Negeri harus memilih pengertian yang paling sesuai dengan sifat perjanjian.

pengertian yang tidak selaras dengan sifat perjanjian.

In

Hakim/Pengadilan Negeri dilarang atau tidak dibenarkan memilih

lik

ah

Sifat perjanjian yang disepakati dalam GSA Passengers dan GSA Cargo merupakan perjanjian :

- dalam dunia bisnis (commercial), yang menghendaki cara penyelesaian

ub

m

yang cepat (quick in motion) dan tidak formalistic (informal procedure), sehingga penyelesaian sengketa tidak mahal (zero cost) dan tidak

ep

ka

berlarut-larut (waste of time).

- cara yang demikian hanya dapat dicapai dan diwujudkan, hanya melalui

ah

arbitrase, karena putusan yang dijatuhkan langsung final and binding

Bertitik tolak dari sifat perjanjian yang disebut di atas, dihubungkan

ng

dengan ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata pada satu sisi dan Pasal 23

on

GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo pada sisi lain, maka

es

i

R

serta tertutup semua upaya hukum.

merupakan

kesepakatan

Banding/Termohon

dan

:

klausula

Termohon

Arbitrase

Banding/

atau

Pemohon

In d

gu

penafsiran yang paling selaras adalah perkataan Arbitration tersebut

Pemohon

menyetujui

A

penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase. Sehubungan dengan

Klausula

tersebut

secara

nyata,

dianggap

(feitelijke

lik

ah

vermoeden) telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni para pihak telah mengadakan perjanjian Arbitrase yang

ub

am

menyatakan semua sengketa yang timbul dari GSA Passengers dan GSA Cargo diselesaikan denga cara Arbitrase.

Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

R

perjanjian, harus ditolak.

ep

Selatan yang mengatakan tidak terdapat klausula arbitrase dalam

s

V. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan

ng

do


In

A

gu

24 GSA Cargo tidak menyebut BANI serta rules & procedur BANI sebagai


ik


h

ne

hukum yang mengatakan klausula Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal

M

ah k

itu,

Halaman 14

R ep ub

hk am


ne si a


bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa, padahal dalam kasus perkara ini, oleh karena klausula tidak menyebut bentuk dan rules

ng

arbitrase yang disepakati, Hakim/Pengadilan Negeri harus menerapkan penjelasan Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 secara luas (extend).

A gu

do

Bahwa seperti yang Pemohon Banding jelaskan di atas, dalam Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo, terdapat dan disepakati

In

klausula Arbitrase, hanya saja :

- tidak disepakati bentuk arbitrasenya apakah Institusional atau AD HOC;

lik

ah

- juga tidak ditentukan kesepakatan mengenai Rules Arbitrasenya apakah Rules & Procedure BANI, ICC Rules atau UNCITRAL Arbitrase Rules;

Dalam kasus yang demikian semestinya Hakim/Pengadilan Negeri yang

ub

m

memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini harus memperluas (to enlarge, to extend) penerapan

ep

ka

penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999, dengan acuan sebagai berikut :

ah

- apabila klausula arbitrase tidak menentukan bentuk dan rules

arbitrase

apa-apa tentang itu ;

ng

- maka dalam menghadapi kekosongan atau kevakuman yang demikian

arbitrase dilakukan.

gu

i

on

yang harus diterapkan Hakim/Pengadilan Negeri adalah hukum tempat

es

R

yang disepakati dalam perjanjian berarti para pihak tidak menentukan

rules

arbitrase

tidak

boleh

mematikan

In d

Kalau begitu, oleh karena kekosongan kesepakatan mengenai bentuk dan hak

perdata

pihak

yang

A

berkepentingan (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat memilih bentuk

dan rules arbitrase yang dianggapnya paling memudahkan baginya.

lik

ah

Oleh karena ternyata, Pemohon Banding telah memilih bentuk arbitrasenya adalah institusi BANI Perwakilan "Surabaya dan rulesnya Rules &

ub

am

Procedure BANI, serta tempat bersidang (principal place) Surabaya, maka tindakan Pemohon Banding itu telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni meminta agar hukum yang

ah k

ep

diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Cara yang demikian sesuai juga dengan Doktrin The Most Appropriate

R

Forum yakni tempat dilakukan persidangan merupakan faktor koneksitas

do


In

A

gu

arbitrase ini harus memperluas (to enlarge, to extend) penerapan


ik


h

ne

ng

M

memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pembatalan perkara

s

utama (the main connected factors) menentukan hukum yang diterapkan

Halaman 15

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999.

ne si a


VI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerap-

ng

kan hukum karena dengan sengaja melanggar ketentuan yang digariskan Pasal 70 serta penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Bahwa pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

A gu

do

tersebut mengatakan bahwa dalil permohonan cukup jelas yakni

Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara

In

melalui arbitrase. Berarti alasan itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 70 huruf c. putusan BANI Perwakilan Surabaya, diambil dari hasil

sengketa.

lik

ah

tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding dalam pemeriksaan

1.Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, wajib

(Burden

of

Proof,

Bewijslast)

ub

m

beban

dipikulkan

kepada

Pemohon/Termohon Banding untuk membuktikan adanya tipu muslihat dilakukan

Pemohon

Banding

selama

ep

ka

yang

proses

pemeriksaan

berlangsung, tetapi ternyata gagal.

:

siapa

yang

mendalilkan

sesuatu,

wajib

membuktikannya (who asserts, must proof). Akan tetapi, ternyata selama proses

pemeriksaan

ng

dalam

dalam

persidangan

berlangsung,

on

Pemohon/Termohon Banding tidak pernah mengajukan bukti yang

i

prinsip

es

menentukan

R

ah

Bahwa dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata telah

gu

memenuhi syarat batas minimal pembuktian tentang perbuatan atau

In d

tindakan tipu muslihat yang telah Pemohon Banding lakukan.

A

Begitu juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tidak dapat menunjuk secara konkrit perbuatan tipu muslihat apa dan yang bagaimana yang telah dilakukan

lik

ah

Pemohon Banding selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung. Baik Termohon Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri

ub

am

Jakarta Selatan hanya mendasarkan keterbuktian tipu muslihat itu, semata-mata bertitik tolak dari Pasal 23 GSA Passengers dan Pasal 24 GSA Cargo. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

ah k

ep

- pasal-pasal tersebut tidak memuat klausula arbitrase ; - oleh karena itu, tindakan Pemohon Banding mengajukan penyelesaian

A

tidak

dapat

dijadikan

alat

bukti

tentang

adanya


do

gu

kepadanya,

In

ng

M

2. Keingkaran Termohon Banding memenuhi hak yang dibenarkan hukum


ik


h

ne

muslihat.

s

R

sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya disimpulkan sebagai tipu

Halaman 16

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tipu muslihat.

ne si a


Bahwa sudah barang tentu pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim

ng

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian maupun kesalahan penerapan Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999.

do

A gu

Karena segala sesuatu proses pengajuan dan pemeriksaan di BANI tersebut, dilakukan secara terbuka (disclosure). Dan pengajuan sesuai

In

klausula arbitrase yang dicantumkan pada Pasal 23 GSA Passengers

dan Pasal 24 GSA Cargo. Proses pemeriksaan dilakukan secara atau

contradictor

dengan

cara

memberitahu

proses

lik

ah

adversarial

berarbitrase kepada Termohon Banding serta memanggil dan memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan counterclaim sesuai dengan

ub

m

asas audi et alteram partem. Keingkaran Termohon Banding untuk memenuhi haknya menghadiri dan mengajukan Jawaban atau alat bukti

ep

ka

yang diperlukan untuk membela kepentingannya tidak dapat dijadikan fakta menjadi alat bukti membuktikan tipu muslihat yang dilakukan

ah

Pemohon Banding.

tipu muslihat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

ng

Selatan yang mengatakan hal itu terbukti, jelas-jelas merupakan

i

on

manipulasi dan merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian.

es

R

Dengan demikian, Termohon Banding tidak dapat membuktikan adanya

gu

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

In d

Selatan tersebut harus dibatalkan dan menolak permohonan pembatalan yang diajukan Termohon Banding.

A

Alasan tipu muslihat tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

lik

ah

Bahwa betapa jauhnya langkah penafsiran dan penerapan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai

ub

am

alasan tipu muslihat yang disebut dalam Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 70 tersebut.

ah k

halaman 16 putusannya :

ep

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

- Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, hanya menyebut tipu

R

muslihat, tetapi tidak menyebut apa unsur-unsurnya ;

do


In

A

gu

Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan


ik


h

ne

ng

M

disebut dalam pasal itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

s

- Selanjutnya penjelasan menyebutkan permohonan pembatalan yang

Halaman 17

R ep ub

hk am


ne si a


tersebut telah membenarkan bahwa alasan pembatalan apapun yang

diajukan (huruf a, b atau c Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999), harus

ng

dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan itu, sekiranyapun diikuti pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Pasal 70

A gu

do

huruf c tidak menyebut unsur-unsur tipu muslihat. Namun tentang

kebenaran adanya tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding harus

In

dibuktikan Termohon Banding berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut BHT) :

yang menghukum Pemohon banding telah melakukan penipuan

lik

ah

-

(bedrog) atau kecurangan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP ; -

hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang

ub

m

menegaskan, suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (bewijsniddelen) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

dan pelanggaran ;

hanya putusan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu

i

R

perkara perdata.

Karena begitu, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun

ng

1999, agar alasan tipu muslihat yang didalilkan itu dapat dibenarkan

on

Pengadilan, maka alasan itu harus dibuktikan dengan putusan

Termohon

Banding

dalam

persidangan,

tidak

dapat

In d

gu

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ternyata

es

ah

-

ep

ka

dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan

tetap, yang menghukum Pemohon Banding melakukan tipu muslihat selama proses pemeriksaan BANI Perwakilan Surabaya berlangsung.

ah

Namun

demikian,

meskipun

Termohon

Banding

tidak

lik

A

menunjukkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

mampu

membuktikan tipu muslihat yang didalilkannya berdasarkan putusan

benar

Majelis

Hakim

ub

am

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi secara tidak Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

tetap

menyimpulkan, Pemohon Banding terbukti melakukan tipu muslihat.

ah k

ep

Berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

R

Jakarta Selatan tersebut telah melanggar hukum yang digariskan oleh


ik


h

ne

do


In

A

gu

ng

M

KUHPerdata.

s

penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal1918

Halaman 18

Menimbang,

bahwa

terhadap

alasan-alasan

banding

tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

ng

ne si a


mengenai alasan I :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

A gu

do

bahwa pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

menentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan

In

kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah

lik

ah

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ; bahwa yang dimaksud dengan Termohon, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang yang sama, adalah pihak lawan dari Pemohon dalam

ub

m

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan

ep

ka

arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya meliputi

ah

tempat tinggal Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways yang kantor

bahwa dengan telah diaturnya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri

ketentuan dalam pasal 118 HIR (lex generalis) harus dikesampingkan ;

gu

mengenai alasan II :

on

ng

di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (lex specialis), maka

es

i

R

perwakilannya beralamat di Jakarta Selatan ;

In d

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex

A

facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa judex facti telah mempertimbangkan mengenai eksepsi butir 2

lik

lainnya karena sudah termasuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara (lihat halaman14 putusan sela ) ;

ub

mengenai alasan III, IV, V dan VI :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

ep

karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri kurang lengkap

R

ng

Menimbang, bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase

do


In

A

gu

yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak


ik


h

s

sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan berikut ini ;

ne

am

ah

dari Termohon pada halaman 14 putusannya, sedangkan mengenai eksepsi

ah k

M

R ep ub

hk am


Halaman 19

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara

Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon Arbitrase

ng

dalam perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 karena dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar sengketa (Appointment of

General Sales Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001 dan Appointment

A gu

do

of General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002) tidak terdapat

klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI

In

Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon ;

lik

ah

bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI Surabaya beberapa kali,

namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut ; bahwa

pertama-tama

Mahkamah

ub

m

Menimbang,

Agung

akan

mempertimbangkan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan

ep

ka

arbitrase yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri ;

ah

bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

ng

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

i

on

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

es

R

tertera bahwa “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini

gu

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

In d

yang disembunyikan pihak lawan ; atau

pihak dalam pemeriksaan sengketa” ;

bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk

lik

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya

Menimbang,

bahwa

ub

dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon ; selanjutnya

Mahkamah

Agung

akan

mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam

ep

kedua perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon (bukti P1 = T1 dan bukti P2 = T2) ;

R

bahwa baik Pasal 24 dalam bukti P1 (Appointment of General Sales

A


ik


h

ne


do

gu

berbunyi :

General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002)

In

(Appointment of

s

Agent (Passengers) tanggal 29 Oktober 2001) maupun Pasal 23 bukti P2

ng

am

ah

A

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

ah k

M

ne si a


Halaman 20

R ep ub

hk am


ng

“Arbitration

ne si a


This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen” ;

A gu

do

bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa

yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut

In

hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon ;

lik

ah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Pengadilan

Negeri

Jakarta

ub

m

putusan

Selatan

Nomor

:

254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sehingga amarnya seperti

ep

ka

yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding adalah pihak yang

1999,

Tahun

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14

permohonan

banding

dari

Pemohon

In d

Menolak

MENGADILI :

Banding

:

PT.

lik

COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

ub

254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

-

Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

ep

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-

Membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor

do

In

ng gu A



ik


h

ne

15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

s

R

-

M

ah k

am

ah

A

gu

Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

on

ng

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

i

R

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 30

es

ah

kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;

Halaman 21

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia -

ne si a


Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa

dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan

ng

pada Appointment of General Sales Agent (Passengers) tanggal 24 Oktober 2001 dan Appointment of General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002 ;

untuk membayar biaya

do

A gu

Menghukum Pemohon Banding/Termohon

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini

In

ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

lik

ah

Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 oleh Marianna Sutadi, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Hakim-Hakim Agung

ub

m

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

ttd/ Marianna Sutadi, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

ng

ttd/ Prof.Rehngena Purba,SH.,MS.

gu

es

i

Ketua :

R

Hakim-Hakim Anggota :

on

ah

dihadiri oleh para pihak ;

ttd/ Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti dengan tidak

ep

ka

dibantu oleh Nani Indrawati, SH, M. Hum.

6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i ……………... Rp.

1.000,-

Nani Indrawati, SH.,M. Hum.

A

3. Administrasi kasasi

In d

1. M e t e r a i ……………… Rp.

Rp.493.000,-

ah

==========

ub

am

Untuk salinan

lik

J u m l a h ……………….. Rp.500.000,-

MAHKAMAH AGUNG RI an.Panitera

ah k

ep

Plt. Kepala Direktorat Perdata

R

(H. Parwoto Wignjosumarto,SH)

s


ik


h

ne

do


In

A

gu

ng

M

NIP.040.018.142.

Halaman 22

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PUTUSAN

No. 904 K/PDT.SUS/2009

perdata

khusus

arbitrase

dalam

tingkat

memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

banding

1. PT. PERTAMINA EP, berkedudukan di Jakarta, berkantor

In

Pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27, Jl. Prof. Dr.

Satrio No. 164, Jakarta, diwakili oleh SALIS S. APRILIAN,

lik

ah

Presiden Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HAKIM NASUTION, SH., LL.M., dan kawan-

ub

m

kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Permata Senayan Unit B-19, Jl. Tentara Pelajar No. 5, Jakarta Selatan,

ka

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September

ep

2009 ;

ah

Pemohon Banding I dahulu Pemohon II ; 1A,

Jakarta

10110,

diwakili

oleh

KAREN

ng

AGUSTIAWAN, Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini

on

memberi kuasa kepada M. YAHYA HARAHAP, SH., dan

i

Timur

es

R

2. PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jalan Merdeka

Manggala Wanabakti, Block IV, 8th Floor, Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2009 ; Pemohon Banding II dahulu Pemohon I ;

PT.

LIRIK

PETROLLEUM,

lik

ah

TERHADAP

In d

A

gu

kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jakarta, Gedung

berkedudukan

di

Gedung

Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta 12560, Mahkamah Agung tersebut ;

ub

Termohon Banding dahulu Termohon ;

am

ep

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding II dan Pemohon Banding I dahulu sebagai Pemohon I dan II mengajukan

permohonan

pembatalan

Putusan

Arbitrase

No.

s

telah

R

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 terhadap sekarang Termohon Banding

do

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

ne

ah k

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik


h

M

perkara

A gu

memeriksa

MAHKAMAH AGUNG

do

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ne si a


Halaman 1

R ep ub

hk am


ne si a


Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap

ng

Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran yang diajukan oleh Ketua Majelis Arbitrase ICC, melalui Kuasanya,

Anita Kolopaking & Partners pada tanggal 20 April 2009 melalui Surat

A gu

do

Permohonan Pendaftaran Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional ICC

(International Chamber Of Commerce) Case No. 14387/JB/JEM (P-1), berdasar

In

Specific Power of Attorney tanggal 14 April 2009 (P-2) dan atas dasar permohonan itu, Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM ("Putusan Arbitrase

ah

a quo") telah didaftarkan oleh Panitera di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat

lik

dengan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase lnternasional No. 02/Pdt/ArbInt/2009/PN.JKT. PST. tanngal 21 April 2009 (P~3), yang terdiri dari:

ub

m

PARTIAL AWARD

Tanggal 22 September 2008 (P-4a)

ep

ka

dengan amar putusan (Order) yang berbunyi: 1) Both the First Respondent and Second Respondent are proper parties

ah

to this arbitration. The First Respondent is a party to the EOR Contract

the Terms of Reference and participated in this arbitration.

on

ng

the EOR Contract, including the obligation to arbitrate and has signed

i

has voluntarily assumed the obligations of the First Respondent under

es

R

and the arbitration agreement in Section XII. The Second Respondent

gu

2) The First and Second Respondent wrongfully refused to accord

In d

commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai, in breach of

A

the EOR contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realise Incremental Oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006.

lik

ah

3) The total blockage of pipeline system from link to Buatan Terminal did not constitute an event of force majeure and accordingly the term of

ub

am

The EOR Contract expired on 27 March 2006.

4) The Respondents failed to provide for the transport of oil through its pipeline system, in breach of its obligations under the EOR contract,

ah k

ep

from 21 December 1998 to 27 March 2006 and are liable to pay damages to the Claimant for all losses the Claimant suffered as result of

R

the pipeline blockage during this period.

do


In

A

gu

March 2006, in breach of the operating agreement contained in the EOR

ne

ng

M

expenses incurred in producing crude oil in cash from May 1994 to 27

s

5) The Respondents have failed to pay their share of the operating


ik

h


Halaman 2

R ep ub

hk am


ne si a


Contract. The Claimant is entitled to damages. for the loss it has

sustained (if any) equal to the amount of the unpaid operating expenses

ng

plus interest at LIBOR plus 2% (in accordance with articie 9.6 of the

Operating Agreement) less the value of any proceeds receive and retained from the Respondents' 50% share of the Incremental Oil.

A gu

do

6) The Respondents; Counterclaims are dismissed. 7) All other decisions are left to a later award. 1)

In

Terjemahan:

Baik Termohon 1 maupun Termohon 2 adalah pihak yang memenuhi

ah

syarat dalam arbitrase ini. Termohon 1 adalah pihak dalam EOR

lik

Contract dan telah menyetujui klausula arbitrase yang diatur dalam Bagian XII. Termohon 2 telah secara voluntaer menerima kewajiban

ub

m

Termohon 1 berdasarkan EOR Contract, termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani Term of Reference dan 2)

ep

ka

berpartisipasi dalam arbitrase ini.

Penolakan Termohon 1 dan 2 untuk memberikan komersialitas pada

ah

Lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah salah karena

ng

kehilangan atas keuntungan karena tidak mendapat Incremental Oil

on

dari lapangan-lapangan tersebut sejak 12 September 1995 sampai 27

gu

Maret 2006.

Pemampatan total sistem jalur pipa dari Lirik ke Terminal Buatan

In d

3)

i

membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kerugian berupa

es

R

melanggar EOR Contract oleh karena itu bertanggungjawab untuk

A

bukan merupakan force majeure dan EOR Contract berakhir pada 27

4)

Maret 2006.

Kegagalan para Termohon menyediakan penyaluran minyak melalui

lik

ah

sistem jalur pipanya, merupakan wanprestasi memenuhi kewajibannya berdasarkan EOR Contract sejak 21 Desember 1998 sampai 27 Maret derita selama periode dimaksud. 5)

ub

am

2006. Oleh karena itu, bertanggungjawab atas kerugian yang Pemohon Para Termohon telah gagal untuk membayar kewajiban mereka secara

ah k

ep

tunai atas biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak mentah sejak bulan Mei 1994 sampai 27 Maret 2006, sehingga

R

melanggar perjanjian dalam EOR Contract. Dengan demikian, Pemohon

do


In

A

gu

bunga LIBOR plus 2% (sesuai dengan Pasal 9.5. dari Perjanjian

ne

ng

M

dengan besaran dari biaya operasi yang tidak dibayar ditambah suku

s

berhak memperoleh ganti kerugian yang berlanjut (jika ada) setara


ik

h


Halaman 3

R ep ub

hk am


ne si a


Operasi) dikurangi nilai untuk setiap hasil yang akan diterima Termohon sebesar 50% dari Incremental Oil.

Menolak seluruh tuntutan rekonvensi dari para Termohon,

7)

Keputusan mengenai hal-hal lainnya akan dijatuhkan dalam putusan

ng

6)

FINAL AWARD

do

A gu

selanjutnya.

Tanggal 27 Februari 2009 (P-4b)

In

Dengan amar putusan (Award and Order) yang berbunyi sebagai berikut: 86. Tribunal awards, orcierand declare as follows:

ah

(a) The Respondents shalf pay to the Claimant the sum US$

lik

of

m

Contract

ub

34,172,178 as damages for breach of the EOR (and

comprising US$25,311, 940 for commerciality issue; 8,722,569

ep

ka

U8$

for the pipeline failure issue and US$ 137,669 for the

ah

failure

of

the

Respondents

being

share

of

i

the arbitrators fees ana expenses and the ICC administrative expenses paid by the Claimant;

(c) Thus the total amount payable by the Respondent to Claimant

is

lik

the

ah

the

on

shall pay to the Claimant the sum of US$323,250

In d

A

gu

ng

(b) In addition to the damage awarded in paragraph (a),

es

R

payment claim);

US$34, 495; 428:

ub

am

87. The Respondent shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86(c), from the date of registration of this

ep

ah k

Final

Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or the

R

obtaining

ne

ng

M

Arbitration

do


In

gu

Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.

A

s

of an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesian


ik

h


Halaman 4

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 88. Each party is to bear its own legal and other costs. 89. All other claims and request are rejected.

ng

Terjemahan:

86. Majelis

Arbitrase

memutuskan,

memerintahkan

menetapkan

dan

do

A gu

sebagai berikut:

ne si a


(a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada

In

Pemohon,

sejumlah US$ 34.172.178 sebagai ganti kerugian

ah

atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri

lik

atas US$ 25.311.940 untuk masalah komersialitas, US$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa

ub

m

dan US$ 137.669 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar);

tambahan

ep

ka

(b) Sebagai diberikan

atas

ganti

kerugian

yang

dalam

ah

paragraf (a) Para Termohon diwajibkan untuk

serta pengeluaran administratif ICC yang dibayarkan oleh Pemohon;

i

on

ng

sebagai bagian atas biaya dan pengeluaran Arbiter

es

R

membayar kepada Pemohon sejumlah US$ 323.250

oleh

Para

Termohon

kepada

Pemohon

34.495.428.

In d

A

gu

(c) Dengan demikian, jumlah total yang wajib dibayar adalah

US$

87. Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas total

lik

ah

jumlah

yang harus dlbayarkan, sebagaimana disebutkan dalam 86

ub

am

Paraqraf

(c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal

59

ah k

ep

Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekuatur

66

Undang-undang

Arbitrase

sampai

ng

M

dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun.

do


In

A

gu

88. Masing-masing pihak memikul sendiri biaya hukum dan

s

Indonesia

Pasal

ne

R

berdasarkan


ik

h


Halaman 5

R ep ub

hk am


ne si a


biaya lainnya.

89. Menolak tuntutan-tuntutan selebihnya. Pemohon

berpendapat,

putusan

arbitrase

a

quo

tidak

ng

Para

dapat

dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan berdasar penjelasan dan alasan yang dikemukakan di bawah ini : CASE NO. 14387/JB/JEM Pasal 59 Ayat (1) UU NO. 30/1999

In

MELANGGAR/BERTENTANGAN DENGAN

Majelis Hakim Yth.

ah

do

A gu

PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

lik

Pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang

ub

m

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30/1999"), berdasar penjelasan dan fakta-fakta yuridis berikut ini. Sebagaimana

ep

ka

1. Putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik yang

akan

para

Pemohon

jelaskan

lebih

rinci

dan

ah

komprehensif pada uraian selanjutnya, putusan arbitrase a quo adalah

ng

di Jakarta, Indonesia

on

Bahwa tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia

i

1.1 Tempat Pokok Kedudukan Persidangan Arbitrase Diselenggarakan

es

R

putusan domestik sesuai dengan alasan berikut:

gu

ditegaskan dalam klausula arbitrase Pasal XII.1.4 Enhanced Oil

In d

Recovery Contract (P-5) (selanjutnya. disebut "EOR Contract") yang

A

berbunyi sebagai berikut :

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted

in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International

lik

ah

Chamber of Commerce" Terjemahan:

ub

am

“Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce .”

ah k

ep

Dengan demikian, para Pemohon dapat membuktikan bahwa para pihak telah memilih tempat kadudukan arbitrase di Jakarta, Indonesia

R

bukan di luar wilayah Republik Indonesia.

do


In

A

gu

dicantumkan rumusan yang berbunyi:

ne

ng

M

Baik pada kalimat terakhir Partial Award maupun Final Award jelas

s

1.2 Putusan Diambil dan Dijatuhkan di Jakarta, Indonesia


ik

h


Halaman 6

R ep ub

hk am


ne si a


"Place of arbitration, Jakarta, Indonesia" Terjemahan:

ng

Tempat berarbitrase: Jakarta, Indonesia

Bertitik tolak dari bunyi kalimat terakhir Partial Award dan Final Award

tersebut, maka menurut Pasal 1.9. dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999

A gu

do

putusan arbitrase a quo adalah putusan domestik, karena diambil dan

dijatuhkan di wilayah hukum RI, yakni Jakarta (bukan putusan arbitrase

In

internasional/asing, karena bukan diambil dan dijatuhkan di luar wilayah

hukum Indonesia). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) ICC Rules

ah

yang berbunyi:

lik

"The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration and on the date stated herein."

ub

m

Terjemahan:

"Putusan arbitrase dianggap dibuat di tempat arbitrase dilangsungkan dan

ep

ka

pada tanggal yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut." 2 Oleh karena putusan a quo adalah putusan arbitrase domestik, maka

ah

batas tenggang waktu pendaftarannya kepada Panitera Pengadilan

ng

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

on

putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase

i

Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi:

es

R

Negeri (PN) tunduk kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999

gu

diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera

In d

Pengadilan Negeri.”

A

Bertitik to!ak dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No.30/1999 tersebut : -

batas

tenggang

arbitrase

waktu

pendaftaran

domestik

adalah

putusan

30

lik

ah

(tiga puluh) hari dari tanggal putusan arbitrase diucapkan:

ketentuan batas waktu ini bersifat fatal termiyn (tardief,

ub

am

-

tardy)

dan

memaksa, sehingga apabila tenggang waktu itu

ah k

ep

dilampaui,

gugur

hak

untuk mendaftarkan putusan arbitrase yang

R

bersangkutan;

A

dapat

diterima (niet onvankelijk verklaard, inadmissible

ne

tidak

do

gu

ng

M

dinyatakan

s

akibat hukumnya, permohonan pendaftaran harus


In

-


ik

h


Halaman 7

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia declare)

atau

menolak

permohonan pendaftaran.

ne si a


ng

3 Ternyata permohonan pendaftaran putusan arbitrase a quo kepada

Panitera PN Jakarta Pusat telah melampaui batas tenggang waktu yang

A gu

do

ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 Majelis Hakim Yth.

In

Pengajuan permohonan pendaftaran putusan arbitrase a quo yang

disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata

ah

telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1)

lik

UU No. 30/1999 berdasarkan fakta-fakta berikut :

m

Tanggal 27 Februari 2009

ub

3.1 Final Award, yakni putusan akhir (eind vonnis) Dijatuhkan Pada Final Award sebagai putusan akhir (eind vonnis) atas putusan arbitrase

ep

ka

Case No. 14387/JB/JEM, diambil dan diucapkan pada tanggal 27 Februari 2009.

ah

Dengan demikian, tenggang waktu memperhitungkan jangka waktu

ng

3.2 Ternyata pendaftaran diajukan dan disampaikan kepada Panitera PN

on

Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009

i

2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009.

es

R

pendaftaran atas putusan arbitrase a quo adalah tanggal 27 Februari

gu

Berdasarkan fakta administratif yustisial yang para Pemohon temukan

In d

di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat sebagaimana yang tercantum dalam

A

Register No. Relaas 02/Pdt/Arb-lnt/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 April 2009 (Bukti P-3), putusan arbitrase a quo baru didaftarkan pada tanggal 21 April 2009.

lik

ah

Berdasarkan fakta ini, nyata-nyata pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat

ub

am

(1) UU No. 30/1999, karena pendaftaran baru diajukan dan diterima setelah 54 (lima puluh empat) hari dari tanggal putusan diucapkan/ dijatuhkan.

ah k

ep

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang disebutkan di atas, pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang

R

ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu,

Case

No.

s

do

arbitrase

putusan

ne

1) Menyatakan


In

A

gu

ng

M

berdasar pelanggaran ini, cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan:


ik

h


Halaman 8

R ep ub

hk am


ne si a

ng


14387/JB/JEM tanggal 27

Februari 2009 jo. tanggal 22 September

2008

adalah

Putusan arbitrase domestik; 2) Menyatakan

pengajuan pendaftaran

do

A gu

permintaan

putusan arbitrase Case No.

In

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22

ah

September

2008,

telah

lik

melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal

ub

3) Menolak

atau tidak

menerima

pendaftaran

yang

diajukan terhadap putusan No.


ng

Februari

2009

2008

22 di

Kepaniteraan

PN

Pusat

Kepaniteraan

atau

Jakarta

In d

gu

September

jo.

i

Case

es

arbitrase

R

ah

ep

ka

tidaknya

setidak-

on

m

59 ayat (1) UU No. 30/1999;

Pengadilan Negeri manapun

A

karena telah dilampauinya batas tenggang waktu yang

lik

ah

ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999;

ub

am

4) Menyatakan arbitrase

putusan

Case

No.

Februari 2009 jo, tanggal 22 2008

eksekutorial

kekuatan karena

dilampauinya

batas waktu

yang

do

tenggang

telah

s

mempunyai

tidak

ne

September


In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep



ik

h


Halaman 9

R ep ub

hk am


ne si a


ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999.

ng

PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL

Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa pendaftaran putusan

arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu pendaftaran yang diatur pembatalan

putusan

arbitrase

dapat

para

do

A gu

dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, ditinjau dari syarat formil permohonan Pemohon

jelaskan

bahwa

In

permohonan pembatalan yang diajukan adalah sah menurut hukum, karena

semua syarat formil yang ditentukan telah terpenuhi berdasarkan penjelasan

ah

dan fakta-fakta berikut ini.

lik

1. Permohonan Diajukan Ke Pengadilan Yang Kompeten

m

dijelaskan dasar dan fakta berikut 1.1

ub

Mengenai keabsahan permohonan dari aspek kompetensi/yurisdiksi dapat Putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik,

ep

ka

oleh karena itu permohonan pembatalan adalah kompetensi pengadilan Indonesia

ah

Bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan

ng

Pasal 1.9 berbunyi:

on

"Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh

i

pada ketentuan Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999:

es

R

putusan arbitrase domestik atau internasional/asing, harus mengacu

gu

suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum

In d

Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter

A

perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional." Pasal 66 huruf a berbunyi:

lik

ah

"Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada

ub

am

perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional." Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, landasan pada

1)

R

penerapan: Apabila

putusan

Indonesia,

wilayah/teritorial

dijatuhkan

di

dengan

wilayah

acuan

Republik

maka

ng

M

asas

do


In

A

gu

putusan itu oleh undang-undang dikategorikan sebagai

s

berpatokan

ne

asing,

ep

ah k

untuk menentukan suatu putusan arbitrase domestik atau internasional/


ik

h


Halaman 10

R ep ub

hk am


ne si a


putusan

arbitrase domestik.

ng

Sebaliknya, apabila putusan itu diambil dan dijatuhkan di luar

wilayah RI, putusan itu dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

1.2

dan

do

Asas teritorial tidak dapat disingkirkan oleh faktor rule hukum

In

material yang disepakati atau dipilih dan diterapkan juga tidak dapat dikesampingkan oleh faktor perbedaan kewarganegaraan/ kebangsaan;

Berdasarkan kIausula dalam EOR Contract, pernyataan dalam Partial

dan

Final·

Award,

lik

ah

A gu

2)

tempat

pokok

(principal

place)

ub

m

persidangan dan putusan dijatuhkan adalah di Jakarta, Indonesia Untuk membuktikan kebenaran tempat pokok berabitrase dan putusan

ep

ka

dijatuhkan berada di wilayah RI, dapat para Pemohon tunjukkan faktafakta berikut:

ah

1.2.1 Pasal XII.1.4 EOR Contract mengatur klausula arbitrase.

ng

"Except as provided in this Section, arbitration shall be

gu

Arbitration of the International Chamber of Commerce."

In d

Terjemahan:

on

conducted in Jakarta, in accordance with the rules of

i

arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Klausula tersebut berbunyi:

es

R

Dalam klausula ini ditegaskan tempat pokok pelaksanaan

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan

A

di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce."

lik

ah

1.2.2 Kalimat terakhir Partial Award maupun Final Award secara tegas

ub

am

(expressis verbis) menyatakan: "Place of Arbitration Jakarta, Indonesia".

1.2.3 Pertimbangan kalimat terakhir angka 74 Final Award menyata-

ep

ah k

kan bahwa Majelis Arbitrase kedudukan arbitrase adalah di Jakarta,

R

Pertimbangan tersebut berbunyi:

s

"……the seat of the arbitration is Jakarta, ... "

ne

ng

M

Terjemahan:

do


In

A

gu

" ... kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, ... "


ik

h


Halaman 11

R ep ub

hk am


ne si a


Bertitik tolak dari fakta-fakta 1.2 ini, dihubungkan dengan angka

1.1, para Pemohon dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase quo

adalah

putusan

domestik,

sehingga

permohonan

ng

a

pembatalan terhadapnya menjadi yurisdiksi absolut pengadilan Indonesia.

do

Pengajuan permohonan pembatalan menjadi yurisdiksi absolut

A gu

1.3

peradilan Indonesia sedangkan yurisdiksi relatifnya jatuh menjadi

In

pengadilan negeri di tempat mana putusan didaftarkan

Seperti yang dijelaskan di atas, Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM

ah

adalah domestik berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 60 huruf a UU No.

lik

30/1999. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, permohonan pembatalan jatuh menjadi yurisdiksi absolut peradilan

ub

m

Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN).

Selanjutnya ternyata Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

ep

ka

mendaftarkan putusan a quo pada tanggal 21 April 2009 berdasar permohonan dari Anita Kolopaking & Partners tanggal 20 April 2009

ah

yang bertindak sebagai Kuasa Majelis Arbitrase yang memutus perkara

ng

mau tidak mau, para Pemohon harus mendaftarkan permohonan

on

pembatalan putusan arbitrase a quo di PN Jakarta Pusat.

i

3). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 30/1999;

es

R

ini berdasar Specific Power Of Attorney tanggal 14 April 2009 (vide P-

gu

Berdasar penjelasan dan fakta-fakta di atas, para Pemohon dapat formil ditinjau dari aspek yurisdiksi absolut dan relatif.

In d

membuktikan, bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi syarat

A

2. Permohonan Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan

Tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan diatur dalam Pasal 70

lik

ah

UU No.30/1999. Menurut pasal ini tenggang waktunya 30 hari dari tanggal didaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan PN:

ternyata putusan arbitrase a quo didaftarkan

ub

am

-

putusannya oleh Majelis Arbitrase di PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009; kemudian

permohonan

ep

ah k

-

arbitrase

pembatalan

diajukan

putusan

para

puluh

satu)

hari

dari

ng

M

tanggal pendaftaran.

do


In

A

gu

Berdasar fakta-fakta hukum yang para Pemohon kemukakan di atas,

s

(dua

ne

R

Pemohon pada tanggal 11 Mei 2009 yaitu 21


ik

h


Halaman 12

R ep ub

hk am


ne si a


pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999.

ng

3. Permohonan Memenuhi Syarat Alasan Yang Ditentukan UndangUndang, Berdasar Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No.30/1999

Alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai

do

A gu

berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini

In

dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

a. surat atau dokumen yang

ah

diajukan dalam pemeriksaan, putusan

lik

setelah

dijatuhkan diakui palsu atau

ub

bersifat

menentukan

yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau tipu muslihat yang dilakukan salah

pihak

satu

on

oleh

dalam

pemeriksaan

alinea

ke-18

Penjelasan

In d

A

yang

c. putusan diambil dari hasil

ng gu

dokumen

sengketa." benar

diambil

ditemukan

3.1 Dalam kalimat itu terdapat perkataan: "antara lain" Memang

putusan

i

R

ah

ep

ka

b. setelah

es

m

dinyatakan palsu;

Umum

tersebut,

mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis

lik

ah

dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU No. 30/1999. Akan tetapi, deskripsi itu pada alinea ke-18 didahului dengan kata: "antara

ub

am

lain".

Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (legislative -

tidak limitatif dan enumeratif;

-

tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau

R

ah k

ep

purpose), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

do


In

A

gu

Pasal 70 UU No. 30/1999, dibenarkan oleh yurisprudensi

ne

ng

M

3.2 Perluasan alasan permohonan pembatalan di luar yang disebut

s

dapat diperluas.


ik

h


Halaman 13

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak bersifat limitatif dan

ng

enumeratif, dibenarkan oleh praktek peradilan. Antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 03/Arb.BtI/2005 tanggal 17 Mei 2005 (P-6) halaman 20 yang menyatakan:

A gu

do

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan

In

di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan

ah

oleh Pemohon".

lik

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan, antara lain :

alasan yang disebut pada Pasal 70 tidak

ub

m

-

bersifat limitatif.

karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-

ep

ka

-

18) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu

ah

adalah “antara lain”.

ng

arbitrase.

on

Bertitik tolak dari alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang para Pemohon

i

yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan

es

R

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membenarkan pelanggaran

gu

kemukakan di atas, alasan-alasan permohonan yang diajukan dalam

In d

permohonan pembatalan ini sesuai dengan Penjelasan Umum alinea 18 UU

A

No. 30/1999 dan yurisprudensi.

DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN

PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM JUGA MELANGGAR ASAS ULTRA PETITA, DAN

lik

ah

MENGANDUNG CACAT KONTROVERSI SERTA MELANGGAR

ub

Pasal 54 AYAT (1) huruf a UU No. 30/1999

Seperti yang para Pemohon jelaskan di atas, alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No. 30/1999 dan yurisprudensi memperluas alasan dalam Pasal 70 UU

ep

No.30/1999.

Bahwa bertitik tolak dari landasan hukum tersebut, alasan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase a quo yang para Pemohon ajukan

R

ng

Umum alinea ke-18 serta yurisprudensi dimana bobot dan kualitas maupun

do


In

A

gu

intensitas cacat cela serta kesalahan yang melekat pada alasan-alasan yang

s

dalam permohonan ini adalah alasan-alasan yang dibenarkan dalam Penjelasan

ne

am

ah k


ik


h

M

ne si a


Halaman 14

R ep ub

hk am


ne si a


diajukan sedemikian rupa, lebih parah atau paling tidak sama bobot cacat

celanya dengan alasan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut, sehingga alasan-

ng

alasan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999.

Adapun cacat cela dan kesalahan yang terdapat dan melekat dalam putusan

A gu

do

arbitrase a quo, terdiri dari :

Pertama : Putusan arbitrase a quo melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No.

In

30/1999, karena putusan arbitrase a quo tidak berkepala : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

ah

Kedua :

Putusan arbitrase a quo melanggar ketertiban umum, karena putus-

lik

an yang diambil bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang mendudukkan Pemohon (PERTAMINA) sebagai otoritas

kuasa

pertambangan

ub

m

pemegang

MIGAS

mewakili

pemerintah mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian

ep

ka

penetapan STATUS KOMERSIAL suatu lapangan pertambangan produksi.

ah

Ketiga :

Putusan arbitrase a quo melanggar ultra petitum partium, karena

ng

melanggar tata tertib beracara.

on

Keempat : Putusan arbitrase a quo mengandung cacat kontroversi, karena

i

karena itu putusan mengandung cacat ultra vires serta sekaligus

es

R

putusan tersebut mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut oleh

gu

dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang saling

In d

bertentangan, sehingga putusan yang dijatuhkan melanggar asas penegakan kepastian hukum.

A

Alasan-alasan di ataslah yang menjadi dasar hukum (rechtegroud, legal

relevansi membatalkan putusan arbitrase a quo.

lik

dasarnya masing-masing alasan tersebut sama-sama memiliki potensi dan

ub

FAKTA-FAKTA YANG MENDUKUNG KEBENARAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

ep

Majelis Hakim Yth.

Dalam uraian berikut ini, para Pemohon akan menunjukkan fakta-fakta yang

ng

do


In

A

gu

54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

s

1. Putusan arbitrase a quo sebagai putusan domestik melanggar Pasal

ne

arbitrase a quo ;

R

mendukung kebenaran pelanggaran yang terdapat dan melekat dalam putusan

M

ah k

am

ah

foundation) dalil atau fundamentum petendi permohonan pembatalan dan pada


ik

h


Halaman 15

R ep ub

hk am


ne si a


Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 berbunyi : “Putusan arbitrase harus memuat :

ng

a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pencantuman kepala putusan tersebut dalam suatu putusan arbitrase

A gu

do

diulang lagi penegasannya di dalam Penjelasan Umum alinea ke-12 yang berbunyi :

In

“Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase

sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan “DEMI KEADILAN

ah

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

lik

1.1 Baik dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a maupun Penjelasan Umum alinea ke-12 UU No. 30/1999, terdapat kata “harus”, oleh karena itu

ub

m

pencantuman kepala tersebut bersifat imperatif/memaksa (dwingend, mandatory).

ep

ka

Dengan adanya kata “harus” dalam ketentuan yang para Pemohon kemukakan di atas, pencantuman KEPALA PUTUSAN yang berbunyi :

ah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

memaksa

(dwingend

-

on

mandatory law);

recht,

i

bersifat imperatif yang berkualitas sebagai hukum

gu

ng

-

es

R

dalam putusan arbitrase domestik adalah :

oleh karena itu, Majelis Arbitrase yang

In d

memeriksa sengketa ini, wajib mematuhinya ;

A

1.2 Ternyata putusan arbitrase a quo tidak mencantumkan kepala putusan yang diperintahkan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

lik

ah

Terbukti, putusan arbitrase a quo sebagai putusan domestik, tidak mencantumkan kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

ub

am

KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, terdapat dan melekat pada

ah k

ep

Partial Award tanggal 22 September 2008, dan pada Final Award, tanggal 27 Februari 2009.

R

Berdasar fakta-fakta yang dikemukakan pada angka 1.2 di atas, para

do


In

A

gu

ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, oleh karena itu :

ne

ng

M

melanggar dan bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea

s

Pemohon dapat membuktikan, putusan arbitrase a quo, nyata-nyata


ik

h


Halaman 16

R ep ub

hk am


ne si a


1) Putusan arbitrase a quo, batal demi

hukum

(van

rechtswege

ng

nietig, null and void);

2) Putusan arbitrase a quo, tidak mempunyai

kekuatan

2. Fakta

tentang

do

A gu

eksekutorial ; kebenaran

pelanggaran

In

putusan arbitrase a quo terhadap ketertiban umum (openbare orde, public order)

ah

Sehubungan dengan fakta pelanggaran putusan arbitrase a quo terhadap

lik

ketertiban umum, dapat para Pemohon kemukakan penjelasan berikut : 2.1 Prinsip umum produksi penting dan kekayaan alam UUD 1945.

ub

m

Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3)

ep

ka

Baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan/amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), telah menentukan prinsip umum

ah

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

i

yang penting yang

on

ng

cabang-cabang produksi

es

R

2.1.1 Berdasar ayat (2) dipancangkan prinsip bahwa

gu

2.1.2 Berdasar ayat (3), ditegaskan prinsip tata tertib :

In d

umum, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

A

negara

dan

digunakan

untuk

kemakmuran rakyat ;

sebesar-besar

lik

ah

Prinsip umum yang dikemukakan di atas, dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004

ub

am

(P-7), yang menguji UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangannya halaman 208-209, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain mengemukakan :

ah k

ep

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam

R

arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan

do


In

A

gu

dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas

ne

ng

M

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula di

s

rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan


ik

h


Halaman 17

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sumber-sumber

kekayaan

dimaksud

rakyat

secara

kolektif

ne si a


itu

dikontruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara

ng

untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan

(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad)

dan pengawasan (toezichtthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-

A gu

do

besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh

negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk

In

mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (bergunning), lisensi

(licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara bersama

pemerintah,

dan

regulasi

oleh

pemerintah.

Fungsi

lik

ah

(regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan

ub

m

saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik

ep

ka

Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber pula

fungsi

pengawasan

oleh

negara

(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara cq. pemerintah, dalam

ng

rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan

gu

dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.

on

oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar

i

Demikian

es

rakyat.

R

ah

kekayaaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran

In d

Bertitik tolak dari prinsip ketertiban umum perekonomian nasional yang

A

digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tersebut, setiap produksi dan kekayaan alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak, secara konstitusional dikuasai oleh negara.

lik

ah

2.2 MIGAS dikategori dan dikualifikasi sebagai bahan galian strategis oleh karena itu berdasarkan UU No. 44 Prp

ub

am

Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1971, MIGAS dikuasai oleh negara, dan menetapkan/menunjuk PERTAMINA sebagai

pemegang

pertambangan

mewakili

ah k

ep

pemerintah.

kuasa

Konsideran b dan c UU No. 44 Prp Tahun 1960 menegaskan, produksi

R

minyak dan gas bumi (MIGAS) merupakan cabang-cabang produksi

do


In

A

gu

untuk pertahanan nasional.

ne

ng

M

banyak baik langsung maupun tidak, serta mempunyai arti khusus

s

yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang


ik

h


Halaman 18

R ep ub

hk am


ne si a


Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam konsideran huruf a UU No. 8 Tahun 1971 juga menegaskan bahwa MIGAS adalah bahan

ng

galian startegis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1 alinea ke 2 UU No. 44

A gu

do

Prp Tahun 1960 serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8 Tahun 1971 menyatakan, dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan

In

pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus berpedoman kepada jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

ah

Menurut Pasal 1 huruf h UU No. 44 Prp Tahun 1960 menegaskan

lik

bahwa negara berwenang untuk memberikan wewenang kepada perusahaan negara untuk melaksanakan usaha pertambangan MIGAS

ub

m

dan selanjutnya disebut dengan kuasa pertambangan.

Seharusnya guna melaksanakan kuasa pertambangan tersebut,

ep

ka

berdasarkan bagian konsideran menimbang huruf c UU No. 8 Tahun 1971 untuk terjamin pelaksanaan pengusahaan MIGAS secara

ah

ekonomis effisien, serta di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesarmenyelenggarakan

pengusahaan

pertambangan

mengatur ketentuan berikut :

on

ng

MIGAS. Untuk mencapai tujuan tersebut UU No. 8 Tahun 1971, telah

i

untuk

es

NEGARA

R

besarnya untuk rakyat perlu ditugaskan suatu PERUSAHAAN MINYAK

dan

Gas

Bumi

yang

disingkat

dengan

In d

gu

2.2.1 Mendirikan Perusahaan Pertambangan Minyak PERTAMINA, yang dimiliki Negara RI Pasal 2

A

ayat PERTAMINA berkedudukan sebagai badan hukum

(rechtspersoon,

legal

entity)

yang

(Pasal 2 ayat (2)).

PERTAMINA

ditujukan

untuk

ub

am

2.2.2 Didirikannya

lik

ah

diberikan hak untuk usaha pertambangan MIGAS

membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya

ah k

ep

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional

R

(Pasal 5) ;

sebagai

PEMEGANG

ne

Pertama,

do

-


In

A

gu

ng

M

dan kewenangan kepada PERTAMINA :

s

2.2.3 Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971, memberi status


ik

h


Halaman 19

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seluruh

wilayah

ne si a


hukum

Pertambangan MIGAS di Indonesia

ng

(Pasal 11 ayat (1));

-

Kedua sebagai PEMEGANG KUASA

PERTAMBANGAN MIGAS mewakili

A gu

do

Pemerintah (Pasal 11 ayat (2)) ;

Bertitik tolak dari konsideran dan ketentuan UU No. 44 Prp Tahun 1960

In

dan UU No. 8 Tahun 1971 yang para Pemohon jelaskan di atas, telah

menegaskan prinsip-prinsip ketertiban umum yang harus ditegakkan, didirikan

oleh

pemerintah

sebagai

pemegang

lik

ah

bahwa PERTAMINA adalah satu-satunya perusahaan negara yang wilayah

hukum

pertambangan MIGAS yang diberi kewenangan sebagai pemegang

ub

m

kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah untuk mengatur segala KEBIJAKSANAAN yang menyangkut pelaksanaan penam-

ep

ka

bangan MIGAS dengan pihak investor/kontraktor berdasarkan Pasal 1 huruf h jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun

ah

1960 dan Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971 untuk sebesar-besarnya

ng

kuasa

pertambangan

MIGAS

mewakili

pemerintah

on

berdasar ketertiban umum yang digariskan Pasal 5 ayat

i

2.3 Dalam kedudukan PERTAMINA sebagai pemegang

es

R

kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional;

No. 35 Tahun 1994 jo. Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971

In d

A

gu

(1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo Pasal 13 ayat (2) PP jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, PERTAMINA

berwenang penuh untuk menetapkan pemberian status

ah

pertimbangannya sendiri.

lik

komersial yang dimintakan investor/kontraktor berdasar Berdasar Pasal 12 a;yat (1) UU No. 8 Tahun 1971 berbunyi :

ub

am

“Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing”.

Memang benar, Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 memberi

ah k

ep

kemungkinan bagi PERTAMINA untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing.

R

Selain dari pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971

do


In

A

gu

bagi perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan

ne

ng

M

memberikan wewenang bagi Menteri untuk dapat menunjuk kontraktor

s

tersebut, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 juga


ik

h


Halaman 20

R ep ub

hk am


ne si a


pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri

oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa

ng

pertambangan ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan kerjasama yang dapat

dilakukan oleh PERTAMINA selain dalam bentuk Kontrak Production

A gu

do

Sharing, PERTAMINA dapat pula melakukan kerjasama dalam bentuk lainnya dengan prinsip-prinsip hukum yang disebutkan dalam Pasal 6

In

ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 antara lain dalam bentuk kerjasama Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract ;

ah

PERTAMINA dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pemegang menetapkan

kebijaksanaan

lik

Kuasa Pertambangan mewakili Pemerintah, berwenang penuh untuk berdasar

PERTIMBANGAN

yang

ub

m

dianggapnya sesuai dengan prinsip umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jo. konsideran huruf b dan c serta

ep

ka

Penjelasan Umum angka 1 alinea ke-2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. konsideran huruf a dan c serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8

ah

Tahun 1971;

ng

XVII.2.2 EOR Contract yang berbunyi :

on

“No term or provision of this contract, including the agreement of the

i

ketentuan tersebut, karena hal ini juga sudah dipertegas dalam Pasal

es

R

Oleh karena itu Termohon/PT Lirik wajib untuk tunduk pada ketentuan-

gu

parties submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the

In d

government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable

A

rights”

Terjemahan :

“Tidak ada ketentuan atau peraturan dari kontrak ini, termasuk

lik

ah

kesepakatan para pihak untuk mengajukan ke arbitrase sebagaimana disebutkan di bawah ini, dapat menghentikan atau membatasi mutlaknya sebagai negara”.

ub

am

pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal IX.1.3 EOR Contract memberi

ah k

ep

hak kepada Termohon PT. LIRIK untuk meminta agar lapangan MOLEK, SOUTH PULAI, NORTH PULAI dan LIRIK diberikan status

R

komersialitas, namun berdasarkan Pasal 1 huruf h dari Pasal 5 ayat (1)

do


In

A

gu

2.3.1 PERTAMINA berwenang penuh (full authorized)

ne

ng

M

33 ayat (1) dan (1) UUD 1945 ;

s

UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No.8 Tahun 1971 jo. Pasal


ik

h


Halaman 21

R ep ub

hk am


ne si a


untuk mempertimbangkan secara komprehensif apakah

PERMOHONAN/PERMINTAAN

ah

tidak dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai kuasa

pemerintah.

