PENOLAKAN EKSEKUSI (NON EXEQUATUR) PUTUSAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 877 K/PDT.SUS/2012
(Skripsi)
Oleh Putu Aditya Paramartha
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2016
ABSTRAK
Penolakan Eksekusi (Non Exequatur) Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012
Oleh: Putu Aditya Paramartha
Astro Group mendaftarkan permohonan pelaksanaan Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 062di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang menolak pelaksanaan Putusan SIAC No.062. Pihak Astro Group yang merasa keberatan terhadap penetapan penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 877 K/Pdt.Sus/2012, menolak permohonan kasasi dan menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang faktor - faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No. 062 di Indonesia serta akibat hukum tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC tersebut di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No.062 adalah Putusan SIAC Nomor 062 bertentangan dengan ketertiban umum.Putusan Partial dan Final Award dianggap mengintervensi proses peradilan di Indonesia. Isi putusan SIAC Nomor 062 bertentangan dengan sendi-sendi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indoneisa; danKlausula 17.4 dan klausula 17.6 telah melanggar asas kausa yang halal sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.Tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No.062 berakibat bagi para pihak, asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terlaksana, Pihak
i
Astro Group mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan SIAC No.062 di Singapura, tempat harta kekayaan atau aset milik PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media dan PT Direct Vision berada. Selain itu, tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No.062 juga berakibat bagi Indonesia sebagai negara tempat permohonanputusan arbitrase tersebut dilaksanakan. Hal ini memberikan predikat yang kurang baik bagi Indonesia dan menguatkan pernyataan dari negara-negara asing bahwa tidak mudah dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia,serta dimungkinkan berkurangnya daya tarik investasi asing yang berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kata Kunci: Penolakan Eksekusi, Arbitrase Asing
ii
ABSTRACT
Rejection of Execution (Non Exequatur) Singapore International Arbitration Centre (SIAC) AwardDecision StudyThe Supreme Court Number. 877 K/Pdt.Sus/2012
By Putu Aditya Paramartha
Astro Group was applying a request for the execution of Singapore International Arbitration Centre(SIAC) Award No. 062 in Central Jakarta District Court. At the request by Astro Group, theCourt issued a rejection on the request to execute the decisionon SIAC. The rejection made Astro Group objected and challenged the court ruling byapplying for an appeal. The Supreme Court on its Decision No. 877 K/Pdt.Sus/2012, rejected the appeal and reinforce the decision of Central Jakarta District Court. This study aims to examine the risk factors of the unenforceableexecution of SIAC Award No. 062 in Indonesia and itslegal consequences. This study is a normative legal research with descriptive type. The approach used was the normative approach of case study type. The data sources were secondary data which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection was done by literature study and document research. The data processing was done by data checking, data reconstruction and data systematization. The data were then analyzed using a qualitative data analysis. The results of research and discussion showed that the risk factorsof the unenforceable of SIACaward No.062 was that SIAC award No. 062 was classified as a decision which against the public order.The Partial and the Final Award were considered to have intervened in the judicial process in Indonesia. The SIAC Award No. 062 againts the joints of the entire legal system and society in Indoneisa; and Clause 17.4 and Clause 17.6 have violated the principle causes as adopted in the Law of Treaties in Indonesia. The unenforceable SIAC Award No.062 resulted to a more complicated situation for the related parties, the principles of the settlement of disputes through arbitration is not made,Astro Group was apply for the Implementation of SIAC Award No.062 in Singapore, as the property or Assetsowned by Ayunda PT Prima Mitra, PT First Media and PT
iii
Direct Vision was located in. Moreover, The unenforceable SIAC Award No.062 also repercussions for Indonesia as a country where the request for arbitrationaward is implemented. This gived a bad tittle for Indonesia and reinforce the statements from foreign countries that are not easy to implement of the international arbitration award in Indonesia, as well as the possible reduction in attraction of foreign investments that affect of the economic growth in Indonesia. Keywords: Rejectionof Execution on Foreign Arbitral Award
iv
PENOLAKAN EKSEKUSI (NON EXEQUATUR) PUTUSAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE(SIAC)STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 877 K/PDT.SUS/2012
Oleh Putu Aditya Paramartha
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2016
v
vi
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Putu Aditya Paramartha dilahirkan di Sukaraja Tiga, pada tanggal 14 Maret 1995, dan merupakan anak tunggal dari Bapak Nyoman Deg Deg dan Ibu Nengah Kusumawati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Perip Jayaguna yang diselesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Sukaraja Tiga diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Marga Tiga diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu (UKM-H). pada tahun 2013-2014 penulis menjadi anggota Bidang Organisasi di UKM-H. Selain itu penulis pernah menjadi anggota Bidang Dana dan Usaha di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata) pada tahun 2014-2015, dan penulis pernah menjadi Ketua Umum Hima Perdata pada tahun 2015-2016. Penulis juga aktif dalam Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 (enam puluh) hari di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.
vii
MOTO
“Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik dari pada tidak berbuat, dan bahkan tubuhpun tidak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya” (Bhagavad gita III:9)
“if you can’t make it good, at least make it look good” (Bill Gates)
“Hari ini anda adalah orang yang sama dengan anda dilima tahun mendatang, kecuali dua hal: orang-orang disekeliling anda dan buku-buku yang anda baca” (Charles Jones)
viii
PERSEMBAHAN
Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:
Kepada orang tuaku tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkanku, serta selama ini telah banyak berkorban, memberikan dukungan, dan doa untuk menantikan keberhasilanku
Almamater tercinta, Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.
ix
SANWACANA
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, sebab hanya dengan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul
“Penolakan
Eksekusi
(Non
Exequatur)
Putusan
Singapore
International Arbitration Centre (SIAC) Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Bapak Dr. Hamzah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2.
Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,L.L.M., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
x
3.
Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
4.
Bapak Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5.
Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6.
Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
7.
Teristimewa untuk orang tuaku Ayah & Mama serta Papa & Ibu yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.
Terima
kasih
atas
segalanya
semoga
kelak
dapat
membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian; 8.
Kepada keluarga besar Ketut Rineh dan Nyoman Sariyani yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; xi
9.
Kepada saudara-saudaraku, IP Raynanta, Wayan Surya Sari, Ida Ayu Putu Sekarningtyas Putri, Putu Amrita Kirana, Made Yoga, Made Gita Pritaloka, Made Stitha Pradjna, Putu Indira, Komang Wulandari dan Made Putri Mahadani yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
10.
Kepada Putu Nadya, Mama Agustine dan keluarga besar yang telah memberikan arahan, motivasi, dan semangat selama penulisan skripsi ini;
11.
Sahabat-sahabatku, Bli Wayan Martha Sastradi, Putu Edy Sumanditak, dan Gusti Putu Windi yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju;
12.
Sahabat-sahabatku Forum Gazebo Fakultas Hukum, Adhitya Dwi Kuncoro, Ahmad Dempo, Andi, Arafat, Bobby, Deddyta, Dedy Ernadi, Dimas Satria, Endri Astomi, Erwin, Farid, Fikri, Firman Hadytama, Ganang, Genta, Jelang Prakarsa, Komang Mahendra, Ichan, M. Dwitya Agung, Mario Praja, M. Refsanjani, M. Reza Saputtra, Naufal, Paul, Rizal Akbar, Rizky Ediansyah,
Robby
Yendra,
Sasmi,
Urshandy
Jhonata,
Wahyu
Sempurnadjaya, Zaki Adrian, Nca Annisa, Soraya Felisia, dan Tristia Jayanti yang telah memberikan semangat serta dukungan selama penulisan skripsi ini. 13.
Keluarga besar Generasi Muda Hindu (Gemuh), Anggara putra, Desak Ayu, Ketut Astuti, Bli Dewa Kadek, Gede Ezra, Gede Wira, Gusti Agung, Putu Juna, Putu Ari, Nyoman Widyana, I Gd. Pradipta, Komang Dharma, Bli Made Edi, Bli Nyoman Cinyo, Nyoman Agung Tangkas, Bli Putu Wisnu, Bli Putu Pande, Putra Budiana, Saci Surya P, Satya, dan Vicky;
xii
14.
Keluarga besar Hima Perdata Fakultas Hukum, Christina Sidauruk, Ghani, Anto, Agam, Dyta, Anita, Iko, Benny, Danny, Danu, Dewi, Dian, Fadil, Fajri, Feardinan, Fifin, Indah, Lovia, Khaterine, Yuda, Nazyra, Denty, Rahmi, Retno, Rohana, Tutut, Ridwan, Riky, Rizki, Seto, Sutiadi, Wayan Rasta, dan Yasinta;
15.
Teman-teman diskusi ceria, Ade Oktariatas, Adha Arafat Kausar, Andi Kurniawan, Abdul Rahman, Dhean Pratama dan Ridho Ginting yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi ini;
16.
Teman-teman KKN Pekon Datarajan, Arya, Desi, Devie, Farizi, Nadia, Rara, dan Teguh. Terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kita jalin selama ini;
17.
