PARTISIPASI POLITIK PARA TOKOH PAKUALAMAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL. Skripsi. Oleh : IRMA AYU KARTIKA DEWI K

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PARTISIPASI POLITIK PARA TOKOH PAKUALAMAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Skripsi

Oleh : IRMA AYU KARTIKA DEWI K 4406003

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, di Indonesia diterapkan beberapa kali kebijakan politik seperti : (1) Politik Kolonial Konservatif (18001870), politik ini diberlakukan dari awal pemerintahan Hindia-Belanda sampai dengan tanam paksa (Cultuurstelsel). Pada masa ini, pemerintah menggunakan cara tradisional yaitu menempatkan penguasa pribumi untuk mengurusi administrasi pemerintahan lokal dan perusahaan perkebunan sebagai pengawas; (2) Politik Kolonial Liberal (1870-1900), pada masa ini kebebasan usaha dijamin pemerintah dan kerja paksa dihapus serta digantikan kerja bebas; (3) Politik Kolonial Etis (1900-1942), politik ini berbeda dari politik sebelumnya. Politik ini berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Suhartono, 2001 : 11-16). Pada tahun 1870 Belanda memasuki periode kapitalis modern. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik Pintu Terbuka di Hindia Belanda dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil bumi jajahan lebih banyak dipasarkan di negeri-negeri asing daripada di negeri Belanda sendiri. Kondisi politik kolonial Belanda di Nusantara sangat berhubungan erat dengan kondisi politik di negeri Belanda. Walaupun pada kenyataannya perkembangan politik di Nusantara sangat lambat daripada di negeri Belanda. Pada permulaan abad XX, kebijakan pemerintahan Belanda mengalami perubahan, yang semula berusaha mengeksploitasi dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, mulai berkurang dan menyatakan prihatin terhadap kesejahteraan Indonesia. Kebijakan ini dinamakan ”Politik Ethis”. Politik ini berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Irigasi, Emigrasi (Transmigrasi) dan Edukasi. Dalam Politik Etis dilakukan perbaikan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa ditempuh dengan kebijakan Emigrasi. Dalam bidang pendidikan dilakukan perluasan pendidikan baik dalam pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi,

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 2

seperti pendidikan pamong praja, kedokteran dan teknik bagi penduduk pribumi. Selain itu, juga dibuka peluang melanjutkan studi di Belanda bagi pemuda yang berprestasi (Ayub Ranoh, 1999 : 9-10). Tujuan Politik Ethis bersifat rangkap, yaitu : (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dan (2) berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda (Akira Nagazumi, 1989 : 28). Walaupun politik kolonial berbelok ke arah menumbuhkan otonomi pemerintahan, tetapi Belanda tidak bermaksud untuk memberikan kemerdekaan politik kepada Nusantara. Adanya Politik Etis, menyebabkan banyak terjadi perkembangan bagi bangsa Indonesia. Program edukasi menyebabkan banyak terjadi perkembangan bagi bangsa Indonesia, karena melalui edukasi rakyat pribumi memperoleh pendidikan formal yang dijamin oleh pemerintah Belanda yang hasilnya menjadikan mereka lebih maju dalam berfikir dan mampu berkembang. Walaupun sebenarnya tujuan utama pendidikan adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang murah dan terlatih. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda tidak untuk semua warga pribumi, hanya beberapa warga pribumi yang dipilih, yaitu dari kalangan atas yang diizinkan memasuki sekolah-sekolah dasar Eropa yang mulai didirikan khusus di Jawa sejak tahun 1816. Pada tahun 1893 pemerintah mengambil langkah yang moderat untuk pendidikan dengan memperbaharui pendidikan dasar Indonesia. Untuk itu pemerintah mendirikan dua macam sekolah dasar Indonesia, yang dikenal sebagai Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II. Sekolah Kelas I ditujukan untuk anak-anak golongan priyayi dan muridmurid yang akan melanjutkan ke sekolah-sekolah setengah profesional. Di sekolah ini lama belajarnya lebih panjang, guru-gurunya pun berpendidikan lebih baik, dan kurikulumnya lebih luas. Sedangkan Sekolah Kelas II memberikan pelajaran dasar untuk pendidikan tingkat permulaan yang direncanakan sedikit lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan dasar dari masyarakat yang berpendidikan (Robert Van Niel, 1984 : 49).

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 3

Adanya perkembangan pendidikan formal muncullah golongan-golongan terpelajar atau elit intelektual di Nusantara. Mereka mulai sadar akan nasib bangsa Indonesia dan berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada masa inilah mulai tumbuh benih-benih nasionalisme pada diri bangsa Indonesia (Badri Yatim, 1999 : 18). Golongan terpelajar inilah yang akhirya menjadi pelopor dari pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1908 memulai babak baru, yaitu babak pergerakan nasional, yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo. Boedi Oetomo didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA antara lain adalah Sutomo, Gunawan, dan Suraji di Jakarta. Dalam perkembangannya, Boedi Oetomo kurang berpengaruh terhadap penduduk pribumi. Oleh karena itu, maka timbullah gerakan-gerakan yang berdasarkan agama dan kepentingan dagang, serta aliran kebangsaan Hindia, yaitu dengan terbentuknya Sarekat Islam dan Indische Partij (Suwidji Kartonagoro,1980 :409). Sebagai suatu Kadipaten, suatu kerajaan yang kecil seperti Pakualaman tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah dirinya menjadi kerajaan yang besar. Dengan banyaknya peran pemerintah Hindia Belanda terhadap berdirinya dan perkembangan Pakualaman, diharapkan Pakualaman dapat membawa keuntungan besar pada pemerintah Belanda, tetapi pada masa pergerakan nasional yang terjadi malah sebaliknya, kerabat Pakualaman juga ikut berpartisipasi dalam pergerakan nasional tersebut. Ini disebabkan adanya kesadaran nasionalisme dari kerabat Pakualaman. Dari kalangan Pura Pakualaman muncul banyak kaum terpelajar dan dari merekalah muncul kesadaran akan perlunya pembaharuan di kalangan masyarakat Jawa. Mereka benar-benar sadar, bahwa suasana Jawa sudah berubah. Dari kalangan pura atau keluarga Pakualaman muncul tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan seperti Soerjopranoto, Notodirodjo, Wreksodiningrat dan yang paling terkenal yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Kedua tokoh terakhir sanggup mengguncangkan pemerintah kolonial, Soerjopranoto lewat SI dan Serikat Buruh, sedangkan Suwardi Suryaningrat lewat Indisce Partij, Komite Boemi Poetra dan Taman Siswa (G. Moedjanto, 1994 : 35). Pada tahun 1922 Soewardi Soeryaningrat mendirikan Perguruan Taman Siswa yang bertujuan

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 4

mengembangkan edukasi dan kultural. Melalui pendidikan yang berjenjang di lingkungan Taman Siswa, dihasilkan elit kultural yang akan berperan besar dalam pergerakan nasional. Tokoh Pakualaman yang lain yaitu mulai dari Sri Paku Alam V sampai Sri Paku Alam VIII, mempunyai peran masing-masing dalam pergerakan nasional, tetapi dari Paku Alam V sampai Paku Alam VI hanya berperan di dalam Pura Pakualaman. Intelektualitas keluarga Pakualaman dimulai pada masa Sri Paku Alam V, beliau merupakan perintis di bidang pendidikan. Salah satu perwujudan keinginannya adalah menyekolahkan kerabat Pura Pakualaman ke sekolahsekolah formal Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dari kalangan kerabat Pura Pakualaman muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam serta mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul ” PARTISIPASI POLITIK PARA TOKOH PAKUALAMAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL ”.

B. Perumusan Masalah Perumusan

masalah

ini

berguna

untuk

mempermudah

dalam

melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : 1. Bagaimana partisipasi politik para tokoh Pakualaman dalam Pergerakan Nasional ? 2. Mengapa Paku Alam VII mendukung tumbuhnya semangat Pergerakan Nasional kerabat Pakualaman ? 3. Bagaimana reaksi pemerintah Hindia Belanda terhadap sikap politik keluarga Pakualaman ?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 1. Partisipasi politik para tokoh Pakualaman dalam Pergerakan Nasional.

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 5

2. Alasan Paku Alam VII mendukung tumbuhnya semangat Pergerakan Nasional kerabat Pakualaman. 3. Reaksi pemerintah Hindia Belanda terhadap sikap politik keluarga Pakualaman.

D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : a.

Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan, khususnya tentang partisipasi politik para tokoh Pakualaman pada masa pergerakan nasional.

b.

Bahan masukan kepada pembaca untuk digunakan sebagai wacana dan sumber data dalam bidang sejarah, khususnya sejarah lokal.

2. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Menambah khasanah penelitian pada Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. b. Dapat memberikan informasi tentang partisipasi politik para tokoh Pakualaman pada masa pergerakan nasional.

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Partisipasi Politik a. Pengertian Politik Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan polis atau negara kota seperti politeia (konstitusi), polites (warga negara), dan politicos (negarawan). Seluruh kata tersebut mengandung arti yang menyangkut kepentingan umum dan berlawanan dengan kepentingan pribadi atau milik pribadi. Dengan demikian, persoalan pokok dari politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum (Sills, 1972 : 319). Menurut Joyce Mitchel dalam Miriam Budiarjo (1982 : 11) bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Pengertian politik tersebut menyangkut kegiatan pemerintah. Politik dapat pula disamakan sebagai suatu kekuasaan ataupun negara, bahkan ilmu politik diberi arti sebagai suatu ilmu untuk memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya serta mengatur hubungan antara negara dengan negara atau dengan rakyatnya (Sukarna, 1981 : 7). Varma (1990 : 146-147) mendefinisikan politik yang relevan pada saat ini adalah “ilmu negara atau suatu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan teori, organisasi, pemerintahan dan perilaku negara, yang secara umum menekankan pada negara dan perangkat-perangkatnya sebagai struktur yang memerintah ditinjau dari perspektif kelembagaan-kelembagaan resmi”. Miriam Budiarjo (1982 : 8) mendefinisikan politik sebagai “bermacammacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Miriam Budiarjo menekankan ilmu politik pada : negara, kekuasaan, dan kelakuan politik”. Politik menurut Sukarna (1981 : 14) ”Politik pada hakekatnya merupakan seni dan ilmu pemerintahan”.

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 7

Kartini Kartono (1989 : 4) berpendapat bahwa, “Politik mengandung konotasi kebijaksanaan suatu negara, konflik, pembagian dan keadilan”. Politik adalah semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan menggunakan bermacam-macam alat, cara, dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ide individu atau kelompok suatu sistem kewibawaan yang integral. Politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang dibuat pemerintah (Maswadi Rauf, 2001 : 20). Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 1-2), sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Lebih lanjut, Ramlan Surbakti (1992 : 10) mengungkapkan bahwa “Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”. Sedangkan menurut Isjwara (1996 : 42), politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah-masalah pelaksanaan / kontrol kekuasaan, dan pembentukan / penggunaan kekuasaan. Politik adalah sistem pengaturan pembagian kekuasaan dari pengukuhan wewenang dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1987 : 151). Hal ini menjelaskan bahwa politik adalah sebuah sistem yang saling berkaitan, berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan yang berasal dari pengukuhan masyarakat. Poerwadarminto (1990 : 763) memberikan pengertian tentang politik yaitu pengetahuan tentang ketatanegaraan (seperti tentang pemerintahan dan dasardasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan atau kebijaksanaan, sasaran, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau negara lain.

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 8

Selanjutnya dijelaskan bahwa politik juga berkenaan dengan kebijaksanaan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Pengertian tersebut memberi suatu gambaran tentang bidang-bidang yang bersangkutan dengan politik yaitu masalah pemerintah dan kebijaksanaan. Perbedaan-perbedaan dalam definisi politik yang dikemukakan para ahli disebabkan para ahli tersebut hanya melihat dari satu aspek atau unsur dari politik saja. Meskipun terdapat beragam definisi tentang politik, akan tetapi tetap terdapat unsur-unsur pokok tentang definisi politik yaitu : negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian (Miriam Budiarjo, 1982 : 9). a) Negara (state) Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. b) Kekuasaan (power) Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan alat yang tersedia. c) Pengambilan Keputusan (decision making) Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu ditentukan. d) Kebijaksanaan (policy, beleid) Kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. e) Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum politik adalah kegiatan dalam suatu sistem ketatanegaraan yang meliputi kebijaksanaan, cara bertindak atau seni

(art) untuk memperoleh dan

mempertahankan kekuasaan, mengatur hubungan pemerintahan dengan rakyat dan

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 9

juga sebaliknya, demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Partisipasi Politik Menurut Kerth David dalam F. Isjwara (1982 : 26) definisi partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi politik adalah aspek penting dalam sebuah negara demokrasi, karena dengan adanya partisipasi politik menunjukkan modernisasi politik dalam suatu negara. Pengertian partisipasi politik sering disamakan dengan hak aktif dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara (Cheppy Haricahyono, 1985 : 47). Miriam Budiarjo (1982 : 1) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui bagaimana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekanan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya (Miriam Budiardjo, 1977 : 161). Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sudijono Sastroatmodjo, 1995 : 67). Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa,

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 10

keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat merupakan suatu akibat dari kegiatan politik dan tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan tingkat partisipasi politik masyarakat didukung oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor kesadaran politik. Melalui kesadaran politik, masyarakat akan dapat bergerak menentukan bagaimana dengan cara apa ia akan berpartisipasi sehingga partisipasinya memberikan konstribusi yang produktif bagi proses politik yang sedang bergulir (Ruslan, 1980 : 46). Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan seperti adanya modernisasi hukum, administrasi pembangunan, ideologi nasional, pembangunan sosial politik, integrasi politik, pemerataan pembangunan dan partisipasi politik. Dapat dikatakan bahwa dengan modernisasi telah menghasilkan partisipasi yang meluas. Tingkat partisipasi politik mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Artinya bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat. Partisipasi itu juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partsipasi politiknya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Dari beberapa pengertian partisipasi politik tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan peran serta warga negara dalam mengatur dan menentukan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung atas dasar kemauan sendiri sesuai dengan aspirasi sendiri tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari orang lain.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


c. Wujud Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan suatu usaha yang terorganisir dari warga negara untuk mempengaruhi pelaksanaan pemerintah. Wujud dari partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai aspek. Sebagai suatu kegiatan, wujud partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Partisipasi pasif, antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan atau perintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah (Sudijono Sastroatmodjo, 1995 : 74). N. Muller, Edward dalam Surbakti (1992 : 143), wujud partisipasi politik bedasarkan jumlah pelakunya dikategorikan menjadi dua, yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Salah satu wujud partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yaitu sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Berbagai wujud partisipasi politik berbeda-beda intensitasnya. Wujud partisipasi politik menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan, yaitu memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam pelbagai proyek pekerjaan sosial, contacting atau lobbying pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye; dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan dan bekerja sepenuh waktu (Miriam Budiardjo, 1998 : 8). Meskipun partisipasi politik terwujud dalam beberapa bentuk, dalam konteks perilaku politik wujud politik dapat dijelaskan bahwa pemberian suara

commit to users

pustaka.uns.ac.id


dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang terbiasa, yang seringkali lebih luas dibandingkan dengan partisipasi politik lain. Kegiatan partisipasi politik itu meskipun kelihatannya hanyalah menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja untuk membantu pemilihan, membantu di tempat pemungutan suara, mencari dukungan untuk calon, dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan Meskipun demikian, harus disadari bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik kolektif yang besar yang telah membedakannya dari partisipasi politik yang lain (Sudijono Sastroatmodjo, 1995 : 78).

2. Nasionalisme a. Pengertian Nasionalisme Secara etimologi, kata nasionalisme, natie dan nasional berasal dari bahasa Latin, yaitu nation yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Arti dan hakikat yang melekat pada kata itu sudah berubah menurut zaman dan tempat, serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Makna istilah natie dan nasionalisme dalam ilmu politik yaitu, natie dibaca natsi, nasion, yang dimaksud natie adalah masyarakat manusia yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah. Nasionalisme kesadaran diri yang meningkat dan diwujudkan oleh kegiatan yang melimpah pada negeri dan bangsa sendiri dan kadang-kadang disertai akibatakibat mengecilkan arti dan sifat bangsa lain (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985 : 42). Menurut Isjwara (1971 : 3), nasionalisme adalah suatu gerakan sosial, suatu aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam natie yang membangkitkan semangat massa ke dalam keadaan politik dan sosial yang aktif. Nasionalisme merupakan rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama. Iover (1989 : 271) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasionalisme adalah gerakan berlandaskan ideologi untuk mencapai dan mempertahankan otonomi dan individualitas satu kelompok yang dibayangkan anggotanya sebagai suatu bangsa, gerakan dengan doktrin khusus dan pandangan unik tentang dunia gerakan yang

commit to users

pustaka.uns.ac.id


berlandaskan mitos sejarah yang diperbarui dan berlandaskan penemuan kepribadian bersama yang baru. Nasionalisme sering dikaitkan dengan patriotisme yang berarti rasa cinta tanah air yang diwujudkan dengan kesadaran nasional yang mengandung cita-cita. Nasionalisme adalah keadaan rohani, yaitu suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah orang yang mempunyai suatu rasa kebangsaan (nationality), suatu perasaan tergolong bersama-sama menjadi bangsa (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985 : 44). Cahyo Budi Utomo (1995 : 20), mengatakan bahwa “Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia perorangan hingga mereka membentuk suatu negara“. Nasionalisme menurut Hans Kohn (1961 : 1112) adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme merupakan fenomena historis, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan tertentu dengan corak berlaianan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tumpah darahnya dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Nasionalisme menurut Ernest Renan dalam Siswonoyudo Husodo (1985 : 92), adalah suatu solidaritas yang sangat besar yang terbentuk karena adanya pengorbanan-pengorbanan yang besar yang telah diberikan dimasa yang lalu dan kesediaan bersama untuk tetap memberikan pengorbanan-pengorbanan baru di waktu yang akan datang. Menurut Hutahuruk (1984 : 61), Nasionalisme adalah pikiran, perasaan dan kehendak hidup dalam suatu negara dengan masyarakat yang adil, makmur dan solidaritas karena nasib dan pengalaman bersama. Nasionalisme dari dulu sampai sekarang sudah ada. Tidak ada agama yang mengenal atau mempraktekkan batas-batas ras, bangsa dan negara. Menurut Harry G. Johnson dalam Dawam Raharjo (1984 : 81), Nasionalisme adalah suatu kekuatan pengendali di negara-negara baru, sebagai kunci politik dan tujuan pembangunan bagi proses pembentukan dan merupakan alat integrasi bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Sedangkan menurut Mariam Budiardjo (1984 : 44), nasionalisme merupakan suatu perasaan subyektif

commit to users

pustaka.uns.ac.id


pada sekelompok manusia bahwa mereka satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka bergabung dalam satu negara atau nation. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit yang timbul dari kesombongan suatu bangsa, namun merupakan nasionalisme lebar yang tumbuh dari pengetahuan susunan dunia. Nasionalisme Indonesia menerima rasa hidupnya sebagai bakti, serta memberi tempat dan cita pada bangsa lain kecuali bangsa yang mempraktekan kolonialisme (Soekarno, 1964 : 48). Nasionalisme Indonesia pada umumnya tidak terlepas pertumbuhannya dari kolonialisme. Kolonialisme tersebut dilakukan dengan cara eksploitasi, diskriminasi ras, dominasi politik dengan otoritarianisme, paternalisme, otokrasi, sentralisasi yang menimbulkan reaksi dalam berbagai bentuk, mulai dari emansipasi, progresivisme, demokrasi, otonomi hingga revolusionisme (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 182). Tumbuhnya nasionalisme Indonesia mempunyai ikatan erat dengan kolonialisme Belanda di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan inilah yang menyebabkan munculnya nasionalisme. Menurut Kahin (1970 : 51), bahwa nasionalisme Indonesia timbul tidak hanya akibat penguasaan Belanda tetapi juga didorong oleh faktor-faktor dari dalam negeri, yaitu : (1) Adanya zaman keemasan pada masa lampau yang dicapai oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, (2) Persamaan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia yaitu agama Islam. Agama Islam tidak hanya sebagai pengikat tetapi juga sebagai lambang persaudaraan untuk menentang kekuasaan asing, (3) Penyebaran Islam mempercepat pertumbuhan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca menjadi bahasa kebangsaan, dan (4) Terbentuknya Volksraad yang merupakan majelis Perwakilan Tertinggi untuk seluruh Indonesia yang menjadikan lebih sadar akan masalah bersama dalam menghadapi Belanda. Nasionalisme muncul sebagai jawaban terhadap keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masyarakat kolonial. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme merupakan paham kebangsaan, suatu sikap atau tindakan yang diwujudkan oleh

commit to users

pustaka.uns.ac.id


kecintaan yang tinggi pada negeri dan bangsa sendiri dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan bagi eksistensi bangsanya.

b. Gerakan Nasionalisme Ditinjau dari istilah “Pergerakan” berasal dari kata dasar “gerak”. Di dalam bahasa Inggris pergerakan dapat diartikan “movement”, kemudian istilah pergerakan ini digunakan dalam sejarah perjuangan bangsa, menjadi “pergerakan nasional” yang identik dengan “kebangkitan nasional”. Sudiyo (1997 : 16) mengartikan kata pergerakan dalam dua pengertian. Pengertian pertama pergerakan merupakan suatu proses yang dinamis yaitu berupa ilustrasi mengenai terjadinya proses perjuangan menuju suatu keadaan tertentu yang diinginkan. Dalam hubungannya dengan ”pergerakan nasional”, pengertian pergerakan mengacu pada suatu deskripsi mengenai dinamika proses perjuangan yang terjadi untuk mengubah suatu keadaan tertentu, khususnya sistem politik dari suatu bangsa (nation), yaitu suatu sistem politik kolonial menuju suatu sistem politik yang diinginkan yaitu sistem politik nasional. Jadi tercapainya kemerdekaan nasional terutama di bidang politik. Pengertian yang ke dua mengacu pada fakta yang berupa organisasi-organisasi yang ingin mewujudkan tujuan nasional khususnya organisasi politik dalam segala aspeknya. Berbagai aspek yang menyangkut organisasi antara lain mengenai terjadinya, tujuannya, bentuk-bentuk perjuangan, bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, dan kesulitan yang dialami. Adapun pengertian pergerakan nasional, dapat ditinju melalui pendekatan ”Multidimensional”, yang berarti meliputi segala bidang, yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik, namun di antara bidang-bidang tersebut yang paling menonjol adalah bidang politik, karena penjajah menggunakan politik dalam segala bidang (Sudiyo, 1997 : 17). Nasionalisme sebagai suatu gejala historis telah berkembang sebagai jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kondisi kolonial. Masalah yang esensial adalah nasionalisme dan kolonialisme itu tidak dapat terlepas satu sama lain dan terasa sekali adanya pengaruh timbal balik

commit to users

pustaka.uns.ac.id


antara nasionalisme yang sedang berkembang dan politik kolonial dengan ideologinya. Di satu pihak kekuasaan kolonial memaksakan peraturan-peraturan yang keras untuk menindas nasionalisme, di pihak lain kaum nasionalis melancarkan serangan terhadap pemerintah kolonial ( Sartono Kartodirdjo, 1967 : 20). Menurut Sartono Kartodirdjo (1967 : 33), pergerakan nasional adalah gerakan ekonomi, sosial, politik maupun kulturil yang dijelaskan dalam berbagai organisasi nasional dan secara eksplisit menentukan tujuan-tujuannya yang memberikan orientasi tepat bagi aktifitas mereka. Lahirnya pergerakan nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Nasionalisme itu sendiri merupakan hasil yang paling penting dari pengaruh kekuasaan bangsa barat di negara-negara terjajah pada zaman modern. Pergerakan nasional juga dapat dilihat dari adanya beberapa organisasi yang bermunculan. Lahirnya organisasi-organisasi sebagai fenomena baru dalam sejarah Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan juga timbul semata-mata karena peristiwaperistiwa atau kondisi di Indonesia, tetapi tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi yang lahir di bagian dunia lain. Oleh karena itu Pergerakan Nasional Indonesia harus dipandang sebagai suatu mata rantai yang panjang dan tidak terpisahkan dari kejadian-kejadian politik dan sosial yang memberikan warna dan makna bagi bangsa-bangsa yang terjajah (Cahyo Budi Utomo, 1995 : 23). Menurut Pringgodigdo (1994 : VI), pergerakan nasional Indonesia meliputi semacam aksi yang dilakukan dengan organisasi modern ke arah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia, karena tidak puas dengan keadaan masyarakat yang sudah ada. Pergerakan nasional Indonesia menurut Suhartoyo Hardjosatoto (1980 : 33), yaitu proses perubahan dan fakta-fakta mengenai proses perubahan menuju keadaan yang diinginkan yaitu kemerdekaan nasional, oleh nation yang mendiami wilayah yang dinamakan Indonesia.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Munculnya pergerakan nasional di Indonesia, disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor dari dalam negeri (internal) dan faktor luar negeri (eksternal). Faktor dari dalam negeri lebih menentukan dibanding dengan faktor yang timbul dari luar negeri. Fungsi dan peranan faktor dari luar negeri hanya bersifat mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Hal ini berarti bahwa sebenarnya tanpa adanya faktor dari luar, pergerakan nasional juga akan muncul, hanya waktunya agak lambat. Di samping itu bisa juga dalam bentuk lain (Sudiyo, 1997 : 14). Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan tentang pergerakan nasional yaitu perjuangan yang ditujukan untuk menentukan nasib sendiri, maka cita-cita untuk mencapai kemerdekaan bangsa menjadi tanggung jawab bersama atas dasar senasib sepenanggungan. Oleh karena itu, harus ada persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan perlu adanya organisasi yang bersifat nasional.

c. Cita-Cita Nasionalisme Nasionalisme merupakan salah satu cara individu mengidentifikasikan diri dengan kelompok di mana ia berada, baik kerena kelahiran maupun lama tinggal di suatu tempat tertentu. Nasionalisme meliputi pula permintaan akan tindakan untuk memperkuat negeri dan permintaan akan tindakan patriotik yang berarti cinta tanah air yang diwujudkan dengan tindakan bela negara. Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran nasional mengandung citacita yang mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nasionalisme yang bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat yaitu adanya perubahan struktur sosial, ekonomi, politik, hak individu dan persamaan hukum. Hertz yang dikutip Isjwara (1982 : 127), menyebutkan empat macam citacita nasionalisme yaitu : (a) persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan dan persatuan serta adanya solidaritas, (b) perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi kekuatan-kekuatan intern yang

commit to users

pustaka.uns.ac.id


tidak bersifat nasional atau yang hendak mengenyampingkan bangsa dan negara, (c) perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separentenses), pembedaan (distinctivenses), individualitas keaslian (originality) atau keistimewaan, (d) perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa, yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh. Nasionalisme pada umumnya merupakan gerakan yang menghendaki adanya eksistensi politik tersendiri dengan otonomi menentukan nasib seluasluasnya. Nasionalisme juga merupakan sumber dari apa yang dinamakan azas penentuan nasib sendiri seluas-luasnya dari bangsa-bangsa (F. Isjwara, 1971 : 187).

