Panduan Registrasi Kepabeanan Online Versi 1.0. Importir Eksportir PPJK, dan Pengangkut *)

Panduan Registrasi Kepabeanan Online Versi 1.0

• Importir • Eksportir • PPJK, dan • Pengangkut *)

*) Pengangkut yang wajib memiliki NIK adalah Perusahaan/Agen Pengangkut yang wajib mengajukan RKSP dan Manifest kepada Kantor Pabean

1

I. Petunjuk Umum 1. Membuka Portal dan Pendaftaran User • Buka alamat situs web dengan menulis alamat: http://www.beacukai.go.id/customer/ • Pada alamat tersebut akan terlihat tampilan layar sebagai berikut:

SUDAH PUNYA USER ? Silahkan langsung Sign In ke dalam sistem ini. Gunakan user id dan password yang Anda dapatkan ketika melakukan pendaftaran user ! Sign In Cek Status Pendaftaran Pendaftaran User Baru Request Kode Aktivasi Recovery Password

Laporkan Permasalahan

2. Mendaftar sebagai user dengan menu Pendaftaran User Baru: Baru (Bagi anda yang telah memiliki username dan password,, langsung lakukan sign in)

a) Silahkan mengisi formulir dalam halaman ini dengan benar. Catatan: • Data identitas user, user diisi data-data perusahaan • Data ata Yang Melakukan Pendaftaran, Pendaftaran diisi data orang yang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk melakukan registrasi kepabeanan • Data Username dan Password, diisi username dan password yang diinginkan

b) Cek sekali lagi kelengkapan kelengkapan dan kebenaran pengisian pengisi 2

c) Klik tombol submit, (aplikasi registrasi kepabeanan akan mengirimkan kode aktivasi ke alamat email yang anda isikan pada formulir pendataran user baru di atas).

d) Buka alamat email anda, dan buka email aktifasi user di alamat email anda (Jika kode aktifasi tidak kunjung terkirim ke alamat email anda setelah ditunggu beberapa lama, gunakan menu Request Kode Aktifasi)

e) Lakukan aktifasi sesuai petunjuk yang terdapat pada email tersebut. f) Setelah aktifasi user berhasil, anda dapat melakukan sign in untuk melakukan registrasi, mengubah data registrasi, memantau status proses registrasi atau fasilitas lain yang disediakan portal ini. 3. Registrasi Baru 1) Klik Menu Registrasi Baru 2) Isi formulir registrasi secara lengkap dan benar (Sesuai Panduan Pengisian Formulir Registrasi Online)

3) Submit jika isian registrasi sudah lengkap dan benar. 4) Setelah isian registrasi terkirim anda akan mendapatkan BPI-RK (Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan) di inbox anda. (Dalam BPI-RK tercantum dokumen-dokumen apa saja yang harus anda siapkan untuk diserahkan kepada tim registrasi).

5) Serahkan dokumen kelengkapan registrasi kepabeanan sebagaimana diminta dalam BPI-RK dalam 10 hari kerja. Penyerahan dokumen dapat dilakukan dengan: Email dengan alamat: [email protected] Fax : 021-47869462 o Surat/Langsung : Registrasi Kepabeanan, Direktorat IKC, Kantor Pusat DJBC Jalan A. Yani (By Pass) Jakarta Timur

o o

Setelah menyerahkan dokumen anda akan mendapatkan TTPRK (Tanda Terima

4. Mengubah Data Registrasi Kepabeanan Perubahan data isian registrasi dilakukan karena: • Penolakan pada proses registrasi (sebelum mendapat NIK). Ubah isian registrasi sesuai rekomendasi petugas registrasi yang tertera dalam SPP-RK (Surat Pemberitahuan Penolakan Registrasi Kepabeaan). • Terdapat perubahan data-data registrasi seperti, perubahan API, NPWP, Alamat, Pergantian Direksi, dsb (setelah mendapat NIK). Langkah perubahan data adalah sebagi berikut: 3

1) Log in pada portal pengguna jasa, pilih menu Registrasi Kepabeanan 2) Klik menu Perubahan Data 3) Pilih Jenis Perubahan Data 4) Isikan perubahan data isian registrasi online sesuai dengan dokumen pendukungnya. (Meskipun terdapat pilihan data yang akan diubah, disarankan untuk mengecek kembali kekesuaian seluruh isian dengan dokumen pendukung yang terkini. Terutama untuk yang sudah lama tidak mengubah data registrasi kepabeanan).

