PART 69-01) PENGUJIAN LISENSI DAN RATING PERSONEL PEMANDU

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR:

KP 180 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 650 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69-01 (STAFF INSTRUCTION

PART 69-01) PENGUJIAN LISENSI DAN RATING PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

: a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengujian Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 650

Tahun

2015

Keselamatan

tentang

Penerbangan

Petunjuk Teknis

Sipil

Bagian

Peraturan

69-01

(Staff

Instruction CASR Part 69-01) Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;

b.

bahwa

dalam tata cara pengujian lisensi dan rating

Personel

Pemandu

dilengkapi

dengan

mekanisme

Lalu

Lintas

prosedur

pemberhentian

Penerbangan,

mengenai examiner,

perlu

evaluasi record

dan

keeping

dokumen lisensi dan evaluasi soal ujian secara berkala;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP

650 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan

Penerbangan

Sipil

Bagian

69-01

(Staff

Instruction CASR Part 69-01) Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;

-2-

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 1Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2.

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3.

Peraturan

Presiden

Nomor

40

Tahun

2015

tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan

Umum

(Perum)

Lembaga

Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176); 5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules); 6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) tentang

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider); 7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating,

Pelatihan

Penerbangan

Dan

Kecakapan

sebagaimana

diubah

Personel

Navigasi

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016;

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi

Perhubungan

dan

sebagaimana

Tata diubah

Kerja

Kementerian

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016;

-3-

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) tentang

Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air Navigation Training Provider); MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN

ATAS

PERHUBUNGAN

PERATURAN

UDARA

DIREKTUR JENDERAL

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 650 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

69-01 (STAFF INSTRUCTION PART 69-01) PENGUJIAN LISENSI DAN

RATING

PERSONEL

PEMANDU

LALU

LINTAS

Direktur

Jenderal

PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa

ketentuan

dalam

Peraturan

Perhubungan Udara Nomor KP 650 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69-01 (Staff Instruction Part 69-01) Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan diubah sebagai berikut :

1.

Mengubah

judul

Bab

III

KRITERIA,

WEWENANG ADMINISTRATOR,

TUGAS

EXAMINER,

DAN

ENDORSER

DAN ATC CHECKER, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III

KRITERIA, TUGAS, WEWENANG DAN PENETAPAN

ADMINISTRATOR, EXAMINER, ENDORSER DAN ATC CHECKER

-4-

2.

Pada Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3

(1) Administrator sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf (a) , harus memiliki kriteria sebagai berikut: a. memiliki usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki pengalaman di bidang administrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

c. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMA atau sederajat;

d. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

e. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan baik.

(2)

Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a.

Administrator memiliki tugas :

1)

memeriksa

kelengkapan

administrasi

permohonan penerbitan lisensi dan validasi lisensi;

2)

menyelenggarakan ujian penerbitan lisensi dan validasi lisensi;

3)

memproses hasil ujian penerbitan lisensi dan validasi lisensi;

4)

membuat

laporan

hasil

ujian

penerbitan

lisensi dan validasi lisensi;

5)

mendokumentasikan berkas ujian lisensi dan validasi lisensi dalam bentuk hardcopy atau databased komputer;

6)

memeriksa peraturan Lisensi,

kesesuaian

lisensi

perundang-undangan

Rating,

Pelatihan

Dan

dengan mengenai Kecakapan

Personel Navigasi Penerbangan untuk proses validasi lisensi;

7)

menyiapkan lembar pengesahan lisensi untuk proses validasi;

8)

menyiapkan

buku

penerbitan lisensi.

lisensi

pada

proses

-5-

b. Administrator memiliki kewenangan untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi pada permohonan penerbitan lisensi dan proses validasi lisensi.

3.

