Paradigma Pendidikan Islam dan Keprofesionalan Guru dalam Menjawab Tantangan Global

JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN

Paradigma Pendidikan Islam dan Keprofesionalan Guru dalam Menjawab Tantangan Global Mahsun Mahfud

*)

Penulis adalah dosen IAIN Walisongo DPK di STAINU Purworejo, Ketua STAI AnNawawi Purworejo, kandidat doktor Islamic Studies UIN Suka Yogyakarta. *)

Abstract: Islamic education must be directed from paradigm that past oriented (middle age) to the future. Not just preserve advancement, but also pioneering progress. Feudal paradigm must been replaced by Islam education paradigm that innovative and democratic. Therefore, we need harmonious planning and mutual agreement, that Islamic education must oriented to student, have multicultural character, and global perspective. Education has to become liberation process, not social and cultural domestication. One important aspect is to manifesting teacher professionalism that identified from competence aspect, responsibility, honesty, discipline, and high dedication to guard student to their successfulness. Keywords: Paradigm, multicultural Islamic education, teacher professionalism.

Pendahuluan Tak dapat disangkal bahwa kebijakan otonomi daerah mempunyai dampak positif1 terutama meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan Islam, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha, lembaga-lembaga kerja dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan Islam, yang diorientasikan pada terbentuknya masyarakat madani Indonesia adalah suatu keniscayaan yang perlu mendapatkan perhatian.2 Berdasarkan pandangan ini, pendidikan Islam sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan Islam yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan Islam yang merintis kemajuan. Mengalihkan paradigma dari yang berwatak feodal ke paradigma pendidikan Islam yang berjiwa inovatif dan demokratis,3 mengalihkan paradigma dari pendidikan Islam sentralisasi ke paradigma pendidikan Islam desentralisasi sehingga menjadi pendidikan Islam yang kaya dalam keberagaman, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan peserta didik. Dalam proses pendidikan Islam, perlu diupayakan pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, penciptaan iklim yang kondusif untuk menumbuhkan toleransi dan konsensus dalam kemajemukan. Dari pandangan ini, berarti diperlukan perencanaan terpadu dan kesepakatan bersama bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan Islam harus bersifat multikultural dengan perspektif global.4 Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan keprofesionalan guru dalam menjalankan tugasnya mengawal tercapainya tujuan pendidikan. Rumusan paradigma tersebut, paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan Islam, yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius, dan tangguh menghadapi lingkungan global. Pada tataran Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Mahsun Mahfud

1

INSANIA|Vol. 14|No. 1|Jan-Apr 2009|3-18


konsep, pendidikan Islam baik formal maupun non formal pada dasarnya memiliki peran penting, tidak untuk melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada, tetapi sebaliknya pendidikan Islam merupakan proses perubahan sosial. Peran pendidikan Islam terhadap sistem dan struktur sosial tersebut, sangat bergantung pada paradigma pendidikan Islam yang mendasarinya.5 Makalah ini mencoba untuk membincangkan bagaimana seharusnya desain ideal pendidikan Islam dan implementasi keprofesionalan guru dalam konteks kekinian.

Desain Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Berdasarkan pandangan di atas, maka peran pendidikan Islam mestinya tidak hanya dipahami dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan Islam), melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat, bangsa, negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya6 sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat (learning society). Sedangkan secara mikro senantiasa memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik dalam kerangka interaksi proses belajar.7 Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan sistem pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan secara selektif sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep, yaitu Pertama, pendidikan Islam harus membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan Islam dengan sektor-sektor lain. Sistem pendidikan Islam harus senantiasa bersama-sama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Pendidikan Islam bukan merupakan sesuatu yang eksklusif dan terpisah dari masyarakat dan sistem sosialnya, tetapi pendidikan Islam sebagai suatu sistem terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, pendidikan Islam merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh, seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha. Ketiga, prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Seperti pesantren, keluarga, dan berbagai wadah organisasi pemuda, diberdayakan untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan Islam dengan baik serta menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan Islam. Keempat, prinsip kemandirian dalam pendidikan Islam dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama. Kelima, dalam kondisi masyarakat pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. Keenam, prinsip perencanaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Maka, pendidikan Islam selalu bersifat progresif tidak resisten terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan dan mengantisipasi arah perubahan.

Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Mahsun Mahfud

2



Ketujuh, prinsip rekonstruksionis, bahwa kondisi masyarakat selalu menghendaki perubahan mendasar. Rekonstruksionis lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang. Kedelapan, prinsip pendidikan Islam berorientasi pada peserta didik. Layanan pendidikan Islam untuk kelompok usia anak berbeda dengan remaja dan dewasa, pendekatan pendidikan Islam bagi anak-anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan anak-anak di perkotaan. Kesembilan, prinsip pendidikan Islam multikultural. Sistem pendidikan Islam harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan Islam dan mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai sumber dinamika yang bersifat positif dan konstruktif. Kesepuluh, pendidikan Islam dengan prinsip global, artinya pendidikan Islam harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global.8 Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global tidaklah mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai ajaran, di pihak lain berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global. Sebagai analogi misalnya, bangsa Jepang tetap merupakan bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa yang maju, tetap kental dengan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai religius.9 Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa pembinaan dan pembentukan nilai-nilai tetap relevan, bahkan tetap dibutuhkan dan harus dilakukan sebagai “kapital spritual” untuk masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global menuju masyarakat madani, yakni sebuah pendidikan Islam yang dapat mewujudkan kemampuan dan tingkah laku manusia yang dapat menjawab tantangan internal maupun tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Dari pandangan ini, tergambar bahwa peran pendidikan Islam sangatlah vital dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami pergeseran, sementara “sistem sosial, politik, dan ekonomi bangsa selalu menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan Islam.10 Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratis. Sedangkan untuk menghadapi kehidupan global, proses pendidikan Islam yang diperlukan adalah mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi, kemampuan kerja sama, mengembangkan sikap inovatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan acuan ini, yang akan terjadi adalah penggeseran paradigma pendidikan Islam sehingga kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan Islam perlu diletakkan untuk menangkap dan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut agar tidak termarginalkan dan tertinggal di tengah-tengah kehidupan masyarakat global. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran paradigma pendidikan Islam antara lain pertama, terjadinya aliran informasi dan pengetahuan yang begitu cepat melalui media teknologi dunia maya seperti internet. Kedua, adanya kemauan dan upaya untuk melakukan reformasi total di berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, termasuk pendidikan Islam. Ketiga, akibat konsekuensi logis dari perubahan masyarakat yang berkeinginan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, menghargai hak asasi manusia, taat Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Mahsun Mahfud

3



hukum, menghargai perbedaan dan terbuka menuju masyarakat madani Indonesia. Keempat, akibat dari percepatan aliran ilmu pengetahuan yang menantang sistem pendidikan Islam konvensional. Sumber ilmu pengetahuan tidak lagi terpusat pada lembaga pendidikan Islam formal yang konvensional, tetapi tersebar di mana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan. Paradigma ini dikenal sebagai distributed intelligence (distributed knowledge)11 Kondisi ini akan berpengaruh pada fungsi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan Islam. Fungsi seorang pendidik beralih dari sebagai “sumber” ilmu pengetahuan menjadi “mediator” dari ilmu pengetahuan tersebut. Proses long life education (pendidikan Islam seumur hidup) dalam dunia pendidikan Islam informal yang lebih bersifat learning based (berbasis pembelajaran) daripada teaching based (berbasis pengajaran) akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Hal ini secara langsung akan menentang sistem pendidikan Islam dengan kurikulum yang rigid, mapan, dan lebih difokuskan pada pengajaran (teaching) dan kurang pada pembelajaran (learning based).12 Sudah saatnya kini dimunculkan sebuah paradigma ilmu pengetahuan yang terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran, bersifat konsensus bersama dan tidak terikat pada dimensi birokrasi atau struktural. Dengan demikian, dunia pendidikan Islam harus mulai berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyongsong dan dapat menjawab tantangan perubahan tersebut agar pendidikan Islam tidak tertinggal dalam persaingan global. Untuk menyusun strategi menjawab tantangan perubahan tersebut, paling tidak harus memperhatikan beberapa ciri, yaitu pertama, pendidikan Islam hendaknya lebih diorientasikan pada pemberdayaan peserta didik. Pendidikan Islam harus lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran (learning) daripada pengajaran (teaching)”. Kedua, pendidikan Islam diorganisasi dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel. Ketiga, pendidikan Islam hendaknya memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Keempat, pendidikan Islam harus dipahami sebagai proses yang berkesinambungan13 dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.14 Keempat ciri tersebut dapat disebut dengan paradigma pendidikan Islam sistematik-organik yang “menuntut pendidikan Islam bersifat double tracks, artinya pendidikan Islam sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakat”. Dalam “pelaksanaan pendidikan Islam senantiasa mengaitkan proses pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Karena keterkaitan ini memiliki arti, bahwa peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya.15 Dengan kata lain, pendidikan Islam yang bersifat double tracks menekankan pengembangkan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pelatihan, dan pendidikan Islam formal persekolahan sehingga sistem pendidikan Islam akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dengan cepat.16