Hal

pertambangan

ini

telah

mewakili

ditentukan

dalam

do

pemegang

Witnesseth EOR Contract paragraf 1 dan 2 yang berbunyi :

In

A gu

ng

Termohon/PT. LIRIK itu dapat dikabulkan atau

“WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia, are antional riches controlled by the

lik

state, and

WHEREAS, PERTAMINA has an exclusive “Authority to mine”

ub

m

for mineral oil and gas in and throughout the area described…” Terjemahan :

ep

ka

“BAHWA, seluruh minyak dan mineral yang ada di dalam wilayah tambang di Indonesia, adalah kekayaan nasional yang

ah

dikuasai oleh negara, dan

ng

disebutkan….”

on

Apa yang disepakati di dalam Paragraf 1 dan 2 Witnesseth EOR

i

minyak dan gas mineral di dalam dan di luar area yang

es

R

BAHWA, PERTAMINA memiliki Kuasa Tambang eksklusif untuk

gu

Contract di atas, sesuai dan sejalan dengan Penjelasan Pasal 13

In d

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang

Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil berwenang

ah

lapangan

untuk

menyatakan

status

adalah

PERTAMINA

sebagai

komersialitas

suatu

pemegang

kuasa

lik

A

Minyak dan Gas Bumi dimana ditegaskan bahwa yang

pertambangan mewakili pemerintah ;

ub

am

2.3.2 Meskipun permohonan status komersialitas telah dilengkapi dengan pendapat teknis dari institusi LEMIGAS maupun instansi pemerintah

lain,

namun

apabila

menurut

pertimbangan

ah k

ep

PERTAMINA permohonan tidak bisa menjamin tercapai tujuan yang disebut dalam konsideran huruf c UU No. 8 Tahun 1971

R

dan prinsip ketertiban umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2)

do


In

A

gu

2.3.3 Di lain pihak, dalam exhibit D Pasal 5.2., EOR Contract telah

ne

ng

M

mengeluarkan PENETAPAN PERSETUJUAN Komersialitas ;

s

dan (3) UUD 1945, maka PERTAMINA berwenang untuk tidak


ik

h


Halaman 22

R ep ub

hk am


ne si a


ditegaskan bahwa kedudukan PERTAMINA diposisikan lebih tinggi dari Termohon/PT Lirik.

ng

Ketentuan exhibit D Pasal 5.2. EOR Contract berbunyi :

“As soon as the parties consider that incremental production is

ah

do

PERTAMINA’S approval to have sucht field developed by JOB”. Terjemahan:

“Segera setelah para pihak mempertimbangkan bahwa produksi

In

A gu

Commercially exploitable the Operating Committee shall seek

intcremental dapat dieksploitasi secara komersial, panitia operasi harus meminta persetujuan dari PERTAMINA agar

lik

lapangan tersebut dapat dikembangkan oleh JOB” Dengan demikian meskipun telah ada permintaan/permohonan

ub

m

dari Termohon (PT LIRIK) tidak dengan sendirinya menurut hukum Pemohon/PERTAMINA harus atau wajib mengabulkan

ep

ka

dan menyetujui permintaan status komersialitas tersebut, karena pernyataan komersialitas tidaknya suatu lapangan baru adalah

ah

pelaksanaan fungsi pengelolaan (beheersdaad) dan fungsi

ng

2.4 Ternyata putusan arbitrase a quo telah menyingkirkan kewenangan

on

PERTAMINA sebagai satu-satunya kuasa pemegang pertambangan

i

Pemohon/PERTAMINA melalui Kuasa Pertambangan tersebut ;

es

R

pengawasan (toezichthoudensdaad) yang dilimpahkan kepada

gu

MIGAS mewakili pemerintah, oleh karena itu putusan arbitrase a quo

In d

melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum yang digariskan

A

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 1971 ;

Mengenai kebenaran Putusan Arbitrase a quo melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, akan para Pemohon tunjukkan fata-fakta

lik

ah

berikut :

2.4.1 Angka 235 Partial Award menyatakan, PERTAMINA mesti Termohon/PT LIRIK.

ub

am

memberi persetujuan status komersialitas yang diminta Pada angka 235 Partial Award terdapat pernyataan dan

ah k

ep

pendapat hukum yang berbunyi :

“In its post hearing closing submission, the respondents say

R

Pertamina, however, as resource manager, is LIABLE for that

do


In

A

gu

liabilities in today’s Indonesia. The tribunal agrees that the First

ne

ng

M

State asset. Mismanagement of State assets carries grave

s

final determination, therefore has the final say because is still a


ik

h


Halaman 23

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Respondent

(together

the

Claimant)

ne si a


must

determine

commerciality. However as tated above the tribunal decides that

ng

Pertamina does not have an unfettered discretion and mus

decide in accordance with the terms and spirit of the EOR

do

agreement whch the First Respondent voluntarlly entered into with the Claimant. Its terms bind both parties”

In

Terjemahan :

sebagai

BERTANGGUNGJAWAB

untuk

“Dalam Post Hearing Closing Submission para Termohon menyatakan manager

PERTAMINA

sumber

bagaimanapun

daya,

juga,

lik

ah

A gu

contract. The EOR Contract constitutes as binding legal

mengambil keputusan akhir, oleh karena itu dapat mengambil

ub

m

kata akhir sebab masih merupakan aset negara. Pengolahan yang tidak tepat atas aset negara membawa akibat yang sangat

ep

ka

buruk bagi Indonesia saat ini, Majelis Arbitrase setuju bahwa Termohon

1

(bersama

Pemohon)

harus

menentukan

ah

komersialitas. Namun sebagaimana disebutkan di atas, Majelis

ng

pada ketentuan dan jiwa dari EOR Contract EOR Contract

on

menimbulkan perjanjian yang mengikat secara hukum dimana

i

diskresi tanpa batas dan harus memutuskan dengan merujuk

es

R

Arbitrase memutuskan bahwa PERTAMINA tidak memiliki

gu

Termohon 1 secara sukarela masuk dalam perjanjian tersebut

In d

bersama Pemohon, oleh karena itu mengikat kedua belah

A

pihak”.

Pendapat dan kesimpulan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp (1) dan (2) UUD 1945 atas alasan : Putusan

arbitrase

ub

am

-

lik

ah

Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat

menempatkan MUTLAK

ep

quo

kedudukan

telah yang

SETARA

antara

LIRIK

sebagai

Termohon/PT

ah k

a

KONTRAKTOR dengan PERTAMINA pemegang

pemerintah ; Berarti

menurut

hukum,

putusan

do

-

s

mewakili

ne

PERTAMBANGAN

KUASA


In

A

gu

ng

M

R

sebagai


ik

h


Halaman 24

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia arbitrase

a

ne si a


quo

telah

MENYINGKIRKAN dan menganggap

ng

tidak sah (onwettig, illegal) serta tidak

valid

un

validation)

ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) 1971,

oleh

do

UUD 1945 serta UU No. 8 Tahun

A gu ah

(invalidatie,

karena

itu

putusan

In

arbitrase a quo tidak memperdulikan kedudukan

dan

PERTAMINA

sebagai

pemegang

Pertambangan

lik

Kuasa

kewenangan MIGAS

mewakili pemerintah ; Pemohon/Pertamina

ub

m

2.4.2 Amar 333 angka (2) Partial Award Menyatakan Tindakan Menolak

(Refused)

Memberikan

ep

ka

Persetujuan Status Komersial Yang Diminta Termohon/PT LIRIK Adalah Salah (Wrongfully).

ng

commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai fields, in

on

breach of the EOR Contract, and are liable to pay damages to

i

“The First and Second Respondent wrongfully refused to accord

es

berikut :

R

ah

Amar 333 angka (2) Partial Award tersebut berbunyi sebagai

gu

the Claimant for its loss of profits from being unable to realize

In d

incremental oil from thase fields from 12 September 1995 to 27

A

March 2006”. Terjemahan :

“Termohon 1 dan Termohon 2 tanpa alas hak yang sah menolak

lik

ah

untuk memberikan komersialitas kepada Molek, South Pulai dan North Pulai, sebagai pelanggaran atas EOR Contract dan

ub

am

bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kehilangan atas keuntungan karena tidak dapat menghasilkan incremental oil dari lapangan tersebut mulai 12

ep

ah k

September 1995 sampai dengan 27 Maret 2006” Amar ini sama halnya dengan pertimbangan angka 235 Partial sama-sama

menyingkirkan

dan

tidak

mengakui

R

Award

do


In

A

gu

Berdasar fakta-fakta 2.41 dan 2.4.2 di atas para Pemohon dapat

ne

ng

M

pemegang Kuasa Pertambangan Migas dalam EOR Contract.

s

kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai satu-satunya


ik

h


Halaman 25

R ep ub

hk am


ne si a


membuktikan, bahwa putusan arbitrase a quo melanggar

ketertiban umum, karena putusan tersebut bertentangan dengan

ng

Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960

jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ;

do

A gu

3. Fakta Pelanggaran Ultra Petita Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase a quo.

In

Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran Ultra Petita dalam

ah

putusan arbitrase a quo, dapat para Pemohon jelaskan hal-hal berikut : 3.1 Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (3) Partium; prinsip

Ultra

Petita,

dilarang

ub

m

Berdasarkan

lik

HIR, melarang putusan melanggar prinsip Ultra Petitum mengabulkan

dan

menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihak

ep

ka

Penggugat ;

Putusan yang melanggar larangan ultra petita tidak dapat dibenarkan,

ah

karena bertentangan dengan tata tertib beracara serta sekaligus

on

(loss of profit) karena tidak diberikan status

In d

komersial terhitung sejak tahun 1995 sehingga

telah mengabulkan melebihi permintaan yang diajukan Termohon/ PT LIRIK dalam petitum.

Pada amar putusan (order) angka 86 huruf a Final Award, Pemohon/ PERTAMINA

ah

perhitungan kerugian atas kehilangan keuntungan

sebagai

Respondent

I/Termohon

I

dihukum

lik

A

gu

ng

3.1.1 Ternyata putusan arbitrase a quo mengabulkan

i

justice principle).

es

R

melanggar prinsip FAIR TRAIL dan prinsip keadilan umum (general

untuk

membayar kehilangan atas keuntungan (loss of profit) atas tidak

ub

am

diberikannya “status komersialitas” atas lapangan Molek, North Pulai dan South Pulai sebesar US$25.311.940. Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

ah k

ep

“The Respondents shall pay to the claimant the sum of US$34.172.178 as damages from breach of the EOR Contract (and compraising

R

US$25.391.940 for the commerciality issue, US$.722.569 for the

do


In

A

gu

“Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon,

ne

ng

M

Terjemahan :

s

pipeline failure issue and US$.137.669 for the failure of payment claim)”


ik

h


Halaman 26

R ep ub

hk am


ne si a


sejumlah US$.34.172.178 sebaga ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US$25.311.940 untuk masalah

ng

komersialitas, US$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US$ 137.659 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar”).

Putusan atas ganti kerugian tersebut di atas bertitik tolak dari amar

A gu

do

angka 338 ayat (2) Partial Award yang telah menghitung ganti kerugian

akibat kehilangan atas keuntungan (loss of profit) yang dibebankan

In

kepada Pemohon/Pertamina karena tidak memberikan status komersial sejak 12 September 1995 ;

ah

Padahal yang dituntut oleh Termohon/PT Lirik sendiri tentang

lik

penghitungan kehilangan atas keuntungan (loss of profit) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina terhitung sejak tahun 1997,

ub

m

tuntutan tersebut ditegaskan oleh Termohon/PT Lirik, dalam angka 54 huruf (b) Claimant’s Claim Submission tanggal 28 Maret 2007 yang

ep

ka


“If the 1st Respondent had agreed to confer “commercial” status on the

ah

four fields when they should have, the Claimant would have made a

ng

Terjemahan :

on

“Sekiranya Termohon 1 telah menyetujui untuk memberikan status

i

because of the 1s Respondents refusal to do so”.

es

R

profit amounting to approx. USS 20.8 million. They have lost this profit

gu

“komersialitas” atas 4 (empat) lapangan sebagaimana harusnya,

A

mencapai

sekitar

DS$

20,8

juta.

Namun

In d

Pemohon sudah dapat menghasilkan keuntungan dengan jumlah mereka

kehilangan

keuntungan tersebut karena Termohon 1 menolak memberikan status komersialitas”.

lik

ah

Berdasarkan Pernyataan 54 huruf (b) Claimant’s Claim Submission tersebut di atas, terdapat kalimat “when they should have” yang dapat

ub

am

diartikan “sebagimana harusnya”, kalimat dimaksud menunjukkan bahwa Termohon/PT Lirik menghitung loss of profit semenjak diajukannya permohonan status komersialitas oleh Termohon/PT Lirik September 1997 (P-8) ;

ep

ah k

pada tahun 1997, yaitu melalui Surat No. 162/LP-GS/IX/97 tanggal 26

R

Dengan demikian berdasar fakta yang para Pemohon tunjukkan di atas,

do


In

A

gu

oleh Termohon/PT LIRIK. Oleh karena itu, putusan arbitrase a quo

ne

ng

M

Partium sebab telah mengabulkan lebih dari apa yang diminta/dituntut

s

terbukti putusan arbitrase a quo melanggar larangan Ultra Petitum


ik

h


Halaman 27

R ep ub

hk am


ne si a


harus dibatalkan sebab melampaui batas kewenangan atau ULTRA VIRES ;

ng

4. Fakta-fakta Tentang Kontroversi Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase A Quo.

Kebenaran tentang kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan

do

A gu

arbitrase a quo dapat para Pemohon buktikan berdasar penjelasan dan

In

4.1 Berdasar Doktrin Dan Praktek Peradilan, Putusan Yang

Mengandung Kontroversi (Pertentangan) Dikategorikan Sebagai Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum .

Mengenai

patokan/pedoman

putusan

yang

mengandung

saling

lik

ah

fakta-fakta berikut :

pertentangan/kontroversi yang dikategori sebagai putusan yang salah -

ub

m

menerapkan hukum, terdiri dari :

terdapat saling pertentangan antara satu

ep

ka

pertimbangan dengan pertimbangan yang lain ;

dengan

dikemukakan

para

antara

fakta

yang

pihak

dalam

terdapat pertentangan antara pertimbangan

on

-

i

pertimbangan

dengan amar putusan. Apabila salah satu

diantara patokan tersebut terdapat dan melekat dalam putusan, maka putusan itu dikualifikasi mengandung kontroversi.

4.2 Ternyata Dalam Putusan Arbitrase A quo Terdapat

lik

Saling Pertentangan.

ah

pertentangan

es

saling

In d

A

terdapat

persidangan, atau

gu

ng

R

ah

-

Adapun mengenai terdapatnya saling pertentangan yang melekat

ub

am

dalam Putusan Arbitrase a quo, dapat para Pemohon buktikan berdasar fakta-fakta yang terdapat antara pertimbangan angka 82 dan kalimat terakhir Final Award.

angka

82

ah k

ep

4.2.1 Pada

Final

Award

dikemukakan

pernyataan hukum yang menyatakan, tidak jelas arbitrase

apakah

domestik

atau

R

klasifikasi

ng

M

Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi :

do


In

A

gu

“The tribunal has not heard argument and does not propose to

ne

s

internasional ;


ik

h


Halaman 28

R ep ub

hk am


ne si a


decide whether this arbitration is property classified as a

domestic or an international arbitration under the law of

ng

Indonesia”.

Terjemahan :

ah

do

mengajukan argumen untuk menentukan apakah arbitrase ini

sepatutnya diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia”.

In

A gu

“Majelis arbitrase tidak mendengar dan tidak ada yang

Jadi berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Arbitrase sendiri berpendapat atau menyimpulkan bahwa putusan arbitrase a quo

lik

yang dijatuhkan tidak jelas apakah putusan arbitrase asing/ internasional atau putusan domestik.

ub

m

4.2.2 Bahkan keadaan kontroversi antara pertimbangan angka 82 itu diperparah lagi dengan amar angka 87 Final Award

ep

ka

yang berbunyi:

“The Respondents shall pay interest on the total amount payuable,

ah

as specified in Paragraph 86 ©, from the date of registration of this

ng

Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of

on

6% p.a”

i

the obtaining of an order of Exeguatur under article 66 of the

es

R

Final Award under article 59 of the Indonesia Arbitration Law or

gu

Terjemahan :

In d

“Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah

A

total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 66 (c) dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59

Undang-undang

Arbitrase

Indoensia

atau

memperoleh

lik

ah

exekuatur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per

ub

am

tahun”.

Pasal 59 khususnya pada ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi : “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

ah k

ep

tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau angka

87

Final

Award

tersebut

juga

ng

M

menyatakan Pasal 66 UU No. 30/1999 yang berbunyi :

do


In

A

gu

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat

s

dalam

ne

Sedangkan

R

kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.


ik

h


Halaman 29

R ep ub

hk am


ne si a


dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

ng

a. Putusan

arbitrase

internasional

oleh

Arbiter

atau

A gu

do

dijatuhkan

majelis arbitrase di

In

suatu negara yang dengan

negara

perjanjian,

lik

pada

terikat

maupun

multilateral, mengenai

ep

pengakuan pelaksanaan

arbitrase

internasional;

ng

b. Pada

satu

berdasarkan Pasal

gu

59 ayat (1) UU No.

maka

In d

30/1999, utusan

Majelis

A

Arbitrase putusan

domestik

karena

menurut

putusan

Arbitrase

lik

ah

ep

ub

quo

perlu

didaftarkan

di

Pengadilan Negeri (PN),

sedangkan

pada

sisi

lain

Final

Award

do

eksekuatur tunduk

s

dalam angka 47


In

R ng gu

a

ne

am A

sisi

i

R

putusan

dikategorikan

ah k

M

dan

on

ka

ah

secara

bilateral

ub

m

baik

es

ah

Indonesia


ik

h


Halaman 30

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga

pada

ketentuan

Pasal

66

ng

ne si a


UU

No.

30/1999

yang

dikategorikan

putusan

A gu

do

sebagai

internasional

In

dimana

eksekuatur

harus

didaftarkan

di

lik

ah

permintaan

Pusat.

Dengan

demikian putusan

Majelis

Arbitrase

angka

87

tersebut mempunyai fakta-fakta

yuridis

tersebut,

jelas

terdapat

In d

gu

c. Dari

on

ng

kepastian hukum.

kontroversi

di

A

dalam

pertimbangan 87

sehingga hukum

apakah

putusan

arbitrase

a

quo

tersebut

adalah

putusan

arbitrase

domestik putusan

atau arbitrase

internasional”;

do

ng gu A

kepastian

ada


In

R

ah k

ep

ub

am

tidak

s

Award,

Final

ne

lik

ah

angka

M

i

tidak

Final

es

Award

R

ah

Jakarta atas

ep

ka

ub

m

Pengadilan Negeri


ik

h


Halaman 31

R ep ub

hk am


ne si a


4.2.3 Terdapat juga saling pertentangan antara amar angka 87 Final Award dengan angka 74 Final

ng

Award .

Pada angka 74 Final Award dinyatakan bahwa para pihak adalah orang

Indonesia

dan

arbitrase

dilaksanakan

di

A gu

do

Pertimbangan tersebut berbunyi :

Jakarta,

“….as both parties are Indonesian and the seat of the arbitration is

In

Jakarta….” Terjemahan :

ah

“….karena kedua belah pihak adalah Indonesia dan tempat Menurut

amar

angka

lik

arbitrase adalah Jakarta…” 87

Final

Award,

putusan

arbitrase

ub

m

merupakan putusan domestik, sekaligus putusan internasional, sedangkan menurut angka 74 Final Award jelas dinyatakan bahwa

ep

ka

para pihak berasal dari Indonesia dan pelaksanaan arbitrase (seat of the arbitration) adalah di Jakarta, Indonesia oleh karena itu

ah

putusan arbitrase tersebut adalah putusan domestik. Dengan

Award

dengan

tegas

dikatakan

tempat

arbitrase,

gu

Indonesia.

In d

Pernyataan tersebut berbunyi : “Place of arbitration : Jakarta Indonesia”.

A

Jakarta

on

ng

Selain dari pada itu, pada bagian terakhir Partial maupun Final

i

angka 87 Final Award.

es

R

demikian, ada pertentangan antara angka 74 Final Award dengan

Terjemahan : “Tempat arbitrase : Jakarta Indonesia”

lik

ah

Kalau begitu, jika bertitik tolak dari angka 74 Final Award dan kalimat terakhir Final Award, maka Putusan Arbitrase No.

ub

am

14387/JB/JEM tersebut adalah PUTUSAN DOMESTIK berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 maupun berdasar Article 1 (1) Konvensi New York 1958 ;

ah k

ep

Dengan demikian berdasar fakta-fakta tersebut, dapat dibuktikan terdapat kontradiksi antara angka 82 dan 87 Final Award dengan

R

angka 74f dan kalimat bagian terakhir dari putusan arbitrase a

do


In

A

gu

arbitrase a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

ne

ng

M

sebagai suatu putusan arbitrase dan oleh karenanya putusan

s

quo, sehingga putusan arbitrase a quo tidak memenuhi syarat


ik

h


Halaman 32

R ep ub

hk am


ne si a


diterima ;

TUNTUTAN PROVISI

ng

Para Pemohon berpendapat, alasan-alasan yang para Pemohon ajukan sangat

berdasar untuk membatalkan putusan arbitrase a quo. Oleh karena itu untuk

menghindari timbulnya kerugian besar kepada para Pemohon, apabila putusan

do

A gu

arbitrase a quo dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan

tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase a

In

quo selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung ;

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa

ah

dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi : eksekusi

Putusan

Arbitrase

14387/JB/JEM

selama

proses

ub

m

permohonan berlangsung ;

No.

lik

1. Melarang Termohon/PT Lirik mengajukan permohonan pelaksanaan

2. Menghukum Termohon/PT Lirik untuk membayar denda sebesar US$

ep

ka

10.000,00 perhari apabila melanggar putusan provisi ini ; PETITUM PERMOHONAN

ah

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, para Pemohon

ng

ketertiban umum. Oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan,

on

dan harus dibatalkan. Sehubungan dengan itu cukup beralasan bagi para

i

melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk

es

R

dapat membuktikan kebenaran dalil/posita bahwa putusan arbitrase a quo

gu

Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

In d

perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : MENGADILI -

Menguatkan putusan provisi ;

lik

DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR :

1. Menyatakan Putusan Arbitrase Case No.

ub

am

ah

A

DALAM PROVISI :

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah putusan

ah k

ep

arbitrase domestik ;

2. Menyatakan

pengajuan

permintaan

R

pendaftaran putusan Arbitrase Case No.

ne

do

batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal


In

A

gu

ng

M

tanggal 22 September 2008, telah melampaui

s

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo.


ik

h


Halaman 33

R ep ub

hk am


ne si a


59 ayat (1) UU No. 30/1999 ;

3. Menolak

permintaan

pendaftaran

yang

ng

diajukan terhadap Putusan Arbitrase Case No.

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta

ah

do

A gu

Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun ;

In

4. Menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 tidak mempunyai

lik

kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi ;

ub

m

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;

ep

ka

2. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase domestik ;

ah

3. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari Partial

ng

dan ketertiban umum” ;

on

4. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari Partial

i

2009 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

es

R

Award tanggal 22 September 2008 dan Final Award tanggal 27 Februari

gu


In d

2009 ;

A

5. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari Partial 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PT.

lik

ah

PERTAMINA EP dan PT. PERTAMINA (Persero) ;

6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang

ub

timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

ep

1. KEWENANGAN ABSOLUT.

ah k

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon terkait dengan

R

perkara a quo yaitu :

ng

M

Pertamina EP dengan PT Lirik Petroleum dimana para pihak telah

do


In

A

gu

bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga

s

Bahwa telah terdapat sengketa antara PT Pertamina (Persero) dan PT

ne

am



ik

h


Halaman 34

R ep ub

hk am


ne si a


arbitrase sebagaimana dimuat dalam EOR Contract antara Pemohon dengan Termohon ;

ng

Bahwa berdasar atas adanya klausula penyelesaian sengketa dalam EOR Contract tersebut yaitu melalui lembaga arbitrase, maka para pihak telah menunjuk Arbiter dan telah terbentuk majelis Arbiter yang memeriksa

do

A gu

sengketa tersebut, Arbiter mana antara lain adalah :

a. Fred B. G. Tumbuan sebagai

In

Arbiter yang dipilih oleh PT Pertamina (Persero) dan PT.

ah

Pertamina EP ;

lik

b. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang dipilih

ub

m

oleh PT Lirik Petroleum ;

c. Prof. Michael Pryies sebagai

ep

ka

Arbiter Ketua yang dipilih oleh masing-masing Arbiter ;

ah

Bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diperiksa

ng

14387/JB/JEM tertanggal 22 September 2008 dan Putusan Akhir (Final

on

Award) ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM

i

Sebagian (Partial Award) ICC International Court of Arbitration Case No.

es

R

dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan

gu

tertanggal 27 Februari 2009 yang diputuskan sesuai dengan Peraturan

In d

Arbitrase dari ICC International Court of Arbitration dimana putusan tersebut adalah merupakan putusan arbitrase internasional sebagaimana kami

A

uraikan dalam jawaban terhadap pokok perkara selanjutnya (Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;

lik

ah

Bahwa karena putusan tersebut dibuat oleh Majelis Arbitrase yang disusun berdasarkan kesepakatan dan para pihak dan telah mengikuti prosedur

ub

am

dan/atau tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka putusan arbitrase tersebut adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan Pasal

ah k

ep

60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur ;

R

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan

do


In

A

gu

Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak mendasarkan pada

ne

ng

M

harus tunduk dan taat terhadap keputusan tersebut ;

s

mengikat para pihak”, oleh karenanya para pihak dalam perkara tersebut


ik

h


Halaman 35

R ep ub

hk am


ne si a


alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

ng

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

do

A gu

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

In

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para lawan, atau

ah

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh

lik

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ; Maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dibatalkan ;

ub

m

Bahwa karena keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menjadi tidak berwenang untuk membatalkan

ep

ka

Putusan ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 ;

ah

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase menetapkan bahwa :

ng

Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan

on

yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu

i

lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik

es

R

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu

gu

putusan arbitrase internasional ;

In d

Berdasarkan batasan dalam Pasal 1 angka (9), ada dua kriteria alternatif untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase digolongkan sebagai

A

putusan arbitrase internasional :

1) Putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau

lik

ah

Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau 2) Putusan arbitrase suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang putusan arbitrase internasional ;

ub

am

menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Mengacu pada angka (2) tersebut di atas lantas timbul pertanyaan bahwa

ah k

ep

siapa atau lembaga apa yang menurut undang-undang memunyai kewenangan untuk menafsirkan bahwa menurut ketentuan hukum Republik

ng

do


In

A

gu

menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

s

M

Berdasarkan Pasal 65, UU No. 30 Tahun 1999 : Yang berwenang

ne

internasional.

R

Indonesia, putusan arbitrase tersebut dianggap suatu putusan arbitrase


ik

h


Halaman 36

R ep ub

hk am


ne si a


internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena Putusan Arbitrase a quo telah didaftar oleh Pengadilan Negeri

ng

Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional, yaitu berdasarkan

Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 02/PDT/ARBINT/2009/PN.JKT.PST.

tertanggal

21

April

2009

(Bukti

T-3)

maka

A gu

do

berdasarkan Pasal 68, angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi: “Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana

In

dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi”.

ah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan arbitrase internasional a

2. KEWENANGAN RELATIF

ub

m

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

lik

quo tidak dapat dibatalkan karena merupakan kewenangan mutlak dari pada

ep

ka

Adapun fakta-fakta pendukung adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah mengajukan permohonan

ah

pembatalan Putusan ICC International Court of Arbitration Case No.

ng

Satmarindo Jalan Ampera Raya No.5, Cilandak Timur, Jakarta 12560. diajukan

di

tempat

domisili

hukum

gu

seharusnya

Termohon

on

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR menyatakan permohonan

i

dengan pihak Termohon PT LIRIK PETROLEUM yang beralamat di Gedung

es

R

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008

dimana

In d

berdasarkan domisili hukum Termohon di atas adalah di Jakarta Selatan,

maka seharusnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta

A

Selatan.

Bahwa tindakan dari Pemohon tersebut, terdapat ketidak-sesuaian antara

lik

ah

kesimpulan Pemohon dengan proses hukum yang dilakukan, dimana Pemohon berkesimpulan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan

ub

am

arbitrase domestik, di sisi lain permohonan diajukan kepada PN. Jakarta Pusat. Seharusnya apabila Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon mengajukan

ep

ah k

permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan domisili dari Termohon, bukan mengajukan permohonan kepada Pengadilan

R

Negeri Jakarta Pusat.

do


In

A

gu

Bahwa keputusan ICC International Court of Arbitration Case No.

ne

ng

M

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah:

s

3. PERMOHONAN PEMOHON SALAH SUBYEK (ERROR IN PERSONA).


ik

h


Halaman 37

R ep ub

hk am


ne si a


14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008

adalah keputusan yang dibuat berdasarkan ICC Rules, dimana para

ng

Arbiternya adalah Fred B. G. Tumbuan, Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, dan Prof. Michael Prytes.

Bahwa setelah mendapat Final Award (Keputusan Akhir) Majelis Arbitrase,

A gu

do

maka pada tanggal 14 April 2009 Arbiter telah memberikan kuasanya pada Anita Kolopaking & Partners beralamat di Jalan RSPP No. 5 Kompleks

In

RSPP, Cilandak Barat, Jakarta Selatan untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana sesuai dengan Pasal

ah

67 ayat (1) yang mengatur:

lik

"permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter

ub

m

atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebenarnya yang mengajukan

ep

ka

pendaftaran terhadap putusan arbitrase a quo adalah Arbiter melalui Kuasanya dalam sengketa tersebut, bukan Termohon, oleh karenanya

ah

penarikan Pemohon

agar PT Lirik Petroleum sebagai Termohon adalah

ng

dapat diterima.

on

4. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah:

gu

i

Arbiter perkara a quo. Oleh karenanya, permohonan dari Pemohon tidak

es

R

salah subyek, karena seharusnya yang menjadi Termohon adalah Majelis

In d

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai error in

persona tersebut di atas, apabila memang Termohon harus ditarik sebagai

A

salah satu pihak, maka tidaklah cukup apabila Termohon dan Pemohon saja yang menjadi pihak, melainkan juga Arbiter yang mendaftarkan putusan a

lik

ah

quo harus dan setidak-tidaknya menjadi pihak dalam permohonan Pemohon karena kewajiban pendaftaran adalah kewajiban dari Arbiter.

ub

am

Berdasarkan uraian tersebut, permohonan yang telah diajukan Pemohon terkait pembatalan Keputusan ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008

ah k

ep

di Pengadiian Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah kurang pihak. 5. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN SECARA PREMATUR.

R

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah sebagai berikut:

do


In

A

gu

pembatalan keputusan ICC International Court of Arbitration

ne

ng

M

dasar

s

A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa


ik

h


Halaman 38

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Case

ne si a


No.

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 2008

ng

September

adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum (angka 2 halaman 15 permohonan Pemohon).

A gu

do

Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena syarat

permohonan pembatalan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah

In

telah secara tegas diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

ah

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan

lik

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

ub

m

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; putusan

diambil

ditemukan

dokumen

yang

bersifat

ep

ka

b. setelah

menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

ah

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah

ng

merujuk pada Pasal 60 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu

on

merupakan salah satu syarat untuk melakukan perlawanan atas

i

Bahwa syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah

es

R

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

gu

pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan bukan merupakan

In d

syarat dari pada pembatalan putusan arbitrase internasional.

A

Pasal 66 huruf c berbunyi:

Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di

wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat c.

lik

ah

sebagai berikut:

Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksudkan dalam

ub

am

huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang

tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

ah k

ep

Bahwa karena putusan arbltrase internasional a quo belum pada tahap pelaksanaan keputusan, melainkan baru pada tahap penyerahan dan

ng

do


In

A

gu

setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau

s

M

“Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan

ne

yang berbunyi:

R

pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase,


ik

h


Halaman 39

R ep ub

hk am


ne si a


kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Maka dalil Pemohon bahwa putusan a quo bertentangan dengan

ng

ketertiban umum adalah prematur.

B. Bahwa alasan permohonan pembatalan telah memenuhi syarat

alinea ke 18 Penjelasan Umum jo. Pasal 70 UU No. 30/1999

do

A gu

(vide h. 12 permohonan) adalah tidak benar.

Pasal 70 berbunyi : putusan

arbitrase

para

pihak

dapat

mengajukan

In

“Terhadap

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung

ah

unsur-unsur sebagai berikut” (bukan antara lain) :

lik

Dengan demikian secara gramatikal penggunaan kalimat sebagai berikut -

Limitatif dan enumeratif

-

Bersifat tertutup dan eksklusif atau tidak dapat

ub

m

pada Pasal 70 tersebut hanya dapat diartikan/ditafsirkan secara:

tetapi

bersifat

ep

ka

diperluas

alternatif

dan

akumulatif. yang

mengakibatkan

adanya

perbedaan

penafsiran antara penggunaan kalimat “sebagai berikut pada Pasal 70

ng

dan kalimat “antara lain”pada Penjelasan Umum Pasal 70 tersebut maka

on

tentunya yang berlaku adalah tetap penggunaan kalimat “sebagai

i

redaksional

es

kesalahan

R

ah

Sedangkan apabila UU No. 30 Tahun 1999 tersebut ternyata terdapat

gu

berikut” pada Pasal 70 dan bukan kalimat “antara lain” pada

A

kewenangan mutlak dari pada Mahkamah Konstitusi.

In d

Penjelasannya, karena untuk merubah undang-undang merupakan Namun demikian seandainya alasan pembatalan putusan arbitrase di luar yang disebut Pasal 70 tersebut dapat dimungkinkan, maka alasan

lik

ah

yang dapat dijadikan syarat pembatalan adalah selain tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum, karena putusan arbitrase adalah

ub

am

final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak juga harus telah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 70 UU No.30/1999 yaitu :

ah k

ep

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan dengan tegas bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang

R

disebut dalam pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan

do


In

A

gu

digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan

ne

ng

M

tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat

s

pengadilan dan apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan


ik

h


Halaman 40

R ep ub

hk am


ne si a


atau menolak permohonan.

Bahwa oleh karena alasan-alasan atau dalil-dalil yang dijadikan syarat

ng

pembatalan belum dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 adalah prematur.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (exceptie

1.

do

A gu

obscuur libel).

Permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah dalam bentuk

In

gugatan, bukan permohonan (voluntair).

Bahwa sesuai dengan alasan pembatalan putusan arbitrase

ah

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka

lik

pembatalan suatu putusan arbitrase adalah didasarkan karena adanya sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 dimaksud,

ub

m

oleh karenanya bentuk permohonan pembatalannya adalah gugatan, bukan permohonan.

ep

ka

Bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan”, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah

ah

Agung RI. Bab VI Arbitrase, Halaman 176, Poin c tentang Pembatalan

ng

bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Hakim":

on

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan

i

"permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam

es

R

Putusan Arbitrase, angka 3 diatur:

gu

Pemohon yang mengajukan pembatalan putusan Arbitrase adalah

In d

keliru dan telah menyalahi teknis peradilan, yang mengakibatkan permohonan dari Pemohon tersebut adalah tidak jelas.

Bahwa terdapat dalil-dalll dari Pemohon yang bertentangan atau

A

2.

setidak-tidaknya tidak sesuai dan tidak selaras, sebagaimana terdapat

lik

ah

dalam eksepsi tersebut di atas, antara lain:

a. Pemohon menyatakan bahwa Keputusan ICC International Court

ub

am

of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September: 2008 adalah putusan arbitrase domestik (angka 1 halaman 6 permohonan Pemohon), padahal dalam UU

ep

ah k

No. UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dikenal putusan arbitrase domestik, karenanya

pernyataan

Pemohon

tersebut

adalah

R

oleh

do


In

A

gu

Jakarta Pusat, padahal apabila Pemohon menganggap keputusan

ne

ng

M

b. Pemohon mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Negeri

s

menyimpang dari hal yang telah diatur dalam UU Arbitrase.


ik

h


Halaman 41

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a quo adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon

seharusnya mengajukan permohonan pembatalan tersebut di

ng

Pengadilan Negeri dimana domisili Termohon yaitu di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya pernyataan Pemohon

tidak sesuai antara kesimpulan dengan proses hukum yang

A gu

do

dilakukan, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur.

c.

Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo adalah

In

melanggar ketertiban hukum sebagai syarat yang menurut UU Arbitrase mengikat terhadap pelaksanaan putusan arbitrase

ah

internasional, padahal perihal dari permohonan Pemohon adalah

lik

tentang pembatalan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 yang

ub

m

syaratnya secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tidak

ep

ka

jelas dan kabur.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

ah

telah mengambil Putusan Sela No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

-

Memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai

gu

-

on

ini ;

ng

-

es

i

R

JKT.PST. tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

In d

dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

A

telah mengambil Putusan No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.

-

lik

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya ;

-

ub

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

-

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

ep

R

perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua

ng

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

do


In

A

gu

diucapkan dengan hadirnya Pemohon II dan Pemohon I dan Termohon pada

s

puluh satu ribu rupiah) ;

ne

am

ah

PST. tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

ah k


ik


h

M

ne si a


Halaman 42

R ep ub

hk am


ne si a


tanggal 23 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon II dan Pemohon I

dengan perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa

ng

Khusus tanggal 04 September 2009 dan 15 September 2009, diajukan permohonan banding secara lisan oleh Pemohon II pada tanggal 04 September dan oleh Pemohon I pada tanggal 16 September 2009 sebagaimana ternyata

A gu

do

dari Surat Permohonan Kasasi/Banding No. 90/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST jo Nomor 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera

In

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang masing-masing diterima di

ah

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut dari Pemohon II pada tanggal 16

lik

September 2009 dan dari Pemohon I pada tanggal 28 September 2009 ; Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 01 Oktober 2009

ub

m

telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding dari Pemohon II dan I, diajukan kontra memori banding yang diterima di

ep

ka

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2009 dan 15 Oktober 2009 ;

ah

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-

ng

undang, maka oleh karena itu permohonan-permohonan banding tersebut

on

formal dapat diterima ;

i

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

es

R

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

gu

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para ALASAN-ALASAN BANDING DARI PEMOHON BANDING I :

A

1.

In d

Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemenuhan Syarat Formil Mengenai Jangka Waktu Pendaftaran Permohonan Banding dan Penyampaian Memori Banding

lik

ah

1.1 Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") tidak mengatur

ub

am

mengenai prosedur permohonan banding; namun oleh karena Pasal

72

ayat (4) UU Arbitrase menyebutkan bahwa permohonan banding

ah k

ep

diajukan ke Mahkamah Agung, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tertanggal 17 Mei

R

2006, maka prosedur permohonan banding mengacu pada No.

14

Tahun

1985

tentang

do


In

A

gu

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir melalui

ne

Undang-Undang

ng

M

ketentuan

s

prosedur permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam


ik

h


Halaman 43

R ep ub

hk am


ne si a


Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

ng

("UU MA”);

1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) UU MA

A gu

do

permohonan kasasi wajib diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan atau penetapan pengadilan

In

diberitahukan kepada Pemohon dan selanjutnya memori kasasi

wajib disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

ah

setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar,

lik

sehingga dalam perkara ini permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dibacakannya

ub

m

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara a quo dan memori banding wajib diajukan dalam jangka waktu 14 (empat

ep

ka

belas) hari setelah diajukannya permohonan banding; 1.3 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan

ah

putusan

atas

perkara

No.

01/Pembatalan

Terbanding/Pemohon

I

serta

II

dan

Turut

Terbanding/Termohon;

gu

selanjutnya

dan

on

Pembanding/Pemohon

ng

hukum

i

hadapan sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa

es

R

Arbitrase/2009/PN.JKT.PST pada tanggal 03 September 2009 di

In d

kuasa hukum Pembanding/Pemohon II telah mendaftarkan dan

Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 2009 dengan

ah

Registrasi

No.

90/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST.

lik

A

menandatangani Akta Pernyataan Banding di Kepaniteraan

No.01/Pembatalan

Dengan

demikian,

permohonan

ub

am

Arbitrase/2009/PN.JKT.PST.

jo.

banding ini telah didaftarkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang; kuasa

menyampaikan

hukum

Pembanding/Pemohon

ep

ah k

1.4 Bahwa

II

telah

ng

do


In

A

gu

memori

s

M

Pusat pada tanggal 16 September 2009. Dengan demikian,

ne

Jakarta

R

Memori Banding ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri


ik

h


Halaman 44

R ep ub

hk am


ne si a


banding ini telah disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan

ng

oleh undang-undang;

1.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan banding ini telah memenuhi syarat-syarat formil menurut undang-

do

A gu

undang, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerima dan memeriksa permohonan banding dan memori banding ini;

In

1.6 Bahwa berdasarkan hal-hal berikut ini:

1.6.1 Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase yang menyebutkan

ah

bahwa 1.6.2 Kaedah

lik

permohonan banding diajukan ke Mahkamah Agung; hukum

yang

di

dalam

tetap

ub

m

yurisprudensi

terkandung

Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1972 tertanggal 11 1973

ep

ka

Juni yang

menyatakan

bahwa

dengan

diajukannya

ah

permohonan

ng

perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik

on

dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

gu

i

Rekonvensi,

es

R

banding oleh pihak Penggugat asal/Tergugat dalam

In d

sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia

A

dalam tahap banding ini, selain memeriksa masalah penerapan hukum, juga memeriksa kembali fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang telah

lik

ah

disampaikan oleh Pembanding/Pemohon II di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keberatan·keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

ub

am

2.

Pusat No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tertanggal 03 September 2009

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditetapkan Setelah

ep

ah k

2.1

Melewati

Pasal

ayat

putusan

(3)

UU

atas

Arbitrase

permohonan

ng

M

menentukan,

72

do


In

A

gu

pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

s

2.1.1 Bahwa

ne

R

Jangka Waktu Yang Ditentukan UU Arbitrase ;


ik

h


Halaman 45

R ep ub

hk am


ne si a


Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

ng

permohonan pembatalan diterima;

2.1.2 Bahwa

Pembanding/Pemohon

II

telah

mendaftarkan permohon-an pembatalan putusan Pengadilan

Negeri

do

A gu

arbitrase pada tanggal 05 Mei 2009 kepada Ketua Jakarta

Pusat;

sehingga

In

seharusnya putusan atas permohonan pembatalan

putusan arbitrase tersebut ditetapkan selambat-

ah

Iambatnya pada tanggal 03 Juni 2009;

lik

2.1.3 Bahwa Pengadiian Negeri Jakarta Pusat pada faktanya

baru

putusannya

pada

ub

m

memberikan September

tanggal

2009,

03

jauh

ep

ka

melampaui jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari

sejak

Pusat

nyata-nyata

telah melanggar UU Arbitrase;

on

ng

Arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta

i

UU

R

oleh

es

ah

permohonan pembatalan diterima yang ditentukan

gu

2.1.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b)

UU

In d

huruf

Mahkamah Agung, maka pelanggaran terhadap

A

peraturan

perundang-undang-an

dapat

mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan

am

lik

2.2

Atau

Mempertimbangkan

Melanggar

Hukum

ub

ah

Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung ;

Tuntutan

Dalam

Provisi

Pembanding/Pemohon II

ah k

ep

2.2.1 Bahwa Pasal 178 ayat (2) H.l.R berbunyi sebagai berikut:

pada

Pemohon

28-29 II

Permohonan

telah

mengajukan

ng

M

Pembanding/

halaman

do


In

A

gu

tuntutan provisi kepada Pengadilan Negeri Jakarta

s

2.2.2 Bahwa

ne

R

"Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan";


ik

h


Halaman 46

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusat sebagai berikut:

"Para

Pemohon

berpendapat,

alasan-alasan

yang

ne si a


para

ng

Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan putusan

arbitrase a quo. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya

ah

do

a quo dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan

tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan

arbitrase

a

quo

selama

proses

pemeriksaan

In

A gu

kerugian besar kepada para Pemohon, apabila putusan arbitrase

permohonan berlangsung.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim

lik

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan

1.

ub

m

provisi:

Melarang Termohon/PT Lirik Mengajukan Permohonan

ep

ka

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM selama proses permohonan berlangsung.

ah

2.

Menghukum Termohon/PT Lirik untuk membayar denda

Bahwa pada halaman 67 putusannya, pertimbangan Pengadilan

ng

2.a.3

on

Negeri Jakarta Pusat yang menolak tuntutan provisi yang

i

provisi ini."

es

R

sebesar US$ 10.000,00 perhari apabila melanggar putusan

provisi

Pembanding/Pemohon

II

untuk

seluruhnya

sudah

In d

gu

diajukan oleh Pembanding/Pemohon II adalah bahwa tuntutan

mengenai materi pokok perkara dimana Pembanding/Pemohon

A

II dalam provisinya menuntut agar putusan arbitrase a quo dinyatakan sebagai putusan arbitrase domestik, pengajuan

lik

ah

permintaan pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 59

ub

am

ayat (1) UU Arbitrase, menolak permintaan pendaftaran atas putusan arbitrase a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun

ep

ah k

dan menyatakan agar putusan arbitrase a quo tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

ng

M

pertimbangan

dalam

do


In

A

gu

memutuskan menolak tuntutan provisi tidak sesuai dengan apa

s

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah cukup jelas bahwa

ne

2.a.4

R

eksekusi;


ik

h


Halaman 47

R ep ub

hk am


ne si a


yang menjadi tuntutan Pembanding/Pemohon II dimana

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbang penolakan provisi

ng

dengan dasar bahwa tuntutan provisi masuk dalam materi pokok

ah

2.a.5

do

tidak demikian adanya, oleh karena itu telah cukup bukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan

Pasal 178 ayat (2) H.l.R dengan tidak mengadili tuntutan provisi

In

A gu

perkara sedangkan tuntutan provisi Pembanding/Pemohon II

Pembanding/Pemohon II dengan cermat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU

lik

Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan 2.3

ub

m

dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau

ep

ka

Melanggar Hukum Karena Menggunakan Dasar Hukum Yang Sudah Tidak Berlaku

ah

2.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU Arbiirase, maka

ng

dengan Pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (Rv")

on

dinyatakan tidak berlaku;

i

arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai

es

R

pada saat UU Arbitrase ini mulai berlaku, ketentuan mengenai

gu

2.3.2 Bahwa dalam halaman 70 dan 73 putusannya, Pengadilan

In d

Negeri Jakarta Pusat menggunakan ketentuan dalam Pasal 643 Rv sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam

A

memutuskan tidak adanya pelanggaran ketertiban umum,

sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah

lik

ah

salah menerapkan atau melanggar hukum karena menggunakan

ub

am

dasar hukum yang sudah tidak berlaku;

2.3.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah

ep

ah k

menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Dalam

Mempertimbangkan

Adanya

ng

M

Pelanggaran Ketertiban Umum Dalam Putusan Arbitrase ICC

do


In

A

gu

Case No. 14387/JB/JEM

s

Hukum

ne

Melanggar

R

2.4


ik

h


Halaman 48

R ep ub

hk am


ne si a


2.4.1 Bahwa Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa terlebih

ng

dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak berentangan dengan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa

do

A gu

kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan pertimbangan hukum dari suatu putusan arbitrase.

ah

In

2.4.2 Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat memeriksa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dalam putusan arbitrase a quo serta mempertimbangkan fakta-fakta

lik

yuridis sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding/ Pemohon II dalam Permohonan Pembatalan, Replik, Kesimpulan 2.4.2.1

ub

m

serta bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

Bahwa bertitik tolak dari Pasal 33 ayat (2) dan (3)

ep

ka

Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan bahwa produksi dan kekayaan alam yang penting bagi

ah

hajat hidup orang banyak, secara konstitusional,

ng

No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak

on

dan Gas Bumi ("UU No. 44/1960") menegaskan bahwa

i

Bahwa konsideran huruf (b) dan (c) Undang-Undang

es

2.4.2.2

R

dikuasai oleh Negara Republik Indonesia;

cabang-cabang produksi yang amat penting bagi

In d

A

gu

produksi minyak dan gas bumi ("Migas") merupakan

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak, serta mempunyai arti khusus untuk pertahanan nasional. Hal ini sejalan dengan

lik

ah

konsideran huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan

ub

am

Gas Bumi Negara ("UU No. 8/1971") yang juga menegaskan bahwa Migas adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonornian negara maupun 2.4.2.3

ep

ah k

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan; Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1

R

alinea ke-2 UU No. 44/1960 serta Penjelasan Umum

A

tersebut,

harus

berpedoman

ne

kebijaksanaan

do

gu

naan


In

ng

M

menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksa-

s

alinea ke-2 UU No. 8/1971 menyatakan bahwa dalam


ik

h


Halaman 49

R ep ub

hk am


ne si a


kepada jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Bahwa Pasal 1 huruf (h) UU No. 44/1960 menegaskan

A gu

ng

bahwa

2.4.2.5

negara

memberikan

wewenang

kepada

Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha

pertambangan Migas dan selanjutnya disebut dengan Kuasa Pertambangan; Bahwa

seterusnya

guna

do

2.4.2.4

melaksanakan

Kuasa

In

Pertambangan tersebut, berdasarkan konsideran huruf

(c) UU No. 8/1971, maka untuk menjamin pelaksanaan

ah

pengusahaan Migas secara ekonomis dan efisien, serta

lik

di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, perlu ditugaskan suatu PERUSAHAAN NEGARA

untuk

menyelenggarakan

ub

m

MINYAK

pengusahaan pertambangan Migas, dalam hal ini

ep

ka

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang disingkat dengan PERTAMINA.

ah

2.4.2.6

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (h) dan Pasal 5 ayat

ng

dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemegang

on

kuasa pertambangan mewakili negara, berwenang

i

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945, PERTAMINA,

es

R

(1) UU No. 44/1960 jo. Pasal 11 UU No. 8/1971 jo.

secara komprehensif apakah permohonan Terbanding/ Termohon

kepada

PERTAMINA

In d

A

gu

penuh (fully authorized) untuk mempertimbangkan atas

status

komersialitas lapangan Malek, North Pulai, South Pulai dan Lirik dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini juga

lik

ah

dipertegas di dalam bagian Witnesseth EOR Contract paragraf 1 dan 2 yang berbunyi:

ub

am

"WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia, are national riches controlled by the state, and

ah k

ep

WHEREAS, PERTAMINA has an exclusive 'Authority to mine' for mineral oil and gas in and throughout the area

R

described ... "

do


In

A

gu

dalam wilayah tambang di Indonesia, adalah kekayaan

ne

ng

M

"Bahwa, seluruh minyak dan mineral yang ada di

s

Terjemahan:


ik

h


Halaman 50

R ep ub

hk am


ne si a


nasional yang dikuasai oleh negara, dan Bahwa

PERTAMINA

merupakan

satu-satunya

A gu

2.4.2.7

Mineral di dalam dan seluruh area yang disebutkan ... "

Bahwa uraian pada butir 2.4.2.1 hingga 2.4.2.6 di atas

telah dipertegas oleh ahli, Teguh Pamudji, SH., dalam

do

ng

pemegang Kuasa Pertambangan atas minyak dan gas

persidangan tanggal 06 Agustus 2009 yang menyatakan

In

sebagai berikut:

"…... jadi kami ingin mencoba untuk membawa filosofi

ah

atau terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945”. (keberatan

lik

penggunaan kata “kami” dari Termohon). Saya ingin menjelaskan bahwa terjemahan dari Pasal 33 ayat (2)

ub

m

dan ayat (3) UUD 1945, yang di kegiatan minyak dan gas bumi, diatur di dalam UU No. 44 Prp. Tahun 1960.

ep

ka

kemudian di dalam UU No. 8 Tahun 1971 tentang pendirian Pertamina sebagai perusahaan negara.

ah

Dalam keterkaitannya dengan pengelolaan sumber

Pertambangan.

penjabaran

operasionalisasi

Pengertian,

Pertamina

sebagai

on

Kuasa

ng

pemegang

i

bahan galian strategis, Pertamina adalah sebagai

es

R

daya alam minyak dan gas bumi yang merupakan

penjelasan di dalam UU 44 Tahun 1960, melaksanakan

In d

A

gu

pemegang kuasa pertambangan adalah ada di dalam fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha minyak tersebut yang terdiri dari

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pemurnian dan

lik

ah

pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Jadi dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Undang-

ub

am

Undang Dasar untuk sumber daya alam yang strategis itu dibuatkan jalan, pelaksanaannya adalah berdasarkan undang-undang tersebut, Pertamina ini adalah

ep

ah k

mewakili negara dalam usaha yang terkait dengan perminyakan."

Bahwa selain itu, dalam Pasal 5.2., Exhibit D, EOR

R

2.4.2.8

do


In

A

gu

production is commercially exploitable the operating

ne

ng

M

"As soon as the parties consider that incremental

s

Contract yang berbunyi:


ik

h


Halaman 51

R ep ub

hk am


ne si a


committee shall seek PERTAMINA's approval to have such field developed by JOB."

"Segera setelah para pihak mempertimbangkan bahwa produksi

incremental

dapat

dieksploitasi

secara

komersial, Komite Operasi harus memohon persetujuan dari

PERTAMINA

agar

do

A gu

ng

Terjemahan:

lapangan

tersebut

In

dikembangkan oleh JOB."

dapat

telah ditegaskan bahwa kedudukan PERTAMINA

ah

diposisikan lebih tinggi dari Terbanding/Termohon. Hal

lik

ini telah ditegaskan oleh ahli, Ir. Deradjat Zahar, dalam persidangan

tertanggal

04

Agustus

2009

yang

ub

m

menyatakan sebagai berikut: “……….

Pertamina

sebagai

pemegang

kuasa

ep

ka

pertambangan, jadi kontraktor kedudukannya sebagai assists, membantu Pertamina di dalam melakukan

ah

pekerjaan, dengan demikian, kontraktor membantu,

Agustus 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

on

ng

Pamudji, SH., dalam persidangan tertanggal 06

i

Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh ahli, Teguh

es

R

subordinat dari Pertamina."

sebagai

pemegang

melaksanakan

kuasa

kegiatan

pertambangan

usaha

ketika

In d

A

gu

"Pertama saya ingin jelaskan, bahwa Pertamina eksplorasi

dan

eksploitasi di mana instrumen pengikatnya antara Pertamina dengan pihak lain itu adalah kontrak

lik

ah

kerjasama, kontrak kerjasama tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda antara Pertamina dengan

ub

am

pihak yang menandatangani kontrak. Dalam hal ini, sering ataupun apa yang dilakukan Departemen ESDM atau Dirjen MIGAS, kedudukan kontraktor adalah

ah k

ep

subordinat Pertamina, jadi tidak ada kesetaraan, itu yang pertama. Pengertian subordinat adalah ada

R

beberapa kewenangan-kewenangan Pertamina yang

do

Bahwa Pasal XVII.2.2 EOR Contract mengatur sebagai


In

A

gu

2.4.2.9

ne

ng

M

kontrak kerjasama."

s

mempunyai otoritas penuh di dalam menetapkan


ik

h


Halaman 52

R ep ub

hk am


ne si a


berikut:

"No term or provision of this contract, including the

hereunder, shall prevent or limit the government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights."

do

A gu

ng

agreement of the parties to submit to arbitration

Terjemahan:

In

"Tidak ada ketentuan atau peraturan dari kontrak ini, termasuk kesepakatan para pihak untuk mengajukan

ah

ke arbitrase sebagaimana disebutkan di bawah ini,

lik

dapat menghentikan atau membatasi Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan

ub

m

mutlaknya sebagai negara."

2.4.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada di atas, dapat ICC

Case

ep

ka

dibuktikan bahwa Majelis Arbitrase melalui putusan arbitrase No.

