"PARTAI AMANAT NASIONAL"

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DPRD KOTA YOGYAKARTA

"PARTAI AMANAT NASIONAL"

DAFTAR ISI Halaman A. Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta ........................................................ 1 B. Laporan atas Prosedur yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lampiran A.4) .......................................... 2 C. Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK (Lampiran A.1) .......... 8 D. Laporan atas Audit Kepatuhan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lampiran A.2)........................................... 11 E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (DK-10) ..................... 16 F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP .................................. 18 Gambaran Umum Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta ........................... 19

B. LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA No. 1 A. 1.

2.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

TEMUAN / KETERANGAN 3 Sudah dibuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima.

Parpol tidak menyerahkan RKDK, tetapi hanya menyerahkan bukti setor ke bank.

Terdapat 2 bukti setor ke bank maka yang diperiksa seluruhnya. Terdapat 2 bukti setor ke bank maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi.

Sudah tercatat dalam LPPDK. Parpol tidak menyerahkan RKDK, tetapi hanya menyerahkan bukti setor ke bank.

B. 3.

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. LAMPIRAN A.4

4.

a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan Nama Parpol : Partai Amanat Nasional. nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan RKDK : Partai Amanat Nasional dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Atas nama Partai Amanat Nasional. Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU

Bank Umum (Bank Tabungan Negara)

No. 1 5.

a)

b)

c)

d)

6.

7.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD 3) Sumbangan pihak lain: a) Perseorangan. b) Kelompok. c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/Badan Usaha 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

TEMUAN / KETERANGAN 3

Sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai.

Sudah sesuai.

Tidak terdapat surat pernyataan dari penyumbang. Tidak terdapat penyumbang kelompok. Tidak terdapat penyumbang badan usaha. Tidak terdapat surat pernyataan dari 3 penyumbang perseorangan.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

Dari pengujian perhitungan kembali atas keakurasian matematis sudah tepat.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Sudah sesuai Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Daftar: Rp1.099.394.315 LPPDK: Rp338.326.548. Tidak terdapat bukti penerimaan.

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan

Sudah tepat.

Perbedaan diantara keduanya tidak dapat ditelusur karena tidak terdapat bukti penerimaan sumbangan.

No. 1 8.

9.

10.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN 2 3 a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk Sudah akurat. setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif Sudah akurat. untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

Tidak dilampiri FC identitas penyumbang perseorangan.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

Terdapat 3 nama penyumbang perseorangan yang tidak menyertakan FC identitas yaitu : Drg. Elvina Dewi, Norma Binti Salim dan Lili Sugiarti.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

Terdapat 2 bukti penerimaan maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi.

Terdapat 2 bukti penerimaan maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi. Terdapat 2 bukti penerimaan maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi.

Terdapat 3 penyumbang perseorangan tetapi tidak membuat surat pernyataan penyumbang dan tidak menyertakan FC identitas penyumbang.

Tidak terdapat penyumbang kelompok.

Tidak terdapat penyumbang badan usaha.

No. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN 2 3 (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana dalam temuan. Kampanye sudah dibuat namun tidak didukung surat pernyataan penyumbang perseorangan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.

Parpol tidak menyerahkan RKDK, tetapi hanya menyerahkan 2 bukti setor ke bank. Parpol tidak menyerahkan RKDK, tetapi hanya menyerahkan 2 bukti setor ke bank.

Sudah sesuai Sudah sesuai Terdapat 3 penyumbang perseorangan tetapi tidak menyertakan FC identitas penyumbang.

Sudah sesuai Sudah sesuai Konfirmasi sudah dikirim tanggal 19 Mei 2014.

Daftar konfirmasi sudah dibuat. Konfirmasi belum kembali Konfirmasi belum kembali Konfirmasi belum kembali

Konfirmasi belum kembali

l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, Sudah sesuai pencatatan nilai sumbangan tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada harga pasar wajar yang berlaku pada saat saat sumbangan diterima. sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang Sudah sesuai pencatatan nilai sumbangan dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. saat sumbangan diterima.

D.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

No. 1 11.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN 2 3 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Sudah sesuai ketentuan. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Sudah sesuai ketentuan. Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

12.

13.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

setelah dilakukan perhitungan kembali dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK perhitungannya sudah akurat.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

sudah akurat.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Sudah sesuai antara jumlah pengeluaran dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam DAPDK : Rp235.589.325 temuan. LPPDK : Rp235.589.325 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. 14.

Tidak terdapat perbedaan.

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka Kurang dari 30 transaksi sehingga yang diperiksa kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit 30 transaksi. adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana Kurang dari 30 transaksi sehingga yang diperiksa kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 30 transaksi. (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

No. 1 1) 2)

3)

4)

E. 15.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

TEMUAN / KETERANGAN 3 Parpol tidak menyerahkan RKDK. Parpol tidak menyerahkan RKDK, tetapi sudah didukung dengan bukti transaksi berupa nota dan kuitansi. Sudah dilakukan.

sudah sesuai.

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

sudah sesuai.

6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

Tidak terdapat diskon.

Tidak terdapat diskon.

SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta tidak menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah menyerahkan surat representasi. disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

D. AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

NO.