d. Bentuk Nasionalisme Bentuk dan tujuan gerakan nasionalisme di negara jajahan itu hampir selalu searah dan mengalami perkembangan yang relatif sama. Hal itu mungkin disebabkan oleh nasib mereka yang sama-sama tertekan dan tertindas. Itulah sebabnya, Soekarno kemudian membagi nasionalisme menjadi dua : (1) Nasionalisme Barat dan (2) Nasionalisme Ketimuran (Soekarno, 1999 : 64). Nasionalisme Barat lahir dalam masa peralihan masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Nasionalisme yang didasari semangat persaingan bebas, paham Liberalisme ditengah-tengah masyarakat yang bercorak industri kapitalis, menjadikan nasionalisme barat tumbuh menjadi suatu aliran yang penuh ambisi, sehingga melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu untuk mencari tanah jajahan. Nasionalisme Timur atau Asia pada hakekatnya adalah cerminan kebangkitan bangsa Asia dalam menentang penetrasi Barat. Beberapa ciri dari nasionalisme Barat dalam pandangan Soekarno (1999 : 72). adalah : Pertama, Nasionalisme Barat mengandung prinsip demokrasi yang berawal dari revolusi Perancis. Demokrasi yang dijalankan itu menurut Soekarno, hanyalah demokrasi politik, bukan dalam ekonomi. Kemenangan kaum borjuis pasa revolusi Perancis melahirkan demokrasi parlementer, yang biasa juga disebut demokrasi liberal. Demokrasi semacam ini kemudian melahirkan kapitalisme.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Kedua, Perkembangan nasionalisme yang dijiwai oleh kapitalisme telah melahirkan imperialisme, suatu stelsel yang mencelakakan manusia. Munculnya imperialisme tersebut, menurut Soekarno, terutama disebabkan adanya kebutuhan akan bahan mentah, atau menurut Soekarno sendiri, adalah masalah rezki. Di samping itu karena adanya rasa kebangsaan yang agresif. Ketiga, lahirnya nasionalisme yang didasarkan atas kekuatan dan self interest memunculkan nasionalisme sempit atau rasa cinta tanah air yang mengejapkan mata dan ekstrem dan berakibat lebih lanjut pada munculnya konflik, permusuhan dan pertikaian antara nasionalisme-nasionalisme. Kalau Soekarno berpendapat bahwa nasionalisme Barat mengandung halhal yang menurutnya negatif, seperti individualisme, demokrasi liberal yang melahirkan kapitalisme suatu stelsel yang mencelakakan manusia, imperalisme sempit budi dan saling menyerang, nasionalisme Timur, memiliki prinsip-prinsip yang sangat berbeda dari nasionalisme Barat, bahkan berlawanan dengan nasionalisme Barat. Kalau nasionalisme Barat merupakan nasionalisme yang bersifat chauvinistis yang serang-menyerang, menurut Soekarno (1999 : 76), nasionalisme Timur adalah : a. Suatu nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti. b. Nasionalisme yang di dalam kelebarannya dan kekuasaannnya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. c. Nasionalisme yang membuat kita menjadi “perkakas Tuhan” dan membuat kita hidup dalam roh, dengan nasionalisme yang demikian maka kita insyaf seinsyaf-insyafnya, bahwa negeri kita dan rakyat kita sebagian daripada negeri Asia dan rakyat Asia, dan sebagian daripada dunia dan penduduk dunia. d. Nasionalisme yang sama dengan “rasa kemanusiaan”. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang muncul karena suatu kejayaan bersama di waktu lampau, dimiliki orang-orang besar dan diperolehnya

commit to users

pustaka.uns.ac.id


kemenangan-kemenangan. Mengenai kenangan-kenangan nasional, penderitaan atau kesengsaraan lebih berpengaruh dan berharga daripada kemenangankemenangan, sebab penderitaan itu mendorong adanya usaha bersama untuk mengatasi penderitaan akibat penjajahan yang dilakukan negara-negara Barat. Nasionalisme di Dunia Timur bangkit dengan disertai rasa solidaritas yang tinggi terhadap bangsa lain di Dunia Timur yang belum bamgkit (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985 43). Nasionalisme di Dunia Barat muncul karena kejayaan di waktu yang lampau,

dimilikinya

orang-orang

besar

dan

diperolehnya

kemenangan-

kemenangan serta rasa superioritas bangsa Barat terhadap bangsa lain. Nasionalisme yang berlebihan seringkali melebih-lebihkan kepentingan bangsa sendiri, melampaui batas sehingga mudah menjelma menjadi suatu nasionalisme sempit dan congkak yang berkenginan untuk mengadakan adu kekuatan dengan bangsa lain bahkan berusaha untuk menguasai bangsa lain (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985 : 70). Nasionalisme Indonesia juga dapat termasuk dikatakan nasionalisme Asia, karena termasuk dari bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa barat. Menurut Roeslan Abdulgani (1957 : 7), nasionalisme Asia adalah aliran yang mencerminkan kebangkitan bangsa-bangsa Asia sebagai reaksi terhadap Kolonialisme dari bangsa-bangsa Eropa. Roeslan Abdulgani menjelaskan tiga aspek yang terkandung dalam nasionalisme Asia, yaitu : (a) aspek politik yang bersifat menumbangkan dominasi politik bangsa asing; (b) aspek politik yang bersifat menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan membangun suatu masyarakat baru yang bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan; (c) aspek kultural yang bersifat menghidupkan kembali kepribadiannya yang disesuaikan dengan perubahan jaman.

e. Tujuan Nasionalisme Tumbuhnya nasionalisme Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan inilah yang menyebabkan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


munculnya nasionalisme. Tujuan dari nasionalisme Indonesia ini antara lain adalah melenyapkaan tiap-tiap bentuk kekuasaan penjajah dan mencapai Indonesia merdeka (Cahyo Budi Utomo, 1995 : 21). Tujuan dari nasionalisme ini juga merupakan tujuan dari pergerakan nasional. Nasionalisme tersebut tumbuh seirama dengan perkembangan pergerakan nasional. Oleh karena itu sifat dan corak nasionalisme Indonesia sesuai dengan corak dan sifat organisasi pergerakan yang mewakilinya. Walaupun terdapat perbedaan corak dan sifat dari organisasi-organisasi pergerakan, tetapi tujuannya sama yaitu mencapai kemerdekaan dan melenyapkan sistem kolonialisme. Dapat juga dikatakan bahwa munculnya pergerakan nasional Indonesia dijiwai oleh nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu pergerakan nasional pada masa tahun 30-an lebih bersifat moderat, karena pada waktu itu yang ada tinggal nasional moderat, sedangkan nasionalis yang radikal telah disingkirkan. Pergerakan nasional pada abad ke -20 lebih terorganisasi, mempunyai asas dan tujuan yang jelas, berjangkauan panjang, serta mempunyai ideologi baru yaitu menciptakan masyarakat maju, suatu ideologi yang kemudian mengalami pendewasaan dengan hasrat mendirikan sebuah negara nasional (Cahyo Budi Utomo, 1995 : 22-23). Nasionalisme Indonesia secara umum bertujuan ke dalam, memperhebat nation building dan character building dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa, sedangkan tujuan ke luar secara antitesis dan antagonistis melakukan konfrontasi atau menolak segala bentuk kolonialisme (Cahyo Budi Utomo, 1995 : 23).

f. Cara Mencapai Tujuan Nasionalisme Di berbagai negara mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mencapai tujuan nasionalisme. Di Perancis dalam mencapai tujuan nasionalisme dengan cara mengadakan gerakan dan perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan mengadakan pembaharuan. Perkumpulan-perkumpulan itu antara lain yaitu : (1) perkumpulan Cordellier, perkumpulan yang terdiri dari kaum cendekiawan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Perancis yang menghendaki pembaharuan secara menyeluruh baik secara politik, sosial, dan ekonomi, (2) perkumpulan Jacobin, kelompok ini dipimpin oleh orangorang yang berhaluan radikal, keras dan ekstrem, yang menghimpun kaum buruh, petani kecil, penduduk pinggiran kota untuk melancarkan pembaharuan lewat cara-cara kekerasan seperti pemogokan dan pemberontakan, (3) kelompok Girondin, pendirinya banyak berasal dari kalangan borjuis. Perkumpulan ini banyak mendapat dukungan dari kelas menengah Perancis yang menginginkan adanya pembaharuan dan menghapus sistem lama yang dinilainnya tidak adil, (4) kaum bangsawan nasionalis yang menghendaki pembaharuan pemerintahan menjadi demokratis. Dari beberapa kelompok tersebut cara-cara perjuangan yang ditempuh kaum nasionalis Perancis baik secara individual ataupun secara kelompok, dapat dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu (1) kelompok dengan cara perjuangan yang bersifat radikal, artinya bila perlu memilih cara-cara kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya, (2) kelompok nasionalis yang moderat, karena kaum nasionalis juga menghendaki pembaharuan atau perombakan terhadap rezim lama namun mereka menghindarkan diri dari cara-cara kekerasan atau teror (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 21). Dengan melalui beberapa perkumpulan inilah Perancis berusaha mencapai tujuan nasionalisme. Selain Perancis, ada juga negara yang berusaha mencapai nasionalisme, yaitu Italia. Seperti halnya kaum nasionalisme di Eropa atau di Asia-Afrika, kaum nasionalis Italia muncul pertama-tama dari kalangan terpelajar, baik dari kaum bangsawan ataupun dari kalangan rakyat biasa. Cara yang ditempuh rakyat Italia untuk mencapai tujuan nasionalisme yaitu melalui gerakangerakan bawah tanah seperti Adelfi, Filadelfi, Guelfi. Gerakan bawah tanah ini bersifat politis dalam arti menuntut pembaharuan politik dengan nama Carbonari (Pembakar Arang). Kelompok-kelompok ini begitu militan dan sering melancarkan pemberontakan yang sifatnya dapat lokal maupun nasional. Melalui gerakan inilah rakyat Italia berusaha untuk mencapai tujuan nasionalisme yang diinginkan yaitu adanya pembaharuan bidang sosial, ekonomi dan politik (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 43).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Nasionalisme tidak hanya tumbuh di negara-negara Eropa, tetapi juga di negara-negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Pada umumnya nasionalisme di Asia Tenggara adalah mengusir penjajah untuk membentuk negara nasional. Dengan demikian gerakan nasional di Asia Tenggara merupakan reaksi terhadap kekuasaan, dan ingin menumbangkan pemerintah asing agar dapat mengatur sendiri negaranya. Demikian pula bangsa Filipina, juga ingin menumbangkan kekuasaan koloni Spanyol agar bangsa Filipina dapat mengatur sendiri tanah airnya. Cara yang digunakan bangsa Filipina untuk mencapai tujuan nasionalisme yaitu melalui gerakan nasional. Gerakan yang pertama didirikan adalah gerakan rahasia yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa di Manila. Gerakan rahasia ini disebut Companerisme (persahabatan) yang bertujuan mengusahakan pendidikan yang patriotis (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 27). Cara lain yang ditempuh untuk mencapai tujuan nasionalisme adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi, antara lain Liga Filipina yang bertujuan menyatukan seluruh kepulauan menjadi suatu kesatuan yang kuat, saling menolong dan mempertahankan diri dari kelaliman atau untuk memajukan bangsa. Selain Liga Filipina juga mendirikan organisasi Katipunan atau Perkumpulan Para Putera Rakyat Filipina. Organisasi ini lebih revolusioner yang ingin menempuh cara-cara reformis secara damai. Gerakan inilah yang kemudian melancarkan revolusi bersenjata melawan kekuasaan Spanyol (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 89). Pergerakan-pergerakan yang dilakukan melalui beberapa organisasi inilah yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan nasionalisme di Filipina. Pada umumnya kaum pergerakan di Indonesia dalam hal taktik, sikap dan cara mencapai tujuan bersama dapat dibagi menjadi dua bagian yang berlawanan yaitu golongan revolusioner kontra evolusioner, atau golongan radikal kontra dengan golongan moderat, atau golongan kooperasi kontra dengan golongan non kooperasi (Badri Yatim, 1999 : 23-24). Pembagian taktik, sikap atau cara kaum pergerakan menjadi dua golongan ini tidak menunjukkan bahwa kaum pergerakan kemudian menjadi saling bertentangan atau saling bermusuhan, tetapi pembagian tersebut hanya merupakan taktik yang kelihatannya memang sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi dibalik itu taktik berbeda tersebut dapat saling melengkapi

commit to users

pustaka.uns.ac.id


dan saling bekerjasama. Untuk mencapai tujuan bersama, kaum pergerakan berjuang melalui wadah-wadah perjuangan nasional, misalnya : 1) Organisasi-Organisasi Non Politik Organisasi modern pertama yang didirikan pada awal pergerakan nasional adalah Boedi Oetomo (BO). Organisasi ini didirikan oleh sebagian pelajar STOVIA di Weftevreden (Jakarta), pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awalnya organisasi ini bertujuan mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran, dan belum bergerak dalam bidang politik. Akan tetapi dalam perkembanganya Boedi Oetomo kemudian berubah menjadi organisasi politik (C S. T Kansil dan Julianto, 1984: 22-24). Organisasi berikutnya setelah BO adalah Sarikat Islam (SI) yang didirikan pada tahun 1911. Pada awalnya SI masih bernama Serikat Dagang Islam (SDI) yang bertujuan memajukan perdagangan, melawan monopoli Tionghoa dan memajukan agama Islam. SDI kemudian berubah menjadi SI karena gerakan itu tidak lagi membatasi diri hanya dalam bidang perdagangan melainkan telah mencakup bidang-bidang lain seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, agama dan bidang sosial. SI mulai bersifat politik setelah kepemimpinan dipegang oleh H. Oemar Said Tjokroaminoto pada bulan Mei 1912 (S. Silalahi, 2001: 2-3). Pada umumnya organisasi-organisasi non politik menggunakan taktik, sikap atau cara kooperasi yang mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial.

2) Organisasi-Organisasi Politik Organisasi pergerakan yang pertama kali bersifat politik adalah Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912, yang kemudian baru diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya seperti Indische Partij (1912), de Indische Social Democratische Vereeniging (1914), Indische Katholieke Partij (1918), Partai Nasional Indonesia (1927), Parindra (1935), Gerindo (1937), dan masih banyak lagi (Pringgodigdo, 1964: 140).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


3. Elit Modern

Pengertian elit adalah golongan sosial terkemuka atau orang-orang berkedudukan

di

atas

orang

kebanyakan

yang

mampu

membimbing,

mempengaruhi, memimpin atau memerintah. Ada juga yang berpendapat, elit diartikan sebagai suatu kumpulan kelompok-kelompok kecil yang banyak jumlahnya, berfungsi sebagai pemimpin dalam lingkungan yang berbeda-beda dalam masyarakat, misalnya elit cendekiawan, elit politik, elit birokrat (Mulyoto, 1989 : 95). Golongan elit sangat memegang peranan dalam menentang penjajahan Belanda. Pada abad ke-XVIII dan ke-XIX dari data historis nampak bahwa perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan Belanda dipimpin dari orang-orang golongan tertentu dalam masyarakat. Di daerah-daerah kerajaan dimana terdapat perlawanan terhadap kekuasaan penjajah yang kebanyakan dipimpin oleh golongan bangsawan. Ikatan berdasarkan status dan fungsinya antara golongan tersebut dengan golongan lain yang lebih rendah, memudahkan pemimpin tersebut mengerahkan pengikut (Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1984 : 99). Dalam masyarakat kerajaan, golongan bangsawan merupakan golongan terhormat, yang mempunyai pengikut-pengikut pribadi. Kepemimpinan juga dapat dipegang oleh golongan agama yaitu para kyai dan ulama, yang banyak memainkan peranan dalam politik. Pada jaman penjajahan Belanda kewibawaan rohani para santri yang paling menonjol adalah para kyai dan ulama yang menolak menjadi alat kekuasaan kerajaan atau penguasaan penjajahan Belanda bahkan mereka menentang terhadap penjajahan Belanda (Zaini Muctarum, 1988 : 30). Orang Indonesia mengakui adanya dua tingkatan di dalam masyarakatnya kira-kira pada tahun 1900. Kelompok besar yang terdiri dari petani, orang desa dan kampung dinamakan rakyat jelata. Administratur, pegawai pemerintah dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada di tempat yang lebih baik, baik di kota maupun di pedesaan dikenal sebagai elit atau priyayi. Priyayi bagi

commit to users

pustaka.uns.ac.id


orang Indonesia berarti siapa saja yang berdiri di atas rakyat jelata yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur, menuntun masyarakat Indonesia (Robert Van Niel, 1984 : 30). Banyak dibukanya sekolah untuk pribumi dan bertambah pesatnya fasilitas pendidikan untuk orang Indonesia menyebabkan ditemukannya akar dari perubahan sosial yang mempengaruhi elit Indonesia. Dengan bertambah luasnya kekuasaan Belanda, kebutuhan akan birokrasi Indonesia yang berpendidikan Barat bertambah besar, hal ini membuahkan beragamnya elit Indonesia. Pada tahun 1900 kelompok priyayilah yang menjadi kaum bangsawan dan administrator, tetapi menjelang tahun 1914 kelompok ini bertambah dengan sejumlah pegawai pemerintah, teknisi-teknisi pemerintah dan cendekiawan yang sama-sama memerankan peran elit dan yang di mata rakyat biasa Indonesia di desa-desa tercakup ke dalam yang umumnya disebut priyayi (Robert Van Niel, 1984 : 75).

B. Kerangka Berfikir

Kebijakan Politik Hindia Belanda

Nasionalisme

Partisipasi Politik

Pergerakan Nasional

Partisipasi Tokoh Paku Alam : organisasi-organisasi politik, organisasi non politik.

Reaksi Pemerintah Hindia Beranda

Keterangan : Di setiap negara mempunyai peraturan dan hukum masing-masing yang berfungsi untuk mengatur serta menjaga ketertiban negaranya. Didalam

commit to users

pustaka.uns.ac.id


menjalankannya setiap negara mempunyai suatu sistem politik agar dapat mewujudkan ketertiban serta ketenangan dalam masyarakat suatu negara. Sistem politik ialah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat. Sistem politik suatu negara harus mengembangkan aturan-aturan umum dan kebijaksanaan untuk mempertahankan ketertiban dan memenuhi tuntutan. Di negara Belanda juga terdapat sistem politik untuk memenuhi tujuan yang diinginkannya. Kondisi politik kolonial Belanda di Indonesia sangat berhubungan erat dengan kondisi politik di negeri Belanda, walaupun perkembangan politik di Indonesia lebih lambat daripada di negeri Belanda. Kebijakan politik yang telah dilakukan pemerintah Belanda banyak mendapat kritikan dari golongan elit dan melahirkan politik ethis. Salah satu isi dari politik ethis berhubungan dengan masalah pendidikan. Hasil dari program ini adalah munculnya tokoh-tokoh intelektual yang mempelopori gerakan nasionalisme dengan mendirikan organisasi nasionalisme, seperti BO, SI dan organisasiorganisasi lainnya. Gerakan nasionalisme melalui organisasi pergerakan nasional telah melibatkan berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun para elit nasionalisme dan tidak kalah penting adalah peran tokoh Pakualaman. Partisipasi tokoh Paku Alaman dapat dilihat mulai dari Sri Paku Alam V sampai Sri Paku Alam VIII. Setiap tokoh mempunyai peran masing-masing dalam pergerakan nasional, dan yang paling terkenal adalah Soewardi Soeryaningrat. Tokoh ini merupakan orang Jawa pertama yang menganjurkan tindakan politik sebagai alat untuk memperkenalkan pembaharuan sosial. Intelektualitas keluarga Pakualaman dimulai pada masa Sri Paku Alam V. Beliau merupakan perintis pendidikan di segala bidang. Salah satu perwujudan keinginannya adalah menyekolahkan kerabat Pura Pakualaman ke sekolah-sekolah formal Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dari kalangan kerabat Pura Pakualaman muncul tokohtokoh pergerakan nasional seperti Soerjopranoto, Notodirodjo, Wreksodiningrat dan yang paling terkenal yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Kedua

tokoh

terakhir

sanggup

mengguncangkan

pemerintah

kolonial,

Suryapranata lewat SI dan Serikat Buruh, sedangkan Suwardi Suryaningrat lewat Indisce Partij, Komite Boemi Poetra dan Taman Siswa. Dari berbagai sikap rakyat serta para tokoh Pakualaman tersebut, menimbulkan reaksi terhadap pemerintah Hindia Belanda yang merasa semakin terancam kedudukan serta otoritasnya sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi pergerakan nasionalisme tersebut.

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ”Partisipasi Politik Para Tokoh Pakualaman Pada Masa Pergerakan Nasional” yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat memperoleh data adalah perpustakaan : a. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS b. Fakultas Sastra Sejarah UNS c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS d. Pusat UNS e. Pakualaman f. Taman Siswa Yogyakarta g. Pusat UGM h. Wilayah Yogyakarta i. Daerah Yogyakarta j. Ignatius College Yogyakarta

2. Waktu Penelitian Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak proposal disetujui pembimbing yaitu bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010 (sepuluh bulan). Adapun kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut adalah mengumpulkan sumber, melakukan kritik untuk menyelidiki keabsahan sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penetitian. Dengan jadwal penelitian, sebagai berikut :

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2010 No

Jenis Kegiatan Januari-

April-Mei

Maret 1.

Pengajuan

JuniSeptember

Oktober

judul,

proposal dan surat ijin. 4.

Pengumpulan Data

5.

Analisis Data

6.

Laporan Penelitian

B. Metode Penelitian Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "Methodos" yang artinya cara atau jalan. Sehubungan dengan cara ilmiah, yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang sistematis mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan

permasalahan

ilmiah

yang

bersangkutan

dan

hasilnya

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Koentjaraningrat, 1983 : 72). Menurut kamus Webster’s, Third New International Dictionary of the English Language, yang dimaksud dengan metode adalah : (1) Suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu obyek; (2) Suatu disiplin atau sistem yang acapkali dianggap sebagai cabang logika yang berhubungan dengan prinsipprinsip yang dapat diterapkan untuk penyidikan ke dalam atau eksposisi dari beberapa subyek; (3) Suatu prosedur, teknik, dan cara melakukan penyelidikan sistematis (Helius Sjamsuddin, 2007 : 12). Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji serta tujuan yang akan dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1994 : 24), metode sejarah didefinisikan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian

commit to users

pustaka.uns.ac.id


sejarah. Menurut Gilbert J. Garragham yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999 : 43) metode sejarah adalah seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang sistematis yang digunakan secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992 : 4), metode sejarah adalah bagaimana memperoleh pengetahuan sejarah atau bagaimana mengetahui sejarah. Metode penelitian historis menurut Louis Gottschalk yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999 : 44) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan penilaian masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lumpau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut dengan historiografi. Berdasar pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah kegiatan pengumpulan sumber-sumber sejarah, menguji dan menelitinya secara kritis mengenai jejak masa lampau sehingga menghasilkan suatu cerita sejarah yang dapat dipercaya.

C. Sumber Data Sumber data yang merupakan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan peristiwa sejarah. Menurut Sidi Gazalba (1981 : 105) sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu : (1) Sumber tertulis yang mempunyai fungsi mutlak dalam sejarah; (2) Sumber lisan, yaitu sumber tradisional dalam pengertian luas, dan (3) Sumber visual atau benda, yaitu semua warisan masa lalu yang berbentuk dan berupa seperti candi dan prasasti. Sumber sejarah merupakan bahan mentah yang mencakup segala macam bukti yang ditinggalkan manusia yang menunjukkan segala aktivitas manusia masa lalu baik tertulis, lisan maupun benda. Sumber sejarah sebagai produk dari kegiatan manusia baik sengaja maupun tidak yang mampu memberikan informasi pada generasi berikutnya. Menurut Helius Sjamsuddin (1996 : 62), sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi : (1) Sumber dokumenter, berupa bahan sejarah dalam

commit to users

pustaka.uns.ac.id


bentuk tulisan; (2) Sumber korporal, berwujud benda, dan (3) Sumber lisan, berupa cerita sejarah lisan oleh subyek sejarah baik yang mengalaminya langsung maupun saksi mata. Sumber sejarah merupakan bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sebenar-benarnya tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi, sumber sejarah merupakan sesuatu yang dapat menceritakan tentang kenyataan pada masa lalu yang diperoleh dari peninggalan dan data pada masa lalu. Menurut Louis Gottschalk (1986 : 85), ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi mata dengan mata kepala sendiri atau saksi dari panca indera yang lain, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cara yaitu : (1) kontemporer (contemporary) dan lama (remote), (2) formal (resmi) dan informal (tidak resmi), (3) pembagian menurut asalnya (dari mana asalnya), (4) isi (mengenai apa), (5) tujuan (untuk apa) yang masing-masing dibagi lagi lebih lanjut menurut waktu, tempat dan cara/produknya. Sumber sejarah secara garis besar dibedakan menjadi peninggalan-peninggalan (relics atau remains) dan catatan-catatan (Helius Sjamsudin, 2007 : 96). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa buku dan narasumber, misalnya : (1) Arsip tanggal 10 Mei 1939 tentang pajak kepala, pajak penghasilan yang dibebankan kepada rakyat Pakualaman; (2) Arsip 26 November 1930 tentang rumah sekolah di Taman Siswa; (3) Narasumber : KPH. Indrokusumo dan KRMT Tamdaru sebagai kerabat Pakualaman, R. A Endang Kusumaningsih sebagai cucu dari Wreksodiningrat, Ir. Darmanto dan Ir. Harjoso P sebagai mantan murid Wreksodiningrat, yang memberi beberapa keterangan serta data-data tentang Pakualaman pada masa pergerakan nasional. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian ini, misal buku Selayang Pandang Pura Pakualaman karangan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


S. Ilmi Albiladiyah, buku Kadipaten Pakualaman karangan Soedarisman Poerwokoesoemo, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman karangan Moedjanto, buku Puro Pakualaman karangan Djoko Dwiyanto, buku Selayang Pandang Penguasa Praja Paku Alaman dari Bebadan Museum Paku Alaman.