4



Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan Islam untuk merebut kembali kepemimpinan iptek, sebagaimana zaman keemasan pada masa lalu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia, baik dalam tataran individu maupun sosial, pandangan terhadap iptek, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh.17 Bebarapa hal yang harus dilakukan dalam konteks pengembangan paradigmatik dalam dunia pendidikan Islam adalah pertama, pengembangan sistem pendidikan Islam hendaknya didasarkan pada filsafat teocentris dan antroposentris sekaligus secara seimbang. Dengan demikian, pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah pendidikan Islam yang menghilangkan dikotomi antara ilmu dan agama, ilmu tidak bebas nilai, artinya dalam tataran aksiologi ilmu betapa pun hebatnya harus mau dikontrol oleh norma agama dan etika. Selain itu, mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional.18 Kedua, pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spiritual, moral, dan meterial bagi kehidupan manusia. Ketiga, pendidikan Islam mampu membangun kompetisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratis, kompetitif, inovatif berdasarkan nilai-nilai. Keempat, pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi pada masa depan, karena perubahan kondisi lingkungan merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara cepat dan tepat. Pendidikan Islam yang dikembangkan selalu diorientasikan pada perubahan lingkungan, karena pendekatan masa lalu hanya cocok untuk situasi masa lalu dan sering tidak tepat jika diterapkan pada kondisi berbeda. Bahkan, seringkali menimbulkan problem yang dapat memundurkan dunia pendidikan Islam. Kelima, pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat yang demokratis, memiliki kemampuan partisipasi sosial yang tinggi, menaati dan menghargai supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan (pluralisme), memiliki kemampuan kompetitif dan kemampuan inovatif. Keenam, penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan Islam demokratis dan tidak sentralistik.19 Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi di dalam dunia kerja, mengembangkan sikap dan kemampuan inovatif serta meningkatkan kualitas manusia. Ketujuh, pendidikan Islam lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Kedelapan, pendidikan Islam harus diarahkan pada dua dimensi, yaitu dimensi dialektika (horizontal), yaitu pendidikan Islam hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan manusia harus mampu Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Mahsun Mahfud

5



mengatasi tantangan dunia sekitarnya melalui pengembangan iptek. Dan dimensi ketundukan vertikal, yaitu pendidikan Islam selain sarana untuk memantapkan, memelihara sumber daya alam dan lingkungannya, juga memahami hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah SWT.20 Kesembilan, pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya “pendidikan Islam sebagai proses pembebasan, pendidikan Islam sebagai proses pencerdasan, pendidikan Islam menjunjung tinggi hak-hak anak, pendidikan Islam menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan Islam sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, pendidikan Islam menjadikan anak berwawasan integratif, pendidikan Islam sebagai wahana membangun watak persatuan, pendidikan Islam menghasilkan manusia demokratik, pendidikan Islam menghasilkan manusia perduli terhadap lingkungan”, dan harus dibangun suatu pandangan bahwa “sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan Islam”.21 Pada era informasi sekarang ini, informasi ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai media ilektornik dan media massa, seperti internet dengan peran web, homepage, cd-rom, diskusi di internet, televisi, radio, surat kabar, majalah yang merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat proses distributed knowledge. Mencermati fenomena perubahan paradigma baru tersebut, maka paradigma lama pendidikan Islam yang telah terbangun sejak abad pertengahan, dengan mengkaji dan mempelajari teks-teks keagamaan dengan metode hafalan, bersifat mekanis, mengutamakan pengkayaan materi, sudah harus ditinggalkan untuk menuju paradigma baru pendidikan Islam. Faisal Ismail menyatakan bahwa pendidikan Islam dan pengajaran dalam bukanlah sekadar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif, menerima begitu saja. Akan tetapi, pendidikan Islam harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta didik untuk lebih bersifat direktif, mendorong agar selalu berupaya maju, kreatif, dan berjiwa membangun.