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Bandar Lampung,
2016
Penulis,
Putu Aditya Paramartha xiii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ......................................................................................................... i HALAMAN PENDAHULUAN ....................................................................... v HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... vi RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... vii MOTO ................................................................................................................ viii HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... ix SANWACANA .................................................................................................. x DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiv I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang.................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .............................................................................. 9 C. Ruang Lingkup ................................................................................... 10 D. Tujuan Penelitian ................................................................................ 10 E. Kegunaan Penelitian ........................................................................... 11
II.
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Arbitrase Inntenasional ............................... 12 1. Definisi & Dasar Hukum Arbitrase Internasional ....................... 13 2. Kewenangan Lembaga Arbitrase Internasional .......................... 24 3. Prosedur Arbitrase Internasional ................................................. 26 B. Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia . 34 1. Pendaftaran Putusan Arbitrase Intenasional di Pengadilan Negeri .......................................................................................... 34 2. Pemeriksaan Putusan Arbirase Internasional .............................. 36 3. Penetapan Eksekuatur/Non Eksekuatur oleh Pengadilan Negeri .......................................................................................... 37 4. Pengertian Akibat Hukum ........................................................... 38 C. Lembaga Arbitrase ............................................................................. 39 1. BANI ........................................................................................... 40 2. ICC .............................................................................................. 41 3. SIAC ............................................................................................ 43 D. Alur Pemikiran ................................................................................... 44 xiv
III.
METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian ............................................................................ 47 2. Tipe Penelitian ............................................................................ 48 3. Pendekatan Masalah .................................................................... 48 4. Data dan Sumber Data ................................................................ 49 5. Metode Pengumpulan Data ......................................................... 50 6. Metode Pengolahan Data ............................................................ 50 7. Analisis Data ............................................................................... 51
IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Arbitrase SIAC Nomor 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia ........ 52 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ........................................................................... 52 2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Agung ........................... 59 B. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Arbitrase SIAC Nomor 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia........................ 69 1. Akibat Hukum Bagi Para Pihak ............................................ 70 2. Akibat Hukum Bagi Indonesia Sebagai Negara Tempat Permohonan Putusan Provisi Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL) dilaksanakan .............................................. 72
V.
PENUTUP A. Kesimpulan........................................................................................ 75 B. Saran .................................................................................................. 76
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xv
I.
A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan kepentingan manusia, hubungan yang dijalin antar sesama manusia semakin meningkat. Perbedaan pendapat dan perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sering muncul, yang kemudian berpeluang menimbulkan sengketa dalam hubungan tersebut. Suatu sengketa dapat pula disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.1 Sengketa yang terjadi dalam masyarakat haruslah diselesaikan. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan dan juga proses non-litigasi atau yang dikenal dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui persidangan di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini cenderung menghasilkan masalah baru karena bersifat win-lose solution. Cara ini dianggap kurang efektif dan cenderung menimbulkan masalah baru, proses penyelesaiandengan waktu yang lama dan membutuhkan
1
Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 1-3
2
biaya yang tidak sedikit, serta dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.2 Proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang terdiri dari berbagai macam cara, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Proses ini dianggap lebih cepat dan efektif karena dalam proses ini menghadirkan para pihak atau yang mewakili kepentingannya untuk dapat duduk berdiskusi
guna
menemukan
titik
terang
berkaitan
dengan
apa
yang
disengketakan. Sifat dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah win-win solution.3 Tidak ada pihak yang dianggap kalah dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena dalam prosesnya para pihak sama-sama menyatakan kehendak masing-masing untuk mendapatkan suatu kesepakatan, inilah sebenarnya tujuan utama dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering menjadi pilihan oleh para pihak yang bersengketa, seperti dalam kegiatan bisnis, penyelesaian sengketa dipilih melalui lembaga arbitrase. Hal ini yang membuat lembaga arbitrase menjadi sangat penting. Lembaga arbitrase dalam kegiatan bisnis dipandang sebagai peradilan para pengusaha atau Merchant’s Court. Bahkan Profesor terkemuka dibidang hukum perdagangan internasional, Profesor Alexander Goldstajn menyebut arbitrase sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional.4
2
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika,Jakarta, 2013, hlm. 9 Ibid., hlm.13 4 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, CV Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 11 3
3
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase &APS) yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Arbitrase & APS menetapkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadinya sengketa. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis atau perjanjian pokok yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa disebut Pactum de Compromittendo sedangkan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa disebut Akta Kompromis. Adanya klausula arbitrase yang tertuang dalam perjanjian para pihak mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui proses arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan berakhir pada suatu putusan arbitrase.5 Putusan arbitrase dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh majelis arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan diwilayah hukum
Republik
Indonesia
berdasarkan
ketentuan
hukum
Republik
Indonesia.6Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang
5
Frans Hendra Winata, Op.Cit, hlm 37. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.93 6
4
Arbitrase &APS, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional merupakan suatu konvensi yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah negara putusan tersebut ditetapkan.7Berdasarkan Pasal III Konvensi New York 1958 pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang belaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Pelaksanaan dilakukan oleh hakim melalui lembaga peradilan resmi yang memiliki kompetensi relatif untuk itu. Meskipun pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, namun dengan adanya keputusan tersebut tidak serta merta berarti putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. MA berpendapat, perlu adanya peraturan pelaksanaan dari Keppres tersebut agar pelaksanaan (eksekusi) suatu keputusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan.8 Di Indonesia, peraturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam ketentuan Bab VI tentang Arbitrase Internasional, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Arbitrase & APS.Meski sudah memenuhi ketentuanketentuan Undang-Undang Arbitrase & APS, tidaksecara otomatis putusan 7
New York Convention 1958, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, Article (I) 8 M. Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 27.
5
arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan arbitrase internasional tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperoleh penetapan exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa putusan arbitrase internasional yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia diantaranya pada kasus E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs Yani Haryanto pada tahun 1991, dalam kasus ini putusan Mahkamah Agung menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dengan alasan melanggar ketertiban umum. Hal serupa juga terjadi pada kasus Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk. dan Bankers Trust vs. PT Jakarta International Development Tbk, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberikan eksekusi terhadap putusan Arbitrase London karena dianggap melanggar ketertiban umum. Pada praktiknya masih terdapat putusan arbitrase internasional yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, sebagai contoh adalah PutusanSingapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan putusan SIAC Arbitration No. 062 of 2008. Dalam putusan tersebut pihak pihak yang bersengketa adalah: 1.
Astro Nusantara International BV (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda);
2.
Astro Nusantara Holding BV(Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda);
3.
Astro Multimedia Corporation N.V. (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda);
4.
Astro Mulitimedia N.V, (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Belanda);
6
5.
Astro Overseas Limited (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bermuda);
6.
Astro All Asia Network PLC (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Inggris);
7.
Measat Broadcast Network System SDN BHD (Perseroan Terbatas yang berkedudukan diMalaysia); dan
8.
All
Asia Multimedia Network FZ-LLC
(Perseroan Terbatas
yang
berkedudukan di Uni Emirates Arab). Selanjutnya disingkat sebagai Astro Group, sebagai para pemohon arbitrase. Melawan: 1.
PT. Ayunda Prima Mitra (PT APM), (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia);
2.
PT. First Media TBK (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia);dan
3.
PT. Direct Vision (PT DV), (Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia).
Selanjutnya disebut sebagai para termohon arbitrase. Pada tanggal 11 Maret tahun 2005 Astro Group (perusahaan stasiun televisi) dan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, TBK, dan PT. Direct Vision (perusahaan
penyedia
jasa
jaringan
multimedia,
televisi
berlangganan)
terikatdalam perjanjian Subscription and Shareholder Agreement (SSA). SSA merupakan suatu perjanjian usaha patungan yang disepakati para pihak, dimana Astro Group sebagai pemilik stasiun televisi berlangganan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT. Direct Vision. Perjanjian SSA menegaskan bahwa
7
kepemilikan saham PT Astro Group pada PT Direct Vision sebesar 51% (lima puluh satu persen). Pada tanggal 16 November 2005, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, PP No.50 Tahun 2005 mengatur batasan modal yang berasal dari modal asing melalui investasi langsung pada lembaga penyiaran swasta dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total saham. Sejak ditetapkannya PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, para pihak membicarakan lebih lanjut rencana penyesuaian kontrak agar dapat memenuhi ketentuan peraturan pemerintah. Melalui beberapa perubahan kontrak, akhirnya pihak Astro Group menyatakan tidak akan melanjutkan pemberian berupa dana maupun jasa kepada PT Direct Vision. Pada bulan Juni dan Agustus tahun 2008 pihak Astro Group meminta pengembalian atas dana yang telah diberikan. Akan tetapi PT Ayunda Prima Mitra menyatakan Astro Group berkewajiban melakukan pemberian dana dan jasa pada PT Direct Vision. Tidak ditemukannya penyelesaian permasalahan menyebabkan para pihak menempuh jalur hukum, sesuai dengan klausula yang terdapat dalam SSA. Pada tanggal 2 September 2008, PT APM mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pihak Astro Group di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 17 September 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengeluarkan
Putusan
Final
No.