D. Teknik Pegumpulan Data Dalam penelitian historis, pengumpulan data dinamakan heuristik. Teknik pengumpulan data adalah ketrampilan mencari, menemukan, menganalisis dan mengklarifikasikan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik kepustakaan atau studi pustaka. Menurut Koentjaraningrat (1986 : 36), keuntungan dari studi pustaka ini ada empat hal, yaitu : (1) Memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan pemikiran; (2) Memperdalam pengetahuan akan masalah yang diteliti; (3) Mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam perumusan; (4) Menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian. Pengumpulan data atau heruistik dapat dilakukan dengan membaca bibliografi mengenai yang sesuai dengan topik penelitian. Melalui bacaan tersebut dapat dikumpulkan sebagian data, dapat membaca sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya-karya terdahulu, dan dapat menjaring sebanyak mungkin jejak atau data sejarah yang sesuai dengan obyek kajian. Dalam pengumpulan data harus mencari sumber primer maupun sumber sekunder yang berguna untuk mengungkapkan fakta sejarah. Menurut Dudung Abdurrahman (1999 : 56) mengutip pendapat Florence MA. Hilbish, mengemukakan bahwa catatan-catatan dalam pengumpulan data ada tiga bentuk, yaitu : (1) quation (kutipan langsung), (2) citation atau indirect quation (kutipan tidak.langsung), (3) summary (ringkasan) dan comment (komentar). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan pengumpulan terhadap buku dan subyek yang berkaitan dengan obyek penelitian, juga terhadap buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk mencarinya, peneliti terlebih dahulu membaca katalog, mencatat nomor kode buku maupun arsip dan menyerahkan pada petugas yang kemudian

commit to users

pustaka.uns.ac.id


akan membantu mengambilkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain peneliti berusaha untuk memahami isi dan peristiwa sebenarnya yang terjadi di dalam obyek penelitian. Peneliti membaca, mencatat atau membuat catatan ringkas, meminjam, dan memfoto copy bagian buku-buku literatur yang dianggap penting dan sesuai dengan tema penelitian yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan yang dijadikan sebagai studi pustaka penelitian. Selain menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, juga menggunakan teknik wawancara yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber tentang obyek penelitian, mencatat hasil wawancara dan meringkas yang dianggap penting dan sesuai dengan obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data Sumber data baik sumber primer maupun sumber sekunder yang telah terkumpul, kemudian dianalisis. Analisis dalam proses penelitian sangat penting karena dengan analisis data akan nampak manfaatnya baik dalam pemecahan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir penelitian. Proses analisis data dilakukan setelah melalui proses klasifikasi data yang telah diperoleh. Di dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasi data sejarah. Interpretasi diperlukan mengingat fakta sejarah tidak mungkin berbicara sendiri. Kategori fakta-fakta sejarah mempunyai sifat yang sangat kompleks, sehingga suatu fakta tidak dapat dimengerti atau dilukiskan oleh fakta itu sendiri. Fakta merupakan bahan utama yang dijadikan para sejarawan sebagai bahan menyusun cerita sejarah. Sartono Kartodirdjo (1992: 118-119) berpendapat bahwa langkah terpenting membuat analisis sejarah adalah penyediaan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep atau teori yang akan dipakai dalam membuat analisis sejarah. Penulisan sejarah yang dapat djpercaya memerlukan analisis data sejarah yang obyektif, sehingga unsur-unsur subyektivitas sejarah dapat diminimalisir. Dalam proses analisis data harus diperhatikan unsur-unsur yang sesuai dengan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


sumber data sejarah dan kedibilitas unsur tersebut. Unsur yang kredibel, maksudnya apabila unsur tersebut paling dekat dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya

terjadi.

Unsur

tersebut

dapat

diketahui

kredibelnya

berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber data sejarah yang ada (Louis Gottschalk, 1975 : 95). Analisis data dapat dilakukan dengan aturan-aturan : fakta sejarah harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanannya (tempat atau bahasanya) dan ditempatkan dalam urutan kausal. Dari keempat aturan menyusun fakta tersebut, seleksi merupakan masalah penting sehingga peneliti harus mampu memilih dan memilah fakta mana yang lebih relevan dari sejumlah data

(Dudung

Abdurahman, 1999:25). Interpretasi data sejarah dilaksanakan dengan cara membandingkan dan menyeleksi data, guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Data yang telah diseleksi tersebut kemudian ditafsirkan sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta merupakan bahan utama bagi sejarawan untuk menyusun historiografi. Fakta sejarah selalu mengandung unsur subyektivitas sehingga dalam menganalisis data diperlukan konsep dan teori sebagai ceritera penyeleksian, pengidentifikasian dan pengklasifikasian (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 92). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber data yang telah terkumpul yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber baik kritik intern maupun kritik ekstern. Data dari sumber yang satu dibandingkan dengan data dari sumber yang lain guna memperoleh kredibilitas data. Mengacu pada kajian teori, fakta diberi keterangan baik yang mendukung atau menolak sampai tersusun fakta yang saling menunjukkan hubungan yang relevan guna mendapatkan hasil penelitian yang utuh untuk sebuah karya ilmiah.

F. Prosedur Penelitian Sebelum melakukan penelitian perlu dibuat suatu prosedur penelitian karena dapat mempermudah cara kerja dan memperlancar jalannya penelitian.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Menentukan tema yang akan diteliti merupakan langkah awal sebelum membuat suatu rencana kerja dari persiapan membuat proposal sampai dengan penulisan hasil penelitian. Untuk mempermudah penelitian, langkah yang perlu dijalankan guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal diperlukan adanya prosedur yang digambarkan dalam bagan persiapan. Bagan persiapan tersebut berisi langkah sistematis yang menggambarkan kegiatan dari awal perncanaan sampai dengan pembuatan Iaporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian historis maka

skema

dalam

metode

Heuristik

historis

digambarkan

Kritik

sebagai

Interpretasi

berikut

:

Historiografi

Fakta Sejarah

Keterangan : 1. Heuristik Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, tercetak atau sumber lain yang relevan. Menurut G.J. Reiner yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999 : 55), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Menurut Sidi Gazalba (1981 : 15) heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan bahan penelitian. Menurut Ernest Berschen dalam Helius Sjamsuddin (2007 : 19), heuristik adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku dan bentuk kepustakaan lain serta menemukan sumber melalui narasumber dengan melakukan wawancara untuk memperoleh hasil yang relevan dengan tema penelitian.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


2. Kritik Kritik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki jejak-jejak sejarah yang telah dikumpulkan, yaitu yang menyangkut apakah jejak-jejak sejarah itu dapat dipercaya atau tidak. Menurut Sartono Kartodirdjo (1993 : 16) kritik terbagi menjadi dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern berhubungan dengan kredibilitas dan reabilitas isi dari suatu sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber (otensitas) yang berkenaan dengan keberadaan sumber apakah masih asli atau sudah turunan. Kritik ekstern dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Hal tersebut dapat diuji berdasarkan pertanyaan yaitu di mana sumber itu dibuat dan kapan sumber itu dibuat. Pada tahap kritik ekstern ini juga dilakukan dengan melihat penulis atau pengarang tentang hasil karyanya sesuai dengan keahliannya atau tidak sehingga diketahui keasliannya. Dalam penelitian ini kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal, bulan, tahun pembuatan dan ejaan pada sumber tersebut. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi sumber satu dengan isi sumber yang lain (surat kabar dan buku), apakah sumber-sumber tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada dan apakah sumber tersebut sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Jika sesuai dengan tema maka sumber tersebut dapat digunakan. Dalam penelitian ini kritik intern dari sumber informan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain. Kritik ekstern informan dilakukan dengan melihat narasumber dari segi usia, pekerjaan dan jabatannya, dengan demikian dapat diketahui apakah sumber atau informasi yang disampaikan tersebut sesuai dengan tema penelitian atau tidak dan dapat dipercaya kebenarannya. Jika sesuai dengan tema maka sumber tersebut dapat digunakan.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


3. Interpretasi Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan, secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan, namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoya, 2001: 100) Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menafsirkan data yang diperoleh, kemudian mencari kaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Setelah itu data yang saling berkaitan dihubungkan sehingga akan diperoleh fakta sejarah.

4. Historiografi Tahap historiografi merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian sejarah, yang berarti cara penulisan, pemaparan, atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Dudung Abdurrahman, 1999 : 67). Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan dengan bahasa ilmiah dan seni yang khas untuk menjelaskan apa yang telah ditemukan beserta argumentasi secara sistematis. Historiografi merupakan langkah merangkai fakta sejarah menjadi cerita sejarah. Adapun caranya adalah dengan menyusun fakta yang telah diperoleh tersebut menjadi suatu ceritera sejarah yang sesuai dengan kronologis atau urutan waktu, kemudian ditambah dengan imajinasi sejarahwan tanpa mengurangi dan menambah fakta. Dalam langkah yang terakhir ini dilakukan dengan cara menulis kalimatkalimat yang telah disusun dalam langkah interpretasi dan membaginya dalam berbagai bab maupun sub-bab untuk memperoleh hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah disusun kemudian dijadikan sebagai suatu kisah sejarah yang berupa skripsi dengan judul ”Partisipasi Politik Para Tokoh Pakualaman Pada Masa Pergerakan Nasional”.

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Partisipasi Politik Para Tokoh Pakualaman Dalam Pergerakan Nasional 1. Wilayah Pakualaman Nama lain yang sering dilontarkan untuk Kota Yogyakarta seperti Kota Perjuangan, Kota Pariwisata, Kota Pelajar, Kota Budaya, dan yang paling populer yaitu Kota Gudeg. Peran Kota Yogyakarta untuk Indonesia memang sangat besar terutama pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika pemerintah pusat memperbolehkan penggunaan nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Secara administrasi, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi bekas Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman, terbagi dalam 5 Daerah Tingkat II yang terdiri satu daerah Kota Madya dan empat Kabupaten, masingmasing yaitu : a. Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan. b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa. c. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa. d. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa. e. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa (http://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alaman diunduh tanggal 5 Mei 2010). Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan gabungan dari dua wilayah, yaitu wilayah Kasultanan Yogyakarta dan wilayah Kadipaten Pakualaman. Oleh Pemerintah Belanda, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diakui sebagai kerajaan sehingga berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kontrak politik Kasultanan dengan Pemerintah Belanda terakhir tercantum dalam Staatsblad 1941 Nomor 47, dan dengan Pakualaman dalam Staatsblad 1941 Nomor 577. Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Buwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan hamengku Buwono II) yang kemudian bergelar

Adipati

Pakualaman

I

pada

tahun

1813

(http://id.wikipedia.

org/wiki/Kadipaten_Paku_Alaman diunduh tanggal 5 Mei 2010). Kadipaten Pakualaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. Kadipaten Pakualaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengku Buwono I dengan Permaisuri Srenggorowati dinobatkan oleh Gubernur-Jenderal Sir Thomas Raffles (Gubernur Jendral Britania Raya yang memerintah saat itu) sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I. Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaran di Surakarta. Pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Pakualaman bersama-sama Residen/Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta. Status Pakualaman berganti-ganti seiring dengan perjalanan waktu. Pada 1813-1816 merupakan negara dependen di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian). Selanjutnya tahun 1816-1942 merupakan negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda. Dari 1942 sampai 1945 merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat (http://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alaman diunduh tanggal 5 Mei 2010). Sebagai sebuah Kadipaten, Pakualaman mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri. Wilayah Kadipaten Pakualaman jauh lebih kecil daripada wilayah Kasultanan Yogyakarta. Wilayah Puro Pakualaman terdiri dari 4.000 cacah di wilayah Pajang, Bagelan sebelah barat Yogyakarta dan terletak di antara sungai Progo dan Bogowonto, di daerah Adikarto. Wilayah istana menunjukkan pusat kekuatan budaya Jawa (Mujizatajaib, 2009: http://pakualamanyogya.wordpress. com). Pada jaman Hindia Belanda, Kadipaten Pakualaman hanya meliputi dua Kabupaten kecil, yaitu Kabupaten Kota Pakualam (wilayahnya meliputi sebagian

commit to users

pustaka.uns.ac.id


kota Yogyakarta sebelah timur Kali Code) dan Kabupaten Adikarto yang berada di daerah selatan Kulon Progo yang meliputi daerah Kapanewon, Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 89). Setelah Kemerdekaan RI 1945, keberadaan Kadipaten Adikarto masih diakui oleh Pemerintah RI. Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950, daerah sebelah barat sungai Progo dibagi menjadi dua Kabupaten: (1) Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota Sentolo, (2) Kabupaten Adikarto dengan ibukota Wates. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi penggabungan. Berdasar Undang-undang No. 18 tahun 1951, kedua Kabupaten tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Kabupaten Kulon Progo. Sebelum penggabungan, Kabupaten Kulon Progo hanya terdiri dari 7 Kapanewon (Kecamatan). Setelah penggabungan, wilayahnya bertambah luas karena mencakup 12 Kapanewon (Kecamatan). Jadi, atas kebijaksanaan Paku Alam VIII, Kabupaten Adikarto menggabungkan diri dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Mujizatajaib,2009:http://pakualamanyogya.wordpress.com)

2. Ekonomi Pakualaman Dalam bidang perekonomian, di Pakualaman terdapat organisasi kas Pakualaman yang sangat teratur dan mampu memberikan sumbangan kepada kantor urusan anggaran, yang mengurus administrasi anggaran dari Kasultanan dan Pakualaman. Sejak tahun 1925 di daerah Pakualaman penarikan pajak dilaksanakan oleh pegawai-pegawai pajak yang digaji, yaitu Mantri Tondo Pananggap atau Mantri Tondo Pamicis. Pamong desa atau kepala kampung yang memberi bantuan dalam pungutan pajak diberi imbalan sebesar 2% (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 312). Usaha yang dimiliki oleh Kadipaten Pakualaman adalah usaha pasar, yang meliputi eksploitasi dari pasar-pasar yang berkembang, baik di ibu kota maupun di desa-desa. Urusan pasar berada di bawah pengawasan seorang administrateur pasar Jawa, yang bekerja untuk Kasultanan dan Pakualaman.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Pertanian diselenggarakan di bawah pimpinan umum dinas pertanian yang dikepalai oleh seorang insinyur pertanian dan dibantu oleh beberapa orang mandor. Dinas pertanian menyelenggarakan kebun-kebun bibit dan kebun-kebun percobaan. Penyebaran bibit dan pameran pertanian pada waktu-waktu tertentu diadakan di Kota Wates. Sedangkan subsidi-subsidi kecil diberikan kepada komisi pertanian, sehingga diletakkan hubungan yang bermanfaat antara para pegawai dinas pertanian dan Pangreh Praja di satu pihak dan di pihak lain adalah para petani (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 314). Pengurusan lembaga-lembaga kredit desa dikerjakan seperti di daerah gubermenan, yaitu di bawah pimpinan seorang pegawai gubermen yang mengurus bank rakyat, dan dikerjakan oleh komisi-komisi desa di bawah pimpinan Binnenlandbestuur Belanda dan pangreh praja. Kadipaten Pakualaman memberi sumbangan juga untuk kepentingan kantor agraria, kantor pencatatan tanah dan kantor kadaster di Yogyakarta, lembaga-lembaga yang khusus terdapat di Kerajaan-kerajaan Jawa, yang menjalankan pekerjaan yang bermanfaat dalam menentukan hak-hak tanah (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 315). Dari anggaran Kadipaten Pakualaman yang seluruhnya, sebagian besar diterima dari pajak, pungutan penduduk dan subsidi dari gubermen. Yang termasuk pajak dan pungutan itu adalah pajak kepala, pajak tanah, pajak penghasilan, pajak personil, pajak kendaraan dan kendaraan bermotor, sewa tanah dan pungutan balik nama tanah (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 316). Gubermen

Belanda

menyerahkan

kepada

Kadipaten

Pakualaman

penghasilan bersih dari pajak-pajak yang dipungut dari rakyat gubermen yang bertempat tinggal di dalam daerah Kadipaten Pakualaman, seperti pajak penghasilan, pungutan izin penjualan minuman keras, pajak hewan dan pajak senjata api. Gubermen Belanda juga menyerahkan penghasilan bersih dari rumahrumah gadai, penghasilan dan penjualan garam di daerah Kadipaten Pakualaman sebesar ƒ3,- tiap pikul. Bantuan dari gubermen ini seluruhnya berjumlah kurang lebih ƒ185.000,- jadi 34% dari anggaran Kadipaten Pakualaman seluruhnya (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 316).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Pada tahun 19l7 Kadipaten Pakualaman menyerahkan kekuasaan atas rumah-rumah gadai kepada Gubermen Belanda, maka sejak itu Kadipaten Pakualaman menerima ganti rugi sebesar ƒ2.8OO,- tiap tahunnya. Pasar yang terus berkembang, senantiasa mendapat perhatian sepenuhnya dari Kadipaten Pakualaman. Modal-modal yang dipinjamkan oleh Kadipaten Pakualaman kepada pasar berfungsi untuk munutup pengeluaran-pengeluaran pasar yang luar biasa dengan maksud untuk lebih mengembangkan pasar-pasar itu antara lain berupa perbaikan pasar-pasar yang sudah ada, pembuatan los-los baru, perluasan lapangan pasar, dan lain sebagainya. Ternyata pengeluaran-pengeluaran untuk hal semacam itu bisa menghasilkan keuntungan yang bisa dimasukan ke kas Pakualaman (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 317). Dari semua pemasukan kas yang dimiliki Kadipaten Pakualaman, menurut KPH. Indrokusumo (tanggal 24 Juli 2010), bahwa : Pemasukan anggaran Kas Kadipaten Pakualaman pada saat itu sangatlah sedikit, pemasukan-pemsukan itu hanya berasal dari pajak-pajak yang jumlahnya hanya sedikit, karena pajak-pajak itu yang mengurus Gubermen Belanda dan Pakualaman hanya menerima penghasilan bersih dari pajakpajak yang dipungut dari rakyat Gubermen yang bertempat tinggal di daerah-daerah Kadipaten Pakualaman, selain pajak, anggaran pemasukan kas Kadipaten Pakualaman berasal dari subsidi-subsidi para penguasa Kadipaten Pakualaman. Pendapat KPH. Indrokusumo didukung dan dikuatkan oleh KRMT. Tamdaru (tanggal 26 Juli 2010) yang mengatakan bahwa : Pendapatan kas Pakualaman selain pajak-pajak yang diperoleh dari rakyat, juga diperoleh dari hasil ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah Belanda setiap tahunnya kepada Kadipaten, karena Pemerintah Belanda telah menyewa tanah Kadipaten untuk didirikan bangunan-bangunan Belanda, misal pabrik-pabrik gula. Pada waktu itu pabrik gula yang didirikan di tanah Kadipaten berjumlah tiga buah pabrik. Selain dari ganti rugi, Pakualaman juga memperoleh dari hasil pertanian yang berada di daerah Kulon Progo. Daerah itu pada awalnya berupa rawa yang banyak airnya, yang pada akhirnya diurug dan diratakan dengan tanah, kemudian dijadikan area pertanian. Penghasilan-penghasilan lainya yang kecil dari Kadipaten Pakualaman masih bisa disebutkan antara lain pungutan ijin mendirikan pabrik gamping (ƒ1 tiap 1M3), pungutan ijin menyelenggarakan tambang-tambang manggan di

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Kabupaten Adikarto, biaya bantuan dari pabrik gula Sewu Galur untuk memberantas penyakit cacing tambang, penghasilan dari kebun bibit dan kebun percobaan

dan

dari

pembantaian/penjagalan

hewan

(Soedarisman

Poerwokoesoemo, 1985 : 317).

3. Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Pakualaman Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, di Indonesia diterapkan beberapa kali kebijakan politik seperti : (1) Politik Kolonial Konservatif (18001870), politik ini diberlakukan dari awal pemerintahan Hindia-Belanda sampai dengan tanam paksa (Cultuurstelsel). Pada masa ini, pemerintah menggunakan cara tradisional yaitu menempatkan penguasa pribumi untuk mengurusi administrasi pemerintahan lokal dan perusahaan perkebunan sebagai pengawas; (2) Politik Kolonial Liberal (1870-1900), pada masa ini kebebasan usaha dijamin pemerintah dan kerja paksa dihapus serta digantikan kerja bebas; (3) Politik Kolonial Etis (1900-1942), politik ini berbeda dari politik sebelumnya. Politik ini berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Suhartono, 2001 : 11-16). Pada tahun 1870 Belanda memasuki periode kapitalis modern. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik “Pintu Terbuka“ di Hindia Belanda dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negeri-negeri asing daripada di negeri Belanda sendiri. Perkebunan yang didirikan sesudah tahun 1870, sebagian besar merupakan objek-objek penanaman modal. Modal tersebut yang terutama adalah modal uang. Hal ini mendorong berdirinya bank-bank kolonial pada paruh kedua abad 19. Bank-bank perkebunan terus memberi dana kepada perusahaanperusahaan, tetapi dengan tuntutan kontrol terhadapnya. Untuk menuntut pengembangan teknik, bibit, dan proses produksi, maka dipekerjakan penasihatpenasihat dari kalangan manager perkebunan yang terbaik. Kondisi politik kolonial Belanda di Nusantara sangat berhubungan erat dengan kondisi politik di negeri Belanda. Walaupun pada kenyataannya perkembangan politik di Nusantara sangat lambat daripada di negeri Belanda.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Selain bergantung pada perkembangan di negeri Belanda, perkembangan di Hindia Belanda juga bergantung pada perkembangan di negara-negara modern lainya, seperti pembukaan Terusan Suez ( 1870 ), meningkatnya permintaan akan bahan mentah dan bahan makanan di Eropa dan Amerika, mengalirnya modal asing dan perubahan-perubahan konjunktur ekonomi yang berulang (Sartono Kartodirdjo, 1993 : 24). Pada permulaan abad XX, kebijakan pemerintahan Belanda mengalami perubahan, yang semula berusaha mengeksploitasi dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, mulai berkurang dan menyatakan prihatin terhadap kesejahteraan Indonesia. Kebijakan ini dinamakan ”Politik Ethis”. Politik ini berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Irigasi, Emigrasi (Transmigrasi) dan Edukasi. Dalam Politik Etis dilakukan perbaikan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa ditempuh dengan kebijakan Emigrasi. Dalam bidang pendidikan dilakukan perluasan pendidikan baik dalam pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, seperti pendidikan pamong praja, kedokteran dan teknik bagi penduduk pribumi. Selain itu, juga dibuka peluang melanjutkan studi di Belanda bagi pemuda yang berprestasi (Ayub Ranoh, 1999 : 9-10). Tujuan Politik Etis bersifat rangkap, yaitu : (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dan (2) berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda (Akira Nagazumi, 1989 : 28). Walaupun politik kolonial berbelok ke arah menumbuhkan otonomi pemerintahan, tetapi Belanda tidak bermaksud untuk memberikan kemerdekaan politik kepada Nusantara. Menurut Boudet. H & Brugmans. I. J (1987 : 177), bahwa dalam melaksanakan politik etis tersebut secara tidak langsung pemerintah Belanda mulai mempunyai perhatian terhadap pendidikan orang Indonesia, tetapi hanya beberapa orang Indonesia yang dipilih dan kalangan atas yang diizinkan memasuki sekolah-sekolah dasar Eropa yang mulai didirikan khusus di Jawa sejak tahun 1816. Padahal pemerintah mendirikan sebuah sekolah pendidikan guru untuk menyediakan tenaga pengajar di sekolah-sekolah Jawa. Pada tahun 1848

commit to users

pustaka.uns.ac.id


disediakan uang untuk sekolah-sekolah orang Jawa. Pada tahun 1849 Hoofden Schoolen didirikan. Sekolah ini khusus didirikan untuk kedudukan pamong (Robert Van Niel, 1984 : 45). Pada tahun 1851 pemerintah kolonial mendirikan sebuah sekolah pendidikan guru untuk menyediakan tenaga-tenaga pengajar di sekolah-sekolah Jawa yang baru didirikan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, untuk memenuhi kebutuhan akan petugas kesehatan setengah ahli untuk program kesehatan dan kebersihan bagi pemerintahan yang sedang berkembang.didirikan sekolah “Dokter Djawa” untuk mendidik ahli-ahli vaksinasi (Robert Van Niel, 1984 : 46). Pada tahun 1893 pemerintah mengambil langkah yang moderat ke arah ini dengan memperbaharui pendidikan dasar Indonesia. Untuk itu pemerintah mendirikan dua macam sekolah dasar Indonesia, yang dikenal sebagai Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II. Sekolah Kelas I ditujukan untuk anak-anak golongan priyayi dan murid-murid yang akan melanjutkan ke sekolah-sekolah setengah profesional. Di sekolah ini lama belajarnya lebih panjang selama tujuh tahun, guru-gurunya pun berpendidikan lebih baik karena biasanya mereka tamatan sekolah guru, dan kurikulumnya lebih luas daripada kurikulum sekolah bumiputra. Sedangkan sekolah Kelas II memberikan pelajaran dasar untuk pendidikan tingkat pemulaan yang direncanakan sedikit lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan dasar dan masyarakat yang berpendidikan (Robert Van Niel, 1984 : 49). Pada tahun 1900, J.H. Abendanon tokoh yang sering disebut sebagai pelaksana Politik Etis diangkat menjadi Direktur Pendidikan di Hindia Timur. Dengan bantuan istrinya, memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran pada kaum muda Indonesia. Korespondensinya dengan putri Regent Jepara, Raden Ajeng Kartini, memantulkan cahaya pertama emansipasi wanita Indonesia, yang akhimya ditujukan untuk mendirikan sekolah-sekolah keputrian. Dengan

pendidikan

akademis

dan

ketrampilan

menyebabkan

meningkatnya kedudukan sosial para pendatang baru dalam masyarakat Indonesia, ini diperkirakan cenderung sama meningkatnya dengan kedudukan ekonomi

commit to users

pustaka.uns.ac.id


mereka, tetapi tidak semua orang bisa sekolah. Seorang putra bangsawan yang pandai biasanya mendapat hak untuk sekolah, sebaliknya meskipun mampu membayar uang sekolah, anak rakyat biasa jarang diizinkan masuk sekolah. Sedikitnya kesempatan yang diperoleh rakyat pribumi untuk memperoleh pendidikan formal semakin memudahkan pemerintah Belanda dalam menjalankan Politi Etis. Politik Etis yang dijalankan pemerintah Belanda adalah untuk keuntungan keuangan dan kapitalis negeri Belanda sendiri. Politik Etis sebagai alat yang lain saja supaya ekonomi orang Indonesia tetap kerdil, kebudayaannya steril, dan dalam lapangan politik dungu. Di balik itu dengan adanya Politik Etis, banyak terjadi perkembangan bagi bangsa Indonesia. Program pendidikan formal menyebabkan banyak terjadi perkembangan bagi bangsa Indonesia, karena melalui edukasi rakyat pribumi memperoleh pendidikan formal yang dijamin oleh pemerintah Belanda yang hasilnya menjadikan mereka lebih maju dalam berfikir dan mampu berkembang. Walaupun sebenarnya tujuan utama pendidikan adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang murah dan terlatih. Banyaknya perkembangan yang terjadi di Indonesia akibat dari politik etis membuat politik tersebut mengalami kegagalan. Dengan kegagalan Politik Etis untuk menaikkan standar hidup, maka menjelang tahun 1920 banyak orang menyadari, bahwa energi manusia dan uang yang telah dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan umum kehidupan Indonesia tidaklah berhasil. Kadipaten Pakualaman juga merasakan pengaruh dari Politik Ethis. Sebagai suatu Kadipaten dan kerajaan yang kecil Pakualaman tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah dirinya menjadi kerajaan yang besar. Dengan banyaknya peran pemerintah Hindia Belanda, diharapkan Pakualaman dapat membawa keuntungan besar pada pemerintah Belanda, tetapi pada masa pergerakan nasional yang terjadi malah sebaliknya, kerabat Pakualaman juga ikut berpartisipasi dalam pergerakan nasional tersebut. Ini disebabkan adanya kesadaran nasionalisme dari kerabat Pakualaman. Dari kalangan pura Pakualaman muncul banyak kaum terpelajar dan dari merekalah muncul kesadaran akan perlunya pembaharuan di kalangan masyarakat Jawa. Mereka benar-benar sadar, bahwa suasana Jawa sudah berubah.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Dari kalangan pura atau keluarga Pakualaman muncul tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan seperti Soerjopranoto, Notodirojo, Wreksodiningrat, dan yang paling terkenal yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tokoh Pakualaman yang lain yaitu mulai dari Sri Paku Alam V sampai Sri Paku Alam VIII, mempunyai peran masing-masing dalam pergerakan nasional, tetapi dari Sri Paku Alam V sampai Sri Paku Alam VII tidak banyak berperan dalam pergerakan indonesia, karena para pemimpin Pakualaman tersebut lebih banyak berperan di dalam pemerintahannya sendiri yaitu urusan di dalam Kadipaten Pakualaman.