5) Submit jika isian registrasi sudah lengkap dan benar. 6) Setelah isian registrasi terkirim anda akan mendapatkan BPI-RK (Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan) di inbox anda. (Dalam BPI-RK tercantum dokumen-dokumen apa saja yang harus anda siapkan untuk diserahkan kepada tim registrasi). 7) Serahkan dokumen kelengkapan registrasi kepabeanan sebagaimana diminta dalam BPI-RK dalam 10 hari kerja. Penyerahan dokumen dapat dilakukan dengan:

Email dengan alamat: [email protected] Fax : 021-47869462 o Surat/Langsung : Registrasi Kepabeanan, Direktorat IKC, Kantor Pusat DJBC Jalan A. Yani (By Pass) Jakarta Timur

o o

Setelah menyerahkan dokumen anda akan mendapatkan TTP-RK (Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan)

4

II.

Daftar kelengkapan Salinan Dokumen Registrasi Kepabeanan Sebelum memulai proses pengisian formulir sebaiknya anda menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut: No Dokumen Check List Semua

1. 2.

Kartu NPWP Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Akte Pendirian Perusahaan , Surat dari Dinas Koperasi (untuk Koperasi) atau Kontrak Karya dengan BP Migas (untuk BUT) 4. a. PT: SK Pengesahan Akte Pendirian dari Menkumham b. CV: Nomor Pendaftaran Akta Pendirian dari Pengadilan Negeri setempat 5. Akte Perubahan terakhir 6. a. PT: SK Pengesahan Akte Perubahan dari Menkumham b. CV: Nomor Pendaftaran Akta Perubahan dari Pengadilan Negeri setempat 7. SIUP/IUI/IUT/Surat Rekomendasi dari BPMIGAS 8. SIUPAL/SIUPAU/SIUP JPT 9. TDP/TDUP/TDI 10. Surat Keterangan Domisili (pastikan SKD masih berlaku dan tidak bertanggal lebih dari 5

Importir

Eksportir

PPJK

Pengang kut

x x x

x

*) *)

x x

x

x x x

5

11.

12.

13. 14. 15.

16.

17. 18. 19.

20.

tahun). SKD valid jika diterbitkan oleh Desa/Kelurahan/Kecamat an/Kota/Kabupaten setempat. Sertifikat ISO seri 9000 (Jika ada dan masih berlaku) KTP/Paspor/KITAS/ KITAP semua anggota Direksi/Komisaris dan penandatangan PIB Kartu NPWP para Direktur dan Komisaris Struktur organisasi Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) jika ada yang audited Rekening Koran Perusahaan dan Buku Tabungan Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ijasah Kepala Bagian Pembukuan/Manajer Akuntansi Angka Pengenal Impor

21. Nomor Identitas PDE Importir/Eksportir 22. Kartu NPWP PPJK (jika menggunakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) 23. Skep Fasilitas Kepabeanan dibidang impor seperti KB, KITE, dll, jika ada 24. SKEP PPJK

*)

x

x

x X x

x

*)

x

*)

x x

x *)

x

x

x

x

x

x

6

25. Ijasah Ahli Kepabeanan (untuk PPJK Wajib) 26. Kartu Identitas Ahli Kepabeanan jika ada (KTP/Paspor/Kitas/Kitap, dll) 27. Bukti angota asosiasi 28. PIB/PEB jika ada (untuk memudahkan mengisi data komoditi)

*)

*)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dokumen tersebut di atas tidak semuanya harus dilampirkan, tetapi sebaiknya dipersiapkan untuk memudahkan pengisian formulir registrasi.

