PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM TINJAUAN ALQUR AN DAN HADIS

M. Tahir Maloko

Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan al-Qur’an dan Hadis

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM TINJAUAN ALQUR’AN DAN HADIS M. Thahir Maloko Fakultas Syariah dan HukumUIN Alauddin Makassar Jln Sultan Alauddin No 36 Samata Gowa Email: [email protected] Abstract; Women and politics has been an interesting subject of discussion not only among political observers and pursuant of women studies, but also among Islamic scientists. The central question raised is to what extent women may undergo opportunities to participate in activities of political nuance. In this context, women’s political participation has become an issue that requires a sound reference in the Quran and Hadith. This is necessary in order to provide flexibility for women to engage in any political activities without being hindered by theological excuses frequently used to hold them back. This paper seeks to present sound reference from the Quran and Hadith as well as additional support structures to see the extent of women’s privilege to participate in politics. Studies of the Qur’an and Hadith show that although some verses of the Qur'an and the Prophetic traditions may seem to suggest certain limitations which brings about impacts on women’s restriction in political sphere, in fact those particular verses and hadith require a further interpretation with regards to social condition contemporary to their time of revelation. At the same time, it was discovered that more verses and prophetic traditions affirm the aspect of equality of men and women to engage in various activities, including those of the politics. Keywords; Participation, Politics, Women, al-Quran, Hadith Abstrak; Perempuan dan politik merupakan dua hal yang senantiasa menjadi isu yang hangat diperbincangkan, tidak hanya di kalangan pemerhati politik dan studi perempuan, tetapi juga di kalangan ilmuan Islam. Pertanyaan yang senantiasa muncul adalah sejauhmana perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang bernuansa politik. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan menjadi isu yang kemudian membutuhkan landasan yang kuat dari al-Quran dan hadis sehingga memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk terlibat dalam setiap kegiatan politik, tanpa harus terganjal oleh alasan-alasan teologis yang kerap dijadikan tameng untuk menghalangi mereka. Tulisan ini berupaya untuk menyajikan landasan alQuran dan hadis serta landasan pendukung untuk melihat sejauh mana 204

AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013


M. Tahir Maloko

perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Kajian terhadap al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa walaupun terdapat ayat-ayat alQuran dan hadis Nabi yang membatasi ruang gerak perempuan yang berimbas pada pembatasan perempuan dalam ranah politik, tetapi ayat-ayat dan hadis tersebut membutuhkan penafsiran yang lebih dalam menyangkut kondisi sosial pada saat ayat atau hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Ditemukan bahwa kebanyakan ayat dan hadis Nabi menuntut adanya kesamaan baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktifitas termasuk dalam berpolitik. Kata Kunci; Partisipasi, Politik, Perempuan, al-Quran, Hadis

P

I. Pendahuluan erempuan dengan berbagai persoalan yang melingkupinya, dari masa ke masa selalu menjadi isu sentral dan hangat diperbincangkan. Bahkan terkadang, permasalahan perempuan menjadi polemic yang berkepanjangan dan kontraversial. Sebelum Islam hadir di muka bumi, kedudukan perempuan sangatlah rendah bahkan hina. Perempuan dianggap sebagai pangkal dari keburukan dan sumber dari segala bencana.1 Secara historis, kaum perempuan selalu mendapat perlakuan sebagai manusia kedua. Dalam sebuah literature disebut: Status perempuan di berbagai belahan dunia masih memprihatinkan. Perempuan masih tertinggal dalam banyak hal. Hal ini dapat dilihat dari tindak kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, pemerkosaan serta eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan.2 Sebelum Islam datang ke dunia ini, kaum perempuan sangat tertindas. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa sebelum adanya Islam, apabila ada seorang bayi perempuan yang lahir maka bayi itu harus dibunuh karena bagi keluarga tersebut bayi perempuan hanya membawa petaka bagi keluarga mereka. Hal ini dapat dilihat QS. An-Nahl/16:59. Ayat ini turun sebagai suatu usaha untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran Islam sebagai ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw, menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Hal ini telah nampak pada zaman Nabi Muhammad saw telah ada perempuan yang ikut serta dalam masalah-masalah yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak hanya sebagai isteri pendamping dan pelengkap suami, tetapi setara dalam hak dan kewajiban dengan laki-laki di hadapan Allah swt. Perempuan juga memiliki hak politik, hak sipil dan hak aktualisasi diri yang merupakan substansi Hak Asasi Manusia. Cukup banyak ayat dan hadis sebagai dasar untuk menetapkan adanya hak politik bagi perempuan antara lain dalam QS. At-Taubah/9:71. Islam sangat menghargai emansipasi AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013