14387/JB/JEM

telah

dengan

sengaja

ah

mengesampingkan kewenangan yang diberikan oleh undang-

on

ng

2.4.4 Bahwa putusan arbitrase a quo mencerminkan ketidak-pahaman

i

status komersialitas suatu lapangan migas;

es

R

undang kepada PERTAMINA untuk menentukan pemberian

gu

Majelis Arbitrase tentang hukum yang mengatur atas usaha

In d

kegiatan migas di Indonesia dimana Pertamina sebagai

pemegang Kuasa Pertambangan memiliki hak mutlak untuk

A

menentukan apakah suatu lapangan migas dapat diberikan status komersialitas atau tidak;

lik

ah

2.4.5 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam halaman 74 putusannya, mempertimbangkan sebagai berikut:

ub

am

"Menimbang, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Jo. UU No.8 Tahun 1971, merupakan pengaturan kewenangan pemerintah berupa kebijakan yang bersifat publik dan apabila pemerintah

ah k

ep

membuat dan menandatangani suatu kontrak dengan pihak swasta, berarti pemerintah sedang melakukan perbuatan yang

R

bersifat privat, dengan demikian pemerintah harus tunduk pada

do


In

A

gu

ditandatangani, dan apabila pemerintah telah menandatangani

ne

ng

M

seharusnya muncul sebelum kontrak atau perjanjian dibuat atau

s

hukum privat, kewenangan pemerintah yang bersifat publik


ik

h


Halaman 53

R ep ub

hk am


ne si a


kontrak yang bersifat privat, maka antara pemerintah dengan

pihak yang terikat kontrak mempunyai kedudukan yang sama,

ng

seimbang dan berlaku azas hukum privat, bahwa perjanjian mengikat bagi yang membuatnya selaku undang-undang servanda);"

do

A gu

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata (pacta sunt

ah

2.4.6 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepat

karena

Pengadilan

Negeri

In

sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.5 di atas adalah tidak Jakarta

Pusat

tidak

mempertimbangkan keterangan para ahli dan fakta-fakta yuridis

lik

yang Pembanding/Pemohon II telah sampaikan, khususnya terhadap fakta yuridis mengenai ketentuan Pasal XV11.2.2 EOR

ub

m

Contract yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam EOR Contract, termasuk ketentuan mengenai pengajuan ke

ep

ka

arbitrase, tidak dapat menyingkirkan kewenangan mutlak Pemerintah Republik Indonesia melalui Pertamina dalam

ah

menetapkan kebijakan atas sumber daya alamnya yang

ng

Indonesia yang diberikan kepada Pertamina untuk memberikan

on

status komersialitas suatu lapangan migas;

i

dalam hal ini menyangkut kewenangan Pemerintah Republik

es

R

digariskan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang

gu

2.4.7 Bahwa lebih lanjut, Pembanding/Pemohon II perlu sampaikan

In d

bahwa eksekusi atas putusan arbitrase a quo, apabila

sebagian besar ganti kerugian yang ditentukan dalam putusan

arbitrase a quo melekat kepada aspek komersialitas yang ditolak

lik

ah

A

dikabulkan, akan menimbulkan kerugian bagi negara karena

oleh Pertamina, dimana eksekusi tersebut tentunya akan

ub

am

ditanggung oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang notabene adalah badan usaha milik negara ("BUMN") dan anak perusahaan BUMN. Terlebih lagi, apabila eksekusi atas

ah k

ep

putusan arbitrase a quo dikabulkan, maka akan terbuka jalan bagi pihak-pihak lain yang kemudian ingin mempermasa-

R

lahkan komersialitas yang merupakan prinsip penguasaan

do


In

A

gu

kerugian yang lebih besar bagi negara;

ne

ng

M

Pasal 33 UUD 1945, yang tentunya berpotensi membawa

s

negara terhadap sumber daya alam sesuai dengan ketentuan


ik

h


Halaman 54

R ep ub

hk am


ne si a


2.4.8 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU

Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah

ng

menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.5

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan atau

A gu

do

Melanggar Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Adanya

Pelanggaran Ketertiban Umum Berupa Ultra Petitum atau Ultra

In

Vires

Dalam Putusan Arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM

lik

ah

2.5.1 Bahwa Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase memberikan kewenanqan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa terlebih

ub

m

dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan

ep

ka

kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa memeriksa

dan

mengadili

perkara

No.

01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST., sudah menjadi

ng

kewajiban hukurn bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

gu

on

mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan

i

dalam

es

2.5.2 Bahwa

R

ah

pertimbangan hukum dari suatu putusan arbitrase;

In d

di persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3388 K/PDT/1985 tanggal 08 Januari

A

1992 yang menyatakan:

"Pengadilan Tinggi Riau salah menerapkan hukum, sebab tidak

lik

ah

secara seksama mempertimbangkan semua fakta dan buktibukti yang ditemukan di persidangan."

ub

am

("Yurisprudensi MA No. 3388/1985")

2.5.3 Bahwa dalam halaman 75 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum atas dalil

ep

ah k

Pembanding/Pemohon II mengenai adanya ultra petitum atau ultra vires sebagai berikut: bahwa

sebagaimana

pertimbangan

hukum

R

"Menimbang,

A

absolut

dalam

menjalankan

s ne

kewenangan

do

gu

mempunyai


In

ng

M

tersebut di muka, bahwa lembaga arbitrase dan majelis arbitrase


ik

h


Halaman 55

R ep ub

hk am


ne si a


pekerjaannya. Demikian pula setelah Majelis Hakim mencermati apa

yang

menjadi

gugatan

para

pihak

dalam

perkara

ng

International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM

tertanggal 22 September 2008 dan International Court of

ah

do

apa yang diputuskan tidak melebihi apa yang diminta, dalam

petitum dikabulkan sesuai dengan batas kewenangannya, yakni dimana tuntutan yang diajukan oleh Termohon sebesar US$

In

A gu

Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 27 Februari 2009,

124,3 juta, sedangkan yang dikabulkan sebesar US$ 34,172,178 juta dan jumlah total terhitung sebesar US$ 34,495,428

lik

ditambah bunga 6% terhitung sejak didapatkannya perintah exequatur menurut Pasal 66 UU No. 30/1999;"

ub

m

2.5.4 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah tidak tepat karena Pengadilan Negeri Jakarta

ep

ka

Pusat hanya mempertimbangkan kepada perbedaan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding/Termohon

ah

dalam proses arbitrase dengan nilai ganti rugi yang dikabulkan

ng

on

mengenai dasar perhitungan putusan arbitrase a quo dalam

i

Pembanding/Pemohon II dalam permohonan pembatalan adalah

es

R

oleh Majelis Arbitrase; sedangkan yang dipermasalahkan oleh

gu

permasalahan komersialitas. Dalam halaman 39-41 Replik,

In d

pada pokoknya Pembanding/Pemohon II telah menyampaikan berikut:

2.5.4.1

Bahwa sesuai Pasal IX.3 EOR Contract, agar suatu

ah

lapangan Migas Terbanding/

dapat dieksploitasi

Termohon

oleh

lik

A

fakta yuridis kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai

sebagai

kontraktor,

harus

ub

am

memohon persetujuan status komersialitas terlebih dahulu dari Pertamina. Namun selama Pertamina belum memberi-kan

persetujuan

status

komersialitas,

ah k

ep

Terbanding/ Termohon belum dapat melakukan kegiatan eksploitasi.

Oleh

karena

itu,

tidak

mungkin

R

Terbanding/Termohon memperhitungkan suatu jumlah

do


In

A

gu

Pertamina;

ne

ng

M

belum diberikan persetujuan status komersialitas oleh

s

keuntungan finansial dari suatu lapangan Migas selama


ik

h


Halaman 56

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2.5.4.2

ne si a


Bahwa secara faktual Majelis Arbitrase mengetahui

permohonan status komersialitas baru diajukan oleh pada

tahun

1997,

ternyata

Majelis Arbitrase tetap mengabulkan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan terhitung sejak tahun 1995;

do

A gu

ng

Terbanding/ermohon

ah

2.5.5 Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas dan bukti-bukti yang Pembanding/Pemohon

II

telah

membuktikan

bahwa

In

ada,

putusan arbitrase a quo yang dijatuhkan nyata-nyata secara faktual dan obyektif mengandung ultra petitum atau ultra vires;

lik

namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa fakta yuridis dan bukti-bukti tersebut, dengan demikian Pengadilan

ub

m

Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah salah menerapkan hukum;

ep

ka

2.5.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah

ah

menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan

ng

Melanggar

Hukum

Karena

Tidak

Secara

on

Mempertimbangkan

Seksama

i

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau

es

2.6

R

dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

A

14387/JB/JEM

In d

gu

Adanya Cacat Kontroversi Dalam Putusan Arbitrase ICC Case No.

2.6.1 Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 01/ Pembatalan

Arbitrase/2009/PN.JKT.PST,

sudah

menjadi

lik

ah

kewajiban hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

ub

am

mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 3388/1985;

ah k

ep

2.6.2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah seharusnya membaca seluruh bagian dari putusan arbitrase ICC Case No.

R

14387/JB/JEM yang dijadikan bukti dalam perkara a quo, yang

do


In

A

gu

arbitrase nasional atau internasional. Hal ini dibuktikan dengan

ne

ng

M

menentukan apakah putusan arbitrase tersebut adalah putusan

s

memuat cacat kontroversi karena putusan arbitrase a quo tidak


ik

h


Halaman 57

R ep ub

hk am


ne si a


adanya pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada angka 87 Final Award ICC Case No. 14387/JB/JEM yang menyatakan

ng

bahwa:

"The Respondents shall pay interest on the total amount

ah

do

registration of this Final Award under article 59 of the Indonesia

Arbitration Law or the obtaining of an order of exequatur under article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of

In

A gu

payable, as specified in paragraph 86 (c), from the date of

payment at the rate of 6%p.a." Terjemahan :

lik

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf

ub

m

86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh

ep

ka

eksekuatur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai pada dengan tanggal pembayaran sebesar

ah

6% per tahun."

ng

arbitrase a quo dimana di satu sisi Majelis Arbitrase merujuk

on

kepada ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase yang mengatur

i

terbukti adanya cacat kontroversi mengenai katagori putusan

es

R

2.6.3 Bahwa dari pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut di atas

gu

mengenai tata cara pendaftaran putusan arbitrase untuk

In d

putusan arbitrase nasional, sedangkan di sisi yang lain

Majelis Arbitrase merujuk kepada ketentuan Pasal 66 UU

A

Arbitrase yang mengatur mengenai tata cara memperoleh eksekuatur untuk putusan arbitrase internasional; dengan

lik

ah

adanya cacat kontroversi tersebut maka putusan arbitrase a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

ub

am

bersengketa dalam menentukan apakah putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional atau internasional;

ep

ah k

2.6.4 Bahwa pada halaman 74 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru menghubungkan permasalahan cacat umum,

padahal

hal-hal

ultra

petitum

tersebut

tidak

dan ada

A

Pusat

tidak

secara

seksama

memeriksa

atau

do

gu

Jakarta


In

ng

M

kaitannya satu sama lain. Dengan demikian, Pengadilan Negeri

s

permasalahan

ne

ketertiban

dengan

R

kontroversi


ik

h


Halaman 58

R ep ub

hk am


ne si a


mempertimbangkan adanya cacat kontroversi dalam putusan arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM tersebut; sehingga

ng

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah salah menerapkan hukum;

2.7

do

Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

Putusan

Pengadilan

ah

Menerapkan

Atau

Negeri

Melanggar

In

A gu


Jakarta

Pusat

Telah

Hukum

Dengan

Salah

Menyatakan

lik

Putusan Arbitrase Ice Case No. 14387/J8/JEM Sebagai Putusan Arbitrase Internasional

ub

m

2.7.1 Bahwa pada halaman 77-79 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan arbitrase a quo sebagai

ep

ka

putusan arbitrase internasional dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

internasional

sebagai

"putusan

yang

dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di

ng

luar yurisdiksi wilayah hukum Republik Indonesia, atau suatu

gu

dianggap sebagai putusan arbitrase internasional";

on

putusan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia

i

arbitrase

es

putusan

R

ah

"Menimbang, bahwa Pasal 1.9 UU Arbitrase mendefinisikan

In d

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Hikmahanto Juwana,

A

kriteria putusan arbitrase adalah putusan arbitrase internasional adalah tidak mutlak berdasarkan di mana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan, melainkan juga putusan arbitrase yang

ub

am

putusan arbitrase internasional;

lik

ah

menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof Huala Adolf, selain ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase, suatu putusan arbitrase

ah k

ep

dinyatakan sebagai putusan arbitrase internasional apabila ada

R

unsur-unsur asing dalam pelaksanaan arbitrase tersebut, seperti

do


In

A

gu

dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan.

ne

ng

M

Menimbang, bahwa lex arbitri merupakan hukum yang berkaitan

s

bahasa, mata uang, forum penyelesaian sengketa, aturan/rules;


ik

h


Halaman 59

R ep ub

hk am


ne si a


Lex arbitri menentukan apakah perjanjian arbitrase sah, apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase dan

ng

seterusnya, termasuk dalam hal menetapkan aturan-aturan dalam ha! terjadi kekosongan (gap filling);

ah

do

untuk interpretasi apakah perkara a quo masuk sebagai kriteria

putusan arbitrase nasional atau internasional tidak cukup hanya menafsirkan Pasal 1.9 UU Arbitrase, dan pendapat ahli

In

A gu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara hukum

sebagaimana tersebut di atas, tapi akan lebih tepat dan berkeadilan hukum apabila dikaitkan pula dengan kronologis

lik

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun kronologis dalam perkara a quo -

ub

m

adalah:

Bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP telah

ep

ka

terikat kontrak dengan PT Lirik Petroleum sebagaimana termuat dalam EOR Contract dan dalam bagian XII disetuju kewajiban

R

termasuk

menerima

kewajiban

untuk

EOR

berarbitrase

Contract,

dan

telah

menandatangani Term of Reference dan berpartisipasi dalam

ng

arbitrase dengan menunjuk forum untuk penyelesaian

A

-

Chamber

of

Commerce

(ICC),

yang

berkedudukan di Paris (bukti P-5= T-4); Bahwa

berdasar

atas

adanya

In d

gu

International

on

sengketa adalah lembaga Court of Arbitration of the

i

voluntair

es

ah

secara

klausula

penyelesaian

sengketa dalam EOR Contract yang melalui lembaga arbitrase tersebut maka para pihak telah menunjuk Arbiter

lik

ah

yang memeriksa sengketa tersebut, Arbiter tersebut adalah: 2.1 Fred B.G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT

ub

am

Pertamina (Persero) ;

2.2 Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Lirik Petroleum;

ep

ah k

2.3 Prof. Michael Pryles sebagai Arbiter ketua yang dipilih oleh masing-masing Arbiter; Bahwa pulusan arbitrase a quo dibuat oleh Majelis Arbitrase kesepakatan

dari

para

pihak

dan

telah

ng

M

mengikuti

do


In

A

gu

prosedur dan/atau tidak terdapat peraturan perundang·

s

berdasarkan

ne

R

-


ik

h


Halaman 60

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia undangan yang dilanggar; -

ne si a


Bahwa atas sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus

ng

oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian

(Partial

Award)

ICC

International

Court

of

do

2008 (bukti P-4a) dan Putusan Akhir (Final Award) ICC

International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM -

In

tertanggal 27 Februari 2009 (bukti P-4b);

Bahwa putusan arbitrase a quo oleh Terbanding/Termohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dengan

Register No. 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.

lik

ah

A gu

Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 22 September

JKT.PST tanggal 21 April 2009;

Bahwa kemudian Pembanding/Pemohon II mengajukan

ub

m

-

permohonan agar putusan arbitrase a quo dibatalkan karena

ep

ka

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan

ah

ketertiban umum atau dinyatakan sebagai putusan arbitrase

ng

sejak perjanjian dibuat telah tahu bahwa ICC adalah lembaga

on

arbitrase internasional dan Pembanding/Pemohon II telah

i

Menimbang, bahwa secara substansi Pembanding/Pemohon II

es

R

domestik sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

gu

menunjuk Arbiter Fred B.G. Tumbuan sebagai Arbiter yang

In d

dipilihnya dan Pembanding/Pemohon II juga telah mengikuti

A

prosedur dan beracara sesuai dengan aturan yang ditetapkan

oleh ICC, ternyata dalam putusan arbitrase a quo Pembanding/ Pemohon II dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar

lik

ah

ganti rugi, biaya dan bunga;

Menimbang, bahwa para Pemohon berpendapat azas teritorial

ub

am

adalah satu-satunya azas untuk menentukan apakah putusan arbitrase a quo dinyatakan putusan arbitrase nasional atau internasional, sedangkan Pasal 37 UU Arbitrase mengatur

ah k

ep

bahwa "tempat arbitrase ditentukan oleh Arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak";

R

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase,

do


In

A

gu

arbitrase a quo adalah putusan arbitrase internasional;

ne

ng

M

Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa putusan

s

pendapat para ahli, fakta-fakta dan kronologis tersebut di atas,


ik

h


Halaman 61

R ep ub

hk am


ne si a


Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur

ng

adanya batas tenggang waktu. Sedangkan putusan arbitrase internasional tidak diatur adanya tenggang waktu;

ah

do

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf (a) UU Arbitrase, hal tersebut berlaku untuk

In

A gu

Menimbang, bahwa demikian pula tentang irah-irah “Demi

putusan arbitrase nasional, dan untuk putusan arbitrase internasional sudah pasti secara hukum tidak terikat akan

lik

ketentuan adanya irah-irah tersebut;”

2.7.2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta

ub

m

Pusat tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan dengan fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1.9 jo Pasal

ep

ka

2.7.2.1

66 huruf (a) UU Arbitrase, penentuan apakah suatu

ah

putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase nasional

ng

tersebut dijatuhkan.Hal ini telah ditegaskan oleh ahli,

on

Prof. Hikmahanto Juwana, pada persidangan tanggal 06 "Jika diperhatikan, Pasal 1.9 UU No. 30/1999

In d

gu

Agustus 2009, yang menyatakan bahwa:

A

i

faktor teritorial, yaitu tempat dimana putusan arbitrase

es

R

atau putusan arbitrase internasional ditentukan oleh

disebutkan faktor teritorial terlebih dahulu, baru

kemudian ada kata-kata " ... atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase

lik

ah

internasional."; sehingga mau tidak mau memang teritorial ini menjadi penting untuk menentukan arbitrase

internasional. " New

ah k

nasional

atau

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Konvensi York

1958

mengenai

ep

2.7.2.2

merupakan

ub

am

putusan

Recognition

and

Enforcement of Foreign Arbitral Awards ("Konvensi New

R

York 1958"), yang telah diratifikasi oleh Indonesia

do


In

A

gu

menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan

ne

ng

M

jelas bahwa faktor teritorial merupakan faktor yang

s

melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, maka


ik

h


Halaman 62

R ep ub

hk am


ne si a


putusan arbitrase nasional atau internasional. Hal ini juga telah ditegaskan oleh ahli, Prof. Huala Adolf, dalam

A gu

2.7.2.3

Bahwa azas teritorial telah berulang kali dikemukakan

oleh Pembanding/Pemohon II, baik dalam Permohonan, Replik maupun Kesimpulannya, yang pada pokoknya menjelaskan

bahwa

do

ng

persidangan tanggal 11 Agustus 2009;

Pembanding/Pemohon telah

menyepakati

dan

klausula

In

Terbanding/Termohon

II

arbitrase dalam Pasal X".1.4 Enhanced Oil Recovery

ah

Contract tanggal 1 Maret 1991 ("EOR Contract") yang sesuai

dengan

peraturan

arbitrase

International

ub

m

Chamber of Commerce; 2.7.2.4

lik

menentukan bahwa arbitrase dilaksanakan di Jakarta

Bahwa proses arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM

ep

ka

telah dilangsungkan di Jakarta merupakan suatu fakta yuridis yang tidak terbantahkan; bahkan kalimat

ah

terakhir di dalam Partial Award maupun Final Award ICC

ng

Terjemahan: Bahwa

Pasal

International

25

ayat

Chamber

(3) of

peraturan

arbitrase

Commerce

berbunyi

In d

A

gu

2.7.2.5

on

"Tempat pelaksanaan arbitrase, Jakarta, Indonesia."

i

"Place of arbitration, Jakarta, Indonesia."

es

R

Case No. 14387/JB/JEM secara tegas menyebutkan:

sebagai berikut:

"The award shall be deemed to be made at the place

ah

Terjemahan:

lik

of the arbitration and on the date stated herein."

"Putusan arbitrase wajib dianggap dibuat di tempat dilaksanakan

dan

pada

tanggal

yang

ub

am

arbitrase

dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut." Ketentuan Pasal 25 ayat (3) peraturan arbitrase

ah k

ep

International Chamber of Commerce ini menegaskan penggunaan

azas

teritorial

yang

sejalan

dengan

R

Konvensi New York 1958 dan Pasal 1.9 UU Arbitrase.

do


In

A

gu

arbitrase yang dibuat dan/atau dijatuhkan di Jakarta;

ne

ng

M

arbitrase ICC ease No. 14387/JB/JEM adalah putusan

s

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa putusan


ik

h


Halaman 63

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2.7.2.6

ne si a


Bahwa dalam halaman 74, 78 dan 79 putusannya,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pembanding/Pemohon II telah menunjuk ICC yang

berkedudukan di Paris sebagai forum penyelesaian

sengketa. Hal ini bertentangan dengan fakta yuridis,

do

A gu

ng

sesuai dengan EOR Contract dan Term of Reietence,

karena Pembanding/Pemohon II tidak pernah menunjuk

In

lCC sebagai forum penyelesaian sengketa melainkan

hanya menunjuk peraturan arbitrase lCC sebagai

ah

prosedur yang digunakan dalam arbitrase. Hal ini sesuai

lik

dengan ketentuan Pasal XII.1.4 EOR Contract yang kemudian disebutkan kembali di butir 16 Term of

ub

m

Reference yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

ep

ka

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the

ah

rules of Arbitration of the International Chamber of Terjemahan:

ng

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, Arbitrase

on

dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan peraturan

dengan demikian, putusan arbitrase a quo dijatuhkan

In d

A

gu

Arbitrase International Chamber of Commerce."

2.7.2.7

es

i

R

Commerce."

oleh arbitrase ad hoc dan bukan oleh arbitrase permanen atau institusi;

Bahwa Terbanding/Termohon dalam upayanya untuk

lik

ah

meyakinkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa putusan arbitrase a quo merupakan putusan arbitrase sebagai

ub

am

internasional selalu mengistilahkan "putusan arbitrase lembaga

Court

International Chamber di

Paris";

ah k

ep

berkedudukan

of

Arbitration of

of

the

Commerce

padahal

sekali

yang lagi

Pembanding/Pemohon II tegaskan, para pihak tidak

R

pernah melakukan proses arbitrase di lembaga Court of

do


In

A

gu

menggunakan hukum acara atau peraturan arbitrase

ne

ng

M

Arbitrase yang dilakukan adalah arbitrase ad hoc yang

s

Arbitration of the International Chamber of Commerce.


ik

h


Halaman 64

R ep ub

hk am


ne si a


ICC;

2.7.2.8

Bahwa hal tersebut di atas merupakan penyesatan

A gu

2.7.2.9

sebagai putusan arbitrase internasional;

Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah disampaikan

oleh ahli Prof. Hikmahanto Juwana dalam persidangan

do

ng

dalam upaya menyatakan putusan arbitrase a quo

tanggal 06 Agustus 2009, maka untuk arbitrase yang ad

arbitrase

hoc,

penentuan

internasional

sebagai

putusan

In

bersifat

atau

nasional

ditentukan

arbitration)

atau

tempat

pelaksanaan

arbitrase

lik

ah

oleh penentuan tempat kedudukan arbitrase (seat of (place of arbitration); dengan demikian mengingat para

pihak

telah

ub

m

bahwa

menyepakati

klausula

arbitrase dalam EOR Contract yang menentukan

ep

ka

bahwa place of arbitration atau tempat pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, maka putusan arbitrase a quo

ah

adalah putusan arbitrase nasional lndonesia;

ng

putusan arbitrase nasional. Hal ini telah dipertegas 06

Agustus

2009

dan

Pendapat

Ahli

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I memori

In d

A

gu

tanggal

on

oleh ahli Prof. Hikmahanto Juwana dalam persidangan

i

terbukti bahwa putusan arbitrase a quo adalah

es

R

2.7.2.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka

banding ini yang pada pokoknya menyampaikan keterangan selengkapnya sebagai berikut: a.

Bahwa tempat kedudukan arbitrase (seat of

lik

ah

arbitration) atau tempat pelaksanaan arbitrase (place of arbitration) adalah faktor yang sangat arbitri)

yang

penentuan

ub

am

penting untuk menentukan hukum arbitrase (lex berlaku,

apakah

termasuk

suatu

mengenai

putusan

arbitrase

b.

ep

ah k

nasional atau internasional;

Bahwa dalam kaitan dengan ICC, ketentuan Pasal

R

1 ayat (2) peraturan arbitrase ICC secara tegas

s

mengatur sebagai berikut:

ne

ng

M

"The Court does not itself settle dispute."

do


In

A

gu

Terjemahan:


ik

h


Halaman 65

R ep ub

hk am


ne si a


"International Court of Arbitration tidak melakukan penyelesaian sengketa."

ng

Dengan demikian, International Court of Arbitration tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa;.

Bahwa lebih lanjut penentuan hukum acara (rules)

do

A gu

c.

tidak serta merta menjadikan kedudukan arbitrase of

arbitration)

atau

tempat

pelaksanaan

In

(seat

arbitrase (place of arbitration) dilakukan di Paris; Bahwa walaupun para pihak telah menyepakati

ah

d.

lik

hukum acara ICC yang digunakan, namun apabila para pihak atau Majelis Arbitrase menyepakati tempat

kedudukan

arbitrase

ub

m

suatu

(seat

of

arbitration) atau tempat pelaksanaan arbitrase

ep

ka

(place of arbitration), maka hukum arbitrase (lex arbitri) dari tempat tersebut yang disepakati

acara ICC maka ICC memiliki kewenangan untuk bentuk

menyesuaikan

dari

format

dengan

putusan

standar

yang

dan

on

melihat

ada.

Kewenangan yang dimiliki oleh International Court

In d

A

gu

ng

pihak yang bersengketa menggunakan hukum

i

Bahwa dalam peraturan arbitrase ICC, bila para

es

e.

R

ah

tersebutlah yang berlaku;

of Arbitration dari ICC ini sama sekali tidak berarti ICC merupakan lembaga yang memutus sengketa; f.

Bahwa apabila penyelesaian sengketa melalui

lik

ah

arbitrase yang bersifat ad hoc dan menggunakan hukum acara ICC, ketika hendak dibatalkan harus untuk

ub

am

pergi ke Paris maka pengadilan di Paris akan sibuk melakukan

proses

pemeriksaan

atas

permohonan pembatalan. Itu sama sekali bukan

ah k

ep

yang dimaksudkan dalam konteks ICC memiliki kewenangan

untuk

melihat

format

putusan

ataupun

putusan

arbitrase

internasional

tidak

ng

M

nasional

penentuan

apakah dapat

do


In

A

gu

dilakukan berdasarkan elemen-eleman asing (most

s

Bahwa

ne

g.

R

arbitrase yang menggunakan hukum acara ICC;


ik

h


Halaman 66

R ep ub

hk am


ne si a


characteristic connections) mengingat penggunaan elemen-elemen asing dilakukan untuk penentuan

ng

hukum materiil ketika kontrak antar pihak tidak menentukan pilihan hukum;

Juwana tersebut di atas dan ketentuan Pasal 1 ayat (2)

do

A gu

2.7.2.11 Bahwa berdasarkan uraian ahli Prof. Hikmahanto peraturan arbitrase ICC yang mengatur bahwa Court

of

Arbitration

dari

ICC

tidak

In

International

menyelesaikan sengketa, maka perlu dipertanyakan

ah

keabsahan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

lik

yang memutuskan bahwa putusan arbitrase a quo sebagai putusan arbitrase internasional karena diputus

ub

m

oleh International Court of Arbitration dari ICC yang memiliki kedudukan di Paris dimana pada faktanya,

ep

ka

berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan arbitrase ICC, International Court of Arbitration dari Ice bukanlah

ah

suatu lembaga peradilan yang memiliki fungsi

ng

diterjemahkan sebagai "Iapangan", "halaman" atau

on

"gelanggang"; hal ini tentunya, didukung dengan

i

selalu diartikan sebagai "pengadilan", namun bisa

es

R

ajudikasi. Selain itu, terjemahan kala "court”' tidak

menunjukan bahwa kata "court” dalam International

In d

A

gu

ketentuan Pasal 1 ayat (2) peraturan arbitrase ICC, Court of Arbitration dari ICC bukanlah suatu badan pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa;

2.7.2.12 Bahwa lebih lanjut, seandainya place of arbitration

lik

ah

atau tempat arbitrase diputuskan tidak menjadi faktor penentu apakah suatu putusan arbitrase merupakan

ub

am

putusan arbitrase nasional atau internasional -quad non rectum-, maka putusan arbitrase a quo tetap merupakan putusan arbitrase nasional karena tidak karakteristik

ep

ah k

memiliki

internasional

sesuai

sebagai

dengan

putusan

arbitrase

fakta-fakta

yuridis,

R

peraturan perundang-undangan dan doktrin para

do


In

A

gu

undangan dan doktrin para sarjana hukum yang

ne

ng

M

2.7.2.13 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan perundang-

s

sarjana hukum ;


ik

h


Halaman 67

R ep ub

hk am


ne si a


diuraikan di atas, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan suatu

putusan yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

do

A gu

ng

arbitrase nasional, sehingga putusan Majelis Hakim

2.7.2.14 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

In

pada halaman 77 putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

ah

"Menimbang, bahwa ahli Prof. Huala Adolf, SH, LLM,

lik

Ph.D, menerangkan menurut Pasal 1.9 UU No. 30/1999 telah memberikan dua alfernatif kriteria untuk

ub

m

menentukan suatu putusan adalah putusan arbitrase nasional atau internasional, yakni putusan yang

ep

ka

dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar yurisdiksi wilayah hukum Republik dianggap

sebagai

putusan

arbitrase

internasional, dan untuk dinyatakan sebagai putusan

ng

arbitrase internasional tidak hanya didasarkan pada

on

apakah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di wilayah

i

RI

R

hukum

es

ah

Indonesia atau suatu putusan yang menurut ketentuan

unsur-unsur asing yang terkait (bahasa, mata uang,

In d

A

gu

(teritorial) Indonesia, melainkan juga harus di lihat forum penyelesaian sengketa, aturan/rules) yang digunakan, apabila terdapat unsur asing dalam

pelaksanaan arbitrase tersebut maka putusan tersebut

lik

ah

adalah putusan arbitrase internasional."

adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku

ub

am

karena hukum yang berlaku secara tegas menentukan bahwa faktor teritorial dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan atau dibuat merupakan faktor penentu suatu

putusan

ep

ah k

apakah

arbitrase

nasional

atau

internasional. Tidak ada satupun dasar hukum yang bahwa

bahasa,

mata

uang,

forum

R

mengatakan

do


In

A

gu

2.7.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata-nyata

ne

ng

M

penentu suatu putusan arbitrase adalah internasional;

s

penyelesaian sengketa, aturan/rules menjadi faktor


ik

h


Halaman 68

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat

Pembanding/Pemohon

II

buktikan

ne si a


bahwa

putusan

arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional sehingga

ng

terhadap

putusan

arbitrase

a

quo

berlaku

persyaratan-

persyaratan yang diatur oleh UU Arbitrase, antara lain, sebagai berikut:

do

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, putusan arbitrase nasional wajib diserahkan dan kepada

Panitera

Pengadilan

Negeri

In

didaftarkan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

2.7.3.2

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (a) UU

lik

ah

A gu

2.7.3.1

Arbitrase, putusan arbitrase nasional harus memuat

ub

m

kepala putusan (irah-irah) yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

ep

ka

MAHA ESA";

2.7.4 Bahwa pada faktanya, sebagaimana telah disampaikan oleh

ah

Pembanding/Pemohon II dalam Permohonan, Replik maupun

ng

on

Arbitrase. Adapun kronologis pendaftaran putusan arbitrase a

A

2.7.4.2

Final Award atau putusan akhir arbitrase diucapkan atau

In d

gu

quo adalah sebagai berikut:

2.7.4.1

i

batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (1) UU

es

R

Kesimpulan, putusan arbitrase a quo didaftarkan melampaui

ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009;

Pendaftaran putusan arbitrase a quo dalam register No. Relaas 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst. dilakukan pada

lik

ah

tanggal 21 April 2009, yakni 54 (lima puluh empat) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase a quo

ub

am

diucapkan atau dijatuhkan;

2.7.5 Bahwa sebagai akibat dari keterlambatan pendaftaran putusan arbitrase a quo dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud

ah k

ep

di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Arbitrase, putusan arbitrase a quo tidak dapat dilaksanakan;

R

2.7.6 Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding/

do


In

A

gu

putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

ne

ng

M

putusan arbitrase a quo tidak memiliki atau memuat kepala

s

Pemohon II dalam permohonan, replik maupun kesimpulan,


ik

h


Halaman 69

R ep ub

hk am


ne si a


YANG MAHA ESA". Dengan demikian putusan arbitrase a quo telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf (a) UU

ng

Arbitrase;


dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau

In

2.8

menerapkan atau melanggar hukum dapat mengakibatkan

do

A gu

Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah

Melanggar Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Pemenuhan

ah

Syarat Formil Pendaftaran Arbitrase Internasional

lik

2.8.1 Bahwa seandainya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC Case No.

ub

m

14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional sudah

ep

ka

tepat (quad non rectum), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih memiliki kesalahan dalam menerapkan hukum, karena tidak

ah

mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terungkap di

Pasal

ng

2.8.2 Bahwa

67

ayat

(2)

huruf

(c)

UU

Arbitrase

on

mempersyaratkan agar penyampaian berkas permohonan

i

No. 3388/1985;

es

R

persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA

gu

pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus disertai

In d

dengan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik

Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional

A

tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara tempat

putusan ditetapkan terikat pada perjanjian, baik secara bilateral

lik

ah

maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

ub

am

2.8.3 Bahwa pada faktanya pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menyertakan persyaratan sebagaimana

ah k

ep

dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf (c) UU Arbitrase; dan hal ini nyata-nyata merupakan suatu pelanggaran

R

terhadap ketentuan UU Arbitrase dan semakin membuktikan

do


In

A

gu

suatu putusan arbitrase yang putusannya ditetapkan di Jakarta

ne

ng

M

nasional, dan secara logika hukum adalah hal yang mustahil

s

bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase


ik

h


Halaman 70

R ep ub

hk am


ne si a


dapat memperoleh keterangan dari perwakilan diplomatik

Republik Indonesia. Fakta yuridis ini telah Pembanding/

ng

Pemohon II sampaikan dalam Repliknya; namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan fakta nyata telah salah menerapkan hukum;

do

A gu

yuridis ini; sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-

ah

2.8.4 Bahwa sebagai tambahan, mengingat pernyataan Terbanding/

In

Termohon pada halaman 20 jawabannya yang menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo yang dikeluarkan ICC di Paris adalah produk putusan arbitrase internasional, maka dikaitkan

lik

dengan pemenuhan persyaratan pada Pasal 67 ayat (2) huruf (c) UU Arbitrase, Pembanding/Pemohon II dapat

ub

m

membuktikan bahwa pernyataan Terbanding/Termohon tersebut

ep

ka

adalah tidak berdasar dan keliru, atas dasar Perwakilan Republik Indonesia di Paris dan Departemen Luar Negeri Republik

Paris ("KBRI Paris"), hingga pengantar berita faksimil ini

ng

diterbitkan belum pernah ada wakil dari pihak ICC di

on

Paris, Majelis Arbitrase, PT Lirik Petroleum atau PT

i

Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di

es

2.8.4.1

R

ah

Indonesia telah menegaskan sebagai berikut:

2.8.4.2

menghubungi KBRI Paris dan meminta informasi

In d

A

gu

Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang

berkaitan dengan sengketa PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP dengan PT Lirik Petroleum; dan

KBRI Paris tidak pernah memberikan informasi apapun

lik

ah

kepada pihak manapun berkaitan dengan perkara arbitase a quo;

ub

am

Penegasan tersebut di atas dinyatakan dalam pengantar berita faksimil No RR-082/PARIS/VIII/09 tertanggal 10 Agustus 2009 perihal Perkara Arbitrase PT Lirik Petroleum melawan PT

ah k

ep

Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Paris, Perancis (salinan dari

R

dokumen asli terdapat dalam Lampiran II) dan melalui Surat

do


In

A

gu

502/0TlVlli/2009/58 tertanggal 14 Agustus 2009 (salinan dari

ne

ng

M

Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia No.

s

Direktur Hukum Direktorat Jenderal Hukurn dan Perjanjian


ik

h


Halaman 71

R ep ub

hk am


ne si a


dokumen asli terdapat dalam Lampiran III);


ng

Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

do

Putusan Arbitrase a quo Melanggar Ketertiban Umum Dengan

A gu

2.9

Menetapkan Dwangsom atau Uang Paksa

ah

In

2.9.1 Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv. mengatur:

"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka

lik

dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan

ub

m

sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

ep

ka

2.9.2 Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv. secara a contrario berarti dwangsom atau uang paksa tidak berlaku untuk tindakan

ah

membayar uang. Hal ini telah diperkuat dengan adanya

ng

2.9.3 Bahwa pada faktanya Majelis Arbitrase dalam putusan arbitrase

on

a quo, khususnya dalam angka 87 Final Award tertanggal 27 Februari 2009, memutuskan sebagai berikut:

gu

i

Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973;

es

R

yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik

In d

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86 (c), from the date of

A

registration of this Final Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under payment at the rate of 6% p.a."

ub

am

Terjemahan:

lik

ah

Article 66 of the Indonesian Arbitration Law until the date of

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang harus dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam

ah k

ep

paragraf 86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau sampai

dengan

tanggal

pembayaran

ng

M

sebesar 6% per tahun."

do


In

A

gu

2.9.4 Bahwa putusan arbitrase a quo yang menghukum Pembanding/

s

Indonesia

ne

Arbitrase

R

memperoleh eksekuatur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang


ik

h


Halaman 72

R ep ub

hk am


ne si a


Pemohon II untuk membayar sejumlah uang dan menetapkan adanya

dwangsom

atau

uang

paksa

telah

nyata-nyata

ng

melanggar ketentuan Pasal 606a Rv; dengan demikian,

telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan dan ketertiban umum.

do

A gu

ALASAN-ALASAN BANDING DARI PEMOHON BANDING II

Mengenai alasan permohonan banding yang diajukan terhadap putusan a

In

quo, bertitik tolak dari Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan (c) UU MA, yang berbunyi:

ah

1) ……..

berlaku, dan memenuhi

syarat-syarat

yang

diwajibkan

ub

m

3) Lalai

lik

2) Salah menerapkan hukum atau melanggar undang-undang yang oleh

peraturan

perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

ep

ka

keputusan yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari alasan banding yang dikemukakan di atas, Pembanding

ah

akan menunjukkan satu persatu fakta-fakta yang membuktikan kesalahan

ng

oleh hukum acara yang terdapat dan melekat dalam putusan a quo.

on

Adapun cara pembahasan dan analisa fakta-fakta dimaksud, Pembanding

i

(insufficient judgement) serta kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

es

R

penerapan hukum baik dalam bentuk kontraversi atau onvoldoende gemotiverd

gu

akan mengikuti sistematika yang terdapat dalam pertimbangan putusan a

In d

quo, seperti yang dijelaskan berikut ini :

1. Putusan a quo Sendiri, Mengandung Saling Pertentangan Atau

A

Kontroversi,

Karena

Segi

Menolak

Seluruh

Eksepsi

Terbanding, Akan Tetapi Pada Segi Lain Menyatakan Putusan Case

No.14387/JB/JEM

lik

Arbitrase

ah

Satu

Merupakan Putusan Arbitrase Internasional/Asing

ub

am

Dalam jawaban tanggal 30 Juni 2009 Terbanding mengajukan sebanyak 6 (enam) jenis eksepsi. Salah satu diantaranya yakni dalam eksepsi angka 1 adalah eksepsi kewenangan absolut. Substansi dari eksepsi ini mengatakan

ep

ah k

antara lain:

1) Partial Award Ice International Court of Arbitration Case No.14387/JB/

R

JEM tanggal 22 September 2008 dan Final Award ICC Case

do


In

A

gu

Arbitration adalah Putusan Arbitrase Internasional/asing,

ne

ng

M

Arbitrase dengan Peraturan Arbitrase dari lCC International Court Of

s

No.14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 yang diputus oleh Majelis


ik

h


Halaman 73

R ep ub

hk am


ne si a


2) Berdasar Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999 terdapat dua kriteria menentukan penggolongan putusan arbitrase internasional/asing yakni:

Pertama, dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia, atau

ng

-

Kedua, menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

didaftarkan

di

PN

Jakarta

Pusat

do

A gu

Terbanding menyatakan, oleh karena putusan arbitrase ini telah sebagai

putusan

arbitrase

maka

putusan

arbitrase

tersebut

In

internasional/asing, berdasar Pasal 68 angka (1) UU No. 30/1999 adalah

putusan

arbitrase

ah

internasional/asing, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan.

lik

1.1 Secara Substansial Yang Tersurat Dan Tersirat Dalam Eksepsi Itu, Menyatakan Putusan Arbitrase Case No.'14387/JB/JEM

ub

m

Adaiah Putusan Arbitrase Internasional/Asing

Jelas, dalam eksepsi kewenangan absolut yang diajukan

ep

ka

Terbanding ini dengan tegas secara substansial tersurat dan tersirat pernyataan hukum:

bahwa putusan Arbitrase Partial Award dan Final Award Case adalah

putusan

arbitrase

internasional/asing, oleh karena itu putusan tersebut bukan putusan arbitrase

ng

-

on

nasional/domestik, dan telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat

i

R

No14387/JB/JEM

es

ah

-

gu

sebagai putusan arbitrase internasional/asing, sehingga tidak

In d

dapat dibatalkan PN Jakarta Pusat.

A

1.2 Eksepsi Tersebut Dengan Tegas Ditolak Oleh Majelis Hakim Sebagaimana Yang Dituangkan Dalam Putusan Sela Maupun Putusan Akhir (putusan a quo)

lik

ah

Ternyata untuk menanggapi dan menilai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding berdasar dalil bahwa

ub

am

Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing maupun eksepsi tentang kompetensi relatif, eksepsi tentang error in persona, eksepsi plurium litis

ah k

ep

consortium, eksepsi prematur dan eksepsi obscur libel, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan

R

pembatalan putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM, telah No.

01/Pembatalan

do

Arbitrase/2009/PN.JKT.PST

ne

Sela


In

A

gu

ng

M

1) Putusan

s

menjatuhkan putusan berikut:


ik

h


Halaman 74

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2009, dengan amar :

"Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ", Akhir

No.

01/Pembatalan

Arbitrase/2009/PN.JKT.PST

tanggal

3

September 2009 (putusan a quo), dengan

do

amar :

DALAM EKSEPSI "Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya "

In

A gu

ng

2) Putusan

ne si a


Jadi secara faktual dan expresis verbis, baik dalam putusan sela

ah

maupun putusan akhir, Majelis Hakim atau judex facti dengan tegas Putusan

Arbitrase

Case

lik

menolak eksepsi yang diajukan Terbanding yang mendalilkan No.14387/JB/JEM

putusan

ub

m

arbitrase internasional/asing .

sebagai

1.3 Dengan Ditolaknya Eksepsi Yang Mendalilkan Putusan Arbitrase

ep

ka

Case No. 14387/JB/JEM Merupakan Putusan Arbitrase Internasional/ Asing, Berarti Secara A Contrario, judex facti atau putusan a quo

ah

membenarkan dalil Pembanding dan Turut Terbanding bahwa

ng

Sebagaimana yang Pembanding dan Turut Terbanding dalilkan

i

on

pada halaman 9 Permohonan, bahwa putusan Arbitrase Case

es

domestik ;

R

putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase nasional/

gu

No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase nasional/domestik,

A

jurisdiksi/kompetensi absolut pengadilan Indonesia.

In d

oleh karena itu permohonan pembatalan terhadapnya menjadi

Landasan dalil ini bertitik tolak dari Pasal 1.9 jo Pasal 66 huruf a

UU No.30/1999. Pasal-pasal ini dengan tegas menentukan patokan

lik

ah

asas teritorial sebagai landasan untuk menentukan katagori suatu putusan arbitrase apakah nasional/domestik atau internasional/asing, -

apabila putusan arbitrase dijatuhkan di dalam wilayah hukum Republik

Indonesia,

maka

putusan

arbitrase

itu

nasional/

ep

ah k

domestik; -

ub

am

dengan acuan penerapan sebagai berikut:

sebaliknya, jika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah

R

hukum Republik Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut

do


In

A

gu

Enhanced Oil Recovery Contract for Lirik Fields tanggal 28 Maret

ne

ng

M

In casu, klausula arbitrase yang disepakati pada Article XII.1.4.

s

digolongkan/dikatagori putusan arbitrase internasional/asing.


ik

h


Halaman 75

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1991

(selanjutnya

disebut

"EOR

ne si a


Contract')

menyatakan

dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Begitu juga pada kalimat

ng

terakhir Partial Award dan angka 74 Final Award dengan tegas dikatakan: "Place of arbitration, Jakarta Indonesia."

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang ditemukan pada

do

A gu

putusan sela dan putusan akhir yang menolak dengan tegas

eksepsi Terbanding tentang hal ini dihubungkan dengan dalil yang facti

atau

putusan

a

quo,

harus

In

dikemukakan Pembanding dan Turut Terbanding, semestinya judex konsekuen

dan

konsisten

ah

menegakkan dan mempertahankan bahwa Putusan Arbitrase Case

lik

No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase nasional/domestik, bukan putusan arbitrase internasional/asing.

ub

m

1.4 Ternyata Dalam Pertimbangan Ad 2 Mulai Dari Halaman 76 Putusan a quo, Judex Facti Menganulir Penolakan Eksepsi

ep

ka

Terbanding Tersebut

Pada halaman 76 dan seterusnya, judex facti dalam putusan a lebar

yang

kacau

balau

tersebut,

menyimpulkan dan berpendapat, bahwa Putusan Arbitrase Case

ng

No. 14387/.JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing.

on

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan putusan a quo yang

i

panjang

R

pertimbangan

es

ah

quo mengemukakan pertimbangan yang kacau balau. Dan dari

gu

berpendapat Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM adalah

In d

putusan arbitrase internasional/asing adalah sangat tragis dan

A

ironis serta bertentangan atau kontroversial secara diameteral dengan pertimbangan dan amar putusan sela maupun amar putusan akhir yang dijatuhkan judex facti sendiri yang dengan tegas menolak

lik

ah

eksepsi Terbanding yang mendalilkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

ub

am

Nyata-nyata pertimbangan judex facti dalam putusan a quo yang berpendapat Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional/asing dan yang menolak Pembanding

dan

Turut

ep

ah k

petitum

Terbanding

agar

Putusan

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dinyatakan sebagai putusan nasional/domestik,

bertentangan

secara

diamateral

R

arbitrase

do


In

A

gu

total semua eksepsi Terbanding.

ne

ng

M

putusan sela serta amar putusan akhir yang menolak secara

s

seratus delapan puluh derajat dengan pertimbangan dan amar


ik

h


Halaman 76

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1.5 Sesuai

Dengan

Yurisprudensi,

Putusan

Judex

Facti

ne si a


Yang

Mengandung Saling Pertentangan/Kontraversi, Dikatagori Sebagai

ng

Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum ;

Setiap putusan judex facti yang mengandung saling pertentangan/

kontraversi apakah hal itu saling pertentangan antara pertimbangan

do

A gu

yang satu dengan yang lain, antara pertimbangan dengan amar,

maupun antara putusan sela dengan putusan akhir, menurut dianggap

sebagai

putusan

yang

mengandung

In

yurisprudensi

kesalahan penerapan hukum yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf

ah

b UU Mahkamah Agung, antara lain dapat dikemukakan putusan

lik

Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30-12-1985 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas alasan yang -

Putusan

ub

m

dapat disadur sebagai berikut :

Tingkat Banding

(PT)

nyata-nyata

mengandung

ep

ka

kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan/kontradiktif yang sangat

dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan rnelawan hukum

ng

yang dilakukan Tergugat, akan tetapi pada pertimbangan lain,

on

menolak tuntutan ganti rugi immaterial yang diminta Penggugat ;

i

satu segi putusan tingkat banding membenarkan cacat yang

es

-

R

ah

serius;

gu

(Iihat M. Yahya Harahap, SH., Kekuasaan Mahkamah Agung,

A

Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2008, h. 336) ;

In d

Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pembanding kemukakan di atas, Pembanding dapat membuktikan adanya saling bertentangan/

lik

ah

kontroversi yang diameteral dan sangat serius dalam pertimbangan dan amar putusan sela dengan pertimbangan dan amar putusan -

ub

am

akhir.

satu segi menolak eksepsi Terbanding tentang Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase sebagaimana

ah k

ep

internasional/asing

yang

ditegaskan

dalam

pertimbangan dan arnar putusan sela maupun pada amar

A

sebagai

putusan

arbitrase

internasional/asing,

do

gu

dinyatakan


In

ng

M

dan seterusnya) Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM

s

sebaliknya dalam pertimbangan putusan akhir (halaman 76

ne

-

R

putusan akhir (putusan a quo);


ik

h


Halaman 77

R ep ub

hk am


ne si a


dan menolak petitum Pembanding dan Turut Terbanding,

yang meminta agar Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM

ng

dinyatakan sebagai putusan arbitrase nasional/domestik.

Saling pertentangan yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. saling

do

A gu

2462 K/Pdt/1984 tanggal 30-12-1985 di atas, sama seriusnya dengan pertentangan yang dijumpai dalam putusan a quo.

In

Dimana saling pertentangan/kontroversi antara putusan sela dan amar putusan skhir dengan pertimbangan putusan akhir itu

ah

sendiri adalah sangat diameteral dan serius. Karena pada satu segi putusan

Arbitrase

Case

lik

seluruh eksepsi Terbanding termasuk eksepsi yang mendalilkan No.

14387/JB/JEM

adalah

putusan

ub

m

internasional/asing telah ditolak, namun pada segi lain pertimbangan putusan akhir menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM

ep

ka

adalah putusan arbitrase internasional/asing. Dengan demikian, oleh yurisprudensi putusan a quo dikatagori melakukan kesalahan

ah

penerapan hukum, maka berdasar keberatan banding ini saja, sudah

ng

Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung.

on

2. Putusan A quo Yang Membenarkan Pertirnbangan Putusan

i

mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan a quo berdasar

es

R

cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan

gu

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Menyingkirkan Hak Eksklusif

In d

Pembanding (PT PERTAMINA (Persero)) Dan Mendudukkan

A

Statusnya Setara Secara Absolut Sejajar Dengan Terbanding (PT LlRIK)

Dalam

Contract.

Pelaksanaan

Berdasar

Pasal

1338

EOR

KUHPerdata,

Merupakan

lik

ah

Kesalahan Penerapan Hukum, Karena Melanggar Ketertiban Umum Yang Digariskan Undang-undang No. 44 Perpu 1961 1961),

Undang-undang

ub

am

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU No. 44 Prp No.

8

Tahun

1971

tentang

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU No. 8/1971) Dan

ah k

ep

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas

facti

dalam

hukum

putusan

a

yang quo

berkaitan yang

dengan

membenarkan

do


In

A

gu

pertimbangan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM menyingkirkan

s

judex

penerapan

ng

M

tindakan

kesalahan

ne

Mengenai

R

Bumi (PP No.35/1994) Jo. Pasal 33 UUD 1945 ;


ik

h


Halaman 78

R ep ub

hk am


ne si a


hak eksklusif Pembanding, dan mendudukkannya setara secara absolut sejajar dengan Terbanding dalam pelaksanaan dan pemenuhan EOR

ng

Contract, dapat Pembanding tunjukkan fakta-fakta yuridis berikut ini.

2.1 UU No. 44 Prp. 1960 dan UU No. 8/1970 serta PP No.35/1994 Mengatur Prinsip-Prinsip Ketertiban Umum Mengenai Kebijakan

do

A gu

Yang Menyangkut Pelaksanaan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) ;

In

Berdasar peraturan perundang-undangan yang Pembanding sebut di

atas, diatur dan digariskan beberapa prinsip ketertiban umum yang

ah

harus

ditegakkan

berkenaan

dengan

pelaksanaan

kebijakan

lik

penambangan MIGAS di Indonesia pada saat EOR Contract dibuat dan ditandatangani antara Pembanding dengan Terbanding. Adapun

ub

m

prinsip-prinsip ketertiban umum dimaksud terdiri dari:

2.1.1 Pasal 11 Ayat (1) jo. 2 Ayat (1) UU No. 8/1971 Menetapkan Satu-satunya

Perusahaan

Negara

yang

ep

ka

PERTAMINA

Didirikan Pemerintah Sebagai Pemegang Wilayah Hukum

ah

Pertambangan MIGAS ;

ng

mendirikan dan menetapkan PERTAMINA dalam hal ini Pemerintah

sebagai

pemegang

gu

didirikan

wilayah

hukum

In d

pertambangan MIGAS ;

on

Pembanding satu-satunya perusahaan negara yang sengaja

i

peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas,

es

R

Prinsip ketertiban umum pertama yang ditentukan dalam

2.1.2 Berdasar Pasal 11 Ayat (2) UU No. 8/1971, PERTAMINA Diberi

A

Kewenangan Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS Mewakili Negara/Pemerintah ;

lik

ah

Dalam memangku kedudukan sebagai pemegang wilayah pertambangan MIGAS di Indonesia kepada PERTAMINA

ub

am

dalam hal ini Pembanding diberi juga kewenangan sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah/ negara.

Eksklusif

Mengatur

Syarat-Syarat

Pertambangan

MIGAS

Segala

Pelaksanaan Dengan

Pihak

ng

M

Investor/ Kontraktor ;

do


In

A

gu

Bertitik tolak dari prinsip ketertiban umum yang diatur dalam

s

Pembangunan

Hak

Mengenai

R

Kebijaksanaan

Diberi

ne

PERTAMINA

ep

ah k

2.1.3 Berdasar Penjelasan Pasal 12 UU No. 8/1971 Kepada


ik

h


Halaman 79

R ep ub

hk am


ne si a


Penjelasan Pasal 12 UU No. 8/1971, dengan tegas dikatakan: "Dalam

mengadakan

kerjasama

ini;

harus

diusahakan

ng

syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi negara."

Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan

kerjasama dengan investor/kontraktor.

kontraktor, PERTAMINA/Pembanding diberi hak eksklusif untuk mengatur syarat-syarat yang Dan pihak

mentaati

paling menguntungkan

investor/kontraktor

persyaratan-persyaratan

2.1.4 PERTAMINA Pemberian

harus

yang

ub

PERTAMINA.

m

In

Namun dalam mengadakan kerjasama dengan investor/

negara.

Memiliki Status

Kewenangan

Komersialitas

yang

tunduk dan

ditentukan

Untuk

bagi oleh

Menetapkan

Dimintakan

oleh

ep

ka

do

PERTAMINA dalam hal ini Pembanding dapat mengadakan

lik

ah

A gu

pembangunan MIGAS pada wilayah hukum pertambangan,

Investor/Kontraktor

ah

Sesuai dengan hak eksklusif yang dimilikinya sebagai

ng

penuh menetapkan pemberian status komersialitas lapangan

on

produksi MIGAS yang dimintakan investor/kontraktor sesuai

i

pegara, hanya PERTAMINA satu-satunya yang berwenang

es

R

pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah/

gu

dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp 1960 jo Pasal

In d

12 UU No. 8/1971 jo Penjelasan Pasal 13 ayat (2) PP No. 35/1994 .

Tersebut

Kepada

ah

Pertambangan

PERTAMINA

MIGAS

Sebagai

Mewakili

Pemegang

Pemerintah/Negara,

Kuasa

Agar

lik

A

2.2 Tujuan Pelimpahan Kewenangan Prinsip-prinsip Ketertiban Umum

Penguasaan Negara Atas MIGAS Sebagai Kekayaan Alam Yang Sebesar-besarnya

Bagi

ub

am

Penting Bagi Hajat Hidup Rakyat Banyak, Dapat Diperuntukkan Kemakmuran

Rakyat

Sesuai

Dengan

Pemberian

kewenangan

Pemegang

Kuasa

penuh

kepada

ep

ah k

Semangat dan Jiwa Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 Pertambangan

MIGAS

PERTAMINA yang

sebagai

memiliki

hak

R

eksklusif menentukan kebijaksanaan dan persyaratan-persyaratan

do


In

A

gu

umum dalam rangka memenuhi tuntutan semangat dan jiwa Pasal 33

ne

ng

M

atas pertimbangan sendiri, merupakan pelaksanaan prinsip ketertiban

s

pemberian penetapan status komersialitas kepada investor/kontraktor


ik

h


Halaman 80

R ep ub

hk am


ne si a


ayat (1) dan (3) UUD 1945 yakni hasil MIGAS tersebut sebagai bahan

galian yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, dapat dikelola secara

ng

efisien untuk diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran sosialekonomi rakyat dan bangsa Indonesia .