1100/Pdt.G-PN.Jkt.Sel.,
yang
menyatakan menolak gugatan PMH yang diajukan oleh PT APM. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beranggapan bahwa PT APM tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan mewakili PT DV.
8
Tanggal 6 Oktober 2008, Pihak Astro Group mengajukan gugatan wanprestasi di SIAC atas dasar sengketa yang timbul dari perjanjian SSA tersebut.Terhadap gugatanyang diajukanAstro Group,SIAC menetapkan beberapa putusan No.062 (ARB/08/JL), diantaranya Putusan Provisi tanggal 7 Mei 2009, Further Partial Award tanggal 3 Oktober 2009, Awars on Cost for the Prelimminary Hearing tanggal 5 Februari 2010, Final Awardtanggal 16 Februari 2010 dan Final Award on Interest and Cost pada tanggal 3 Agustus 2010. Untuk melaksanakan beberapa putusan yang ditetapkanSIAC di Indonesia, pada tanggal 16 Desember 2011 Astro Group mendaftarkan dokumen-dokumen asli Putusan SIAC tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akta
Pendaftaran
Putusan
INT/2009/PN.JKT.PST.,
Arbitrase dengan
No.12/Pdt/ARB/INT/2011/PN.JKT.PST., INT/2010/PN.JKT.PST.,
Internasional nomor jo.
No.03/PDT/ARB-
registrasi
perkara
No.03/PDT/ARB-
jo. No.05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST.Setelah
memeriksa putusan SIAC,tanggal 11September 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil penetapan berdasarkan No.32 Tahun 2009 jo. No.6 Tahun 2010 jo. No.07 Tahun 2010 jo. No.14 Tahun 2010 jo. No.41 Tahun 2010., yang menyatakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tidak dikabulkan (non exequatur). Setelah menerima pemberitahuan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, Astro Group mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012 dengan Akta
Permohonan
Kasasi
No.130/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST.
jo.
No.12/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST, dan diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negri Jakarta Pusat tanggal 8 Oktober
9
2012.Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Astro Group, tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No.877 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan menolak permohonan kasasi oleh Astro Group (Pemohon).9 Pembahasan mengenai penolakan eksekusi
(non exequatur) Putusan SIAC
No.062 (ARB062/08/JL) oleh Mahkamah Agung inilah yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis memilih membahas hal ini karena ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan Putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan serta akibat hukumnya, dan kemudian dituangkan kedalam penulisan skripsidengan judul “Penolakan Eksekusi (Non Exequatur) PutusanSingapore International Arbitration Centre (SIAC)Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012”. B.
Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, dan pemahaman terhadap perundang-undangan, serta dari berbagai literatur yang ada, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: 1.
Apa faktor - faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia?
2.
Apa akibat hukum tidak dapat dilaksanakannya PutusanSIAC No. 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia?
9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 877 /K/Pdt.Sus/2012
10
C.
Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah: a.
Ruang lingkup keilmuan
Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia ditinjau dari UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya Hukum Arbitrase dan APS. b.
Ruang lingkup pembahasan
Ruang lingkup pembahasan adalah pengaturan tentang, faktor - faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya PutusanSIAC No.062 (ARB062/08/JL) di Indonesia, serta
akibat
hukum
tidak
dapatdilaksanakannya
PutusanSIAC
No.062
(ARB062/08/JL) di Indonesia. D.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah : a.
Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya PutusanSIAC No. 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia.
b.
Untuk mengetahui, memahami dan menganalisisakibat hukum tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia.
11
E.
Kegunaan Penelitian
a.
Secara Teoritis:
Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan dibidang Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan yang menggunakan suatu Lembaga Arbitrase Internasional. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai
pelaksanaan
suatu
putusan
lembaga
Arbitrase
Internasional
danpengaturannya dalam hukum nasional Indonesia. b.
Secara Praktis
1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referansi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12
II.
A.
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum tentang ArbitraseInternasional
Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin),arbitrage (Belanda/Prancis), arbitration (inggris), dan schiedspruch (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa menurut kebijakasanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk maupun tata cara bagaimana menyelesaikan suatu sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat. Syarat utama suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak untuk membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (arbitration clause atau arbitration agreement), dan kemudian para pihak secara bersama-sama menentukan hukum dan tata cara bagaimana mereka akan menyelesaikan sengketanya.10 Tahap perkembangan arbitrase berlangsung pada awal anad ke-16. Pada masa ini arbitrase mulai diakui dan dicatat oleh para sarjana, diantaranya adalah Alexander Goldstajn yang menegaskan bahwa arbitrase adalah salah satu prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional. Menurut Godstajn, arbitrase dibentuk oleh pengusaha, dari pengusaha, dan untuk pengusaha. Arbitrase dibentuk dan
10
Bambang Sutyoso, Hukum Arbtrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm.108.
13
dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang mereka dengan sesama pedagang.11Pada permulaan abad ke-20 merupakan tahap pengakuan dan pelaksanaan arbitrase interasional, pada tahap ini negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa dengan semakin meningkatnya transaksi perdagangan yang sifatnya melewati batas negara diperlukan adanya suatu lembaga (arbitrase) untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu negara-negara di dunia menyepakati dibentuknya Konvensi mengenai Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional.12 1.
Definisi &Dasar Hukum Arbitrase Internasional
a.
Definisi Arbitrase Internasional
Arbitrase internasional adalah metode yang sangat dikenal dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dagang internasional. Sejalan dengan arbitrase pada umumnya, suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha yang berkedudukan di negara-negara yang berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian yang mereka buat dan para pihak memilih untuk menyelesaikan melalui arbitrase, maka arbitrase ini disebut sebagai arbitrase internasional.13 Kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu forum yang netral dan menjalankan eksekusi putusan yang final dan mengikat sering disebut sebagai
11
Huala Adolf, HukumPerdagangan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.18. Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.24. 13 H. Sudiarto, Negosiasi, Mediasi & Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia), Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm.65. 12
14
keuntungan utama dari arbitrase internasional dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan nasional. Putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan suatu negara yang merupakan anggota dari Konvensi Internasional, dapat dieksekusi di negara lain yang juga merupakan anggota dari Konvensi Internasional yang sama. Sebagai contoh negara A dan negara B telah menyutujui untuk menyelesaikan sengketa mereka di negara C, dimana ketiga negara tersebut merupakan anggota dari Konvensi New York 1958. Hal ini berarti walaupun proses penyelesaian sengketa negara A dan B dilaksanakan di negara C dan putusan arbitrase ditetapkan di negara C, maka putusan arbitrase tersebut tetap dapat dilaksanakan/dieksekusi di negara A atau B.14 b.
Dasar Hukum Arbitrase Internasional
Dasar hukum arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa terdapat dalam ketentuan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB): The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintance of international peace and scurity, shall, first of all, seek a solution by negotiation, equiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. Pasal ini menetapkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu sengketa yang
jika
berlangsung
secara
terus
menerus
mungkin
membahayakan
pemeliharaan perdamaian internasional, untuk itu dalam ketentuan Pasal 33 Piagam PBB mengharuskan para pihak untuk mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara perdamaian-pengaturan regional, atau dengan cara perdamaian 14
Frans Hendra Winarta, Op.Cit, hal.160
15
lainnya yang mereka pilih sendiri. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa baik nasional dan internasional telah diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional.15 Salah satu karakteristik arbitrase adalah sifatnya yang universal, artinya di mana arbitrase berlangsung atau diadakan, prinsip-prinsip atau pengaturan yang mengaturnya memiliki kesamaan. Karakteristik seperti ini mencerminkan aturan hukum internasional yang mengatur mengenai arbitrase. Dari karakteristik hukum yang mengaturnya, yaitu hukum yang bersifat internasional, tidaklah salah untuk mengacu pada kepada sumber hukum yang dikenal dalam hukum internasional untuk diterapkan kepada arbitrase. Sumber hukum ini adalah Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang menerangkan hukum-hukum apa saja yang dapat diterapkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya.16 Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan sumber hukum yang dikenalnya yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjanasarjana terkemuka (doktrin). Namun demikian, disamping sumber hukum tersebut, khusus dalam bidang hukum arbitrase, terdapat dua bidang hukum lainnya yang juga (sangat) penting dalam mengatur arbitrase. Sumber hukum ini adalah klausul atau perjanjian arbitrase dan hukum nasional arbitrase (lex arbitri).
15
Huala Adolf, Arbitrase Negara-Negara Asean, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm.10 16 Huala Adolf, Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase, Keni Media, Jakarta, 2014, hlm.80
16
Kontrak sebagai sumber hukum adalah penting karena kontrak yang dibuat para pihak tidak lain adalah sumber hukum utama bagi para pihak.17 c.
Pilihan Hukum dalam Arbitrase
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak mempermasalahkan mengenai pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempermasalahkan hukum acara dan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase. Para pihak biasanya menentukan sendiri hukum acara dan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa. Untuk menentukan hal tesebut, terdapat beberapa pilihan hukum didalam arbitrase, diantaranya:18 1.