HAL

1. 2 A. 1. CAKUPAN LAPORAN

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

3 4 UMUM a) Pasal 135 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Undang-Undang Nomor Pengeluaran Dana Kampanye (paling 8 Tahun 2012 lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal b) Pasal 25 ayat (1), ayat pemungutan suara) berikut di bawah ini (2) dan ayat (3) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 a. Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 sebagaimana diubah (satu) buah Laporan Penerimaan dan dengan Peraturan KPU Pengeluaran Dana Kampanye Partai Nomor 1 Tahun 2014. Politik Tingkat Pusat. b. Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, 3) Model DK-10 PARPOL. yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.

Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan

5

PATUH

Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 5) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak 2. PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

PATUH/TIDAK PATUH

PATUH

a) Pasal 129 ayat (7)UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan

PATUH Tanggal 11 Januari 2013 -- 17 April 2014

sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP. B

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

3. RKDKP

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, ada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. 4. BATASAN a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Partai Politik Peserta Pemilu wajib MAKSIMUM mematuhi jumlah penerimaan sumbangan dan Pasal 131 ayat (1), ayat SUMBANGAN (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang (2), dan ayat (3) Undangdapat dinilai dengan uang, termasuk hutang Undang Nomor 8 Tahun 2012; dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), kewajaran transaksi jual beli secara umum) Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh Peraturan KPU Nomor 17 melebihi bawah ini; Tahun 2013 sebagaimana a) Rp. 1jumlah Miliardiuntuk penyumbang diubah dengan Peraturan KPU b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang Nomor 1 Tahun 2014. kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5. KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

PATUH Tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum.

a) Pasal 134 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;

a)

Penerimaan Sumbangan Periode I dan b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat Periode II (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Tahun Peraturan KPU Nomor Kampanye 17 Tahun 2013 c) Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Dilengkapi dengan : Tahun 2014; - Berkas tanda terima dari KPU -

TIDAK PATUH Dari total penerimaan uang sejumlah Rp144.000.000 yang disetor ke bank hanya Rp91.000.000

PATUH PATUH PATUH

PATUH

c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;

PATUH

-

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Model DK8-PARPOL (lihat A.1)

-

Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)

d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XII/ 2013 tanggal 29 Desember 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

PATUH

PATUH

i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014. 6.

Apabila terdapat Partai Politik Peserta a) Pasal 131 ayat (4) UndangPATUH Pemilu menerima sumbangan yang dilarang Undang Nomor 8 Tahun 2012; Tidak terdapat maka wajib mematuhi ketentuan sebagai sumbangan yang berikut: b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Dilarang. Peraturan KPU Nomor 17 a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang sebagaimana diubah dengan ke kas Negara; * dan Peraturan KPU Nomor 1 c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. Tahun 2014. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak

7. SUMBER Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DANA PARTAI DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan DAN CALEG pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12PARPOL)

a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING C KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU 8. PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (6) dan LAPORAN ayat (7) Undang-Undang mematuhi lingkup waktu pencatatan PENERIMAAN penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Nomor 8 Tahun 2012; AWAL Dana Kampanye dan Rekening b) Pasal 15 dan Pasal 21 Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan Peraturan KPU Nomor 1 dan pengeluaran Laporan Rekening Tahun 2014; Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai 2013 tanggal 7 Februari 2014; Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ Dana Kampanye . 2013 tanggal 7 Februari 2014 b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

PATUH

Sudah terdapat from DK-12 dan DK-13.

PATUH

PATUH

9.

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta TANGGAL Pemilu dan paling lambat 14 (empat PEMBUKAAN belas hari) sebelum hari pertama RKDKP jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai Surat KPU Nomor perwakilan di Provinsi dan/atau Surat KPU Nomor c) 851/KPU/XII/2013 kabupaten/kota diseluruh wilayah 851/KPU/XII/2013 Indonesia tanggal 19 Desember 2013. c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.

PATUH RKDKP Dibuka tanggal 12 Februari 2013.

PATUH BANK BTN

PATUH Atas nama: Partai Amanat Nasional.

Catatan : 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan. 10. CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan

a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.

PATUH Sumber dari Parpol. PATUH

PATUH DK-13

DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU 11. CAKUPAN LAPORAN AWAL

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

PATUH DK-8 a) Pasal 131 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.

PATUH PATUH

PATUH

PATUH DK-13 PATUH DK-9

F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP 1. Dasar Penunjukan Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Partai Amanat Nasional, didasarkan pada : a.

Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 1052/SP-PBJ/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dari Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta, perihal Penunjukan Penyedia Jasa Akuntan Publik Parpol Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten untuk Audit Dana Kampanye.

b.

Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi : Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Nomor: 1153/SPK/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta dan KAP Soeroso Donosapoetro, MM.

2. Ruang Lingkup Penugasan KAP Ruang Lingkup penugasan KAP meliputi Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dan Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014 untuk Partai Amanat Nasional.

GAMBARAN UMUM PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA Nama Partai Politik

: Partai Amanat Nasional (PAN)

Alamat Kantor

: Jl. Kusumanegara 138, Umbulharjo.

Pengurus : Ketua Bendahara

: Heroe Poerwadi. : Lili Sugiarti.