Pada Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 4

(1) Examiner sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf (b), harus memiliki kriteria sebagai berikut: a. memiliki usia sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;

b. memiliki pengalaman di bidang ATS sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;

c. memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma III;

d. memiliki

sertifikat

kompetensi

dibidang

pemanduan lalu lintas penerbangan yang sesuai; e. memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan yang sah; f.

memiliki sertifikat IELP Minimal Level 4 yang masih berlaku;

g. mengikuti OJT (On The Job Training) pengujian lisensi;

h. memenuhi persyaratan pelatihan, terdiri dari: 1)

Pelatihan keinstrukturan;

2)

Human Factor in ATS;

3)

Safety Management System;

4)

ATC automation for Operational;

5)

CNS/ATM;

6)

On the Job Training Instructor (OJTI);

7)

Refresher Training;

-6-

i. memenuhi persyaratan umum, yaitu :

1)

memiliki

kemampuan

mengoperasikan

komputer;

2)

Memiliki lisensi

pengetahuan dan

tentang ketentuan

rating Pemandu

Lalu Lintas

Penerbangan;

3)

Memiliki pengetahuan tentang perkembangan

pemanduan lalu lintas penerbangan diwilayah nasional maupun internasional;

4)

Memiliki

pengetahuan

tentang

peraturan

perundangan nasional yang berlaku terkait dengan pemanduan lalu lintas penerbangan

(2)

Examiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a.

Examiner memiliki tugas :

1)

menyiapkan

bahan

dan

memberikan

pembekalan ujian lisensi;

2)

menyiapkan bahan soal ujian lisensi;

3)

melaksanakan

review

soal

ujian

lisensi

sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali;

4)

menyiapkan lembar jawaban ujian lisensi;

5)

menyiapkan kunci jawaban soal ujian;

6)

melaksanakan pengujian;

7)

memeriksa hasil ujian;

8)

memberikan penilaian hasil ujian;

9)

menyampaikan administrator

hasil untuk

ujian

kepada

dilaporkan

kepada

Direktur; dan

10) melakukan

verifikasi

terhadap

identitas

peserta ujian.

b.

Examiner memiliki kewenangan untuk menyatakan lulus

atau

tidaknya

penerbitan lisensi

pemohon

pada

ujian

-7-

4. Pada Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1)

Endorser sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf (c), harus memiliki kriteria sebagai berikut: a.

memiliki Usia sekurang-kurangnya 24 Tahun;

b.

memiliki pengalaman dibidang ATS sekurangkurangnya 1 (satu) Tahun;

c.

memiliki Pendidikan Formal sekurang-kurangnya Diploma III;

d.

memiliki

Sertifikat

Kompetensi

dibidang

pemanduan lalu lintas penerbangan yang sesuai; e.

memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan yang sah;

f.

memiliki IELP minimal level 4 yang masih berlaku;

g.

memiliki pengalaman sebagai Examiner sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;

h.

i.

memenuhi persyaratan pelatihan, terdiri dari: 1)

Pelatihan Keinstrukturan;

2)

Human Factor in ATS;

3)

Safety Management System;

4)

ATC Automation for Operational;

5)

CNS/ATM;

6)

On the Job Training Instructor (OJTI);

7)

Refresher Training.

memenuhi persyaratan umum, yaitu :

1)

memiliki

kemampuan

mengoperasikan

komputer; 2)

memiliki

pengetahuan

tentang ketentuan

lisensi dan rating Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;

3)

memiliki perkembangan penerbangan internasional;

pengetahuan pemanduan diwilayah

tentang lalu

lintas

nasional maupun

4)

memiliki pengetahuan tentang peraturan

perundangan nasional yang berlaku terkait dengan pemanduan lalu lintas penerbangan

(2) Endorser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a.

Endorser memiliki tugas :

1) menyiapkan

bahan

dan

memberikan

pembekalan ujian validasi;

2) menyiapkan bahan soal ujian validasi; 3) melaksanakan review soal ujian validasi lisensi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali

4) menyiapkan lembar jawaban ujian validasi; 5) menyiapkan kunci jawaban soal validasi; 6) melaksanakan pengujian; 7) memeriksa hasil validasi;

8) memberikan penilaian hasil ujian;

9) menyampaikan administrator

hasil untuk

ujian dilaporkan

kepada kepada

Direktur;

10) memeriksa

verifikasi

terhadap

identitas

peserta ujian. b.