Pilihan Hukum yang Ditetapkan dalam Kontrak/Perjanjian
Untuk menghindari masalah di dalam menyelesaikan suatu sengketa, para pihak biasanya melakukan pilihan hukum yang dibuat di dalam perjanjian atau kontrak. Terdapat dua jenis pilihan hukum yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian, yaitu19: a)
Pilihan hukum secara tegas Contohnya, untuk menyelesaikan sengketa jual beli yang mungkin timbul antara perusahaan/pengusaha. Antara pengusaha yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan pengusaha berkewarganegaraan Indonesia, maka dengan kesepakatan bersama, di dalam kontrak yang telah dibuat dicantumkan klausula tambahan. Misalnya, dalam klausul tambahan itu
17
Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, 2015., hlm. 81. 18 Ibid., hlm 145. 19 Ibid., hlm 318.
17
ditentukan bahwa untuk perjanjian jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum Indonesia. b)
Pilihan hukum secara diam-diam Dalam pilihan hukum secara diam-diam, para pihak tidak memilih hukum mana yang akan digunakan, tetapi pilihan hukum itu akan terlihat melalui penafsiran terhadap isi kontrak/perjanjian atau dari kehendak para pihak. Sebagai contoh di dalam suatu dokumen perjanjian, para pihak mengutip beberapa pasal hukum perdata Amerika Serikat. Sehingga apabila timbul sengketa di kemudian hari, maka hukum yang akan mengaturnya yaitu hukum Amerika Serikat.
Tetapi apabila para pihak tidak memberi petunjuk sama sekali, arbiter yang mengadili perkara harus mencari hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara yang dipakai arbiter biasanya dengan melihat fakta seperti kewarganegaraan para pihak, tempat kontrak itu dibuat, tempat dimana dilaksanakan kewajiban yang tecantum dalam perjanjian, tempat melaksanakan usaha, tempat letak objek perjanjian. Berdasarkan fakta-fakta ini arbiter akan menentukan dan menetapkan hukum nasional mana yang akan berlaku. 2.
Acara Arbitrase (Rules of Arbitration)
Acara arbitrase atau Rules of Arbitration adalah aturan atau hukum acara yang digunakan oleh arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Aturan atau hukum acara tersebut harus dipatuhi oleh arbiter atau majelis arbitrase.20 Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Arbitrase & APS, menentukan bahwapara pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan acara arbitrase 20
Ibid., hlm. 160
18
yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, sepanjang ditentukan dengan tegas dan tertulis dalam perjanjian. Jika para pihak tidak menentukan sendiri mengenai ketentuan hukum acara arbitrase yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu sengketa, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan undangundang tentang arbitrase di negara tempat arbitrase dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila para pihak tidak menentukan hukum acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya, dan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI, maka arbiter atau majelis arbitrase menggunakan ketentuan hukum acara BANI dengan tetap memperhatikan ketentuan UndangUndang Arbitrase & APS. 3.
Tempat Arbitrase
Tempat arbitrase yaitu tempat kedudukan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa. Mengenai tempat arbitrase sebagai tempat kedudukan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa, merupakan salah satu aturan yang ditentukan dalam berbagai Rules. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian, para pihak dimungkinkan secara bebas menentukan sendiri acara arbitrase yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, sepanjang hukum acara yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum suatu negara yang mengatur tentang arbitrase. Selain itu juga, harus ada kesepakatan mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase. Apabila tempat arbitrase tidak ditentukan
19
oleh para pihak, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan tempat arbitrase mana yang akan digunakan.21 Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Arbitrase & APS menetapkan bahwa: 1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak; 2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan; 3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata; dan 4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut. Penjelasan Pasal 37 tersebut menentukan bahwa mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Tempat dilaksanakannya arbitrase dapat menentukan hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, jika para pihak tidak menentukan sendiri tempat arbitrasenya maka arbiter atau majelis arbitrase dapat menentukan tempat arbitrase.
21
Ibid., hlm. 162.
20
4.
Hukum yang Mengatur
Hukum yang mengatur materi sengketa yaitu hukum yang dipilih dalam perjanjian para pihak. Apabila dikemudian hari timbul sengketa yang berasal dari perjanjian tersebut maka hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketanya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertulis dalam perjanjian (choice of law). Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan mengenai hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Jika kesepakatan bersama tidak tercapai, arbiter atau majelis arbitrase berhak menerapkan ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan permasalahan dan sifat perkaranya. Tetapi
dalam
hal
penerapan
hukum
yang
berlaku,
arbiter
harus
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan praktik serta kebiasaan yang sesuai dengan permasalahan sengketa yang dihadapi (the proper law of the contract). Ketentuan ini berlaku pada lembaga BANI, yang menentukan apabila para pihak memilih hukum Indonesia sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa, maka sekurang-kurangnya seorang arbiter ialah yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. 5.
Lex arbitri
Dalam teori arbitrase, hukum yang mengatur arbitrase yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara disebut lex arbitri. Lex arbitriadalah ketentuan yang mengatur bagaimana arbitrase dilangsungkan di dalam wilayah negaranya. Biasanya lex arbitrimengatur aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa,
21
hukum acara arbitrase, dan lain-lain.22 Setiap negara memiliki lex arbitrimasingmasing, di Amerika Serikat ketentuan mengenai lex arbitridiatur dalam Uniform Arbitration Act, sedangkan untuk di Indonesia ketentuan mengenai lex arbitridiatur dalam Undang-Undang Arbitrase & APS. Ketentuan yang diatur dalam lex arbitriantara lain berupa keabsahan para pihak untuk menyepakati penggunaan arbitrase (arbitration agreement), jenis sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan alasan apa saja yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Terkait proses arbitrase terdapat tiga jenis hukum yang berlaku, yaitu23: a.
Hukum materiil (substantive law) yang digunakan untuk memutus perkara oleh arbiter. Hukum materiel ini bisa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah governing law, atau apabila tidak disepakati oleh para pihak dapat ditentukan oleh arbiter.
b.
Hukum acara (procedural law) yang mengikat bagi para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga adanya putusan. Hukum acara arbitrase ini sering juga disebut sebagai curial law.
c.
Hukum dari suatu negara yang mendasari suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau dalam bahasa latin hal ini disebut sebagai lex arbitri, dimana setiap negara memiliki lex arbitri masing-masing.
Berdasarkan tiga jenis hukum di atas, dalam suatu perjanjian pada umumnya para pihak hanya mengatur hukum materiil dan hukum acara yang harus digunakan. Hukum materiil yang dipilih dapat berupa hukum Indonesia, hukum Singapura,
22
Huala Adolf, Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase, Op.Cit., hlm. 101. Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Op.Cit., hlm 462. 23
22
hukum Inggris, dan lain-lain. Sedangkan hukum acara yang diberlakukan dapat berupa International Chamber of Commerce (ICC) Rules, hukum acara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau hukum acara yang dibuat oleh United Nations Commission on International Trade Law yang dikenal sebagai UNCITRAL Rules. Bahkan para pihak dapat mengatur hukum acaranya sendiri apabila panyelesaian sengketanya menggunakan arbitrase ad hoc. Sangat tidak lazim dalam suatu kontrak apabila para pihak mengatur tentang lex arbitri. Alasannya, lex arbitri dianggap sebagai kaidah memaksa di negara di mana arbitrase dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, negara di mana arbitrase tersebut dilaksanakan disebut “seat”. Oleh karena itu, lex arbitriterikat dengan seat atau kedudukan dari lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Sebagaimana dinyatakan oleh Redfren dan Hunter. The concept that an arbitration is governed by the law of the place in which it is held and that this is the “seat” of “forum” or “locus arbitri” of arbitration, is well astablished in both the theory and practice of international arbitration” Dengan demikian, apabila para pihak menentukan seat di ICC Paris, maka lex arbitriyang berlaku yaitu hukum Prancis. Sebaliknya, apabila para pihak menentukan bahwa seat di Singapore International Arbitration Centremaka lex arbitriyang berlaku yaitu hukum Singapura.24 Seat dan lex arbitrimerupakan faktor penentu bagi pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Apabila para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian telah menentukan seat arbitrase di negara tertentu, berarti berlaku lex arbitrinegara tersebut. Penggunaan lex
24
Ibid., hlm 463.
23
arbitrinegara tertentu akan berakibat pada pengadilan dari negara tertentu tersebut, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembatalan mengingat hanya pengadilan dari negara tertentu tersebut yang dapat menjalankan lex arbitrinya dan tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan dari negara lain. Jadi, lex arbitriadalah kaidah yang memaksa dan sangat tergantung terhadap tempat dimana proses penyelesaian sengketa itu akan dilaksanakan.25 Dalam pelaksanaannya lex arbitri dapat menentukan:26 a.
Apakah para pihak telah membuat perjanjian arbitrase secara sah;
b.
Apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase;
c.
