SALINAN PUTUSAN Nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadian Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : PENGGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
D3
Keperawatan, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut “PENGGUGAT”;
MELAWAN TERGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;
-Pengadilan Agama tersebut ; -Telah membaca berkas perkara ; -Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan regester nomor : 0872/Pdt.G/2012/PA.Pas.yang dirubah dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan;
Hal.1
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan petengkaran tersebut disebabkan
karena
Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu
Tergugat
juga
kurang
perhatian
kepada
Penggugat,
Tergugat
lebih
memperhatikan keluarganya, setiap Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan sama sekali; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang sedemikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; 8. Bahwa anak tersebut masih balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat), oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat; 9. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa; 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMER :
Hal.2
-
Mengabulkan gugatan Penggugat;
-
Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
-
Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
-
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
-
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER : -
Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan surat
keterangan lebih dahulu dari
Pejabat yang berwenang; Bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimintai
surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
kemudian Penggugat
menyampaikan perubahan gugatan secara tertulis bertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
Pada identitas Tergugat, sehingga berbunyi sebagai berikut : a.
Pekerjaan Tergugat, semula sebagai Guru Honorer -- dirubah menjadi PNS Guru --;
Hal.3
b.
Tempat tinggal Tergugat, semula di Kabupaten Pasuruan dirubah menjadi, Kabupaten Pasuruan;
2.
Pada Posita : a.
Setelah posita angka 7 ditambah posita angka 8 dan angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut : -
Posita angka 8 berbunyi :”bahwa anak anak tersebut masih balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat), oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat”;
-
Posita angka 9 berbunyi :” bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa “;
b. 3.
Posita angka 2 semula nama anak tertulis :“ANAK “ dirubah menjadi “ ANAK”
Pada Petitum : -
Setelah petitum angka 2 ditambah petitum angka 3 dan angka 4 sebagai berikut : -
Petitum angka 3 berbunyi : “Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
-
Petitum angka 4 berbunyi : “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
Bahwa kemudian Majelis Hakim
membacakan surat gugatan Penggugat
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: I. Surat-surat : -
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Pasuruan tanggal 05 Juli 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
Hal.4
-
Asli Surat Ijin Tergugat untuk hadir sidang tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 -- tanggal 24 Juli 2012, tanpa materai (bukti P.2);
II. Saksi-saksi: 1.
SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
-
bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Juli 2010;
-
bahwa awal menikah keduanya dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun lebih;
-
bahwa dari hasil perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun lebih yang sekarang ikut Penggugat;
-
bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
-
bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarannya, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat sendiri, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena ngambek (ngambul), hal ini karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, jika Penggugat libur kerja, Tergugat sering tidak ada di rumah, terakhir ini Tergugat senang bermain tennis pulangnya di malam hari, karena pintu sudah dikunci Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah ibunya, akibatnya ibu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
-
bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
-
bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, guru di SMK Negeri I -- dan juga bekerja di Klinik kesehatan;
-
bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
-
bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;
Hal.5
-
bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim kabar dan juga tidak pernah kirim nafkah;
-
bahwa sebagai kakak kandung saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi karena menurut saksi keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
2.
SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2010;
-
bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat di --, pasuruan;
-
bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun lebih yang sekarang ikut Penggugat;
-
bahwa sepengetahuan saksi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
-
bahwa saksi hanya mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkanTergugat tetap bertempat tinggal di rumah Tergugat yang ada di -;
-
bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMKN I -- dan juga bekerja di Klinik Kesehatan;
-
bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
-
bahwa Penggugat sangat sayang dan cinta kepada anaknya;
-
bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah mengirim apapun kepada Penggugat;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan; Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon putusan;
Hal.6
Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang terlebih dahulu bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawa Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (vid. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990); Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
Hal.7
bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasaya serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah maka Tergugat tidak bisa dimintai surat keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa Penggugat merubah gugatannya bertanggal 27 Juni 2012, maka oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa perubahan tersebut disampaikan pada sidang pertama sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat; Bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena selama dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut dengan dilampirkan perubahan surat gugatan Penggugat tersebut untuk hadir serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun sebagian perubahan surat gugatan tersebut adalah menambah posita dan petitum, namun demi keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta gugatan nafkah anak; Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak hadhanah anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Hal.8
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta gugatan nafkah
anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari
perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama (kumulasi); A. Gugatan Perceraian; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Pengggugat, kurang memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan keluarganya dan Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
Hal.9
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Pengggugat, kurang memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan keluarganya dan Tergugat sering tidak ada di rumah hingga tengah malam akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 3 bulan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
tersebut,
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat ArRum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga
Penggugat
dan
Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah fiqhiyah yang Artinya berbunyi: ”Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55: Yang artinya: ”Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat
ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta
cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah
Hal.10
memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak; Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan dan mohon agar
Tergugat
dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat; Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ; Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Hal.11
Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”; Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat; Bahwa dalam persidanga tidak terbukti selama anak bernama ANAK dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat; Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) :xxxxxxxxx dikuatkan dengan bukti P.2, asli tanpa bermeterai yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa ditemukan fakta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri
Hal.12
Sipil
sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan
ditambah bekerja sebagai asisten di Klinik Kesehatan Kota Pasuruan dengan penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK yang diasuh oleh Penggugat; Bahwa
berdasarkan
kelayakan
dan
kepatutan,
biaya
pendidikan
dan
pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak bernama ANAK adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut
permohonan Penggugat mengenai nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan yang didalamnya termasuk nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak a quo kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Hal.13
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4.
Menetapkan anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
5.
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
6.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Drs.MUHAJIR,S.H. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABDUL KHOLIK dan Drs.H.ACH. SHOFWAN MS,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
Hal.14
didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu AGUS SAMSUL HUDA,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd.
ttd.
Drs.H.ABDUL KHOLIK
Drs. MUHAJIR, S.H.
Hakim Anggota,
ttd. Drs.H.ACH.SHOFWAN MS.,S.H. Panitera Pengganti,
ttd. AGUS SAMSUL HUDA, S.H. Perincian biaya perkara : - Biaya Pendaftaran - Biaya ATK - Biaya Panggilan - Biaya Redaksi - Biaya Materai Jumlah
: : : : : :
Rp. 30.000,Rp. 20.000,Rp. 275.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,RP. 336.000,-
Hal.15