2.3 Kedudukan PERTAMINA Sebagai Pemegang Hak Eksklusif, Tidak

do

A gu

Setara dan Sejajar Dengan Status Investor/Kontraktor

Itu sebabnya seperti yang dikatakan ahli ke-1 Ir. Derajat Zahar,

In

bahwa dalam konteks pelaksanaan kontrak Production Sharing

dan turunannya dalam bentuk kontrak produksi atau dalam bentuk -

PERTAMINA pertambangan

bertindak

sebagai

MIGAS

mewakili

pihak

pemegang

kuasa

pemerintah/negara

dalam

lik

ah

kerjasama Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract :

-

ub

m

kedudukan dan kapasitasnya sebagai bouwher,

Sedangkan kontraktor/investor berkedudukan dan berkapasitas

ep

ka

membantu atau assist PERTAMINA untuk menyediakan bantuan teknis dan finansial guna melaksanakan kegiatan eksplorasi dan

ah

eksploitasi penambangan MIGAS.

PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili

pemerintah

dalam

melaksanakan

kegiatan

usaha

on

ng

-

i

MH yang antara lain mengatakan:

es

R

Pendapat ini didukung juga oleh ahli ke-3, Moch. Teguh Pamudji, SH,

gu

eksplorasi dan eksploitasi dengan pihak lain, infrastrukturnya diikat

-

dalam

ikatan

kontrak

In d

dalam bentuk kontrak kerjasama; kerjasama

tersebut,

terdapat

A

kedudukan yang berbeda, dimana status PERTAMINA ditempatkan sebagai pemegang otoritas mewakili pemerintah, dan status

lik

ah

kontraktor ditempatkan sebagai subordinat;

Dengan demikian, menurut hukum tidak terwujud kesetaraan yang dalam

melaksanakan

ub

am

murni dan absolut antara PERTAMINA dengan kontraktor/investor kontrak

kerjasama,

karena

PERTAMINA

mempunyai otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan dan syarat2.4 Ternyata Putusan

ep

ah k

syarat kontrak/kerjasama yang bersangkutan.

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Menyingkirkan

R

Kewenangan/Otoritas PERTAMINA/Pembanding Sebagai Satu-satunya

do


In

A

gu

Setara Secara Mutlak/Absolut Dengan PT LlRIK/Terbanding Dalam

ne

ng

M

Sekaligus Menempatkan Kedudukan/Status PERTAMINA/Pembanding

s

Pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS Mewakili Pemerintah Dan


ik

h


Halaman 81

R ep ub

hk am


ne si a


Pelaksanaan EOR Contract Fakta-fakta

tentang

penyingkiran

hak

eksklusif

dan

otoritas

ng

PERTAMINA/Pembanding sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah dan yang menyatakan status/kedudukan

PERTAMINA/Pembanding sama dan setara dengan PT LlRIK/

A gu

do

Terbanding dalam pelaksanaan EOR Contract, telah Pembanding buktikan berdasar fakta bahwa di dalam Putusan Arbitrase Case No.

In

14387/JB/JEM terdapat dan melekat pelanggaran prinsip ketertiban umum. Hal itu telah Pembanding dalilkan dan tunjukkan mulai dari

ah

Permohonan, Replik dan Konklusi sebagai berikut: Persetujuan

m

Diminta PT LlRIK

Status

Komersialitas

Yang

ub

Memberikan

lik

2.4.1 Angka 235 Partial Award Menyatakan PERTAMINA Mesti

Dalam pertimbangan ini, dikatakan antara lain: Majelis Arbitrase setuju PERTAMINA

ep

ka

i. ii.

namun

Majelis Arbitrase memutuskan

R

bahwa

PERTAMlNA batas

dengan

memiliki

dan

harus

merujuk

pada

hal itu karena EOR Contract merupakan perjanjian

dimana

PERTAMINA

A

sehingga

dengan

masuk

mengikat

sukarela

In d

iii.

on

ketentuan dan jiwa dari EOR Contract,

i

tanpa

tidak

es

diskresi

memutuskan

gu

ng

ah

harus menentukan komersialitas,

di

dalamnya,

secara

hukum

kepada kedua belah pihak. PERTAMINA

Menolak

lik

ah

2.4.2 Amar 338 angka 2 Partial Award Menyatakan, Tindakan Pemberian

Persetujuan

Status

ub

am

Komersialitas Yang Diminta PT LlRIK Adalah Salah Dalam amar tersebut, antara lain dikatakan: i.

PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP tanpa

ep

ah k

alas hak yang sah menolak untuk memberikan komersialitas atas lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai, Penolakan itu merupakan pelanggaran atas EOR Contract,

R

ii.

do


In

A

gu

tidak menghasilkan Incremental Oil, dari lapangan tersebut.

ne

ng

M

kerugian kepada PT Lirik atas kehilangan keuntungan karena

s

oleh karena itu bertanggung jawab untuk membayar ganti


ik

h


Halaman 82

R ep ub

hk am


ne si a


Bertitik tolak dari fakta-fakta yang tercantum dalam pertimbangan angka 235 dan amar 338 angka 2 Partial Award, Pembanding

Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, tidak mengakui

bahkan

telah

menyingkirkan

memandulkan hak eksklusif dan otoritas yang diberikan peraturan sebagai

perundang-undang pemegang

kuasa

kepada

ah

Putusan

Arbitrase

MIGAS

No.14387/JB/JEM

status

dan

telah

kapasitas

lik

menempatkan

Case

PERTAMINA

pertambangan

mewakili pemerintah ; 2)

dan

do

A gu

1)

In

ng

dapat membuktikan:

PERTAMINA/Pembanding sejajar dan setara secara

ub

m

penuh dan absolut dengan PT LlRIK/Terbanding dalam pelaksanaan EOR Contract, Putusan

Arbitrase

ep

ka

3)

Case

No.14387/JB/JEM

menyingkirkan dan melumpuhkan

ah

PERTAMINA

untuk

menolak

otoritas permintaan

status

diminta

investor/kontraktor itu

syarat

bertentangan

meskipun

secara

sosial/ekonomis untuk kemakmuran sebesar-besarnya

In d

A

gu

permintaan

tanpa

on

ng

selain dari pada menyetujui status komersialitas yang

i

syarat, sehingga PERTAMINA tidak memiliki pilihan

es

R

komersialitas yang diminta investor/kontraktor tanpa

bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Berdasar fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pembanding

lik

ah

dapat membuktikan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM yang dimintakan permohonan pembatalan terhadapnya:

Nyata-nyata secara terang benderang menyingkirkan hak eksklusif

ub

am

-

PERTAMINA/Pembanding sebagai pemegang otoritas tunggal kuasa

pertambangan

MIGAS

mewakili

pemerintah

dan

ah k

ep

menyetarakan/mensejajarkan statusnya secara absolut dengan investor/kontraktor, sehingga tindakan majelis arbitrase yang

R

menjatuhkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM secara

do


In

A

gu

ayat (2) dan (3) UUD 1945;

ne

ng

M

UU No. 44 Prp. 1960, UU No. 8/1971, PP No. 35/1994 dan Pasal 33

s

ceroboh melanggar prinsip-prmsip ketertiban umum yang digariskan


ik

h


Halaman 83

R ep ub

hk am


ne si a


Ternyata putusan a quo yang dibanding sekarang dalam

pertimbangan halaman 74, membenarkan pertimbangan dan

ng

pendapat Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tersebut, sehingga dalam putusan a quo terdapat dan melekat kesalahan/

kekeliruan penerapan hukum dimana putusan a quo secara terangtelah

melanggar

prinsip

ketertiban

umum

yang

do

A gu

terangan

dipancangkan UU No. 44 Prp 1960, UU No. 8/1971, PP No.

In

35/1994, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Dengan demikian, berdasar alasan Pembanding ini saja, sudah

ah

cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan

lik

mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan a quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah

ub

m

Agung.

3. Putusan a quo Salah/Keliru Menerapkan Hukum, Karena Dan

Mentolerir

ep

ka

Membenarkan

Pertentangan/Kontroversi

Yang

Saling

Terdapat

Dalam

ah

Pertimbangan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM

ng

Case No. 14387/JB/JEM, didasarkan pada dalil adanya saling pertentangan

gu

hukum yang satu dengan yang lain dalam putusan arbitrase dimaksud.

on

antara pertimbangan yang satu dengan yang lain maupun antara penyataan

i

dan Turut Terbanding kepada PN Jakarta Pusat terhadap Putusan Arbitrase

es

R

Salah satu alasan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pembanding

In d

Alasan tentang adanya saling pertentangan/kontroversi ini dijadikan

sebagai alasan ke-4 dalam permohonan pembatalan berdasar fakta-

A

fakta yuridis yang dikemukakan pada halaman 25 dan seterusnya permohonan yang terdiri dari: Pada

angka

82

pernyataan klasifikasi

Award,

hukum yang

arbitrase

terdapat

(legal

menyatakan

ub

am

statement)

Final

lik

ah

1)

tidak

jelas

yang

ah k

:

ep

diperiksa dan diselesaikan oleh majelis arbitrase a. apakah domestik, atau

R

b. apakah internasional.

do


In

A

gu

decide whether this arbitration is properly classified as a domestic or an

ne

ng

M

"The Tribunal has not heard argument and does not propose to

s

Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi:


ik

h


Halaman 84

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia international arbitration under the law of Indonesia." Terjemahan:

ne si a


ng

"Majelis arbitrase tidak mendengar argumen dan tidak memutuskan apakah arbitrase ini sepatutnya diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia."

A gu

do

Jadi berdasar pertimbangan ini, Putusan Arbitrase Case No.

14387/JB/JEM mengemukakan pendapat dan kesimpulan pernyataan

In

hukum yang saling bertentangan mengenai katagori Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM itu sendiri:

ah

-

satu segi majelis arbitrase mengemukakan pernyataan hukum argumentasi

tentang

lik

bahwa para pihak yang bersengketa tidak ada yang mengajukan apakah

Putusan

Arbitrase

Case

No.

ub

m

14387/JB/JEM itu sendiri diklasifikasikan sebagai arbitrase nasional/ domestik atau arbitrase internasional/asing, oleh karena itu majelis -

namun

ep

ka

arbitrase tidak menentukan status putusan arbitrase tersebut, pada

segi

lain,

yakni

pada

kalimat

terakhir

dari

ah

pertimbangan angka 82 tersebut, majelis arbitrase jelas merujuk pada

ng

Indonesia, namun tidak menyatakan apakah putusan Arbitrase

on

Case No. 14387/JB/JEM diklasifikasikan sebagai arbitrase nasional/

i

Akan tetapi meskipun majelis arbitrase merujuk kepada hukum

es

R

ketentuan hukum Indonesia,

gu

domestik atau arbitrase internasional/asing. Padahal Pasal 1.9 jo Pasal

In d

66 huruf a UU No.30/1999 dengan tegas menentukan patokan faktor

A

teritorial untuk menentukan katagori suatu putusan arbitrase. Dengan demikian, nyata-nyata pernyataan hukum yang dikemukakan di dalam pertimbangan angka 82 Final Award selain mengandung pertentangan

lik

ah

antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, juga pertimbangan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1.9

ub

am

jo Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999.

1) Amar angka 87 Final Award semakin memperparah lagi saling pertentangan yang terdapat dan melekat dalam Putusan Arbitrase

ep

ah k

Case No.14387/JB/JEM jika hal itu dihubungkan dengan angka 82 tersebut.

R

Angka 87 Final Award yang berbunyi:

do


In

A

gu

ward under Article 59 of the Indonesia Arbitration Law or the obtaining of

ne

ng

M

specified in paragraph 86 (c), from the date of registration of this Final A

s

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as


ik

h


Halaman 85

R ep ub

hk am


ne si a


an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.”.

ng

Terjemahan:

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total

yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 86 (c), dari

A gu

do

tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undangundang Arbitrase Indonesia atau memperoleh exekuatur berdasarkan

In

Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun.”

ah

Dari bunyi amar ini, perhitungan mengenai pembayaran bunga

lik

didasarkan pada landasan hukum yang bersifat sebagai berikut:

pertama, bunga dapat dihitung dari tanggal pendaftaran Putusan

ub

m

-

AMBIGUITAS

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, sesuai Pasal 59 UU No. 30/1999; Putusan

ep

Arbitrase

14387/JB/JEM

adalah

nasional/

kedua, namun pada sisi lain dikatakan, perhitungan pembayaran bunga dapat juga berdasar faktor memperoleh eksekuatur berdasar

ng

Pasal 66 UU No. 30/1999; dengan demikian, Putusan Arbitrase Case

on

No. 14387/JB/JEM tersebut juga dikatagori sebagai putusan arbitrase

i

-

No.

R

ah

domestik.

Case

es

ka

dengan demikian secara yuridis formil majelis arbitrase mengkatagori

gu

internasional/asing.

In d

Akan tetapi, meskipun sedemikian rupa nyata dan terang benderangnya

A

saling pertentangan/kontroversi yang terdapat dan melekat dalam Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, putusan a quo yang dibanding sekarang, tidak memperdulikannya. Malahan membenarkan

lik

ah

dan mentolerir cacat kontraversi itu sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan halaman 75 putusan a quo. mempunyai

dasar

hukum

menyatakan antara lain:

valid.

Pertimbangannya

hanya

arbitrase mempunyai aturan sendiri dalam menyelesaikan pokok sengketa;

begitu juga mengenai bentuk putusan menjadi wewenang absolut

R

-

yang

ep

ah k

-

ub

am

Pertimbangannya benar-benar ngawur karena tidak rasional dan tidak

do


In

A

gu

saling pertentangan yang terdapat pada Putusan Arbitrase Case

ne

ng

M

Pertimbangan putusan a quo yang menjustifikasi dan mentolerir

s

lembaga arbitrase.


ik

h


Halaman 86

R ep ub

hk am


ne si a


No. 14387/JB/JEM, tidak bertitiksinggung dan tidak korelatif dengan permasalahan cacat saling pertentangan itu sendiri.

ng

Pertimbangan putusan a quo yang membenarkan dan mentolerir

saling pertentangan, melalui pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, nyata-nyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan

do

A gu

hukum yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung berdasar fakta-fakta yuridis berikut: Pertentangan

In

3.1 Yurisprudensi Mengkatagori Putusan Yang Mengandung Saling Sebagai

Kesalahan/Kekeliruan

ah

hukum

Penerapan

lik

Hal itu telah Pembanding kemukakan di atas. Setiap putusan yang mengandung saling pertentangan antara pertimbangan

ub

m

yang satu dengan yang lain, antara pertimbangan dengan amar atau antara pertimbangan dengan berita acara sidang dikatagori

ep

ka

kesalahan penerapan hukum sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung. Antara lain hal itu ditegaskan dalam putusan

ah

Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30-12-1985, No.

ng

(Ibid, M. Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung,

i

on

halaman 336-337).

es

3-2-1986.

R

1026 K/Pdt/1984 tanggal 9-12-1985, No. 3538 K/Pdt/1984 tanggal

gu

Dengan demikian, oleh karena putusan a quo membenarkan

In d

dan mentolerir saling pertentangan/kontroversi yang terdapat

dan melekat pada Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM,

A

maka berdasar yurisprudensi, putusan a quo yang dibanding sekarang telah terbukti salah/keliru menerapkan hukum. a

quo

Sendiri

Membenarkan

Perluasan

lik

ah

3.2 Putusan

Alasan

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Di luar Yang Disebut 70

UU No. 30/1999

Dengan

Mempedomani

Alasan

ub

am

Pasal

Pembatalan Yang Disebut Pasal 643 Rv.

Putusan a quo pada halaman 73 alinea terakhir, membenarkan dan

ah k

ep

menyetujui perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang disebut Pasal 70 UU No. 30/1999. Perluasan alasan

R

permohonan pembatalan yang Pembanding dan Turut Terbanding

do


In

A

gu

quo.

ne

ng

M

dan yurisprudensi, disetujui oleh judex facti dalam putusan a

s

dalilkan berdasar Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999


ik

h


Halaman 87

R ep ub

hk am


ne si a


Bahkan perluasan alasan permohonan pembatalan itu menurut

judex facti dalam putusan a quo dapat diperluas dengan alasan

ng

yang disebut Pasal 643 Rv sebagai pedoman.

Oleh karena putusan a quo sendiri membenarkan perluasan

alasan pembatalan berpedoman kepada ketentuan Pasal 643

ah

do

-

ternyata Pasal 643 ke-5 Rv membenarkan saling pertentangan

sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase; dan

In

A gu

Rv:

ternyata pada alasan ke-4 permohonan pembatalan yang diajukan Pembanding dan Turut Terbanding terhadap Putusan

lik

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah adanya saling pertentangan yang terdapat dalam pertimbangan angka 82 Final

ub

m

Award maupun saling pertentangan pernyataan hukum yang terdapat pada angka 87 Final Award.

ep

ka

Akan tetapi, putusan a quo tidak konsisten dan konsekuen menilai dan mempertimbangkan alasan itu secara obyektif,

ah

reasonable and fairness. Malah dengan cara yang onvoldoende

serius.

ng

sangat

Kenapa?

Karena

kontroversi

tersebut

telah

on

menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzerkerheid, legal

i

kontroversi tersebut. Padahal kontroversi dimaksud benar-benar

es

R

gemotiverd (insufficient judgment), membenarkan dan mentolerir

gu

uncertainty) mengenai katagori Putusan Arbitrase Case No.

In d

14387/JB/JEM. Tidak jelas dan tidak pasti apakah nasional/ domestik atau internasional/asing. Akibatnya, menimbulkan ketidak-

A

pastian upaya hukum yang dapat diambil dan diajukan Pembanding terhadap putusan arbitrase dimaksud.

lik

ah

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pembanding dapat membuktikan:

Adanya saling pertentangan yang serius yang tidak dapat

ub

am

1)

dibenarkan hukum antara pertimbangan dan amar Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM;

Alasan saling pertentangan baik berdasar Penjelasan Umum

ep

ah k

2)

alinea ke-18 UU No.30/1999 dan yurisprudensi maupun angka 5

R

Pasal 643 Rv, dibenarkan hukum sebagai perluasan alasan

do


In

A

gu

pertentangan dan menolak alasan yang dikemukakan Pembanding

ne

Juga terbukti, putusan a quo membenarkan dan mentolerir saling

ng

M

3)

s

permohonan pembatalan putusan arbitrase;


ik

h


Halaman 88

R ep ub

hk am


ne si a


tentang hal ini.

Dengan demikian, terbukti putusan a quo nyata-nyata telah salah

ng

menerapkan hukum. Oleh karena itu, berdasar keberatan banding ini saja,

sudah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan a

do

A gu

quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung.

4. Putusan a quo Salah Menerapkan Hukum Karena Membiarkan Arbitrase

Case

No.

14387/JB/JEM

Lalai

In

Putusan

Melaksanakan Tata Cara Mengadili Yang Diwajibkan Pasal 178

Mengenai

kesalahan

penerapan

hukum

yang

berkenaan

lik

ah

ayat (3) HIR

dengan

tindakan putusan a quo membiarkan dan/atau membenarkan Putusan

ub

m

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM lalai melaksanakan cara mengadili yang diwajibkan Pasal 178 ayat (3) HIR, dapat dikemukakan fakta-fakta yuridis

ep

ka

sebagi berikut :

4.1 Baik Secara Universal Maupun Berdasar Pasal 178 ayat (3) HIR,

ah

Telah Digariskan Tata Cara Mengadili Yang Wajib Dipatuhi Yakni

ng

dilaksanakan, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi apa

on

yang diminta/dituntut.

i

Berdasar asas ini, tata cara mengadili yang wajib ditaati dan

es

R

Putusan Tidak Boleh Melanggar Asas Ultra Petitum Partitum.

gu

Putusan yang mengabulkan dan menghalalkan melebihi apa

In d

yang diminta, melanggar asas ultra petitum partium (ultra petita)

yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

A

4.2 Ternyata Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM Melanggar

Asas Ultra Petita, Karena Mengabulkan Perhitungan Keuntungan

lik

ah

Yang Diharapkan Sejak Tahun 1995, Padahal Permintaan Status Komersialitas Diajukan Oleh Terbanding Pada Tahun 1997. tidak

dapat

Pembanding

membantah dan

Turut

ub

am

Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terbanding dan

melumpuhkan

Terbanding,

bahwa

kebenaran permintaan

dalil Status

ah k

ep

Komersialitas atas lapangan produksi Molek, South Pulai, North Pula; dan Lirik baru diajukan Terbanding kepada Pembanding pada tanggal

R

26 September 1997. Secara konkrit, realistik dan obyektif, supaya suatu

do

Komersialitas oleh PERTAMINA (Pembanding),


In

A

gu

Status

ne

harus lebih dahulu kepada Terbanding sebagai kontraktor diberikan

ng

M

-

s

lapangan MIGAS berproduksi secara finansial :


ik

h


Halaman 89

R ep ub

hk am


ne si a


selama masa eksplorasi atau dengan kata lain, selama Pembanding

belum memberikan dan mengeluarkan persetujuan status komersial

ng

terhadap lapangan produksi Molek, South Pulai, North Pula; dan Lirik, semua lapangan itu belum dapat diekspioitasi produksinya secara finansial.

A gu

do

Ternyata Terbanding (PT Lirik) baru mengajukan permintaan status komersialitas kepada Pembanding pada tanggal 26 September 1997.

In

Sedang sebelum diajukan permintaan status komersialitas pada 1997, Terbanding belum melakukan kegiatan apapun di semua lapangan

ah

produksi dimaksud.

lik

Kalau begitu, jika sekiranyapun Pembanding dianggap lalai memberi status komersialitas (quad non rectum), maka tuntutan ganti kerugian

ub

m

atas keuntungan yang diharapkan yang realistik dan obyektif menurut hukum maupun berdasar akal sehat dan ratio legis adalah sejak 26

ep

ka

September 1997.

Akan tetapi ternyata, Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM

ah

telah mengabulkan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan

ng

Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM tersebut telah melanggar

on

tata tertib mengadili yang diwajibkan oleh asas ultra petitum partium

i

permintaan status komersialitas yang diajukan oleh Terbanding. Berarti

es

R

sejak tahun 1995. Dengan demikian, terdapat kelebihan 2 tahun dari

gu

yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR .

In d

4.3 Pertimbangan Putusan a quo Yang Membenarkan Dan Mentolerir

A

Pelanggaran Asas Ultra Petita Tersebut Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum

Pada halaman 75 putusan a quo dikemukakan pertimbangan, -

lik

ah

antara lain:

apa yang diputus oleh Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM,

-

ub

am

tidak melebihi apa yang diminta dalam petitum;

dalam tuntutan diajukan sebesar US$ 124,3 juta, sedang yang dikabulkan US$ 34,172,178 juta

ah k

ep

Pertimbangan judex facti dalam putusan a quo jelas salah dan keliru. Ultra petita yang Pembanding dan Turut Terbanding permasalahkan

R

dan dalilkan dalam permohonan pembatalan terhadap Putusan

do


In

A

gu

timbul dari akibat penolakan status komersialitas atas lapangan Molek,

ne

ng

M

ganti kerugian keuntungan yang diharapkan (lucrum cessan) yang

s

Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah berkaitan dengan komponen


ik

h


Halaman 90

R ep ub

hk am


ne si a


South Pulai, North Pulai dan Lirik.

Bukankah sangat nyata dan jelas adanya pelanggaran ultra petita atas

ng

pengabulan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan (lucrum cessan) terhitung sejak tahun 1995, sedangkan status komersialitas untuk berproduksi secara finansial, baru diajukan Terbanding pada

do

A gu

tahun 1997 .

4.4 Putusan a quo Sendiri Membenarkan Dan Menyetujui Perluasan Pembatalan

Putusan

Arbitrase

Berpedoman

Kepada

In

Alasan

Pasal 643 Rv

ah

Seperti yang telah Pembanding kemukakan pada uraian terdahulu,

lik

putusan a quo pada halaman 73 membenarkan dan menyetujui perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase selain

ub

m

merujuk kepada Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No.30/1999 dan Yurisprudensi, juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 643 Rv.

ep

ka

Berarti secara yuridis, putusan a quo membenarkan ultra petita sebagai salah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sah ultra

petita

sebagai

salah

satu

alasan

permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 643 ke-4 Rv

ng


on

“Terhadap putusan wasit yang tidak dapat dimintakan banding dapat 1. ……..

In d

gu

dimintakan kebatalannya dalam hal-hal seperti berikut :

A

i

alasan

es

membenarkan

R

ah

menurut hukum. Sebab ternyata ketentuan Pasal 643 ke-4 Rv

2. …….. 3. ………

4. bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau

lik

ah

dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut”. Sekiranyapun Terbanding meminta ganti rugi keuntungan yang

ub

am

diharapkan terhitung sejak tahun 1995 (quad non rectum), permintaan itu secara objektif dan realistis melampaui batas yang dibenarkan hukum. Sebab status komersialitas terbukti baru diajukan pada tanggal

ah k

ep

26 September 1997. Oleh karena itu, tindakan Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM yang mengabulkan keuntungan yang diharapkan

R

sejak tahun 1995, nyata-nyata bersifat ultra petita atau ultra vires.

do


In

A

gu

nyata-nyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, karena

ne

ng

M

Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM melanggar asas ultra petita,

s

Dengan demikian, putusan a quo yang membenarkan dan mentolerir


ik

h


Halaman 91

R ep ub

hk am


ne si a


melanggar batas yang ditentukan Pasal 178 ayat (3) HIR. Sehubungan dengan itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa

ng

dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan

a quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung, dan

berbarengan dengan itu mengabulkan permohonan pembatalan Putusan

A gu

do

Arbitrase Case No.14387/JB/JEM.

5. Putusan a quo Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 54 Ayat (1)

In

huruf a UU No.30/1999 jo Pasal 643 ke-7 Rv jo. Pasal 30 Ayat

(1) huruf c UU MA, Karena Membenarkan Dan Menyatakan

ah

Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM Sah Dan Valid

lik

Meskipun Tanpa Berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

ub

m

Mengenai kesalahan/kekeliruan penerapan hukum putusan a quo atas pelanggaran Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 jc, Pasal

ep

ka

643 ke-7 Rv jo. Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung, dapat Pembanding kemukakan fakta-fakta yuridis berikut :

ah

5.1 Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Merupakan Putusan

ng

01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST, Pembanding dan Turut merupakan

putusan

arbitrase

nasional/domestik

gu

14387/JB/JEM

on

Terbanding telah membuktikan, bahwa Putusan Arbitrase Case No.

i

Baik dalam Permohonan Pembatalan, Replik dan Konklusi Perkara No.

es

R

Arbitrase Nasional/Domestik

In d

berdasar fakta-fakta berikut:

5.1.1 Berdasar Pasal 1.9 jo. Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999,

A

landasan hukum untuk menentukan kategori suatu putusan arbitrase nasional/domestik atau internasional/asing, didasarkan -

lik

ah

pada faktor teritorial dengan acuan penerapan:

apabila proses arbitrase dilaksanakan dan dijatuhan di

ub

am

dalam wilayah hukum RI, maka putusan itu dikategori/ dikualifikasi sebagai putusan arbitrase nasional/domestik, -

sebaliknya, apabila proses arbitrase dilaksanakan dan

ah k

ep

putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum RI, maka putusan tersebut dikategori/dikualifikasi sebagai putusan

R


A

shall

apply

to

the

recognition

and

ne

Convention

do

gu

"This


In

ng

M

Konvensi New York 1958. Ketentuan tersebut berbunyi:

s

5.1.2 Patokan faktor teritorial dipancangkan juga dalam Article I ke (1)


ik

h


Halaman 92

R ep ub

hk am


ne si a


enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and

ng

enforcement of such awards are sought, and arising out of

differences

between

persons,

whether

physical

or

ah

do

as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought." Terjemahan:

In

A gu

legal. It shall also apply to arbitral awards not considered

"Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain

lik

negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dimintakan, dan timbul karena adanya perbedaan

ub

m

subyek, baik orang maupun badan hukum. Konvensi ini juga berlaku terhadap putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai

ep

ka

putusan arbitrase domestik dalam negara dimana pengakuan dan pelaksanaannya dimintakan."

ah

5.1.3 Klausula arbitrase yang disepakatipun dalam Article XII.1.4

es

kan di Jakarta, Indonesia.

i

R

EOR Contract dengan tegas mengatakan: Arbitrase dilaksana-

ng

Ketentuan tersebut berbunyi:

on

" ... arbitration shall be conducted in Jakarta ... "

gu

5.1.4 Kalimat terakhir Partial Award dan Final Award Case No.

In d

14387/JB/JEM dengan tegas mengatakan: "Place of Arbitration

A

Jakarta, Indonesia"

Berdasar fakta-fakta yuridis di atas, nyata terbukti pelaksanaan dan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dilaksanakan

lik

ah

dan dijatuhkan di Jakarta dalam wilayah hukum Republlk Indonesia. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa putusan Arbitrase Case

ub

am

No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitase nasional/domestik, bukan putusan arbitrase internasional/asing.

5.2 Putusan Sela No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST Tanggal

ah k

ep

22 Juli 2009 Maupun Putusan Akhir No. 01/Pembatalan Arbitrase/ 2009/PN.JKT.PST Tanggal 3 September 2009 Yakni Putusan a quo

R

Telah Menolak Semua Eksepsi Terbanding, Termasuk Eksepsi

do


In

A

gu

Sebagaimana yang telah Pembanding jelaskan pada keberatan

ne

ng

M

14387/JB/JEM Putusan Arbitrase Internasional/ Asing

s

Terhadap Dalil Yang Menyatakan Putusan Arbitrase Case No.


ik

h


Halaman 93

R ep ub

hk am


ne si a


Banding angka 1: -

Eksepsi Terbanding yang membantah dalil Pembanding bahwa

ng

Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan nasional/domestik yang disertai dengan permintaan agar putusan

arbitrase tersebut dinyatakan putusan internasional/asing, ditolak

A gu

do

oleh putusan a quo sebagaimana hal itu dinyatakan dalam Putusan Sela No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2009/PN.JKT.PST Tanggal 3 September 2009,

ah

-

In

2009 dan pada Putusan Akhir No. 01/Pembatalan Arbitrase/ Bertitik tolak dari penolakan seluruh eksepsi tersebut oleh

lik

putusan a quo, Majelis Hakim atau judex facti yang menjatuhkan putusan a quo secara langsung atau tidak langsung berpendapat

ub

m

dan menyimpulkan, Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dikategori putusan arbitrase nasional/domestik.

ep

ka

Sehubungan dengan itu, tidak mungkin lagi Majelis Hakim atau judex facti yang menjatuhkan putusan a quo berputar 180º

ah

mengingkari Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai

ng

5.3 Ternyata, Meskipun Putusan a quo Menolak Eksepsi Terbanding,

on

Sehingga Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Adalah

i


es

R

putusan arbitrase nasional/domestik menjadi putusan arbitrase

gu

Putusan Nasional/Domestik, Namun Putusan a quo Membiarkan

In d

Dan Mentolerir Keabsahan Dan Validitasnya Walaupun Tanpa

A

Berkepala: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Betapa

tragis

serta

naif

dan

absurditasnya

Majelis

Hakim

lik

ah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan a quo:

satu segi pada putusan sela maupun pada putusan akhir, dengan

ub

am

-

tegas menolak seluruh eksepsi Terbanding, sehingga dengan demikian Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM merupakan -

ep

ah k

putusan arbitrase nasional/domestik;

akan tetapi dengan pertimbangan yang berputar dan berbelit

R

mulai dari halaman 76, penolakan eksepsi itu dianulir tanpa

ne


In

A

do

namun lucu dan manipulatif pertimbangan itu, sebab pada

gu

-

ng

M

No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing;

s

dasar hukum yang jelas dan menyatakan putusan Arbitrase Case


ik

h


Halaman 94

R ep ub

hk am


ne si a


amar putusan akhir yakni dalam ekskepsi tetap ditolak seluruh eksepsi Terbanding.

ng

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa

alasan-alasan

tersebut

tidak

dapat

dibenarkan

A gu

do

pertimbangan sebagai berikut : -

dengan

Bahwa PT PERTAMINA (Persero) dan PT PERTAMINA EP (para

In

Pemohon) telah terikat kontrak dengan PT LIRIK PETROLEUM

(Termohon) sebagaimana termuat dalam EOR Contract dan disetujui

ah

secara voluntair menerima kewajiban EOR Contract termasuk kewajiban berpartisipasi

dalam

lik

untuk berarbitrase dan telah menandatangani Term of Reference dan arbitrase

dengan

menunjuk

forum

untuk

ub

m

penyelesaian sengketa adalah Lembaga Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di Paris.

ep

ka

Bahwa para pihak telah menunjuk Arbiter yang memeriksa sengketa tersebut adalah :

ah

a. Fred B..G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh

ng

dipilih oleh PT LIRIK PETROLIEM ;

on

c. Prof. Michael Pryles sebagai Arbiter Ketua yang dipilih

gu

oleh masing-masing Arbiter ;

Bahwa atas sengketa para pihak, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis

In d

-

i

b. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang

es

R

PT. PERTAMINA (Persero) ;

A

Arbiter sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian (Partial Award) ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 22 September 2008 dan Putusan Akhir (Final Award) International Court

-

lik

ah

of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 27 Februari 2009 ; Bahwa kemudian para Pemohon dari pihak PERTAMINA mengajukan

ub

am

permohonan agar putusan ICC No. 14387/JB/JEM yang telah didaftarkan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum untuk dinyatakan sebagai putusan -

ep

ah k

arbitrase domestik sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat ; Bahwa pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal 70 Undang-

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah

ng

M

a.

do


In

A

gu

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

ne

unsur :

s

R

Undang No. 30 Tahun 1999, dapat dilakukan jika memenuhi unsur-


ik

h


Halaman 95

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia b.

Setelah

putusan

diambil

ditemukan

dokumen

yang

menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

-

bersifat

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah

ng

c.

ne si a


Bahwa PERTAMINA sebagai badan hukum yang melaksanakan hak

A gu

do

usahanya di bidang komersial harus berpedoman pada prinsip good

governance dan fairness dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang yang telah dibuat dengan PT LIRIK PETROLEUM ;

Bahwa PERTAMINA sebagai badan hukum harus bertanggung jawab

ah

-

In

bersifat keperdataan (Pasal 1338 BW) sebagaimana kontrak-kontrak

lik

atas wanprestasi yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam putusan ICC, dan tidak dapat berdalih bahwa putusan arbitrase ICC telah

ub

m

melanggar undang-undang atau ketertiban umum (Pasal 33 UUD Tahun 1945 jo Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) ; Bahwa karena putusan ICC merupakan arbitrase internasional maka

ep

ka

-

tidak terikat dengan waktu paling lama 30 hari sudah harus didaftarkan

ah

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 59 ayat (1) Undangberdasarkan

alasan-alasan

di

atas,

maka

ng

pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karenanya beralasan

on

untuk dikuatkan ;

i

bahwa

es

Menimbang,

R

Undang No. 30 Tahun 1999) ;

gu

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung/Pembaca I Prof.

In d

Rehngena Purba, SH., MS., tidak sependapat dan menyatakan dissenting

A

opinion dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : I.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan banding dari para Pemohon Banding, Pembaca I berpendapat judex facti salah dalam

lik

ah

menerapkan hukum ;

Putusan Arbitrase No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional,

ub

am

dengan pertimbangan sebagai berikut

1. bahwa berdasarkan fakta hukum, EOR Contract (yaitu antara

Termohon

Banding),

ah k

ep

perjanjian

Pemohon berskala

Banding

dengan

hukum

perdata

internasional, dimana di dalam kontrak tersebut ada untuk

berarbitrase

yang

R

klausula/kewajiban

do


In

A

gu

lembaga Court of Arbitration of the International

ne

ng

M

dengan menunjuk forum untuk penyelesaian sengketa

s

ditandatangani Term of Reference yang berpartisipasi


ik

h


Halaman 96

R ep ub

hk am


ne si a


Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di

Paris ;

dalam penyelesaian perselisihan/sengketa tentang akibat dari EOR Contract, telah menunjuk Arbiter dari

Pemohon Banding adalah Fred G. Tumbuan dan

do

A gu

ng

2. Bahwa Pemohon Banding dan Termohon Banding

Arbiter dari Termohon Banding adalah Dr. H. Priyatna

In

Abdurrasyid PHD dan kedua belah pihak telah memilih

Arbiter ketiga adalah Prof. Michael Pryles. Dengan sengketa melalui ICC ;

lik

ah

demikian ada kesepakatan untuk menyelesaikan 3. Bahwa putusan Arbitrase ICC International Court of Februari

Case

No.

14387/JB/JEM

ub

m

Arbitration

2009

jo

tanggal

22

tanggal

September

27

2008

ep

ka

dilakukan dengan :

a. proses pengambilan keputusan dilakukan di Paris pada tanggal 27

ah

September 2008 dan di Indonesia pada 27 Februari 2009 ;

ng

dan semua dokumen dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan

on

dalam bahasa Indonesia ;

i

Inggris serta mata uang yang dipergunakan adalah mata uang asing,

es

R

b. naskah kontrak dalam bahasa Inggris, koresponden dalam bahasa

gu

c. forum penyelesaian adalah ICC ;

In d

d. dalam bukti surat Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal

Hukum dan Perjanjian International tanggal 14 Agustus 2009,

A

ditegaskan sengketa antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding telah diputus dalam Forum Arbitrase International Chamber

lik

ah

of Commerce ;

e. Putusan Arbitrase International dan Indonesia dapat dilakukan, dan

ub

am

kriteria teritorial bukan menentukan putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional ;

Berdasarkan kriteria tersebut, maka putusan ICC International Court of

ep

ah k

Arbitration Case No. 14387/JB/JEM masuk kriteria putusan arbitrase internasional ;

Tentang substansi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM

R

II.

do


In

A

gu

1. Bahwa Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

ne

ng

M

banding angka 2.5) :

s

melanggar asas ketertiban umum, public policy (memori


ik

h


Halaman 97

R ep ub

hk am


ne si a


tentang Arbitrase huruf c berbunyi :

c) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud

ng

dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas

pada

putusan

tidak

bertentangan

dengan

ketertiban umum jo Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4, Pasal 5

do

A gu

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;

2. bahwa Pertamina (Pemohon Banding) adalah satuperusahaan

negara

sebagai

pemegang

In

satunya

wilayah hukum pertambangan migas dan diberi

ah

kewenangan

mewakili

negara/

pemerintah

lik

berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1971, dengan demikian maka

ub

m

Pemohon Banding adalah mewakili negara untuk membuat/ menandatangani kontrak dengan pihak

ep

ka

lain ; 3. Bahwa

dengan

kewenangan

tersebut

Pemohon

ah

Banding “wajib” mengemban tugas negara seperti Dasar

1945,

sebesar-besarnya

ng

kemakmuran/kesejahteraan

rakyat

untuk

Indonesia

dan

on

Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, yaitu

i

Undang

es

R

tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

syarat yang paling menguntungkan negara ; 4. Bahwa

tindakan

menolak

Pertamina

persetujuan

In d

A

gu

setiap kerjasama harus diusahakan dengan syarat(Pemohon

status

Banding

komersialitas

atas

lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah Pemohon

Banding

lik

ah

kebijakan/kewenangan

dalam

menyelamatkan negara dari kerugian yang dapat stabilitas

negara/ketertiban

umum.

ub

am

mengganggu

Kewenangan mana adalah merupakan public policy yang berada pada hak eksklusif Pertamina dan sesuai

ah k

ep

dengan konstitusi ;

Bahwa berdasarkan kebijakan dari Pertamina untuk menyelamatkan

R

kekayaan negara (public policy) yang berdasarkan keadilan, kepatutan dan

do


In

A

gu

adalah melanggar hukum/ melanggar ketertiban umum ;

ne

ng

M

menghukum Pemohon Banding atas kebijakan tersebut secara substansial

s

ketahanan negara, maka putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang


ik

h


Halaman 98

Bahwa

tentang

putusan

arbitrase

mengenai

perhitungan

ne si a


kerugian/

keuntungan yang diharapkan dan terhitung sejak tahun 1995, sebagaimana

ng

tercantum dalam memori banding angka 4.3, adalah salah dan keliru dalam

menerapkan hukum, dengan alasan hal itu merupakan putusan yang keuntungan

A gu

atau

(ultra petita) karena dikabulkannya ganti kerugian yang

seharusnya

diperoleh

(lucrum

cessan)

do

melebihi dari tuntutan

diperhitungkan sejak tahun 1995 sedangkan status komersial untuk

In

berproduksi, secara finansial baru diajukan oleh Terbanding pada tahun 1997 ;

ah

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan,

lik

maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

ub

m

Memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

ep

ka

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

ah

undangan lain yang bersangkutan ;

putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

gu

Menguatkan

Pusat

on

tersebut ;

ng

PERTAMINA EP dan Pemohon Banding II : PT PERTAMINA (PERSERO)

i

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I : PT

es

R

MENGADILI

No.

In d

01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2009 ;

Menghukum para Pemohon Banding/para Pemohon untuk membayar

A

biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

lik

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,

ub

SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS., dan H.M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

ep

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

A

s ne

K e t u a,

do

gu

Hakim-hakim Anggota :


In

ng

R

am

ah

rupiah) ;

ah k


ik


h

M

R ep ub

hk am


Halaman 99

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.,

Ttd./

Ttd./ H.M. HATTA ALI, SH., MH.,

DR. HARIFIN A. TUMPA,

do

A gu

ng

SH.MH.,

Biaya-biaya :

ne si a


Panitera Pengganti 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i ……….. Rp.

1.000,-

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.,

In

1. M e t e r a i ………… Rp.

3. Administrasi banding Rp.493.000,-

m

lik

ah

J u m l a h ..… Rp.500.000,-

ah

ep

ka

ub

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. A.N. PANITERA PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

s ne do


In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

RAHMI MULYATI, SH.MH. NIP. 040 049 629


ik

h


Halaman 100

R ep ub

hk am


ne si a


P U T U S A N

No. 56 PK/PDT.SUS/2011

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA A G U N G

memer i k sa perka r a perda t a khusus arb i t r a s e memutuskan sebaga i ber i k u t PERTAMINA EP,

berkan t o r

Pusat

Lt .

Jl .

27,

di Pro f .

Dr .

Jaka r t a ,

Char t e r e d

Sat r i o SALIS

Pres i d en

Di rek t u r

Perse roan ,

No.

S.

164,

APRIL IAN ,

lik

o leh

da l am

ha l

in i

kuasa kepada M. HAKIM NASUTION, SH. , kawan- kawan,

para

ub

dan

berkan t o r

di

Advoka t ,

Rukan Permata Senayan Uni t

Tenta r a

Pela j a r

No.

5,

Jaka r t a

B- 19 ,

Sela t a n ,

ep

Jl .

di

Menara Standa rd

d iwak i l i

LL.M. ,

m

berkedudukan

Jaka r t a ,

member i

ka

da l am perka r a :

In

1. PT.

ah

A gu

kembal i

da lam pen i n j a uan

do

MA H K A MA H

berdasa r kan

Sura t

Kuasa Khusus te r t a n gga l

17

PERTAMINA

d iwak i l i

o leh

kepada

M.

1A,

KAREN

AGUSTIAWAN,

da l am ha l

YAHYA

Jend .

dar i

berkan t o r Block

Gato t

berdasa r kan

in i

IV ,

dan

of Remy &

Gedung Floo r ,

Mangga la

Wing B,

Senayan ,

Kembal i

II

Jl .

Jaka r t a ,

Kuasa Khusus te r t a n gga l

ep

ah k

Band ing I I /

kuasa

kawan-

Desember 2010 , No.SK- 205/C00000 /2010 - S0 Pemohon Pen in j a uan

i

Di re k t u r

Law Of f i c e

8 th

di

10110 ,

member i

SH. ,

di

Subro t o , Sura t

Jaka r t a

HARAHAP,

kawan, para Advoka t Par t ne r s ,

berkedudukan

Timur

Utama Perse roan ,

Wanabakt i ,

am

(Pe r se r o ) ,

Merdeka

Pemohon

;

ub

ah

A

gu

Ja l an

dahu l u

In d

2. PT.

Pemohon I I

I

lik

ng

Band ing I /

Kembal i

es

Pemohon Penin j a uan

on

R

ah

Desember 2010 , No. SK- 353 /EP0000 /2010 - S0 ;

dahu l u

16

;

Pemohon

Pemohon I ; t e r h a d a p

Jl .

Ampera

berkedudukan No.

5,

Hal .

1 dar i

di

Ci l andak

Timur ,

12560 ;

do

ng

60 ha l . Put . No. 56 PK/Pdt . Sus / 2 011

In

gu A

Gedung

ne

M

Satmar i n do , Jaka r t a

PETROLLEUM,

s

LIR IK

R

PT.


ik

h


Halaman 1

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Temohon

Pen in j a uan

Band ing /

Termohon ;

Kembal i

I I / P emohon

I

dan

dahu lu

Pemohon

Kembal i

sebaga i

Band ing

permohonan pen i n j a u an

yang

perka r anya

te l a h

kembal i

melawan

berkekua t an

Termohon

Pen in j a uan

Permohonan

Arb i t r a s e

tangga l

ng

pada

Penda f t a r a n

In t e r n a s i o n a l

gu

14 Apr i l

A

te l a h

Jaka r t a

Pusa t

dahu l u

permohonan sebaga i

d ia j u k an

Apr i l

2009

dengan

o leh

Ketua

mela l u i

Pengad i l a n

Sura t

Arb i t r a s e

Chamber Of Commerce ) Case

berdasa r

Spec i f i c

Power of At t o r n e y

Case No.14387 / JB / JEM ( "Pu t u san

dengan

o leh Pan i t e r a

Akte

Penda f t a r a n

di

2009 (P - 3) ,

yang te r d i r i

Arb i t r a s e

Kepan i t e r a a n PN

Putusan

No. 02 /Pd t / A r b - In t / 2 0 09 /PN . JKT .

Arb i t r a s e

PST. tannga l

dar i :

PARTIAL AWARD

ub

am

Kembal i

da l am

Kuasanya , Ani t a Kolopak i n g &

Putusan

d ida f t a r k a n

ln te r nas i ona l

te t a p

9

2009 (P - 2) dan atas dasa r permohonan i t u ,

Putusan Arb i t r a s e a quo" )

pu tusan

tangga l

14387 / JB / JEM sesua i

ICC ( In t e r n a t i o n a l

No. 14387 / JB / JEM (P - 1) ,

ah

20

te l a h

lik

Permohonan

21 Apr i l

II

permohonan pembata l a n

yang

Arb i t r a s e ICC, mela l u i

Par t ne r s

tangga l

No.

Penda f t a r a n

R

ah

Putusan

Pemohon menga jukan

ep

Bersama i n i

Band ing

te r hadap

hukum

ub

m

ka

ber i k u t :

Maje l i s

Pemohon

I / Pemohon

Termohon Band ing / Te rmohon dengan pos i t a

Sura t

dan Pemohon

Mahkamah Agung No. 904 K/Pd t . Sus / 2 009 ,

2010

te r hadap

II

te r n ya t a

on

Jun i

I

te r s ebu t

In d

ah

(band i n g )

sura t - sura t

Pemohon Penin j a u an

Penin j a uan

menga jukan

dar i

lik

A gu

bahwa seka rang

yang bersangku t an ;

i

bahwa

;

es

Menimbang ,

Termohon

do

Membaca sura t - su ra t

dahu l u

In

ng

Mahkamah Agung te r s ebu t

Kembal i

ne si a


Tangga l 22 September 2008 (P - 4a)

the

Fi r s t

Responden t

par t i e s

A

arb i t r a t i o n

Responden t

EOR

is

a par t y

s

the

gu

and

the

ng

M

to

The Fi r s t

Cont r a c t

agreement

in

Hal .

Sect i o n

2 dar i

XI I .

The

ne

arb i t r a t i o n .

R

to th i s

are

do

prope r

and Second Responden t


In

ah k

1) Both

ep

dengan amar putusan ( Order ) yang berbuny i :


ik

h


Halaman 2

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Responden t

has vo l un t a r i l y

assumed the ob l i g a t i o n s

EOR

Cont ra c t ,

arb i t r a t e

A gu

the

Terms

inc l ud i ng

and of

the

ob l i g a t i o n

has

Refe rence

s i gned

and

par t i c i p a t e d

in

arb i t r a t i o n . and Second Responden t wrong fu l l y

acco rd

Pula i ,

in

of

pro f i t s

its

unab l e

to

rea l i s e

these

an

ng

cons t i t u t e

gu

sys t em f r om l i n k

1998 to

of

fo r ce

to

prov i d e

p ipe l i n e

to the Cla iman t

fo r

as

the

fo r

al l

the

sys t em, i n

t r a n spo r t

breach of i t s

f r om 21 December to

pay damages

l o sses the Cla iman t

p ipe l i n e

b lockage

per i o d .

su f f e r e d

dur i n g

to pay the i r

th i s

sha re of the

ub

5) The Responden t s have fa i l e d opera t i n g

and

of

27 March 2006 and are l i a b l e

of

i

te rm

under the EOR con t r a c t ,

resu l t

majeu re

exp i r e d on 27 March 2006 .

th r o ugh i t s

ob l i g a t i o n s

even t

fa i l e d

to

d id

the

4) The Responden t s of o i l

p ipe l i n e

on

of

Termina l

The EOR Cont ra c t

A

pay damages to

f r om

R

b lockage

acco rd i n g l y

ah

be ing

ep

Oi l

Buatan

am

to

Nor th

f r om 12 September 1995 to 27 March 2006 .

3) The to t a l

not

l iab le

and

of

fo r

f r om

Inc r emen ta l fie lds

Pula i

In d

m

ka

and are

Cla iman t

l o ss

South

breach

EOR con t r a c t ,

the

ah

Molek ,

lik

the

the

lik

to

ub

ah

commerc i a l i t y

th i s

re f u sed to

In

2) The Fi r s t

to

es

the

the Fi r s t

under

ng

Responden t

of

do

Second

ne si a


expenses i n cu r r e d i n produc i n g crude o i l

in

(if

M

unpa i d opera t i n g

gu A

equa l

to

fo r

the

expenses p lus i n t e r e s t

acco rdance

ng

2% ( i n

any)

to damages.

EOR Cont r a c t .

wi t h

ar t i c i e

9.6

Hal .

of

3 dar i

the l o ss

amount

of

it the

s

sus ta i n e d

ent i t l e d

the

at LIBOR p lus the

Opera t i n g

ne

has

is

in


In

The Cla iman t

con ta i n ed

do

agreement

R

ah k

opera t i n g

ep

cash f r om May 1994 to 27 March 2006 , i n breach of the


ik

h


Halaman 3

R ep ub

hk am


6) The Responden t s ; 7) Al l

Responden t s '

50% share

othe r dec i s i o n s are l e f t

to a l a t e r

award .

da lam arb i t r a s e

da l am

EOR Cont ra c t

arb i t r a s e te l a h

yang

seca ra

d ia t u r

te l a h

dan

te l a h

Termohon

Lapangan

Molek ,

ng

sa l ah melangga r

South

EOR

gu berupa

dan

2

Cont r a c t

o leh

keun tungan

karena

se j a k

12

27

ja l u r

p ipa

merupakan

fo r c e

ub

t idak

dar i

September

Li r i k

ke

majeu re

dan

Cont r a c t

27

ep

pada

EOR

gu A

merupakan wanpres t a s i

berdasa r kan

ng

kewa j i b a nnya

p ipanya ,

EOR

Hal .

Cont r a c t

4 dar i

s

s i s t em j a l u r

memenuhi se j a k

21

ne

mela l u i

R

Kegaga lan para Termohon menyed ia kan penya l u r a n minyak

do

am

ke rug i a n

Buatan

Mare t 2006 .

ah k

itu

Oi l

te r s ebu t

s i s t em

berakh i r

M

do

kepada Pemohon atas

atas

Termina l

4)

ada l ah

karena

sampai

bukan

Pula i

Inc r emen ta l

to t a l

member i kan

untuk

l apangan - l apangan

Pemampatan

of

karena

keh i l a n gan

1995

un tuk

Term

untuk

dan Nor t h

Mare t 2006 . 3)

kewaj i b a n


In

A ah

dar i

Termohon 1

pada

Pula i

kerug i a n

mendapa t

2

da lam arb i t r a s e i n i .

ber t a nggung j awab membayar gan t i

Termohon

menandatangan i

1

R

ah

komers i a l i t a s

XI I .

te rmasuk

ep

Peno la kan

k l ausu l a

mener ima kewa j i b a n

Refe rence dan berpa r t i s i p a s i 2)

menye tu j u i

da lam Bag ian

EOR Cont r a c t ,

bera rb i t r a s e

p ihak

Termohon 1 ada l ah

lik

m

dan

vo l un t a e r

berdasa r kan

ka

in i .

yang

lik

sya ra t

ub

ah

memenuhi

p ihak

In

Termohon 1 maupun Termohon 2 ada l ah

In d

A gu Baik

the

Counte r c l a ims are d i sm i s sed .

Ter j emahan : 1)

of

Oi l .

ng

Inc r emen ta l

the

i

f r om

on

re t a i n e d

l e s s the va l ue of any proceeds rece i v e and

es

Agreement )

ne si a



ik

h


Halaman 4

R ep ub

hk am


ber t a nggung j awab

27 Mare t

atas

2006 .

kerug i a n

Oleh karena i t u ,

yang

Pemohon

der i t a

untuk

bu l an

1994

A gu

d i ke l u a r k an Mei

melangga r

ah

2%

has i l

yang

akan

In c r emen ta l

Oi l .

ng

da l am

seh i ngga

gant i

kerug i a n

Pasa l

ni l a i

9.5 .

un tuk

sebesa r

rekonvens i

ha l - ha l

Dengan

d i t ambah suku bunga

Termohon

tun t u t a n

mengena i

se j a k

Cont r a c t .

dengan

d i ku r ang i

R

ah

Termohon ,

mentah

dengan besa ran dar i

d ibaya r

d i t e r i ma

se l u r u h

Keputusan

EOR

ada) se ta r a

(sesua i

Operas i )

yang

2006 ,

mempero l eh

yang t i d a k

Per j a n j i a n

Menolak

da lam

ep

m

ka

p lus

Mare t

kewaj i b a n

operas i

minyak

27

berhak

(j ika

b iaya operas i

7)

sampai

membayar

b iaya

memproduks i

Pemohon

yang ber l a n j u t

LIBOR

atas

per j a n j i a n

demik i a n ,

6)

tuna i

untuk

l a i n n ya

dar i se t i a p

50% dar i

dar i

akan

para

d i j a t u h kan

es

seca ra

gaga l

do

mereka

te l a h

In

Termohon

lik

Para

ub

5)

ng

se l ama per i o de d imaksud .

pu tusan

FINAL AWARD 2009 (P - 4b)

sha l f

pay

to

sum

of

US$

orc i e r a nd dec l a r e as fo l l o w s :

Responden t s

Cla iman t

the

lik

(a ) The

ah

A

ber i k u t :

awards ,

34,172 , 1 78 as damages fo r

compr i s i n g

ep

ah k

i s sue ;

the p ipe l i n e

137 ,669

(and

US$25,311 ,

commerc i a l i t y

fo r

940

U8$

fa i l u r e the

the

breach of the

Cont r a c t

ub

am

EOR

fo r

sebaga i

In d

Dengan amar putusan ( Award and Order ) yang berbuny i

86. Tr i b una l

on

gu

se l an j u t n y a .