Endorser memiliki kewenangan untuk menyatakan

lulus atau tidaknya pemohon pada validasi lisensi. 5. Pada Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 6

(1)

ATC Checker sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf (d), harus memiliki kriteria sebagai berikut: a.

memiliki usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

b.

memiliki pengalaman di unit terkait sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun;

-9-

c.

memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma III;

d.

memiliki lisensi dan rating pemandu lalu lintas

penerbangan yang sah dan masih berlaku; e.

memiliki sertifikat kesehatan minimal level 3 yang masih berlaku;

f.

memiliki sertifikat IELP minimal level 4 yang masih berlaku;

g.

memiliki Sertifikat Kompetensi dibidang pemanduan lalu lintas penerbangan yang sesuai, yaitu :

1)

Sertifikat kompetensi Aerodrome Control Tower untuk ATC Checker di Unit Aerodrome Control Tower;

2)

Sertifikat Kompetensi Aerodrome

Control

Tower, Approach Control Procedureal untuk ATC Checker di Unit Approach Control yang

memberikan dan

Unit

Aerodrome

pelayanan yang Control

secara Procedural

memberikan Tower

pelayanan

dan

Approach

Control secara Combine;

3)

Sertifikat

Kompetensi

Aerodrome

Control

Tower, Approach Control Procedureal dan Approach Control Surveillance untuk ATC Checker di Unit Approach yang memberikan

pelayanan secara Surveillance; 4)

Sertifikat

Kompetensi

Aerodrome

Control

Tower, Area Control Procedureal untuk ATC Checker di Unit Area Control centre yang

memberikan pelayanan secara Procedural;

5)

Sertifikat

Kompetensi

Aerodrome

Control

Tower, Area Control Procedureal dan Area Control Surveillance untuk ATC Checker di

Unit Area Control Center yang memberikan pelayanan secara Surveillance.

-10-

h.

i.

memenuhi persyaratan pelatihan, terdiri dari: 1)

ATC Checker;

2)

On the Job Training Instructor (OJTI)

3)

Human Factor in ATS

4)

Safety Management System

memenuhi persyaratan umum, yaitu :

1)

memiliki

kemampuan

mengoperasikan

komputer;

2)

memiliki pengetahuan lisensi

dan

tentang ketentuan

rating Pemandu

lalu

Lintas

Penerbangan;

3)

memiliki

pengetahuan

tentang

peraturan

perundangan nasional yang berlaku terkait dengan pemanduan lalu lintas penerbangan; 4)

memiliki pengetahuan tentang SOP di unit terkait;

5)

(2)

lulus asessment ATC Checker.

ATC Checker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a.

ATC Checker memiliki tugas :

1)

memeriksa

kelengkapan

permohonan

administrasi

penerbitan

dan/atau

perpanjangan rating;

2)

menyelenggarakan

ujian

penerbitan

dan/

atau perpanjangan rating; 3)

memproses hasil ujian penerbitan dan/ atau perpanjangan rating;

4)

membuat

laporan

hasil

ujian

penerbitan

dan/ atau perpanjangan rating

5)

menyiapkan

bahan

dan

memberikan

pembekalan ujian rating; 6)

menyiapkan bahan soal ujian rating;

7)

melaksanakan

review

soal

ujian

rating

sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali;

-11-

8) 9)

menyiapkan lembar jawaban ujian rating; menyiapkan kunci jawaban soal ujian;

10) melaksanakan pengujian; 11) memeriksa hasil ujian; dan 12) memberikan penilaian hasil ujian;

13) menyampaikan hasil ujian kepada Direktur. b.

ATC Checker memiliki kewenangan ;

1)

menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi pada permohonan penerbitan rating;

2)

menyatakan lulus atau tidaknya pemohon pada ujian penerbitan rating;

3)

menandatangani rating pada buku lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan.

6. Diantara Pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 6a, Pasal 6b dan Pasal 6c, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6a

Examiner, Endorser dan ATC Checeker melaksanakan review

soal ujian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 huruf a angka (3), pasal 6 ayat 2 huruf a angka (7), pasal 6 ayat 2 huruf a angka (7) dilaksanakan dengan melibatkan subject expert matter dan lembaga pelatihan.

Pasal 6b

(1) Administrator, Examiner, Endorser dan ATC Checker melaksanakan Tugas dan kemenangannya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2), berdasarkan Surat Keputusan Direktur yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Direktur melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

dan

kewenangan

Endorser dan ATC Checker.

Administrator,

Examiner,

-12-

(3) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Direktur dapat mencabut penunjukan Administrator, Examiner, Endorser maupun ATC Checker yang dinilai tidak

mampu meksanakan tugas dan kewenangannya, melalui surat Keputusan Direktur.