Apakah perjanjian tersebut berlaku bagi sengketa para pihak;
d.
Apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan umum;
e.
Harus ada keputusan berdasarkan pertimbangan yang beralasan;
f.
Keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya atau dasar lainnya.
Meskipun di dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak menentukan lex arbitriyang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa, seorang arbiter dapat menentukan sendiri hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat dilaksanakan, terbatas pada putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional suatu negara yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase.
25
Hikmanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase International oleh Pengadilan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Tahun 2002., dalam Susanti Adi Nugroho, Ibid., hlm 464. 26 Gary Goodpaster, Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, Elips Project, 1995., hlm.9., dalam Susanti Adi Nugroho, Ibid., hlm 465.
24
2.
Kewenangan Lembaga Arbitrase Internasional
Yurisdiksi atau kewenangan suatu lembaga arbitrase memiliki perngaruh penting terhadap tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ada atau tidaknya suatu yurisdiksi atau kewenangan menentukan ada atau tidaknya dasar hukum pembenaran terhadap wewenanglembaga arbitrase untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa. Yurisdiksi atau kewenangan hukum suatu lembaga arbitrase lahir dari27: a.
Instrumen hukum yang melandasi lahirnya badan arbitrase itu atau instrumen hukum yang memberi dasar hukum mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan hukumnya untuk memutus suatu sengketa; dan
b.
Kesepakatan para pihak.
Instrumen hukum baik secara internasional atau nasional adalah syarat utama untuk lahirnya yurisdiksi atau kewenangan hukum suatu lembaga arbitrase. Adanya instrumen hukum ini menunjukan bahwa kewenangan lembaga arbitrase untuk memutus suatu sengketa adalah sifatnya yang terbatas. Untuk instrumen hukum internasional, batas-batas kewenangan lembaga arbitrase internasional ditentukan oleh hasil kesepakatan negara-negara atau anggota-anggota dari suatu lembaga internasional yang merumuskan berdirinya suatu lembaga arbitrase. Sebagai contoh, instrumen hukum konvensi International Centre for the Settlement of Invesment Disputes (ICSID) 1965 membatasi kewenangan badan ICSID untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang penanaman modal. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu lembaga arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang membuat peraturan 27
Huala Adolf, Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase, Op.Cit, hlm.142.
25
perundang-undangan dibidang arbitrase. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase & APS menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Kesepakatan para pihak merupakan suatu syarat tambahan, pelengkap, atau subsider untuk lahirnya kewenangan hukum atau yurisdiksi lembaga arbitrase. Redfren dan Humter menyatakan kesepakatan para pihak sebagai dasar timbulnya suatu yurisdiksi lembaga arbitrase sebagai berikut:28 “An arbitral tribunal may only validy resolve those disputes that the parties have agreed that it should resolve. This rule is an invetable and proper consequences of the voluntary natrue of arbitration. In consensual arbitration, the authority or competence of the arbitral tribunal comes from the agreement of the parties; indeed, there is no other source from which it can come.” Dalam kajiannya mengenai yurisdiksi arbitrase ICSID, David A. Soley menggunakan kata sepakat sebagai tonggak (corner stone) bagi yurisdiksi badan ICSID ini. Para pihak sebelumnya harus mencapai kata sepakat secara bersama untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase ICSID. Konvensi ICSID menetapkan adanya suatu kesepakatan tertulis yang menunjuk penggunaan arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa. Penunjukan arbitrase ICSID tercantum dalam suatu klausula perjanjian penanaman modal yang menetapkan penyerahan suatu sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut.29
28
Nigel Blackbey, et.al., Redfern and Hunter on International Arbitration, New York:Oxford U.P. 2009, hlm. 317., dalam Huala Adolf, Ibid., hlm 144 29 David A. Soley, ICSID Implementation: An Effective Alternative to International Conflict, dalam International Lawyer, vol.19, No.2, 1985, hlm 524., dalam Huala Adolf, Ibid., hlm.145.
26
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase & APS,yurisdiksi atau kewenangan hukum lembaga arbitrase lahir dari kesepakatan para pihak dan tercantum dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3.
Prosedur Arbitrase Internasional
a.
Pengajuan Statement of Claim
Mengenai tata cara pemeriksaan arbitrase, meliputi proses pertama yang dilakukan yaitu pengajuan permohonan gugatan secara tertulis dari pihak pemohon (claimant), yang kemudian melahirkan kewenangan-kewenangan lembaga arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa. Pada dasarnya pengajuan gugatan akan lebih mudah ditempuh apabila klausula arbitrase yang tercantum dalam pactum de compromittendo atau akta kompronis, sudah menunjuk lembaga arbitrase yang mereka kehendaki. Misalnya para pihak dalam klausula arbitrase telah sepakat untuk menunjuk International Chamber of Commerce (ICC), sehingga pihak pemohon/claimant sudah dapat langsung
27
mengajukan gugatan melalu badan arbitrase internasional dimaksud. Dalam pengajuan Statement of Claim, harus memuat:30 1) Identitas para pihak yang bersengketa; 2) Uraian singkat tentang duduk perkara, dan bukti-bukti sebagai pendukung (statement of the fact that supporting the claim); dan 3) Mengenai hal yang dituntut (the relief or remedy sought) Dalam statement of claim juga dapat ditambahkan mengenai: 1) Jumlah arbiter yang akan ditunjuk, jika mengenai hal ini belum ditentukan atau belum disepakati dalam perjanjian; 2) Langsung melakukan penunjukan calon arbiter yang dikehendakinya, atau dapat juga dilakukan pada saat pemberitahuan adanya claim kepada respondent, agar segera menjadi bahan pertimbangan baginya apakah menerima atau menolak usulan yang diajukan statement of claim dari pemohon; 3) Atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada badan arbitrase internasional yang bersangkutan; dan 4) Atau ada badan arbitrase yang meminta agar dalam statement of claim juga dilampirkan salinan akta perjanjian dan salinan perjanjian arbitrase tentang penunjukan badan arbitrase tertentu.
30
Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Op.Cit., hlm.330
28
b.
Pendaftaran Statement of Claim
Mengenai aturan pendaftaran statement of claim, pada dasarnya berkaitan dengan arbitrase yang ditunjuk. Jika arbitrase yang ditunjuk para pihak adalah arbitrase ad hoc, tidak terikat pada tata cara yang formal. Berbeda halnya ketika yang ditunjuk adalah lembaga arbitrase internasional, sangat terkait kepada ketentuan formil dan administratifnya. Setiap lembaga arbitrase pasti memiliki pengaturan yang berbeda mengenai tata cara pendaftaran permohonan state of claim. Apabila dasar gugatan yang disengketakan para pihak berada di luar jangkauan yurisdiksi lembaga arbitrase, maka pendaftaran statement of claim harus ditolak.31 c.
Tata Cara Mengajukan Eksepsi dan Gugat Balik atau Rekonvensi
Mengenai tata cara mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi, terdapat perbedaan antara International Centre for the Settlement of Invesment Disputes (ICSID) dan United Nation Comission of International Trade Law (UNCITRAL). Dalam ketentuan Pasal 21 UNCITRAL mengatur secara rinci mengenai tata cara mengajukan eksepsi terhadap yurisdiksi arbitrase. Pengajuan eksepsi tentang ketidakwenangan lembaga arbitrase, dibatasi jangka waktunya. Putusan terhadap eksepsi kompetensi pada umumnya harus dijatuhkan majelis arbitrase dalam putusan sela, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kewenangan majelis arbitrase untuk memutus sebagai putusan akhir. Sedangkan ICSID tidak mengatur mengenai pengajuan eksepsi terhadap yurisdiksi dan kewenangan lembaga arbitrase. Mengenai yurisdiksi dan kewenangan lembaga arbitrase cukup diselesaikan dalam tahap proses pendaftaran saja.32
31
Ibid, hlm 333 Ibid, hlm 336.
32
29
Mengenai tata cara pengajuan rekonvensi, dalam kententuan Pasal 46 ICSID, memperbolehkan utuk mengajukan gugatan rekonvensi, dengan persyaratan: 1)
Gugatan rekonvensi merupakan masalah pokok yang langsung timbul dari persengketaan;
2)
Masih dalam lingkup yang berkaitan dengan kesepakatan para pihak; dan
3)
Yang termuat dalam gugatan rekonvensi masih dalam batas yuridiksi ICSID.
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 23 UNCITRAL membahas mengenai tata cara pengajuan gugatan rekonvensi, yang meliputi: 1)
Gugatan rekonvensi dapat diajukan bersamaan dengan statement of defence; atau
2)
Dapat juga diajukan dalam proses tahap berikutnya, jika keterlambatan pengajuan itu dianggap oleh majelis arbitrase disebabkan keadaan yang patut.
Sedangkan syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi meliputi: 1)
Posita yang berhubungan dan yang timbul dari perjanjian;
2)
Posita mengenai hal-hal yang timbul dari maksud ditetapkan dalam perjanjian; dan
3)
Gugatan rekonvensi dapat dilampirkan dengan dokumen yang dianggap penting maupun dengan alat bukti lain.
d.