Tangga l 27 Februa r i

i

Desember 1998 sampai

ne si a


fo r

8,722 , 569

i s sue and US$

fa i l u r e

of

A

gu

ng

the

(a ) ,

damage awarded

the

Hal .

in

Responden t s

5 dar i

s

parag raph

to

ne

add i t i o n

do

M

(b ) In


In

R

payment c l a im ) ;


ik

h


Halaman 5

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pay to

the

US$323,250

arb i t r a t o r s

the

to t a l

amount

to

the

payab l e

sha l l

is

to t a l

pay i n t e r e s t

parag raph

reg i s t r a t i o n

Law

f r om the

th i s

59

of

or

66 of the

Arb i t r a t i o n the ra t e

of

6%

i

R

Indones i a n

under Ar t i c l e

to

bear

its

own l ega l

ng

is

of

obta i n i n g

the da te of payment at

88. Each par t y

date

Fina l

the

the

of Exequa tu r

ep

of an orde r

Law unt i l

86(c ) ,

Ar t i c l e

Arb i t r a t i o n

Indones i a n

as

of

under

on the

lik

payab l e , in

by the

Cla iman t

US$34, 495 ; 428 :

p.a .

and

admin i s t r a t i v e

Responden t

Award

of

ana expenses

ub

ah

share

do

(c ) Thus the

spec i f i e d

m

fees

sum of

expenses pa i d by the Cla iman t ;

amount

ka

the

ICC

87. The Responden t

ah

be i ng

the

In

A gu

ng

the

Cla iman t

and othe r

89. Al l

othe r c la ims and reques t

are re j e c t e d .

Arb i t r a s e

memer in t a h kan

memutuskan ,

In d

86. Maje l i s

A

gu

Ter j emahan :

dan

menetapkan

sebaga i ber i k u t : Termohon

d iwa j i b k an

untuk

kepada

Pemohon,

se j um lah

US$ 34 .172 . 178

sebaga i

kerug i a n

atas

Cont ra c t

lik

membayar

pe langga ran

ub

am

ah

(a ) Para

on

cos t s .

es

sha l l

ne si a


(dan

gan t i

te r hadap EOR

te r d i r i

atas

US$

ah k

US$ 8.722 . 569 ja l u r

p ipa

R

masalah

untuk

dan

k la im

masa lah

US$

kegaga l an

137 .669

kegaga l an

untuk da lam

s

ep

25.311 . 9 40 untuk masa lah komers i a l i t a s ,

A

Hal .

atas

6 dar i

gant i

kerug i a n

ne

tambahan

do

gu

ng

(b ) Sebaga i


In

M

membayar ) ;


ik

h


Halaman 6

R ep ub

hk am


Para

US$ 323.250 dan

kepada Pemohon se j um lah

sebaga i

demik i a n ,

waj i b

d ibaya r

o leh

kepada

Pemohon

d iwa j i b k an

atas

j um l ah

ub

m

ka

yang

harus

yang

to t a l

yang

dar i

da lam

tangga l

R

ah

berdasa r kan

Undang- undang

ng

untuk

US$

membayar

to t a l sebaga imana

Paraq ra f

86 Fina l

Pasa l

Award

59

Arb i t r a s e

Indones i a

atau

eksekua tu r

berdasa r kan

Pasa l

Arb i t r a s e

Indones i a

tangga l

66

Undang- undang sampai

pembayaran

sebesa r

tahun . 88. Masing - masing

p ihak

6% per

In d

gu A

ada l ah

penda f t a r a n

mempero l eh

dengan

Para

d lbaya r kan ,

ep

(c ) ,

j um lah

Termohon

bunga

memiku l

send i r i

hukum dan b iaya l a i n n ya .

b iaya

89. Menolak tun t u t a n - tun t u t a n se l eb i h n ya . berpendapa t ,

putusan

arb i t r a s e

dapa t d ipe r t a h ankan ,

o leh

karena

pen je l a s an

itu

harus

a

lik

Pemohon

quo

d iba t a l k a n

ub

ah

ICC

lik

ah

87. Para

ser t a

In

(c ) Dengan

Termohon

b iaya

Arb i t e r

d ibaya r kan o leh Pemohon;

d i sebu t k an

t idak

berdasa r

dan

:

ep

a lasan yang d i kemukakan d i bawah i n i

PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE CASE NO. 14387 / JB / JEM

s

R

MELANGGAR/BERTENTANGAN DENGAN Pasa l 59 Aya t (1 ) UU NO. 30 /1999

7 dar i

do

Hal .


In

A

ne

Hak im Yth .

gu

Maje l i s

ng

am

atas

admin i s t r a t i f

34.495 . 4 28 .

Para

bag ian

penge l ua r an

penge l ua r an

d iwa j i b k a n

i

membayar

Termohon

on

A gu

ng

untuk

(a )

da lam

do

parag ra f

ah k


ik


h

M

d ibe r i k a n

es

yang

ne si a


Halaman 7

R ep ub

hk am


waktu

arb i t r a s e

a quo te l a h

yang d i t e n t u k an

Pasa l

ng

undang No. 30 Tahun 1999 ten t a ng Penye l e sa i a n

Arb i t r a s e

(se l a n j u t n y a

pen j e l a s an

(1 )

d i sebu t

"UU

dan

fak t a - fak t a

arb i t r a s e

a

quo

ada l ah

putusan

Sebaga imana yang akan para Pemohon j e l a s k an komprehens i f a quo

ura i a n

ada l ah

se l an j u t n y a ,

putusan

domest i k

a lasan ber i k u t : Pokok

Kedudukan

tempa t

pokok

R

k lausu l a

Oi l

Recovery

d i sebu t

"EOR

as

prov i d ed

gu

sha l l

Jaka r t a ,

yang

in

th i s

(se l a n j u t n y a .

berbuny i

acco rdance

of

Sect i o n ,

the

wi t h

sebaga i

d ia t u r

la i n

In t e r n a t i o n a l

da lam

sesua i

dengan

Chamber

p ihak

arb i t r a s e

Arb i t r a s e

te l a h

Jaka r t a ,

dapa t

memi l i h

membukt i k an

tempa t

Indones i a

kadudukan

bukan

di

l ua r

Indones i a . dan

Di j a t u h kan

Hal .

8 dar i

di

Jaka r t a ,

do

ng

Diambi l

Pemohon


In

di

wi l a yah Repub l i k

gu

para

R

para

Pera t u r a n

ep

demik i a n ,

1.2 Putusan

in i ,

of

Chamber

of Commerce . ”

arb i t r a s e

of

di


Dengan

bag ian

ru l e s

ub

Jaka r t a ,

arb i t r a t i o n

the

Ter j emahan :

A

XI I . 1 . 4

conduc t ed

d i l a k sanakan

am

( P- 5)

Commerce"

“Kecua l i

ah k

Pasa l

lik

A ah

Cont r a c t

be in

Arb i t r a t i o n

bahwa

ada lah

:

"Excep t

M

arb i t r a s e

arb i t r a s e

Cont r a c t " )

ng

ah

da lam

Enhanced

in

pe l aksanaan

Indones i a

d i t e gaskan

ber i k u t

Arb i t r a s e

i

Jaka r t a ,

dengan

s

Bahwa

sesua i

Indones i a .

ep

ka

Dise l engga ra kan d i Jaka r t a ,

r inc i

putusan

Pers i d angan

ub

m

1.1 Tempat

l eb i h

In d

arb i t r a s e

pada

arb i t r a s e

lik

ah

dan

yur i d i s

In

domest i k .

No.

do

1. Putusan

Undang-

dan Al t e r n a t i f

in i .

A gu

ber i k u t

berdasa r

59 aya t

batas

es

30/1999 " ) ,

Sengke ta

melampau i

ne

tenggang

pu tusan

on

Penda f t a r a n

ne si a



ik

h


Halaman 8

R ep ub

hk am


ne si a


Indones i a . Baik

pada

te r a kh i r

Par t i a l

Award

ng

Fina l

ka l ima t

Award

maupun

je l as

d i can t umkan rumusan yang berbuny i : "P l a ce of arb i t r a t i o n ,

Jaka r t a ,

Indones i a "

Ber t i t i k

to l a k

dar i

Pasa l

Par t i a l

dan Pasa l

66 huru f

a quo ada lah

putusan domest i k ,

hukum RI ,

d i j a t u h kan in i

j uga

(3 )

ng

yang berbuny i :

"The award sha l l the arb i t r a t i o n

di

karena

l ua r

se j a l a n

dengan Pasa l

ICC

be made at

the

p lace

and on the date sta t e d here i n . "

d ibua t

A

d i l a n g sungkan tangga l

di

tempa t

arb i t r a s e

putusan

arb i t r a s e

putusan

arb i t r a s e

dan yang

d inya t a kan

da lam

a

quo

maka waktu

penda f t a r a nn ya

kepada

Pan i t e r a

ep

(PN) tunduk kepada ke ten t u an Pasa l 59 aya t (1 )

No. 30 /1999 .

ah k

ub

tenggang

Pengad i l a n Neger i

ada lah

lik

putusan

domest i k ,

am

ah

te r s ebu t . " ka rena

of

In d

gu

d ianggap

25

Rules

be deemed to

arb i t r a s e

bukan

wi l a yah

Ter j emahan : "Pu t usan

(bukan

i

Hal

R

aya t

Jaka r t a

es

dan

yakn i

i n t e r n a s i o na l / a s i n g ,

hukum Indones i a ) .

batas

karena

on

wi l a yah

arb i t r a s e

d iamb i l

ub

di

ep

putusan

2 Oleh

a

dan

d i j a t u h kan

pada

Award

30/1999

d iamb i l

m

1.9 .

No.

putusan arb i t r a s e

ka

te r a kh i r

Award

maka menuru t

UU

ah

ka l ima t

Fina l

te r s ebu t ,

ah

buny i

Indones i a

lik

dan

Jaka r t a ,

do

Tempat bera rb i t r a s e :

In

A gu

Ter j emahan :

UU

Pasa l 59 aya t (1 ) UU No. 30 /1999 berbuny i : te r h i t u n g

s

har i

as l i

atau

Hal .

sa l i n a n

9 dar i

oten t i k

ne

tangga l

do

gu A

l embar

pu luh )


In

d iucapkan ,

ng

M

se j a k putusan

l ama 30 ( t i g a

R

"Da l am waktu pa l i n g


ik

h


Halaman 9

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

arb i t r a s e

d i se r ah kan

dan

o leh

Arb i t e r

atau

kuasanya

Pan i t e r a

ng

kepada

d ida f t a r k a n

Pengad i l a n Neger i . ” dar i

A gu

No.30 / 1999 te r s ebu t

ke ten t u an

Pasa l

59

:

-

batas

tenggang

waktu


pu luh )

(1 )

UU

penda f t a r a n

domest i k

har i

ada lah 30

dar i

lik

(t iga

ah

aya t

do

to l a k

In

Ber t i t i k

ne si a


tangga l

putusan arb i t r a s e d iucapkan : ke ten t u an

m

fa t a l

batas

te rm i yn

ka

( ta r d i e f ,

bers i f a t

ta r d y )

dan

mendaf t a r k an


seh i ngga

d i l ampau i ,

ep

itu

untuk

in i

apab i l a

memaksa , waktu

waktu

ub

-

tenggang

gugur

hak

ak i ba t

hukumnya ,

ng

penda f t a r a n

d inya t a kan

verk l a a r d ,

i nadmiss i b l e

atau

ont vanke l i j k

menolak

permohonan penda f t a r a n .

dec l a r e )

permohonan penda f t a r a n

pu tusan arb i t r a s e

PN Jaka r t a

melampau i ba tas tenggang

Pusa t te l a h

waktu

a quo

lik

ah

on

( n ie t

In d

d i t e r i ma

kepada Pani t e r a

t idak

dapa t

gu A

3 Ternya t a

harus

permohonan

i

-

es

R

ah

yang bersangku t an ;

yang

waktu

Pusa t ,

te r n ya t a


Pani t e r a

te l a h

Pasa l

M

yakn i

A

gu

ng

Award ,

melampau i

59 aya t

berdasa r kan fak t a - fak t a ber i k u t 3.1 Fina l

Pengad i l a n

(1 )

ba tas

Neger i tenggang

UU No. 30/1999

s

Jaka r t a

kepada

a quo

:

putusan

Hal .

akh i r

10 dar i

( e ind

vonn i s )

ne

d i sampa i kan

R

ah k

yang


ep

Penga j uan permohonan penda f t a r a n

do

Hak im Yth .


In

Maje l i s

ub

am

d i t e n t u k an Pasa l 59 aya t (1 ) UU No. 30/1999 .


ik

h


Halaman 10

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia d i j a t u h kan pada Tangga l 27 Februa r i Award sebaga i

No.

14387 / JB / JEM,

27 Februa r i

Dengan

demik i a n ,

A gu

tangga l

d iamb i l

dan

d iucapkan

2009 . tenggang

j angka

waktu

memperh i t u n g kan

waktu

penda f t a r a n

tangga l

atas

27

putusan

Februa r i

2009

arb i t r a s e sampai

a

Kepan i t e r a an

yang para

PN Jaka r t a

sebaga imana yang te r can t um da lam Regis t e r

R P- 3) ,

pu tusan

ng

d ida f t a r k a n pada tangga l Berdasa r kan

fak t a

putusan

Pasa l

59 aya t

baru

d ia j u k an

nya ta - nya ta

(1 )

quo

UU No. 30 /1999 ,

dan

d i t e r i ma

dar i

to l a k

karena penda f t a r a n

se te l a h

tangga l

dar i

penda f t a r a n

59 aya t

54

pu tusan

fak t a - fak t a putusan

yang

( l i ma

arb i t r a s e

pu luh

d iucapkan /

d i sebu t kan a

quo

di

te l a h

ba tas tenggang waktu yang d i t e n t u k an Pasa l (1 )

UU No. 30 Tahun 1999 .

pe langga ran

in i ,

ep

berdasa r

baru

ba tas tenggang waktu yang d i t e n t u k an

har i

melampau i

quo

penda f t a r a n

a

d i j a t u h kan .

atas ,

a

Apr i l

2009 .

ub

ah

A

gu

melampau i

Ber t i t i k

am

21 Apr i l

in i ,

21

arb i t r a s e

arb i t r a s e

te l a h

empat )

tangga l

In d

(Buk t i

No. Relaas

lik

ah

02/Pd t / A r b - l n t / 2 0 09 /PN . J k t . P s t .

Pusat

i

di

yus t i s i a l

es

admin i s t r a t i f

ep

temukan

2009 .

on

fak t a

21 Apr i l

ub

m

Pusat tangga l

Pemohon

2009

28

PN

Berdasa r kan

ka

tangga l

d ia j u kan dan d i sampa i kan kepada

Pani t e r a Jaka r t a

ada lah

lik

ah

penda f t a r a n

quo

dengan

Mare t 2009 .

3.2 Ternya t a

pada

do

Case

( e ind vonn i s ) atas

arb i t r a s e

ng

putusan

putusan akh i r

2009

In

Fina l

ne si a


cukup

Oleh karena i t u , bera l a san

untuk

arb i t r a s e

No.

tangga l

11 dar i

do

Hal .

ne

27


In

gu A

Case

14387 / JB / JEM

ng

M

putusan

s

1) Menyatakan

R

ah k

menja t uh kan putusan :


ik

h


Halaman 11

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Februa r i

2009

tangga l 2008

22

jo .

September

ada lah

Putusan

arb i t r a s e domest i k ;

penga j uan

A gu

permin t aan penda f t a r a n

putusan

Case

No.

In

arb i t r a s e

do

2) Menyatakan

14387 / JB / JEM

lik

ah

27 Februa r i tangga l 2008 ,

ub

tangga l

2009 j o .

22

September

te l a h

melampau i

ba tas

m

ne si a

ng


tenggang

waktu

aya t

(1 )

UU No.

30 /1999 ;

t idak

mener ima

penda f t a r a n

yang d ia j u k an

te r hadap

pu tusan

gu

es

ng

t i d a kn ya

i

3) Menolak atau se t i d a k -

R

arb i t r a s e

Case No. 14387 / JB / JEM

A

tangga l

27

2009 j o .

ah

2008

In d

ah

ep

59

on

ka

yang d i t e n t u k an Pasa l

di

Februa r i

22 September Kepan i t e r a a n

lik

PN Jaka r t a

Pusa t atau

Kepan i t e r a a n

manapun

Neger i

karena

te l a h

tenggang

aya t

yang

Pasa l

(1 )

UU

59 No.

Hal .

12 dar i

putusan

do

4) Menyatakan

ne

30 /1999 ;


In

A

gu

ng

M

batas

waktu

d i t e n t u k an

R

ah k

ep

d i l ampau i n ya

s

ub

am

Pengad i l a n


ik

h


Halaman 12

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia arb i t r a s e

Case

14387 / JB / JEM

No.

tangga l

ng

27 Februa r i

2009

A gu

2008

22

September

t i dak

mempunya i

ekseku t o r i a l

te l a h

In

kekua t an karena

jo ,

do

tangga l

d i l ampau i n ya tenggang

d i t e n t u k an aya t

batas

waktu

lik

ah

ne si a


yang

Pasa l

(1 )

59

UU

No.

ub

m

30 /1999 .

putusan

arb i t r a s e

UU No. 30/1999 ,

bahwa

putusan

permohonan

menuru t

te r penuh i

ber i k u t

dapa t

pembata l a n

yang

berdasa r kan

atas ,

fo rm i l

para

bahwa

melampau i

da lam Pasa l

sya ra t

hukum, karena semua sya ra t

gu

te l a h

dar i

arb i t r a s e

ng

pembata l a n

di t i n j a u

di

a quo te l a h

yang d ia t u r

R

ah

tenggang waktu penda f t a r a n (1 )

d i kemukakan

batas

59 aya t

permohonan

Pemohon j e l a s k an

d ia j u kan fo rm i l

ada lah

sah

i

yang

es

penda f t a r a n

apa

on

dar i


pen je l a s an

dan

in i .

fak t a - fak t a

In d

Ter l e pas

ep

ka

PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL.

A

1. Permohonan Dia j u kan Ke Pengad i l a n Yang Kompeten . Mengena i

keabsahan

permohonan

ah

kompetens i / y u r i s d i k s i

dapa t

Putusan

arb i t r a s e

a

o leh

karena

ada l ah

putusan

arb i t r a s e

ub

am

domest i k ,

quo

aspek

lik

d i j e l a s k an dasa r dan fak t a ber i k u t 1.1

dar i

itu

permohonan

ep

kompetens i

pembata l a n

ada l ah

domest i k

ng

gu

pu tusan

merupakan atau i n t e r n a s i o n a l / a s i n g ,

harus mengacu pada ke ten t u an

A

sua tu

s

M


apakah

Pasa l

Hal .

1.9 dan Pasa l

13 dar i

66

ne

arb i t r a s e

menentukan

do

un tuk


In

Bahwa

R

ah k

pengad i l a n Indones i a


ik

h


Halaman 13

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia huru f

a UU No. 30/1999 :

Pasa l 1.9 berbuny i :

ng

"Pu t usan arb i t r a s e

in te r nas i ona l

d i j a t u h kan

o leh arb i t r a s e wi l a yah

Indones i a ,

arb i t r a s e

ah

yang

atau

putusan

ke ten t u an

sebaga i

sua tu

in te r nas i ona l . " Pasa l 66 huru f

a berbuny i :

arb i t r a s e

atau di

sua tu

Indones i a

te r i k a t

bi l a t e r a l

maupun

negara

ep

arb i t r a s e

pada

pu tusan

Repub l i k

arb i t r a s e

d i j a t u h kan

o leh

maje l i s

yang

dengan

negara

ba i k

seca ra

per j a n j i a n ,

mul t i l a t e r a l ,

R

ah

ka

Arb i t e r

di

l embaga

hukum

in te r nas i ona l

ub

m

"Pu t usan

sua tu

Arb i t e r

menuru t

d ianggap

pero r angan

hukum

atau

pero r angan Indones i a

Arb i t e r

In

A gu

l ua r

atau

do

l embaga

Repub l i k

ada lah pu tusan yang

lik

sua tu

ne si a


mengena i

pengakuan

atas ,

arb i t r a s e

l andasan

ke ten t uan un tuk

domest i k

pasa l - pasa l

menentukan

atau

sua tu

Repub l i k

d i j a t u h kan

Indones i a , itu

d i j a t u h kan

apab i l a di

l ua r

putusan

itu

d iamb i l

dan

wi l a yah

RI ,

putusan

itu

sebaga i

ep

d i ka t e go r i k a n

pu tusan

ub

am

Seba l i k n y a ,

undang- undang

sebaga i

arb i t r a s e domest i k .

wi l a yah

maka

o leh

d i ka t e go r i k a n

di

lik

putusan

In d

gu A ah

pu tusan

as i ng ,

dengan acuan

penerapan : Apab i l a

putusan

in te r nas i ona l /

berpa t o kan pada asas wi l a yah / t e r i t o r i a l

1)

te r s ebu t

es

dar i

on

di

to l a k

ng

Ber t i t i k

i

dan pe laksanaan putusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o n a l . "

pu tusan

arb i t r a s e

dapa t

dis i ngk i r k an

M

mate r i a l

ng gu

dan

yang d i sepaka t i

d i t e r a p kan

A

ru l e

j uga

Hal .

hukum

atau d ip i l i h t i dak

14 dar i

s

fak t o r

R

o leh

t i dak

dan dapa t

ne

Asas te r i t o r i a l

do

2)


In

ah k

in te r nas i ona l / a s i n g .


ik

h


Halaman 14

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia o leh

kewarganega raan /

kebangsaan ;

perbedaan

da lam EOR Cont ra c t ,

pernya t aan

da lam

Award ,

tempa t

pokok

(p r i n c i p a l

putusan

Indones i a

Untuk membukt i k a n

kebena ran tempa t

berada d i

wi l a yah

RI ,

tun j u k kan fak t a - fak t a ber i k u t : XI I . 1 . 4

EOR Cont r a c t

k l ausu l a

pe laksanaan

"Excep t

prov i d ed

ng

arb i t r a t i o n conduc t ed

in

tempa t

berbuny i :

in

th i s

acco rdance

the


"Kecua l i

d ia t u r

la i n

Jaka r t a ,

sesua i

dengan


Award

Arb i t r a t i o n

verb i s )

R

Indones i a " .

1.2 . 3 Per t imbangan

ka l ima t

menyata - kan

ng gu A

Par t i a l

Award

seca ra

( express i s

ah k

Pera t u r a n

ub

te r a kh i r

ep

am

Chamber of Commerce . "

M

bag ian

d i l a k sanakan

of

in i ,

Arb i t r a s e

maupun

Fina l

tegas

menyatakan :

" Place

of

Jaka r t a ,

te r a kh i r bahwa

Hal .

angka

74

Maje l i s

15 dar i

Fina l

Arb i t r a s e


In

ah

arb i t r a s e

da l am

Chamber

lik

A

Ter j emahan :

Award

the

do

gu

of

Commerce . "

1.2 . 2 Kal ima t

wi t h

of

Arb i t r a t i o n

di

Sect i o n , be

in

ru l e s

pokok

Jaka r t a ,

sha l l Jaka r t a ,

k l ausu l a

ada lah

Klausu l a te r s ebu t

as

para Pemohon

mengatu r

d i t e g askan

arb i t r a s e

R

ah

Indones i a .

in i

ep

ka

arb i t r a s e . Dalam

dapa t

ub

m

1.2 . 1 Pasa l

di

pokok berab i t r a s e

pu tusan

d i j a t u h kan

ada lah

lik

dan

ah

d i j a t u h kan

In

Jaka r t a ,

dan

do

pers i d angan

In d

A gu

p lace )

i

Fina l ·

s

dan

es

Par t i a l

ne

kIausu l a

fak t o r

on

Berdasa r kan

ng

1.2

d i kesamp ingkan

ne si a



ik

h


Halaman 15

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kedudukan

arb i t r a s e

ada lah

Per t imbangan te r sebu t

ng

"……the sea t

of

the

di

Jaka r t a ,

berbuny i :

arb i t r a t i o n

is

Jaka r t a ,

.. .

"

...

Ber t i t i k

"

to l a k

d ihubungkan dapa t

dengan

putusan

pembata l a n

m

abso l u t

ka

1.3

dar i

membukt i k an

ada lah

Penga j uan

1.1 ,

di

1.2

para

in i ,

Pemohon

bahwa putusan arb i t r a s e

a quo

seh i ngga

permohonan

menjad i

yu r i s d i k s i

pengad i l a n Indones i a . pembata l a n

ep

Indones i a

menjad i

sedangkan

pengad i l a n

R

ah

angka

te r hadapnya

abso l u t

ja tuh

fak t a - fak t a

domest i k ,

permohonan

perad i l a n

ada lah

In

Jaka r t a ,

arb i t r a s e

do

kedudukan

lik

.. .

ub

ah

A gu

Ter j emahan : "

ne si a


menjad i

yur i s d i k s i

yur i s d i k s i

re l a t i f n y a

neger i

di

tempa t

mana

ada lah

berdasa r

gu

huru f

Oleh

dan

karena

itu ,

berdasa r kan

30 /1999 ,

permohonan

pembata l a n

ja t uh

abso l u t

menjad i

perad i l a n

Pan i t e r a

putusan

a

Pengad i l a n

pada

te l a h

tangga l

21

Apr i l

& Par t ne r s

2009 yang ber t i n d a k

sebaga i

Arb i t r a s e

yang memutus perka r a

in i

Power Of At t o r n e y

gu

ng

Oleh karena i t u ,

tangga l

sesua i

14 Apr i l

Kuasa Maje l i s

berdasa r

Spec i f i c

2009 (v i d e

dengan ke ten t uan Pasa l

Hal .

16 dar i

P- 3) . 71 UU


In

R

20 Apr i l

tangga l

s

Kolopak i n g

ne

Ani t a

do

permohonan dar i

A

Neger i

berdasa r

ep

2009

quo

UU

(PN) .

lik

Selan j u t n y a

Pusa t

70

60

yur i s d i k s i


te r n ya t a

Pasa l

Pasa l

Indones i a da lam ha l i n i

mendaf t a r k a n

Arb i t r a s e

No.

ub

A ah am

1.9

UU

Jaka r t a

ah k

Pasa l

a

No.

M

Putusan

14387 / JB / JEM

domest i k

30/1999 .

atas ,

on

No.

di

es

d i j e l a s k an

In d

yang

ng

Seper t i

i

putusan d ida f t a r k a n


ik

h


Halaman 16

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 30 /1999 ;

mendaf t a r k a n

mau

t idak

ng

pen j e l a s an

dan


fak t a - fa k t a

di

permohonan sya ra t

di t i n j a u

dar i

aspek

yur i s d i k s i

Dalam

Tenggang

waktu

penga j uan

UU No.30 / 1999 .

Menuru t

har i

pasa l

dar i

abso l u t

Waktu

pembata l a n

in i

dan

Yang

d ia t u r

70

ub

Pasa l

permohonan

tenggang

waktunya

30

tangga l

ep

m

da lam

te l a h

lik

ah

Dia j u kan

Di t en t u kan .

ka

para

pembata l a n

re l a t i f .

Tenggang

atas ,

do

bahwa

memenuh i

2. Permohonan

harus

dapa t

membukt i k a n ,

A gu

Pemohon

Pusa t .

Pemohon

fo rm i l

para


a quo d i PN Jaka r t a Berdasa r

mau,

In

No.

ne si a


d ida f t a r k a n putusan arb i t r a s e d i Kepan i t e r a a n PN:

A

pada

penda f t a r a n .

hukum yang

para

Memenuhi

Undang- Undang ,

Berdasa r

UU No.30 / 1999 . ke- 18

pu tusan

Alasan

Al i n ea

arb i t r a s e

dar i

te l a h

Pasa l

70 UU No.

Yang

Di t en t u kan

ke- 18 Pen je l a san

Umum Pasa l

2009

70

UU No.

Umum

30/1999

sebaga i

17 dar i

do

Hal .


In

A

gu

ber i k u t :

har i

ng

berbuny i

Pen je l a san

R

Al i n ea

Syara t

ep

3. Permohonan

Mei

Pemohon kemukakan


30/1999 .

para

ne

fo rm i l

11

21 (dua pu luh sa tu )

permohonan pembata l a n sya ra t

pembata l a n

lik

am

memenuh i

ah k

tangga l

atas ,

penga j uan

Pusa t

d ia j u kan

ub

ah

Pemohon

fak t a - fak t a

Jaka r t a

permohonan arb i t r a s e

ya i t u

Maje l i s

2009 ;

putusan

di

M

21 Apr i l

kemudian

tangga l

Berdasa r

PN

o leh

s

-

di

quo

In d

tangga l

gu

ng

Arb i t r a s e

putusannya

a

i

d ida f t a r k a n

arb i t r a s e

es

putusan

on

te r n ya t a

R

ah

-


ik

h


Halaman 17

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Bab VI I

mengatu r

Hal

ten t a ng

pembata l a n

ne si a


putusan arb i t r a s e .

in i

ng

d imungk i n kan karena beberapa ha l an ta r a l a i n : a. sura t

atau

yang

d ia j u k an

da lam se te l a h

d i j a t u h kan

do

A gu

pemer i k saan ,

pa l su

d inya t a kan

In

putusan

atau

pa l su ;

lik

ah

dokumen

d iaku i

b. se te l a h

putusan

d iamb i l

d i t emukan

ub

m

dokumen yang bers i f a t

ng

has i l

gu

o leh

sa tu

i

da lam

In d

sengke t a . " te r dapa t

ke - 18 Pen je l a s an permohonan

yang

d i sebu t

Akan te t a p i ,

membukt i k a n

itu

70

yang

UU No.

pada a l i n e a

ke-

"an t a r a l a i n " .

gramat i k a l

dan

l eg i s l a t i f / p embua t

yang

d i sebu t

Hal .

18 dar i

redaks i o na l

undang- undang

pada

Pasa l

70


In

gu

seca ra

bahwa a lasan

ng

purpose ) ,

Pasa l

R

kehendak / ke i n g i n a n ( l eg i s l a t i v e

desk r i p s i

dengan ka ta :

demik i a n

pada

ep

18 d idahu l u i

pembata l a n

s

a lasan

Umum te r s ebu t ,

ne

a lasan

"an t a r a l a i n "

do

a l i n ea

perka t a an :

lik

itu

pers i s

30/1999 .

A

musl i h a t

d i l a k u kan

ub

A ah am

dar i

p ihak

sama

ah k

t ipu

sa l ah

mendesk r i p s i k a n

M

d iamb i l

es

c. putusan

pemer i k saan

Memang benar

Dengan

p ihak

l awan ; atau

yang

3.1 Dalam ka l ima t

dengan

senga j a

d i sembuny i k an

R

ah

ep

yang

on

ka

menentukan


ik

h


Halaman 18

R ep ub

hk am


-

t i d a k l im i t a t i f

-

te t a p i

ng

te r s ebu t :

dan enumera t i f ;

bers i f a t

eks tens i f

te r buka

di

l ua r

UU

No.

30/1999 ,

d ibena r kan

yang

menyatakan

yang

d i t e n t u k an

Pasa l

70

UU No.

30/1999

l im i t a t i f

t i dak

d ibena r kan

Anta ra

o leh

prak t e k

ub

m

permohonan

bers i f a t

dan

enumera t i f ,

ka

a lasan

lik

ah

pembata l a n

o leh

In

yur i s p r u dens i Pendapa t

yang

do

A gu

d i sebu t

70

dan

atau dapa t d ipe r l u a s .

3.2 Per l u asan a lasan permohonan pembata l a n

Pasa l

ne si a


la i n

perad i l a n .

d i t e gaskan tangga l

17 Mei

ep

da lam Putusan MA No. 03 /A rb .B t I / 2 0 0 5 2005

(P- 6)

untuk

ng

Pemohon putusan da lam

gu

seper t i

te r s ebu t

menga jukan

arb i t r a s e

Pasa l

la i n "

atas

70

permohonan

a lasan

di

Undang- undang

ha l nya

a lasan

memungk inkan

l ua r

yang te r t e r a

No.30

Tahun

kompetens i

abso l u

menya takan ,

in i

te r dapa t

per t imbangan

anta r a l a i n : -

ah

A

putusan

a lasan yang d i sebu t

karena

yang

l im i t a t i f .

pada

Penje l a san

Umum

(a l i n e a

ke- 18)

a lasan

yang

d i sebu t

pada Pasa l

70 i t u

ada lah

ub

am

-

tyang

pada Pasa l 70

lik

t i d a k bers i f a t

1999 ,

In d

d i kemukakan o leh Pemohon" . Dalam

pembata l a n

i

"an t a r a

es

ka ta

on

"Bahwa

R

ah

ha laman 20 yang menya takan :

ah k

Dalam

ep

“an t a r a l a i n ” . pu tusan

pe langga ran

in i ,

Mahkamah

yur i s d i k s i

Agung

te rmasuk

membenarkan

sebaga i

a lasan

A

kemukakan

Hal .

di

19 dar i

s

Pemohon

dan

fak t a - fak t a atas ,

a lasan -

ne

a lasan - a lasan

do

para

dar i


In

yang

gu

yur i d i s

to l a k

ng

M

Ber t i t i k

R

permohonan pembata l a n putusan arb i t r a s e .


ik

h


Halaman 19

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a lasan

permohonan

pembata l a n

in i

yang

sesua i

d ia j u kan

da lam

dengan Pen je l a san

permohonan

Umum a l i n e a

ng

UU No. 30/1999 dan yur i s p r u dens i .

DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN

PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM

18

do

JUGA MELANGGAR ASAS ULTRA PETITA, DAN

A gu

ne si a


MENGANDUNG CACAT KONTROVERSI SERTA MELANGGAR

di

atas ,

al i nea

a lasan da lam Pasa l 70 UU No.30 / 1999 . Bahwa ber t i t i k

to l a k

dar i

memper l uas

lik

l andasan hukum te r s ebu t ,

yang d ibena r kan

ser t a

yur i s p r u dens i caca t

a lasan - a lasan pa l i n g

yang

d i sebu t

a lasan

ce l a

yang t i dak

bobo t

ser t a

d ia j u k an

te r sebu t

Pasa l

te l a h

ada l ah

a lasan -

Umum a l i n e a

ke- 18

kua l i t a s

maupun

dan

kesa l ahan

yang

meleka t

sedemik i a n

rupa ,

l eb i h

sama bobo t

da lam

in i

da lam Pen je l a san d imana

ng

atau

permohonan

a quo yang

caca t

70

ce l anya

te r s ebu t ,

memenuhi

sya ra t

seh i ngga

fo rm i l

a lasan -

dan mate r i i l

A

da lam pu tusan arb i t r a s e

Putusan arb i t r a s e (1 )

huru f

arb i t r a s e

a

dar i

:

a quo melangga r Pasa l

UU

No.

a quo t i d a k

30 /1999 ,

karena

berkepa l a

:

54 aya t

pu tusan

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” .

karena

dengan

pera t u r a n

mendudukkan oto r i t a s pemer i n t a h

M

pember i a n

putusan

yang

Pemohon kuasa

d iamb i l

ke te r t i b a n

ber t e n t a ngan

perundang - undangan

ep

umum,

a quo melangga r

ub

Putusan arb i t r a s e

(PERTAMINA)

per t ambangan

mengatu r

R

Kedua :

ah k

am

ah

Per t ama :

a quo, te r d i r i

dan meleka t

In d

dan kesa l ahan yang te r dapa t

lik

gu

ce l a

parah

dengan a lasan

Penje l a san Umum a l i n e a ke- 18 UU No. 30/1999 . Adapun caca t

pada

on

da lam

a lasan

in tens i t a s

ah

a jukan

ub

Pemohon

ep

ka

para

R

m

permohonan pembata l a n te r h adap putusan arb i t r a s e

a lasan

pene tapan

dan

sebaga i

pemegang

MIGAS

mewaki l i

mengenda l i k a n

STATUS

yang

keb i j a k a n

KOMERSIAL

sua tu

do

20 dar i


In

A

gu

ng

ne

l apangan per t ambangan produks i .

Hal .

s

ah

Penje l a san Umum UU No. 30/1999 dan yur i s p r u dens i

ke- 18

i

Pemohon j e l a s kan

es

yang para

a UU No. 30 /1999

In

Seper t i

Pasa l 54 AYAT (1 ) huru f


ik

h


Halaman 20

R ep ub

hk am


par t i um ,

karena

dar i

ng

meleb i h i putusan

a quo melangga r u l t r a

putusan

apa yang

mengandung

te r sebu t

di t un tu t

caca t

:

Putusan

A gu

Keempat

arb i t r a s e

kon t r o ve r s i ,

a

karena

o leh

quo

putusan

per t imbangan

yang

seh i ngga

putusan

d i j a t u h kan

sa l i n g

ka

masing

permohonan a lasan

pembata l a n

da l i l

dan

atau

pada

te r s ebu t

sama- sama

dasa r

asas

hukum

fundamentum

dasa rnya

memi l i k i

membata l k an pu tusan arb i t r a s e

te r s ebu t

masing -

po tens i

dan

a quo.

ep

re l e vans i

menjad i

founda t i o n )

caca t

ber t e n t a ngan ,

lik

m

petend i

l ega l

yang

ub

ah

( rech t eg r o ud ,

atas l a h

itu

ser t a

melangga r

penegakan kepas t i a n hukum. di

vires

mengandung

te r dapa t

Alasan - a lasan

karena

beraca ra .

da lam

yang

mengabu l kan

ul t r a

seka l i g u s melangga r ta t a te r t i b

pet i t um

do

Putusan arb i t r a s e

In

Ket i g a :

ne si a


FAKTA- FAKTA YANG MENDUKUNG

R

ah

KEBENARAN ALASAN-ALASAN

ber i k u t

fak t a - fa k t a

para

mendukung

Pemohon

akan

kebena ran

arb i t r a s e

a

quo

sebaga i

A

melangga r Pasa l 54 aya t (1 ) huru f

Pasa l 54 aya t (1 ) huru f

a quo ;

putusan

a UU No. 30 /1999 berbuny i

yang

berbuny i

:

“DEMI

lik

ah

putusan

domest i k

a UU No. 30/1999 .

“Pu t usan arb i t r a s e harus memuat : a. Kepa la

yang

In d

1. Putusan

menunjukkan

pe langga ran

dan meleka t da lam putusan arb i t r a s e

gu

te r dapa t

yang

in i ,

on

Dalam ura i a n

es

Hak im Yth .

ng

Maje l i s

i

PERMOHONAN PEMBATALAN

:

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

d iu l a ng

l ag i

penegasannya d i

arb i t r a s e “DEMI

gu A

kepa l a

putusan

maka da lam harus

j uga

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

54 aya t

(1 )

huru f

Hal .

a maupun Pen je l a s an

21 dar i

s

da lam Pasa l

ng

M

MAHA ESA” Baik

sebaga i

pengad i l a n ,

ne

mencan tumkan

putusan

do

putusan

dengan

da lam Pen je l a san

R

ah k

ha lnya

putusan

:

ep

Umum a l i n e a ke- 12 yang berbuny i “Sepe r t i

da lam sua tu


In

arb i t r a s e

putusan te r s ebu t

ub

am

Pencan tuman kepa l a


ik

h


Halaman 21

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Umum a l i n e a “ha ru s ” ,

ke- 12

UU No.

o leh ka rena i t u

te r d apa t

pencan t uman kepa l a

ka ta

te r s ebu t

impera t i f / m emaksa (dw ingend , mandato r y ) .

Dengan adanya ka ta “ha ru s ” Pemohon

kemukakan

A gu

PUTUSAN yang

di

da lam ke ten t u an yang para atas ,

berbuny i

:

“DEMI

KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEADILAN BERDASARKAN

da lam

putusan

ada lah : -

bers i f a t

( dwingend rech t , o leh

yang

sebaga i hukum memaksa

lik

ah

arb i t r a s e

impera t i f

berkua l i t a s

-

KEPALA

In

domest i k

pencan tuman

do

ng

bers i f a t

30/1999 ,

ne si a


mandato r y l aw ) ;

karena

itu ,

Maje l i s

ub

m

Arb i t r a s e yang memer i k sa sengke t a

putusan

kepa l a

arb i t r a s e

a

quo

t idak

putusan yang d ipe r i n t a h kan

mencan tumkan

Pasa l

54 aya t

(1 )

a UU No. 30/1999 .

domest i k ,

t i dak

arb i t r a s e

a

mencan tumkan

quo

sebaga i

kepa l a

putusan

putusan

“DEMI

te r dapa t

tangga l

ah

Berdasa r atas , a

quo,

am

Pasa l

22

September

27 Februa r i

fak t a - fak t a

para

dan

54 aya t

(1 )

meleka t 2008 ,

pada

dan

pada

2009 .

membukt i k an ,

melangga r huru f

dan

ep

dengan

arb i t r a s e

demi

a quo,

hukum n ie t i g ,

( van nu l l

and vo i d ) ;

2) Putusan t i dak

Hal .

arb i t r a s e mempunya i

22 dar i

a quo , kekua t an


In

R ng

Award ,

ke- 12 Pen je l a san

rech t swege

gu

Fina l

:

bata l

A

Award

ber t en t a ngan

1) Putusan

ah k

Par t i a l


a dan a l i n e a

Umum UU No. 30/1999 , o leh ka rena i t u

M

Umum UU No.

yang d i kemukakan pada angka 1.2 d i

Pemohon dapa t

nya ta - nya ta

Pen je l a san

(1 )

s

A

tangga l

ke- 12

aya t

ne

30/1999 ,

al i nea

54

do

dan

Pasa l

In d

a

ke ten t u an

lik

gu

huru f

te r hadap

ub

Pelangga ran

on

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” .

i

pu tusan

es

Terbuk t i ,

ng

ah

huru f

waj i b mematuh i n ya ;

ep

Ternya t a

R

ka

in i ,


ik

h


Halaman 22

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ekseku t o r i a l

2. Fakta

ten t a ng

ng

pe langga ran quo

arb i t r a s e

ke te r t i b a n

umum,

2.1 Pr i n s i p kekayaan

dapa t

para

:

umum

produks i

a lam Indones i a

a

do

ke te r t i b a n


Pemohon

In

te r hadap

pe langga ran

a

umum

orde r )

pen t i n g

dan

d i t e gaskan

da lam

lik

A gu

putusan

te r h adap

kemukakan pen je l a s an ber i k u t

ah

kebena ran

( openbare orde , pub l i c

Sehubungan dengan fa k t a

quo

;

ne si a


Pasa l 33 aya t (2 ) dan (3 ) UUD 1945 . maupun

sesudah

pr i n s i p

umum perekonomian

dan kese j a h t e r a an sos i a l ,

ep

2.1 . 1 Berdasa r

aya t

(2 )

pen t i n g

yang

h idup

orang

banyak

A ng

lik

yang mengu j i

ep

ha laman

ura i a n

te r s ebu t ,

o leh

harus l a h negara

UU No.

dan Gas Bumi te r h adap

Indones i a

negara ”

makna penguasaan

gu

Minyak

d ipe r t e g a s

002 /PUU- I / 2 003

Repub l i k

berdasa r kan o leh

atas ,

No.

per t imbangannya

R

“d i k u asa i

A

di

21 Desember 2004 (P - 7) ,

mengemukakan :

sebesa r - besar

;

Mahkamah Konst i t u s i

Dalam

dan

o leh negara dan

untuk

d i kemukakan

Mahkamah Kons t i t u s i

ah k

umum, bahwa bumi

da lamnya d i kuasa i

22 Tahun 2001 ten t ang

M

:

ub

ah am

te r t i b

dan kekayaan a lam yang te r k andung

umum yang

“Bahwa

o leh

on

gu

ta t a

di

UUD 1945 .

d i kuasa i

d i t e ga skan pr i n s i p

kemakmuran rakya t

tangga l

ha ja t

negara ;

ai r

putusan

menguasa i

i

yang

d igunakan

o leh

d ipancangkan

bahwa cabang - cabang produks i

2.1 . 2 Berdasa r aya t (3 ) ,

Pr i n s i p

:

anta r a

d ia r t i k a n

23 dar i

la i n

penger t i a n

da lam ar t i

Hal .

208- 209 ,

s

ng

R

ah

pr i n s i p

sebaga i ber i k u t

mencakup l uas

yang


In

nas i ona l

menentukan

(2 )

ne

te l a h

33 aya t

In d

ka

dan (3 ) ,

ub

m

perubahan / amandemen ke - 4 UUD 1945 Pasa l

d i l a k u kan

es

sebe l um

do

Baik


ik

h


Halaman 23

R ep ub

hk am


ko l e k t i v i t a s

d i kon t r u k s i k a n kepada dan

UUD

untuk

t i n da kan

pengawasan

1945

gu

mela l u i Usaha

Mi l i k

A

negara ,

atau

atas

sumber - sumber

bag i

sebesa r - besa rnya

d i l a k u kan

DPR

bersama Fungs i

d i l a k u kan

mela l u i dan/a t a u

da lam manajemen Badan

Badan

Hukum Mi l i k

Negara

yang

mela l u i n y a

mendayagunakan penguasaannya

kekayaaan

fungs i

Fungs i

pemer i n t a h .

ke l embagaan ,

itu

kemakmuran

pengawasan

( t o e z i c h t h o udensdaad )

am

o leh

l angsung

pemer i n t a h ,

pemer i n t a h ,

(be rgunn i n g ) ,

saham (sha r e - ho l d i n g )

i n s t r umen

pu la

menge lua r kan

o leh

(behee r sdaad )

Negara

c.q

Fungs i

( r ege l e ndaad )

regu l a s i

pemi l i k a n

dan tu j u a n

(consess i e ) .

l eg i s l a s i

ke te r l i b a t a n

sebaga i

ah

ub

ep

penge l o l a a n

untuk

per i j i n a n

negara

R dan

ng

pemer i n t a h ,

penga tu r an

rakya t .

dan konses i

kewenangan

(be l e i d )

o leh negara d i l a k u kan o leh

fas i l i t a s

o leh

mandat

un tuk

untuk

d igunakan

rakya t .

Demik i a n

o leh

d i l a k u kan

o leh

ub

m

ka

ah

penga tu r an

itu

(behee r sdaad )

kewenangannya

(l i cen t i e ) ,

mekan i sme

keb i j a k a n

kemakmuran

dengan

mencabu t

mela l u i

member i kan

(bes t u u r s daad ) ,

pengurusan (bes t u u r s daad )

l i sens i

ko l e k t i f

( t o e z i c h t t h o udensdaad )

pemer i n t a h

sumber - sumber

seca ra

penge l o l a a n

sebesa r - besarnya

dan

atas

mengadakan

pengurusan

( r ege l e ndaad ) ,

ah

rakya t

o leh

negara

rakya t

kepemi l i k a n

i

d imaksud

penger t i a n

da l amnya ”

es

kekayaan

da lamnya

di

on

o leh

sumber kekayaan “bumi ,

a lam yang te r k andung

di

kedau l a t a n

In d

pub l i k

pu la

sega l a

konseps i

do

dan kekayaan

te rmasuk

A gu

atas

dar i

In

Indones i a

ng

ai r

d i t u r u n kan

lik

rakya t

dan

lik

bersumber

ne si a


da l am rangka mengawas i

negara

negara

cq .

dan mengenda l i k a n

ep

agar pe l aksanaan penguasaan o leh negara atas sumber -

ah k

sumber kekayaan d imaksud benar - benar d i l a k u kan untuk sebesa r - besarnya kemakmuran se l u r u h rakya t ” .

A

ng

Hal .

se t i a p

24 dar i

Pasa l

s

UUD 1945 te r s ebu t ,

dan (3 )

yang d iga r i s k a n

umum 33 aya t

produks i

dan

ne

(2 )

nas i ona l

ke te r t i b a n

do

pr i n s i p


In

dar i

R

to l a k

perekonomian

gu

M

Ber t i t i k


ik

h


Halaman 24

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kekayaan

a lam yang

pen t i n g

bag i

banyak , seca ra kons t i t u s i o n a l

sebaga i

bahan

karena

UU

No.

o leh 44

Prp

negara ,

menetapkan /menun j u k

PERTAMINA

pemegang

kuasa

UU

produks i

ba i k

l angsung

Prp

dan

produks i

dan menguasa i maupun

44

ha ja t

t idak ,

sebaga i

mewaki l i

Tahun

1960

gas

bumi

(MIGAS)

yang

amat

pen t i n g

h idup

ser t a

ep

negara

No.

minyak

cabang - cabang

bag i

lik

c

ub

merupakan

dan

dan

per t ambangan

pemer i n t a h . b

do

o leh

In

A gu ah

d i kua l i f i k a s i stra teg i s

berdasa r kan

d i kuasa i

menegaskan ,

m

itu

orang

o leh negara .

dan

ga l i a n

h idup

Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1971 , MIGAS

Kons i de r an

ka

d i kuasa i

d i ka t e go r i

ng

2.2 MIGAS

ha ja t

ne si a


orang

banyak

mempunya i

ar t i

khusus untuk per t a hanan nas i ona l .

huru f

a

UU

No.

8

di

Tahun

1971

ng

menegaskan bahwa MIGAS ada l ah bahan ga l i a n ba i k

untuk

perekonomian

negara

da lam

sta r t e g i s

maupun

untuk

kepen t i n g an per t a hanan dan keamanan.

2 UU No.

ah

A

al i nea

da lam Pen je l a s an

44

Prp

Tahun

ke- 2 UU No.

Umum angka 1 a l i n ea

1960

8 Tahun

ser t a 1971

Umum

menya takan ,

da lam

menetapkan keb i j a k s anaan perminyakan dan pe laksanaan keb i j a k s anaan te r s ebu t ,

harus berpedoman kepada j i wa

Pasa l

menegaskan

1 huru f

bahwa negara

h UU No.

44 Prp

berwenang

ub

Menuru t

lik

Pasa l 33 aya t (3 ) UUD 1945 ;

am

Pen je l a san

ke

In d

gu

Selan j u t n y a

j uga

i

kons i de r a n

te r s ebu t ,

es

ke ten t uan

on

dengan

R

ah

Seja l a n

Tahun

un tuk

1960

member i kan

wewenang kepada perusahaan negara untuk melaksanakan per t ambangan

MIGAS

dan

se l an j u t n y a

ep

usaha

d i sebu t

berdasa r kan

bag i an

huru f

UU

Tahun

c

gu A

8

pengusahaan

ng

pe laksanaan

No.

per t ambangan

kons i d e r a n 1971

MIGAS

Hal .

menimbang

untuk seca ra

25 dar i

s

te r s ebu t ,

kuasa

te r j am i n ekonomis

ne

melaksanakan

do

guna


In

M

Seharusnya

R

ah k

dengan kuasa per t ambangan .


ik

h


Halaman 25

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ser t a

di

sis i

la i n

d ipe r o l e h

sebesa r - besarnya un tuk rakya t MINYAK

tu j u an

per t ambangan

te r sebu t

MIGAS.

Minyak

ah

Gas Bumi

PERTAMINA,

Negara

RI

Pasa l

berkedudukan

2

hak

per t ambangan

2.2 . 2 Did i r i k a n n ya untuk

aya t

PERTAMINA

d i s i n g ka t

badan

hukum

ent i t y )

yang usaha

(Pasa l

2

PERTAMINA

membangun

R

d im i l i k i

Per t ambangan

un tuk

MIGAS

ep

(2 ) ) .

yang

l ega l

ub

d ibe r i k a n

mengatu r

yang

sebaga i

( rech t s pe r s oon ,

m

mencapa i

te l a h

Perusahaan

dan

dengan

ka

Untuk

:

2.2 . 1 Mendi r i k a n

ah

menye lengga rakan

UU No. 8 Tahun 1971 ,

ke ten t u an ber i k u t

A gu

un tuk

do

pengusahaan

NEGARA

yang

d i t u gaskan sua tu

lik

ng

PERUSAHAAN

per l u

manfaa t

In

ef f i s i e n ,

ne si a


dan

aya t

di t u j u kan melaksanakan

un tuk

mencip t a kan

(Pasa l

dan negara

on

ser t a

sebesa r -

es

se l uas - l uasnya

besa rnya kemakmuran rakya t

ke tahanan nas i ona l

5) ;

sta t u s

dan

In d

2.2 . 3 Pasa l 11 UU No. 8 Tahun 1971 , member i

A

gu

ng

ar t i

i

pengusahaan minyak dan gas bumi da lam

kewenangan

PERTAMINA : Per t ama , se l u r u h

sebaga i

wi l a yah

Per t ambangan

ub

Indones i a

am

PEMEGANG

lik

ah

-

kepada

hukum

MIGAS

(Pasa l

11

di aya t

(1 ) ) ;

Kedua sebaga i

ep

-

PEMEGANG KUASA

to l a k

dar i

(2 ) )

(Pasa l

11

aya t

;

kons i d e r a n

dan ke ten t u an

UU No.

do

26 dar i


In

A

gu

ng

44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971 yang para

Hal .

s

M

Ber t i t i k

R

Pemer i n t a h

ne

ah k

PERTAMBANGAN MIGAS mewaki l i


ik

h


Halaman 26

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon j e l a s kan pr i n s i p

di

ke te r t i b a n

atas ,

te l a h

ne si a


menegaskan pr i n s i p -

umum yang harus d i t e ga kkan ,

bahwa

hukum

o leh

per t ambangan pemegang

pemer i n t a h menyangku t p ihak

MIGAS

kuasa

un tuk

sebaga i

mengatu r

sega l a

Prp

Tahun

untuk

5 aya t 1960

(1 )

dan

berdasa r kan

jo

Pasa l

Pasa l

sebesa r - besarnya

kewenangan

MIGAS mewaki l i

MIGAS

Pasa l

6 aya t

12

wi l a yah

KEBIJAKSANAAN yang

penambangan

i n ves t o r / k o n t r a k t o r Pasa l

d ibe r i

per t ambangan

pe laksanaan

h jo

yang

pemegang

(1 )

lik

A gu

sebaga i

ah

pemer i n t a h

do

d id i r i k a n

In

ng

PERTAMINA ada lah sa tu - sa tunya perusahaan negara yang

UU No.

8

dengan

1 huru f

UU No. 44

Tahun

kemakmuran rakya t

1971

dan negara

per t ambangan

pemer i n t a h

berdasa r

R

ah

umum yang d iga r i s k a n

(2 )

PP No. 35 Tahun 1994 j o .

ng

44 Prp

gu

dan

(3 )

UUD 1945 ,

untuk

komers i a l

12

(1 )

berdasa r

UU No.

8

Tahun

1971

lik

:

mengadakan ker j a s ama dengan p ihak

da lam ben tuk Kont r a k Produc t i o n Shar i n g ” .