205

M. Tahir Maloko


kemanusiaan. Ajaran Islam tersebut menjadi poin yang pertama dalam upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan. Selain itu, ajaran Islam tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan terlihat secara eksplisit dalam QS. An-Nisa/4:1. II. PEMBAHASAN a. Pengertian Politik Politik selalu dengan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kalangan elit politik (penguasa). Kondisi politik antara satu negara dengan negara lain tidak selalu sama. Tergantung pada sistem politik apa yang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Masalah politik merupakan perbincangan yang paling hangat dilakukan oleh semua kalangan termasuk masyarakat awam, khususnya di Indonesia. Namun kadang politik sering mendapat makna negatif dari masyarakat diakibatkan perilaku-perilaku politik yang menyimpang yang dilakukan oleh para aparat negara. Untuk itu perlu kiranya kita kembali membuka referensi tentang apa sesungguhnya politik itu dan tentang apa definisi politik itu. Kata politik berasal dari kata politic (Inggeris) yang menunjukan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal kata sifat tersebut berarti acting or judging wisely, well judged. Kata ini diambil dari kata Latin, politicus. Politicus yang berarti relating to citizen.3 Politik juga berasal dari kata polis yaitu negara kota di Yunani. Dengan demikian, secara etimologi atau secara harfiah berbicara tentang politik adalah berbicara tentang negara. Ada dua pendekatan yang dipakai oleh Deliar Noer dalam mendefinisikan politik, yaitu : Pertama, pendekatan yang menekan pada nilai dan Kedua, pendekatan yang menekan pada perilaku. Pendekatan tersebut mencakup pula nilai-nilai yang selaras dengan etika dalam menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan seperti yang digunakan oleh pakar politik, selain menggunakan faktor-faktor sejarah.4 Pengertian Politik menurut Deliar Noer adalah : Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.5 b. Fungsi Politik Abdul Muin Salim, mengutip pandangan dari Gabriel Almond dalam kaitannya dengan kegiatan politik, mengungkapkan bahwa kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik dalam dua kategori, yaitu pertama adalah fungsi yang masukan (input function) dan fungsi yang keluaran (output function), merupakan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan kebijaksanaan sistem politik.6 Fungsi-fungsi politik yang dimaksud adalah: 1. Sosialisasi Politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap para anggota masyarakat. Melalui proses 206



M. Tahir Maloko

sosialisasi ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan pemerintah dapat meninjau kehidupan politik yang berlangsung di masyarakat, misalnya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan kegiatan seperti itu akan menjaga kelangsungan dan pemeliharaan politik dari generasi ke generasi.7 2. Rekrutmen Politik. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses seleksi yang melibatkan pencalonan dan proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Menurut Ahmad, setiap sistem politik masing-masing mempunyai cara dan mekanisme tersendiri dalam merekrut anggota masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Dalam sistem politik barat (modern), misalnya rekrutmen politik sangat dipengaruhi oleh kriteria kemampuan alami dan prestasi serta terbuka untuk umum. Sedangkan sistem politik tradisional, prestasi tidak menjadi syarat utama, akan tetapi yang mereka kedepankan adalah silsilah keturunan, sedangkan kriteria umum dilihat dari usia dan jenis kelamin.8 3. Partisipasi Politik. Yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta ikut dalam menentukan pimpinan pemerintahan.9 4. Komunikasi Politik. Dalam hal ini politik berfungsi sebagai alat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi lainnya. Semua kelompok masyarakat mengambil peran dalam rangka mensosialisasikan politiknya dengan cara menggunakan komunikasi.10 c. Hak- Hak Politik Perempuan dalam al-Quran dan Hadis Hak politik perempuan adalah hak ikut bagi warga negara dalam menangani negara. Keikutsertaan ini dapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan cara langsung adalah warga negara secara langsung menangani urusan politik tidak dengan mewakilkan kepada orang lain, sedangkan secara tidak langsung adalah keikutsertaan warga dalam urusan di bidang tertentu bukan sebagai pejabat dalam pemerintahan yang terikat oleh aturan politiknya melainkan dia dipilih oleh masyarakat dimana ia hidup.11 Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak politik dalam konsep Islam telah banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui adanya hak-hak politik bagi perempuan, dan ada yang memandang bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada pula yang memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Ada pula yang berpendapat bahwa masalah ini bukan masalah agama, fikih, melainkan masalah sosial dan politik, oleh karena itu diserahkan pada kondisi masing-masing negara.12