Pasal 6c

Administrator, Examiner, Endorser dan ATC Checker wajib memiliki rekaman pelatihan meliputi jenis pelatihan, nama

lembaga pelatihan dan jangka waktu pelatihan yang terdokumentasi.

7. Pada Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11

(1)

Setelah ujian selesai dilaksanakan, examiner memeriksa hasil ujian.

(2)

Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70%.

(3)

Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujian diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian ulang dan examiner harus menggunakan versi soal yang berbeda yang telah disiapkan.

(4)

Setelah

proses

menyiapkan

pengujian

berita

acara

dilaksanakan dan

daftar

Examiner nilai

hasil

pengujian yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon dan 1 (satu) rangkap untuk laporan kepada Direktur.

(5)

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran VII.

(6)

Examiner menyampaikan

berkas

pengujian kepada

administrator paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan ujian.

(7)

Setelah Examiner menyampaikan berkas pengujian, Administrator menyiapkan buku lisensi bagi pemohon

-13-

yang dinyatakan lulus ujian untuk mendapatkan pengesahan dari Direktur dan draft surat penyampaian lisensi sebagaimana tercantum pada lampiran VIII, selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja.

(8) Setelah

lisensi

administrator

pemohon

disahkan

menginformasikan

kepada

Direktur, pemohon

selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja.

(9) Administrator harus mendokumentasikan berkas ujian lisensi dalam bentuk hardcopy atau database komputer.

(10) Berkas Pengujian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat a. b. c.

(9) sekurang-kurangnya terdiri dari ; surat permohonan berikut kelengkapan berkasnya; formulir pemeriksaan persyaratan administrasi; formulir pemberitahuan dari Administrator kepada Examiner

d.

surat pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujian;

e.

mated pembekalan;

f.

contoh soal ujian;

g.

lembar jawaban pemohon;

h.

berita acara;

i.

daftar hadir;

j.

daftar nilai hasil ujian;

k.

copy lisensi yang telah disahkan; dan

1.

surat penyampaian lisensi

(11) Penambahan isi berkas ujian lisensi berupa hardcopy atau database komputer hanya dapat dilakukan oleh

personel Administrator yang ditetapkan dan personel lain yang diberikan kewenangan oleh Direktur. (12) Berkas ujian lisensi sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak dapat dihapus atau dirubah tanpa izin Direktur.

(13) Rekaman lisensi yang tidak aktif wajib disimpan sekurang-kuranya

5

(lima)

tahun

sebelum

dimusnahkan.

(14) Informasi yang terdapat dalam rekaman lisensi hanya dapat diakses oleh personel bidang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan di Direktorat Navigasi Penerbangan.

-14-

8. Pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 12

(1)

Lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku

diwilayah Indonesia setelah mendapatkan validasi dari Direktur Jenderal.

(2)

Proses validasi Lisensi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh personel Administrator dan Endorser yang ditunjuk oleh Direktur.

(3)

Lisensi Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal dapat dipergunakan dinegara lain dengan melalui proses validasi dinegara tujuan.

(4)

Negara tujuan yang meminta klarifikasi terkait lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang lisensinya diterbitkan oleh Direktur Jenderal harus diberikan surat jawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII.

9. Pada Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 17

(1)

Setelah ujian selesai dilaksanakan, endorser memeriksa hasil ujian;

(2)

Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70%;

(3)

Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujian diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian ulang dan endorser harus menggunakan versi soal yang berbeda yang telah disiapkan.

(4)

Setelah

proses

menyiapkan

pengujian

berita

acara

dilaksanakan dan

daftar

Endorser nilai

hasil

pengujian yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon dan 1 (satu) rangkap untuk laporan kepada Direktur.

-15-

(5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran XIV.

(6) Endorser menyampaikan berkas pengujian kepada administrator paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan ujian.

(7) Setelah Endorser menyampaikan berkas pengujian, Administrator menyiapkan lembar pengesahan lisensi

sebagaimana tercantum pada lampiran XV bagi pemohon yang dinyatakan lulus ujian untuk mendapatkan pengesahan dari Direktur dan draft surat penyampaian lembar pengesahan lisensi sebagaimana tercantum pada lampiran XVI, selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja.