Paradigma, Orientasi, dan Peran Pendidikan Islam Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan “keluhuran moral” dan “kepribadian” sehingga pendidikan Islam akan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma sekarang ini. Selanjutnya pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang belajar terus (long life education), mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan serta berdayaguna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat.22 Paradigma baru pendidikan Islam harus diorientasikan pada pembangunan, pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin dan taat hukum, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan persoalan pada era globalisasi dengan dilandasi moral dan akhlak dalam usaha membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas bagi kehidupan dalam masyarakat madani Indonesia. Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Mahsun Mahfud

6



Paradigma pendidikan Islam yang strategis adalah paradigma yang sangat terkait dengan peranan pendidikan Islam itu sendiri. John C. Bock, dalam Educational and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peranan pendidikan Islam, yaitu: a. memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; b. mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; c. untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan Islam dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi..23 Dari pandangan ini, berbagai paradigma dirumuskan, misalnya peranan pendidikan Islam dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu paradigma fungsional dan sosialisasi. Paradigma fungsional melihat keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Sedangkan paradigma sosialisasi melihat peran pendidikan Islam dalam pembangunan adalah: a. mengembangkan kompetensi individu; b. kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; c. secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat..24 Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi telah melahirkan dua pandangan. Pertama, paradigma pendidikan Islam yang bersifat analis-mekanisasi dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Doktrin reduksionisme melihat pendidikan Islam sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan lain. Doktirn mekanistik melihat pecahanpecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional. Akibatnya, pendidikan Islam direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil, terpisah dan tidak saling berhubungan, seperti kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Kemudian muncul paradigma pendidikan Islam Input-Proses-Output, menjadikan sekolah sebagai proses produksi, murid diperlakukan bagaikan masukan material suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas pendidikan Islam diperlakukan sebagai instrumental input.25 Paradigma pendidikan Islam diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya dapat bersifat parsial. Paradigma ini tidak pernah melihat pendidikan Islam sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat..26 Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan Islam sebagai engine of growth (mesin pertumbuhan), yakni pendidikan Islam sebagai penggerak dan lokomotif pembangunan. Kemudian agar berhasil melaksanakan fungsinya, pendidikan Islam harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan Islam formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Pendidikan Islam harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, bukan sebaliknya. Dalam lembaga pendidikan Islam formal berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori diuji, berbagai metode akan dikembangkan, dan berbagai tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih. Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan Islam dengan sistem persekolahan tidak dapat berperan sebagai penggerak dan lokomotif pembangunan. Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Mahsun Mahfud

7



Goss (1984) dalam Education versus Qualifications, menyatakan pendidikan Islam telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vakasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.27 Berbagai problem pendidikan Islam yang muncul tersebut bersumber pada kelemahan sistem pendidikan Islam yang tidak mungkin disempurnakan hanya lewat upaya pembaruan yang bersifat tambal sulam, tetapi harus dimulai dari mencari paradigma peran pendidikan Islam dalam upaya memberdayakan masyarakat. (a) Pendidikan Islam menuju tercapainya sikap dan perilaku “toleransi”, lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini. (b) Pendidikan Islam yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan. (c) Pendidikan Islam yang menumbuhkan etos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin, dan jujur (d) Pendidikan Islam didesain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat global.28 Untuk itu, kiranya perlu mewarnai bidang-bidang kajian tingkat tinggi yang rasional dan logis dengan nilainilai moral. Pendidikan Islam tinggi sudah semestinya dikonstruk dalam kerangka membuat peserta didik mampu mewujudkan produktivitas intelektual yang kreatif dalam semua bidang. Usaha kreatif tersebut membutuhkan perluasan wawasan intelektual dengan cara menaikkan standar-standar intelektualnya yang kemudian dituangkan dalam standar kurikulum pembelajarannya.29

Keprofesionalan Guru Sudah menjadi common sense bahwa keberhasilan dalam pendidikan ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu proses pembelajaran yang baik, peserta didik yang berkualitas, dan guru atau pendidik yang profesional. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat30 Pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Statemen ini mengisyaratkan adanya amanat kepada dunia pendidikan termasuk di dalamnya pendidik agar secara profesional dapat melakukan perannya dengan titik tekan dan tujuan utamanya adalah memberdayakan peserta didik agar dapat mengidentifikasi realitas dirinya untuk menghadapi masa depan. Seorang tokoh pendidikan, Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan diri sendiri. Dengan kata lain gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada landasan bahwa pendidikan adalah “proses memanusiakan manusia kembali”.31 Pola orientasi seperti ini berkonsekuensi logis akan keharusan diberdayakannya perserta didik. Dalam pemberdayaan tersebut antara guru dan murid harus pada fungsi yang seimbang, artinya tidak ada dominasi atau bahkan hegemoni guru terhadap murid. Antara murid dan guru masing-masing dapat memerankan fungsi sebagai subjek dan objek pendidikan sekaligus. Guru bukan lagi menjadi pusat segalanya bagi murid/peserta didik yang harus digugu dan ditiru apa adanya tanpa ada kearifan dan kreativitas sebagaimana terjadi selama ini. Kondisi seperti ini mengakibatkan regenerasi yang melanggengkan status quo.