7

III. Panduan Pengisian Formulir Registrasi Online Petunjuk Umum 1. Pengisian dengan huruf Kapital 2. Pengguna Jasa dapat memilih lebih dari satu bidang usaha dengan menu personalisasi akun, contoh: Importir dan PPJK, Importir dan Eksportir dan Pengangkut, dll. 3. Pengisian data yang berulang, seperti direksi, komisaris, komoditi, dst, yang lebih dari 1 (satu) dilakukan dengan klik dibawah isian dimaksud untuk membuka form kosong berikutnya. 4. Jika pengisian belum selesai dan akan dilanjutkan pada kesempatan lain, maka dapat dilakukan dengan klik . 5. Tombol hanya di klik ketika anda benar-benar sudah yakin bahwa seluruh formulir terisi lengkap dan benar. Cukup satu kali klik di halaman manapun, maka seluruh data isian anda terkirim ke Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan.

8

FORM A. DATA UMUM PERUSAHAAN

FORM A.1. Bentuk Badan Usaha Pilih bentuk badan usaha Gambar 1 Contoh Pengisian Bentuk Badan Usaha

sehingga data pada Bentuk Badan Usaha pada FORM A.1 menjadi seperti Gambar 2 di bawah ini

9

Gambar 2 Contoh Hasil Pengisian Bentuk Badan Usaha, Nama Perusahaan, NPWP, Klasifikasi Lapangan Usaha, Status Wajib Pajak

FORM A.2. Nama perusahaan Isikan nama perusahaan sesuai akte pendirian/akte perubahan terakhir perusahaan tanpa diawali/diakhiri bentuk perusahaan Contoh : PT SUKAMAJU, TBK ditulis SUKAMAJU Catatan : Pastikan nama perusahaan yang tercantum pada FORM A.2 sesuai dengan nama perusahaan yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili (SKD), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Importir (API), Akte Pendirian dan Perubahan terakhir.

FORM A.3. NPWP Isikan 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP tanpa tanda baca. Contoh : NPWP Perusahaan 02.613.404.9-005.000 tulis 026134049005000 (lihat Gambar 2 di atas). Catatan : Pastikan NPWP yang tercantum pada FORM A.3 sesuai dengan NPWP perusahaan yang tercantum dalam SKT, NPWP, SPPKP, TDP, SIUP, API atau Adendum API

FORM A.4. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pilih KLU yang tersedia pada FORM A.4 yang sesuai/paling mendekati dengan KLU perusahaan.

10

FORM A.5. Status Wajib Pajak • •

Pilih status wajib pajak perusahaan (PKP atau Non PKP). Jika memilih status PKP, isikan Nomor dan Tanggal SPPKP Perusahaan. Catatan: Pengisian nomor dan tanggal SPPKP harus sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum dalam SPPKP tersebut dan bukan nomor NPWP.

FORM A.6. Alamat perusahaan a. Kantor: • Alamat kantor Isikan sesuai dengan alamat kantor perusahaan, meliputi nama gedung perkantoran/komplek, kode blok/kav, nama jalan, nomor bangunan, RT dan RW (tanpa Kelurahan, kecamatan, dsb) Contoh: MENARA NIK, LT. 50, JL. PISANGAN LAMA NO. 14 RT 006 RW 004, KEL. PISANGAN TIMUR, KEC PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR ditulis MENARA NIK, LT. 50, JL. PISANGAN LAMA NO. 14 RT 006 RW 004 • Kelurahan/desa Isikan nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi. • Kecamatan Isikan nama kecamatan di mana kantor berlokasi • Kabupaten/Kota Isikan nama kabupaten/kota di mana kantor berlokasi • Provinsi Isikan nama provinsi di mana kantor berlokasi, sesuai daftar berikut:

• •

1. ACEH

12. DKI JAKARTA

23. SULAWESI TENGAH

2. SUMATERA UTARA

13. JAWA BARAT

24. SULAWESI BARAT

3. KEPULAUAN RIAU

14. JAWA TENGAH

25. SULAWESI TENGGARA

4. RIAU

15. DI YOGYAKARTA

26. SULAWESI SELATAN

5. SUMATERA BARAT

16. JAWA TIMUR

27. BALI

6. JAMBI

17. KALIMANTAN BARAT

28. NUSA TENGGARA BARAT

7. BENGKULU

18. KALIMANTAN TENGAH

29. NUSA TENGGARA TIMUR

8. KEP. BANGKA BELITUNG

19. KALIMANTAN TIMUR

30. MALUKU UTARA

9. SUMATERA SELATAN

20. KALIMANTAN SELATAN

31. MALUKU

10. LAMPUNG

21. SULAWESI UTARA

32. PAPUA BARAT

11. BANTEN

22. GORONTALO

33. PAPUA

Kode pos Isikan 5 (lima) angka kode pos sesuai alamat kantor. Nomor telepon dan faksimili: Isikan masing-masing salah satu nomor telepon dan nomor faksimili kantor beserta kode areanya. 11

Catatan: Pastikan bahwa SKD, NPWP, SKT, SPPKP, TDP, SIUP, API mencantumkan alamat perusahaan yang sama.