(8) Setelah lembar pengesahan lisensi pemohon disahkan Direktur, administrator menginformasikan kepada pemohon selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja. (9) Administrator harus mendokumentasikan berkas validasi lisensi dalam bentuk hardcopy atau database komputer.

(10) Berkas Validasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya terdiri dari ; a. surat permohonan berikut kelengkapan berkasnya; b.

formulir pemeriksaan persyaratan administrasi;

c.

formulir pemberitahuan dari Administrator kepada Examiner

d.

surat pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujian;

e.

materi pembekalan;

f.

contoh soal ujian;

g.

lembar jawaban pemohon;

h.

berita acara;

i.

daftar hadir;

j.

daftar nilai hasil ujian;

k.

copy lisensi yang telah disahkan; dan

1.

surat penyampaian lisensi.

-16-

(11) Penambahan isi berkas validasi lisensi berupa hardcopy atau database komputer hanya dapat dilakukan oleh

personel Administrator yang ditetapkan dan personel lain yang diberikan kewenangan oleh Direktur

(12) Berkas validasi lisensi sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak dapat dihapus atau dirubah tanpa izin Direktur.

(13) Rekaman validasi lisensi yang tidak aktif wajib disimpan sekurang-kuranya

5

(lima)

tahun

sebelum

dimusnahkan.

(14) Informasi yang terdapat dalam rekaman lisensi hanya dapat diakses oleh personel bidang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan di DIrektorat Navigasi Penerbangan.

10. Pada Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 23

(1)

Setelah ujian

selesai dilaksanakan, ATC Checker

memeriksa hasil ujian.

(2)

Batasan nilai minimal kelulusan ujian teori dan praktek yaitu 70% (tujuh puluh per seratus).

(3)

Penilaian ujian praktek menggunakan format penilaian sebagaimana terlampir pada lampiran III.E peraturan ini.

(4)

Apabila peserta ujian dinyatakan tidak lulus, peserta ujian diberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali untuk melaksanakan ujian ulang dan untuk ujian teori ATC Checker harus menggunakan versi soal yang berbeda yang telah disiapkan.

(5)

Setelah proses pengujian dilaksanakan ATC Checker menyiapkan

berita

acara

dan

daftar

nilai

hasil

pengujian yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon dan rangkap untuk laporan kepada Direktur.

1 (satu)

-17-

(6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran III.F peraturan ini.

(7) Setelah pelaksanaan ujian selesai ATC Checker menandatangani rating pada buku lisensi pemohon

yang dinyatakan lulus ujian, selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja.

(8) ATC Checker harus mendokumentasikan berkas ujian rating dalam bentuk hardcopy dan/atau database komputer.

(9) Berkas Pengujian Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari ;

a. surat permohonan berikut kelengkapan berkasnya; b. formulir pemeriksaan persyaratan administrasi; c. surat pemberitahuan jadwal ujian atau penolakan ujian;

d.

materi pembekalan;

e.

contoh soal ujian;

f.

lembar jawaban pemohon;

g. penilaian ujian praktek; h.

berita acara;

i.

daftar hadir;

j.

daftar nilai hasil ujian; dan

k. copy halaman rating yang telah disahkan pada lisensi.

(10) Penambahan isi berkas ujian rating berupa hardcopy atau database komputer hanya dapat dilakukan oleh

personel ATC Checker yang ditetapkan dan personel lain yang diberikan kewenangan oleh Direktur.

(11) Berkas ujian rating sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak dapat dihapus atau dirubah tanpa izin Direktur. (12) Rekaman ujian rating yang tidak aktif wajib disimpan sekurang-kurangnya dimusnahkan.

5

(lima)

tahun

sebelum

-18-

(13) Informasi yang terdapat dalam rekaman ujian rating hanya dapat diakses oleh personel yang bertugas pada unit kerja yang

memiliki tugas dan kewenangan

dibidang lisensi bidang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan di Direktorat Navigasi Penerbangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1.

Menteri Perhubungan

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di Hngkungan Kementerian Perhubungan; Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

3. 4. 5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; 6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan; 7. Kepala Balai Teknik Penerbangan; 8.

Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

^i\ JAMA SARI

Dembina / (IV/a) _3680704 199503 2 001