Memang benar , member i

Pasa l

kemungk i nan

ker j a s ama

dengan

12 aya t bag i

(1 )

p ihak

UU No. 8 Tahun 1971

PERTAMINA untuk

ep

la i n

a;ya t

s ta t u s

d im in t a kan

per t imbangannya send i r i . Pasa l

(2 )

berwenang

pember i an

i n ves t o r / k o n t r a k t o r

Berdasa r

12 UU

33 aya t

PERTAMINA

yang

UU

13 aya t

Pasa l

Pasa l

menetapkan

(1 )

Pasa l

ub

A ah

8 Tahun 1971 j o .

“Pe rusahaan dapa t

am

Tahun 1960 j o

No.

ke te r t i b a n

5 aya t

No.

penuh

berbuny i

ah k

Pasa l

MIGAS

i

mewaki l i

sebaga i

on

kuasa

ep

pemegang

PERTAMINA

es

kedudukan

In d

ka

2.3 Dalam

ub

m

ser t a mencip t a kan ke tahanan nas i ona l ;

la i n

da lam

mengadakan

ben tuk

Kont r a k

Produc t i o n Shar i n g .

12 aya t

ke ten t uan Pasa l

Hal .

27 dar i

UU No.

6 aya t (1 )

UU

wewenang bag i


In

A

gu

ng

No. 44 Prp Tahun 1960 j uga member i k an

(1 )

s

M

8 Tahun 1971 te r s ebu t ,

Pasa l

ne

pada ke ten t u an

do

dar i

R

Sela i n


ik

h


Halaman 27

R ep ub

hk am


negara

apab i l a

peke r j a a n - peke r j a an

d i l a k s anakan

dapa t yang

yang

send i r i

bersangku t an

be lum

o leh

se l a ku

pemegang

dapa t

o leh

(1 )

Cont ra c t

;

Pemegang

Kuasa

l a i n n ya

Oi l

kedudukan

dan

penuh

untuk

berdasa r

(EOR)

sebaga i

Pemer i n t a h ,

menetapkan

ng UUD 1945

Penje l a san

jo .

kons i de r a n

Umum angka

1960

jo .

Pasa l

keb i j a k s anaan

kons i de r a n

33 aya t

huru f

1 al i nea

b

dengan (2 )

dan

c

ke- 2 UU No.

huru f

a

dan

44 Prp c

ser t a

j uga

sudah

“No

te rm

or

the

agreement

sha l l

Repub l i c

i na l i e n a b l e

of

M

ke ten t uan

to

inc l ud i ng

arb i t r a t i o n

the gove rnment

f r om

ke

atau

exerc i s i n g

pera t u r a n

kesepaka t an

arb i t r a s e

ng

gu A

submi t

EOR

of its

r i gh t s ”

te rmasuk

menga jukan

in i

XVI I . 2 . 2

con t r a c t ,

or l im i t

Indones i a

R

in i ,

ada

th i s

par t i e s

preven t

Ter j emahan : “T i d a k

the

of

ha l

para

sebaga imana

Hal .

28 dar i

dar i p ihak

kon t r a k untuk

d i sebu t k an

di

do

the

of

Pasa l

:

prov i s i o n

karena


In

hereunde r ,

da l am

untuk tunduk

lik

yang berbuny i

te r s ebu t ,

ub

am

d ipe r t e g a s

waj i b

In d

ke ten t uan - ke ten t u an

ep

A ah

pada

Cont ra c t

ah k

Termohon /PT L i r i k

dan

ser t a

Penje l a san Umum a l i n e a ke- 2 UU No. 8 Tahun 1971 ; Oleh ka rena i t u

6

da lam

Recove ry

mewaki l i


dengan

la i n

PERTIMBANGAN yang d ianggapnya sesua i

pr i n s i p

pu la

da lam Pasa l

kapas i t a s n ya

Per t ambangan

R

berwenang

Enhanced

ep

PERTAMINA da lam

gu

ben tuk

dapa t

UU No. 44 Prp Tahun 1960 an ta r a ker j a s ama

Tahun

da lam

hukum yang d i sebu t k an

ben tuk

(3 )

PERTAMINA

on

ker j a s ama

pr i n s i p - pr i n s i p aya t

Shar i n g ,

da lam ben tuk

In

Produc t i o n

PERTAMINA se l a i n

lik

d i l a k u kan

ub

ah

do

A gu

yang d imaksud dengan ker j a s ama yang

melakukan

m

kuasa

Dengan demik i a n

Kont r a k

ka

atau

perusahaan

per t ambangan ;

ah

un tuk

s

negara

bag i

d ipe r l u k a n

melaksanakan t i dak

kon t r a k t o r

i

menunjuk

ng

perusahaan

dapa t

es

untuk

ne

Mente r i

ne si a



ik

h


Halaman 28

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia in i ,

dapa t

Repub l i k

Indones i a

atau

da lam

membatas i

melaksanakan

dengan

member i

memin ta

agar

dan

l apangan

LIR IK

UU No.

MOLEK,

d ibe r i k a n

ah

SOUTH PULAI ,

s ta t u s

1 huru f

Pasa l

Pasa l

berwenang

autho r i z e d )

untuk

penuh

komprehens i f

apakah

dapa t d i kabu l k a n atau t i d a k

ep da lam

kedudukan

sebaga i

R

pemegang

mewaki l i

ng

Cont ra c t

gu

al l

the

per t ambangan

Hal

in i

1

dan

and

gas

ant i o n a l

oi l

min i ng

2

yang

minera l

r i ches

oi l

ex i s t i n g

te r r i t o r y

of

con t r o l l e d

WHEREAS, PERTAMINA has an exc l u s i v e fo r

EOR

:

and

mine”

te l a h

Witnesse t h

and

by

“Au tho r i t y

gas

in

lik

A ah

the sta t e ,

kuasa

parag ra f

minera l

are

kapas i t a s n ya

da l am

sta t u t o r y

Indones i a ,

dan

pemer i n t a h .

d i t e n t u k an

berbuny i

Termohon /PT .

In d

ka

LIR IK i t u

“WHEREAS,

( fu l l

memper t imbangkan

PERMOHONAN/PERMINTAAN

ah

5 aya t

11 UU No.8

ub

m

seca ra

to

NORTH

Pasa l 33 aya t (1 ) dan (1 ) UUD 1945 ;

2.3 . 1 PERTAMINA

wi t h i n

EOR

komers i a l i t a s ,

h dar i

44 Prp Tahun 1960 j o .

Tahun 1971 j o .

IX . 1 . 3

hak kepada Termohon PT. LIR IK untuk

namun berdasa r kan Pasa l (1 )

Pasa l

on

PULAI

mesk ipun

lik

A gu

Cont ra c t

itu ,

do

Sehubungan

In

ng

kewenangan mut l a knya sebaga i negara ” .

i

pemer i n t a h

menghen t i k a n

es

bawah

ne si a


and

minyak dan minera l

da lam

tambang

wi l a yah

nas i ona l

dan

negara ,

Tambang

untuk minyak dan gas mine ra l

d i da l am

area yang d i sebu t k an…. ”

Hal .

29 dar i

ne

ng gu

memi l i k i

o leh

Kuasa

dan d i l ua r

A

d i kuasa i

ada l ah

do

M

eksk l u s i f

PERTAMINA

R

BAHWA,

yang

Indones i a ,


In

ah k

kekayaan

di

yang ada d i

s

“BAHWA, se l u r u h

ep

am

Ter j emahan :

ub

th r oughou t the area desc r i b e d…”


ik

h


Halaman 29

R ep ub

hk am


EOR Cont r a c t

Pen je l a s an

Pemer i n t a h

d i t e gaskan menya takan ada lah

ke te r t i b a n

No.

ng

dan (3 ) t idak

gu

d i sebu t

da lam

kons i de r a n

1971

d iga r i s k a n

“As

33 aya t

PENETAPAN PERSETUJUAN

da lam exh i b i t

D Pasa l

d i t e gaskan

as

D Pasa l

i n c r emen ta l

the

the

approva l

to

ep

PERTAMINA’S

5.2 .

dar i

EOR Cont r a c t

tha t

Commit t e e

seek

cons i de r

is

Opera t i n g

EOR

kedudukan

t i ngg i

par t i e s

produc t i o n

5.2 . ,

bahwa

l eb i h

:

exp l o i t a b l e

Pasa l

;

exh i b i t

soon

pr i n s i p

maka PERTAMINA berwenang

Termohon /PT L i r i k .

berbuny i

dan

lik

A

per t imbangan menjamin

d ipos i s i k a n

Keten t uan

pemer i n t a h

b i sa

menge lua r kan

te l a h

PERTAMINA

dar i

t idak

Tahun

UUD 1945 ,

p ihak ,

Cont ra c t

ah

8

umum yang

Komers i a l i t a s

am

lik

ep UU

R

c

ins tans i

menuru t

yang

te l a h

tekn i s

ub

m

ka

ah

maupun

apab i l a

tu j u an

kuasa


pendapa t

permohonan

te r c apa i

l apangan

pemegang

s ta t u s

dengan LEMIGAS

sua tu

pemer i n t a h ;

permohonan

PERTAMINA

2.3 . 3 Di l a i n

un tuk

sebaga i

namun

untuk

berwenang

PERTAMINA

ins t i t u s i

(2 )

d imana


d i l e n g kap i

Kont r a k

Bumi

sta t u s

2.3 . 2 Mesk ipun

huru f

Gas

yang

per t ambangan mewaki l i

la i n ,

Ker j a sama

dan

bahwa

(2 )

35 Tahun 1994 ten t ang

Pedoman

Minyak

aya t

i

Hasi l

13

dan

es

Bagi

dan

sesua i

Pasa l

Commerc i a l l y

ub

ah

A gu

Syara t - Syara t

No.

atas ,

on

Pera t u r a n

di

1 dan 2

do

dengan

ng

se j a l a n

da lam Parag ra f

In d

Witnesse t h

di

In

Apa yang d i sepaka t i

ne si a


have

sha l l

such t

fie ld

i n t c r emen ta l

gu

ng

seca ra komers i a l ,

A

p ihak

pan i t i a

Hal .

memper t imbangkan

dapa t

operas i

30 dar i

s

M

bahwa produks i

para

d ieksp l o i t a s i harus memin ta

ne

se te l a h

R

“Sege ra

do

Ter j emahan :


In

ah k

deve l oped by JOB” .


ik

h


Halaman 30

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERTAMINA

mesk ipun

permin t a an / p e rmohonan dengan

send i r i n y a

Pemohon/PERTAMINA harus dan menyetu j u i

karena

s ta t u s

pernya t aan

penge l o l a a n

kepada

dan

fungs i

a quo te l a h

sebaga i MIGAS

itu

putusan

R

per t ambangan

dengan

melangga r / b e r t e n t a n gan

33 aya t (2 )

ng

d iga r i s k a n Pasa l

mela l u i

;

ub

putusan arb i t r a s e PERTAMINA

yang

Pemohon/PERTAMINA

ep

m

ka

ah


( beheersdaad )

Kuasa Per t ambangan te r s ebu t

karena


( toez i c h t h oudensdaad )

d i l i mpahkan

o leh

mengabu l kan

l apangan baru ada lah pe laksanaan

pengawasan

pemegang

waj i b

hukum

menyingk i r k a n

sa tu - sa tunya

mewaki l i

pemer i n t a h ,

arb i t r a s e

a

ke te r t i b a n

dan (3 )

kuasa

quo

umum yang

UUD 1945 dan UU

Mengena i

kebena ran

Putusan

gu

melangga r / b e r t e n t a n gan

dengan

Arb i t r a s e

member i

Award

menyatakan ,

perse t u j u a n

s ta t u s

angka

235

Par t i a l

PERTAMINA


yang d im in t a Termohon /PT LIR IK . Pada

:

In d

Par t i a l

quo

umum, akan

Award

te r dapa t

lik

A ah

mest i

235

a

ke te r t i b a n

para Pemohon tun j u k kan fa t a - fak t a ber i k u t 2.4 . 1 Angka

on

No. 8 Tahun 1971 ;

pernya t aan dan pendapa t hukum yang berbuny i

manager ,

say Per t am ina , is

of

Sta te

M

today ’ s

gu A

LIABLE

asse t s

Indones i a . Responden t

submiss i o n ,

however ,

fo r

the re f o r e

st i l l

ng

Fi r s t

is

R

ah k

dete rm i na t i o n , because

clos i ng

a Sta t e

car r i e s

the

asse t . grave

The t r i b u na l ( t o ge t h e r

Hal .

as resou r ce

tha t

has

the

31 dar i

the

f ina l f ina l

say

Mismanagement l iab i l i t i e s

in

agrees tha t

the

Cla iman t )

must

do

responden t s

hear i n g

:


In

pos t

ub

its

ep

am

“In

i

fungs i

LIR IK )

s

t i d a kn ya sua tu

(PT

menuru t

atau

permin t a an

ada

es

te r s ebu t ,

Termohon

lik

ah

A gu

t i dak

dar i

te l a h

do

ng

demik i a n

kewenangan

l apangan

dapa t d i kembangkan o leh JOB”

Dengan

2.4 Ternya t a

agar

In

te r s ebu t

dar i

ne

perse t u j u a n

ne si a



ik

h


Halaman 31

R ep ub

hk am


dec i des

ng

have an unfe t t e r e d

tha t

Per t am ina

disc re t i o n

does

and mus dec i de i n

acco rdance wi t h the te rms and sp i r i t

l ega l

agreement

vo l un t a r l l y

Cla iman t .

Its

Post

Hear i n g

sebaga i

manager

o leh

akh i r

sebab

karena

yang

R in i ,

Maje l i s

komers i a l i t a s . atas ,

A

ke ten t u an Cont ra c t seca ra

Pemohon)

ase t

memutuskan dan

j i wa

negara

Indones i a

se tu j u harus

bahwa

menentukan

d i sebu t k an

memutuskan

memi l i k i

menimbu l kan

d i sk r e s i dengan

dar i

bahwa

tanpa

batas

meru j u k

pada

EOR

Cont r a c t

EOR

mengika t

hukum d imana Termohon 1 seca ra

suka re l a

da lam

Pemohon,

o leh

per j a n j i a n ka rena

dan

te r sebu t

itu

mengika t

ub

p ihak ” . Pendapa t

per j a n j i a n

di

yang

masuk

kes impu l an

te r s ebu t

(1 )

ep

ber t en t a ngan dengan Pasa l aya t

atas

ka ta

negara .

1 huru f

kedua

Pasa l

be lah

nya ta - nya ta h dan Pasa l

UU No. 44 Prp Tahun 1960 j o .

UU No. 8 Tahun 1971 j o .

bersama

lik

gu

harus

kepu tusan

buruk bag i

Arb i t r a s e

PERTAMINA t i d a k dan

tepa t

daya ,

ase t

Namun sebaga imana

Maje l i s

baga imanapun

mengambi l

Arb i t r a s e

1 (be r sama

ng

Termohon

dapa t

yang sanga t

the

para

sumber

merupakan

t i dak

Fi r s t

wi t h

mengambi l

itu

masih

membawa ak i ba t

ah

untuk

as

Submiss i o n

PERTAMINA

ep

m

akh i r ,

saa t

Clos i n g

menyatakan

Pengo l ahan

am

in to

te rms b ind bo th par t i e s ”

BERTANGGUNGJAWAB

ka

ente r ed

the

lik

“Da l am

j uga ,

ah

whch

Ter j emahan :

Termohon

ah k

cons t i t u t e s

In

Responden t

Cont ra c t

In d

b ind i n g

EOR

of the EOR

do

The

ub

ah

A gu

con t r a c t .

no t

i

t r i b u na l

above

es

the

However as ta t e d

on

dete rm i ne commerc i a l i t y .

ne si a


Pasa l

33 aya t

5 11

(1 )

dan

a

quo

Hal .

menempatkan

32 dar i

kedudukan

s

te l a h

arb i t r a s e

ne

Putusan

do

-


In

A

gu

ng

M

R

(2 ) UUD 1945 atas a lasan :


ik

h


Halaman 32

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

MUTLAK SETARA anta r a

Termohon /PT

LIR IK

sebaga i

sebaga i

pemegang

putusan

arb i t r a s e

aya t

ep

M

R

unab le

A

gu

ng

f r om thase f i e l d s

to

to

and

are

fo r

its

Salah

te r s ebu t

wrong fu l l y the

Molek ,

in

breach

fie lds ,

rea l i z e

l iab le

to

pay

l o ss of pro f i t s i n c r emen ta l

oi l

f r om 12 September 1995 to

Hal .

i

In d

lik

Award

Responden t

Pula i

Yang

Adalah

ub

and Nor t h

EOR Cont r a c t ,

be ing

Komers i a l

commerc i a l i t y

damages to the Cla iman t f r om

( Refused )

33 dar i

s

the

Menolak

27


In

Pula i

acco rd

ep

ah k

South

to

Menyatakan

Par t i a l

Second

MIGAS

Award

LIR IK

:

es

ng gu A ah am

re f u sed

and

pemegang

ne

R

ah

Fi r s t

quo

kewenangan

sebaga i

Sta t u s


a

pemer i n t a h ;

Pemohon/Pe r t am i na

( Wrongfu l l y ) .

berbuny i

8

karena i t u

dan

Par t i a l

(2 )

No.

Per t ambangan

mewaki l i

angka

(3 )

memperdu l i k a n

kedudukan

Termohon /PT

dan

UU

o leh

t i dak

Kuasa

333

(2 )

arb i t r a s e

PERTAMINA

Dimin t a

ke ten t uan

ser t a

Tahun 1971 ,

Perse t u j u a n

se r t a

do

ka

33

UUD 1945

Member i kan

sah

( i n va l i d a t i e ,

va l i d a t i o n )

putusan

dan

t idak

va l i d

Pasa l

Tindakan

quo

i l l e ga l )

ub

m

un

(2 )

a

lik

ah

t i dak

angka

hukum,

MENYINGKIRKAN

( onwet t i g ,

333

do

menuru t

In

A gu

Bera r t i

menganggap

of

mewaki l i

pemer i n t a h ;

te l a h

“The

KUASA

PERTAMBANGAN

-

Amar

PERTAMINA

on

ng

KONTRAKTOR dengan

2.4 . 2 Amar

ne si a



ik

h


Halaman 33

R ep ub

hk am


ne si a


March 2006” .

Ter j emahan :

menolak Molek ,

sebaga i

member i kan

South

Pula i

pe langga ran

ber t anggung j awab

kepada Pemohon atas karena t i d a k dar i

dapa t

dan

atas

un tuk

komers i a l i t a s Nor t h

EOR

Cont ra c t

membayar

gan t i

keh i l a n gan

atas

menghas i l k a n

l apangan te r s ebu t

mula i

Pula i ,

dan

kerug i a n

keun tungan

i n c r emen ta l

12 September

lik

ah

A gu

kepada

un tuk

do

sah

hak yang

In

ng

“Te rmohon 1 dan Termohon 2 tanpa a las

oi l 1995

sampai dengan 27 Mare t 2006”

m

235

Par t i a l

t i dak

ka

sama ha lnya Award

dengan per t imbangan angka

sama- sama menyingk i r k a n

ub

Amar i n i

mengaku i

kedudukan

sa tu - sa tunya

ep

PERTAMINA sebaga i

dan

dan

kewenangan

pemegang

Kuasa

Per t ambangan Migas da lam EOR Cont r a c t .

a

quo

ng

arb i t r a s e

dapa t

karena Pasa l

putusan

1 huru f

gu

te r s ebu t

A

Pet i t a

Arb i t r a s e

permasa l ahan kebena ran adanya pe langga ran Ul t r a

da lam putusan arb i t r a s e

(3 )

pr i n s i p

mengabu l kan

pr i n s i p dan

mela rang

putusan

melangga r

Pet i t um Par t i um ; Ul t r a

menja t u hkan

Pet i t a , pu tusan

di l a r ang

yang

meleb i h i

Hal .

ul t r a

34 dar i

pe t i t a

t idak

do

gu

l a r angan


In

melangga r

ng

yang

ne

apa yang d im in t a p ihak Pengguga t ;

Putusan

A

Ul t r a

R

Berdasa r kan

HIR,

maupun berdasa r Pasa l 178

ep

aya t

a quo, dapa t para Pemohon

s

:

3.1 Secara un i ve r s a l

dar i

Yang Terdapa t

lik

am

Ul t r a

Putusan

j e l a s kan ha l - ha l ber i k u t

ah k

11 UU No. 8 Tahun 1971

a quo.

Pet i t a

UU No. 44

ub

ah

Pelangga ran

Dalam

Mengena i

(1 )

umum, dengan

Pasa l 33 aya t (1 ) dan (2 ) UUD 1945 ;

3. Fakta

M

ke te r t i b a n

5 aya t

atas

bahwa pu tusan

ber t en t a ngan

h dan Pasa l Pasa l

di

In d

jo .

membukt i k a n , melangga r

Prp Tahun 1960 j o .

2.4 . 2

i

Pemohon

dan

es

para

2.41

on

fak t a - fak t a

R

ah

Berdasa r


ik

h


Halaman 34

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapa t

d ibena r kan ,

te r t i b

beraca r a TRAIL

ser t a

dan

ng jus t i c e

ber t e n t a ngan

seka l i g u s

pr i n s i p

melangga r

kead i l a n

ta t a

pr i n s i p

umum

( genera l

pr i n c i p l e ) . 3.1 . 1 Ternya t a

putusan

arb i t r a s e

a

quo

mengabu l kan perh i t u n gan kerug i a n atas

A gu

keh i l a n gan

keun tungan

( l o ss

of

komers i a l

In

pro f i t ) ka rena t i d a k d ibe r i k a n sta t u s te r h i t u n g

seh i ngga

te l a h

permin t a an

se j a k

tahun 1995

mengabu l kan

lik

ah

dengan

do

FAIR

ka rena

ne si a


yang d ia j u k an

meleb i h i

Termohon /PT

LIR IK da lam pe t i t um .

keun tungan

( loss

d ihukum untuk

dan South

atas

t idak

Molek ,

of

as damages f r om breach

fa i l u r e

compra i s i n g i s sue ,

i s sue

and

the

c l a iman t

US$.722 . 569 US$.137 . 669

fo r

fo r

fo r

atas

komers i a l i t a s , p ipa

of

kepada

sebaga

US$25.311 . 940

EOR

the

fa i l u r e

membayar

US$.34 . 172 . 1 78

sum

p ipe l i n e

gan t i

atas pe langga ran te r hadap EOR Cont ra c t

te r d i r i

ja l u r

untuk

ub

kerug i a n

se j um lah

the

lik

Pemohon,

d iwa j i b k an

of

the

the

Ter j emahan : Termohon

the

US$25.391 . 940

payment c l a im ) ”

“Pa ra

Putusan

In d

gu

(and

Nor t h

:

sha l l

US$34.172 . 178

atas

d ibe r i k a n n ya

US$25.311 . 940 .

pay to

Fina l

keh i l a n gan

l apangan

sebesa r

a

Responden t

“The Responden t s

commerc i a l i t y

A

atas


ng

berbuny i

Cont ra c t

ah

Pula i

sebaga i

membayar

pro f i t )

komers i a l i t a s ”

te r s ebu t

am

of

R

ah

Pula i

PERTAMINA

huru f

i

I

86

es

I / Te rmohon

angka

on

Pemohon/

“s t a t u s

ah k

( orde r )

un tuk

(dan

masa lah

US$ 8.722 . 569 un tuk masalah kegaga l an dan

ep

ka

Award ,

putusan

ub

amar

ep

m

Pada

US$

137 .659

untuk

masa lah

k l a im

yang

te l a h

A

gu

ng

Award

dar i

te r s ebu t

amar angka 338 aya t

menghi t u ng

gant i

Hal .

di (2 )

kerug i a n

35 dar i

atas

s

to l a k

kerug i a n

Par t i a l ak i ba t

ne

ber t i t i k

gant i

do

atas

R

Putusan


In

M

kegaga l an da l am membayar ” ) .


ik

h


Halaman 35

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas

keun tungan

d ibebankan

kepada

Pemohon/Pe r t am i na

karena

member i kan

sta t u s

komers i a l

12

ng

keh i l a n gan

( l o ss

of

ne si a


pro f i t )

se j a k

yang t i dak

September

1995 ;

( loss

of

pro f i t )

Pemohon/Pe r t am i na tun t u t a n

1s t

Cla iman t ’ s

2007

yang

Responden t sta t u s

shou l d

the

have ,

amount i n g

to

th i s

kepada

tahun

1997 ,

on

approx .

pro f i t

berbuny i

had

the

Cla iman t

Cla im Submiss i o n

fou r

would

USS 20 .8

because

agreed

of

sebaga i

to

f ie lds

con fe r

when

they

have made a pro f i t mi l l i o n .

the

1s

They

have

Responden t s

R

i

to do so” .

keun tungan

dengan

sek i t a r

20,8

Namun

keun tungan

ju ta .

te r s ebu t

karena

have ”

yang

ka l ima t

Termohon /PT L i r i k

atas , dapa t

permohonan

sta t u s

Termohon /PT

Li r i k

tahun

No. 162/LP - GS/ IX / 97

R

Sura t

(P - 8) ;

demik i a n

A

gu

ng

Dengan

berdasa r

Cla im

ka l ima t

fak t a

“ when

“sebag imana

of pro f i t

bahwa semenjak

komers i a l i t a s 1997 ,

tangga l

Hal .

menolak

menun jukkan

loss

d ia j u k annya

pada

1

d ia r t i k a n

d imaksud

mengh i t u ng

keh i l a n gan

Cla iman t ’ s

te r dapa t

ya i t u

o leh mela l u i

26 September

yang

36 dar i

dapa t

para

1997

Pemohon


In

harusnya ” ,

di

(b )

ub

shou l d

te r s ebu t

(empa t )

mencapa i

mereka

Termohon

ep

am

they

ah k

j um lah

member i kan sta t u s komers i a l i t a s ” .

Submiss i o n

4

Pemohon sudah

menghas i l k a n DS$

atas

un tuk

lik

A ah

harusnya ,

Berdasa r kan Pernya t aan 54 huru f

M

menyetu j u i

“komers i a l i t a s ”

sebaga imana

gu

l apangan

s ta t u s

te l a h

s

member i kan

1

on

Termohon

do

“Sek i r a n ya

In d

ng

Ter j emahan :

es

re f u sa l

ne

ah

Mare t

“commerc i a l ”

los t

se j a k

:

the

keun tungan

d ibebankan

ub

ka

m

“I f

(b )

ep

ah

ber i k u t

atas

d i t e g askan o leh Termohon /PT L i r i k ,

da lam angka 54 huru f 28

yang

te r h i t u n g

te r s ebu t

tangga l

keh i l a n gan

send i r i

do

pengh i t u ngan

A gu

ten t a ng

o leh Termohon /PT L i r i k

In

yang d i t u n t u t

lik

Padaha l


ik

h


Halaman 36

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tun j u k kan melangga r

di

atas ,

l a r a ngan Ul t r a l eb i h

ng

mengabu l kan o leh

te r bu k t i

arb i t r a s e

a

apa

LIR IK .

quo


yang

Oleh

harus

d im in t a / d i t u n t u t

karena

d iba t a l k a n

itu ,

sebab

pada putusan arb i t r a s e

do

Arb i t r a s e

A Quo. kon t r o ve r s i

Yang Terdapa t

In

Putusan

Kebenaran ten t ang

ah

Tentang Kont r o ve r s i

yang te r d apa t

dan meleka t

lik

A gu

Dalam

a quo dapa t para Pemohon buk t i k a n

berdasa r pen j e l a s an dan fak t a - fak t a ber i k u t Dokt r i n

Putusan

ka

Dan

ub

m

4.1 Berdasa r

putusan melampau i

batas kewenangan atau ULTRA VIRES ; 4. Fakta - fa k t a

a quo

Pet i t um Par t i um sebab te l a h

dar i

Termohon /PT

ne si a


Yang

:

Prak t e k

Perad i l a n ,

Mengandung Dika t ego r i k a n

ep

(Pe r t e n t a ngan )

Kont r o ve r s i Sebaga i

Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum .

per t en t a ngan / kon t r o v e r s i

mengandung

yang

d i ka t e go r i

ng

pu tusan yang sa l ah menerapkan hukum, te r d i r i

-

te r dapa t anta ra

sa l i n g sa tu

per t en t a ngan

per t imbangan

A

te r dapa t anta ra

ah

yang

sa l i n g

;

per t en t a ngan

per t imbangan dengan fak t a d i kemukakan

para

te r dapa t

p ihak

atau

lik

da lam pers i d angan , -

dengan

In d

per t imbangan yang l a i n -

on

:

gu

dar i

yang

i

sa l i n g sebaga i

pu tusan

es

patokan / pedoman

R

ah

Mengena i

per t e n t a ngan

an ta r a

ub

am

per t imbangan dengan amar putusan . Apab i l a

sa l ah

te r s ebu t

ep

patokan

ah k

meleka t

sa tu

da lam

putusan

d ian t a r a

te r dapa t

dan

pu tusan ,

itu

maka

d i kua l i f i k a s i

M

4.2 Ternya t a

Dalam

Putusan

Arb i t r a s e

A

quo

do

37 dar i


In

A

gu

ng

ne

Terdapa t Sal i n g Per t en t a ngan .

Hal .

s

R

mengandung kon t r o ve r s i .


ik

h


Halaman 37

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Adapun mengena i meleka t

te r dapa t n ya

da l am Putusan

anta ra

angka

82

dan

para

yang te r dapa t

ka l ima t

te r a kh i r

t i dak

hukum

je l a s

yang

k l as i f i k a s i

apakah domest i k

berbuny i

t r i b una l

has no t

not

propose to

dec i de

whethe r

is

prope r t y

c l as s i f i e d

as

heard

arb i t r a t i o n

argument th i s

a

;

:

and does

arb i t r a t i o n

domest i c

under

ep

Indones i a ” .

arb i t r a s e

atau i n t e r n a s i o na l

Per t imbangan angka 82 te r s ebu t

in te r na t i o na l

menyatakan ,

In

pernya t aan

Award d i kemukakan

do

4.2 . 1 Pada angka 82 Fina l

lik

m

fak t a - fak t a

dapa t

Award .

“The

ka

a quo,

ub

ah

A gu

Fina l

per t imbangan

per t e n t a ngan yang

Arb i t r a s e

berdasa r

ng

Pemohon buk t i k a n

sa l i n g

ne si a


the

or

an

l aw

of

Ter j emahan :

ng

arb i t r a s e

dik l as i f i k a s i k an arb i t r a s e

menentukan

in i

sebaga i

sepa tu t n ya

arb i t r a s e

i n t e r n a s i o na l

domest i k

berdasa r kan

hukum

send i r i

bahwa putusan je l a s

arb i t r a s e apakah

in te r nas i ona l

putusan

dengan

amar

82 i t u

angka

87

ep

ah k

“The Responden t s

sha l l

amount payuab l e ,

as spec i f i e d

Fina l

R

in

anta r a l ag i

Award

yang

on the to t a l

Parag raph 86 ©,

of th i s

Fina l

Award

59 of the Indones i a Arb i t r a t i o n

obta i n i n g

ng

gu

as i ng /

d ipe r pa r a h

pay i n t e r e s t

f r om the date of reg i s t r a t i o n

A

arb i t r a s e

kon t r o ve r s i

angka

berbuny i :

M

d i j a t u h kan

of

an orde r

Hal .

of

38 dar i

Exegua tu r

Law

under

do

am

a quo yang

keadaan

per t imbangan

or the

atau menyimpu l kan

atau putusan domest i k .

4.2 . 2 Bahkan

under ar t i c l e

Maje l i s


In

t i dak

berpendapa t

itu,

lik

ah

A

Arb i t r a s e

per t imbangan

In d

berdasa r kan

ub

gu

Indones i a ” . Jad i

i

untuk

t idak

s

atau

argumen

dan

es

mengajukan

mendengar

ne

yang

apakah

t i dak

on

ada

arb i t r a s e

R

ah

“Ma je l i s


ik

h


Halaman 38

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ar t i c l e

66 of the Indones i a Arb i t r a t i o n

ne si a


Law un t i l

the da te of payment at the ra t e of 6% p.a ”

“Pa ra atas

Termohon

j um l ah

d iwa j i b k an

to t a l da lam

penda f t a r a n

Fina l

A gu

d i sebu t k an

yang

untuk

membayar

d ibaya r kan ,

Parag ra f

66

Award i n i

(c )

bunga

sebaga imana dar i

tangga l

do

ng

Ter j emahan :

berdasa r kan Pasa l

59

berdasa r kan

Pasa l

Arb i t r a s e

Indones i a

sampai

In

exekua tu r

66

Undang- undang

dengan

tangga l

lik

ah

Undang- undang Arb i t r a s e Indoens i a atau mempero l eh

pembayaran sebesa r 6% per tahun ” . 59 khususnya pada aya t

l ama

as l i

atau

dan

oten t i k

kuasanya kepada Pani t e r a

j uga

87

Fina l

menyatakan

Pasa l

66

UU No.

gu

“Pu t usan ser t a

Arb i t r a s e

arb i t r a s e

Arb i t e r

Award


d i l a k sanakan

Indones i a ,

di

apab i l a


atau

te r sebu t

30 /1999

hanya

yang

d iaku i

wi l a yah memenuhi

:

hukum

sya ra t -

a. Putusan

ah

A

l embar

:

dapa t

Repub l i k

har i

Pengad i l a n Neger i ” .

angka

berbuny i

sya ra t

o leh

da lam

ng

Sedangkan

pu luh )

pu tusan

d ida f t a r k a n

R

ah

d i se r ah kan

sa l i n a n

(t iga

pu tusan d iucapkan ,

ep

te r h i t u n g se j a k tangga l

30

i

pa l i n g

es

waktu

on

ka

“Da l am

:

UU No. 30/1999

In d

m

berbuny i

(1 )

ub

Pasa l

lik

arb i t r a s e

Arb i t e r

atau

maje l i s di

negara

yang

dengan

s

sua tu

39 dar i

do

Hal .

ne

Indones i a


In

gu A

o leh

negara

ng

M

d i j a t u h kan

arb i t r a s e

R

ah k

ep

ub

am

in te r nas i ona l


ik

h


Halaman 39

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia te r i k a t

ne si a


pada

per j a n j i a n ,

ng

ba i k

seca ra

bi l a t e r a l maupun

A gu

do

mul t i l a t e r a l , mengena i

dan

In

pengakuan

pe laksanaan

lik

ah

putusan

arb i t r a s e

b. Pada sa tu s i s i berdasa r kan Pasa l

59

aya t

(1 )

UU

No.

30/1999 ,

R

maka

es

ng

Arb i t r a s e d i ka t e go r i k a n putusan domest i k

gu

i

utusan Maje l i s

on

ah

ep

ka

ub

m

in te r nas i ona l ;

In d

karena menuru t

A

putusan

Arb i t r a s e

ah

quo

a

per l u

lik

d ida f t a r k a n

di

sis i

la i n

Award

j uga

Hal .

40 dar i

do

pada ke ten t uan

ne

tunduk

s

eksekua t u r


In

gu A

(PN) ,

sedangkan pada

Fina l

ng

M

Neger i

da lam angka 47

R

ah k

ep

ub

am

Pengad i l a n


ik

h


Halaman 40

R ep ub

hk am


ne si a


Pasa l

66

UU

No.

30 /1999

ng

yang

d i ka t e go r i k a n sebaga i

A gu

do

putusan

in te r nas i ona l

In

d imana

permin t a an

lik

ah

eksekua t u r harus

Neger i

Jaka r t a

Pusat .

ep

Dengan

demik i a n

atas

R

putusan

ng

Arb i t r a s e angka 87 Fina l

es

i

Maje l i s

on

ka

ah

di

Pengad i l a n

ub

m

d ida f t a r k a n

Award te r s ebu t

gu

t i dak

In d

mempunya i

A

kepas t i a n hukum.

ah

c. Dar i

fak t a -

yur i d i s

lik

fak t a

kon t r o ve r s i

di

da lam

s

Award ,

Hal .

41 dar i

kepas t i a n

do

ada

ne

seh i ngga t i d a k


In

gu A

te r dapa t

angka 87 Fina l

ng

M

je l a s

per t imbangan

R

ah k

ep

ub

am

te r s ebu t ,


ik

h


Halaman 41

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum

ne si a


apakah

putusan

ng

arb i t r a s e quo

a

te r s ebu t

ada lah pu tusan

A gu

do

arb i t r a s e domest i k

atau

In

putusan

arb i t r a s e

lik

ah

in te r nas i ona l ” ;

4.2 . 3 Terdapa t

amar

sa l i n g

angka

87

ub

m

anta ra

j uga

ada lah

di

dan

arb i t r a s e

Per t imbangan

te r s ebu t

i

:

ng

“….as both par t i e s the arb i t r a t i o n

are Indones i a n and the sea t of

i s Jaka r t a…. ”

Ter j emahan :

putusan

of

o leh

te r s ebu t

ada l ah

demik i a n ,

d inya t a kan

karena

itu

pada

Par t i a l

maupun Fina l

R

dar i

A

gu

ng

tempa t arb i t r a s e ,

angka 74

para

itu ,

di

pu tusan

p ihak

Jaka r t a , arb i t r a s e

domest i k .

ada per t e n t a ngan anta r a

Award dengan angka 87 Fina l

M

bahwa

ada l ah

putusan

Sela i n

seka l i g u s

dan pe laksanaan arb i t r a s e

arb i t r a t i o n )

Indones i a

domest i k ,

putusan

sedangkan menuru t

Indones i a

the

Award ,

Dengan

angka 74 Fina l

Award . pada

bag ian

te r a kh i r

Award dengan tegas d i ka t a kan

Jaka r t a

Indones i a .

Hal .

42 dar i


In

( sea t

dar i

je l as

Fina l

ub

Award

berasa l

am

merupakan

putusan i n t e r n a s i o na l , Fina l

ah k

87

ne

arb i t r a s e

angka

lik

amar

ep

ah

A

Menuru t

In d

tempa t arb i t r a s e ada l ah Jaka r t a…”

dan

do

gu

“….ka rena kedua be lah p ihak ada l ah Indones i a

s

berbuny i

Indones i a

Jaka r t a ,

R

ah

d i l a k sanakan

orang

bahwa para

es

p ihak

Award

Award .

Award d inya t a kan

ep

Pada angka 74 Fina l

Fina l

on

ka

dengan angka 74 Fina l

per t e n t a ngan


ik

h


Halaman 42

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbuny i

“P l a ce of arb i t r a t i o n

:

: Jaka r t a

Indones i a ” .

“Tempat arb i t r a s e : Jaka r t a beg i t u ,

Fina l

Award

A gu

Kalau

j ika dan

ber t i t i k ka l ima t

maka Putusan Arb i t r a s e

huru f

ah

Dengan dapa t

berdasa r

d ibuk t i k a n

a

seh i ngga

memenuh i

Tahun

te r a kh i r

sya ra t

1999

dar i

putusan sebaga i

an ta r a

arb i t r a s e

sua tu

arb i t r a s e

a

quo

pu tusan

se t i d a k - t i d a kn ya

t i dak

arb i t r a s e

a quo harus t idak

dapa t

yang para

Pemohon

es

R

ah

atau

maupun

te r s ebu t ,

putusan

dan o leh karenanya putusan arb i t r a s e di to l a k

dan

New York 1958 ;

kon t r a d i k s i

ub

bag i an

1.9

Award dengan angka 74 f dan

ep

m

ka l ima t

Award ,

Pasa l

fak t a - fak t a

te r dapa t

angka 82 dan 87 Fina l

quo,

30

1 (1 ) Konvens i

demik i a n

Fina l

No. 14387 / JB/JEM te r s ebu t

a UU No.

berdasa r Ar t i c l e

angka 74

In

66

dar i

te r a kh i r

PUTUSAN DOMESTIK berdasa r

Pasa l

ka

to l a k

lik

ada lah

Indones i a ”

do

ng

Ter j emahan :

ng

d i t e r i ma ;

Pemohon berpendapa t , berdasa r

gu

a jukan sanga t

a quo. Oleh karena i t u

a lasan - a lasan

untuk membata l k an untuk mengh inda r i

d i l a k sanakan ,

sementa r a

mendesak berupa

putusan

t imbu l n ya kerug i a n

putusan arb i t r a s e dan

a quo

re l e van

melakukan

menunda

pe laksanaan

eksekus i

arb i t r a s e

a quo se l ama proses pemer i k saan permohonan ber l a ngsung ; para

memer i k sa

dan

putusan prov i s i

Pemohon memin ta mengad i l i

:

1. Mela rang

Termohon /PT

pe laksanaan

eksekus i

agar

perka ra

ep

yang

itu,

ub

Oleh ka rena

ah k

Li r i k

Maje l i s

in i

menga jukan

Putusan

Hakim

menja t uhkan

permohonan

Arb i t r a s e

No.

gu A

untuk

perha r i

Hal .

membayar

apab i l a

43 dar i

denda

melangga r

ne

10.000 , 0 0

Li r i k

do

US$

ng

sebesa r

Termohon /PT


In

M

2. Menghukum

s

14387 / JB / JEM se l ama proses permohonan ber l a ngsung ;

R

am

ah

t i n da kan

sanga t


lik

A

besa r kepada para Pemohon, apab i l a

on

TUNTUTAN PROVISI

In d

Para

i

Pernya t aan te r s ebu t

ne si a



ik

h


Halaman 43

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan prov i s i

in i

ne si a


;

PETITUM PERMOHONAN

dar i

fak t a - fak t a

dan

memin ta

mengad i l i

putusan sebaga i ber i k u t

kepada

perka ra

MENGADILI

untuk

ep

PRIMAIR :

1. Menya takan

R ng gu

No.

Arb i t r a s e

Case

14387 / JB / JEM

tangga l

27

2009

September

2. Menya takan

penga j uan

A

permin t a an

putusan Arb i t r a s e

2009

September

27

tangga l

te l a h

tenggang

d i sya r a t k a n

Case

tangga l

jo .

2008 ,

22

pu tusan

;

14387 / JB / JEM

batas

tangga l

ada lah

arb i t r a s e domest i k

Februa r i

ah

jo .

2008

penda f t a r a n

Pasa l

22

melampau i

waktu

59 aya t

ub

am

;

Putusan

Februa r i

No.

yang

menja t uhkan

Menguatkan putusan prov i s i

DALAM POKOK PERKARA :

ah

Hak im

ub

m

-

Maje l i s

in i ,

:

DALAM PROVISI :

cukup bera l a san

i

ah

memer i k sa

Pemohon

Sehubungan dengan i t u

on

para

t i d a k dapa t d ipe r t a hankan ,

In

dan harus d iba t a l k a n .

umum.

es

pu tusan te r s ebu t

te rmasuk ke te r t i b a n

do

yang ber l a k u

In d

Oleh ka rena i t u

a quo melangga r / b e r t e n t a n gan dengan

lik

A gu

ke ten t u an pera t u r a n

ka

yang d i kemukakan d i

para Pemohon dapa t membukt i k an kebena ran da l i l / p o s i t a


bag i

yur i d i s

lik

atas ,

to l a k

ng

Ber t i t i k

yang (1 )

UU

No. 30 /1999 ;

R

tangga l

A

gu

ng

M

September Jaka r t a

Case

27

No.

Februa r i

2008 d i Pusa t

Hal .

14387 / JB / JEM 2009

jo

Kepan i t e r a an

atau

44 dar i

Putusan

22

s

Arb i t r a s e

te r h adap

PN

Kepan i t e r a an

do

d ia j u kan


In

ah k

yang

penda f t a r a n

ne

permin t a an

ep

3. Menolak


ik

h


Halaman 44

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengad i l a n Neger i

4. Menya takan

ng

No.

manapun ;

putusan

Arb i t r a s e

Case

14387 / JB / JEM

tangga l

27

Februa r i

2009

September

jo .

2008

tangga l

t i dak

t i dak

eksekus i

mempunya i

o leh karena

dapa t

;

d im in t a kan

In

itu

22

do

kekua tan ekseku t o r i a l ,

A gu

ne si a


SUBSIDAIR :

2. Menya takan

putusan

Arb i t r a s e

putusan arb i t r a s e domest i k

dar i

dan Fina l

Arb i t r a s e

Par t i a l

No.

14387 / JB / JEM

yang

Award tangga l

22 September

2008

Award tangga l

dengan ke ten t uan

;

14387 / JB / JEM ada l ah

ub

ka

te r d i r i

putusan

No.

27 Februa r i

2009 ber t en t a ngan

ep

m

3. Menya takan

lik

ah

1. Mengabu l kan permohonan para Pemohon se l u r u hnya ;


yang ber l a ku

dan

2008

dar i

Fina l

Arb i t r a s e

Par t i a l

Award

No.

14387 / JB / JEM

Award tangga l

22 September

tangga l

27

Februa r i

EP dan PT. PERTAMINA (Pe r se r o )

Bahwa

te r hadap

untuk

Termohon menga jukan ekseps i da l i l


:

Bahwa

berdasa r kan

te l a h

te r dapa t

dan PT

p ihak

gu A

se l u r u h

b iaya

;

Pemohon

te r s ebu t ,

yang

d im i l i k i

Termohon

: PT

Per t am ina

Per t am ina EP dengan PT L i r i k

Pet r o l e um

te l a h

ng

d imana para

t idak

yang pada pokoknya atas da l i l -

dengan perka r a a quo ya i t u

(Pe rse r o )

M

para

buk t i - buk t i

R

te r k a i t

membayar

ep

1. KEWENANGAN ABSOLUT. Bahwa

;

da lam perka ra i n i

permohonan

2008

kepada PT. PERTAMINA

lik

ah

perka r a yang t imbu l

ah k

am

Termohon

2009 ,

yang

ub

A

mempunya i kekua tan hukum mengika t

6. Menghukum

2009 ;

sengke t a

an ta r a

bersepaka t

Hal .

untuk

45 dar i

menye lesa i k a n

s

putusan

27 Februa r i

i

22 September

es

Award tangga l

ne

gu dan

yang

Award tangga l

5. Menya takan te r d i r i

14387 / JB / JEM

on

Par t i a l

No.

do

dan Fina l

Arb i t r a s e


In

dar i

ng

te r d i r i

putusan

In d

4. Menya takan

R

ah

ke te r t i b a n umum” ;


ik

h


Halaman 45

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mela l u i

l embaga arb i t r a s e

d imua t da lam EOR Cont ra c t

ng

; Bahwa

berdasa r

sengke t a

atas

da lam

Arb i t e r

dan

A gu

arb i t r a s e ,

Pemohon dengan Termohon

adanya

EOR

l embaga

memer i k sa

anta r a

k l ausu l a

Cont r a c t maka

te l a h

te r s ebu t

para

te r s ebu t ,

penye l e sa i a n ya i t u

p ihak

te r b en t u k

sengke ta

sebaga imana

te l a h

maje l i s Arb i t e r

Arb i t e r

B.

G.

lik

ah

a. Fred

yang

la i n

Tumbuan

sebaga i

Arb i t e r

yang

d ip i l i h

o leh

PT

ub

m

menunjuk

mana anta r a

ada lah :

ka

mela l u i

do

te r s ebu t

In

sengke t a

ne si a


Per t am ina

(Pe rse r o )

dan

PT.

Per t am ina

b. Dr .

H.

Pr i y a t n a

Michae l

sebaga i

Arb i t e r d ip i l i h

o leh

d ipu t u s

Akh i r

Cour t

te r t a n gga l

( Fina l

Award )

Maje l i s

Putusan of

22

Sebag ian

September

te r s ebu t

ada l ah

sebaga imana

gu

ng

in te r nas i ona l

R


2008

of

merupakan kami

putusan

46 dar i

of

Arb i t r a s e

Arb i t r a t i o n

ura i k an

Hal .

Cour t

dan

27 Februa r i

dengan Pera t u r a n

Cour t

Case

d imana

arb i t r a s e

da lam

j awaban


In

sesua i

( Par t i a l

Arb i t r a t i o n

Case No. 14387 / JB / JEM te r t a n gga l

2009 yang d ipu t u s kan

Arb i t r a s e

ICC In t e r n a t i o n a l

ep

14387 / JB / JEM

te r s ebu t

do


Termohon

ub

Award )

ICC

da lam

o leh

Arb i t e r

lik

dan

dan

Ketua

s

Pemohon

i

Pry i e s

In d

anta r a

on

c. Pro f .

te r t u a ng

putusan

Li r i k

Pet r o l e um ;

sebaga imana

A

PT

es

ng d ipe r i k s a

ICC

yang

o leh

gu A ah am

te l a h

Arb i t r a t i o n

ah k

d ip i l i h

;

Putusan

M

Arb i t e r

masing - masing

sengke ta

dar i

sebaga i

yang

Bahwa

No.

Abdur r a sy i d

ne

R

ah

ep

EP ;


ik

h


Halaman 46

R ep ub

hk am


yang d i susun berdasa r kan

maka putusan dan

mengiku t i

pera t u r a n

A gu

te r dapa t

te l a h

dengan Pasa l

ah m

bers i f a t mengika t

ka

para p ihak da lam perka r a

para

karena

te r sebu t

Pasa l

70 :

ng

ber i k u t

30

Terhadap

putusan

permohonan

Tahun

arb i t r a s e

pembata l a n

yang

para

apab i l a

pemer i k saan ,

se te l a h

t idak

berbuny i

p ihak

dapa t

pu tusan

da lam sebaga i

menga jukan

te r s ebu t

d iduga

d ia j u k an

da lam

:

yang

putusan

d i j a t u h kan ,

pa l su atau d inya t a kan pa l su ;

b. se te l a h

putusan d iamb i l menentukan ,

d i t emukan dokumen yang

yang

d i sembuny i k an

o leh

has i l

t i pu

yang

lik

gu A ah

dokumen

bers i f a t

para l awan , atau

d i l a k u kan

dar i

o leh

ub

c. putusan d iamb i l

am

karenanya

sebaga imana d ia t u r

1999

atau

d iaku i

o leh

kekua tan

permohonannya

mengandung unsur - unsu r sebaga i ber i k u t a. sura t

Penye l e sa i a n

harus tunduk dan taa t

da lam

pada a lasan - a lasan

UU No.

bag i

;

Pemohon

R

ah

mendasarkan

f i na l

mengika t

dan mempunya i

p ihak ” ,

ep

Bahwa

dan

dan Al t e r n a t i f

f ina l

te r hadap kepu tusan te r s ebu t

d i l a n gga r ,

bers i f a t

ub

“Pu t usan Arb i t r a s e

yang

t i dak

60 Undang- undang Nomor 30

Sengke ta yang mengatu r ;

dan

dan /a t a u

ada lah

hukum te t a p

Tahun 1999 Tentang Arb i t r a s e

hukum te t a p

dan para

prosedu r

te r sebu t

kekua t an

para p ihak sesua i

kesepaka t an


arb i t r a s e

mempunya i

Maje l i s

i

dan

o leh

es

p ihak

d ibua t

lik

Arb i t r a s e

te r s ebu t

on

putusan

T- 1 dan Bukt i

do

karena

ng

Bahwa

(Buk t i

In

T- 2) ;

se l an j u t n y a

In d

te r hadap pokok perka r a

ne si a


sa l ah

sa tu

musl i h a t p ihak

da lam

ep

pemer i k saan sengke ta ;

berwenang

Cour t

A

gu

ng


dapa t

Jaka r t a

Pusa t

te r s ebu t

untuk

membata l k an

of Arb i t r a t i o n

Hal .

d iba t a l k a n menjad i

Putusan

ICC

Case No. 14387 / JB / JEM

47 dar i

s

M

t i dak

Neger i

t i dak

ne

maka Pengad i l a n

te r sebu t

do

kepu tu san

t i d a k dapa t d iba t a l k a n ;


In

Bahwa karena

R

ah k

Maka pu tusan arb i t r a s e te r s ebu t


ik

h


Halaman 47

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009 j o .

tangga l

22 September 2008 ;

Bahwa Pasa l 1 angka 9 UU Arb i t r a s e menetapkan bahwa :

putusan

pero r angan

sebaga i

ba tasan

arb i t r a s e

in te r nas i ona l

untuk

:

atau

hukum Repub l i k

Arb i t e r

ng

Indones i a

Mengacu pada angka

undang- undang

A

putusan

atau

menangan i

hukum

UU

No.

masalah

Pusat .

sebaga i

berdasa r kan


M

yang

menuru t

Repub l i k

30

menafs i r k a n Indones i a ,

sua tu

Tahun

putusan

1999 :

dan

a quo te l a h

Yang

pe l aksanaan

ada l ah Pengad i l a n

pu tusan

Akte

Nomor

ng

21 Apr i l

gu A

t imbu l

un tuk

ep

Pusat

te r t a n gga l

putusan

d ida f t a r

Neger i

o leh

Neger i

R

ah k

ya i t u

hukum

l an t a s

apa

pengakuan

Oleh karena Putusan Arb i t r a s e

Jaka r t a

atas

d ianggap


Pengad i l a n

atau

2009

arb i t r a s e

Penda f t a r a n

in te r nas i ona l ,

Putusan

Arb i t r a s e

02/PDT/ARB- INT /2009 /PN . JKT .PST. (Buk t i

T- 3)

Hal .

maka berdasa r kan

48 dar i


In

Jaka r t a

di

ub

am


wi l a yah

lik

ah

berwenang

65 ,

l ua r

sua tu

in te r nas i ona l . Pasa l

l embaga

arb i t r a s e

l embaga

te r s ebu t

arb i t r a s e

Berdasa r kan

arb i t r a s e

ke ten t uan

kewenangan

ke ten t u an

arb i t r a s e

sua tu

;

memunya i

menuru t

dua

sua tu

di

sebaga i

te r s ebu t

s iapa

ada

s

gu

bahwa

o leh

menuru t

d ianggap

(2 )

(9 ) ,

apakah

l embaga

yang

arb i t r a s e i n t e r n a s i o n a l

arb i t r a s e

atau

sua tu

pero rangan

Arb i t e r

Repub l i k

putusan

pero rangan

Indones i a ,

arb i t r a s e

Repub l i k

angka

yang d i j a t u h kan

R

ah

2) Putusan

1

sebaga i

ep

ka

arb i t r a s e

bahwa

pu tusan

menentukan

d igo l o ngkan

1) Putusan arb i t r a s e

per t an yaan

hukum

sua tu

da l am Pasa l

al te r na t i f

Arb i t e r

atau

do

kr i t e r i a

ke ten t u an

Arb i t e r

Indones i a ,

lik

ah

menuru t

arb i t r a s e

;

Berdasa r kan

atau

hukum Repub l i k

l embaga

d ianggap

in te r nas i ona l

m

sua tu

yang

Indones i a

putusan

wi l a yah

ub

A gu

atau

l ua r

arb i t r a s e

i

di

l embaga

yang

on

pero r angan

sua tu

putusan

do

o leh

ada l ah

In

d i j a t u h kan


In d

arb i t r a s e

ng

Putusan

es

27 Februa r i

ne

tangga l

ne si a



ik

h


Halaman 48

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasa l

68, angka (1 )

UU No. 30 Tahun 1999 yang berbuny i :

“Te rhadap putusan Ketua Pengad i l a n d imaksud

ng

sebaga imana mengaku i

dan

da lam

Neger i

Pasa l

66

melaksanakan


t i dak

Jaka r t a huru f

pu tusan

dapa t

d ia j u kan

te r s ebu t

arb i t r a s e band i ng

atas

maka

atau

pu tusan

In

in te r nas i ona l

a quo t i d a k

dapa t d iba t a l k a n karena merupakan kewenangan

mut l a k dar i

pada Pengad i l a n Neger i

Jaka r t a

Pusa t .

lik

ah

arb i t r a s e

di

yang

do

A gu

ha l - ha l

Pusa t

d,

kasas i ” .