4. Partisipasi Politik Para Tokoh Pakualaman Politik etis secara tidak langsung telah menimbulkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat termasuk di Pakualaman. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dari kalangan Pakualaman tersebut antara lain : a. Soerjopranoto Soerjopranoto dengan nama kecil Iskandar, adalah kakak Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Januari tahun 1871 sebagai putera tertua dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat putra sulung Sri Paku Alam III (yang tidak dapat menjadi Paku Alam IV karena buta). Nama istrinya adalah Djauharin Insjiah putri almarhum Kyai haji Abdussakur, Penghulu (Landraad) Agama Islam, dari Karanganyar Banyumas yang pada tahun 1951 telah wafat terlebih dahulu pada usia 67 tahun. RM Soerjopranoto meninggal di Cimahi pada tanggal 15 Oktober 1959 pada umur 88 tahun, dimakamkan di Kotagede, Yogyakarta. Beliau adalah salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Dia dikenal sebagai tokoh nasionalis yang peduli pada nasib rakyat kecil. Sebagai seorang cucu raja sudah tentu Soerjopranoto menerima titel kebangsawanan sebagai ”Raden Mas”. Namun, sesudah terjun di kancah perjuangan, beliau tidak memerlukan titel bangsawan lagi karena ia tidak ingin menjadi seorang bangsawan yang hanya bisa duduk di dalam lingkungan Kraton tanpa berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Soerjopranoto,

commit to users

pustaka.uns.ac.id


sebagai anak bangsawan, termasuk golongan pribumi yang kedudukannya disamakan dengan kalangan bangsa Eropa. Oleh karena itu ia bisa masuk Sekolah Rendah Eropa atau Europeesche Lagere School (ELS). Setelah lulus dari ELS, Soerjopranoto mengambil Klein Ambtenaren Cursus atau Kursus Pegawai Rendah, yang kurang lebih setingkat dengan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang sekarang setara dengan SMP (http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjopranoto diunduh tanggal 3 Juni 2010). Raden Mas Soerjopranoto adalah seorang putera bangsawan dari rumpun keluarga Pakualam yang memperoleh pendidikan modern dan tumbuh menjadi salah satu dari golongan intelektual pribumi yang sadar untuk bangkit, bergerak, bersatu dan berjuang. Menurut Soerjopranoto dikutip oleh Bambang Sukawati (1983 : 14), ”bahwa melawan pemerintah penjajahan Belanda dengan jalan apa saja adalah suatu tradisi yang semestinya atau suatu keharusan“. Kesadaran Raden Mas Soerjopranoto timbul karena pengaruh-pengaruh luar yang datang berkat ilmu pengetahuan modern yang menumbuhkan dan mengembangkan pikirannya, sedangkan pengaruh utama sebenarnya terletak pada faktor pribadinya sendiri. Pada umumnya para bangsawan pada zaman itu, pendidikan formalnya dimulai dengan HIS Keputran, sebuah sekolah khusus untuk pendidikan anak-anak bangsawan Jawa. Soerjopranoto sebagai anak bangsawan setelah lulus dari HIS bisa masuk Sekolah Rendah Eropa atau Europeesche Lagere School (ELS). Setelah lulus dari ELS, lalu melanjutkan

ke

Klein

Ambtenaar

Cursus.

Melihat

pengalaman

Soerjopranoto yang sering membuat onar, maka Asisten Residen mengeluarkan keputusan untuk membuang Soerjopranoto jauh-jauh dari daerah resortnya dengan secara halus. Oleh karena itu, sesudah Soerjopranoto lulus menempuh ujian Klein Ambtenaar Cursus dengan sebuah Surat Ketetapan beliau dipaksa untuk menerima jabatannya sebagai juru tulis di sebuah kantor pemerintah di Tuban, Gresik (Bambang Sukawati, 1983 : 46).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Belum genap 6 bulan Soerjopranoto berada di Tuban, beliau terpaksa menghajar seorang Kontrolir Belanda yang telah melakukan penghinaan di luar batas kemanusiaan atas seorang pegawai bangsa pribumi dan sesudah itu tanpa menunggu surat pemecatannya, Soerjopranoto pulang ke Yogyakarta. Sifat pemberontak dan tabiat pemarahnya ini ternyata disambut dengan pujian oleh ayahnya, Pangeran Soerjaningrat dan juga pamannya, yaitu Pangeran Sasraningrat yang waktu itu kebetulan sedang memegang kekuasaan di Praja Pakualaman sebagai Gusti Wakil. Pada masa ini Soerjopranoto tidak pernah menerima surat pemecatan dari kantor Kontrolir di Tuban, selain surat pengangkatan yang diterimanya langsung dari Pangeran Sasraningrat. Hanya beberapa hari sesudah kedatangannya, Soerjopranoto diangkat oleh pamannya sebagai Sekretaris dan sebagai Wedono Sentono yang mengepalai salah satu departemen di dalam pemerintahan Praja Pakualaman dengan pangkat sebagai Pandji (Bambang Sukawati, 1983 : 47). Soerjopranoto pada waktu menjadi Wedono Sentono dan Sekretaris pamannya membuat keonaran dengan menampar mulut seorang Belanda utusan Residen Yogyakarta, karena bersikap sombong dan sewenangsewenang. Oleh karena ulah yang dilakukannya dia dibuang untuk kedua kalinya keluar dari wilayah Yogyakarta, dan ditempatkan di Bogor. Selama di Bogor ia belajar di Middelbare Landbouw-school. Pada tahun 1900, sebelum Raden Mas Soerjopranoto mendapat izin belajar di Middelbare Landbouw-school di Bogor, kira-kira satu setengah tahun sesudah beliau lepas E.LS, beliau telah mendirikan sebuah organisasi di Yogyakarta dengan nama ”Mardi Kaskoyo”. Alasan beliau mendirikan ”Mardi Kaskoyo” adalah karena rasa kemanusiaan yang dimiliki Soerjopranoto mendorong beliau untuk berpikir kembali tentang usaha-usaha menolong para hamba-sahaya dan para kawula dhalem (rakyat kecil) lainnya, yang menderita karena penghasilan mereka yang rendah terpaksa mengkaitkan hidup mereka dengan hutang-hutang kepada

commit to users

pustaka.uns.ac.id


kaum rentenir. Sebagian besar pengurus organisasi ini adalah kerabat Pakualaman. Mardi Kaskaya kurang lebih mirip sebuah koperasi simpanpinjam. Organisasi ini mula-mula bersifat sosial-ekonomis dan ditujukan untuk menolong rakyat kecil dari bahaya penghisapan kaum rentenir. Tetapi akhirnya dengan organisasinya ini Soerjopranoto terpaksa harus sering-sering berhadapan dengan kekuasaan kolonial, karena ekses-ekses yang rumit (Bambang Sukawati, 1983 : 16). Organisasi ini berusaha dengan berbagai cara membebaskan rakyat kecil dari penghisapan-penghisapan para rentenir yang kebanyakan tergolong dari para vreemde oosterlingen dan umumnya mempunyai pelindung-pelindung dari kalangan orang-orang Belanda pensiunan. Dengan organisasi ini Soerjopranoto pada hakekatnya mulai menyadarkan dan mendidik rakyat akan pentingnya persatuan dan gotong-royong. Para hamba-sahaya yang memiliki bakat-bakat di bidang kerajinan, mulai dapat menikmati bantuan modal dan mulai dibimbing untuk menciptakan kerja sambilan yang menghasilkan (Bambang Sukawati, 1983 : 48). Lambat-laun

terasa

sekali

bahwa

langkah-langkah

“Mardi

Kaskaya” telah mempersempit gerak langkah kaum rentenir. Dan rasa berani rakyat terhadap orang-orang Belanda yang mempergunakan kedudukan hukumnya untuk memeras rakyat itu pun mulai tumbuh dan akhirnya

mengembangkan

suasana

perlawanan

di

mana-mana.

Soerjopranoto menganjurkan kepada segenap penduduk kampung di sekitar Pura tempat tinggalnya, agar rentenir-rentenir yang masih berani masuk kampung supaya segera diusir, kalau perlu dengan kekerasan. Tetapi di pihak lain, tentu ada pula orang-orang yang merasa terganggu ketenteramannya oleh keberanian Soerjopranoto dan “Mardi Kaskaya” yang dipimpinnya, karena tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukannya dianggap membahayakan dan dianggap mulai menimbulkan benih-benih terrorisme. Maka oleh Asisten Residen diputuskan untuk membuang kembali Soerjopranoto keluar dari daeranya dengan alasan disekolahkan pada Sekolah Pertanian (Eropeesch Afdeling). Oleh karena

commit to users

pustaka.uns.ac.id


itulah

pejabat

kolonial

menyekolahkan

Soerjopranoto

ke

MLS

(Middelbare Landbouw School = Sekolah Menengah Pertanian) di Bogor. Selain disekolahkan Soerjopranoto mendapat ajaran di rumah tentang budipekerti. Sesuai dengan adat pusaka kebangsawanan beliau diwajibkan mengerti dan memahami seni tari, kerawitan (gamelan), seni sastra (membuat sajak, syair, nyanyian jawa). Menjelang dewasa mulailah Soerjopranoto

mempelajari

soal

ketatanegaraan,

perekonomian,

kemasyarakatan, sejarah dan keTuhanan. Soerjopranoto memiliki koleksi perpustakaan kurang lebih 3500 buku tentang berbagai ilmu pengetahuan. Soerjopranoto berhasil menamatkan studinya di Bogor pada-tahun 1907 dan dari sinilah ia kemudian meraih dua ijazah sekaligus, yaitu ijazah-ijazah sebagai Landbouwkundige (ahli pertanian) dan Acte sebagai Landbouwleraar (guru ilmu pertanian), (Bambang Sukawati, 1983 : 52). Pada tahun 1908 sampai dengan 1914 beliau dipekerjakan sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian (Landbouw Consulent) untuk daerah Wonosobo, Dieng dengan tugas mengawasi perkebunan tembakau berkedudukan di Kejajar Garung kemudian dipindahkan ke Wonosobo karena harus merangkap pekerjaan memimpin sekolah pertanian. Pada masa-masa ini berlangsunglah berbagai peristiwa penting di dalam hidup Soerjopranoto. Yang pertamatama beliau menduduki kariernya sebagai Landbouwconsulent, dan bersamaan itu beliau bergabung dengan “Boedi Oetomo” yang didirikan pada 20 Mei 1908. Boedi Oetomo pada dasarnya merupakan suatu organisasi priyayi Jawa. Kebanyakan priyayi Jawa melihat kebangkitan kebudayaannya dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Aspirasi-aspirasi dan perwujudan-perwujudan yang ditemukan oleh persatuan ini menggambarkan presepsi-presepsi priyayi. Aspirasi utama Boedi Oetomo adalah peningkatan keserasian ke dalam masyarakat Jawa (Savitri Prastiti Scherer, 1985: 53).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Pada periode 1910-1911 pernah menjadi Sekretaris Hoofd Bestuur B.O. Pada saat Soerjopranoto bergabung, B.O kurang dapat memuaskan jiwanya yang dinamis, keras dan cenderung pada sifat kerakyatan. Oleh karena kekecewaan menyaksikan kelambanan “Boedi Oetomo”, ia kemudian keluar bersama Tjokroaminoto dan mereorganisasi S.D.I di bawah pimpinan Haji Samanhoedi menjadi Serikat Islam pada tahun 1912 (Bambang Sukawati, 1983 : 56). Berbeda dengan B.O perhimpunan ini tidak menitik beratkan gerakannya di kalangan kaum intelektuil akan tetapi di kalangan rakyat jelata dan kaum pedagang kecil pribumi yang di masa itu mengalami desakan berat akibat politik kolonial, rasialisme. Kelahiran S.D.I disambut hangat oleh lapisan luas rakyat, terutama karena programnya yang menitik beratkan pada usaha perbaikan hidup rakyat yang demokratis dan wajar. Setahun kemudian perhimpunan ini menyempurnakan diri menjadi S.I (Sarekat Islam) berhubung dengan perkembangan-perkembangan yang pesat, banyak di antara orang-orang B.O masuk S.I antara lain Soerjopranoto (Bambang Sukawati, 1983 : 58). SI diarahkan untuk rakyat jelata. SI bertujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. SI terus maju dengan sangat pesat, ini menunjukan bahwa SI adalah suatu organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat umum (A.K Pringgodigdo, 1994: 4). Pokok utama perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Boedi Oetomo yang merupakan organisasi dari ambtenar-ambtenar pemerintah, maka Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita (Marwati Djoened Poesponegoro&Nugroho Notosusanto, 1993: 183). S.I menentang pemerintah kolonial selama pemerintah bersekutu dengan kaum kapitalis (kaum majikan). Pada tahun 1919, S.I. mulai melancarkan serangan terhadap modal asing, pada saat itu anggota

commit to users

pustaka.uns.ac.id


bertambah dalam jumlah yang sangat menonjol, hingga mencapai 2.000.000 orang. Soerjopranoto yang di masa itu sudah menduduki tempat penting di samping Tjokroaminoto, menerima tugas untuk menangani gerakan kaum buruh dan tani. Hal ini berarti bahwa dia diserahi di poros perjuangan dalam program menentang kolonialisme. Kedudukannya sebagai seorang ningrat masih dianggap penting di masa itu, karena aparat-aparat kolonial tidak akan begitu saja meremehkan beliau. Banyak orang mengira Soerjopranoto yang menangani program S.I. di bidang gerakan buruh dan tani, adalah seorang yang memiliki kecenderungan sosialis. Ada pula yang menyebut dia sebagai nasionalis kiri. Akan tetapi nyatanya ketika tahun 1920 tokoh-tokoh kiri Sarekat Islam terutama Semaun, Darsono, Tan Malaka, Alimin dan yang lain-lain memisahkan diri dari partai dan mendirikan P.K.I, ternyata Soerjopranoto tidak berada di dalam barisan orang-orang ini (Bambang Sukawati, 1983 : 63). Pada umumnya orang mengetahui bahwa Soerjopranoto adalah seorang perintis S.I. yang telah memberi bentuk watak pada gerakan S.I dikalangan kaum buruh, tani dan rakyat jelata pada umumnya, walaupun beliau seorang ningrat. Pengaruhnya yang luas meyakinkan di kalangan massa menyebabkan beliau terangkat dalam kongres tahun 1919 di Surabaya beliau terpilih sebagai wakil Presiden dan resmilah beliau menjadi orang kedua sesudah Tjokroaminoto. Untuk mempergiat perkembangan partai, maka Sarekat Islam mengadakan kursus-kursus secara

periodik

di

jalan

Kepatihan,

Pakualaman,

Yogyakarta.

Soerjopranoto adalah salah satu guru yang memberikan pelajaran pada kursus itu, beliau memberikan sosiologi (Suratmin, 1981 : 43). Dalam masa ini Soerjopranoto sudah melihat timbulnya gejala sektarisme di kalangan rekan-rekannya. Beliau enggan terjerumus ke dalam salah satu kelompok (kliek) baik kanan (putih) maupun kiri (merah) yang saling berebut pengaruh, yang menurut anggapannya sangatlah

commit to users

pustaka.uns.ac.id


bersifat vulgair. Meskipun demikian beliau bukanlah tokoh tengah. Citacitanya yang murni mengabdi kepada kemanusiaan, membela rakyat tertindas dari perbudakan kaum borjuis-kolonialis menjadi satu-satunya tujuan bagi beliau (Bambang Sukawati, 1983 : 65). Menurut Suratmin (1981 : 44), dalam kongres S.I tahun 1919 di Surabaya, Soerjopranoto mengemukakan bahwa kemenangan klas dan pemilihan alat produksi oleh umum tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata,

tetapi

dengan

paksaan

batin

(moraal),

proses-proses

perundingan di muka umum dan jika perlu dengan pemogokan. Sesudah Soerjopranoto mempelajari dengan seksama masalah-masalah perburuhan, menegaskan bahwa sudah waktunya dicetuskan aksi massa melaksanakan program S.I. untuk menuntut hapusnya kerja-paksa, menuntut pembagian air guna sawah rakyat tani, hapusnya koeli ordonnantie, di samping tuntutan-tuntutan yang bersifat politik, yaitu sistim pemerintahan yang demokratis dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memberikan penerangan kepada rakyat agar peningkatan kesadarannya bertambah maju diselenggarakannya kursus kader bagi para pemuda dan juga orang-orang tua yang dikirim dari berbagai daerah. Pada kesempatan ini Soerjopranoto memberikan pelajaran tentang hukum atau tata pemerintahan, dengan maksud agar mereka mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian apabila mereka sebagai pegawai pemerintah pada suatu saat mendapat ancaman hukuman, mereka dapat membela dirinya. Dengan demikian mereka tidak begitu saja bisa disiksa oleh para penguasa Belanda. Masalah pemilihan Lurah di desa-desa pun juga dibahas supaya mereka tidak menjadi korban tindakan pemerintah Belanda yang sewenang-wenang. Dengan demikian orang-orang desa bisa merasa terlindungi dari kekurangadilan penguasa yang sering menaruh curiga kepada rakyat bangsa pribumi (Suratmin, 1981 : 44). Ketika Soerjopranoto menjabat menjadi pimpinan pusat Sarekat Islam, beliau menganjurkan non-koperasi terhadap pemerintah Belanda.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Sementara itu Soerjopranoto juga mendirikan P.F.B (Personeel Fabriek Bond) sebagai Sarekat Buruh pertama yang didirikan di Indonesia (Bambang Sukawati, 1983 : 75). Sementara

aktivitas

mengkonsolidasi

Sarekat

Buruh

ini,

Soerjopranoto tetap melaksanakan tugas-tugas pendidikan di dalam partai. Setahun

kemudian

persiapan

telah

matang,

dan

Soerjopranoto

menghadapkan P.F.B. yang dipimpinnya dengan perhimpunan kaum majikan P.E.B (Politick Economische Bond). Tanggal 9 Agustus 1920, sesudah ultimatumnya tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari P.E.B

Soerjopranoto

mengumumkan

berlangsungnya

pemogokan.

Pemogokan yang pertama kali terjadi di Indonesia itu bermula dari Pabrik Gula Padokan Yogyakarta, kemudian menyusul Pabrik Gula Nglungge Delanggu, Sala, Jatiroto dan seterusnya meluas di seluruh Jawa. Semuanya telah diatur dengan rapi, hingga pimpinan pemogokan dikoordinasi oleh Soerjopranoto dari kantor P.P.K.B (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) yang dipimpin pula oleh Soerjopranoto dan beranggotakan 22 sarekat buruh dengan jumlah anggota 72.000 orang. P.F.B. sendiri yang beranggotakan buruh tani dan petani kecil waktu itu merupakan mayoritas berjumlah 50.000 orang (Bambang Sukawati, 1983 : 76). Soerjopranoto

secara

bergilir

mendatangi

tempat-tempat

pemogokan untuk memimpin sendiri dan mengobarkan semangat rakyat, dan karena aksinya itulah maka Pers Belanda memberi gelar kepadanya sebagai De Stakingskoning (Si Raja Pemogokan), (Bambang Sukawati, 1983 : 76). Dalam masa-masa perjuangan dari tahun 1912 hingga 1933, Soerjopranoto sebagai tokoh Sarekat Islam telah mengalami tiga kali delict dan masuk penjara, ini berhubung dengan tulisan-tulisannya yang ditulis secara jelas sederhana untuk rakyat jelata tetapi sifat isinya mencela pedas dan menggugat kejahatan Kapitalisme dan Kolonialisme dengan maksud supaya cepat meluas menggugah hati rakyat memberanikan diri dalam menuntut akan hak-haknya. Pertama ia dipenjarakan di Malang (1923-3

commit to users

pustaka.uns.ac.id


bulan), kedua di Semarang (1926-6 bulan), ketiga kalinya di Sukamiskin Bandung, selama 16 bulan. Sebelum masuk Sukamiskin, keadaan S.I sudah berubah, kegairahannya telah menurun dan dilampaui oleh P.N.I yang didirikan oleh Bung Karno, murid Tjokroaminoto. Saat itulah Soerjopranoto mengemukakan kritiknya pada pimpinan partai bahwa dia tidak bisa menerima sikap pimpinan yang mentolerir keteledoranketeledoran di bidang keuangan partai. Baginya pelanggaran disiplin, sekalipun itu dalam hal pengelolaan keuangan adalah pelanggaran terhadap prinsip partai. Kritiknya yang pedas dan pahit membuat Soerjopranoto dianggap sebagai anti-partai, memecah-belah persatuan dan pada tahun 1933 beliau diskors dari partainya (Bambang Sukawati, 1983 : 78). Pada saat menjadi anggota S.I Soerjopranoto tidak pernah mau duduk diam, beliau memperluas aktivitas di kalangan masyarakat dengan mendirikan Arbeidsleger Adhi Dharma (Barisan Kerja Adhi Dharma) yang organisasinya disusun seperti dalam ketentaraan mulai dari pusat didirikannya Adhi Dharma di Yogyakarta sampai ke pelosok dusun dan lereng-lereng gunung. Pimpinan dan anggota-anggotanya diberi pangkat seperti dalam kemiliteran. Organisasi Adhi Dharma ini adalah suatu badan yang bekerja secara hebat di lapangan pendidikan dan di bidang perjuangan dan pembangunan sosial-ekonomi. Lapangan kerjanya ialah pendidikan ketrampilan, bursa buruh, bantuan hukum (bagi rakyat kecil yang terkena perkara di pengadilan serta biasanya karena kurang pengetahuannya selalu menjadi mangsa bagi para penipu atau pemeras), juga di bidang koperasi, dan memiliki sebuah Brigade kesehatan. Segala usaha dan langkah dari setiap bagian diarahkan kepada suatu misi, untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan rakyat, untuk meningkatkan dan menertibkan kehidupan di bidang sosial-ekonomi, dan melindungi rakyat dari pemerasan, penipuan, dan permainan-permainan busuk lainnya dari para penguasa kolonial di zaman itu (Bambang Sukawati, 1983 : 72). Menurut catatan Soerjopranoto dikutip oleh Bambang Sukawati (1983 : 74) usaha-usaha Adhi Dharma ialah: (1) Mendirikan sekolah-

commit to users

pustaka.uns.ac.id


sekolah umum untuk rakyat, dan kaum miskin pada khususnya yang kurang mendapat ke-sempatan atau kurang kemampuan, yaitu dalam bentuk S.D. (H.I.S), S.M.P, Sekolah Guru dan Schakel School; (2) Mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi soal kemasyarakatan dan pergerakan, khususnya dikalangan angkatan muda; (3) Membuka biro-biro Lembaga Bantuan Hukum, khusus diperuntukkan bagi orang-orang desa yang ketika itu lazim dianggap bodoh sehingga mudah ditipu dan diperlakukan sewenang-wenang oleh para pegawai Pangreh Praja, Polisi dan Pengadilan; (4) Mendirikan Koperasi Gotong-royong dengan nama ”Mardi Kaskaya” yang menurut kesaksian Ki Hadjar Dewantara koperasi tersebut pernah didirikan juga oleh Soerjopranoto ditahun 1900; (5) Tentang brigade kesehatan rakyat ”Adhi Dharma” ini dapat dikatakan cukup memberi manfaat, tidak saja dalam pelayanan kesehatan, namun juga dalam meningkatkan pengertian rakyat di desa-desa dan di gununggunung dalam cara hidup yang sehat dan higienis; (6) Pendidikan kader dijalankan dengan baik. Dan untuk pembinaan para kader diterbitkan kaderblad ”Medan Budiman”, dan (7) Banyak kader-kader dari Arbeidsleger Adhi Dharma yang memencar mendirikan organisasi ini di daerah masing-masing, sehingga tumbuhlah cabang-cabang Adhi Dharma di berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera. Pertumbuhan dan pengaruh Adhi Dharma yang pesat, serta aksiaksinya yang terang-terangan dalam membela keadilan atas kesewenangwenangan alat-alat pemerintah Hindia Belanda sampai mirip suatu aksi politik, maka arbeidsleger Adhi Dharma dilarang, kantor-kantor markas besarnya dijaga polisi untuk mencegah dan menakut-nakuti anggotaanggotanya berkunjung, para pengurusnya dibayangi oleh dinas reserse polisi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pokoknya Barisan Kerja Adhi Dharma kena pukulan yang hebat bagi semua badan-badan pendirinya. Setelah kesehatan Soerjopranoto berkurang karena bertambah tua, beliau terpaksa membatasi diri dalam lapangan partai untuk lebih mencurahkan tenaga-pikirannya demi kemajuan Adhi Dharma. Institut,

commit to users

pustaka.uns.ac.id


juga memberi kursus-kursus sore dan malam tentang ilmu pengetahuan umum (ketata-negaraan, sejarah, ekonomi, etnologi, geografi) pada orangorang tua dan pemuda-pemuda yang kurang mampu membiayai pelajarannya tetapi mempunyai kecerdasan untuk lebih maju. Maksud beliau ialah untuk mendapatkan pengalaman guna mendirikan Universitas bagi rakyat lapisan bawah. Pada era 1942 sampai dengan 1945, karena sekolah-sekolah yang didirikan Adhi Dharma di jaman Jepang dibubarkan dan partai-partai dilarang maka beliau kemudian menjadi guru (sampai 1947) ditaman tani ”Taman Siswa” yang didirikan adiknya Ki Hajar Dewantara, juga untuk menghindari tugas-tugas dari pemerintah pendudukan Jepang (http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjopranoto diunduh tanggal 3 Juni 2010). Pada tanggal 15 Oktober 1959, Soerjopranoto meninggal dunia dalam usia 88 tahun di Bandung. Jenazahnya dibawa ke Yogyakarta dan pada tanggal 17 Oktober 1959 dimakamkan di makam keluarga ”Rahmat Jati” di Kota Gede, Yogyakarta. Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 310 beliau di angkat sebagai “Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia”. Menyusul kemudian pada tanggal 18 Agustus 1960 menerima anugerah “Maha Putra” Tingkat II Republik Indonesia (Bambang Sukawati, 1983 : 81).