8



Bagi Freire, sistem pendidikan justru harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia. Fungsi lembaga pendidikan dirumuskan sebagai: a. sarana pengembangan sumber daya manusia untuk perubahan ekonomi; b. sarana sosialisasi nilai dan rekonstruksi sosial; c. sarana penyadaran dan pembangunan politik.32 Pada akhirnya Freire ingin menyampaikan kesimpulannya bahwa pendidikan harus diformulasikan untuk pembebasan, dan bukan untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial-budaya (social and cultural domestication). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia, dan karena itu secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total. Jika pendapat Freire tersebut disetujui untuk direfleksikan dalam dunia pendidikan Islam, maka profesionalitas guru tidak boleh mengabaikan tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya, yaitu pemerdekaan peserta didik dari sikap dominasi guru, agar mereka dapat melakukan pengembangan diri untuk melakukan perubahan, tidak hanya sekadar meniru. Dengan demikian, guru tidak boleh mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan sebagai pembebas dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid. Sebaliknya guru justru harus memerankan fungsinya secara profesional (konsisten dan bertanggung jawab) sebagai subjek dan objek sekaligus dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dominasi dan hegemoni guru terhadap murid akan terhindarkan. Semangat yang harus dikembangkan oleh guru sebagai dasar pijakan menjalankan profesinya adalah memaknai pendidikan sebagai proses menjadikan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya mengejawantahkan semangat tersebut dalam bentuk usaha kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.

Kesimpulan Ketika globalisasi telah menjadi keniscayaan yang akan menggilas segala yang tidak dapat menyesuaikan dan menyiasati dengan baik, maka perubahan paradigma pendidikan Islam merupakan konsekuensi logis dari derasnya arus globalisasi tersebut. Perubahan itu ditekankan pada aspek pendayagunaan pendidikan Islam, pemberdayaan manusia, dan manajemen pendidikan Islam. Dalam konteks ke arah perubahan dan pembaruan, pendidikan Islam tidak boleh tercerabut dari akar filosofinya yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan dalam konteks keindonesiaan tidak boleh tercerabut dari watak dasar dan budaya adiluhung bangsa Indonesia, yakni kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan saling menghormati antarsesama umat manusia. Pendidikan Islam harus diarahkan untuk membawa manusia kritis, kreatif, inovatif, mempunyai daya saing tinggi dengan landasan moral agama (akhlak mulia) yang kokoh.

Endnote 1

Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Otonomi Daerah(Yogyakarta: Adicita, 2001), hal. 5.