207

M. Tahir Maloko


1. Pendapat Pertama (Islam tidak mengakui adanya hak-hak politik bagi perempuan) Pendapat ini menyatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan memegang jabatan atau menjadi pemimpin karena dikhawatirkan bahwa dia akan keluar dari kepatuhan kepada suaminya. Bagaimana perempuan dapat mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara dia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Pendapat ini berdasarkan pada : a. Alquran Pendapat ini didasarkan pada QS. An-Nisa/4:34 yang artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.13 Mengingat hak-hak politik diperlukan dalam beberapa hal, maka perlu diberlakukan tugas-tugas politik yang kadang-kadang merupakan suatu jenis perkara lain yang dibolehkan bagi perempuan. Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar rumah kecuali karena suatu kepentingan yang sangat mendesak.14 Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul sesama mereka. Inilah yang berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya bagi perempuan.15 b. Hadis Pendapat ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad saw sebagai berikut : .‫ ﻟﻦ ﯾﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟﻮ اﻣﺮاھﻢ اﻣﺮاءة‬:‫ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‬:‫ﻋﻦ اﺑﻲ ﺑﻜﺮ‬ (‫)رواه اﻟﺒﺨﺎري‬ Artinya : Dari Abu Bakri, Rasulullah saw bersabda : Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan (HR. Bukhari).16 Berdasarkan hadis di atas, pendapat ini berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan umum apapun. Sebab hal itu tidak menjadi kewenangannya dan tidak membawah kemenangan dan kesuksesan, justru sebaliknya mendapat kerugian, sedangkan kerugian itu 208



M. Tahir Maloko

sedapat mungkin harus dihindari. Argemen ini didasarkan pada persepsi bahwa perempuan lebih mendahului emosi dari pada pertimbangan akal. Sifatsifat kodratnya yang demikian tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah yang penting.17 c. Ijma Pendapat ini mengatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin, yang berlaku adalah tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Terbukti adanya sejumlah kaum perempuan yang terlibat di bidang intelektual seperti isteri-isteri Nabi saw, tetapi mereka tidak diminta partisipasi dalam persoalan politik. d. Qiyas Para pendukung pendapat ini yang berdasarkan qiyas melihat adanya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana contoh berikut : 1) Tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat, seperti sholat lima waktu, sholat jumat, sholat ied. 2) Perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan thalak yang ditetapkan oleh syariat, sedangkan hak thalak terdapat pada kaum laki-laki bukan pada kaum perempuan. 3) Perempuan tidak diperbolehkan bepergian sendiri tanpa didampingi mahram atau yang dipercayainya. 4) Perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat jumat secara berjamaah.18 Pendapat ini berakhir pada anggapan bahwa syariat Islam tidak membolehkan perempuan memperoleh hak-hak politik secara umum. Sebagaimana perempuan tidak boleh menduduki jabatan apapun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.19 2. Pendapat Kedua (Islam mengakui hak politik bagi perempuan) Kelompok ini berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik sebagaimana halnya laki-laki. Perempuan berhak menduduki jabatan politik meskipun ada sebagian yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin negara. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9:71 yang artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.20


209

M. Tahir Maloko


Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat, sebagaimana disebutkan ayat di atas “sebagian menjadi penolong bagi yang lain” mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Selain ayat di atas, masih ada ayat lain yang menjunjung tinggi persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49:1 dan QS. An-Nisa/4:1. Kaum perempuan juga boleh berbai’at kepada Rasulullah saw sebagaimana halnya laki-laki. Allah swt memerintahkan untuk menerima bai’at dari padanya seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:12 yang artinya: Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.21 Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajaran, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam. d.Batas Toleransi Perempuan dalam Berpolitik Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian Islam memberi perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia dengan porsi yang cukup dan menjadikannya sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslim, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian terdapat pandangan sekelompok intelektual yang menuntut kaum perempuan mengambil bagian dalam menggunakan hakhaknya, termasuk hak politik dan hak lainnya dengan syarat tetap memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, keluarga dan mendidikan anakanaknya.22 Menyangkut batas toleransi perempuan berpolitik dengan mengacu kepada: 1. Perempuan tidak ikut serta meberi bai’at Khulafaur Rasyidin pada abad pertama Islam, sehingga al-Juwaeni mengemukakan bahwa kaum perempuan tidak mempunyai akses untuk memilih imam dan memberikan