b. Suwardi Suryaningrat Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir pada hari Kamis Legi tanggal 2 puasa atau 2 Mei 1889 di dalam komplek Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat putera sulung dari Sri Paku Alam III yang menikah dengan Raden Sandiyah (Bandara Raden Ayu Suryaningrat). Dari pernikahan Pangeran ini dikaruniai delapan putera dan puteri yakni : Raden Mas Suryopranoto, Raden Mas Surjosisworo, Raden Ayu Suwartiyah Bintang, Raden Ayu Suwardinah Surjopratiknyo, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Raden Mas Joko Suwarto, Raden Mas Suwarman Suryaningrat, Raden Mas Surtiman

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Suryo Hadiputro, dan Raden Mas Harun Al Rasyid (Darsiti Soeratman, 1985 : 9). Sedangkan Sri Paku Alam III adalah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II (Majelis Luhur Taman Siswa, 1987: 5). Dengan demikian Suwardi termasuk golongan bangsawan. Sejak kecil Suwardi hidup di luar lingkungan Pura Pakualaman, karena setelah kakeknya yaitu Sri Paku Alam III meninggal yang menggantikan kedudukannya adalah kemenakannya yakni Raden Mas Nataningrat yang kemudian bergelar Sri Paku Alam IV, hal itu terjadi karena pada saat Sri Paku Alam III mangkat anaknya yang pertama yakni Pangeran Suryaningrat masih kecil dan mempunyai cacat yakni tuna netra. Oleh karena itu, dari pihak keluarga Pakualaman tidak menghendaki adanya kekosongan, maka dipilihah Raden Mas Nataningrat sebagai Sri Paku Alam IV (Darsiti Suratman, 1985: 17). Dengan naiknya Raden Mas Nataningrat menjadi Sri Paku Alam IV, maka dengan terpaksa para janda dan putera-puteri Paku Alam III harus menyingkir dari Pura Pakualaman, tidak terkecuali Pangeran Suryaningrat dan Pangeran Sasraningrat yang merupakan anak dari permaisuri Sri Paku Alam III. Di luar lingkungan Pakualaman, Suwardi tidak merasa iri terhadap apa yang seharusnya menjadi haknya. Suwardi lebih suka dengan kehidupan di luar kraton, sebab sejak kecil pergaulannya dengan golongan hamba sahaya dan bahkan boleh dibilang jarang bermain dengan golongan bangsawan walaupun Suwardi sendiri masih keturunan bangsawan. Sejak kecil Suwardi dikenal sebagai pribadi yang nakal dan keras kepala. Kenakalan-kenakalan Suwardi terbukti ketika kakaknya yakni Raden Mas Sisworo berkelahi dengan seorang anak Tionghoa dan ketika itu Suwardi membela kakaknya. Bahkan sampai orang tua anak Tionghoa itu datang dan melerai Suwardi tetapi tidak dipedulikan Suwardi dan terus saja melawan anak tersebut tapi dengan kata-kata kasar (Bambang S Dewantara, 1989: 35).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Jauh sebelum Suwardi lahir, keluarga Suryaningrat sudah hidup di luar lingkungan istana dan tidak berkaitan dengan hal pemerintahan. Meskipun demikian, Suryaningrat tidak berkecil hati tetapi justru menjadi senang dengan kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu sastra dan musik, khususnya Jawa dan kebatinan. Oleh karena itu masyarakat luas lebih mengenal keluarga Suryaningrat sebagai keluarga sastrawan yang religius (Bambang S Dewantara, 1989: 45). Dari bidang tersebut, keluarga Suwardi mendapatkan falsafah Jawa yang sampai pada saat Suwardi besar masih diterapkan yakni tentang keadilan, perikemanusiaan, demokrasi, dan juga ketuhanan yang disampaikan dan diajarkan oleh ibunya. Setelah Suwardi beranjak dewasa, oleh kerabat almarhum Sri Paku Alam III dianggap sebagai satu-satunya pewaris tahta yang layak. Suwardi sering diberi kesempatan untuk tampil di tengah-tangah kemelut tahta setelah Sri Paku Alam V meninggal, namun hal itu ditolak oleh Suwardi dengan alasan bertentangan dengan yang diajarkan oleh ibunya tentang hakikat agama yang dipeluknya. Sebelum menikah Suwardi dibuang ke Belanda karena terkena undang-undang pelanggaran pers (Persdelict) dari pemerintah kolonial. Suwardi menikah dengan Sutartinah pada tanggal 7 November 1907. Setelah berkeluarga dan sampai mempunyai anak, Suwardi tetap menjalankan ajaran-ajaran ibunya mengenai keadilan, perikemanusiaan dan keTuhanan serta menerapkannya kepada isteri dan anak-anaknya. Jadi keluarga Suwardi lebih diwarnai dengan suasana kesederhanaan yang religius daripada lingkungan keluarga bangsawan yang cenderung monarkhi (Bambang S Dewantara, 1989: 71). Riwayat Pendidikan Suwardi Suryaningrat : Suwardi sekolah di ELS (Europeesche Lagere School) yakni sekolah setingkat sekolah dasar khusus untuk masyarakat Belanda dan kaum bangsawan. Setelah pulang dari sekolah ini Suwardi mendapat pendidikan dari orang tuanya yang mengajarkan tentang masalah berolah sastra dan agama. Pengiriman putera-puteri kerabat Pakualaman ke

commit to users

pustaka.uns.ac.id


sekolah Belanda tidak dapat merusak pendidikan Jawa, karena semua kerajaan di Jawa selalu menyediakan guru kesusastraan dan kesenian sehingga tidak meninggalkan kebudayaan Jawa, termasuk di kalangan Pakualaman. Keadaan semacam itu juga dirasakan oleh Suwardi. Pengalaman yang diperoleh dari dua tempat ini membuat Suwardi menjadi seorang sastrawan yang religius. Perlu diketahui pula bahwa ayah Suwardi yakni Pangeran Suryaningrat merupakan seorang budayawan terutama di bidang sastra dan musik. Oleh karena itu, ilmu itulah yang diajarkan kepada Suwardi dan semua saudaranya, sehingga sejak kecil Suwardi mengenal bidang tersebut bahkan pada saat Suwardi dibuang ke Belanda dikenal sebagai ahli sastra Jawa. Dorongan dari keluarga yang sangat kuat untuk belajar di Belanda, tahun 1904 Suwardi lulus dari ELS dan melanjutkan pendidikannya di Kweek School (sekolah guru) dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya di HBS maupun MOSV1A seperti para bangsawan umumnya. Dengan masuknya Suwardi ke Kweek School pada tahun 1904 secara tidak langsung telah membuat hati ibunya bangga, karena sejak dari nenek moyangnya sebagian besar berprofesi sebagai pengajar. Mulai dari Nyi Ageng Serang puteri dari Panembahan Notoprojo. Notoprojo adalah seorang guru, beliau keturunan ke sembilan dari Sunan Kalijaga yang merupakan seorang Wali yang mengajar dan mendidik masyarakat sekitarnya untuk mengenal agama Islam (Bambang S Dewantara, 1989: 54). Kira-kira selama satu tahun Suwardi belajar di Kweek School di Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1905 ada berita dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang datang ke Pura Pakualaman dan menanyakan siapa di antara putera-puteri dari keluarga Pakualaman yang mau masuk Stovia (Sekolah Dokter Jawa) di Batavia dengan mendapat beasiswa. Mendengar berita tersebut Suwardi pun bersedia sebagai penerima beasiswa dan harus meneruskan pendidikannya di Stovia. Selelah bersedia menerima tawaran beasiswa tersebut, Suwardi langsung meminta doa restu kedua orang

commit to users

pustaka.uns.ac.id


tuanya. Dengan perasaan berat hati, akhirnya orang tua Suwardi merestui keinginan Suwardi untuk menjadi siswa di Stovia (Darsiti Soeratman, 1977: 19). Kira-kira selama lima tahun 1905-1910 belajar di Stovia, akhirnya beasiswa Suwardi dicabut dengan alasan salah mengerjakan tugas. Peristiwa itu berawal ketika Suwardi mendapat tugas untuk membuat makalah tentang penyakit di Jawa yang harus diuraikan secara medis, tetapi Suwardi tidak menguraikan secara medis melainkan dari segi sosial budaya. Selain alasan tersebut, pencabutan beasiswa juga didasarkan atas seringnya Suwardi sakit sehingga proses kenaikan tingkat tidak berjalan sebagaimana mestinya (Irna H. N Hadi Soewito, 1985: 19). Pada tanggal 6 September 1912, berdirilah organisasi politik pertama kali di Indonesia yaitu Indische Partij yang merupakan partai politik yang menjelaskan tujuannya kearah Indonesia merdeka. I.P ini diketuai oleh Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat sebagai sekretaris dan Cipto Mangunkusumo sebagai bendahara. Ketiga tokoh tersebut sering disebut dengan nama Janget Kinatelon atau Tiga Serangkai (Darsiti Soeratman, 1977: 37). Tujuan I.P adalah membangkitkan rasa nasionalisme dari orangorang penduduk kepulauan Hindia tanpa membedakan bangsa, suku, agama maupun asal keturunan, untuk negeri yang memberinya penghidupan dan kehidupan, yang mendorongnya untuk bersatu dan bekerjasama atas dasar persamaan derajat dan hak politik nasional yang demokratik, demi kepentingan bersama untuk mempersiapkan lahirnya kehidupan suatu bangsa yang merdeka (Bambang S Dewantara, 1989: 28). Setelah partai itu berdiri, tidak lama kemudian banyak bemunculan orang-orang yang menjadi anggota partai politik pertama tersebut terutama kaum Indo, tetapi kemudian banyak pula yang mengundurkan diri, terutama orang Indo karena Douwes Dekker dalam kampanyenya menginginkan orang Indo meleburkan diri dengan bangsa pribumi (Darsiti Soeratman, 1977: 38).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Untuk mewujudkan cita-cita partai, Tiga Serangkai mempunyai semboyan sendiri. Darsiti Soeratman (1977 : 38-39) menjelaskan bahwa: Dalam memperjuangkan cita-citanya, ketiga pemimpin itu bersembayoan “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. Cita-citanya adalah untuk menciptakan Indonesia merdeka dan berdaulat. Kewarganegaraannya tidak mempedulikan asal kebangsaannya, asalkan mengakui Indonesia sebagai negara dan tanah airnya, orang dapat masuk menjadi anggota. Dasar pemersatu bagi Indische Partij adalah penderitaan bersama di koloni. Atas prakarsa Suwardi dan Cipto Mangunkusumo bekerjasama dengan Abdul Muis dan AH Winyadisastra tergugah untuk membentuk sebuah panitia yang diberi nama “Mandsche tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid atau Komite Peringatan Seratus Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda“ yang disebut dengan “Komite Bumi Putra“. Irna H. N Hadi Soewito (1985: 25) menjelaskan bahwa “Cipto Mangunkusumo sebagai ketua, jabatan penulis diserahkan kepada Suwardi Suryaningrat dan komisaris diserahkan kepada Abdul Muis dan AH Wignyadisastra beserta anggota yang lain“. Tujuan didirikannya Komite Bumi Putra adalah untuk mempergunakan berbagai kesempatan yang ada yang kiranya dapat menarik perhatian umum, untuk melontarkan suara kritik yang tercetus dari hati rakyat terhadap kebijakan pemerintah kolonial (H.A.H Harahap dan Bambang S Dewantara, 1980: 15). Komite ini juga memprotes adanya pungutan dana secara paksa kepada penduduk yang terjajah, guna perayaan pesta kemerdekaan nanti. Komite juga menanggapi akan didirikanya koloniale Raad, yakni suatu dewan kolonial yang beranggotakan dua puluh sembilan orang dan yang bukan wakil orang Eropa berjumlah delapan orang. Dari delapan orang tersebut, lima orang terdiri dari para bangsawan. Tentu saja para bangsawan tersebut adalah bangsawan pilihan Belanda, sehingga tidak dapat mewakili masyarakat pribumi karena mereka lebih dekat dengan pemerintah Belanda dibandingkan dengan berdiri dipihak rakyat. Jadi sudah jelas bahwa maksud dan tujuan didirikannya Komite adalah

commit to users

pustaka.uns.ac.id


menyadarkan masyarakat dari segala ketidakadilan pemerintah serta untuk mendengar kritik rakyat terhadap sikap pemerintah (H.A.H Harahap dan Bambang S Dewantara, 1980: 18). Rakyat diajak untuk tidak memberikan dukungan terhadap pesta tersebut, para pemimpin komite khususnya Suwardi juga melakukan perlawanan dengan cara menolak secara langsung dan memprotes setiap petugas pemerintah yang meminta dana kepada rakyat. Hal tersebut dilakukan karena Suwardi sudah sangat benci kepada setiap tindakan yang merugikan rakyat Hindia Belanda, Kebencian ini karena pemerintah kolonial melakukan pemungutan dana kepada rakyat secara paksa, Melihat kejadian itu, Suwardi langsung mengatakan pada Asisten Residen tersebut bahwa rakyat Hindia Belanda menyatakan tidak setuju dengan adanya pungutan uang dari golongan pribumi (H.A.H Harahap dan Bambang S Dewantara, 1980: 19). Tulisan Suwardi yang diberi judul Eens voor aliens, aliens voor eens (satu untuk semua, semua untuk sakit). Dalam karangan ini Suwardi mengajak rakyat untuk tidak takut dan selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Melihat gelagat yang seperti itu, pemerintah kolonial sudah tidak dapat menahan diri lagi. Atas dasar itu satu batalyon Infanteri dikirim ke Bandung untuk menangkap Suwardi, Douwes Dekker dan Cipto serta memblokir kantor pusat Indische Partij yang digunakan sebagai tempat Komite Bumi Putra bekerja. Kemudian pada akhir bulan Juli 1913, ketiga pemimpin tersebut ditangkap dan bahkan sampai dipenjarakan di Bandung, tetapi atas mufakat ketiga orang itu, mereka meminta dibuang ke Nederland dan permintaan mereka dikabulkan (Moch. Tauchid, 1968 : 16). Pada tahun 1913 Suwardi beserta istrinya berangkat ke pembuangan dan pada tahun 1917 surat keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tentang pembuangan Suwardi Surjaningrat dicabut, tetapi beliau belum bisa kembali ke tanah air berhubung Perang Dunia I. Pada tahun 1919 setelah Suwardi kembali ke tanah air, beliau kembali ke

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Indische Partij menjadi sekretaris jendral partai. Pada tahun 1920 karena tulisannya yang pedas, beliau terkena delik pers, sehingga ditangkap dan ditahan dipenjara Semarang (Moch. Tauchid, 1968 : 17). Suwardi setelah kembali memilih bidang pendidikan sebagai jalannya, karena dua hal. Yang pertama adalah ingin memajukan bidang pendidikan di Hindia Belanda dan yang kedua adalah saran Sutartinah istrinya yang menginginkan Suwardi kembali pada bidang pendidikan. Berkat kedua alasan tersebut Suwardi akhirnya dapat konsentrasi berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda melalui jalan pendidikan dengan didirikannya Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922 dengan asas utamanya Kemerdekaan Diri dengan dasar Nasional. Tujuan Taman Siswa adalah mengembangkan edukasi dan kultural. Di dalam Taman Siswa diajarkan tentang pendidikan nasional yang menurut paham Taman Siswa adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, untuk kemuliaan manusia diseluruh dunia (Ki Hadjar Dewantara, 1977 : 15). Prinsip dasar dalam pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman adalah ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, (di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang mendukung). Ketiga prinsip ini sampai sekarang masih tetap dipakai sebagai panduan

dan

pedoman

dalam

dunia

pendidikan

di

Indonesia

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Taman_Siswa di unduh tanggal 29 Agustus 2010). Pada tahun 1924 Suwardi mendirikan Mulo Kweekschool setingkat Mulo dengan pendidikan guru selama 4 tahun dan tahun 1928 Mulo Kweekschool dapat meluluskan anak masuk AMS (SMA) hampir 70%. Pada tahun ini juga Suwardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Keadaan seperti ini sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, karena dengan dibiarkannya sekolah swasta

commit to users

pustaka.uns.ac.id


berarti memberi peluang kepada perluasan nasionalisme Indonesia yang secara tidak langsung akan menghancurkan kolonialisme di Hindia Belanda. Dengan begitu Pemerintah Belanda membuka ”Ordonasi Sekolah Liar” Stbl. 1932 No. 494 bulan September yang akan mulai berlaku 1 Oktober 1932 (Moch. Tauchid, 1968 : 19). Ordonasi

ini

menetapkan

bahwa

mereka

yang

hendak

menyelenggarakan pendidikan atau ingin memberikan pelajaran di sekolah-sekolah, baik yang sepenuhnya atau yang sebagian dibiayai dengan dana pemerintah kolonial, harus mempunyai izin tertulis dari pemerintah kolonial. Izin ini pun harus memenuhi syarat antara lain pemohon haruslah orang yang dapat dipercaya pemerintah, pemohon tidak akan melanggar ketertiban dan ketentraman umum, dan pemohon harus lulusan sekolah pemerintah (Bambang S Dewantara, 1989: 151). Sudah jelas ordonasi ini sengaja dibuat untuk menekan sekolahsekolah

swasta

atau

perguruan-perguruan

kebangsaan,

karena

kenyataannya hanya sedikit saja jumlah sekolah swasta atau sekolah kebangsaan yang mendapat bantuan atau subsidi dari pemerintah kolonial. Tanggal 1 Oktober 1932, Ki Hadjar mengirim telegram kepada Gubernur Jendral menentang adanya Sekolah Liar. Beliau menyatakan akan terus melawan dengan lijdelijk verzet (melawan dengan tenaga diam, sebagai caranya orang yang melawan tidak bersenjata). Dengan persatuan aksi seluruh Rakyat Indonesia yang dibelakangi oleh Ki Hadjar Dewantara, maka Ordonasi Sekolah Liar dicabut. Belanda tidak tinggal diam dan terus menindas Taman Siswa dengan cara banyak guru-guru Taman Siswa yang dilarang mengajar, beberapa cabang terpaksa tutup, pegawai negeri ditakut-takuti memasukkan sekolah anaknya di Taman Siswa dan tunjangan anak pegawai negeri dicabut jika terus sekolah di Taman Siswa, ini dilakukan karena untuk menindas dan membunuh Taman Siswa (Moch. Tauchid, 1968 : 20). Berbagai ancaman yang dikeluarkan Belanda tidak mengurangi semangat Ki Hadjar Dewantara dengan cara tetap menjalankan pendidikan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


dan pengajaran di Taman Siswa. Pada tahun 1940 di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara yang selama lima tahun terus-menerus melawan pemerintah kolonial, akhirnya Pemerintah kolonial mengakui aturan hidup Taman Siswa (Moch. Tauchid, 1968 : 20). Pada masa pemerintahan Jepang Ki Hajar Dewantara bersama tokoh-tokoh nasionalis lainnya di Yogyakarta mendirikan organisasi pergerakan rakyat yang diberi nama Komite Nasional Indonesia (KNI), tetapi sebelum organisasi ini genap berusia tiga minggu, datanglah perintah dari Gunseikanbu agar KNI Pusat di Yogyakarta membubarkan diri. Pada tanggal 21 Maret 1942 Gunseikan selaku Kepala Staf Tentara Pendudukan dan Kepala Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon di Jawa telah menerbitkan Maklumat yang melarang segala macam bentuk kegiatan politik. Bangsa Indonesia boleh berorganisasi namun hal itu akan diatur dan akan dipimpin oleh Pemerintah (Bambang S Dewantara, 1989: 76). Sementara bersamaan waktu dengan terbitnya Maklumat larangan berorganisasi dan berpolitik itu di daerah-daerah Pemerintah Nippon pun melakukan tekanan-tekanan terhadap perguruan-perguruan kebangsaan. Selain Taman Siswa, tidak sedikit jumlah perguruan kebangsaan lainnya, termasuk Perguruan Islam yang dianggap sebagai milik kelompok ekstrim dan bertendensi nasionalisme mendapat pengawasan ketat, sehingga mempengaruhi ketenangan mengajar para gurunya, yang dengan sendirinya memberi dampak tidak tenteram pula kepada murid-murid yang belajar di situ. Ada perguruan-perguruan Tamansiswa yang tutup karena sebagian gurunya ditangkap, bahkan ada pula yang dibunuh oleh Tentara Pendudukan Nippon. Cabang-cabang Tamansiswa yang resmi ditutup menurut catatan Ki Sayoga yang dikutip oleh Bambang S Dewantara (1989: 76), ialah Pekalongan, Bojonegoro, Probolinggo dan beberapa cabang di daerah Priangan dan Jawa Barat.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon yang ingin secepatnya memberantas pengaruh-pengaruh Belanda di sekolah-sekolah dengan cara melaksanakan Nipponisasi lewat pelajaran-pelajaran bahasa, kesenian dan kemiliteran, menimbulkan kegelisahan di kalangan umum, baik kalangan intelektual, semi intelektual maupun awam. Di kalangan massa intelektual dan semi intelektual ada praduga bahwa praktek-praktek Nipponisasi yang dipaksakan itu sengaja dijalankan untuk melebur identitas Kebangsaan Indonesia (Bambang S Dewantara, 1989: 77). Sementara itu janji Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon untuk memberikan izin kepada organisasi perjuangan yang mau tunduk dan diatur pemerintah, mengalami kemajuan. Pada awal bulan Oktober 1942, Ki Hajar Dewantara menerima undangan dari Panitia Badan Persiapan Gerakan Baru yang dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta untuk rapat di Jakarta. Beliau dilibatkan dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai Gerakan Baru, tentang pembentukan Kyukan Seido I-inkai (Panitia Penyelidik Adat dan Tatanegara Lama). Dimasa-masa ini perhimpunan yang dirancang Ir. Soekarno yaitu POETRA akhirnya dapat dinyatakan berdiri dibawah pimpinan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar dan Drs. Moh. Hatta, Kyai Mansur dan Ki Hajar Dewantara sebagai wakil-wakil Pemimpin Besar. Untuk selanjutnya keempat orang pemimpin itu dinamakan “Empat-Serangkai“ (Bambang S Dewantara, 1989 : 82). Belum

sampai

setahun

usia

POETRA,

Gunseikan

mulai

mengkritiknya. Menurut Gunseikan, POETRA lebih mengutamakan propaganda kaum nasionalis Indonesia untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat kemerdekaan, sebaliknya kurang berbuat untuk kepentingan Jepang, untuk memperjuangkan kemenangan akhir “perang suci Asia Timur Raya“ (Bambang S Dewantara, 1989 : 85). Menjelang Tahun Baru 1944 Empat-Serangkai mengajukan usul kepada Gunseikan mengenai perjuangan kelangsungan hidup POETRA demi persiapan gerakan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Deklarasi Koiso yang memberikan janji bahwa Pemerintah Kekaisaran Nippon akan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari itu ternyata menjadi bumerang yang kembali menghantam Empat-Serangkai sendiri serta POETRA. Gunseikan menolak usul itu tanpa memberi kesempatan untuk melakukan perundingan lagi. Sesudah penolakan itu Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mengundurkan diri pulang ke Yogyakarta dan menyatakan tidak mempunyai

semangat

lagi

untuk

membantu

Gunseikan

dalam

mempersiapkan perhimpunan baru yang hendak mengganti kedudukan POETRA (Jawa Hokokai). Niat dan pendirian Ki Hajar Dewantara didukung dan diikuti oleh Kyai Mansur. Terhadap keputusan Ki Hajar Dewantara dan Kyai Mansur itu Gunseikan bereaksi keras, Gunseikan menegaskan bahwa kalau Tuan Dewantara dan Kyai Mansur menjalankan niat mereka, maka Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon tidak bertanggung jawab lagi atas keselamtan jiwa kedua orang pemimpin itu serta seluruh keluarga mereka (Bambang S Dewantara, 1989: 88). Krisis politik pada awal tahun 1944, yaitu konflik antara EmpatSerangkai dengan Gunseikan, memuncak dengan dibubarkannya POETRA 11 Maret 1944, tanpa upacara apapun. Sebulan sebelum POETRA dibubarkan, Ki Hajar Dewantara telah berada di Majelis Luhur Tamansiswa Yogyakarta. Kurang lebih dua bulan sesudah kepulangan Ki Hajar Dewantara ke Yogyayakarta, pada pertengahan April 1944 dengan memberlakukan Maklumat Osamuseirei No. 16/1944. Berdasarkan Maklumat

itu

perguruan-perguruan

swasta

tidak

diizinkan

lagi

menyelenggarakan pendidikan lanjutan baik tingkat menengah (pertama) maupun tingkat lanjutan, sedangkan yang masih diperbolehkan untuk dikelola swasta ialah sekolah-sekolah lanjutan yang bersifat kejuruan (Bambang S Dewantara, 1989: 91). Taman Siswa dipaksa menutup Taman Dewasa (SMTP) dan Taman Madyanya (SMTA). Untuk menjamin keberhasilan serangannya itu, Pemerintah memberi jaminan penuh yaitu para siswa dan guru yang ingin pindah ke sekolah-sekolah negeri ditanggung akan diterima dengan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


segera. Tentu saja larangan atau pukulan yang menyasar Taman Siswa itu menimbulkan berbagai reaksi baik di kalangan murid maupun guru. Ada rasa panik, rasa takut, benci dan anti terhadap Pemerintah Dai Nippon pun tumbuh secara cepat dan merata. Taman Siswa dalam menghadapi masalah ini melawan dengan cara yang dinamakan “Gerakan Kepompong“. Prinsip perlawanan ini ialah: bergerak terus memperjuangkan asas hidup dan asas perjuangan Taman Siswa dengan menggunakan selubung sekolah-sekolah kejuruan. Menurut Ki Sayoga dikutip oleh Bambang S Dewantara (1989: 93), “gerakan kepompong Taman Siswa yaitu setelah Taman Dewasa dan Taman Madya dibubarkan oleh Jepang, maka dengan secara gelap pelajaran-pelajaran Taman Dewasa dengan berkedok Taman Tani dan Taman Rini (Sekolah Kepandaian Putri) tetap diajarkan“. Dalam menjalankan “Gerakan Kepompong“ ini tidak mudah. Ki Hajar Dewantara harus memadukan kepentingan hidup Taman Siswa dengan taktik Gerilya Politik Bung Karno. Cara-cara yang demikian maksudnya bahwa perguruan-perguruan nasional itu merupakan ladang tempat menyemaikan benih-benih patriotisme, sedangkan pergerakan politik adalah pagar yang melindungi ladang tersebut dari ancaman bahaya luar (Bambang S Dewantara, 1989: 94). Pada tanggal 1 Desember 1944 Gerakan Politik kaum nasionalis kelompok Soekarno meningkatkan jumlah Sanyo pada beberapa Departemen dan disusul dengan pembentukan Dewan Penasihat (Sanyo Kaigi). Pada waktu itulah Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Sanyo untuk Naimubu Bungkyo-kyoku (Departemen Pendidikan). Pada akhir tahun 1944 Ki Hajar Dewantara usul agar keputusan Pemerintah Nippon diubah sehingga rakyat diperbolehkan mendirikan dan mengusahakan sekolah-sekolah menengah umum sebagai bantuan kepada pemerintah untuk mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya dan untuk persiapan knnerdekaan Indonesia (Bambang S Dewantara, 1989: 95).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Usul Ki Hajar Dewantara diterima tetapi pemerintah masih mempersulit pengeluaran izin pendirian sekolah-sekolah menengah umum bagi sekolah swasta sampai awal tahun 1945, padahal kedudukan Bala Tentara Jepang ketika itu sudah mulai goyah. Sementara itu di Jakarta sendiri para pemimpin Indonesia mulai menggerogoti kekuasaan militer dan melakukan tekanan-tekanan terhadap Pemerintah Militer dengan memanfaatkan