•

Status penguasaan: Dipilih sesuai status penguasaan lokasi kantor, dengan catatan: • Status “Hak Guna Bangunan” jika memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan • Status “Sewa” jika memiliki perjanjian sewa-menyewa yang disahkan oleh notaris, bukti pembayaran/hutang sewa dan catatan dalam pembukuan. • Status penguasaan kantor “Hak Pakai /Hak Milik Pribadi” harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan/sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Penanggung jawab/Pemilik perusahaan/Grup Usaha.

Gambar 3 Contoh Pengisian Alamat Kantor pada FORM A.6

b. Pabrik / Gudang / Perkebunan / Peternakan / Cabang / Lain-lain : • Isikan sesuai jumlah pabrik / gudang / perkebunan / peternakan / cabang yang dimiliki perusahaan. • Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor. • NPWP: Isikan 15 (lima belas) angka NPWP perusahan sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP pabrik / gudang / perkebunan / peternakan / cabang / lokasi lain perusahaan selain lokasi kantor. Catatan: •

Pemegang API dengan jenis IMPORTIR PRODUSEN harus mengisi alamat pabrik.

12

• •

Apabila alamat pabrik sama dengan alamat kantor, maka perusahaan tetap harus mengisikan alamat tersebut pada kolom alamat pabrik. Pastikan data alamat yang diisikan sesuai dengan Kartu NPWP, SKT, SKD, TDP, bukti kepemilikan (SHM/SGB/akte perjanjian sewa)

Gambar 4 Pengisian Alamat Pabrik pada FORM A.6

FORM A.7. Status investasi Pilih status investasi perusahaan • Pilih PMA /PMDN jika memiliki izin prinsip investasi dari BKPM/BKPMD • Pilih NON PMA-NON PMDN dengan izin dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk SIUP. Gambar 5 Contoh Pengisian Status Investasi pada FORM A.7

13

FORM A.8. Dokumen perizinan FORM A.8.a. Akte pendirian perusahaan • Nomor dan Tahun Akte: Isikan dengan nomor dan tahun akte pendirian perusahaan • Nama Notaris: Isikan dengan nama notaris (diisi apabila memiliki akte pendirian) • Kota: isikan dengan kota/wilayah kerja notaris yang menerbitkan akte pendirian perusahaan (diisi apabila memiliki akte pendirian) Catatan: Untuk bentuk badan usaha yang sesuai perundang-undangan tidak memerlukan akte pendirian, diberikan pengecualikan sebagai berikut: • Untuk Usaha Dagang (UD), nomor dan tahun diisikan dengan nomor dan tahun SIUP • Untuk Koperasi, nomor dan tahun diisikan dengan nomor dan tahun pendaftaran ke Kementerian Koperasi • Apabila Badan Usaha Tidak Tetap (BUT) agar diisi nomor dan tahun kontrak karya

•

SK Pengesahan akte pendirian : • Isikan dengan nomor dan tanggal SK Pengesahan dari Menkumham. Catatan: Yang diisikan adalah nomor SK pengesahan dan bukan nomor Daftar Perseroan yang ada dalam SK Pengesahan tersebut. • Untuk CV, isikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran dari pengadilan negeri setempat atau nomor pengesahan dari Menkumham • Untuk UD, Koperasi, Yayasan, Firma, Lain-lain, isikan NIHIL dengan tanggal 17/08/1945

Gambar 6 Contoh Pengisian Akte Pendirian pada FORM A.8a

14

15

FORM A.8.b. Akte perubahan terakhir • Kolom ini hanya diisi apabila perusahaan sudah memiliki akte perubahan • Tatacara pengisian sesuai dengan tatacara pengisian akte pendirian perusahaan. Gambar 7 Pengisian Akte Perubahan Terakhir, SIUP/IUI/IUT