9



Winarno Surakhmad, Profesionalisme Dunia Pendidikan Islam, From: http://www. Bpk penabur.or.id/ kpsjkt/berita/200006/artikel2.htm, Jakarta, 27 Mei 2002. 3 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Otonomi Daerah, hal. 5. 4 Mansour Fakih, Pendidikan Islam Popular Membangun Kesadaran Kritis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 18. 5 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Otonomi Daerah, hal. 16-17. 6 Ibid., hal. 16. 7 Ibid., hal. 16-17. 8 Meskipun sekarang ini “konsep national state mulai diragukan, dan diganti dengan welfare state bahkan global state yang tidak lagi mengenal tapal batas (borderless) karena kemajuan teknologi informasi, tetapi pembinaan karaktek nasional tetap relevan dan bahkan harus dilakukan, Ibid., hal. 18. 9 Ibid., hal. 6. 10 Onno W. Purbo, Tantangan Bagi Pendidikan Islam Indonesia, From: http://www. detik. com/net/onno/jurnal/20004/aplikasi/pendidikan Islam/p-19.shtml.2000. 11 Ibid., hal. 19. 12 Zamroni, Paradigma Pendidikan Islam Masa Depan (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hal. 9. 13 Azzarnuji, Talîm al-Muta’allim (Semarang: Toha Putra, TT), hal 19. 14 Ibid., hal. 9. 15 H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Islam Nasional dalam Perspektif Abad 21 (Magelang: Indonesia Tera), Cet. I, 1998.17 Ibid., hal. 15. 16 Hujair A.H. Sanaky, “Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern”, Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437, FIAI UII, Yogyakarta, Agustus 1999, hal. 11. 17 Djohar, “Soal Reformasi Pendidikan Islam Omong Kosong Tanpa Mengubah UU No.2/89”, Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta. 18 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan: Studi Kritis dan Refleksi Historis (Yogyakarta: Tiara Ilahi Press, 1998), hal. 97-98. 19 Yang dimaksud dengan pendidikan sentralistik di sini “meminjam istilah Paul Freire” adalah pendidikan di mana guru diposisikan sebagai pusat pendidikan yang harus digugu dan ditiru. Freire menyebut pendidikan semacam itu menciptakan “nekrofili” (cinta pada sesuatu yang tidak mempunyai jiwa kehidupan) bukan melahirkan “biofili” (cinta pada sesuatu yang mempunyai jiwa kehidupan). Lihat Toto Rahardjo dkk., Pendidikan Islam Popular: Membangun Kesadaran Kritis (Jakarta: INSIST Press, 2005), hal. 52. 20 Zamroni, Paradigma Pendidikan Islam Masa Depan (TTP: Bigraf Publishing, 2000), hal. 2. 21 Ibid., hal. 3. 22 Ibid., hal. 4. 23 Abdurrahman an-Nahlawi, Ushulut Tarbiyah iyah wa Asalabih fi Baiti wa Madrasati wal Mujtama’ (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu’asyr,tt.) Terj. Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 1. 24 Ibid., hal. 4. 25 Ibid., hal. 5. 26 Philip K. Hitti, A History of Arabs (London: Mac Millan & Co. Ltd, 1960), hal. 56. 27 Machnun Husein, Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Nur Cahya, 1983), hal. 12. 28 Ibid. 29 Ibid. 30 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Islam Nasional (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 51. 31 Paulo Freire, Pedagogy of Oppressed (New York: Praeger, 1986). Juga Paulo Freire, Education for Critical Consciousness (New York: Continum, 1981). 32 Toto Rahardjo dkk., Pendidikan Islam Popular: Membangun Kesadaran Kritis (Jakarta: INSIST Press, 2005), hal. 53. 2


10



Daftar Pustaka an-Nahlawi, Abdurrahman. 1995. Ushulut Tarbiyah iyah wa Asalabih fi Baiti wa Madrasati wal Mujtama’. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu’asyr, TT. Terj. Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Press. Arifin, Anwar. 2003. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Islam Nasional. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam. Azzarnuji. TT. Talîm al-Muta’allim. Semarang: Toha Putra. Djohar. 1999. “Soal Reformasi Pendidikan Islam Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU No.2/89”, Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta. Fakih, Mansour. 2002. Pendidikan Islam Popular Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Freire, Paulo. 1981. Education for Critical Consciousness. New York: Continum. . 1986. Pedagogy of Oppressed. New York: Praeger. Hitti, Philip K. 1960. A History of Arabs. London: Mac Millan & Co. Ltd. Husein, Machnun. 1983. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Nur Cahya. Ismail, Faisal. 1998. Paradigma Kebudayaan: Studi Kritis dan Refleksi Historis. Yogyakarta: Tiara Ilahi Press. Jalal, Fasli. 2001. Reformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita. Purbo, Onno W. 2000. Tantangan Bagi Pendidikan Islam Indonesia, From: http:// www. detik. com/net/onno/jurnal/20004/aplikasi/pendidikan Islam/p-19.shtml. Rahardjo, Toto dkk. 2005. Pendidikan Islam Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Jakarta: INSIST Press. Sanaky, Hujair A.H. 1999. “Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern”, Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437, FIAI UII, Yogyakarta, Agustus 1999. Surakhmad, Winarno. 2002. Profesionalisme Dunia Pendidikan Islam, From http://www. Bpk penabur.or.id/ kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm, Jakarta, 27 Mei 2002. Tilaar, H.A.R. 1998. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Islam Nasional dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Indonesia Tera. Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Islam Masa Depan. Yogyakarta: Bigraf Publishing.


11


Paradigma Pendidikan Islam dan Keprofesionalan Guru dalam Menjawab Tantangan Global

Recommend Documents