“Deklarasi

Koisho“

(janji

untuk

memberikan

Kemerdekaan). Pada bulan April 1945 Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk sebulan sebelumnya yaitu tanggal 28 Maret 1945. Sedangkan pada bulan Mei, Pemerintah Jepang Mendirikan Dokuritsu Zyumbi

Choosa

Kai,

yaitu

Badan

Penyelidik

Usaha

Persiapan

Kemerdekaan. Gunseikan menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin rakyat sendiri yang harus melakukan usaha ke arah kemerdekaan itu, pihak Jepang hanya membantu saja. Oleh karena itu setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Badan Persiapan Kemerdekaan semakin giat tanpa dicampuri oleh pihak Jepang dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diplokamirkan dengan resmi oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan sampai 15 November (Moch. Tauchid, 1968 : 20). . c. Pangeran Aryo Notodirodjo Pangeran Aryo Notodirodjo adalah putra Paku Alam V yang dilahirkan tahun 1858, beliau tergolong bangsawan tertinggi karena darahnya merupakan keturunan bangsawan. Beliau bersekolah di Sekolah Dasar Eropa, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Belanda atau Hoogere Burgerschool di Batavia, kemudian di Semarang. Setelah beliau dinas sebagai militer, beliau diangkat sebagai pangeran dan diberi tugas melakukan

pembaharuan

keuangan

commit to users

dalam

kerabat

Pakualam

pustaka.uns.ac.id


(Suryaningrat, 1917 : 95). Pada tahun 1917, beliau menjadi penata usaha kerabat

Pakualam

dan

beliau

menggunakan

pengaruhnya

untuk

mendorong anggota-anggota kerabatnya agar menolak belajar ke Luar Negeri (Robert Van Niel, 1960 : 49). Pangeran Aryo Notodirodjo sebagai putra raja, beliau ditakdirkan untuk suatu kewajiban hidup yang demokratis dalam kebangkitan kembali rakyat Hindia. Dunia P. A Notodirodjo lebih luas daripada dinding istana. Dia memilih bagian hidup yang lebih sukar, tetapi yang lebih utama mengabdikan diri kepada kepentingan rakyat (Ki Hajar Dewantara, 1977: 345). Beliau tidak perlu memasuki sekolah karena beliau tidak akan mengalami kehidupan yang sulit. Kenyataannya beliau masuk berguru dan belajar sungguhsungguh, walaupun tidak seorangpun mengetahui apa perlunya. Notodirodjo tetap berlajar karena dengan begitu akan dapat mengetahui tanda-tanda jaman yang lebih luas daripada orang banyak. Karena seorang bangsawan itu seharusnya adalah orang yang tidak boleh hidup bermalas-malasan, melainkan adalah seorang ksatria, seorang pejuang yang harus memajukan dunia ini dengan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang jelek dan selalu berusaha untuk berbuat yang baik. Oleh karena itu Notodirodjo, memiliki tujuan hidup, tugas hidup dan kewajiban sebagai seorang pangeran dan bangsawan yang beliau ketahui dengan baik (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 345). Menurut Ki Hajar Dewantara dikutip oleh Indro Suseno (2007 : 2), ajaran jalan hidup Pangeran Aryo Notodirodjo yang penuh misi kerakyatan itu sebagian besar diperoleh dari ayahnya, raja kelima dari kerabat Paku Alam. Raja perintis inilah yang memperkenalkan pengajaran di kalangan bangsawan tinggi dan konservatif, yang pada akhirnya telah mendorong kemajuan batin para pemuda. Oleh karena itu hingga kini kerabat Paku Alam dikenal sebagai kerabat raja-raja Jawa yang paling maju. Raden

Mas

Notodirodjo

dapat

dengan

leluasa

mengikuti

pengajaran bersama-sama dengan saudaranya (Paku Alam VI). Mula-mula

commit to users

pustaka.uns.ac.id


dia memasuki sekolah rendah Eropa yang pada waktu itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada sekolah-sekolah Bumiputera. Pengajaran Eropa ini tidaklah mampu merusak pendidikan Notodirodjo, karena di istana Puro Pakualaman seperti halnya di istana raja-raja Jawa lainnya, selalu ada sejumlah guru untuk kesusastraan, sejarah dan kesenian nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Setelah lulus, Raden Mas Notodirodjo melanjutkan pelajarannya pada Hoogere Burgerschool di Jakarta dan kemudian di Semarang (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 346). Notodirojo mudah dan bebas bergerak di antara orang-orang asing yang datang bertamu pada ayahnya sebagai raja, karena beliau telah menguasai pelajarannya di H.B.S dulu dengan sangat baik. Para Cendikiawan Eropa cukup tercengang ketika berkomunikasi dengan Pangeran Aryo Notodirodjo karena bangsawan Jawa ini sangat fasih berbicara memakai bahasa-bahasa asing. Setelah tamat dari H.B.S beliau kembali ke istana dan menjalani pendidikan Perwira pada Legiun Pakualam (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 346). Putra-putra raja biasanya baru pada umur lanjut mendapatkan titel dan tingkat pangeran. Berbeda dengan yang terjadi pada Raden Mas Notodirodjo, mula-mula beliau ditempatkan pada korps Kavateri. Satu setengah tahun kemudian, ketika beliau baru saja diangkat menjadi ”wachtmeester”,

tiba-tiba

beliau

ditetapkan

sebagai

pejabat

”kwartiermeester”. Pada tahun 1888 beliau diangkat secara pasti sebagai ”Letnan Kwartiermeester tingkat II”. Pada tahun itu juga, atas usul residen Van Baak, bertepatan dengan dinobatkannya ayahnya sebagai Paku Alam V dengan titel dan tingkatan 1 yang berhubungan dengan itu, beliau ditetapkan sebagai Pangeran. Dengan begitu maka Pangeran Notodirodjo pada umur 25 tahun adalah Pangeran Letnan Kwartiermeester tingkat II (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 347). Dalam pangkat ini beliau telah berjasa dan memperoleh kepercayaan dari raja, sehingga di samping pekerjaan pokoknya, beliau juga diserahi sebagian urusan keuangan kerabat Raja Pakualam. Tugas ini

commit to users

pustaka.uns.ac.id


beliau lakukan dengan tujuan yang baik, beliau diserahi tugas urusan Departemen Keuangan seluruhnya. Bagi Pangeran Letnan Menteri Notodirodjo, pengangkatan dalam tugas yang baru ini merupakan suatu kehormatan yang tinggi, tetapi mengandung tanggung jawab yang tidak ringan. Memang benar suatu tugas yang berat, karena pada waktu itu kas negara Pakualam telah hampir kosong karena cara hidup yang luar biasa dari Paku Alam IV yang gemar pada segala kemewahan. Paku Alam IV itu adalah pejabat sebelum ayah Pangeran Notodirodjo (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 347). Dalam waktu singkat, Pangeran Notodirodjo mengetahui keadaan negara yang dalam keadaan sulit. Pada waktu itu pengeluaran sering melebihi pemasukan sehingga utang negarapun bertambah. Hutang-hutang itu, dengan bunga yang tinggi sekitar 15 sampai 20 % bahkan ada yang mencapai 30%. Kalangan yang bertanggung jawab akan hal itu merasa bahwa situasi ini akan berakibat buruk, tetapi tidak seorangpun mempunyai kekuasaan, atau lebih tepat mempunyai keberanian untuk memberantas kejahatan yang telah berjalan lama. Sebagai halnya yang terjadi pada semua kerabat raja, baik di dunia Timur maupun di dunia Barat, pada kerabat Pakualam pun banyak perbuatan jilat-menjilat dan intrik, dan untuk kepentingan orang-orang yang menjalankan intrik itu diciptakanlah jabatan-jabatan yang hampir-hampir tidak ada fungsinya (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 347). Dengan

keberanian

dan

kemauan

yang

keras.

Pangeran

Notodirodjo harus memberantas keadaan itu dan mengadakan perubahanperubahan yang besar dalam soal-soal keuangan umum. Demi kepentingan penghematan keuangan, sebagai seorang administratur, beliau memandang perlu untuk tidak hanya memberi perintah-perintah saja dari kantornya, melainkan mendatangi dan memeriksa sendiri secara langsung, pegawaipegawai bawahannya dan tempat-tempat kerja serta kantor-kantor pembantu pada waktu-waktu yang tetap, untuk mengetahui apakah uang yang dikeluarkan betul-betul dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang telah

commit to users

pustaka.uns.ac.id


ditetapkan. Sudah tentu dengan cara demikian, menimbulkan rasa benci dan dendam di kalangan pegawai istana dan pegawai yang bersangkutan, tetapi beliau berhasil mencapai tujuannya, yaitu menyeimbangan antara pengeluaran dan pemasukan uang negara. Selain pengeluaran untuk istana, juga belanja lainnya untuk anggaran negara tiap tahun dikurangi sedemikian rupa, sehingga pada tahun 1889 semua hutang telah terbayar, kecuali hutang kepada pemerintah Hindia Belanda (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 348). Tercapinya pelaksanaan tugas-tugas Notodirodjo, bukan berarti tugas Pangeran Aryo Notodirodjo berakhir, karena tidak lama kemudian kerabat Pakualam memerlukan kembali kecakapan dan kepandaiannya dalam

soal-soal

menyedihkan,

keorganisasian.

pembubaran

Keadaan

Legiun

soal-soal

Pakualam

agraria

yang

yang

memerlukan

pembaharuan sepenuhnya dari pekerjaan dinas umum. Perubahanperubahan beraneka warna bidang pamongraja dan ekonomi, sangat memerlukan kebijaksanaan Pangeran Notodirojo sepenuhnya. Setelah masalah-masalah dalam kota yang berhubungan dengan pemindahan kekuatan-kekuatan yang dibebaskan dari Legiun dapat diatasi, Pangeran Aryo Notodirodjo mendapat perintah untuk pergi ke daerah Adikarta dengan tugas selaku komisaris raja mengusahakan pengambilan alihan perusahaan nila ”Sumber Nila”. Keadaan perusahaan industri itu buruk sekali, tetapi apa yang dilakukannya dalam waktu singkat tugas itu dapat juga diselesaikannya dengan baik (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 348). Keberhasilan Notodirodjo dalam melakukan tugas ini membuat Paku Alam

V memberikan kekuasaan penuh kepadanya untuk

mewakilinya dalam hal membuat dan mengawasi peraturan-peraturan agraria umum di daerah Adikarta. Pangeran Aryo Notodirodjo bertugas sebagai ”Bupati Pamaosan”, berbeda tugasnya dengan bupati biasa, tetapi lebih

seperti

halnya

dengan

gubernur,

mengatur

soal-soal

kepamongprajaan umum, dan semua hal yang berhubungan dengan urusan pertanian ada ditangannya.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Notodirodjo segera mulai mengadakan perubahan terhadap peraturan sewa menyewa dan pajak-pajak, diadakankan peraturanperaturan baru antara lain: tanah-tanah yang berkualitas baik disewakan pada rakyat atau diberikan secara bagi hasil. Pelaksanaan peraturan itu diteliti dan diawasi secara teratur. Perubahan juga diikuti dengan perbaikan lalu lintas. Dengan berangsur-angsur semua tugas dapat dikerjakan dengan baik, hanya tinggal urusan polisi saja yang menjadi urusan Bupati Wali Negara. Dengan dilakukan penyelidikan oleh Notodirodjo sendiri, maka dapat segera diketahui adanya hal-hal yang tidak beres yang merugikan rakyat. Oleh karena itu Pangeran Aryo Notodirodjo memutuskan untuk tidak lagi menyewakan tanah-tanah itu melalui perantaraan, tetapi langsung kepada rakyat, dan perjanjianperjanjian yang sudah dibuat dengan alasan merugikan rakyat setelah selesai masa berlakunya, tidak dapat diperpanjang lagi (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 349). Tanah-tanah yang disewakan kemudian dibagi kepada rakyat dalam bentuk bagi hasil. Hal lain yang sulit dan yang harus dihadapi oleh sang pangeran adalah bahwa di samping mentaati konsesi-konsesi kepada perusahaan-perusahaan kepentingan

rakyat

gula terhadap

swasta,

juga

harus

memperhatikan

kepentingan-kepentingan

usahawan-

usahawan industri. Oleh karena tindakannya yang keras dan jujur, maka dalam beberapa tahun saja telah memungut hasil yang baik, walaupun timbul juga rasa dendam dan kurang senang dikalangan orang-orang yang merasa dirugikan. Menurut Ki Hajar Dewantara dikutip oleh Indro Suseno (2007 : 11), Notodirodjo banyak mengalami penghinaan dan perlakuan yang tidak baik. Setelah Pangeran Aryo Notodirodjo berhasil mengatur keadaan agraria di daerah Adikarta, beliau dipanggil kembali ke Istana dalam kota untuk mengatur urusan di dalam istana. Kejengkelan para pembesar terhadap Pangeran Aryo Notodirodjo telah begitu memuncak ketika Pangeran Aryo Notodirodjo secara teliti dan teratur mengawasi dan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


meneliti pekerjaan mereka, sehingga orang mencari jalan untuk menyingkirkannya. Atas dasar itu Notodirodjo diberi tugas ke negeri Belanda, dengan alasan sebagai pengawal keponakannya, R.M. Soortio, calon Paku Alam VI, saudara tua Pangeran Aryo Notodirodjo, yang meninggal di negeri Belanda. R.M.A Soortio adalah siswa sekolah Gymnasium dikota Nijmigen, Belanda. Tugas ini beliau tolak dengan alasan masih mempunyai pekerjaan yang lebih penting daripada menjadi penasehat dan merasa akan menjalankan tugas yang kurang berguna dibandingkan tugas-tugasnya sekarang. Sejak tahun 1889 Pangeran Aryo Notodirodjo menetap di kota dan tetap menjadi tangan kanan ayahnya, sebagai kepala kerajaan Pakualam. Berhubung dengan usia ayahnya yang telah lanjut, dan keadaan putra mahkota yang selalu sakit-sakitan, maka Pangeran Ario Notodirojolah yang boleh dikata memimpin kerajaan, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ayahnya yaitu Paku Alam V, sampai wafat pada tahun 1900, dengan baik sekali memimpin soal-soal umum. Ketika pada tahun 1901 saudara tua Notodirodjo, Pangeran Notokusumo, dinobatkan sebagai Paku Alam VI, Pangeran Ario Notodirojo tetaplah diperlukan, karena suatu penyakit kanker pada tenggorokan telah membuat raja yang baru saja diangkat itu wafat (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 350). Setelah tahun 1902 Paku Alam VI wafat, diangkatlah untuk sementara, Pangeran yang tertua sebagai pejabat kepala kerabat Paku Alam, yaitu Pangeran Aryo Sasraningrat, tetapi Pangeran Aryo Sasraningrat masih berusia muda, masih berada di Hoogere Burger School, maka kembalilah Pangeran Ario Notodirodjo memimpin kerajaan dan juga ditunjuk sebagai wali dari putra mahkota itu. Seluruh pendidikan batin Paku Alam VII, diperolehnya dari Pangeran Aryo Notodirojdo (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 350). Pangeran muda merasa sangat berterima kasih atas jasa pamannya, serta percaya penuh terhadap kebijaksanaan dan kekuatan kerja pamannya, maka raja muda itu mengangkat Pangeran Aryo Notodirojdo sebagai

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Kepala Dinas Administrasi, terutama pada bidang Keuangan, Pengajaran dan Pekerjaan Umum. Pemerintah Hindia Belanda pun menyatakan penghargaannya terhadap pekerjaan Pangeran Aryo Notodirodjo dengan mengangkatnya sebagai ”Officier in de orde van Oranje Nassau”, dan pangkatnyapun dinaikkan menjadi Mayor dari Kapten Tituler bidang Staff Umum. Sampai pada waktu satu tahun sebelum beliau wafat oleh karena serangan jantung, beliau tetap menjalankan tugasnya yang penting itu dengan penuh kesungguhan (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 351). Selain kehidupan dan pekerjaan Pangeran Aryo Notodirojdo itu ditujukan pada organisasi Dinas Kerajaan Pakualam, di luar istana adalah juga pribadi yang mendapat banyak kepercayaan dan penghargaan. Beliau menjadi

pengurus

dari

berbagai

perkumpulan

yang

bersifat

perikemanusiaan atau sosial. Dari badan-badan itu, kebanyakan beliau juga merupakan salah seorang pendirinya. Beliau adalah Pendiri dan Ketua Perkumpulan Pengajaran Belanda-Bumiputera yang bersifat netral dan berkat kegiatan Notodirodjo, dalam waktu yang singkat telah didirikan tiga sekolahan, satu di Surakarta dan dua di Yogyakarta. Selanjutnya beliau adalah Pendiri dan Ketua Dana Bantuan Belajar Jawa ”Darmo Woro”, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan para cerdik pandai ”Boedi Oetomo” (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 351). Dari semua jabatan penting Notodirodjo, yang terutama adalah jabatan sebagai Ketua ” Boedi Oetomo”, karena hal ini telah membuktikan bahwa Pangeran Aryo Notodirodjo dianggap sebagai salah seorang pemimpin yang terkemuka dalam pergerakan kenegaraan di Hindia. Tahun 1911 beliau terpilih sebagai ketua kedua Boedi Oetomo oleh mayoritas 62 dari

66

suara,

beliau

menggantikan

Tirtokoesoemo

yang

kepemimpinannya selama beberapa tahun terakhir hanya bersifat nominal saja, karena tidak melakukan konggres tahunan dan rapat-rapat resmi yang ada hanyalah rapat pengurus, tidak ada lapioran resmi yang tersimpan, baik mengenai jalannya sidang maupun keputusan-keputusan rapat itu (Akira Nagazumi, 1989 : 141).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Setelah Pangeran Aryo Notodirodjo menjadi ketua Boedi Oetomo, pada usia tiga tahun Boedi Oetomo masih harus menghadapi kenyataan yang kejam, betapapun hebatnya usaha menghindari agar tidak menjadi organisasi politik, Boedi Oetomo tidak pernah mampu memecahkan masalah yang dihadapinya baik dari dalam maupun dari luar, selama perhatian masih tetap menyempit terpusat pada masalah kebudayaan dan pendidikan. Dalam hal ini dilema organisasi itu mencerminkan kedudukan sulit para pejabat pribumi Jawa itu sendiri, naluri mempertahankan kedudukan mereka sendiri sebagai pejabat pemerintah menjadi perintang bagi para anggota Boedi Oetomo untuk menempuh haluan yang terlalu maju.

Selama

organisasi

beranggotakan

sebagian

besar

pejabat

pemerintah, akan selalu sulit bagi Boedi Oetomo untuk mengubah haluannya. Masalahnya ditambah pula oleh kenyataan, bahwa pimpinan organisasi, badan pengurus, agaknya bersikeras membelokkan pikiran para anggota agar tidak menyadari dilema ini (Akira Nagazumi, 1989 : 142). Notodirodjo sebagai ketua kedua Boedi Oetomo tidak berhasil merombak acuan lama organisasi. Tetapi beliau mampu meniupkan nyawa baru ke dalam kegiatannya. Menurut Dwidjosewojo (1917 : 68) : Di bawah pimpinan Boedi Oetomo tetap pada arah pembangunan intelektual, namun dengan daya dan tenaga yang lebih besar. Pada mulanya Boedi Oetomo tidak banyak mendapat dukungan dan perhatian dari kalangan bangsawan Jawa di Surakarta dan Yogyakarta. P.A Notodirodjo melihat bahwa Boedi Oetomo mendapat sambutan yang cukup luas di kalangan atas masyarakat Jawa. Hasilnya ialah, sebuah organisasi neutraal onderwijs atau “pendidikan sekuler”, berdiri di Surakarta dan Yogyakarta, yang selanjutnya mendirikan tiga buah sekolah dalam jangka waktu yang sangat singkat: sebuah di Surakarta dan dua buah lainnya di Yogyakarta. Sultan menyumbang sekitar f. 100.000,- dalam bentuk tanah untuk membangun sekolah, dan f. 45.000,- berupa uang tunai. Kedudukan Notodirodjo yang tinggi di daerah vorstenlanden tentu saja memungkinkan melakukan pembaharuan terhadap kegiatan Boedi Oetomo. Terhadap jasanya, Koesoemo Oetoyo memuji kepemimpinan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Notodirodjo karena dalam kepemimpinannya ini kegiatan kebudayaan, perekonomian dan kesenian tradisional digalakkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro dikutip oleh Indro Suseno (2007 : 16), sejak Boedi Oetomo didirikan, telah terdapat nama Pangeran Ario Notodirojo dalam daftar calon-calon untuk pimpinan perkumpulan tersebut. Berhubung dengan sifat kedaerahan dari semua usaha politik dan sosial pada waktu itu, Notodirodjo belumlah cukup dikenal. Akan tetapi setiap tahun pada saat pemilihan ketua, beliau selalu dicalonkan untuk jabatan ketua. Ketenarannya ternyata semakin bertambah, sehingga pada tahun tersebut dengan mundurnya pemegang jabatan, oleh sidang pimpinan, telah menentukan pilihan kepada Pangeran Aryo Notodirodjo duduk sebagai ketua. Untuk selanjutnya, sidang dipimpin oleh ketua yang baru dan ternyata terbukti bahwa Pangeran Aryo Notodirodjo sangat mengetahui dan menguasai keadaan yang terjadi. Di bawah pimpinan Notodirodjo pekerjaan Boedi Oetomo dalam bidang kemajuan intelek dimajukan, tetapi dengan cara yang lebih tegas dan mempergunakan kekuatan yang lebih besar. Bila pada permulaannya usaha Boedi Oetomo itu hanya mendapat bantuan dan perhatian sedikit dari para pembesar Jawa di Surakarta dan Yogyakarta, maka P. A Notodirodjo berkesempatan untuk mengubah keadaan itu. Sehingga Boedi Oetomo mendapat bantuan yang cukup dari golongan atas dari masyarakat Jawa (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 352). Pangeran Aryo Notodirodjo memimpin pembicaraan-pembicaraan dengan agenda di depannya, mengeluarkan pendapatnya, ikut berdebat, tampak seperti itulah pekerjaannya sehari-hari. Pada hakekatnya tidak perlu orang heran akan hal itu, sebab Pangeran Aryo Notodirodjo selalu mengetahui dengan baik keadaan pergerakan politik, terutama mengenai Boedi Oetomo (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 352). Sudah tentu Boedi Oetomo dapat mempergunakan pengetahuan yang luas dari ketuanya itu tentang soal-soal ekonomi, agraria dan kePamongprajaan Umum. Pangeran Aryo Notodirodjo sering berhubungan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


langsung dengan rakyat dan juga keadaan sosial pada umumnya. Pada waktu itulah beliau berkesempatan untuk mempelajari dengan sungguhsungguh keadaan negara dan bangsa. Pangeran Aryo Notodirojdo pada Rapat Umum Tahunan, telah terpilih sebagai Presiden Boedi Oetomo empat kali berturut-turut. Bila penyakit yang menimpa dirinya tidak menbuat beliau wafat, pastilah beliau terpilih kembali sebagai ketua Boedi Oetomo untuk kelima atau enam kalinya (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 353).