210



M. Tahir Maloko

akad imamah. Mereka tidak dijadikan rujukan, sebab seandainya mereka dapat dimintai pendapat tentu perempuan yang paling patut untuk itu.23 2. Sebagian yang menganut paham bahwa tidak membatasi perempuan dalam segala hal dengan mengacu pada : a) Pilihan perempuan terhadap orang lain tidak keluar dari konteks, perempuan sebagai seorang yang menyerahkan kepercayaannya kepada orang lain untuk membela hak-haknya dan menyuarakan aspirasinya atau memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa pepempuan mampu melaksanakan tugas sebagai wakil masyarakat dan membela kemaslahatan umat. b) Pembai’atan perempuan kepada Rasulullah saw adalah pembai’atan yang berhubungan dengan pemerintahan dan negara. Kaum perempuan memberikan bai’at kepada Rasulullah saw pada Baiatul Aqabah I dan II. Maksudnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bai’at disini adalah mengikut sertakan perempuan dalam hak politik dan mengharuskan mereka Perempuan tidak ikut serta memberi bai’at khulafaur Rasyidin pada abad pertama Islam, sehingga Al-Juaeni mengemukakan bahwa kaum perempuan tidak mempunyai akses untuk memilih imam dan memberikan akad imamah. Mereka tidak dijadikan mematuhinya. c) Islam tidak mencabut hak perempuan dan tidak melarang ikut dalam aspirasi dan berpendapat, melainkan Islam memberikan kebebasan yang penuh sebagaimana halnya kaum laki-laki.24 e. Pedoman Berpolitik bagi Perempuan dalam Islam Perempuan dalam berpolitik harus didasari dengan pedoman yang kuat, agar keterlibatannya dalam bidang politik memperoleh makna dalam memperjuangkan yang benar dan memerangi yang bathil. Adapun pedoman berpolitik bagi perempuan dalam Islam adalah : 1. Menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, sebagaimana makna yang tersirat dalam QS.At-Taubah/9:71 2. Perempuan muslimah sebagaimana halnya laki-laki dihimbau untuk ikut peduli terhadap masalah-masalah politik yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan juga dituntut untuk mengambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun masyarakat. Dengan demikian ada peran perempuan yang harus dilakukan dalam bidang politik, diantaranya : a) Ikut mengemukakan pendapat mengenai isu-isu umum yang berkembang dalam masyarakat. b) Menyampaikan nasehat antara pro dan kontrak (amar ma’ruf dan nahi munkar) c) Mendukung partai atau aliran politik yang prinsipnya lebih dekat pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013

211

M. Tahir Maloko


d) Bersedia untuk mencalonkan diri untuk duduk di DPR, jika perempuan mempunyai kemampuan untuk mewakili rakyat dari suatu daerah atau sektor e) Memilih calon yang betul-betul mampu memikul amanah sebagai wakil rakyat, maksudnya melakukan hak pilih terhadap calon yang terbaik.25 Islam adalah agama memberikan kesempatan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, mengatur urusan masyarakat dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas masingmasing diantara mereka, sebagaimana Rasulullah saw bersabda: ‫ ﻛﻠﻜﻢ راع‬: ‫ ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‬,‫ﺣﺪ ﯾﺚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ‬ ‫ واﻟﺮ ﺟﻞ راﻋﻠﻰ اھﻞ ﺑﯿﺖ وھﻮ ﻣﺴﺆل‬,‫ﻓﻤﺴﺆل ﻋﻦ رﻋﯿﺔ ﻓﺎﻻﻣﯿﺮاﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎ س وھﻮﻣﺴﺆل ﻋﻨﮭﻢ‬ ‫ واﻟﻤﺮاة راﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺖ ﯾﻌﻠﮭﺎ ووﻟﺪه وھﻰ ﻣﺴﺆﻟﮫ ﻋﻨﮭﻢ واﻟﻌﺒﺪ راع ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺳﯿﺪه وھﻮ ﻣﺴﺆل‬,‫ﻋﻨﮭﻢ‬ (‫ )رواه اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ‬.‫ﻋﻨﮫ اﻻﻓﻜﻠﻜﻢ راع ﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆل ﻋﻦ رﻋﯿﺔ‬ Artinya : Abdullah bin Umar ra berkata Rasulullah saw bersabda: Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang amir (raja) memelihara rakyatnya dan akan ditanya pemeliharaannya. Seorang suami memimpin keluarganya yang akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya, anak-anaknya akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannnya. Camkanlah bahwa kalian semua memelihara dan akan dituntut tentang pemeliharaannya.26 III.