Pembentukan Majelis Arbitrase
Mengenai pengajuan arbiter diatur dalam Pasal 37 ICSID, menetapkan termohon harus mencantumkan arbiter yang dikehendakinya dalam tanggapannya. Bahkan dapat menggunakan proposal mengenai jumlah dan tata cara penunjukan arbiter
30
apabila belum diatur dalam perjanjian para pihak. Kemudian Pasal 47 ayat (2) menetapkan, dalam hal para pihak tidak mencapai kata sepakat, baik mengenai jumlah arbiter maupun mengenai tata cara pemilihan arbiter, majelis arbiter berhak menetapkan sendiri jumlahnya, biasanya terdiri dari tiga orang dan masing-masing pihak menunjuk arbiter yang mereka kehendaki. Sedangkan mengenai penunjukan arbiter yang diatur dalam UNCITRAL sedikit berbeda, pencantuman penunjukan arbiter tidak harus dicantumkan dalam statement of claim, tetapi penunjukan arbiter oleh pihak pemohon dapat diajukan dalam proposal tersendiri. Sejalan dengan itu, pihak respondent pun tidak harus mencantumkan penunjukan arbiter dalam statement of defence33.
Dari sudut pengkajian teori dan praktik, tata cara pembentukan majelis arbitrase pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, baik yang diatur dalam UNCITRAL maupun dalam ICSID. Proses yang paling utama adalah proses arbitrase sudah mulai berlagsung sejak pendaftaran permohonan. Namun untuk memulai aktifitas pemeriksaan persengketaan, baru dapat dilakukan setelah proses penunjukan arbiter yang akan menjadi majelis arbitrase. Oleh karena itu, tahap-tahap proses yang berlangsung sampai tahap proses pembentukan majelis arbitrase masih merupakan tahap pendahuluan ke arah tahap proses pemeriksaan sengketa yang sesungguhnya.34
e.
Bahasa yang Digunakan
Pemilihan bahasa dalam proses arbitrase tidak diatur dalam ICSID, akan tetapi mengenai pemilihan bahasa yang digunakan diserahkan kembali sepenuhnya 33
Ibid, hlm 338. Ibid, hlm 339.
34
31
kepada kesepakatan para pihak. Sehingga diperbolehkan untuk menggunakan bahasa manapun berdasarkan kesepakatan parapihak. Berbeda halnya dengan ketentuan UNCITRAL, ada aturan tentang bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan arbitrase. Aturannya dirumuskan dalam Pasal 22 UNCITRAL. Pengaturan bahasa yang digunakan berpedoman pada pemikiran bahwa orangorang yang mau menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbtrase UNCITRAL terdiri dari orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya. Berdasarkan ketentuan pasal 22 UNCITRAL, telah diatur beberapa penggarisan mengenai bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase, diantaranya:35 1)
Bahasa yang digunakan berdasarkan kesepakatan para pihak;
2)
Bahasa resmi yang mencakup satu atau dua bahasa;
3)
Penentuan bahasa ditentukan setelah pembentukan majelis arbitrase; dan
4)
Diperbolehkan menggunakan bahasa asli.
f.
Sistem Pengambilan Putusan
Berdasarkan ketentuan ICSID mengenai pengambilan keputusan, bahwa putusan arbitrase didasarkan pada aturan hukum yang disepakati oleh para pihak sebelumnya, kecuali jika para pihak menetapkan aturan hukum yang mereka pilih dalam perjanjian, dengan demikian majelis arbitrase menentukan putusan berdasarkan aturan hukum dari negara peserta konvensi yang terlibat dalam persengketaan, dan juga berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pasal 48 ICSID menentukan bahwa putusan arbitrase harus memuat dasar-dasar pertimbangan, sementara pendapat masing-masing arbiter dapat dijadikan sebagai bahan lampiran. Sedangkan menurut UNCITRAL, sistem pengambilan putusan 35
Ibid, hlm 341.
32
didasarkan pada dua sistem yang dibuat secara prioritas yang berskala alternatif, yaitu prioritas pertama didasarkan pada sistem mayoritas, yang apabila hal ini tidak tercapai putusan dapat diambil berdasarkan sistem umpire, dalam hal ini ketua majelis arbitrase dapat memutus sendiri atas nama majelis arbitrase. Hal ini ditentukan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UNCITRAL. Mengenai syarat formal putusan arbitrase menurut UNCITRAL, selain harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, putusan arbitrase harus mencantumkan tanggal dan tempat putusan dijatuhkan serta dalam pembuatan putusan akhir harus memasukkan putusan sela yang diambil dalam proses pemeriksaan.36
g.
Putusan Final dan Mengikat
Aturan hukum yang berlaku sama dengan ketentuan Pasal 39 UNCITRAL, menurut ketentuan tersebut, aturan hukum yang diterapkan menyelesaikan sengketa adalah aturan hukum yang ditunjuk oleh para pihak bedasarkan kesepakatan yang mereka tuangkan dalam perjanjian. Mengenai sifat putusan, pada dasarnya antara putusan arbitrase UNCITRAL dan ICSID memiliki kesamaan dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bersifat final and binding. Hal ini ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ICSID dan Pasal 32 ayat (5) UNCITRAL. Dengan demikian berarti antara putusan UNCITRAL dan putusan ICSID merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat para pihak.37 Sama halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase & APS yang menetapkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
36
Ibid, hlm 343. Ibid, hlm 348.
37
33
h.
Sanggahan atas Putusan Arbitrase
Permohonan untuk mengesampingkan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 34 UNCITRAL. Hanya atas dasar-dasar tertentu suatu putusan arbtrase dapat diminta kepada pengadilan untuk dikesampingkan. Dasar-dasar untuk permohonan mengesampingkan putusan arbitrase meliputi:38 1) Jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian arbitrase yang bersangkutan terdapat kekeliruan; 2) Pihak yang membuat perjanjian tidak berwenang, misalnya belum cukup umur untuk mengadakan perjanjian; 3) Perjanjian itu tidak sah menurut hukum yang telah dinyatakan berlaku oleh para pihak atau jika tidak ada pilihan hukum menurut hukum dari negara yang menerima konvensi ini; 4) Permohonan arbitrase yang bersangkutan tidak diberitahukan kepada tergugat secara patut dan wajar; 5) Pengangkatan arbiter tidak diberitahukan atau karena hal lain ia tidak dimungkinkan untuk mengatur pembelaannya; 6) Jika keputusan arbitrase ini berkenaan dengan suatu sengketa yang sebenarnya di luar apa yang mencakup dalam perjanjian arbitrase yang telah ditandatangani oleh para pihak; 7) Apabila pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama oleh para pihak.
38
Ibid, hlm 350.
34
8) Apabila menurut pengadilan ternyata bahwa pokok persoalan yang bersangkutan tidak dapat diserahkan kepada arbitrase sesuai dengan ketentuan dari negara yang bersangkutan; atau 9) Putusan ini bertentangan dengan ketertiban umum dari negara yang bersangkutan. Permohonan untuk dapat mengesampingkan keputusan arbitrase ini harus diajukan dalam waktu tiga bulan setelah ditermanya keputusan yang bersangkutan.
B.
Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Terdapat beberapa prosedur atau tahapan untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia. Untuk melaksanakan putusan tersebut harus sesuai dengan prosedur/tahapan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan UndangUndang Arbitrase & APS. Meskipun untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional sudah sesuai dengan prosedur/tahapan yang ditentukan, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dilaksankan di Inonesia. Prosedur-prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional meliputi: 1.
Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri
Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional, sebagai salah satu syarat agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksankan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 67-69 Undang-Undang Arbitrase & APS. Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase & APS menetapkan, bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dijalankan jika putusan tersebut telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
35
Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada empat tahap dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu sebagai berikut: a.
Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan;
b.
Tahap permohonan pelaksanaan putusan;
c.
Tahap perintah pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri (exequatur);
d.
Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.
Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UndangUndang Arbitrase & APS harus disertai dengan: a.
Lembar asli atau salinan putusan arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan autentifikasi dokumen-dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
b.
Lembar asliatau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan autentifikasi dokumendokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa indonesia.
c.
Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara mana pun putusan arbitrase asing tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional.
36
2.
Pemeriksaan Putusan Arbirase Internasional
Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase & APS, salah satu pihak dalam sengketa diberi wewenang untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekeliruan administratif dan/atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan atas putusan arbitrase kepada forum yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima. Maksud Pasal 58 dan penjelasannya adalah apabila ternyata keputusan arbitrase melebihi dari yang dimintakan oleh para pihak, merupakan alasan bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk meminta dilakukannya penguranganpengurangan terhadap putusan tersebut.Sudargo Gautama menyatakan hal yang ditetapkan dalam penjelasam Pasal 58 merupakan alasan untuk melakukan pembatalan. Dengan demikian menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan akan bertentangan dengan sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat.39 Mengenai pemeriksaan/koreksi terhadap putusan arbitrasedapat dimintakan oleh salah satu pihak apabila putusan diketahui mengndung kesalahan atau kekeliruan mengenai: a.