d. Wreksodiningrat Wreksodiningrat lahir di Yogyakarta, 22 Agustus 1888 dari ayah yang bernama KPH Notodirojo (Putra Sri Paku Alam V) dan Ibu yang bernama R.A. Muktionowati (Cucu Sri Paku Alam II). Wreksodiningrat wafat di Yogyakarta 9 Oktober 1969, dimakamkan di Astana Girigondo, Wates. Nama kecil Wreksodiningrat yaitu R.M. Radete dan nama dewasanya R.M. Notodiningrat. Sedangkan nama atau gelar dari Keraton Kasunanan yaitu KRMT Wreksodiningrat. Beliau mempunyai prisip hidup yaitu antara lain : 1) Segala sesuatu dilihat secara utuh, dari berbagai sudut pandang fisik dan non fisik (budaya); 2) Selalu berserah dan bersyukur; 3) Memberikan ilmunya tanpa pamrih kepada generasi penerus; 4) Cinta Tanah Air; 5) Self Help/mandiri. Beliau juga mempunyai hobi bermain musik, mengumpulkan perangko membaca buku (R. A Endang Kusumaningsih, 2010 : 3) Wreksodiningrat lahir di Puro Pakualaman dan sampai tingkat SMA tinggal di Puro Pakualaman. Riwayat pendidikan beliau yaitu: 1) Pada waktu SD beliau sekolah di Sekolah Rendah Ketiga, Bintaran, Yogyakarta (1896-1898); 2) Sekolah Rendah kesatu, Jln. Kampement, Yogyakarta (1898-1900); 3) Sekolah Rendah kesatu, B.Karang Bidara, Semarang (1900-1903); 4) Pada waktu SMA bersekolah di Sekolah H.B.S. Semarang (1903-1908); 5) Technise Hogeschole Van Delft, Civiel

commit to users

pustaka.uns.ac.id


tnsinjoer (1908-1912 dan 1916-1918) (wawancara: R. A Endang Kusumaningsih, 21 Juli 2010) Sejak tahun 1906, di Delft dan Leiden, belajar empat putera Pangeran Notodirodjo, saudara Paku Alam VI. Mereka adalah Notokworo, Notodiningrat (Wreksodiningrat), Gondowinoto, dan Noto Soeroto (KITLV-Jakarta, 2008 : 60). Setelah Wreksodiningrat lulus dari Delft, beliau menjadi Insinyur pertama di Indonesia. Selama di Belanda, beliau sempat membantu Belanda dalam membangun negeri Belanda. Dari situlah beliau dapat mengenal Teknologi Tepat Guna (wawancara: Ir. Harjoso P, 26 Juli 2010). Menurut Ir. Darmanto wawancara (26 Juli 2010), Wreksodiningrat adalah orang yang merakyat, yang berpikiran ilmu untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yaitu ilmu yang alamiah. Ilmu-ilmunya diwujudkan dalam bentuk karya yaitu membangun :1) Jembatan Serayu, Jembatan Bantar Kulonprogo dan Jembatan Gawan Sragen; 2) Trowongan Ijo Gombong; 3) Jaringan Air Bersih di pemakaman Imogiri; 4) Stadion Sriwedari, Surakarta; 5) Tembok Keliling di Makam Imogiri; 6) Pintu gerbang (gapura) makam Paku Buwono X di Imogiri; 7) Pelabuhan di Amsterdam setelah menyelesaikan studi di Negeri Kincir Angin (Belanda), Reputasi dan karyanya cukup membanggakan, beliau sebagai seorang ahli bangunan yang disegani oleh para insinyur baik didalam maupun luar negeri pada masanya, juga sebagai Putera Daerah Yogyakarta dan keturunan Paku Alam, dikenal sebagai tokoh yang merakyat sekaligus insinyur yang gigih memperjuangkan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pembangunan. Beliau adalah guru sekaligus pengabdi kemanusiaan yang kreatif, konsisten dan berkomitmen tinggi, mampu melakukan tindakan secara bijak berdasar prioritas yang tepat dan patut dicontoh oleh anak didiknya juga generasi penerusnya. Wreksodiningrat dikenal sebagai pribadi yang kokoh, orang-orang mengatakan bahwa Wreksodiningrat adalah bangsawan luar dalam, yaitu bukan hanya darahnya sebagai bangsawan tetapi tutur katanya, jalan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


pikirannya, sikap perilakunya merupakan bangsawan (wawancara: R. A Endang Kusumaningsih, 21 Juli 2010). Pada

saat

Wreksodiningrat

masih ikut

menjadi

dalam

mahasiswa

Indische

di

Delft,

Vereeniging

Belanda

(Perhimpunan

Indonesia) di Belanda, beliau menjadi salah satu pengurus dalam perhimpunan tersebut yaitu menjadi sekretaris (wawancara: R. A Endang Kusumaningsih, 21 Juli 2010). Indische Vereeniging yaitu organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indische Vereeniging berdiri atas prakarsa Soetan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Sejak Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) masuk, pada 1913 mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah vereeninging ini memasuki kancah politik. Pada masa Hindia Belanda setelah lulus Delft, Wreksodiningrat diserahkan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda dan ditetapkan menjadi Insinyur Pekerjaan. Kemudian diserahkan kepada Pembesar Pengairan Bagian Serayu. Mulai 1 Juli 1919 Wreksodiningrat tinggal di Purworejo. Selama 1 tahun beliau bekerja di kantor bagian rencana untuk bangunan pengairan dan selama 4 tahun menjadi seksi insinyur di Kedu Bagelen (1920). Setelah itu beliau diserahkan kepada Residen Bali dan Lombok. Mulai 1 Nopember 1924 beliau tinggal di Mataram, Lombok dengan mengerjakan penyuluhan, membuat rencana dan yayasan pengairan, membuat jalan baru dan memperbaiki jalan lama. Setelah dari Lombok, mulai tanggal 1 Mei 1931 Wreksodiningrat diserahkan kepada Pembesar Pusat Kantor Pengairan Surakarta dan Yogyakarta Kochi (Centraal Waterschapskantoor Voor de Vorstenllanden), yang bertempat tinggal di Yogyakarta, sebagai Asisten Pembesar Pusat kantor Pengairan Surakarta dan Yogyakarta Kochi. Kemudian diserahkan kepada Gubernur Surakarta,

commit to users

pustaka.uns.ac.id


untuk pekerajaan Negeri Surakarta dan mulai 1 Nopember 1934, Wreksodiningrat menjadi: (1) Pembesar Perusahaan Air Minum Kota Surakarta dan sekitarnya; (2) Pembesar Kantor Yayasan Kesehatan Umum dan Yayasan Penolak Air Bah; (3) Pengamat Pekerjaan Umum di daerah Surakarta dan Yogyakarta; (4) Pembesar Jawatan Pemeriksaan Motormotor di daerah Surakarta dan Yogyakarta; (5) Pembesar Pekerjaan Umum di daerah Solo; (6) Pengamat Badan-badan Golongan Air Bengawan dan Dengkeng di Surakarta dalam hal pembuatan dan pemeliharaannya (R. A Endang Kusumaningsih, 2010 : 3). Perjuangannya untuk mempertahankan tanah air dari penjajah dapat dilihat yaitu pada saat perlawanan rakyat Indonesia menghadapi agresi Belanda I dan II, Wreksodiningrat aktif memberi arahan strategi perang kepada rakyat melalui perencanaan route jalan, pelumpuhan jembatan dengan metoda sederhana guna menghambat pengejaran oleh penjajah sebagai taktik perang gerilya menghadapi dukungan alat mobilitas yang lebih canggih yang dimiliki musuh (R. A Endang Kusumaningsih, 2010 : 3). Dalam pelaksanaan perjuangannya Wreksodiningrat memberi pengarahan-pengarahan kepada mahasiswa-mahasiswa UGM. Mereka tidak hanya berasal dari Fakultas Tekhnik, tapi berasal dar beberapa Fakultas, misalnya dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran (Ketabiban).

Beliau

memberi

pengarahan

bagaimana

caranya

menghancurkan jembatan dengan sekali ledakan pada titik-titik tertentu. Jembatan-jembatan yang diledakan antara lain : (1) Jembatan Luk Ulo di Kebumen, jembatan ini berasal dari batu, belum beton; (2) Jembatan Baja di sekitar Kebumen; (3) Jembatan Kemit Gombong (wawancara:Ir. Harjoso P, 26 Juli 2010). Selain itu beliau juga banyak berperan dalam pendidikan, dapat dilihat jasa beliau dalam mendirikan Fakultas Tekhnik Universitas Gajah Mada (UGM). Sebelumnya Fakultas Tekhnik ini dinamakan Sekolah Tinggi Tekhnik Bandung di Yogyakarta, kemudian setelah dipimpin oleh

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Wreksodiningrat pada tahun 1949 Sekolah Tinggi Tekhnik Bandung bergabung dengan UGM dan menjadi Fakultas Tekhnik UGM (wawancara: R. A Endang Kusumaningsih, 21 Juli 2010).

e. Paku Alam VII BRMH Surarjo adalah putera Sri Paku Alam VI dari garwa padmi Gusti Timur. Setelah Sri Paku Alam VI mangkat, timbullah persoalan siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai Sri Paku Alam VII, Putera sulung laki-lakinya yang belajar di Nederland, BRMH Surtiyo telah wafat di Nederland dan dimakamkan di sana dan adik BRMH Surtiyo sendiri yaitu BRMH Surarjo sedang belajar di HBS Semarang. Pada waktu itu BRMH Surarjo baru berusia 19 tahun dan masih harus menamatkan pelajaran di HBS Semarang Berhubung dengan itu maka dapat dipahami. bahwa Gubermen Belanda menghadapi kesulitan siapa yang akan ditetapkan sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman untuk menggantikan Sri Paku Alam VI (Djoko Dwiyanto, 2009 : 71). Menurut Gedenkschrift 25 jarig Bestuurjubileum ZH Paku Alam VII dikutip oleh Djoko Dwiyanto (2009 : 72) mengatakan bahwa kepada KPH Notodirodjo putera ketiga Sri Paku Alam V dan masih paman BRMH Surarjo, diserahkan perwalian atas Kadipaten Pakualaman. Secara serius dan tekun KPH Notodirodjo berusaha melaksanakan tugasnya sebagai wali dan BRMH Surarjo banyak sekali menerima nasihat-nasihat yang berharga dari beliau. Persiapan yang sempurna untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman diterima BRMH Surarjo dari KPH Notodirodjo. Sesudah waktu tiga tahun seperti apa yang ditentukan oleh Gubermen Belanda berakhir, maka pada tahun 1906 Gubermen Belanda memutuskan untuk menobatkan BRMH Surarjo secara resmi sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman. Pada bulan April 1906 BRMH Surarjo, yang pada waktu itu sedang belajar di Afdeeling B. Gymnasium Willem III

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Jakarta, menerima pemberitahuan dari Gubermen Belanda. untuk mempersiapkan diri pulang ke Yogyakarta (Djoko Dwiyanto, 2009 : 72). Setelah BRMH Surarjo menyelesaikan pendidikan di Afdeeling B. Gymnasium Willem III Jakarta, beliau mengadakan perjalanan ke Padang, Sabang, Singapura, Penang dan Deli. Perjalanan itu penting sekali bagi pengetahuan umum beliau dan dapat menambah pengetahuan beliau mengenai masyarakat dan persoalan-persoalan lainnya (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 278). Setelah pulang dari perjalanan pada tanggal 17 Desember 1906 BRMH Surarjo dinobatkan sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman dengan gelar dan nama KGPAA Prabu Suryodilogo dan pada tanggal 1 Oktober 1921 Sri Paku Alam VII genap berusia 5 windu atau 40 tahun Jawa. Pada kesempatan itu KGPAA Suryodilogo oleh Gubermen Belanda diperkenankan mempergunakan nama KGPAA Paku Alam VII dan dianugerahi pangkat militer Kolonel. Hal ini dicantumkan dalam surat Keputusan Gubermen Belanda tanggal 10 September 1921 No. IX. Di samping itu Sri Paku Alam VII menerima bintang Ridder van den Nederlandschen Leeuw (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 73). Pergantian nama dari Prabu Suryodilogo menjadi Paku Alam itu berdasarkan tradisi yang sudah berlaku di Kadipaten Pakualaman. Sri Paku Alam VII memiliki pengetahuan umum yang luas. Sebagai pemimpin pemerintahan Sri Paku Alam VII bekerja secara sistematis, seperti dalam memajukan pendidikan, dalam memperbaiki keadaan ekonomi di Adikarto yang terletak di selatan Yogyakarta, dalam menyederhanakan segala macam peraturan yang pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi. Di samping itu Sri Paku Alam VII juga selalu berusaha menghidupkan kembali kesenian dan kesusasteraan Jawa dengan mempelajari gamelan, wayang orang, tari, dialog dan sebagainya. Seniman-seniman Jawa, juga pelukis-pelukis dan sastrawan-sastrawan diangkat sebagai pegawai Kadipaten Pakualaman. Sri Paku Alam VII juga terkenal sebagai seorang pembantu secara diam-diam dari para sarjana

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Eropa, yang menulis berbagai persoalan tentang pulau Jawa. Mendiang Dr. Groneman umpamanya, bagi publikasi-publikasinya dia mendapatkan bahan-bahan dari Sri Paku Alam VII (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 73). Kedudukan Sri Paku Alam VII mengharuskan beliau untuk menampakkan diri di mana-mana, akan tetapi beliau tetap bersifat sederhana. Sri Paku Alam VII tidak mempertahankan konservatisme yang pada umumnya masih dijumpai di kerajaan-kerajaan Jawa, terutama jika menghadapi perubahan-perubahan. Sri Paku Alam VII senantiasa memberikan bantuan pada berbagai perubahan yang diadakan di Kadipaten Pakualaman asal punya tujuan untuk memajukan ekonominya. Sri Paku Alam VII menerima kewajibannya secara serius dengan mengorbankan keangkuhan dan kesenangan pribadi, dengan bekerja keras dan menyesuaikan diri pada kehendak zaman, maka Sri Paku Alam VII berhasil memperoleh kepercayaan dari rakyatnya (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 74). Jasa Sri Paku Alam VII menjadi Kepala Kadipaten Pakualaman adalah sebagai berikut: 1) Sejak tahun 1917 Kadipaten Pakualaman mengeluarkan Rijksblad-rijksblad, yang memuat semua peraturan dari Kadipaten Pakualaman; 2) Hak rakyat untuk mempergunakan tanah diperkokoh; 3) Dalam tahun 1919 dikeluarkan peraturan yang menentukan harga tertinggi dari bahan makan dan peraturan penimbunan bahan makan dilarang; 4) Pada tahun 1917 dan tahun 1922 diadakan peraturan tentang pembuatan rumah dan tentang penyuntikan mayat dengan maksud jangan sampai penyakit pes bisa menular; 5) Pada tahun 1924 didirikan Waterschap Opak Progo untuk memelihara saluran-saluran air dan untuk membagi air pada rakyat; 6) Pada tahun 1928 didirikan Bank Kalurahan untuk menolong rakyat yang berdagang dalam hal modal; 7) Perkaraperkara pengadilan baik kriminal maupun sipil diserahkan pada Gubermen Belanda (Djoko Dwiyanto, 2009 : 76).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Jasa Sri Paku Alam VII dapat dilihat pada tahun-tahun sesudah Sri Paku Alam VII memegang tampuk pemerintahan Kadipaten Pakualaman. Dengan semangat kerja dan cara bekerjasama yang lancar antara Sri Paku Alam VII dengan gubermen Belanda untuk memperbaiki keadaan sosial dan agraria di Kadipaten Pakualaman. Pekerjaan ini ternyata sukses. Sebelum itu di kerajaan-kerajaan Jawa, juga di Kadipaten Pakualaman dijumpai keadaan yang tidak diharapkan seagai akibat kekuasaan raja yang tidak terbatas atas tanah, yang sangat erat hubungannya dengan ”Apanage Stelsel” (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 298). Keluarga dan pegawai raja mendapatkan gaji dalam bentuk tanah, termasuk hak mereka untuk mempergunakan tenaga penduduk atas tanah yang dikuasainya. Keluarga dan pegawai raja inilah yang dinamkan “Apanage houder”, karena inilah penduduk menjadi bulan-bulanan dari segala macam pungutan dan kewajiban dalam berbagai bentuk dan cara (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 299). Berhubungan dengan hal itu, pada tahun 1909-1910 gubermen Belanda dengan persetujuan para raja Jawa merencanakan reorganisasi. Rencana ini dimulai tahun 1912 dan diselesaikan tahun 1929, dengan tujuan menghapus Apanage Stelsel dan reorganisasi desa. Dalam rencana organisasi agraria itu juga termasuk hal-hal mengenai pemungutan landrente, penentuan areal tanah bagi perusahaan-perusahaan perkebunan, kerja bebas, dan tentang “waterbeheer“ (pengaturan pembagian air). Pada bulan Oktober tahun 1920 di distrik Sogan reorganisasi agraria ditangani sendiri oleh Paku Alam VII (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 299). Di samping itu kerjasama antara Sri Paku Alam VII dengan gubermen Belanda, secara berturut-turut dapat diciptakan administrasi keuangan yang tertib bagi Kadipaten Pakualaman, reorganisasi dalam pengadilan, dan dapat diatur pula perimbangan keuangan antara gubermen Belanda dengan Kadipaten Pakulaman. Semua dapat terlaksana dengan baik, karena Sri Paku Alam VII tidak mengenal lelah dalam mencurahkan perhatiannya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk memperbaiki

commit to users

pustaka.uns.ac.id


pengairan, rumah gadai, pengajaran, kesehatan rakyat, kehutanan, ternak dan garam. Semua itu dipersiapkan berdasarkan aturan-aturan kadipaten Pakualaman yang sejak tahun 1916 dimuat dalam rijksblad, maka dapat dipahami jika penduduk kadipaten Pakualaman menghormati Sri Paku Alam VII sebagai seorang raja yang dengan kesungguhan hati memikirkan nasib rakyatnya (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 300). Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 1937 Sri Paku Alam VII mangkat setelah menderita sakit beberapa hari. Sri Paku Alam VII dimakamkan di pasareyan Girigondo sebelah barat laut kota Wates bersama Sri Paku Alam V dan ayahandanya Sri Paku Alam VI.

f.

Paku Alam VIII Sri Paku Alam VIII lahir pada tanggal l0 April 1910 dengan nama BRMH Soerjo Soelarso Koento Soeratno. la menjadi raja menggantikan Sri Paku Alam VII pada tanggal 13 April 1937. Sri Paku Alam VIII adalah pribadi yang sederhana. Pada usia 15 tahun, beliau diminta membaur dengan masyarakat. Beliau sejak anak-anak diajari menari dan mengaji. Waktu itu beliau tidak berfikir menjadi raja (Djoko Dwiyanto, 2009 : 87). Selepas pendidikan sekolah MULO. Sri Paku Alam VIII ingin sekolah akademi militer di Belanda. Kemudian sesudah sekolah AMS-B, Sri Paku Alam VIII melanjutkan sekolah di Rechts Hoogeschool di Jakarta. Dua tahun di Jakarta, Sri Paku Alam VIII kembali ke Yogyakarta. Beliau memilih kerja di Agraria dengan perhitungan bisa langsung bertatap muka dengan rakyat (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 87). Setelah ayahandanya wafat yaitu Paku Alam VII, maka diangkatlah beliau menjadi Sri Paku Alam VIII sebagai pemimpin berikutnya. Mulai saal itulah tergenggam pada tangan beliau yang besar untuk menjadi penguasa muda yang berpengaruh dalam membenahi pemerintahan dan wilayah kekuasaannya yang disebut tlatah Adikarto (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 88).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Sri Paku Alam VIII mempunyai istri dua yaitu KRAy Purnomoningrum dan KRAy Retnoningrum. Dari dua istri ini Sri Paku Alam VIII mempunyai enam belas putera-puteri. Olah raga panahan merupakan hobi dan keahlian Sri Paku Alam VIII. Belajar memanah sudah ditekuni sejak kecil. Anak panah miliknya dinamai Bramastro oleh ibunya. Oleh FITA (Federasi Panahan Internasional) Sri Paku Alam VIII diangkat sebagai juri internasional (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 88). Sri Paku Alam VIII adalah pencetus lahirnya Perpani (Persatuan Panahan Nasional) dan dipertandingkan resmi dalam PON. Sri Paku Alam VIII mengalami hidup tiga jaman, yaitu jaman pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, dan pemerintahan Indonesia. Beliaulah yang dapat merasakan jaman apa yang paling menantang bagi seorang pemimpin. Pada tanggal 6 September 1945 beliau menerima Piagam Kedudukan dari Presiden Republik Indonesia sebagai Sri Paduka Paku Alam VIII dan pada bulan September 1945 beliau berpangkat Kolonel Kehormatan TNI. Dalam mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa, Paku Alam VIII lebih banyak mengambil peran sebagai fasilitator. Sri Sultan HB IX lebih banyak tampil sebagai master mind dan decision maker. Namun, posisi Paku Alam VIII sebagai the second people bukan tidak penting, tetapi dalam masa-masa sulit, peran seorang fasilitator seringkali justru sangat menentukan. Hal ini membuktikan bahwa dari dalam Kadipaten yang kecil tersebut ternyata menghasilkan banyak tokoh yang di dalam kancah politik sangat diperhitungkan (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 90). Sri Paku Alam VIII mangkat pada hari Jumat, 11 September 1998 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada usia 88 tahun, dan dimakamkan pada hari Minggu, 13 September 1998 di pasareyan Girigondo, Wates, Kulonprogo, Yogyakarta (Soejono dikutip oleh Djoko Dwiyanto, 2009 : 91).

commit to users

pustaka.uns.ac.id


B. Alasan Paku Alam VII Mendukung Tumbuhnya Semangat Nasionalisme Kerabat Pakualaman Pada awal abad XX, mulai muncul cita-cita yang meluas di kalangan angkatan muda yaitu suatu cita-cita persatuan untuk mencapai Indonesia Raya yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Cita-cita ini dilandasi oleh kesadaran dan kemauan yang kuat, walaupun terlalu jauh dari jangkauan kemampuannya, tetapi menjadi tujuan perjuangan yang pasti. Terbentuknya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, merupakan titik mula era baru, yaitu zaman Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Boedi Oetomo sebagai suatu pergerakan nasional pertama didirikan atas dasar tuntutan kemajuan itu. Tuntutan kemajuan yang direfleksi dalam bentuk suatu organisasi itu sebenarnya suatu jawaban terhadap penetrasi Barat dengan imperialism dan kolonialismenya (Cahyo Budi Utomo, 1995:49). Penyusupan pandangan-pandangaan Barat ke dalam masyarakat penguasa Jawa mulai meningkat dengan pembukaan berbagai lembaga pendidikan gaya Barat dalam abad ke-19 sejak tahun 1864, orang-orang Jawa telah diterima dalam Sekolah Dasar Belanda (ELS). Meskipun sistem sekolah ELS memberikan bentuk pelajaran yang sama seperti yang diberikan di sekolah yang serupa di negeri Belanda. Dalam belajar di ELS anak-anak Jawa harus membayar dua kali lipat daripada anak-anak Eropa, tetapi meskipun uang sekolah tinggi dan persyaratan keras, bahwa seorang anak Jawa pada umur enam tahun harus fasih berbahasa Belanda sebelum ia dapat diterima masuk sekolah. Banyak juga anak-anak dari keluarga bukan regent yang menerima pendidikan Belanda di ELS. Orang dapat melihat sendiri betapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh keluarga priyayi agar dapat memenuhi biaya-biaya pendidikan anak mereka (Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 44). Dari pendidikan yang diperoleh rakyat pribumi melalui pendidikan Barat, menyebabkan mereka sadar berada dalam situasi yang pada satu pihak telah mempunyai pendidikan intelektual yang memperkuat kepekaan mereka akan ketidakadilan di masyarakat, dan dilain pihak sebagai akibat pengalaman getir orang tua mereka yang telah dipaksa tunduk dalam suatu susunan masyarakat yang timpang, mereka didorong menjadi aktivis dalam masalah-masalah

commit to users

pustaka.uns.ac.id


pembaharuan sosial. Sangat wajar jika merekalah yang memainkan peranan utama dan mampu menyatakan pendapat-pendapat yang kuat mengenai keadaan sosial di Jawa (Savitri Prastiti Scherer, 1985 : 44). Dengan demikian lambat laun tumbuh rasa nasionalisme di dalam diri rakyat pribumi, terutama yang telah memperoleh pendidikan, baik pendidikan barat maupun pendidikan pribumi. Di dalam kalangan Puro Pakualaman juga tumbuh kesadaran akan kemerdekaan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi timbulnya pemikiran nasionalisme di Puro Pakualaman dan rakyat pribumi adalah situasi ekonomi dan status sosial. Biasanya mereka yang sadar akan adanya perubahan sosial berasal dari keluarga priyayi rendahan. Hal ini dapat ditunjukkan pada keluarga Suwardi Suryaningrat. Ayah Suwardi adalah pangeran Suryaningrat yang merupakan putera tertua dari Sri Paku Alam III, yang dilahirkan dari ratu utamanya yaitu puteri BPH Puger yang merupakan putera Sri Sultan Hamengku Buwono II. Pangeran Suryaningrat sendiri tidak pernah menjadi kepala Kadipaten Pakualaman. Pada saat Sri Paku Alam III mangkat, Kadipaten itu diserahkan oleh Belanda kepada saudara sepupu Sri Paku Alam III, yaitu Pangeran Nataningrat yang merupakan putera tertua dari Pangeran Nataningprang, kakak Sri Paku Alam III, kemudian kepada adik laki-laki Sri Paku Alam III, yang menjadi Sri Paku Alam V. Sehingga Suwardi beserta keluarga hidup diluar Kadipaten Pakualaman. Timbulnya pemikiran nasionalisme di kalangan Pakualaman didorong oleh adanya pendidikan. Pada masa pergerakan ini yang menjabat kepala Kadipaten Pakualaman adalah Sri Paku Alam VII. Sejak masih kanak-kanak Sri Paku Alam VII, yang waktu itu masih bernama BRMH Soerardjo, adalah seorang yang haus akan pengetahuan. Setiap waktu dihabiskannya untuk menambah pengetahuan, namun dengan terpaksa harus menghentikan studinya karena merasa wajib melaksanakan tugas untuk memimpin Kadipaten Pakualaman. Pada masa mudanya ada hal yang dirasakan Sri Paku Alam VII sebagai sikap yang tidak adil, yaitu bahwa Sri Paku Alam VII dan teman-temannya tidak diperkenankan masuk di Eerste Europeesche Lagere School. Padahal sejak BRMH Soerardjo mengunjungi Sekolah Taman Kanak-Kanak (Freublelschool) di Yogyakarta, timbul keinginannya untuk memasuki Eerste Europeesche Lagere

commit to users

pustaka.uns.ac.id


School, bersama dengan teman-temannya, namun Sri Paku Alam VII harus rela untuk didaftarkan sebagai murid ”Derde” Europeesche Lagere School, di Bintaran. Sekalipun demikian, Sri Paku Alam VII dapat menyesuaikan diri, walaupun itu adalah hal yang sangat mengecewakan hati dan membuatnya berontak. Hal ini disebabkan kepala sekolah melarangnya untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dalam Bahasa Perancis (Habi Darmo Wargo, 1931: 275). Sekalipun beliau berusaha untuk dapat menerima perlakuan itu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendidikan timur, akan tetapi keinginannya untuk mengejar ilmu senantiasa mengganggu beliau. Akhirnya beliau bercerita kepada ayahnya tentang keinginannya itu. Dengan demikian ayahnya mengabulkan keinginannya dengan cara Sri Paku Alam VII dipindahkan sekolahnya ke Eerste Europeesche Lagere School dan juga diindekostkan pada seorang Belanda. Dengan demikian BRMH Soerardjo tidak hanya dapat belajar pengetahuan Barat, tetapi juga dapat mengenal peradaban Barat (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 276). Sri Paku Alam VII kecewa karena harus menghentikan studinya. BRMH Soertijaningrat (kakak laki-lakinya) wafat pada waktu masih menjadi mahasiswa di Nederland dan dimakamkan di Nijmegen. Kemudian Sri Paku Alam V mangkat, dan digantikan oleh KPH Notokusumo sebagai Sri Paku Alam Vl. Setahun kemudian Sri Paku Alam VI mangkat pula. Dengan peristiwa yang tragis ini, BRMH Soerardjo menderita pukulan ganda, sebab kecuali kehilangan ayahnya, juga harus menghentikan studinya, karena mempunyai kewajiban untuk menggantikan ayahnya memimpin Kadipaten (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 277). Di dalam melaksanakan kewajibannya beliau terdorong untuk mendukung tumbuhnya rasa nasionalisme dalam jiwa rakyatnya, terutama dalam kerabat Pakualaman. Ini karena menurut beliau rasa nasionalisme di kalangan Pakualaman berasal dari pendidikan yang merupakan sumber utama dalam mewujudkan suatu cita-cita di masa depan. Beliau mendukung tumbuhnya nasionalisme di kalangan Pakualaman, karena beliau pernah merasa kecewa di dalam hidupnya, yaitu karena beliau harus menghentikan studinya, disebabkan beliau harus menjalankan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


kewajibannya sebagai pemimpin Kadipaten Pakualaman menggantikan ayahnya, Paku Alam VI. Ini dapat dibuktikan oleh ucapan beliau pada saat akan berpisah dengan teman belajarnya di Eropa yaitu Kusumoyudo pada tahun 1905 yang berbunyi : ”Dimas, saya iri hati padamu. Sebab kau masih bisa terus belajar. Hal ini dulu juga menjadi cita-cita saya. Tetapi hal itu sekarang sudah tidak mungkin lagi bagi saya, karena saya mengenal kewajiban saya” (Kusumoyudo dikutip oleh Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 275). Setelah menjadi Paku Alam VII beliau bekerja secara sistematis, seperti dalam memajukan pendidikan, dalam memperbaiki keadaan ekonomi di Adikarto yang terletak di selatan Yogyakarta, dalam menyederhanakan segala macam peraturan yang pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi. Sri Paku Alam VII dianggap sebagai pemimpin yang dapat memenuhi harapan-harapan yang baik. Seorang tokoh dengan pikiran-pikiran yang tidak buta terhadap evolusi dari jaman-jaman yang akan datang, tokoh yang dapat mengembangkan kesenian dan pengetahuan Jawa, tokoh yang tidak menolak kebudayaan Barat (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 279). Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebab utama Sri Paku Alam VII mendukung tumbuhnya semangat nasionalisme Kerabat Pakualaman adalah intelektualitas Sri Paku Alam VII yang tinggi. Beliau menganggap dengan pendidikan yang diperoleh para kerabat Pakualaman dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan Pakualaman, karena melaui pendidikan banyak muncul kerabat Pakualaman yang menjadi pemimpin bangsa. Dapat dibuktikan melalui pendidikan di Kalangan Pakualaman dilahirkan Indolog Indonesia yang pertama, dokter Indonesia berpendidikan Universiter yang pertama, penulis dan penyair bahasa Belanda yang pertama, sarjana hukum Indonesia yang pertama, dan Insinyur Indonesia yang pertama pula. Sebelum itu keluarga Pakualaman telah menghasilkan

dokter-dokter

dan

teknisi

Indonesia

(Soedarisman

Poerwokoesoemo, 1985 : 288). Selain dengan pendidikan Barat yang diterimanya, maka Sri Paku Alam VII mempunyai wawasan yang luas. Ditambah lagi dengan perjalanan ke daerahdaerah lain di dalam kawasan Hindia Belanda, Sri Paku Alam VII dapat

commit to users

pustaka.uns.ac.id


memperbandingkan keadaan negeri Pakualaman dengan daerah lain. Sri Paku Alam VII juga bukan merupakan tokoh yang mempertahankan konserfatisme seperti pada umumnya yang dilakukan para pangeran di kerajaan-kerajaan Jawa, terutama bila menghadapi perubahan-perubahan (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985 : 289).