PENUTUP Islam pada hakekatnya memandang bahwa perempuan adalah seorang anak manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya sebagaimana layaknya yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan juga memiliki potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan, dan juga mempertahankan eksistensi diri), serta kebutuhan jasmani yang diberikan Allah swt kepada mereka. Seiring dengan adanya potensi tersebut, Allah swt menetapkan keduanya untuk menempati peran yang sama, yaitu sebagai hamba Allah swt, anggota keluarga dan warga negara (anggota masyarakat), bahkan ikut serta dalam berpolitik. Endnotes Lihat, Amir Hazuzah Fachruddin, Wanita Karir dalam Timbangan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Azam, 1998), h. 1. 2Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 9. 3Abdul Muin Salim, Fikih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Alquran (Cet. II; Jakarta: LKIS, 1995), h. 34 1

212



M. Tahir Maloko

Deliar Noer, Pengantar Pemikiran Politik (Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1983), h. 94 5Lihat, ibid., h. 6 6Abdul Muin Salim, op.cit., h. 36. 7Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1992), 4Lihat,

h. 117.

A. Almond, Perbandingan Sistem Politik (Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), h. 29. 9Ramlah Subakti, op.cit., h. 118. 10Abdul Muin Salim, op.cit., h. 44. 11Lihat, Salim Ali Al Bahansawi, As-Syari’ah Al-Muftara alaiha, diterjemahkan oleh Mustolah Mafur, dengan judul, Wawasan Sistem Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 287. 12Lihat, Hartono A. Jais, Polemik Presiden Wanita (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 88 13Departemen Agama, RI., Alquran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 123. 14Lihat, Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender (Cet. I; Bandung: Amzah, 2002), h. 41. 15Lihat, ibid., h. 173. 16Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shahih Bukhari, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 32. 17Lihat, Ikhwan Fauzi, op.cit., h. 42. 18Lihat, Ikhwan Fauzi, ibid., h. 45. 19Lihat, ibid., h. 46 20Departemen Agama, RI., op.cit., h. 291. 21Departemen Agama, RI., ibid., h. 925 22Lihat Salim Al-Bahansawi, op.cit., h. 295 23Lihat, Asma Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 102. 24Lihat, ibid., h. 69. 25Lihat, Abd. Halim Abu Syuqqah, Tahrirur Mar’ah fi Asri Risalah, diterjemahkan oleh Hairul Halim dengan judul Kebebasan Wanita, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 23. 26Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu wal Marjan, Himpunan Hadis Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim (Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 709-710. 8Gabriel

DAFTAR PUSTAKA Abdul Baqi, Muhammad Fuad. Al-Lu’lu wal Marjan, Himpunan Hadis Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 2003. Abu Syuqqah, Abd. Halim. Tahrirur Mar’ah fi Asri Risalah, diterjemahkan oleh Hairul Halim dengan judul Kebebasan Wanita. Jilid II Jakarta: Gema Insani, 1999. Almond, Gabriel A. Perbandingan Sistem Politik. Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982. AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013

213

M. Tahir Maloko


Al-Bahansawi, Salim Ali. As-Syari’ah Al-Muftara alaiha, diterjemahkan oleh Mustolah Mafur, dengan judul, Wawasan Sistem Politik Islam. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996. Al-Bukhari, Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhari. Juz V Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Departemen Agama, RI., Alquran dan Terjemahny. Semarang: Toha Putra, 1996. Fachruddin, Amir Hazuzah. Wanita Karir Dalam Timbangan Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Azam, 1998 Fauzi, Ikhwan. Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender. Cet. I; Bandung: Amzah, 2002 Fachruddin, Amir Hazuzah. Wanita Karir Dalam Timbangan Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Azam, 1998 Jais, Hartono A. Polemik Presiden Wanita. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998. Munir, Lily Zakiyah. Memposisikan Kodrat. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999. Noer, Deliar. Pengantar Pemikiran Politik. Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1983. Salim, Abdul Muin. Fikih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Alquran. Cet. II; Jakarta: LKIS, 1995. Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1992. Ziyadah, Asma Muhammad. Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Fachruddin, Amir Hazuzah. Wanita Karir Dalam Timbangan Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Azam, 1998.

214


PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM TINJAUAN ALQUR AN DAN HADIS

Recommend Documents