Errors in computation (kesalahan perhitungan jumlah atau salah tafsir);
b.
Any clerical or typographical errors (salah penulisan kata atau salah pengetikan);
c.
Or any errors of similar nature (kesalahan yang sama sifatnya dengan kesalahan yang disebut terdahulu).
Bahkan majelis arbitrase atas inisiatif sendiri juga memiliki wewenang secara ex officio untuk melakukan pemeriksaan walaupun tanpa adanya permintaan dari 39
Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999, hlm.124
37
salah satu pihak yang bersengketa. Hal itu dapat dilakukan sekiranya majelis arbitrase menyadari ada kesalahan-keslahan seperti dimaksud diatas. 40 3.
Penetapan Eksekuatur/Non Eksekuatur oleh Pengadilan Negeri
Eksekuatur berarti penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri yang berisi perintah eksekusi agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase & APS, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan atau eksekuatur. Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase & APS memberikan pedoman bahwa pada dasarnya pemberian eksekuatur itu dimungkinkan untuk menolak atau mengabulkan. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukam kasasi. Mahkamah Agung (MA) akan mempertimbangkan serta meutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh MA. Terhadap putusan MA dalam Pasal 66 huruf (e) tidak dapat diajukan upaya perlawanan. 40
Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hlm.246.
38
Jika ternyata putusan Mahkamah Agung juga menolak pelaksanaan eksekuatur tersebut, berarti daya mengikat dan daya eksekuaturial putusan menjadi hilang. Dengan sendirinya sengketa kembali kepada keadaan semula seolah-olah belum pernah diputus. Meskipun demikian, perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak tetap hidup secara sah dan tetap mengikat semua pihak. Dalam hal ini karena perjanjian kembali kekeadaan semula, maka asas ne bis in idem tidak berlaku. Pemeriksaan terhadap sengketa yang disebabkan penolakan eksekuatur, sebaiknya diserahkan kepada pengadilan bukan melalui forum arbitrase. Alasannya, pada penolaka eksekuatur terhadap putusan arbitrase, eksekusinya saja tidak dapat dilaksanakan, sedangkan wujud fisik putusan tetap ada. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk diselesaikan melalui forum arbitrase.41 4.
Akibat Hukum
Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar mincul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum, misalnya membuat suatu pengakuan atau membuat surat wasiat.42 Akibat hukum yang muncul dapat berupa lahir, muncul atau bahkan lenyapnya suatu peristiwa hukum, misalnya karena melahirkan hak waris sekaligus lenyapnya alimentasi (kewajiban memberikan nafkah kepada anak). Akibat yang muncul dari suatu hubungan hukum dapat berupa hak dan kewajiban, serta sanksi hukum apabila berupa perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya dua orang 41
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani Op.Cit., hlm.137. Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Lampunng, Bandar Lampung, 2011, hlm 53. 42
39
subyek hukum melakukan transaksi yang diatur oleh hukum, berupa jual beli, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi.43
C.
Lembaga Arbitrase
Salah satu pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah lembaga arbitrase apa atau lembaga arbitrase yang mana yang akan menangani sengketa. Selain itu, pertimbangan abitrase lainya adalah mrlalui arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc dalam arti arbitrase sementara atau khusus yang dibentuk unntuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja. Klausul pemiliham arbitrase ad hoc seperti ini cukup dengan klausul arbitrase sederhana. Mislanya, ”penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase bertempat di Jakarta. Dalam klausul ini para pihak hanya menyatakan secara sederhana, yaitu arbitrase yang tidak diikuti dengan penyebutan suatu lembaga arbitrase tertentu. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase terlembaga, pemilihan suatu lembaga arbitrase biasanya tertuang dalam klausula arbitrase di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.44Dalam hal ini terdapat beberapa arbitrase yang akan diuraikan terbatas pada 3 lembaga, yaitu: dan BANI, ICC, dan SIAC.
43
Ibid, hlm 53. Martindale-Hubblel, International Arbitration and Disoute Dictionary, 1998, hlm.337 dalam Huala Adolf, Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase, Op.Cit., hlm.172. 44
40
1.
BANI
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977. Alasan utama didirikannya lembaga arbitrase ini adalah adanya anggapan bahwa perlu kehadiran suatu lembaga arbitrase untuk menangani sengketa-sengketa perdagangan. Sebagai suatu lembaga arbitrase, BANI memiliki fungsi sebagai berikut:45 a.
Menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional;
b.
Memberikan jasa-jasa bagi penyelenggara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan;
c.
Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan;
d.
Mengadakan
pengkajian
dan
riset
serta
program-program
pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; e.
Memberikan pendapat mengikat mengenai permohonan para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai 45
WIB)
http//www.bani-arb.org/bani-main-ind.html (diakses pada tanggal 11 Juli 2016, 09:00
41
suatu persoalan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Misalnya, penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru.
BANI memiliki aturan hukum acaranya sendiri. Hukum acara arbitrase BANI mengatur setiap proses berarbitrase, dari mulai pendaftaran hingga putusan arbitrase. Terdapat pula pengaturan mengenai pengggunaan bahasa yang digunakan, pemilihan arbiter, hingga ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi para pihak dalam proses arbitrase. BANI memiliki klausul stanndar arbitrase. Klausul arbitrase BANI yaitu:46 Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturanperaturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
2.
ICC
The International Chamber of Commerce (ICC), didirikan pada tahun 1919. Lembaga ini berkedudukan di Paris, Francis. Tujuannya adalah melayani dunia usaha dengan mewujudkan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk perdagangan barang dan jasa, serta memajukan aliran modal yang di dalamnya juga berfungsi menyelesaikan sengketa dagang. Peran penting ICC adalah sebagai forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lembaga arbitrase
46
http//www.bani-arb.org/bani-main-ind.html (diakses pada tanggal 11 Juli 2016, 09:00 WIB). Lihat pula: Priyatna Abdurrasid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Fikahati, Jakarta, 2011, hlm.147
42
ICC, yaitu the international court of arbitration, yang terbentuk pada tahun 1923.47 Sebagai lembaga arbitrase di bawah kamar dagang internasional, lembaga arbitrase ICC bersifat independen. Lembaga arbitrase ICC berdiri sendiri dan tidak terikat oleh ICC. Jurisdiksi lembaga arbitrase ICC dalam sengketa di bidang perdagangan, tidak semata-mata hanya mencakup jual beli komoditi, tetapi juga jual beli yang mencakup berbagai transaksi dagang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tidak terbatas. Misalnya adanya penggunaan alat telekomunikasi canggih tertentu, yang mengakibatkan hubungan perdagangan menjadi borderless dan dapat bertemu setiap hari. Hukum acara lembaga arbitrase ICC sama halnya dengan hukum acara arbitrase pada umumnya yang terdiri dari dua tahap, pertama, tahap pembentukan majelis arbitrase; dan kedua, persidangan arbitrase dari hukum acaranya, ketentuan hukum acaranya lebih mencakup tata cara arbitrase dari tahap pengajuan, permohonan dan jawaban atas permohonan arbitrase, replik dan duplik, pembuktian, pembuatan putusan arbitrase, biaya arbitrase, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Lembaga arbitrase ICC memiliki klausul standar arbitrase. Klausul ini dapat digunakan oleh para pihak di dalam merumuskan klausul arbitrase kedalam perjanjian yang dibuat.48
47
http://www.iccwbo.org/home/menu-what-is-icc.asp (terjemahan dalam bahasa indonesa), diakses tanggal 10 Juli 2016, 13:00 WIB. 48 http://www.iccwbo.org/home/Product-and-Services/Arbitration-and-ADR/arbitrationIntroduction-to-ICC-Arbitration/ten-good-reasons-to-choose-ICC-arbitration.asp (terjemahan dalam bahasa indonesa), diakses tanggal 10 Juli 2016, 15:00 WIB.
43
3.
SIAC
Singapore International Arbitration Centre (SIAC) merupakan suatu organisasi non-profit yang independen yang didirikan pada tahunn 1991 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis internasional akan suatu instituisi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efesien dan dapat diadakan di Asia. Operasional SIAC diawasi oleh dewan direksi yang terdiri atas perwakilan dari komunitas bisnis profesional baik lokal maupun internasional di Singapura. Sebagai suatu isntitusi yang menangani arbitrase, SIAC mengutamakan keadilan dan transparasi dalam setiap penyelenggaraan arbitrase yang dilakukannya kepada para pihak. Arbitrsae di Singapura dapat dilaksankan berdasarkan aturan ad hoc atau diatur oleh suatu lembaga arbitrase. SIAC mengatur sebagian besar perkaranya berdasarkan peraturan arbitrasenya sendiri yang diadopsi oleh para pihak di dalam perjanjian arbitrase mereka. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak. SIAC memiliki satu panel arbiter yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional serta panel internasional yang beranggotakan para ahli.49
49
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit., hlm.161.