Berdasa r kan

ne si a


2. KEWENANGAN RELATIF

Adapun fak t a - fak t a pendukung ada l ah sebaga i ber i k u t : da lam

te l a h

menga jukan

permohonan pembata l a n Putusan ICC In t e r n a t i o n a l

Cour t

Arb i t r a t i o n

Februa r i

Case

No.

Gedung Satmar i n do

Ja l an Ampera Raya No.5 , Ci l andak Timur ,

ng

dengan ke ten t u an

Pasa l

Jaka r t a

12560 .

i

di

118 HIR menya takan

berdasa r kan

gu di

tempa t

domis i l i

Jaka r t a

domis i l i hukum

Sela t a n ,

A

dar i

d imana Pemohon berkes impu l an putusan

hukum yang

bahwa putusan

arb i t r a s e

domest i k ,

permohonan d ia j u k an kepada PN. Jaka r t a

menga jukan Sela t a n ,

dengan

permohonan

gu A

sis i

ke

la i n

a quo

nas i ona l ,

maka

Pemohon

Pengad i l a n

Neger i

Jaka r t a

domis i l i

kepada

a

Seharusnya

dar i

Termohon ,

Pengad i l a n

Neger i

ng

M

arb i t r a s e

permohonannya sesua i

menga jukan Pusat .

arb i t r a s e

bukan Jaka r t a

ne

pu tusan

ep

ah k

ada lah

d i l a k u kan ,

di

Pusa t .

ke t i d a k -

Pemohon menyatakan bahwa pu tusan arb i t r a s e

R

apab i l a

permohonan

te r dapa t

ub

ada l ah

atas

Hal .

49 dar i

do

ah

Pemohon dengan proses

di

Sela t an .

an ta r a

kes impu l an

am

Jaka r t a

Pemohon te r s ebu t ,

sesua i a n

quo

Termohon

maka seharusnya

d ia j u k an kepada Pengad i l a n Neger i Bahwa t i n d a kan

hukum Termohon


In

ada lah

di

lik

d imana

d ia j u kan

In d

seharusnya

on

permohonan

s

PETROLEUM yang bera l ama t

Bahwa sesua i

27

22 September 2008 dengan p ihak Termohon

R

PT LIR IK

14387 / JB / JEM tangga l

of

es

2009 Jo . tangga l

ah

guga tannya

ub

Pemohon

ep

ka

m

Bahwa


ik

h


Halaman 49

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. PERMOHONAN PEMOHON SALAH SUBYEK ( ERROR IN PERSONA) . Bahwa adapun fak t a - fak t a hukum yang mendukung ada lah : ICC In t e r n a t i o n a l

ng

Bahwa kepu tusan Case

A gu

2009

Jo .

Arb i t r a t i o n

No.

tangga l

27

Februa r i

September ada lah

of

tangga l

2008

kepu tusan

yang

d ibua t

22

do

14387 / JB / JEM

Cour t

ne si a


berdasa r kan

ICC

Rules ,

ah

Bahwa

se te l a h

dan Pro f .

mendapa t

Fina l

Maje l i s 14 Apr i l

(Kepu tu san

Akh i r )

Kolopak i n g

te l a h member i kan

& Par t ne r s

ub

pada Ani t a

2009 Arb i t e r

bera l ama t

RSPP No. 5 Kompleks RSPP, Ci l andak Bara t ,

Sela t a n

untuk

Pengad i l a n

mendaf t a r k a n

putusan

ep

m

kuasanya

ka

Award

Pry t e s .

Arb i t r a s e ,

maka pada tangga l

Ja l an

Michae l

lik

Pr i y a t n a Abdur r a s y i d ,

In

d imana para Arb i t e r n y a ada lah Fred B. G. Tumbuan, Dr . H.

Neger i

Jaka r t a

Pusat ,

ha l

di

Jaka r t a

te r s ebu t

mana sesua i

di

dengan

ng

se te l a h pu tusan te r s ebu t

arb i t r a s e


d i se r ah kan dan d ida f t a r k a n o leh

on

d i l a k u kan

putusan

Arb i t e r

Pengad i l a n

Pusat " .

ha l

A

Berdasa r kan

te r s ebu t

di

atas ,

Termohon ,

am

Li r i k karena

Kuasanya da lam sengke t a karenanya

Pet r o l e um

sebaga i

seharusnya perka r a

yang

a quo.

penar i k a n Termohon

menjad i

a

quo

ada l ah

ada lah

te r s ebu t ,

Pemohon

yang

bukan

agar

PT

sa l ah

subyek ,

Termohon ada l ah

Maje l i s

Oleh karenanya ,

permohonan dar i

ep

Arb i t e r

o leh

arb i t r a s e

lik

mela l u i

putusan

ub

ah

Arb i t e r

te r h adap

Jaka r t a

maka sebena rnya

menga jukan

penda f t a r a n

Neger i

In d

gu

atau kuasanya kepada Pani t e r a

i

"pe rmohonan pe laksanaan

es

R

ah

Pasa l 67 aya t (1 ) yang mengatu r :

ah k

Pemohon t i d a k dapa t d i t e r i ma .

4. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK.

A

di

atas ,

Hal .

apab i l a

50 dar i

memang

ne

te r s ebu t

do

persona

d i j e l a s k an da lam ura i a n mengena i


In

in

gu

er ro r

ng

M

Bahwa sebaga imana te l a h

s

R

Bahwa adapun fak t a - fak t a hukum yang mendukung ada lah :


ik

h


Halaman 50

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Termohon

harus

di ta r i k

sebaga i

t i dak l ah

cukup

apab i l a

Termohon

p ihak ,

mela i n kan

ng

menjad i

j uga

sa l ah dan

Arb i t e r

sa tu

ne si a


p ihak ,

maka

Pemohon sa j a

yang

yang mendaf t a r k a n

putusan

A gu

permohonan

dan

se t i d a k - t i d a kn ya

Pemohon karena

kewa j i b an dar i Berdasa r kan

ura i a n

te r s ebu t ,

permohonan

Arb i t r a t i o n 2009 j o .

Case

Keputusan ICC In t e r n a t i o n a l No.

tangga l


22 September 2008 d i

Pusat te r s ebu t

ada l ah

yang

lik

ah

pembata l a n

da lam

penda f t a r a n

Pemohon

te r k a i t

m

kewa j i b a n

p ihak

Arb i t e r .

d ia j u k an

Jaka r t a

menjad i

do

harus

In

quo

te l a h

Cour t

27

of

Februa r i

Pengad i i a n

Neger i

ada lah kurang p ihak .

ub

a

fak t a - fak t a

hukum

yang

mendukung

sebaga i ber i k u t :

R

ng

pembata l a n

kepu tusan


Arb i t r a t i o n

No.14387 / JB / JEM tangga l

27 Februa r i

tangga l

2008

22

September

ber t e n t a ngan

dengan ke te r t i b a n

ha l aman 15 permohonan Pemohon) .

Bahwa da l i l

dar i

Pemohon te r sebu t

karena pembata l a n

yang

2009 j o .

ada l ah

karena

umum (angka

ada l ah t i d a k

sya ra t

permohonan

Cour t

Case

d ibena r kan

o leh

lik

A

gu

of

ah

dasa r

i

bahwa

menyatakan

undang ada lah te l a h seca ra tegas d ia t u r

2

In d

ah

A. Bahwa Pemohon da lam permohonannya

ada lah

es

adapun

on

Bahwa

ep

ka

5. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN SECARA PREMATUR.

benar ,

undang-

da lam Pasa l 70

ub

am

UU No. 30 Tahun 1999 yang berbuny i :

Terhadap putusan arb i t r a s e para p ihak dapa t menga jukan

apab i l a

unsu r - unsu r

gu A

s

putusan

ng

se te l a h

d i j a t u h kan ,

Hal .

d iaku i

51 dar i

pa l su

atau

ne

atau dokumen yang d ia j u k an da lam pemer i k saan ,

do

M

a. sura t

d iduga mengandung

R

sebaga i ber i k u t :

putusan te r sebu t


In

ah k

pembata l a n

ep

permohonan


ik

h


Halaman 51

R ep ub

hk am


ne si a


d inya t a kan pa l su ; b. se te l a h

d iamb i l

menentukan ,

ng

bers i f a t

pu tusan

d i t emukan

dokumen

yang d i sembuny i k an

yang

o leh

p ihak

musl i h a t

yang

l awan ; atau d iamb i l

A gu

d i l a k u kan

o leh

dar i sa l ah

has i l sa tu

t i pu

p ihak

da lam pemer i k s aan

do

c. putusan

sengke t a .

t i d a k ber t e n t a ngan dengan ke te r t i b a n umum

In

Bahwa sya ra t

ada lah meru j u k pada Pasa l 60 huru f

per l awanan

atas

arb i t r a s e

in te r nas i ona l

dan

bukan

pu tusan

merupakan

sya ra t

arb i t r a s e


hanya

ep

dapa t

d iaku i

d i l a k s anakan

hukum

Indones i a ,

apab i l a

memenuhi

sebaga i ber i k u t : arb i t r a s e

ng

Putusan

di

i

sya ra t - sya ra t c.

Repub l i k

R

wi l a yah

ser t a


sebaga imana

d imaksudkan da lam huru f

a hanya dapa t

di

pada

Indones i a

te r ba t a s

putusan

d i l a k s anakan yang

t i dak

karena

putusan pada

pe laksanaan

mela i n kan

baru

a

quo

pada

tahap

dan

penda f t a r a n sebaga imana d ia t u r

da lam Pasa l 67 aya t (1 )

yang berbuny i : pe laksanaan

in te r nas i ona l

d i l a k u kan

pu tusan

se te l a h

kepada Pani t e r a


Pemohon bahwa putusan

arb i t r a s e

pu tusan

o leh Arb i t e r

ep

d i se r ah kan dan d ida f t a r k a n

Maka da l i l

lik

penye rahan

“Pe rmohonan

am

tahap

kepu tusan ,

UU Arb i t r a s e ,

ah k

in te r nas i ona l

ub

ah

A

be lum

arb l t r a s e

In d

gu

ber t en t a ngan dengan ke te r t i b a n umum.

Bahwa

es

Putusan

c berbuny i :

on

m

pe la ksanaan

untuk

pada pembata l a n putusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o n a l .

Pasa l 66 huru f

ka

lik

melakukan

dar i

ah

merupakan sa l ah sa tu sya ra t

ub

ah

30 Tahun 1999 ya i t u

c Undang- undang No.

te r s ebu t

atau kuasanya

Jaka r t a

Pusa t ” .

a quo ber t e n t a ngan

gu A

ke 18 Pen je l a san

Hal .

52 dar i

s

al i nea

pembata l a n

te l a h Umum

ne

permohonan

do

sya ra t

ng

memenuh i

a lasan


In

M

B. Bahwa

R

dengan ke te r t i b a n umum ada lah prematu r .


ik

h


Halaman 52

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jo .

Pasa l

70

UU

No.

30 /1999

(v i d e

h.

permohonan) ada lah t i d a k benar . :

ng

Pasa l 70 berbuny i “Te rhadap

putusan

arb i t r a s e

para

p ihak

pu tusan te r s ebu t

mengandung

Dengan demik i a n

seca ra

gramat i k a l

penggunaan

ber i k u t

pada

Pasa l

70

te r s ebu t seca ra :

hanya

-

L im i t a t i f

dan enumera t i f

-

Bers i f a t

te r t u t u p

ub

ka

m

d ia r t i k a n / d i t a f s i r k a n

t i dak

dapa t

ep

atau

bers i f a t

:

ka l ima t

lik

sebaga i

ah

(bukan anta r a l a i n )

In

unsu r - unsu r sebaga i ber i k u t ”

d iduga

do

A gu

apab i l a

12

dapa t

menga jukan


ne si a


dapa t

dan

eksk l u s i f

d ipe r l u a s

te t a p i

al te rna t i f

dan

ng

te r n ya t a

Tahun

mengak iba t k an

perbedaan

pena f s i r a n

an ta r a

penggunaan

ka l ima t

dan

“ an ta r a

pada

la i n ”

Umum Pasa l

70

ada lah te t a p

penggunaan ka l ima t

pada

Pasa l

70

pada Pen je l a s annya , merupakan

arb i t r a s e

l ua r

dapa t

d imungk i n kan ,

sya ra t

pembata l a n

ber t en t a ngan

te t a p

dan

gu A

d i sebu t

persya r a t a n

Pasa l

hukum,

mempunya i

p ihak

sepe r t i

Hal .

dar i

j uga yang

53 dar i

pada

putusan

70

yang dapa t

kepas t i a n dan

ka l ima t

pembata l a n

se l a i n

para

bukan

mut l a k

ada lah

f ina l

mengika t

ng

memenuh i

dengan

ada lah

a lasan

maka a lasan

R

arb i t r a s e

yang

maka

karena un tuk merubah

ub

seanda i n ya

ep

am

Mahkamah Kons t i t u s i .

di

dan

kewenangan

Namun demik i a n

te r s ebu t

te r s ebu t di j ad i k an

t i dak

bo leh

karena

pu tusan

kekua t an harus d ia t u r

hukum te l a h da l am

do

“an t a r a

ber i k u t ”

ka l ima t


In

“sebaga i

70

In d

Penje l a s an

Pasa l

lik

gu

ber i k u t

adanya

on

yang

undang- undang

ah k

te r s ebu t

te r dapa t

ten t u n ya yang ber l a ku

M

1999

redaks i o na l

l a i n ” pada

A

30

kesa l ahan

“ sebaga i

ah

No.

i

UU

s

apab i l a

es

Sedangkan

ne

R

ah

akumula t i f .


ik

h


Halaman 53

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penje l a san Pasa l 70 UU No.30 /1999 ya i t u Bahwa da lam Penje l a san

Pasa l

ne si a


:

70 UU No. 30 Tahun 1999

d ibuk t i k a n

A gu

d i sebu t

te r l e b i h

dan apab i l a te r s ebu t

yang

dahu l u

pengad i l a n

te r b uk t i

pengad i l a n

da lam

in i

dengan pu tusan

harus

pengad i l a n

menyatakan bahwa a lasan - a lasan

atau

in i

pasa l

t idak

dapa t

do

pembata l a n

te r bu k t i ,

d igunakan

maka putusan sebaga i

dasa r

In

ng

d inya t a kan dengan tegas bahwa a lasan - a lasan permohonan

per t imbangan bag i Hakim un tuk mengabu l kan atau menolak

lik

ah

permohonan .

Bahwa o leh karena a lasan - a lasan atau da l i l - da l i l di j ad i k an

yang

sya ra t

ub sesua i

Pasa l

70

Pemohon

R

C. Permohonan ( excep t i e

je l a s

dengan

a lasan

maka pembata l a n d idasa r kan

guga tan ,

ben tuk

da lam sua tu

ka rena

permohonan

te r s ebu t

Admin i s t r a s i

dan Tekn i s

Mahkamah Agung RI . c ten t a ng

R

Poin

putusan

70

sengke ta

70 d imaksud ,

j uga sesua i

o leh

ada l ah

dengan “Pedoman

Perad i l a n ” ,

Buku I I ,

Bab VI Arb i t r a s e ,

Pembata l a n

UU

arb i t r a s e

pembata l a nnya

ep

Tekn i s

Pasa l

adanya

da lam Pasa l

bukan permohonan .

Bahwa pendapa t

In d

ada lah

d ia t u r

putusan

lik

Arb i t r a s e ,

karenanya

am

kabur

ada l ah

pembata l a n

ub

A ah

te l a h

sebaga imana te r dapa t

ah k

dan

bukan permohonan ( vo l un t a i r ) .

sebaga imana

176 ,

ada lah

arb i t r a s e

arb i t r a s e

2007 ,

1999

ben tuk

sesua i

gu

Bahwa

t idak

pu tusan

da lam

guga tan ,

Tahun

obscuu r l i b e l ) .

pembata l a n

ng

Permohonan

30

i

ah

No.

Putusan

Edis i Halaman

Arb i t r a s e ,

s

prematu r .

1.

UU

ep

ke ten t u an

es

ka

maka

on

m

pembata l a n be lum d ibuk t i k a n dengan putusan pengad i l a n ,

gu A

Hal .

arb i t r a s e

54 dar i

harus

ne

putusan

do

pembata l a n

ng

"pe rmohonan


In

M

angka 3 d ia t u r :


ik

h


Halaman 54

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia d ia j u k an

da lam

guga tan

(bukan

vo l un t a i r )

dan

d i s i d a ngkan

berdasa r kan

permohonan

a lasan

Pemohon

dar i

2.

yang

Pemohon te r sebu t

Bahwa

mengajukan

ada l ah ke l i r u

perad i l a n ,

te r dapa t

atas ,

pembata l a n

dan te l a h

mengak i ba t k an

dar i

Pemohon

te r s ebu t

a. Pemohon

m

sebaga imana

d i atas ,

menya takan

ka

Cour t

of

2008

R

ah

Arb i t r a t i o n

ada lah

ng

dan

Al t e r n a t i f

d i kena l

putusan

menyimpang

dar i

gu

pernya t aan

2009 j o .

putusan

ha l

arb i t r a s e Pemohon

yang

te r s ebu t

te l a h

d ia t u r

permohonannya d i

a

nas i ona l ,

quo

maka

permohonan

ada lah

Pemohon

pembata l a n

d imana

Pengad i l a n

apab i l a

Neger i

te r s ebu t

Jaka r t a

di

Termohon

Sela t a n .

pernya t aan Pemohon t i d a k sesua i proses

hukum

yang

da lam UU

putusan

seharusnya

domis i l i

ada l ah

Pemohon menganggap

ub

kepu tusan

padaha l

o leh

Pengad i l a n

lik

Pusa t ,

ep

ah

Jaka r t a

Sengke ta

domest i k ,

Neger i

am

arb i t r a s e

In d

A

b. Pemohon mendaf t a r k an

ah k

No.

tangga l

Penye l e sa i a n

Arb i t r a s e .

dengan

Case

da lam UU No. UU No 30 Tahun 1999 ten t a ng

karenanya

Neger i

ICC

(angka 1 ha laman 6 permohonan Pemohon) ,

Arb i t r a s e t i dak

dan

da lam ekseps i

Keputusan

27 Februa r i

ep

September :

padaha l

te r dapa t

bahwa


domest i k

sesua i

an ta r a l a i n :


22

yang

lik

se l a r a s ,

ub

ah

ber t en t a ngan atau se t i d a k - t i d a kn ya t i d a k t i dak

menya lah i

permohonan

ada l ah t i d a k j e l a s .

da l i l - da l l l

maka

i

tekn i s

yang

di

on

A gu

putusan Arb i t r a s e

te r sebu t

do

Bahwa

In

ng

o leh Hak im" :

es

ben tuk

ne si a


arb i t r a s e mengajukan Pengad i l a n ya i t u

di

Oleh karenanya

an ta r a kes impu l an

d i l a k u kan ,

seh i ngga

M

c . Pemohon menya takan bahwa putusan arb i t r a s e

a quo

55 dar i

do

Hal .


In

gu

ng

ne

ada lah

A

s

R

permohonan Pemohon ada lah kabur .


ik

h


Halaman 55

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ke te r t i b a n

hukum sebaga i

menuru t

sya ra t

yang

UU

mengika t

ng

Arb i t r a s e

te r hadap

pe laksanaan

putusan

arb i t r a s e in te r nas i ona l ,

padaha l

per i h a l

pembata l a n

putusan

Arb i t r a s e

2009 j o .

seca ra

da lam

Oleh

mengambi l

R para

in i

Menangguhkan b iaya

perka r a

mengambi l PST.

amarnya sebaga i ber i k u t

permohonan

i

prov i s i

:

Menolak ekseps i

No.

Neger i

01/PEMBATALAN 2009 yang

para

Pemohon

untuk

ep

-

Pengad i l a n

3 September

:

se l u r u hnya ; Dalam Ekseps i

Putusan

tangga l

da lam perka ra

;

:

Menolak

untuk

Termohon un tuk se l u r uhnya ;

Dalam Pokok Perka ra :

Menolak permohonan para Pemohon untuk se l u r uhnya ;

-

Menghukum

ng

perka ra

in i

untuk yang

Hal .

membayar h ingga

56 dar i

b iaya

k in i

yang

d ih i t u n g

do

Pemohon


In

A

para

da lam

gu

t imbu l

R

-

s

Dalam Prov i s i

M

ah k

am

ah

ARBITRASE/2009 /PN .JKT .

-

yang t imbu l

permohonan te r s ebu t

te l a h

Termohon

ne

A

Pusa t

23 Ju l i

;

sampai dengan pu tusan akh i r

Bahwa te r hadap

Jaka r t a

dan

ub

in i

tangga l

No.

:

Pemohon

melan j u t k a n perka r a

gu

-

Sela

Termohon un tuk se l u r uhnya ;

ng

Memer in t a h kan

Putusan

Neger i

lik

ah

-

Pengad i l a n

JKT.PST.

2009 yang amarnya sebaga i ber i k u t Menolak ekseps i

Pemohon

dan kabur .

01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009 /PN.

-

UU

permohonan

permohonan te r s ebu t

te l a h

d ia t u r

on

Pusat

te l a h

70

ep

Bahwa te r hadap

tegas

karenanya

ada lah t i d a k j e l a s

ka

dan

Pasa l

Arb i t r a s e .

m

je l as

No.

22 September

lik

yang

sya ra t n ya

Jaka r t a

tangga l

ub

ah

2008

Case

In

14387 / JB / JEM 27 Februa r i

do

ada l ah

ten t a ng

tangga l

permohonan

In d

A gu

Pemohon

dar i

es

melangga r

ne si a



ik

h


Halaman 56

dua pu luh

Sus/2009 ,

tangga l

Mener ima permohonan band i ng dar i

;

ARBITRASE/2009 /PN .JKT .PST.

September 2009 ;

perka r a

da lam t i n g ka t

R

Band ing

dengan

peran t a r a an

tangga l

1 Oktobe r

2010 ,

gu

I /Pemohon

kuasa

II

kemudian dan

khusus

tangga l

No.

o leh

Pan i t e r a

mana d i se r t a i

te r s ebu t

tangga l

26

gu A

ak ta

Neger i

2010 ,

itu

itu

di

I

No.

SK-

No.

SK-

kembal i

20 Desember

permohonan

jo .

yang

Pusa t ,

Kepan i t e r a an

2010

pen i n j a uan

PN.JKT.PST

Jaka r t a

Pemohon

berdasa r kan

2010 ,

pen in j a u an kembal i

d i t e r i ma

pada har i

Bahwa se te l a h pada

pada tangga l

dengan memor i yang

2010 dan

permohonan pen i n j a uan

dar i

Pengad i l a n

Band ing

I I / P emohon

Arb i t r a s e / 2 009 /PN . JKT .PST . ,

a lasan - a lasan Neger i

Band ing

16 Desember

32/SRT.PDT.PK/2010 /

01/P /Pembata l a n

8 Oktobe r

ub

kembal i

te r n ya t a

Pemohon

Desember

ep

sebaga imana

masing - masing

R

l i san

dan

te r h adapnya o leh

17

d ia j u k an

No. d ibua t

permohonan yang memuat Pengad i l a n

j uga ;

o leh Termohon Band ing / Te rmohon yang

Januar i

ng

am

ah

205 /C00000 / 2010 - S0,

2010 d ibe r i t a h u kan

masing - masing

351 /EP0000 /2010 - S0 dan tangga l

seca ra

II

Pemohon

kuasanya ,

mempunya i

pu tusan Mahkamah Agung

9 Jun i

I / Pemohon

sebesa r

;

masing - masing pada tangga l

A

sura t

tangga l

un tuk

2011

te l a h

Hal .

d ibe r i t a h u

57 dar i

ten t a ng

do

Band ing

ng

Pemohon

2009 ,

ya i t u

3


In

ah

No. 904 K/Pd t . Sus /

I I / P emohon I

in i

bahwa sesudah putusan yang te l a h

kekua tan hukum te t a p te r s ebu t ,

kepada

Pemohon

band i ng

( l i ma ra t u s r i b u rup i a h )

Menimbang ,

tangga l

lik

Rp. 500 .000 , -

Band ing / p a r a

Pusat No.

ne

b iaya

Pemohon

ub

ka

membayar

para

ep

m

Menghukum

Jaka r t a

lik

ah

PEMBATALAN

PT

PT PERTAMINA (PERSERO)

Menguatkan pu tusan Pengad i l a n Neger i

01/

yang te l a h

Pemohon Band ing I :

PERTAMINA EP dan Pemohon Band ing I I : te r s ebu t

2010 ,

ada l ah sebaga i ber i k u t :

A gu

berkekua t an hukum te t a p te r s ebu t

9 Jun i

do

904 K/Pd t .

Mahkamah Agung

In d

No.

r ibu

In

ng

Rl

sa tu

i

;

ra t u s

s

rup i a h )

(dua

es

Rp.221 .000 , -

on

sebesa r

ne si a


Menimbang , bahwa amar putusan (band i ng )

ah k


ik


h

M

R ep ub

hk am


Halaman 57

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memor i

pen in j a uan

kembal i

dahu l u

Pemohon I I

dan Pemohon I ,

Sumedang pada tangga l

Menimbang ,

l awan

dengan

23 Februa r i

2011 ;

seksama,

te l a h

kemba l i

d ibe r i t a h u kan

d ia j u k an

da lam

tenggang

permohonan

pen i n j a uan

kembal i

bahwa

a lasan - a lasan

Pemohon Pen in j a uan Kembal i

ka

in i

fak t a - fak t a

te r n ya t a

d ia j u k an

yur i d i s

putusan

a

o leh


yang akan d i kemukakan d i

quo

mengandung

ep

bawah

da l am memor i

pada pokoknya i a l a h :

Berdasa r

yang

ub

m

te r s ebu t

fo rma l

lik

ah

Menimbang ,

dan

maka o leh

te r s ebu t

dapa t d i t e r i ma ;

p ihak

waktu

In

itu

II

a quo

kepada

dengan cara yang d i t e n t u k an da lam undang- undang , karena

dan

j awaban memor i

bahwa permohonan pen i n j a u an

a lasan - a lasannya

A gu

bese r t a

d ia j u kan

I

do

Neger i

Pemohon Band ing

yang d i t e r i ma d i Kepan i t e r a a n Pengad i l a n

ng


dar i

ne si a


kekh i l a f a n / k e ke l i r u a n nya ta yang te r d i r i

beberapa

dar i :

dan

ng

Arb i t r a s e

Al t e r n a t i f

(se l a n j u t n y a d i sebu t Mengkatego r i k a n

gu

14387 / JB / JEM

30

tahun

“UU Arb i t r a s e ” ) Putusan

( “Pu t u san

Arb i t r a s e

Arb i t r a s e

di

in te r nas i ona l , pa l i n g

l ama

sudah

in i

berpendapa t

putusan

te r i k a t

harus

pu tusan

bahwa

arb i t r a s e

dengan

waktu

d ida f t a r k a n

pada

berdasa r kan Pasa l 1.9 UU Arb i t r a s e ;

dan sama

t i dak

har i


sepenuhnya

merupakan

seh i ngga 30

Per t imbangan

ICC

dan

Jaka r t a ,

lik

Arb i t r a s e

da lam ha l

menyatakan

Sebaga i

Padaha l Arb i t r a s e

ub

putusan

te l a h

a quo,

No.

ICC” )

Dibua t

ep

A ah

90 putusan

band i ng / k a sas i

ah k

Putusan

Sengke ta

karena Telah

Indones i a .

Pada ha laman

am

dan

ten t a ng

Penye l e sa i a n

Putusan Arb i t r a s e In t e r n a s i o n a l Di l a ku kan

1999

i

No.

es

Undang- Undang

on

1.9

In d

R

ah

1. Putusan A quo Melangga r / Be r t e n t a n gan dengan Pasa l

pendapa t dan

pu tusan

sependapa t

band ing / k a sas i dengan

in i

pu tusan

PN

in i

nya ta - nya ta

mengandung

atau keke l i r u a n nya ta berdasa r kan fak t a - fak t a

58 dar i

do

Hal .


In

A

gu

ng

kekh i l a f a n

per t imbangan

s

dan

ne

M

Pendapa t

R

sebaga imana yang te r can t um d i da lam ha l aman 79;


ik

h


Halaman 58

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ber i k u t :

un tuk

dengan

tegas

menentukan

ng

menganu t

ka tego r i

arb i t r a s e yang d i j a t u h kan o leh meje l i s sebaga i ber i k u t :

“Pu tu san arb i t r a s e

in te r nas i ona l

d i j a t u h kan o leh sua tu l ua r

atau

sua tu

putusan

Indones i a

yang

l embaga

menuru t

d ianggap

arb i t r a s e

ke ten t u an

sebaga i

sua tu

ub

arb i t r a s e

arb i t r a s e

ng

gu am

sebaga i

1.9

Arb i t e r

ka tego r i

di

wi l a yah

pu tusan

o leh

d i sebu t

di

UU Arb i t r a s e

t idak

bahasa ,

uang ,

ka tego r i


mata

fak t o r

un tuk Sehingga

Termohon

Pen in j a uan

“Te rmohon

PK”)

a quo,

sebaga i

yang

arb i t r a s e

arb i t r a s e .

d i sebu t

pu tusan

atas

dan pu tusan l ua r

sebaga i

putusan

d i kemukakan

o leh

pu tusan

kepu tusan arb i t r a s e

maupun e lemen

(se l a n j u t n y a

d ibena r kan

d ibua t

Pasa l

kebangsaan

Kembal i

dan

ep

A ah

fak t o r

yang

di

putusan

sebaga i

dan

mengena l

da l i l

d ibua t

maka

proses pemer i k saan

d i ka t e go r i

ke ten t uan

menentukan

Indones i a ,

Indones i a ,

Berdasa r

ser t a

apakah

atau domest i k ;

d i l a k u kan

hukum Repub l i k

atau

d i ka t e go r i

apab i l a


arb i t r a s e

d iamb i l

Repub l i k

te r s ebu t

bersangku t an

arb i t r a s e

In d

hukum

arb i t r a s e nas i ona l

-

putusan

ep

wi l a yah

R

ah

pu tusan

arb i t r a s e

repub l i k

atau i n t e r n a s i o n a l ” :

Apab i l a

Seba l i k n y a ,

arb i t e r

asas te r i t o r i a l

ub

m

ka

ka tego r i

nas i ona l / d omes t i k

atau

putusan

un tuk

menentukan

Indones i a ,

hukum

dengan tegas d ianu t

-

atau arb i t e r

wi l a yah hukum repub l i k

Berdasa r ha l i n i ,

-

pu tusan yang

l embaga arb i t r a s e

i n t e r n a s i o na l ” ;

ah k

ada lah

lik

ah

pero rangan

arb i t r a s e .

In

pero rangan d i

putusan

lik

A gu

Pasa l 1.9 berbuny i

asas

fak t o r

i

te r o t i r i a l

UU Arb i t r a s e

es

1.9

on

1.1 Pasa l

do

yur i d i s

ne si a


yang

bahwa e lemen yang un tuk

menentukan

ada lah ke l i r u

dan nya ta -

gu A

atas ,

putusan

Pemohon

arb i t r a s e

Hal .

59 dar i

PK

hendak

ICC

t i dak

s

di

ne

bahwa

ng

membukt i k an

da l i l

do

dengan


In

M

Terka i t

R

nya ta ber t e n t a ngan dengan Pasa l 1.9 UU Arb i t r a s e ;


ik

h


Halaman 59

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Par i s ,

Peranc i s

kekh i l a f a n / k e k e l i r u a n karena

itu ,

ng

hukum

dar i

sekre t a r i s

A gu

dar i

Dera i n s

j ende ra l

ah

2010

pendapa t

dar i

as i ng

Yves

Dera i n s

da lam proses

Par i s ,

merupakan

di

te r t a n gga l

( l amp i r a n

arb i t r a s e

hukum

di

kompeten

ICC;

hokum

mantan

pendapa t

d imaksud

yang

te r u t ama arb i t r a s e

Berdasa r kan

ser t a

orang - orang

pro f e s s i o n a l - pro f e s i o na l

pendapa t

merupakan

yang merupakan advoka t

d imana

arb i t r a s e ,

memin ta

yang

ICC Rules ,

Rodman Bundy ,

Peranc i s ,

yang nya ta da lam putusan a quo.

Pemohon PK te l a h

Yves

te r dapa t

14

b idang

Desember

lik

Oleh

seh i ngga

do

di

In

d i j a t u h kan

ne si a


1) ,

dan

e lemen- e lemen

putusan

arb i t r a s e

ub

ICC

merupakan

ep

Pendapa t

hukum i n i

parag raph

pendapa t

hukum

Yves

Dera i n s

( v ide

France ,

French

Code

i may

rece i v e

acco rd i n g

Civ i l

to

ar t i c l e

Procedu re ,

“an

in t e r na t i o na l

when

in t e r na t i o n s l

t r a de ” .

The Par i s

the

in te r na t i o na l

spec i f i e d

tha t

arb i t r a t i o n li t i ga t i on

f r om

is

in

arb i t r a t i o n an

in t e r na t i o na l

“a re

res i d ence

charac t e r

as s take

R

d i spu t e

is

of

Appea l

the

which

of

of

e lement s tha t

and

the

i r r e l e van t

arb i t r a t i o n

the is

of

has the

the

f r om the economica l

par t i e s ,

al l

of

sub j e c t

the

the i r

1492 of

cha rac t e r

Thus ,

ep

arb i t r a t o r s ,

common

in te res t s

Cour t

d i spu t e . of

a

arb i t r a t i o n

the

the

and more par t i c u l a r l y

na t i o n a l i t y

f r om the

i n vo l v e s

resu l t s

tha t

whethe r

it

par t i e s

in

such as of

the

p lace

of

dete rm i n i n g

in te r na t i o na l ” ; arb i t r a t i o n is

to

the

resu l t s

i n vo l v e

“ the

s

In

the

pada

on

ques t i o n

answer .

process

di l i h a t

35:

two

gu A ah

dapa t

In d

These

arb i t r a s e

es

35

ng

Parag ra f

am

pu tusan

i n t e r n a s i o na l .

l amp i r a n 1) ;

ah k

atau

arb i t r a s e

R

ah

domest i k / n a s i o n a l

putusan

lik

ka

arb i t r a s e

ub

m

ICC t i d a k berhubungan dengan penen tuan apakah putusan

A

ne

35:

Hal .

60 dar i

do

gu

ng

Ter j emahan parag ra f


In

M

economics of more than one coun t r y ” ;


ik

h


Halaman 60

R ep ub

hk am


sesua i

tempa t

“t i dak

arb i t r a s e

Jad i ,

dar i

t i n gga l

dan

tempat

da lam

penen tuan

i n t e r n a s i o na l ” ;

karak t e r

arb i t r a s e

yang

para p ihak ,

mereka

hubungan

e lemen-

berasa l

mel i ba t k a n

sengke ta

“ekonomi

yang

l eb i h

dar i

ep

d ipe rmasa l a hkan

nas i ona l i t a s

nerupakan

dar i

dan khususnya pada

sengke t a ” .

memi l i k i

dar i

sa tu Negara ” ;

di

Jaka r t a .

per t imbangan

putusan

yang

menentukan

ka tego r i

gu dan

arb i t r a s e

dengan

arb i t r a s e

fak t o r

untuk

yang

i n t e r n a s i o na l ,

ICC

PK

sesua i

ng

gu

dan fak t o r

untuk

apakah domest i k

j e l a s k an

Rules

yang

menentukan

dan

hukum yang d i kemukakan o leh

A

asas

semata - mata d idasa r kan pada

d i j a t u h kan

R

menjad i

bahwa

ke l i r u

da lam ha l

ep

menyatakan

sebaga i

nya ta - nya ta


Pemohon

ICC

yang d i sepaka t i ,

bukan menjad i

yang

untuk

Arb i t r a s e ,

in i

te t a p i

Rules

fak t o r

1.9

dan

UU

pasa l

Pr i n s i p

menjad i k an

arb i t r a s e

Pasa l

in i

Indones i a

pendapa t

sebaga i

putusan

asas te r i t o r i a l ;

ah k

yang

karena berdasa r ICC Rules ,

in i

in te r nas i ona l

ber t e n t a ngan

atau i n t e r n a s i o na l

M

quo

d i sepaka t i

menentukan ka tego r i

am

a

fak t a

ub

A ah

Berdasa r

arb i t r a s e

pu tusan

hukum repub l i k

ada lah se j a l a n

di

atas

d i sepaka t i ka tego r i putusan

yang bukan


dengan

pendapa t

Rodman Bundy te r t a n gga l

Hal .

61 dar i


In

yakn i

wi l a yah

do

da lam

d i l a k u kan dan

lik

di

ng

d iamb i l

in i

on

yang d ipe rmasa l a hkan da lam perka ra

ICC

In d

R

ah

In casu , proses pemer i k saan dan putusan arb i t r a s e

i

para

te l a h

in te r nas i ona l

li t i gas i

da lam sua tu

Par i s

s

ka

sub j e k

seper t i


band i ng

“ka r a k t e r

e lemen te r s ebu t

apakah

m

bahwa

arb i t e r ,

apab i l a

es

Pengad i l a n

ekonomi

Acara

mel i b a t k a n kepen t i n gan perdagangan

berasa l

arb i t r a s e

in te r nas i ona l

ub

ah

proses

Hukum

ne

A gu

i n t e r n a s i o na l ” . mengkhususkan

1492

umum. Di

do

ng

d inya t a kan

te r s ebu t

arb i t r a s e

Pasa l

j awaban

“

arb i t r a s e

arb i t r a s e

mener ima

dengan

Perda t a Peranc i s , Suatu

dapa t

lik

Peranc i s ,

in i

In

Dua per t a n yaan

ne si a



ik

h


Halaman 61

R ep ub

hk am


ne si a


19 November 2010 ( l amp i r a n 2) pada parag raph 15 (v i d e l amp i r a n 2) bahwa: 15:

ng

connec t i o n ,

immate r i a l

its

headquar t e r s

in i

Par i s ,

Par i s

a French arb i t r a t i o n

ng

melaksanakan

gu

arb i t r a s e

ICC

ep

Baga imanapun menjad i

merupakan

j uga ,

yang

ICC.

ICC

in i

di

semua

ha l

in i

t i dak

arb i t r a s e tempat

ICC

kepada para

sek re t a r i a t

admin i s t r a t i v e

yang

bahwa pu tusan

Arb i t r a s e

o leh

Peranc i s

atau

arb i t r a s e .

Tempat

arb i t r a s e sepan j ang arb i t r a s e i n i

te t a p d i Jaka r t a ;

Pendapa t

o leh

yang

menyatakan

ha l

in i

ICC

dan

Rules , ka tego r i

te t a p i

putusan

kedudukan arb i t r a s e pemer i k s aan sebaga i

bahwa Rules

di

ICC dan

bukan

Par i s

t idak

bukan

ng

untuk

arb i t r a s e

yang

sebaga i

un tuk

dar i

karena

melakukan

te t a p i

hanya

asos i a s i

swasta

Selan j u t n y a ,

62 dar i

be l i a u ,

fo r um

putusan ,

Hal .

arb i t r a s e

pendapa t

berwenang

depar t emen admin i s t r a s i

gu A

da lam

fak t o r

pada tempa t

Menuru t

kamar dagang i n t e r n a s i o n a l .

Dera i n s ,

d i sepaka t i ,

putusan

mengambi l

Yves

menjad i

d idasa r kan

d ibua t .

ICC

yang

ep

d i j a t u h kan ,

d i kemukakan

be l i a u

j uga

do

sama


In

yang

R

A ah am

atau

hak

d ibawah

dan member i kannya

tugas

Par i s

sua tu

bernaung

Par i s ,

arb i t r a s e

arb i t r a s e

menentukan

ah k

yang

di

Par i s

ICC.

mengubah

bukan

Pengad i l a n

di

da lam

bera r t i

in i ,

pusa t

o leh

berkedudukan p ihak

ha l

arb i t r a s e

berkan t o r

d ipe r i k s a

arb i t r a t i o n

15:

dengan bahwa

of

became

th r o ughou t the proceed i n g s ;

R

ah

yang

The p lace

Par i s

lik

m

ka

pen t i n g

ICC Arb i t r a t i o n

or mean tha t


Ter j emahan parag ra f Berka i t a n

every

i

of

to the

s

p lace

rema ined Jaka r t a

M

in i

ub

the

tasks

the

The ICC per f o rms

ub

ah

in t o

to the par t i e s

by the ICC Secre t a r i a t .

these admin i s t r a t i v e

tha t

of ICC Arb i t r a t i o n

lik

arb i t r a t i o n

and de l i v e r e d

or

es

in

the

took p lace under the ausp i ce s of the ICC

Awards were rev i ewed by the Cour t si t t i ng

tha t

ne

has

A gu

which

is

on

arb i t r a t i o n

it

do

th i s

In

In

In d

Parag ra f


ik

h


Halaman 62

R ep ub

hk am


pu tusan

ng

mengawas i

sepenuhnya arb i t r a s e .

putusan in i

te r s ebu t

dapa t

di l i h a t

the

most

numerous

famous

Arb i t r a t i o n ,

is

arb i t r a l the

which

is

ins t i t u t i o n s ,

the

no t

a “cou r t ”

“ the

ka

(a r t i c l e

Chamber

arb i t r a t i o n

1.1

of

ICC Rules ) .

assoc i a t i o n

the

prope r

( “ I CC ” ) ,

to

the

The ICC,

es tab l i s h e d

ICC”

a pr i v a t e

in

1919

and

gove rned by French Law (Law 0f

1 st Ju l y

assoc i a t i o n

d ’assoc i a t i o n ” ] ,

R

agreement [ “ c o n t r a c t

its

headquar t e r s

i n Par i s ,

of

a depar tmen t

Commerce

at t a ched

ep

non- pro f i t

the

body

in

ra t he r

of

Caur t

of

1901 on the has

France ;

i

m

i.e .


one


ub

of

maje l i s

da lam parag raph 8

sense of the word but cons t i t u t e s

ah

ada lah

hukum

do

Amongst

dan

seca ra

In

8:

ICC

menatausaha

lik

Parag ra f

the

ah

mengatu r ,

arb i t r a s e

dan ber t a nggung j awab

atas

Dal i l

fungs i

12 (v i d e l amp i r a n 1) bahwa:

A gu

jo .

untuk

dan

banyak

ins t i t u s i

sa tu yang pa l i n g te r k ena l

makna

“ ICC” ) ,

ya i t u

1919

(Hukum

1

[ “ con t r a c t d i Par i s ,

swas ta

d ia t u r

Ju l i

1901

Peranc i s ;

M

no t

gu A

da l am

ICC”

yang d id i r i k a n

pada

hukum

Peranc i s

per j a n j i a n

memi l i k i

Cour t

d i spu t e s .

the app l i c a t i o n

ng

ensu r i n g

se t t l e

di

berdasa r kan

the ICC In t e r n a t i o n a l i t se l f

Commerce

asos i a s i

kan to r

pusa t

1.2 of the ICC Rules undersco r e s

R

ah k

tha t

ar t i c l e

of

Rules ) .

non- pro f i t

dan

sebuah

yang meleka t

ICC

d ’assoc i a t i o n s ” ] ) ,

In add i t i o n ,

chamber

“badan arb i t r a s e

Parag raph 12 :

merupakan

ub

asos i a s i

namun


1.1

tahun

am

sebena rnya ,

da lam

(Pasa l ICC,

yang bukan merukanan “pengad i l a n ”

ep

ah

A

depar t emen

Arb i t r a s e

It

of Arb i t r a t i o n has the

of these Rules .

Hal .

63 dar i

“ does

func t i o n It

of

draws up

do

da l am

ICC,

ada l ah Pengad i l a n

sa l ah


In

gu


arb i t r a s e ,

on

sek i an

In d

an ta r a

lik

Di

ng

Ter j emahan parag raph 8:

s

hanya

peran

es

ada l ah

bahwa

ne

menyatakan

ne si a



ik

h


Halaman 63

R ep ub

hk am


The ro l e

arb i t r a t i o n

and

A gu

and l ega l l y

members

of

it

fo r

the

i s “no t

ICC

no t

i t se l f

ep

d i l a k sanakannya

te r s ebu t

menggambarkan

putusan

putusan

t iga

mantan


mela l u i

(penekanan

Pengad i l a n

Arb i t r a s e

dan

ICC,

putusan

menge lo l a

arb i t r a s e

d imana arb i t e r

Sebaga imana dar i

Putusannya

seca ra

t i dak

atau

t idak

hukum

d i j e l a s k an

te r s ebu t

ep

te r s ebu t

merupakan

Pengad i l a n

pengad i l a n

arb i t r a s e

arb i t r a s e .

dan mengawas i

ber t a nggung j awab

anggo ta

maje l i s

sua tu

mengatu r ,

te r s ebu t .

yud i s i a l .

Pengad i l a n

dar i

o leh

Arb i t r a s e

“bukan

seca ta

ub

gu A

Pengad i l a n

ICC bukan un tuk memutuskan sengke ta dan

te r s ebu t

atas

d i spu t e s

lik

ng

Peran

prosedu r - prosedu r

pu tusan

sengke t a .

menjamin

Pengad i l a n

menye lesa i k a nnya Pengad i l a n

or

ICC “ t i d a k

In t e r n a l - Rules - nya (Tambahan I I ) ” .


badan

untuk

R

ber f ungs i

d i t ambahkan )

pember i

se t t l e


menye lesa i k an

te r sebu t .

send i r i

t r i b u na l s

1.2 ICC Rules menggar i s b awah i

Arb i t r a s e

dengan send i r i n y a

of

dec i s i o n

lik

does

It

bahwa Pengad i l a n

ah

body . I t s

s ta t e

cour t s .

Cour t

ub

m

As ment i o ned by th r ee

a j ud i c i a l

Sebaga i tambahan , pasa l

am

of the awards



ka

proceed i n g s

it.

[…] ” ;

ah

arb i t r a t i o n

to those of arb i t r a l

Rules

of

organ i z e s ,

are not equ i va l e n t

te r s ebu t

Cour t

It

are the autho r s

respons i b l e

Arb i t r a t i o n ,

award .

supe rv i s e s

where the arb i t r a t o r a s

ah

ICC In t e r b a t i o n a l

i

an

admin i s t e r s

fo rme r

(emphas i s

es

by

the

II) ” .

on

them

of

(Append i x

i s no t to the dec i de d i spu t e s and reso l v e

ng

Arb i t r a t i o n

Rules

do

added)

In t e r n a l

In

own

In d

its

ne si a


pengad i l a n

dengan

sua tu dengan

neger i .

send i r i n y a

arb i t r a s e

gu A

dapa t

di ta r i k

Mahkamah Agung

Termohon PK yang menyatakan ICC

d i j a t u h kan

Hal .

di

64 dar i

Par i s

yang

s

da l i l

ng

pu tusan

per t imbangan

atas ,

bahwa karena

ne

M

membenarkan

bahwa,

hukum d i

do

kes impu l an

pendapa t


In

Berdasa r kan

R

ah k

menye lesa i k a n sengke ta […] ;


ik

h


Halaman 64

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dra f t

putusan

te r l e b i h

arb i t r a s e

dahu lu

o leh

ng

berkedudukan d i Par i s , 1.2 ICC

Merupakan

ICC d ipe r i k s a

ne si a


dan d i se t u j u i

Sekre t a r i a t

ICC

yang

ada lah ke l i r u ;

Bentuk

Arb i t r a s e

yang

un i k

karena

dua ben tuk ya i t u

yang berben t u k

ad hoc dan permanen .

ad hoc seca ra

sebuah arb i t r a s e

pada l embaga arb i t r a s e berben t u k

permanen

Badan Arb i t r a s e Singapo re

Pasa l

R

memperha t i k a n

pendapa t

hukum dar i

l embaga

arb i t r a s e

Nas iona l


2 aya t

(1 )

Indones i a

Arb i t r a t i o n

dan meru j u k pada

yang

un i k .

ICC

dapa t

campuran atau hybr i d

d i ka t a kan

anta r a permanen ICC memi l i k i

secre t a r i a t

yang berkedudukan d i

Sementa ra

hoc

ICC

karena

memutus

maje l i s

arb i t e r

dan

Par i s .

perka r a

sebaga imana

keberadaan

maje l i s

In t e r n a s i o na l t i dak

re l e van

mana yang

berwenang

pu tusan .

arb i t r a s e

in te r nas i ona l

arb i t r a s e

yang d id i r i k a n

menentukan

melakukan

pembata l a n

da lam pu tusan

d imaksud

Negara - negara


sebuah seper t i

Cour t

of

(Mahkamah In t e r n a s i o na l ) ;

gu

da l am UU Arb i t r a s e

Hal .

65 dar i

meru j u k

do

“ In t e r nas i ona l ”

ng

Penger t i a n

A

is t i l a h

arb i t r a s e

da lam

bukan l ah

o leh

dar i


In

Jus t i c e

da lam

R

d i kena l

pu tusan


ep

Per l u d ipahami penger t i a n

yang

da lam

l epas

lik

pengad i l a n

d ia t u r

Adapun pemutus perka ra ada l ah

kebe radaan ICC;


ad

In d

gu A ah

proses

dan ad hoc . Permanen karena seca ra f i s i k

1.3 Penger t i a n

am

sebaga i

Rodman Bundy ICC merupakan sua tu

da l am Pasa l 2 aya t (1 ) .

ah k

d ipahami

i

ataupun

ben tuk arb i t r a s e

M

Seba l i k n ya arb i t r a s e

s

seper t i

ng

ah

te r t e n t u .

yang d i se l e sa i k a n o leh l embaga arb i t r a s e

Cente r ( SIAC) ; Bi l a

d ipahami

es

(BANI )

Arb i t r a s e

dapa t

ub

ka

te r t e n t u ,

te r d i r i

yang berben t u k t i d a k meru j u k

ep

m

bera rb i t r a s e

s ingka t

ub

yang

d i ke t a hu i

ne

sebaga i

ah

sebaga imana

on

dar i

bera rb i t r a s e

In

Proses

lik

A gu

Hoc.

do

berben t u k Campuran atau Hybr i d anta r a Permanen dan Ad


ik

h


Halaman 65

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada

sua tu

permanen ,

pu tusan

yang

arb i t r a s e ,

d ibua t

di

ba i k

Negara

ad

la i n

hoc

ne si a


ataupun

atau

di

l ua r

Bag i

putusan

proses

arb i t r a s e

pembata l a n

A gu

atau domis i l i arb i t r a s e

yang berben tu k

d i l a k u kan

dar i

di

permanen maka

Negara

l embaga arb i t r a s e .

d imana

sea t

Sementa ra untuk

do

ng

Indones i a ;

yang berben t u k ad hoc maka d i l a k u kan d imana

domis i l i

t i dak

arb i t r a s e

demik i a n

di

campuran

maka

pu tusan

atau

pu tusan

arb i t r a s e

yang da lam i s t i l a h

menginga t

anta r a

keun i kannya

permanen

penen tuan bukan te r l e t a k

dan

ad

yang

UU Arb i t r a s e

d i sepaka t i

o leh

yang hoc

para

merupakan

maka cr i t e r i a

pada domis i l i

ICC yang berada d i

R

secre t a r i a t

ah

sea t

sebaga i putusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o n a l ; ICC

yang

Indones i a

merupakan

neger i

Bi l a

atau sea t dar i

Par i s ,

mela i n kan

sea t

p ihak

da lam

per j a n j i a n

yang d i sepaka t i

an ta r a

Pemohon PK

Arb i t r a s e

dengan

Termohon

Ber t i t i k

to l a k

k lausu l a

Termohon

PK

arb i t r a s e

dan

dar i te l a h

sepaka t

pengambi l a n

Apab i l a

membukt i k an d i l a k u kan

1.9

bahwa dan

in i

d iamb i l

putusan

wi l a yah

hukum

itu ,

seca ra

yur i d i s

arb i t r a s e

yang

d ipe rmasa l ahkan

ep

ka rena

pu tusan

da lam ha l i n i

di

Oleh

arb i t r a s e

ada l ah

dengan

Pemohon PK dapa t

dan

Indones i a .

ada l ah

proses

d i ka i t k a n

UU Arb i t r a s e , proses

tempa t

arb i t r a s e

ub

Pasa l

PK dan

Indones i a ,

k l ausu l a

tempa t

Pemohon

bahwa

putusan

da l am wi l a yah hukum repub l i k Jaka r t a .

in i ,

bahwa

lik

gu A ah

d i t e n t u k an

Indones i a .

ke ten t u an

am

te l a h

arb i t r a s e d i Jaka r t a ,

di

ah k

PK

on

1.4 Klausu l a

In d

ng

ataupun arb i t e r ;

i

Untuk

arb i t e r .

es

m

berada

d i l ua r

d i sebu t

o leh

ub

d ibua t

ka

d i t e n t u k an

lik

yang

ep

ah

atau

In

sea t yang d i t e n t u k an o leh para p ihak da lam per j a n j i a n

da lam

arb i t r a s e repub l i k putusan

perka r a

nas i ona l / d omes t i k

in i bukan

gu A

kedudukan

Hal .

maje l i s

arb i t r a s e

arb i t r a s e

66 dar i

s

menyatakan

award

ada l ah

ne

tegas

ng

dengan

f ina l

do

M

1.5 Angka 74 per t imbangan


In

R

pu tusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o n a l ;


ik

h


Halaman 66

R ep ub

hk am


te r s ebu t

anta r a

sea t of arb i t r a t i o n

i s Jaka r t a ” ;

ng

kedudukan

mengena i

Indones i a

d ipe r t e ga s maupun

Fina l

Award

yang

yang

UU

pembata l a n

putusan

ICC

arb i t r a s e

karena

putusan

gu

ICC

maka

pu tusan

A ah

d i t e r a p kan

arb i t r a s e

ICC

menyebu t kan

perad i l a n

am

in i

A

dan

d i j a t u h kan

seh i ngga t i d a k

ke ten t u an

putusan

Pasa l

70

UU

itu

send i r i

t i dak

yang

berwenang

un tuk pu tusan

parag raph

jo .

te r hadap

ep

d ipe r t e g a s

gu

Hal

Rules

yang

(v i d e

d ipas t i k a n

arb i t r a s e

d i j a t u h kan d i

ng

M

d imaksud t i d a k

d i t e r i ma

pembata l a n

Yves Dera i n s

Peranc i s putusan

karena

in te r nas i ona l

pembata l a n

R

ah k

pemer i k s aan

bahwa

arb i t r a s e

dapa t

arb i t r a s e

berdasa r kan

hukum dar i

pengad i l a n

o leh

mana

arb i t r a s e ICC d imaksud ;

pendapa t

t idak

putusan

permohonan

tambahan ,

a lasan

Indones i a ;

berdasa r kan

Namun

Sebaga i

PK te r hadap

putusan

permohonan

Arb i t r a s e .

mener ima

atas

putusan

o leh Pemohon PK dan Termohon PK

ada l ah putusan arb i t r a s e b i sa

Pemohon

itu

a quo,

fo r um yang d i sepaka t i ada l ah

yang

permohonan

ub

menuru t

ICC

menolak

ada l ah

pembata l a nnya d i perad i l a n Jad i

o leh

te r s ebu t

ICC

o leh

ng


menolak

menguatkan

te l a h

d ia j u kan

arb i t r a s e

pu tusan

yang

per t ama ,

R

ah

pu tusan

yang

te l a h

i

pembata l a n

menerapkan

ICC

25

l amp i r a n

26 1) ,

akan

menolak

karena

pu tusan

s

t i n g ka t

quo

arb i t r a s e

ub

band ing / k a sas i

perad i l a n

of

t i n g kap per t ama maupun pengad i l a n

ep

m

ka

t i n g ka t

a

Arb i t r a s e

d ia j u k an o leh Pemohon PK. Baik pada perad i l a n

Place

es

permohonan

1.9

putusan

di

wi l a yah hukum Peranc i s .

da lam ku t i p a n

Hal .

pendapa t

67 dar i

hukumnya ,

ne

Pasa l

te r t u a ng

mengatakan

Indones i a ;

keke l i r u a n

te r a kh i r

on

ah

ka l ima t

do

dar i

ke ten t u an

da lam

putusan

Arb i t r a t i o n : Jaka r t a ,

1.6 Akiba t

l ag i

Jaka r t a ,


In

tangga l

di

“ the

In

bawah

Award

arb i t r a s e

lik

A gu

Par t i a l

menya takan

do

Penegasan

la i n

In d

Per t imbangan

lik

Jaka r t a .

ne si a



ik

h


Halaman 67

R ep ub

hk am


25:

Cour t s

have

ng

arb i t r a l

an ac t i o n

as i de

an

be fo r e

arb i t r a l

French may be orde red su i t .