FORM A.8.c. SIUP atau IUI/IUT • Pilih SIUP/IUI/IUT sesuai izin yang dimiliki. • Isikan nomor dan tanggal SIUP atau IUI/IUT. Catatan: •

Pengisian tanggal SIUP adalah tanggal dikeluarkannya SIUP tersebut dan bukan tanggal akhir masa berlakunya SIUP Pastikan bahwa dokumen tersebut masih berlaku dan mencantumkan nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP, penanggung jawab yang sesuai.

•

Contoh pengisian SIUP/IUI/IUT dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah. FORM A.8.d. TDP/TDUP/TDI • Pilih TDP, TDUP atau TDI sesuaikan dokumen yang dimiliki. • Isikan nomor dan tanggal TDP atau TDUP/TDI sesuai pilihan. Catatan: • • •

Pengisian tanggal TDP adalah tanggal dikeluarkannya TDP tersebut dan bukan tanggal masa berlakunya TDP Pengisian nomor TDP (dalam TDP ada dalam kolom NOMOR TDP) bukan nomor yang berkode seperti SIUP. Pastikan bahwa dokumen tersebut masih berlaku dan mencantumkan nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP, penanggung jawab yang sesuai.

Contoh pengisian TDP/TDUP/TDI dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini.

16

Gambar 8 Contoh Pengisian SIUP/IUI/IUT, TDP/TDUP/TDI, Surat Keterangan Domisili

FORM A.8.e. Surat Keterangan Domisili (SKD) • Instansi penerbit: Isikan nama kantor desa/kelurahan/kecamatan Penerbit SKD • Nomor: Isikan nomor SKD • Tanggal: Isikan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili Catatan: Pastikan bahwa SKD tersebut masih berlaku dan diterbitkan oleh Kantor Kelurahan/Kecamatan dan mencantumkan nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP, penanggung jawab yang sesuai.

Contoh pengisian Surat Keterangan Domisili dapat dilihat pada Gambar 8 di atas. FORM A.9. Kedudukan perusahaan Pilih kedudukan perusahaan • Pilih Kantor Pusat, jika perusahaan memiliki cabang, dan data alamat cabang harus ditambahkan pada Form A.6. • Pilih Cabang, jika NPWP yang didaftarkan adalah NPWP cabang, maka data alamat dan NPWP kantor pusat harus diisi. • Dalam hal tidak ada dokumen pendukung, maka diisi sebagai perusahaan tunggal / berdiri sendiri.

17

Gambar 9 Pengisian Kedudukan Perusahaan pada FORM A.9

FORM A.10. Kepemilikan sertifikat ISO Isikan Ya atau Tidak (hanya untuk ISO seri 9000 atau sertifikat akreditasi sejenis) Jika Ya, isikan Nama Lembaga Penerbit ISO, Nomor Sertifikat (yang masih berlaku), Tanggal Sertifikat ISO

18

FORM B DATA PENANGGUNG JAWAB DAN PEMILIK PERUSAHAAN FORM B.1. Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan 1 Jabatan: Pilih nama jabatan pimpinan sesuai akte perusahaan terakhir atau dokumen lain yang sejenis.. 2 Nama: Isikan nama sesuai dengan identitas yang bersangkutan. Penulisan gelar atau alias yang tercantum pada kartu identitas ditulis di belakang nama. Contoh: Ir. H. HERI, MBA alias Ahong ditulis HERI, IR, H, MBA (AHONG) 3 Bukti Identitas: Pilih bukti identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki yang bersangkutan. Contoh: KTP. Nomor: Isi nomor kartu identitas yang bersangkutan. Tanggal: Isi tanggal kadaluarsa katu identitas yang dimiliki. Catatan: • Untuk WNA yang tinggal di Indonesia harus mengisikan KITAS/KITAP dan NPWP. 4 Alamat: Tatacara pengisian alamat lihat panduan pada Form A.6. 5 NPWP: WNI harus mengisikan NPWP. Pengisian NPWP seperti panduan pengisian FORM A.3. Jika tidak memiliki NPWP tulis ‘0’. 6 Kewarganegaraan: Isi kewarganegaraan sesuai bukti identitas yang bersangkutan. Catatan: • Jika jabatan sebagai DIREKTUR UTAMA dipilih PRESIDEN DIREKTUR • Jika Nama Jabatan tidak tersedia dalam pilihan, pilih LAIN-LAIN. • Di antara jajaran pimpinan harus ada yang memiliki NPWP. Jika tidak ada yang memiliki NPWP harus dicantumkan KUASA DIREKSI yang ditunjuk berdasarkan Akta Notaris.