C. Reaksi Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Sikap Politik Kerabat Pakualaman Dalam menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang semakin gencar dan radikal, pemerintah kolonial merasa semakin terancam kedudukan dan otoritasnya sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi tersebut. Sejak semula penguasa kolonial menghadapi pertumbuhan organisasi pergerakan nasional dengan perasaan was-was serta penuh kecurigaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah Hindia Belanda merasa bahwa organisasi-organisasi tersebut suatu saat nanti akan semakin berkembang dan dapat mengancam kedudukan pemerintah Hindia Belanda selaku penguasa kolonial. Untuk menghadapi tindakan-tindakan kaum nasionalis tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda selalu mempunyai cara untuk mencegah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, misalnya terhadap Soerjopranoto, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Pangeran Aryo Notodirodjo, Wreksodiningrat dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Pada saat tokoh Pakualaman Soerjopranoto mulai sadar akan rasa nasionalisme, beliau sering mengadakan aksi pemberontakan dengan cara pemogokan-pemogokan.

Sebenarnya

jiwa

pemberontak

di

dalam

diri

Soerjopranoto sudah ada sejak kecil, dibuktikan pada saat pendidikan formalnya dimulai dengan HIS Keputran, sebuah sekolah khusus untuk pendidikan anakanak bangsawan Jawa dan setelah lulus dari HIS lalu melanjutkan ke Klein Ambtenaar Cursus, kemudian karena melihat pengalaman Soerjopranoto yang sering membuat onar, maka Asisten Residen mengeluarkan keputusan untuk membuang Soerjopranoto jauh-jauh dari daerah resortnya dengan secara halus. Oleh karena itu, sesudah Soerjopranoto lulus menempuh ujian Klein Ambtenaar

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Cursus dengan sebuah Surat Ketetapan ia dipaksa untuk menerima jabatannya sebagai juru tulis di sebuah kantor pemerintah di Tuban, Gresik (Bambang Sukawati, 1983 : 46). Pada saat Soerjopranoto menjadi Wedono Sentono dan Sekretaris pamannya, beliau juga membuat keonaran dengan menampar mulut seorang Belanda utusan Residen Yogyakarta, karena bersikap sombong dan sewenangsewenang. Oleh karena ulah yang dilakukannya dia dibuang untuk kedua kalinya keluar dari wilayah Yogyakarta, dan ditempatkan di Bogor. Selama di Bogor ia belajar di Middelbare Landbouw-school. Pada tahun 1900, sebelum Raden Mas Soerjopranoto mendapat izin belajar di Middelbare Landbouw-school di Bogor, beliau telah mendirikan sebuah organisasi di Yogyakarta dengan nama ”Mardi Kaskoyo”. Alasan beliau mendirikan ”Mardi Kaskoyo” adalah karena rasa kemanusiaan yang dimiliki Soerjopranoto mendorong beliau untuk berpikir kembali tentang usaha-usaha menolong para hamba-sahaya dan para kawula dhalem (rakyat kecil) lainnya, yang menderita karena penghasilan mereka yang rendah terpaksa mengkaitkan hidup mereka dengan hutang-hutang kepada kaum rentenir. Mardi Kaskaya kurang lebih mirip sebuah koperasi simpan-pinjam. Organisasi ini mula-mula bersifat sosial-ekonomis dan ditujukan untuk menolong rakyat kecil dari bahaya penghisapan kaum

rentenir.

Tetapi akhirnya dengan organisasinya

ini

Soerjopranoto terpaksa harus sering-sering berhadapan dengan kekuasaan kolonial, karena ekses-ekses yang rumit (Bambang Sukawati, 1983 : 16). Lambat-laun terasa sekali bahwa langkah-langkah “Mardi Kaskaya” telah mempersempit gerak langkah kaum rentenir. Dan rasa berani rakyat terhadap orang-orang Belanda yang mempergunakan kedudukan hukumnya untuk memeras rakyat itu pun mulai tumbuh dan akhirnya mengembangkan suasana perlawanan di mana-mana, maka oleh Asisten Residen diputuskan untuk membuang kembali Soerjopranoto keluar dari daeranya dengan alasan disekolahkan pada Sekolah Pertanian

(Eropeesch

Afdeling).

Oleh

karena

itulah

pejabat

kolonial

menyekolahkan Soerjopranoto ke MLS (Middelbare Landbouw School = Sekolah Menengah Pertanian) di Bogor.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Di masa-masa perjuangan dari tahun 1912 hingga 1933, Soerjopranoto sebagai tokoh Sarekat Islam telah mengalami tiga kali delict dan masuk penjara, ini berhubung dengan tulisan-tulisannya yang ditulis secara jelas sederhana untuk rakyat jelata tetapi sifat isinya mencela pedas dan menggugat kejahatan Kapitalisme dan Kolonialisme dengan maksud supaya cepat meluas menggugah hati rakyat memberanikan diri dalam menuntut akan hak-haknya. Pertama ia dipenjarakan di Malang (1923-3 bulan), kedua di Semarang (1926-6 bulan), ketiga kalinya di Sukamiskin Bandung, selama 16 bulan. (Bambang Sukawati, 1983 : 78). Pada saat Soerjopranoto menjadi anggota S.I beliau tidak pernah mau duduk diam, kemudian memperluas aktivitas dikalangan masyarakat dengan mendirikan Arbeidsleger Adhi Dharma (Barisan Kerja Adhi Dharma) yang organisasinya disusun seperti dalam ketentaraan sampai ke pelosok dusun dan lereng-lereng gunung. Organisasi Adhi Dharma ini adalah suatu badan yang bekerja secara hebat dilapangan pendidikan dan di bidang perjuangan dan pembangunan sosial-ekonomi. Lapangan kerjanya ialah pendidikan ketrampilan, bursa buruh, bantuan hukum (bagi rakyat kecil yang terkena perkara di pengadilan dan biasanya karena kurang pengetahuannya selalu menjadi mangsa bagi para penipu atau pemeras), juga di bidang koperasi, dan memiliki sebuah Brigade kesehatan. Segala usaha dan langkah dari setiap bagian diarahkan kepada suatu misi,

untuk

meningkatkan

kecerdasan

dan

pengetahuan

rakyat,

untuk

meningkatkan dan menertibkan kehidupan di bidang sosial-ekonomi, dan melindungi rakyat dari pemerasan, penipuan, dan permainan-permainan busuk lainnya dari para penguasa kolonial di zaman itu (Bambang Sukawati, 1983 : 72). Pertumbuhan dan pengaruh Adhi Dharma yang pesat, serta aksi-aksinya yang terang-terangan dalam membela keadilan atas kesewenang-wenangan alatalat pemerintah Hindia Belanda sampai mirip suatu aksi politik, maka arbeidsleger Adhi Dharma dilarang, kantor-kantor markas besarnya dijaga polisi untuk mencegah dan menakut-nakuti anggota-anggotanya berkunjung, para pengurusnya dibayangi oleh dinas reserse polisi dalam kehidupan sehari-hari.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Banyaknya reaksi pemerintah Hindia Belanda untuk menggagalkan segala perjuangan Soerjopranoto, pada akhirnya beliau hanya mencurahkan tenagapikirannya demi kemajuan Adhi Dharma. Maksud beliau ialah untuk mendapatkan pengalaman guna mendirikan Universitas bagi rakyat lapisan bawah. Pada era 1942 sampai dengan 1945, karena sekolah Adhi Dharma di jaman Jepang dibubarkan dan partai-partai dilarang maka beliau kemudian menjadi guru (sampai 1947) ditaman tani ”Taman Siswa” yang didirikan adiknya Ki Hajar Dewantara, juga untuk menghindari tugas-tugas dari pemerintah pendudukan Jepang (http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjopranoto diunduh tanggal 3 Juni 2010). Tokoh pakualaman yang mendapat reaksi dari pemerintah Hindia Belanda selain Soerjopranoto adalah Suwardi Suryaningrat. Suwardi menulis karangan yang diberi judul Eens voor aliens, aliens voor eens (satu untuk semua, semua untuk sakit), beliau mengajak rakyat untuk tidak takut dan selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Melihat gelagat yang seperti itu, pemerintah kolonial sudah tidak dapat menahan diri lagi. Atas dasar itu satu batalyon Infanteri dikirim ke Bandung untuk menangkap Suwardi, Douwes Dekker dan Cipto serta memblokir kantor pusat Indische Partij yang digunakan sebagai tempat Komite Bumi Putra bekerja. Kemudian pada akhir bulan Juli 1913, ketiga pemimpin tersebut ditangkap dan bahkan sampai dipenjarakan di Bandung, tetapi atas mufakat ketiga orang itu, mereka meminta dibuang ke Nederland dan permintaan mereka dikabulkan (Moch. Tauchid, 1968 : 16). Reaksi dari pemerintah kolonial Belanda mengasingkan ketiga tokoh tersebut dengan tuduhan membahayakan kekuasaannya. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1924 Suwardi mendirikan Mulo Kweekschool setingkat Mulo dengan pendidikan guru selama 4 tahun dan tahun 1928 Mulo Kweekschool dapat meluluskan anak masuk AMS (SMA) hampir 70%. Keadaan seperti ini sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, karena dengan dibiarkannya sekolah swasta berarti memberi peluang kepada perluasan nasionalisme Indonesia yang secara tidak langsung akan menghancurkan kolonialisme di Hindia Belanda. Dengan begitu Pemerintah Belanda membuka

commit to users

pustaka.uns.ac.id


”Ordonasi Sekolah Liar” Stbl. 1932 No. 494 bulan September yang akan mulai berlaku 1 Oktober 1932 (Moch. Tauchid, 1968 : 19). Ordonasi ini menetapkan bahwa mereka yang hendak menyelenggarakan pendidikan atau ingin memberikan pelajaran di sekolah-sekolah, baik yang sepenuhnya atau yang sebagian dibiayai dengan dana pemerintah kolonial, harus mempunyai izin tertulis dari pemerintah kolonial. Izin ini pun harus memenuhi syarat antara lain pemohon haruslah orang yang dapat dipercaya pemerintah, pemohon tidak akan melanggar ketertiban dan ketentraman umum, dan pemohon harus lulusan sekolah pemerintah (Bambang S Dewantara, 1989: 151).Sudah jelas ordonasi ini sengaja dibuat untuk menekan sekolah-sekolah swasta atau perguruan-perguruan kebangsaan, karena kenyataannya hanya sedikit saja jumlah sekolah swasta atau sekolah kebangsaan yang mendapat bantuan atau subsidi dari pemerintah kolonial. Tanggal 1 Oktober 1932, Suwardi mengirim telegram kepada Gubernur Jendral menentang adanya Sekolah Liar. Beliau menyatakan akan terus melawan dengan lijdelijk verzet (melawan dengan tenaga diam, sebagai caranya orang yang melawan tidak bersenjata). Dengan persatuan aksi seluruh Rakyat Indonesia yang dibelakangi oleh Suwardi Suryaningrat, maka Ordonasi Sekolah Liar dicabut. Belanda tidak tinggal diam dan terus menindas Taman Siswa dengan cara banyak guru-guru Taman Siswa yang dilarang mengajar, beberapa cabang terpaksa tutup, pegawai negeri ditakut-takuti memasukkan sekolah anaknya di Taman Siswa dan tunjangan anak pegawai negeri dicabut jika terus sekolah di Taman Siswa, ini dilakukan karena untuk menindas dan membunuh Taman Siswa (Moch. Tauchid, 1968 : 20). Begitu juga tokoh Pakualaman Wreksodiningrat, sejak tahun 1906 beliau belajar di Delft dan Leiden. Setelah Wreksodiningrat lulus dari Delft, beliau menjadi Insinyur pertama di Indonesia (wawancara: Ir. Harjoso P, 26 Juli 2010). Dalam pelaksanaan perjuangannya Wreksodiningrat memberi pengarahanpengarahan kepada mahasiswa-mahasiswa UGM. Mereka tidak hanya berasal dari Fakultas Tekhnik, tapi berasal dar beberapa Fakultas, misalnya dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran (Ketabiban). Beliau memberi pengarahan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


bagaimana caranya menghancurkan jembatan dengan sekali ledakan pada titiktitik tertentu. Jembatan-jembatan yang diledakan antara lain : 1) Jembatan Luk Ulo di Kebumen, jembatan ini berasal dari batu, belum beton; 2) Jembatan Baja di sekitar Kebumen; 3) Jembatan Kemit Gombong. Dalam peledakan-peledakan ini reaksi pemerintah Belanda mencari siapa dalang peledakan jembatan, jika diketahui siapa yang melakukannya maka orang tersebut akan langsung dihukum mati dengan cara langsung ditembak mati, tetapi pada waktu itu Wreksodiningrat sudah usia lanjut dan pengarahan yang dilakukan beliau berada dirumahnya, sehingga Pemerintah Belanda tidak mengetahuinya (wawancara: Ir. Harjoso P, 26 Juli 2010).

commit to users

pustaka.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, para tokoh Pakualaman mempunyai partisipasi politik dalam pergerakan nasional. Partisipasi itu dilakukan melalui: 1. Menumbuhkan nasionalisme di lingkungan keluarga melalui pendidikan formal yang diperoleh para kerabat Pakualaman, seperti dengan mendirikan pendidikan Taman Siswa. Hal ini dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Melalui organisasi pergerakan nasional misal Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Organisasi-organisasi tersebut diikuti oleh para kerabat Pakualaman antara lain Soerjopranoto yang di dalam S.I menangani gerakan kaum buruh dan tani. Suwardi Suryaningrat ikut dalam Indische Partij dan Notodirodjo sebagai ketua kedua Boedi Oetomo. Sedangkan Wreksodiningrat tidak berpartisipasi melalui organisasi tetapi melalui taktik gerilya memberi arahan strategi perang kepada rakyat melalui perencanaan route jalan, pelumpuhan jembatan dengan metoda sederhana guna menghambat pengejaran oleh penjajah sebagai taktik perang gerilya menghadapi dukungan alat mobilitas yang lebih canggih yang dimiliki musuh. 2. Paku Alam VII Mendukung Tumbuhnya Semangat Nasionalisme dikarenakan beberapa hal antara lain: (1) keinginannya untuk memasuki Eerste Europeesche Lagere School, gagal karena beliau didaftarkan sebagai murid ”Derde” Europeesche Lagere School, serta disekolah itu kepala sekolah melarangnya untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dalam Bahasa Perancis, hal itu membuat Sri Paku Alam VII kecewa karena tidak sesuai dengan keinginannya. Ada hal yang membuatnya lebih kecewa yaitu pada saat beliau sekolah di Eerste Europeesche Lagere School, beliau harus menghentikan studinya. karena mempunyai kewajiban untuk menggantikan ayahnya memimpin Kadipaten. Jadi karena beberapa

commit to users

pustaka.uns.ac.id


kekecewaan beliau menyebabkan beliau mendukung tumbuhnya semangat pergerakan nasional di lingkungan Pakualaman; (2) Sebab utama Sri Paku Alam VII mendukung tumbuhnya semangat nasionalisme Kerabat Pakualaman adalah intelektualitas Sri Paku Alam VII yang tinggi. Beliau menganggap dengan pendidikan yang diperoleh para kerabat Pakualaman dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan Pakualaman, karena melalui pendidikan banyak muncul kerabat Pakualaman yang menjadi pemimpin bangsa. 3. Reaksi Pemerintah Hindia Belanda terhadap aksi-aksi perjuangan para tokoh Pakualaman melalui penolakan-penolakan terhadap terhadap anggaran

dasar

yang

diajukan

partai-partai

untuk

mendapatkan

pengesahan. Selain itu reaksi Pemerintah Hindia Belanda terhadap tokohtokoh Pakualaman khususnya, melalui cara membuang para tokoh dengan alasan pendidikan dan pekerjaan, karena tindakan para tokoh Pakualaman dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda juga membuka ”Ordonasi Sekolah Liar” karena pada tahun 1924 Suwardi mendirikan Mulo Kweekschool setingkat Mulo dengan pendidikan guru selama 4 tahun. Keadaan seperti ini sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, karena dengan dibiarkannya sekolah swasta berarti memberi peluang kepada perluasan nasionalisme Indonesia yang secara tidak langsung akan menghancurkan kolonialisme di Hindia Belanda.

B. IMPLIKASI Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka muncul implikasi yang dapat dipandang dari berbagai segi: 1. Teoritis

Awal abad ke-20 merupakan suatu periode awal bangkitnya pergerakan serta perubahan struktur sosial kemasyarakatan oleh pemerintah kolonial. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia merupakan bentuk dari reaksi terhadap kolonialisme, yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang di jajah. Akibat kekuasaan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


penjajah di Indonesia menyebabkan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme. Di dalam lingkungan Pakualaman juga tumbuh rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme di lingkungan Pakualaman muncul karena adanya kesadaran untuk mencapai kemerdekaan dan di dalam lingkungan Pakualaman terdapat para tokoh yang intelektual, yang memiliki andil besar dalam pergerakan kebangsaan dengan melalui pergerakan fisik misal dengan pemogokan dan taktik gerilya, serta melalui organisasi-organisasi politik yaitu organisasi Sarekat Islam, Boedi Oetomo dan Indische Partij. Jadi setiap ada intervensi asing yang datang menyebabkan kesengsaraan dan kerugian, maka timbul reaksi dari pihak yang dirugikan termasuk pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia, khususnya keluarga Pakualaman.

2. Praktis

Pergerakan kebangsaan tidak terlepas dari peran para tokoh Pakualaman, karena di dalam lingkungan Pakualaman sangat diterapkan pendidikan, sehingga banyak menghasilkan tokoh yang intelektual yang dapat membangun bangsa. Peran Pakualaman dalam pergerakan nasional mempunyai dampak dalam menggerakkan massa/bangsa Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap setiap tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan penindasan terhadap pihak yang lemah, seperti yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia, sehingga menimbulkan semangat rakyat dalam pergerakan nasional untuk meraih kemerdekaan bangsa yang terlepas dari penjajahan bangsa asing.

C. SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diajukan saran sebagai berikut: 1. Bagi peneliti selanjutnya dan para mahasiswa, semoga penelitian ini akan dapat digunakan sebagai pengembangan tema lain yang berkaitan dengan tokoh Pakualaman. 2. Kepada mahasiswa sejarah agar memanfaatkan sumber yang ada di Pakualaman agar penyajian sejarah lokal dapat lebih bervariasi.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


3. Kepada pengelola perpustakaan program studi Sejarah dan perpustakaan Pakualaman, mohon referensi buku tentang pergerakan nasional, khususnya tentang tokoh-tokoh Pakualaman yang mempunyai peranan penting dalam pergerakan nasional ditambah, karena masih sulit mencari sumber tentang tokoh-tokoh Pakualaman. 4. Bagi pemerintah Indonesia, semoga dapat menjadi apresiasi tentang tokohtokoh pergerakan nasional diantaranya keluarga Pakualaman.

commit to users

pustaka.uns.ac.id


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Badri Yatim. 1999. Soekarno, Islam, dan Nsionalisme. Jakarta : Logos Wacana Ilmu Bambang S Dewantara. 1989. Ki Hajar Dewantara Ayahku. Jakarta : Sinar Harapan Cahyo Budi Utomo. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Semarang : IKIP Press Djoko Dwiyanto. 2009. Puro Pakualaman. Yogyakarta : Pradigma Indonesia Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta : Logos Wacana Isjwara. F. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Binacipta _________. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Bina Cipta Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta : UI Press Moedjanto, G. 1994. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta : Kanisius H.A.H. Harahap dan Bambang S Dewantara. 1980. Ki Hajar Dewantara, dkk. Jakarta : PT. Gunung Agung H. Iover. Robert. 1989. Perspektif Tentang Perubahan sosial. Jakarta : Bina Aksara Helius Sjamsudin. 1996. Metode Sejarah. Jakarta : Depdikbud Huntington, Samuel. 1995. Demokrasi Gelombang Ketiga. Jakarta : Gramedia Kahin. George Mc. T. 1985. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. UNS Press & Pustaka Sinar Harapan. Kansil, C. S. T & Julianto. 1984. Sejarah Perjuangan Kebangsaan Indonesia. Jakarta : Erlangga Kartini Kartono. 1983. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Ki Hajar Dewantara. 1977. Pendidikan Bagian Pertama. Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Kohn. Hans. 1961. Nasionalisme. Arti dan Sejarahnya. Jakarta : PT Pembangunan Koentjaraningrat. 1986. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta : Gramedia ______________. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia Kuntowijoyo. 1994. Metodologi Sejarah. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta Mardalis. 2002. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara Maswadi Rauf. 2001. Konsesus dan Konflik Politik: Sebuah penjajakan teoritis. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Miriam Budiarjo. 1982. Partisipasi dan partai politk: Suatu pengantar didalam partisipasi dan paratai politik: Sebuah bunga rampai (Ed. Miriam Budiardjo). Jakarta: PT Gramedia. _______________. 1991. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama M. Hutahuruk. 1984. Gelora Nasionalisme Indonesia. Jakarta : Erlangga Nagasumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 19081918. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Poerwadarminta. 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Pringgodigdo. 1964. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta : Pustaka Rakyat Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia Roeslan Abdulgani. 1957. Nasionalisme Asia. Jakarta : Prapanca Sartono Kartodirdjo. 1975. Sejarah nasional Indonesia. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

commit to users

pustaka.uns.ac.id


Scherer, Savitri Prastiti. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiranpemikiran priyayi nasionalisme jawa awal abad XX. Terjemahan Jiman S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan. Sidi Gazalba. 1966. Pengantar sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Silalahi, S. 2001. Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Silis, David L. 1972. International Encyclopedia of The Social Science Volume 7 & 11. New York : The Macmillan Siswono Yudo Husodo. 1985. Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia). Jakarta : lembaga Penerbitan Padamu Negeri Soedarisman Poerwokoesoemo. 1985. Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta : Gajah Mada University Press Sudijono Sastroatmojo. 1995. Perilaku Politik. Semarang : IKIP Press Sudiyo. 2004. Perhimpunan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta dan Bina Adi Aksara Suhartono. 1994. Sejarah Pergerakan nasional. Dari Budi Utomo sampai Proklamasi Kemerdekaan 1908-1945. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suhartoyo Hardjosatoto. 1985. Sejarah Pergerakan nasional Indonesia. Yogyakarta : UGM Press Sukarna. 1981. Sistem Politik. Jakarta : Gramedia Suratmin. 1981. Raden Mas Suryopranoto. Yogyakarta: UGM Press Susanto Tirtoprodjo. 1986. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jakarta : PT Pembangunan Van Niel, Robert. 1984. Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jawa. Varma, SP. 1990. Teori Politik Modern. Jakarta : Rajawali Yayasan Notokusumo. 1990. Silsilah Keluarga Paku Alam. Sejak Paku Alam I sampai Paku Alam VIII. Yogyakarta : Liberty

commit to users

pustaka.uns.ac.id


B. Arsip Afschrijft. Tanggal 10 Mei 1939. Tentang pajak kepala, pajak penghasilan yang dibebankan kepada rakyat Pakualaman. Afschrijft. Tanggal 26 November 1930. Tentang rumah sekolah di Taman Siswa. C. Internet (http://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alaman diunduh tanggal 5 Mei 2010). (Mujizatajaib,2009:http://pakualamanyogya.wordpress.com) (http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjopranoto diunduh tanggal 3 Juni 2010) (http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Taman_Siswa di unduh tanggal 29 Agustus 2010).

commit to users

PARTISIPASI POLITIK PARA TOKOH PAKUALAMAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL. Skripsi. Oleh : IRMA AYU KARTIKA DEWI K

Recommend Documents