Fina l l y ,

to

de te rm i ne

award

to

it

shou l d

where

an

award

tha t

of

Cour t

sea t

the

af

Appea l

of

s i gn i f i c a n t

ng

which en ta i l s

arb i t r a t i o n

rega rd i n g j u r i s d i c t i o n the

ac t i o n s

gu

dependen t no t i o n

or

as i de

par t i e s ’ w i l l . on the

p lace

an

where

the

award

a

was

are

mate r i a l

took

execu t ed ,

Peranc i s

arb i t r a s e

yang

walaupun

yang

arb i t r a s e

menga jukan

di

d i ke l u a r k an Peranc i s

membayar

atas

ng

gu A

Negara

di

te r s ebu t

as i ng

dan dapa t

menggunakan je l a s

pembata l a n l ua r

putusan

t i dak

atas sanga t

guga tan

hadapan Pengad i l a n kerug i a n

pembata l a n

te r s ebu t

pers i d angan

Pera t u r a n

yang

di

pembata l a n

R

p ihak

d i ke l u a r k an

bahwa

hukum Peranc i s .

menolak

ub

d i t e r i ma ,

te l a h

lik

Pengad i l a n

bahwa

putusan

Peranc i s

di

s

of the arb i t r a t o r s ” ;

ep

am

which

which can vary acco rd i n g to the whims or the b lunde r s

menyatakan

ah k

award ,

where he hear i n g


M

not i o n

to ru l e on

And not

p lace

tha t

i n par t i c u l a r

of the sta t e cour t s

the

the

e l sewhere .

l ega l

consequences ,

se t

hear i n g s

cons i de r ed

a pure l y

to

dependen t

tha t

dapa t d ipe r i n t a h k an un tuk

tun t u t a n

Hal .

yang t i d a k

68 dar i

memi l i k i

ne

ah

A

p lace

on

is

an award i s

p lace

i ndeed

been

of arb i t r a t i o n ,

fa c t

award took

has


In

ah

Par i s

“[T ]he

the

ep

execu t i o n

accoun t

R

ka

and /o r The

in to

rebde red

pay damages fo r

deemed to have been made at the sea t ta k i n g

French

be ment i o ned tha t

the French Cour t s cons i de r

whi t o u t

the

do

m

se t

orde r

rende red ,

br i n g i n g

i

in

such recou r se was

on

fr i vo lous

in

The above ru l e i s so c l ea r

ub

ah

of

l o ca t e d

even when French l aw had been chosen

a par t y

ou ts i d e

sea t s

and dec l a r e d tha t

to gove rn the proceed i n gs .

to

recou r se s

do

A gu

no t admiss i b l e ,

Cour t s

en te r t a i n

awards rende red i n

a fo r e i g n coun t r y

tha t

to

In

aga i n s t

re f u sed

In d

French

lik

Parag ra f

es

bahwa:

ne si a



ik

h


Halaman 68

R ep ub

hk am


untuk

pemer i k s aan

dan /a t a u

te r j a d i

di

d i j a t u h kan

pe laksanaan

la i n .

mengatu r

yur i s d i k s i

pembata l a n

yang

were

ng

Terms of

exp l a i n e d

been

and

aeg i s of th i s

the

in

Jaka r t a ,

of

the

tha t

is

l o ca t e d

Arb i t r a t i o n

awards

were

rende red

are i r r e l e v a n t ;

Peranc i s

arb i t r a s e

Procedu ra l

Berdasa r kan di

atas ,

in te r nas i ona l

l embaga i n i

R

bahwa putusan te r s ebu t

tempa t arb i t r a s e

Order

(i i )

ICC

yang

bahwa

te r l e t a k

the Terms

No. 1 dan ( i v )

a lasan - a lasan

fa k t a - fak t a

the

te l a h

pengad i l a n

di

Par i s

dan

d i j a t u h kan berdasa r kan naungan

s

d i j e l a s k an

(i i i )

in

akan menentukan

arb i t r a s e ,

ep

pu tusan .

k l ausu l a

ICC

under

lik

Pengad i l a n

ub

Refe rence ,

Order

fac t s

bahwa putusan d i j a t u h kan d i Jaka r t a ,

of

c l ausu l e ,

Procedu ra l


dengan ( i )

of

For the var i o u s reasons which

ins t i t u t i o n

in i

sea t

arb i t r a t i o n (ii i )

above ,

Cour t

tha t

the

Refe rence ,

have

gu A ah

to

the awards .

sesua i

akan

arb i t e r ” ;

rende red

No. 1; ( i v )

Dalam kasus

am

pada

d imana pu tusan te r s ebu t

acco rd i n g


ah k

bergan t ung

ep

awards

arb i t r a t i o n

M

yang

case , the French Cour t would dete rm i ne

R

ah

In the presen t

Par i s

neger i

yang dapa t bermacam- macam te r gan t ung pada

Parag raph 26 :

the

hukum

khususnya

pengad i l a n

ke i ng i n an atau kesa l ahan dar i

(i i )

ada l ah fak t a

ub

m

ka

d ieksekus i ,

the

Peranc i s

dan t i d a k bergan t ung pada tempa t

pemer i k s aan atau tempa t

tha t

band i ng

s i gn i f i k a n ,

pu tusan ,

kehendak para p ihak ,

te r s ebu t

In

dengan

bahwa

lik

ah

berka i t a n

berak i b a t

tempa t

fak t a

putusan

Pengad i l a n

yang

putusan

berdasa r kan

memper t imbangkan

tempat

kua t

sebuah

akan memper t imbangkan

menganggap bahwa “Tempat arb i t r a s e yang

d i s impu l k an

ada lah t i d a k re l e van ;

69 dar i

do

Hal .


In

gu

ng

ne

Parag raph 14 :

A

i

A gu

tanpa

d imana

Peranc i s

d imana putusan

arb i t r a s e ,

akh i r n y a ,

es

tempat

menentukan

Pengad i l a n

ng

d i j a t u h kan ,

Pada

on

bahwa

su i t ) .

do

( fr i vo lous

In d

dasa r

ne si a



ik

h


Halaman 69

R ep ub

hk am


to

the

Arb i t r a l the

Tr i b una l .

prov i s i o n s the

A gu

tha t

Par i s

hear i n g s

ah

of

ICC Rules ,

had

p lace

tha t

app l i c a t i o n cond i t i o n

agreed

any

in

the

by

of

ro l e

have

se t t i n g

Ar t i c l e

to

p lay

in

Accord i n g l y ,

the

French

no

the

and no it

Cour t s

ju r i s d i c t i o n

is

would

over

any

as i de the Awards because the

1504 of

the

Ferench

ep

sa t i s f i e d ;

is

Nei t h e r

CPA ( t h a t

“ t h e award must have been rende red i n France ” )

ka

the

conc l u s i o n s

was Jaka r t a .

France .

tha t

they

fo r

the

and was con f i rmed by the

arb i t r a t i o n

cer t a i n

cons i de r

was

The awards were not made i n Par i s

took

vir tua l l y

m

the

France


shows tha t

When cons i d e r e d i n connec t i o n wi t h

of

p lace

nor

(Jaka r t a )

arb i t r a t i o n

ng

Par t i e s

arb i t r a t i o n

reco rd

In

of

the

lik

p lace

sta t emen t ,

do

v i ew these

ub

In

ne si a


i s not


Arb i t r a s e .

hubungannya

dengan

ada

itu ,

Peranc i s

Peranc i s

t idak

yang

dapa t

di

1504

te t a p i

an

i

Rules , Jaka r t a .

berpe ran

da l am

Par i s

di

dan t i d a k

Peranc i s .

bahwa

Oleh

pengad i l a n memi l i k i

atas pembata l a n putusan karena persya r a t a n French

CPA

te r l e p a s

pu tusan

dar i

“pu t u san

pada

yang d ia j u k an

arb i t r a s e

te t a p i

R


(bahwa

harus

t i d a k te r penuh i ;

ep

ah k

d ibua t

d ipas t i k a n

permohonan pembata l a n a las

ia l ah

yang

d i l a k u kan

d i ke l u a r k an d i Peranc i s ” ) Akan

arb i t r a s e

o leh da lam

ICC

akan menganggap bahwa mereka t i d a k

yur i s d i k s i

am

Putusan

pemer i k s aan

karena

Pasa l

maupun

da lam

lik

ah

A

arb i t r a s e .

d ipe r t i mbangkan

ke ten t u an tempa t

d i kon f i r mas i

ub

gu

Par i s

dan

Ket i k a

kes impu l annya ada lah Bukan

p ihak

(Jka r t a )

itu ,

peno l a kan

Pemohon PK atas

ICC

bukan

putusan

in t e r nas i ona l

te l a h

s

Maje l i s

arb i t r a s e

es

para

buk t i - buk t i

on

o leh

tempa t

ng

d i sepaka t i

bahwa

in i ,

In d

menunjukkan

pernya t aan - pernya t aan

R

ah

Berdasa r kan

gu A

Hal .

dan

70 dar i

melu ru skan

ne

mengkoreks i

do

untuk

ng

Arb i t r a s e


In

M

melenyapkan hak- hak Pemohon PK yang d ibe r i k a n o leh UU


ik

h


Halaman 70

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia umum yang meleka t

pada pu tusan

arb i t r a s e ICC d imaksud ;

A gu

pengad i l a n

yang

merasa

arb i t r a s e

d ianggap sebaga i

harusnya

merupakan

ka

arb i t r a s e

fak t a - fak t a Pemohon

yur i d i s

PK

kekh i l a f a n / k e k e l i r u a n

pu tusan

yang

di

l ua r

Seba l i k n y a b i l a

menganggap

di

pu tusan

dan d ipu t u s

d i kemukakan

membukt i k an

nya ta yang te r dapa t

a quo karena

ng

da l am pu tusan

di

maka pengad i l a n

yang

te l a h

R

ah

atas ,

karena

ep

Berdasa r

karena

putusan yang d ibua t

Indones i a ;

ada

sebaga imana d i sampa i kan

hukum Yves Dera i n s

sebaga i

t idak

pengad i l a n

Peranc i s .

d i Par i s

menolaknya

putusan

putusan i n t e r n a s i o n a l

ub

m

akan

in i

Pengad i l a n

berwenang

Par i s ,

d ibawa ke pengad i l a n

Par i s

t i dak

kewenangan

da lam ha l i n i

karena

berwenang .

menyatakan

da l am pendapa t

membata l k an

te r l a k s ana

Indones i a

neger i

ah

dapa t

PK

di

di

adanya

dan meleka t

nya ta - nya ta

ber t e n t a ngan

gu

pengad i l a n

itu ,

PK untuk

atas dasar i t u

A

a lasan

mengabu l kan

Pelaksanaan

Tidak Memenuhi Pasa l

dasa r

bag i

maje l i s

permohonan

PK dan

membata l k an putusan a quo;

2. Permohonan

ah

cukup

67

Membukt i k an

Putusan

Persya r a t a n

aya t

(2 )

bahwa

Arb i t r a s e

ICC

yang Di t en t u kan

UU

putusan

Di j a t u h kan d i Par i s ,

In d

karena

Arb i t r a s e arb i t r a s e

Peranc i s

da lam

seh i ngga

lik

Oleh

on

dengan /me l angga r Pasa l 1.9 UU Arb i t r a s e ;

i

t i dak

untuk

Pemohon

do

arb i t r a s e

permohonan

hak- hak

In

d i ka r enakan

pena f i a n

lik

atau

ng

Pelenyapan

es

pe l angga ran ke te r t i b a n

ne si a


ICC

t i dak

dan Bukan Merupakan

Penyampa ian d imaksud

da lam

da lam

non

rec t um ) ,

t i dak

memenuhi

Pasa l

67

permohonan

aya t

(1 )

aya t

(2 )

pe laksanaan

harus

d i se r t a i

71 dar i

do

Hal .


In

A

gu

dengan :

berkas

je l a s

sebaga i

ng

M

sebaga imana

( quad

sanga t

d i t e n t u k an

d i ka t e go r i

s

:

yang

ICC


penda f t a r a nn ya

persya r a t a n ya i t u

arb i t r a s e

ne

arb i t r a s e

permohonan

ah k

putusan

ep

putusan

ub

Sek i r a n yapun

R

am

Putusan Arb i t r a s e In t e r n a s i o n a l .


ik

h


Halaman 71

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a. Lembar as l i

atau sa l i n a n oten t i k

arb i t r a s e

oten t i f i k a s i

dokumen

te r j emahan

resminya

naskah

da lam bahasa Indones i a ;

yang

arb i t r a s e

sa l i n a n

menjad i

in te r nas i ona l

oten t i f i k a s i

dasa r sesua i

c. Kete rangan

perwak i l a n

Indones i a

di

ub

d ip l oma t i k

Negara

ep

seca ra

bi l a t e r a l

R

te r i k a t

pada

per j a n j i a n ,

maupun

dengan Negara repub l i k

ng

pengakuan

Kuasa

Arb i t e r

te r s ebu t

yang menyatakan bahwa Negara

pemohon

Dalam

tempa t

dan

arb i t r a s e

mul t i l a t e r a l

Indones i a per i h a l

pe laksanaan

in te r nas i ona l

putusan ( penekanan

d i t ambahkan ) ;

harus

repub l i k

bahwa

ke te r a ngan

Indones i a

di

in te r nas i ona l

dar i Negara

tesebu t

yang menyatakan bahwa Negara Pemohon te r i k a t

dan

in te r nas i ona l .

Negara

repub l i k

pe laksanaan Ternya t a ,

persya r a t a n

ng

maupun

Indones i a

putusan

Kuasa

te r s ebu t

menyer t a kan cap pengesahan dar i

gu

bi l a t e r a l

Arb i t e r

per i h a l arb i t r a s e

t i dak

karena

ia

mampu hanya

kedu taaan besa r repub l i k

Hal .

72 dar i

s

pengakuan

seca ra

ne

dengan

ba i k

do


A

d i t e n t u kan


dengan

arb i t r a s e

per j a n j i a n ,

memenuh i

yang

putusan


In

ah k

pada

c

ep

am

d i t e t a p kan ,

huru f

d i se r t a i

persya r a t a n

pe l aksanaan

sebaga imana

(2 )

d ip l oma t i k pu tusan

memenuhi

ICC,

In d

penda f t a r a n perwak i l a n

aya t

arb i t r a s e

lik

67

tempa t

mampu

in te r nas i ona l

da lam Pasa l

putusan

permohonan

R

ah

arb i t r a s e

M

t idak

da lam

A

impera t i v e

pe laksanaan

ub

gu

permohonan

ba i k

i

ka

putusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o na l d i t e t a p ka ,

dan

es

repub l i k

dar i

ke ten t u an

da lam bahasa

lik

ah

dan

pu tusan

dokumen as i ng ,

naskah te r j emahan resminya Indones i a ,

oten t i k

on

per i h a l

atau

do

as l i

per j a n j i a n

m

sesua i

In

ng A gu

per i h a l

dan

b. Lembar

ah

putusan


ke ten t u an as i ng ,

ne si a



ik

h


Halaman 72

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indones i a

di

Par i s

arb i t r a s e

ICC

yang

dar i

d imana

cap

ha laman

merupakan

pe jaba t

ng

tangan

pada

pengesahan

te r a kh i r

l ega l i s a s i

Depar t emen

Luar

in i

Neger i

t idak

Peranc i s ,

sesua i

ah

seca ra

repub l i k

te r i k a t

maupun

Indones i a

pada

fak t a

yur i d i s

dengan

di

atas ,

dan

ba i k Negara

pe la ksanaan

Kuasa Arb i t e r

ten t u

ub

m

Berdasa r kan

per j a n j i a n ,

pengakuan

putusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o na l ;

bahwa

yang menyatakan


per i h a l

putusan

menya takan

pada per j a n j i a n ,

Pemohon

bi l a t e r a l

yang

perwak i l a n

tempa t

lik

Negara

Negara

d i t e t a p kan ,

Negara Pemohon te r i k a t bahwa

di

dengan

do

te r s ebu t

Indones i a

tanda

In

arb i t r a s e

A gu

repub l i k

putusan

atas

persya r a t a n untuk menyer t a kan ke te r angan dar i d ip l oma t i k

ne si a


arb i t r a s e

Par i s ,

Peranc i s ,

mela i n kan

di

Jaka r t a ,

sebaga iman yang te r c an t um da lam Par t i a l

dan Fina l

award ;

pen in j a u an

i

cukup

kembal i

gu

putusan

permohonan

yang

arb i t r a s e

pe laksanaan

bag i

nya ta

da lm

ICC t i d a k

putusan

wi l a yah hokum Indones i a d i ka t e go r i k a n

yang sesua i

quo

Karena

Pembata l a n

amar

Padaha l

Putusan

quo,

ke ten t uan

in t e r nas i ona l

dengan UU Arb i t r a s e arb i t r a s e

Kekh i l a f a n / Ke ke l i r u a n Menolak

semest i n y a

Permohonan

Bukan

Menolak

Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Di t e r ima

ep

te t a p i

Mengandung

a

ICC d i j a t u h kan d i

ub

am

Nyata

memenuhi

pu tusan

domest i k / n a s i o n a l ; a

hak im adanya

pu tusan

arb i t r a s e

sebaga i

3. Putusan

maje l i s

mel i ha t


A

seh i ngga j e l a s

je l a s untuk

kekh i l a f a n / k e ke l i r u a n karena

award

In d

itu,

ng

karena

t i dak

es

di

Indones i a

Oleh

ah

ICC j e l a s - j e l a s

lik

ah

d i j a t u h kan

putusan

on

c karena

ep

huru f

R

ka

t i d a k mampu memenuhi persya r a t a n da lam Pasa l 67 aya t (2 )

putusan

kekh i l a f a n / k e k e l i r u a n

te r sebu t nme l angga r

Putusan

A

gu

3.1 Amar

Pengad i l a n

ng

M

beraca ra berdasa r kan fak t a - fak t a yur i d i s Neger i

Hal .

ta t a

nya ta te r t i b

s

te r buk t i

mengandung

ber i k u t :

da lam

73 dar i

Pokok

Perka ra

ne

quo

do

sebab

a


In

Putusan

R

ah k

karena Pengad i l a n Tidak Berwenang Mengad i l i .


ik

h


Halaman 73

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menya takan

menolak

se l u r u hnya ,

dan

amar

para

Pemohon

te r s ebu t

d i kua t k an

ng

band i ng / k a sas i

o leh

pada

Mahkamah

untuk t i n g ka t

Agung

pada

band i ng .

Secara

te r s u r a t

t i n g ka t

per t ama yang d ibena r kan kemudian o leh t i n g ka t

dan

te r s i r a t ,

per t imbangan

putusan

do

A gu

t i n g ka t

band i ng ,

berpendapa t

berwenng

mengad i l i

arb i t r a s e

ICC atas a las an putusan ICC te r sebu t

bahwa perad i l a n

pembata l a n

t i dak

putusan

In

permohonan

Indones i a


akan te t a p i

lik


ah

permohonan

ne si a


bukan ada lah

putusan arb i t r a s e i n t e r n a s i o na l ; dengan

m

l aw ) ,

apab i l a

berwenang

ka

ta t a

te r t i b

beraca r a

pengad i l a n

( due

menganggap

ub

Sesua i

( onbevoed ,

i n compe tence )

process

of

di r i n ya

t i dak

mengad i l i

sua tu

putusan nega t i v e

guga tan / p e rmohonan

dapa t

verk l a a r d ) ,

ng

on tvanke l i j k

t i dak

yakn i

d i t e r i ma

i nadmi ss i b l e

dan bukan putusan yang bers i f a t

menyatakan ( n ie t

dec l a r a t i o n )

pos i t i f

da lam ben tuk

menolak guga tan atau permohonan ; pengad i l a n

d ia j u k an

Pemohon

PK

arb i t r a s e

yang

dapa t

pengad i l a n

Indones i a hanya

sedangkan

am

pu tusan

Pasa l

arb i t r a s e

o leh

ada l ah

putusan

maka

putusan

yang

UU Arb i t r a s e

yang

d im in t a

d ianggap

arb i t r a s e

mest i

ke


PK

o leh


d i j a t u h kannya

menyatakan permohonan pembata l a n

ah k

70

ICC

Pemohon

putusan

pembata l a nnya

arb i t r a s e

Pengad i l a n amar

berpendapa t

d im in t a

sesua i

putusan

pembata l a nnya

karena

ub

te r ba t a s

permohonan pembata l a n yang

ep

ah

A

t i d a k berwenang mengad i l i

menganggap d i r i n y a

In d

apab i l a

lik

Kalau beg i t u ,

gu

-

i

ada l ah

R

ah

pengad i l a n

yang harus d i j a t u h kan o leh

es

Putusan yang propo r s i o n a l

on

-

ep

perka r a yang d ia j u kan kepadanya :

yang d ia j u k an

da lah o leh

Pemohon PK t i d a k dapa t d i t e r i ma ;

pos i t i f

A

gu

ng

pu tusan

quo

bukan

dapa t

d i t e r i ma

te t a p i

da lam

ben tuk

menolak

Hal .

74 dar i

menyatakan

s

t i dak

a

menja t uhkan permohonan

ne

permohonan

putusan

do

amar

R

Ternya t a


In

M

3.2


ik

h


Halaman 74

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pembata l a n

putusan

arb i t r a s e

mengandung keke l i r u a n

ng

dengan ta t a te r t i b Seper t i

ICC maka pu tusan

yang nya ta

a quo

karena ber t e n t a ngan

beraca r a .

yang d i j e l a s k an d i atas ,

per t imbangan putusan

ICC ada lah putusan

arb i t r a s e

bukan

ka rena

permohonan

arb i t r a s e

ICC

perad i l a n

Indones i a .

itu

pu tusan

pembata l a n

d imaksud

berada J i ka

do

berpendapa t

Oleh

putusan a

te r hadap

di

l ua r

demik i a n

quo

pu tusan

In

in te r nas i ona l

yur i s d i k s i

ha lnya ,

lik

A gu

a quo menyatakan putusan arb i t r a s e

domest i k / n a s i o n a l .

ah

ne si a


amar

pu tusan yang semest i n y a d i j a t u h kan o leh pu tusan a quo yang propo r s i o na l

Akan

d i j a t u h kan pos i t i f

te t a p i ,

da lam

da lam

te r n ya t a

putusan

ben tuk

beraca ra

ada l ah

t idak

dapa t

pembata l a n

ub

ka

d i t e r i ma .

permohonan

te r t i b

a

amar

quo

ep

m

menyatakan

dengan ta t a

menolak

putusan

yang

ada lah

berben tu k

permohonan

pembata l a n

te r b uk t i beraca r a

keke l i r u a n

i n i p un ,

itu ,

putusan

berdasa r

berdasa r

a

Pasa l

kebera t an

a lasan bag i

maje l i s

PK

perad i l a n

PK

Ber t en t a ngan

dengan

Umum UU Arb i t r a s e

karena

Menya takan

Putusan

Arb i t r a s e

lik

Permohonan

Pembata l a n

sec ra

ub

quo

L im i t a t i f

yang

d i l a k u kan

i

j ika

dar i :

d ia j u k an

Hal .

da lam

75 dar i

pemer i k saan

ne

ng

dokumen

dapa t

s

1999

berdasa r

do

tahun

MA mengemukakan


memenuh i unsu re - unsur yang te r d i r i

gu

yang


In

30

R

UU No.

atau

18

da lam Pasa l 70 UU Arb i t r a s e .

per t imbangan bahwa pembata l a n 70

angka

pada Alasan

Pada ha laman 89 putusan band i ng / k a sa s i ,

A

Pemohon

A

ep

d i sebu t

a. Sura t

UU MA.

pu tusan

hanya te r b a t a s

Pasa l

mengandung

67 ( f )

a quo;

Alasan

ah k

quo

ta t a

membata l k an

Pen je l a s an

M

melangga r

mengabu l kan permohonan PK dan bersamaan dengan

4. Putusan

am

seh i ngga

cukup dasa r

itu

ah

A

un tuk

pu tusan a quo te l a h

yang nya ta

karena

gu

Oleh

yang Pemohon PK kemukakan

es

te r t i b

yur i d i s

on

atas ,

ng

di

fak t a

In d

Berdasa r kan

R

ah

yang d ia j u kan Pemohon PK;


ik

h


Halaman 75

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

d i j a t u h kan ,

d iaku i

pa l su

atau

d inya t a kan pa l su ;

d iamb i l

bers i f a t

menentukan

d i t emukan

yang

dokumen

d i sembuny i k an

yang

o leh

p ihak

musl i h a t

yang

o leh

has i l

sa l ah

sa tu

t ipu

p ihak

da lam

berdasa r

a lasan

a lasan

umum

al i nea

a lasan

70

UU

enumera t i f

al i nea

ah

ten t a ng

bers i f a t ke- 18

atau

se te l a h

dokumen

putusan

pembata l a n

yang

d ia j u k an

d i j a t u h kan ,

yang

d i sebu t

l im i t a t i f

dan

berbuny i

putusan arb i t r a s e .

d iamb i l

menentukan

d iaku i

d iamb i l

d i l a k u kan

o leh

dar i sa l ah

sengke t a ;

te r dapa t

perka t aan untuk

gu

ng

kemungk i nan

atau

dokumen

t ipu

p ihak

yang

o leh

p ihak

musl i h a t

yang

da lam

pemer i k s aan

a l i n e a ke- 18 pen je l a s an umum d imaksud ,

R

4.1 Dalam ka l ima t

has i l sa tu

pemer i k saan

pa l su

d i sembuny i k an

ep

c. Putusan

d i t emukan

yang

l awan ; atau

da lam

lik

putusan

bers i f a t

A

Arb i t r a s e

d imaksud

ub

b. Sete l a h

am

UU

in i :

d inya t a kan pa l su ;

ah k

umum

dengan

d imungk i n kan karena beberapa ha l an ta r a l a i n :

a. Sura t

M

nya ta -

“an t a r a

memper l uas

la i n ” a lasan

Hal .

76 dar i

yang

s

A

mengatu r

arb i t r a s e .

maupun

pembata l a n

t idak

ber i k u t

gu “Bab VI I

un tuk

a quo te r sebu t

pen je l a s an

Arb i t r a s e

karena

putusan

Arb i t r a s e

permohonan

sebaga imana d i ku t i p

Hal i t u

UU

ke- 18

ng

te r s ebu t ,

dasa r

di

karena ber t en t a ngan dengan a l i n e a

R

ah

Menuru t

hanya

70 UU Arb i t r a s e ,

pembata l a n

ep

pen je l a s an

hukum

di j ad i k an

dan per t imbangan pu tusan

yur i s p r u dens i ;

Pasa l

Pasa l

dapa t

permohonan

o leh

permohonan

member

pembata l a n

yang

ne

m

ka

t idak

nya ta sa l ah dan ke l i r u ke- 18

d ibena r kan

yang d i sebu t

itu

menga jukan Pendapa t

dapa t

te r sebu t ,

do

l ua r

yang

per t imbangan


In

ah

pembata l a n

dar i

lik

to l a k

ub

Ber t i t i k

In

sengke t a ;

pemer i k s aan

on

d i l a k u kan

dar i

In d

d iamb i l

A gu

c. Putusan

do

l awan ; atau

i

putusan

ng

b. Sete l a h

es

se te l a h

ne si a



ik

h


Halaman 76

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasa l 70 UU Arb i t r a s e .

Lan j u t a n

dar i

perka t a an

arb i t r a s e

yang sama pers i s

ah

undangan

dapa t

ke i ng i n an

pembuat

m

desk r i p s i

dan

reks i o na l

undang - undang , untuk

enumera t i f

t idak

te t a p i

metode

perundang -

kehendak

da lam ha l

memper l uas


Arb i t r a s e

dengan ka ta

pendeka tan

adanya

itu

do

dar i

d ibuk t i k a n

pemer i n t a h ,

UU

di i r i n g i

In

gramat i k a l

pembata l a n

ka

Di t i n j a u

dan

in i

DPR

a lasan

permohonan

yang d i sebu t

pada Pasa l

bers i f a t

l im i t a t i f

ub

A gu

la i n ” .

pena f s i r a n

70

akan te t a p i

yang d i j e l a s k an d i atas d idahu l u i

“an t a r a

dan

itu

dengan a lasan yang d i sebu t

pada Pasa l 70 UU Arb i t r a s e , sepe r t i

la i n ”

a lasan permohonan pembata l a n pu tusan

ng

dengan desk r i p s i

“an t a r a

lik

d i sebu t

ne si a


bers i f a t

te r bu ka

dan

ep

seh i ngga dapa t menjangkau a lasan d i l ua r

dan

eks tens i f

yang d i sebu t

Pasa l 70 UU Arb i t r a s e .

permohonan

arb i t r a s e

di

l ua r

yang d i sebu t

pembata l a n Pasa l

pu tusan

70 UU Arb i t r a s e

ng

d ibena r kan penerapannya u leh yur i s p r u dens i .

arb i t r a s e

gu

Arb i t r a s e an ta r a

t i dak

la i n

yang

bers i f a t

dan

da lam

putusan

17 Mei 2005 .

d i kemaukakan

Pemohon

untuk

putusan

arb i t r a s e

te r t e r a 1999

la i n ’

menga jukan atas

MA

No.

sebaga i

te r s ebu t

memungk i kan

permohonan

pembata l a n

lik

‘ an t a r a

UU

enumera t i f

per t imbangan

a lasan

ub

ka ta

di

l ua r

yang

da lam Pasa l 70 Undang- Undang No. 30 tahun

seper t i

ha lnya

a lasan

ep

am

“bahwa

70

Pada ha laman 20

ber i k u t :

ah

A

te r s ebu t

Pasa l

l im i t a t i f

d i kemukakan

03 /ARB.BTL /2005 tangga l pu tusan

d i t e n t u k an

In d

pu tusan

on

Pendapa t yang menyatakan a lasan permohonan pembata l a n

i

a lasan

es

Per l ua san

R

ah

4.2

kompetens i

abso l u t e

A

d i kemaukakan

77 dar i

yang

do

Hal .

yang

kons t r u k s i

Alasan permohonan pembata l a n pu tusan arb i t r a s e

gu

-

dapa t

MA

ng

M

hukum ber i k u t :

atas ,

putusan

s

di

R

d i kemukakan

per t imbangan

ne

Memperha t i k a n


In

ah k

yang d i kemukakan o leh Pemohon” ;


ik

h


Halaman 77

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pasa l

l im i t a t i v e ;

bers i f a t

pada

yang d i sebu t

pen je l a s an

umum a l i n e a

pada Pasa l

70 te r s ebu t

ke- 18

a lasan

ada l ah “an t a r a

la i n ” ;

putusan

MA

yur i s d i k s i

membenarkan

te rmasuk

pe langga ran

sebaga i

itu

yang

di j ad i kan

sebaga i

pembata l a n putusan arb i t r a s e , pembata l a n

orde r )

permohonan

te r h adap

ng gu A ah

KUHPerda ta

seh i ngga

melaksanakan yang

ada

178

aya t

ul t r a

pet i t um

di

da lam

banyak ; ke te r t i b a n (3 )

HIR

par t i um

keun tungan

apa yang d i t u n t u t

Permohonan sta t u s Pula i ,

karena

PK

sebaga i

migas

kon t r a k t o r

dan

da lam

Pasa l

PK t i d a k

1338

dapa t

l ag i

menjad i k a n

bumi

(2 )

1945

b idang

untuk

has i l

Indones i a

bag i


yang

melangga r

karena

pu tusan

yang

d iha rapkan

ep

ah k

Pemohon

pr i n s i p

ICC

te l a h

meleb i h i

berdasa r fak t a ber i k u t :

komers i a l

dan South Pula i

R

am

melangga r

Nor t h

di

berdasa r

fungs i n ya

Pasa l

-

ICC

33 aya t

Pemohon

se ta r a

kemakmuran rakya t

mengabu l kan

Pasa l

Pemohon PK dengan

yang

dar i

arb i t r a s e

Dasar

per t ambangan

kedudukan

2. Putusan

ke te t n uan

kedudukan

kuasa

mense ja j a r k a n

migas

ke te r t i b a n

Pemohon PK menjad i

putusan

Undang- undang

mengesampingkan pemegang

orde ,

pe langga ran :

1. Pelangga ran (3 )

te r hadap

o leh

pembata l a n

R

ah

yang mel i p u t i

dan

di j ad i k an

a lasan

i

a lasan

yang

dengan

umum ( openbaar

pe langga ran

ep

umum i t u l a h

dan

permohonan

dapa t d ipe r l u a s

itu

te r h adap ke te r t i b a n

da lam

In d

ka

pub l i c

permohonan

ub

m

pe l angga ran

a lasan

bera r t i

a lasan

MA

ub

a lasan

d ibena r kan

lik

ah

pu tusan

yu r i s d i k s i

lik

pe l angga ran

J i ka ,

In

permohonan pembata l a n putusan arb i t r a s e .

a lasan

atas l apangan Molek , yang d ia j u k an

o leh

s

te r hadap

in i ,

do

A gu

Dalam

es

Karena

t i dak

dan

ng

-


on

d i sebu t

ne si a


A

Hal .

78 dar i

ne

ICC te l a h

do

p ihak putusan arb i t r a s e


In

Namun, d i l a i n

gu

-

ng

M

Termohon PK pada bu lan September tahun 1997 ; dan


ik

h


Halaman 78

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabu l kan sta t u s

keun tungan

komers i a l

yang

ne si a


d iha rapkan

atas

atas l apangan - l apangan te r s ebu t

yang


arb i t r a s e

yang

te r dapa t

ICC dapa t

sebaga i

pu tusan

pa tokan

untuk

sa l ah

sa l i n g

menerapkan

hokum

per t e n t a ngan

sebaga i

anta r a

la i n

anta r a

sa tu

atau te r dapa t

per t e n t a ngan anta r a per t imbangan dengan fak t a

R

ah

dan yang

per t e n t a ngan / k on t r o v e r s i

per t imbangan dengan per t imbangan l a i n sa l i n g

hukum

pu tusan

ep

te r dapa t

d i kua l i f i k a s i

menerapkan

mengkua l i f i k a s i

sa l i n g

yang

sa l ah

li t i gas i ,

yang d i kemukakan

p ihak

per t e n t a ngan

ng

te r dapa t

para

da lam pers i d a ngan

an ta r a

per t imbangan

atau

dengan

gu

beberapa

da l am

pu tusan

sa l i n g

arb i t r a s e

per t e n t a ngan

ICC

berdasa r

ber i k u t : angka

ah

da lam


berpendapa t

pu tusan

arb i t r a s e

t idak

je l a s

ah k

apakah

dan

seh i ngga arb i t r a s e

menyimpu l kan

yang

mereka

putusan

bahwa

j a t u h kan arb i t r a s e

atau putusan domest i k / n a s i o n a l ;

R

semak in

award

ng gu

in i

maje l i s

apakah

Termohon /Pemohon

A

in i

ICC

Keadaan kon t r o ve r s i

Fina l

k l as i f i k a s i

in te r nas i ona l

ep

am

send i r i

82 te r sebu t

M

atau

d i kemukakan

je l a s

perka ra

per t imbangan

i n t e r n a s i o na l 5.2 . 2

award

hukum bahwa t i d a k

arb i t r a s e

berdasa r

Fina l

an ta r a

j auh

yang

per t i mbangan angka

dengan amar angka 87 menyatakan

PK d iwa j i b k a n

Hal .

79 dar i

un tuk

para membayar


In

pernya t aan

82

fak t a - fak t a

lik

Pada

ub

A

5.2 . 1

te r d apa t

do

Ternya t a

In d

5.2

on

amar putusan ;

i

ka

pu tusan

yang

atau

kon t r o ve r s i

sesua i

s

m

mengandung

mengandung

perad i l a n

lik

yang

pada

Pemohon PK buk t i k a n

asas dan prak t e k

pu tusan

meleka t

dan

ub

ah

Berdasa r

pada

ICC.

pen je l a s an ber i k u t : 5.1

meleka t

es

putusan

kon t r o ve r s i

dan

ne

A gu

Mengena i

te r dapa t

do

5. Kont r o ve r s i

In

ng

te r h i t u n g se j a k bu lan September tahun 1995 ;


ik

h


Halaman 79

R ep ub

hk am


berdasa r

sampa i

dengan

Award

UU

pembayaran

seo l ah - o lah

arb i t r a s e

sebesa r

karena


Pasa l

59


da l am

angka

pada

ke ten t uan

87

Fina l

66

mengak i ba t k a n

seka rang

R

d ipe rmasa l a hkan hukum ( l ega l

pu tusan

sis i

Arb i t r a s e

la i n tunduk

seh i ngga

in te r nas i ona l

arb i t r a s e

t i dak

uncer t a n i n t y ,

ng

merupakan

pada

arb i t r a s e

pu tusan

berdasa r kan

eksekua t u r n ya

UU

pu tusan

arb i t r a s e

ICC

mempunya i

kepas t i a n

onrech t z e ke r he i d )


yang

atau

apakah putusan

apab i l a

gu

ke ten t u an

UU Arb i t r a s e

pada Pasa l

1.9

arb i t r a s e

berpegang

sebaga imana

dan Pasa l

yang

yang

d i kemukakan

da l am memor i

lik

ura i a n

dapa t d i sampa i kan kes impu l an ber i k u t :

SEGI FORMIL

ub

ah

dar i

pen in j a u an kemba l i ,

Pemohon PK dan penga j uan memor i pen in j a u an kemba l i

yang d i t e n t u k an UU MA berdasa r fak t a ber i k u t : PK d ia j u k an

itu;

M

fo rm i l

gu A

p ihak

pen i n j a uan

yang

berhak

kembal i

yang d i t e n t u k an Pasa l 69 huru f permohonan

ng

3. Penyampa ian

penga j uan

R

2. Tenggang waktu

o leh

PK

memenuhi

Hal .

80 dar i

un tk

memenuhi c UU MA;

sya ra t

yang

do

1. Permohonan

sya ra t

memenuhi


In

fo rm i l

ep

sya ra t

ah k

am

pu tusan

ICC yang d ipe rmasa l ah kan da lam perka r a i n i

KESIMPULAN to l a k

d iga r i s k a n

66 UU Arb i t r a s e ,

ada l ah pu tusan domest i k / n a s i o n a l ;

Ber t i t i k

pada

s

A

arb i t r a s e

maje l i s

In d

Padaha l ,

on

i n t e r n a s i o na l ;

ne

yang

d ida f t a r

Award ,

Pasa l

sebaga i

pu tusan

putusan

sedangkan

ep

d i ka t e go r i

sebaga i

menuru t

6 %


lik

ICC d imaksud ,

d ianggap

in i

In

pada sa tu s i s i

86 (c )

atau mempero l eh

66

ub

ah

Pasa l

tangga l

in i ,


m

f ina l

per tahun ;

ICC

ka

d ibaya r kan

da lam parag raph


berdasa r

Berdasa r fak t a

ah

yang

penda f t a r a n

Pasa l

eksekua t u r

A gu

d i sebu t k an

tangga l

ng

dar i

to t a l

i

sebaga imana

j um lah

es

atas

do

bunga

ne si a



ik

h


Halaman 80

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia d i t e n t u k an Pasa l 70 aya t (1 ) UU MA; te l a h

d ipenuh i

pembayarannya

5. Penyampa ian / penga j u an

yang

te l a h memenuhi sya ra t

yang d i t e n t u k an Pasa l 71 UU MA;

d i kemukakan fo rm i l

di

atas

yang d i s i n ggung d i atas ,

da lam

to l a k dar i

pu tusan

kekh i l a f a n

ke ten t u an Pasa l 67 huru f

Judex

f UU MA, yakn i

Jur i s

te r dapa t /

atau keke l i r u a n yang nya ta ,

meleka t

te r d i r i

berbaga i

dar i :

ICC sebaga i

padaha l

arb i t r a s e

Jaka r t a ,

Indones i a ;

2. Permohonan

UU

dan

dan

putusan

yang

Arb i t r a s e

arb i t r a s e

Peranc i s

gu

d i l a k u kan

persya r a t a n

(2 )

putusan

mengkatego r i k a n


pe la ksanaan

ng

memenuh i aya t

te l a h

ICC

t i dak

bukan

membukt i k a n

d i j a t u h kan

merupakan

putusan

semest i n ya

permohonan

menolak

bukan

t i dak

dapa t

t i d a k berwenang mengad i l i ;

67

bahwa Par i s ,

In d

putusan

t i dak

arb i t r a s e

a quo mengandung kekh i l a f a n / k e k e l i r u a n amar

padaha l

di

permohonan

nya ta

pembata l a n

menolak

te t a p i

menya takan

d i t e r i ma

karena

Pengad i l a n

lik

A ah

karena

ICC

di

da l am Pasa l


3. Putusan

d ibua t

arb i t r a s e

seh i ngga

pu tusan

in te r nas i ona l

putusan

d i t e n t u k an

1- 9

on

Karena

ep

ah

arb i t r a s e

ub

ka

Arb i t r a s e

R

m

1. Putusan a quo melangga r / b e r t e n t a n gan dengan Pasa l UU

PK

a lasan pen i n j a uan kembal i ,

lik

ah

ber t i t i k

permohonan

yang d i t e n t u k an UU MA;

SEGI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI Seper t i

kembal i

dan

i

fak t a - fak t a

A gu

Dar i

fo rm i l

pen in j a uan

do

memenuh i sya ra t

memor i

In

ng

o leh Pemohon Pen in j a uan Kembal i ;

5. Kont r o ve r s i

dan yang

te r dapa t

dan

seba tas

da lam Pasa l

meleka t

pada

seca ra 70 UU

putusan

81 dar i


In

Hal .

do

ng

gu A

hanya

pada a lasan yang d i sebu t

arb i t r a s e ICC; PERMINTAAN

arb i t r a s e

s

Arb i t r a s e ;

putusan

ne

l im i t a t i f

karena menyatakan a lasan permohonan

R

pembata l a n

ub

Umum UU arb i t r a s e

ep

am

4. Putusan a quo ber t e n t a ngan dengan angka 18 Pen je l a s an

ah k


ik


h

M

kembal i

es

4. Biaya pen in j a u an

ne si a


Halaman 81

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena

memenuhi Pasa l

huru f

c,

dasa r

fo rm i l

70 aya t

perad i l a n

penga j uan

(1 )

Pasa l

67 huru f

dan Pasa l

t i n g ka t

memor i

pen i n j a uan f,

Pasa l

71 UU MA, maka cukup

pen i n j a u an kembal i

menyatakan

permohonan PK dapa t d i t e r i ma ;

Judex

maupun seca ra

membata l k an

Jur i s ,

bersama- sama dapa t

putusan

Judex

Fac t i

9 Jun i

2010 Jo .

Putusan Pengad i l a n

permohonan

gu

pu tusan

9

Jun i

Jaka r t a

Pemohon PK memin ta kepada yang memer i k sa dan

menja t u hkan

pu tusan

sebaga i

MENGADILI dar i

Pemohon

PK

Mahkamah Agung No.

2010

yang

Jaka r t a

menguatkan

Pusa t

PT

Per t am ina

904 K/PDT.SUS/2009 putusan

No.

ARBITRASE/2009 /PN .JKT .PST tangga l

01/

PEMBATALAN

MENGADILI SENDIRI

Pr ima i r :

te r d i r i

dar i

dan Fina l

Par t i a l

arb i t r a s e

putusan

dar i

dan Fina l

27 Februa r i

arb i t r a s e

Par t i a l

14387 / JB / JEM yang 22 September

2008

2009 ;

No.

14387 / JB / JEM

yang

Award tangga l

22 September

2008

Award tangga l

27 Februa r i


R

dengan ke ten t uan

No.

Award tangga l

Award tangga l

2. Menya takan te r d i r i

pu tusan

ub

1. Membata l kan

Pengad i l a n

3 September 2009 ;

ep

ah

Neger i

i

untuk

PK

A

Neger i

am

Jur i s ,

dan PT Per t am i na EP te r s ebu t ;

Membata l kan tangga l

in i

ng

(Pe rse r o )

Judex

dasar

PN.JKT.PST tangga l


R

ah

perka r a

ber i k u t :

Mener ima

di j ad i k an

dan

ep

hak im t i n g ka t

mengad i l i

send i r i -

putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009

3 September 2009 . Oleh karena i t u

ah k

maka ba i k

No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009 /

maje l i s

yang nya ta da lam

on

Pusat

dan

membukt i k a n

In d

m

fa c t i

send i r i

tangga l

dapa t

atau kekh i l a f a n

Judex

da lam ha l i n i

d ia j u kan

keke l i r u a n

putusan

untuk

ka

UU MA yang

do

sua tu

f

lik

ah

te r dapa t

huru f

berdasa r

In

67

lik

Pasa l

o leh karena a lasan pen in j a uan kembal i

ub

A gu

Selan j u t n y a

69

2009 ber t en t a ngan yang ber l a ku

dan

s

bag i

dan

sya ra t

ng

kembal i

pemer i k saan

es

Oleh

ne si a


gu A

No.

Hal .

14387 / JB / JEM

82 dar i

yang

ne

arb i t r a s e

do

putusan

ng

3. Menya takan


In

M

ke te t i b a n umum;


ik

h


Halaman 82

te r d i r i

Fina l

Par t i a l

Award

tangga l

27

ng

22 September

Februa r i

kekua tan hokum mengika t

(Pe rse r o )

putusan

dar i

A gu

te r d i r i

Fina l

arb i t r a s e

Par t i a l

Award

No.

14387 / JB / JEM

yang

Award tangga l

22 September

2008

tangga l

27

Februa r i

penga j uan

permin t a an

tangga l

yang

27 Februa r i

September

2008

lik

Case

14387 / JB / JEM

te r d i r i

dar i

2009 dan Fina l

te l a h

ada lah

penda f t a r a n

melampau i

pu tusan

Par t i a l

Award

batas

Award

tangga l

tenggang

ub

ah

arb i t r a s e

2009

In

5. Menya takan

m

t i dak

kepada PT Per t am ina

putusan arb i t r a s e domest i k / n a s i o n a l ;

No.

2009

2008

dan PT Per t am i na EP;

4. Menya takan

dan

Award tangga l

do

dan

dar i

ne si a


mempunya i

22

waktu

yang d ia j u k an

arb i t r a s e

No.

Par t i a l

Award tangga l

tangga l

22 September

14387 / JB / JEM yang te r d i r i

27 Februa r i

2008 d i

2009 dan Fina l

Kepan i t e r a a n

te r d i r i

dar i

Fina l

gu

dan

putusan

memi l i k i

arb i t r a s e

Par t i a l

Award

Award

tangga l

No.

22

manapun ;

27 Februa r i

September

kekua t an ekseku to r i a l ,

o leh karena i t u

t i dak

A ah

Temohon

dar i

dan Fina l

arb i t r a s e

Par t i a l

untuk

No.

14387 / JB / JEM

yang

Award tangga l

22 September

2008

Award tangga l

ub

am

te r d i r i

putusan

Eksekus i

lik

se l u r u hnya ; 2. Menya takan

2009

t idak

Subs i da i r : permohonan

yang

2008

dapa t d im in t a kan eksekus i ;

1. Mengabu l kan

PN Jaka r t a

14387 / JB / JEM

tangga l

Award

In d

ng

7. Menya takan

dar i

27 Februa r i

i

putusan

te r hadap

es

penda f t a r a n

on

permin t a an

ep

ah

6. Menolak

R

ka

yang d i s ya r a t k a n Pasa l 59 aya t (1 ) UU Arb i t r a s e ;

Pusat atau Kepan i t e r a a n Pengad i l a n Neger i

2009 maupun ada l ah

3. Menghukum Termohon

ep

putusan arb i t r a s e domest i k / n a s i o n a l ; PK un tuk

membayar

se l u r u h

b iaya

perka r a pen in j a u an kemba l i ;

kembal i

te r s ebu t

bahwa

te r hadap

a lasan - a lasan

Mahkamah Agung berpendapa t

pen i n j a uan

s

Menimbang ,

R

ah k

:

83 dar i

do

Hal .


In

A

gu

ng

ne

mengena i a lasan ke 1 s /d 5 :


ik


h

M

R ep ub

hk am


Halaman 83

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa permohonan pen i n j a uan kembal i Pemohon Penin j a uan

t i dak

yang d ia j u k an o leh

dapa t

d ibena r kan

dengan

bahwa

permohonan

d ia j u k an

70

A gu

Pasa l

ke

d ia j u k an

pembata l a n

Pengad i l a n

Neger i

Undang- Undang

No.

permohonan

menuru t

putusan

band i ng

ke ten t u an Pasa l

arb i t r a s e

berdasa r kan 30

ke

Tahun

ke ten t uan

1999

Mahkamah

72 aya t

(4 )

yang

dapa t

do

-

Agung,

dan

Undang- Undang No.

In

ng

per t imbangan sebaga i ber i k u t :

30 Tahun 1999 , putusan band ing Mahkamah Agung te r s ebu t

pu tusan

putusan

da lam

t i n g ka t

m

maka dengan demik i a n

ka

t i dak

mengena l

band i ng

per t ama

upaya

hukum

l ua r

ep

bahwa

berdasa r kan

R

te r s ebu t

harus d i t o l a k

Menimbang , kembal i

dar i

b iasa

Pemohon

pen in j a uan

di

PT.

PERTAMINA EP dan

o leh

karena

permohonan

Pen in j a uan

Kembal i

d ihukum

pen i n j a uan

di to l a k , untuk

14

dar i

Undang- Undang

Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 ,

Tahun

1985

sebaga imana

in i

yang

;

In d

A

No.

30

Undang- Undang

te l a h

d iubah

dengan

undangan l a i n

No.

3

Tahun

2009

dan

yang bersangku t a n ;

pera t u r a n

ub

Undang- Undang

lik

Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan perundang -

ME N G A D I L I :

kembal i

PT PERTAMINA EP dan 2.

;

Pen in j a uan

ren t eng

untuk

gu A

R

Menghukum Pemohon Pen in j a uan Kembal i Pemohon

Kembal i

membayar

PT

I I / P emohon

b iaya

perka ra

Hal .

I

I / Pemohon I I seca ra da lam

84 dar i

dan

s

PERTAMINA (PERSERO) te r s ebu t

1.

para

tanggung

pemer i k saan

ne

Kembal i :

dar i

do

Pemohon Pen in j a uan

pen in j a uan


In

permohonan

ep

Menolak

ng

am

ah

No.

pasa l - pasa l

maka

membayar

b iaya perka r a da lam pemer i k saan pen in j a uan kemba l i

Tahun 1999 ,

kawan

;

bahwa

Memperha t i k a n

atas ,

yang d ia j u k an o leh para

para Pemohon Pen in j a u an Kembal i

gu

para

Kembal i :

ng

ah

Pen in j a uan

te r a kh i r ,

per t imbangan

maka permohonan pen i n j a uan kembal i Pemohon

dan

Agung

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999

kembal i ; Menimbang ,

Mahkamah

i

ada lah

karena

es

o leh

on

bahwa

lik

-

per t ama dan te r a kh i r ;

ub

ah

ada lah putusan da lam t i n g ka t

ah k


ik


h

M

Kembal i

ne si a


Halaman 84

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kembal i

Rp 2.500 . 000 , -

(dua j u t a

Mahkamah Agung pada har i o leh

Pro f .

Dr .

da lam

Selasa ,

Komar ,

rapa t

MCL. ,

Agung

yang

s i dang

te r bu ka

Maje l i s

beser t a

dan

H.

Hakim Agung sebaga i

SH.MH. ,

untuk

Syamsu l

Anggo ta ,

umum pada har i

itu

Hak im Anggota te r s ebu t , Pani t e r a

Penggan t i

Hakim Anggota :

j uga

o leh

Ketua

d iban t u o leh BARITA

dengan

t i dak

d ihad i r i

K e t

ep

u a :

SH. ,

d iucapkan da lam

In

Ph.D . ,

MH,

lik

LL.M. ,

SH. ,

do

Ma’a r i f ,

Abdur r ahman,

ub

m

Hakim

2011

DR.

o leh para p ihak .

ka

23 Agus tus

Ketua Maje l i s ,

SINAGA,

Ttd . / Ttd . /

R

ah

permusyawara t an

tangga l

SH,

;

d i t e t a p kan o leh Ketua Mahkamah Agung sebaga i

A gu ah

Mieke

sebesa r

l ima ra t u s r i b u rup i a h )

d ipu t u s kan

ng

Demik i an l a h

in i

Pro f .

es

Dr . Abdur r ahman, SH, MH

ng

Dr . Mieke Komar , SH, MCL

on

Ttd . /

SH. , LL.M, Ph.D .

:

lik

1. M e t e r a i . . .………. Rp

6.000 , -

2. R e d a k s i . . .……… Rp

j auan kemba l i

. . . .… . .

A

gu

ng

J u m l a h . . . . .……. . .

Rp Rp

2.489 . 000 , 2.500 . 000 , -

Hal .

ne

pen in -

85 dar i

do

Admin i s t r a s i

R

3.

5.000 , -

s

:

ep

Biaya pen in j a u an kembal i

ub

BARITA SINAGA, SH, MH


In

Penggan t i

Ttd . /

M

ah k

am

ah

Pani t e r a

In d

A

gu

H. Syamsul Ma’a r i f ,

i

pen in j a u an

ne si a



ik

h


Halaman 85

R ep ub

hk am


ne si a


ng

Untuk Sal i n an

Mahkamah Agung RI An. Pan i t e r a

RAHMI MULYATI , SH.MH.

lik

ah

do

Muda Perda t a Khusus

In

A gu

Pan i t e r a

s ne 86 dar i

do

Hal .


In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

ah

ep

ka

ub

m

NIP. 040 049 629


ik

h


Halaman 86

Pdt

Recommend Documents