44
D.
ALUR PEMIKIRAN Pemohon Arbitrase Astro Group
Perjanjian Usaha Patungan (SSA)Tanggal 11 Maret 2005
Sengketa
Termohon Arbitrase 1. PT Ayunda Prima Mitra (PT APM) 2. PT. First Media 3. PT Direct Vision’(PT DV)
Permohonan gugatan di SIAC. SIAC mengeluarkan putusan Final AwardNo.062 (ARB062/08/JL) yang memenangkan Astro Group
Pendaftaran putusan SIAC di PN Jak-Pus. Penetapan PN Jak-Pus menyatakan putusan SIAC tidak dapat dilaksanakan (non exequatur)
Astro Group mengajukan kasasi terhadap penetapan PN Jak-Pus. MA mengeluarkan Putusan No.877 K/Pdt.Sus/2012., yang menolak permohonan kasasi Astro Group.
Faktor faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia
Akibat hukum tidak dapat dilaksanakannya PutusanSIAC No. 062 (ARB062/08/JL)di Indonesia
45
Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa: Sengketa berawal sejakdikeluarkannya PP No.50 Tahun 2005 pada tanggal 16 November 2005 terkait Lembaga Penyiaran Swasta. Perjanjian SSA yang dibuat sebelumnya oleh Pihak Astro Group dan PT APM, PT First Media dan PT DV padatanngal 11 Maret 2005 ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 PP No.50 Tahun 2005 tersebut. Sehingga para pihak sepakat akan melakukan beberapa perundingan untuk merubah isi perjanjian SSA agar menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 PP No.50 Tahun 2005. Tidak ditemukannya titik terang berkaitan dengan masalah yang timbul dari perjanjian SSA, para pihak akhirnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Atas dasar ketentuan Pasal 17.4 SSA yang menetapkan bahwa jika para pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka semua pihak yang berperkara dapat memulai proses arbitrase pada SIAC sesuai dengan Rules of SIAC, pada tanggal 6 Oktober 2008 pihak Astro Group mengajukan gugatan wanprestasi di SIAC. Terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Astro Group, SIAC mengeluarkan putusan No.062 (ARB062/08/JL), diantaranya: 1.
Putusan Provisi tanggal 7 Mei 2009;
2.
Further Partial Award tanggal 3 Oktober 2009;
3.
Award on Cost for the Prelimminary Hearing tanggal 5 Februari 2010;
4.
Final Award tanggal 16 Februari 2010;dan
5.
Final Award on Interest and Cost pada tanggal 3 Agustus 2010.
46
Untuk melaksanakan Putusan SIAC No.062 (ARB062/08/JL), tanggal 16 Desember 2011 Pihak Pemohon (Astrro Group) mendaftarkan putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap permohonan yang diajukan oleh para pihak, pada tanggal 11September 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan berdasarkan No. 32 Tahun 2009 jo. No.6 Tahun 2010 jo. No. 7 Tahun 2010 jo. No.14 Tahun 2010 jo. No.41 Tahun 2010., yang menyatakan putusan SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) tidak dapat dilaksanakan (non exequatur). Terhadap penetapan PN Jakarta Pusat tersebut, pada tanggal 25 September 2012 pihak Pemohon mengajukan permohonan kasasi dengan Akta Pemohonan Kasasi No.
130/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST
jo.No.12/PDT/ARB-
INT/20011/PN.JKT.PST. Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Pemohon, pada tanggal 26 Maret 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.877/K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pihak Pemohon dan menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
47
III.
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya mengggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.50
1.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.51 Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877/K/Pdt.Sus/2012., bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
50
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2 51 Ibid, hlm. 102.
48
2.
Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam mayarakat.52 Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai, faktor-fakor penyebab tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No.062 (ARB062/08/JL) di Indonesia, dan akibat hukum tidak dapat dilaksanakannya Putusan SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) di Indonesia dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877/K/Pdt.Sus/2012. 3.
Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.53 Dengan memahami dasar hukum dan pertimbangan majelis hakum maka penelitian ini akan mengkaji putusan SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia (non exequatur)yang ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 September 2012. Terhadap penetapan tersebut,pihak Pemohon mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah
52
Ibid, hlm. 50. Ibid., hlm. 150.
53
49
Agung. Berdasarkan putusan No.877 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak Pemohon.
4.
Data dan Sumber Data
Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:54 1.
Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
a)
Konvensi New York 1958;
b)
Konvensi Washington 1965 (ICSID);
c)
Konvensi Jennewa (UNCITRAL);
d)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
e)
Putusan Mahkamah Agung Nomor 877/K/Pdt.Sus/2012.
2.
Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
3.
Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang berkaitan dengan judul skripsi.
54
Ibid., hlm. 82.
50
5.
Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 1.
Studi Kepustakaan
Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 2.
Studi dokumen
Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 877/K/Pdt.Sus/2012. 6. Metode Pengolahan Data Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:55 1.
Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Mahkamah Agung No. 877/K/Pdt.Sus/2012. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
55
Ibid., hlm. 126.
51
2.
Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3.
Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistmatika bahasan berdasarkan urutan masalah.
7.
Analisis Data
Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Ekstensif. Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.56
56
www.hukumpedia.com/sifauzi174/metode-penemuan-hukum 03Agustus 2016 pukul 20.00 WIB
diakses
pada
tanggal
V. PENUTUP
A.
Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memiliki beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang terdapat pada bab pertama: 1.
Mengenai faktor-faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya putusan SIAC Nomor 062 (ARB062/08/JL) adalah: a.
Putusan SIAC Nomor 062 (ARB062/08/JL)bertentangan dengan ketertiban umum, .
b.
Putusan Partial Award dan Final Award dianggap mengintervensi proses peradilan di Indonesia, karena membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.
c.
Isi putusan SIAC Nomor 062 (ARB062/08/JL)bertentangan dengan sendi-sendi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indoneisa; dan
d.
Klausula 17.4 dan klausula 17.6 telah melanggar asas kausa yang halal sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.
2.
Akibat tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional diantaranya:
76
a.
Akibat hukum bagi para pihak:
1)
Asas-asas penyelesaian sengketa pada abitrase yang bersifat tertutup, terjamin kerahasiannya, mengeluarkan biaya yang sedikit dan terhindar dari keterlambatan yang berhubungan dengan hal prosedural dan administratif tidak terlaksana;
2)
Pihak Astro Group mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan SIAC No.062 di Singapura, tempat harta kekayaan atau aset milik PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media dan PT Direct Vision berada.
b.
Akibat hukum bagi Indonesia sebagai negara tempat permohonan Putusan SIAC No.062 (ARB/062/JL) dilaksanakan:
1)
Memberikan predikat yang kurang baik bagi Indonesia dan menguatkan pernyataan dari
negara-negara asing, bahwa tidak mudah dalam
melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia; 2)
Berkurangnya daya tarik investasi bagi pengusaha (investor) asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, yang berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
B.
Saran
Saran-saran yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional haruslah dipertegas kembali, terutama mengenai batasan ketertiban umum, yang sering diperdebatkan dan dijadikan alasan untuk menolak melaksanakan putusan arbitarse internasional.
77
2.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan MajelisHakim Agung sebagai penegak hukum diharapkan dapat cermat dan berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum disetiap putusan yang dikeluarkannya guna mencapai tujuan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa.
78
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdurrasid, Priyatna, 2011. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Jakarta: Fikahati Adolf, Huala, 2003. Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta: Rajawali Pers. ----------------, 2008. HukumPerdagangan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers. ----------------, 2009. Arbitrase Negara-Negara Asean, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. ----------------, 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, Bandung: CV Keni Media. ----------------, 2014. Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase, Jakarta: Keni Media. Gautama, Sudargo, 1999. Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, Bandung. Harahap, M. Yahya, 2006. Arbitrase, Jakarta:Sinar Grafika. Muhammad, Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. Nugroho, Susanti Adi, 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta:Kencana. Sasongko, Wahyu, 2011. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Sembiring, Jimmy Joses, 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: Visimedia. Sudiarto, H, 2013. Negosiasi Mediasi & Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonessia, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
79
Sutiarso, Cicut, 2011. Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Sutyoso, Bambang, 2008. Hukum Arbtrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta : Gama Media. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000. Hukum Arbitrase, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Winarta, Frans Hendra, 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Jakarta: Grafika. B. Jurnal Amalia Prita, 2011. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bagian Hukum Internasional: Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia berdasarkan Konvensi New York 1958. C. Perundang – undangan & Peraturan Lainnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase & APS). New York Convention 1958, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Perma No.1 Tahun 1990) D. Internet & Sumber Lainnya http//www.bani-arb.org/bani-main-ind.html http://www.iccwbo.org/home/menu-what-is-icc.asp (terjemahan dalam bahasa indonesa) http://www.iccwbo.org/home/Product-and-Services/Arbitration-andADR/arbitration-Introduction-to-ICC-Arbitration/ten-good-reasons-to-chooseICC-arbitration.asp (terjemahan dalam bahasa indonesa)