•

Khusus WNI: Untuk istri tanpa pemisahan harta, isikan NPWP suami.

Gambar 10 Contoh Pengisian Jabatan Pimpinan Perusahaan pada FORM B.1

19

Gambar 10 Pengisian Nama dan Bukti Identitas Pimpinan Perusahaan

Gambar 11 Contoh Pengisian Alamat, NPWP, Kewarganegaraan Pimpinan Perusahaan

20

FORM B.2. Komisaris / Pemilik / Sekutu(Pasif) Tatacara pengisian sama dengan panduan Form B.1 Catatan: Jika jabatan sebagai KOMISARIS UTAMA dipilih PRESIDEN KOMISARIS Gambar 12 Contoh Pengisian Jabatan, Nama, Bukti Identitas pada FORM B.2

Gambar 13 Contoh Pengisian NPWP, Kewarganegaraan pada FORM B.2

FORM B.3. Tergabung dalam afiliasi kelompok / grup usaha Pilih YA atau TIDAK, Jika YA, isikan afiliasi atau grup usaha, contoh: ASTRA, CT Corp., dll 21

FORM B.4. Struktur organisasi perusahaan Pilih banyaknya tingkat di bawah jabatan pimpinan tertinggi perusahaan. Jika perusahaan perorangan pilih ‘LAINNYA’ Gambar 14 Pengisian FORM B.3 dan 4

FORM B.5. Jumlah karyawan perusahaan saat ini Pilih sesuai jumlah karyawan di perusahaan yang bersangkutan Gambar 15 Contoh Pengisian Jumlah Karyawan Perusahaan pada FORM B.5

22

FORM C. DATA KEUANGAN PERUSAHAAN FORM C.1. Data laporan keuangan perusahaan 1. Tanggal Laporan Keuangan: Isi tanggal diterbitkannya laporan keuangan 2. Periode Laporan Keuangan: Isi periode atau jangka waktu yang dicakup oleh laporan keuangan tersebut Contoh: 01/01/2011 s.d 31/12/2011. Gambar 16 Pengisian Tanggal dan Periode Laporan Keuangan pada FORM C.1

•

Pengisian data angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tanpa menggunakan tanda pemisah “.” maupun “,”. 2. Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas. 3. Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan tanda baca “-“ (minus).

FORM C.1.a. Pendapatan / Penjualan Isikan dengan angka pendapatan bersih (perusahaan jasa) atau angka penjualan bersih (perusahaan perdagangan / produsen) dari Laporan Rugi/Laba Perusahaan. FORM C.1.b. Harga Pokok Penjualan Isikan dengan angka Harga Pokok Penjualan (HPP/COGS) atau beban langsung/expenses (perusahaan jasa) dari Laporan Rugi/Laba Perusahaan. FORM C.1.c. Persediaan Awal

23

Isikan angka persediaan awal (komponen HPP), hanya untuk perusahaan perdagangan / produsen, dari Laporan Rugi/Laba Perusahaan. Untuk perusahaan jasa, kosongkan. FORM C.1.d. Pembelian / harga pokok produksi Isikan angka pembelian (perusahaan dagang), isikan angka harga pokok produksi (perusahaan produsen) komponen HPP dari Laporan Rugi/Laba Perusahaan. Untuk perusahaan jasa, kosongkan. FORM C.1.e. Persediaan Akhir Isikan angka persediaan akhir barang jadi, hanya untuk perusahaan dagang/produsen, komponen HPP Laporan Rugi/Laba Perusahaan. Untuk perusahaan jasa, kosongkan. FORM C.1.f. Laba / rugi kotor Isikan angka laba / rugi kotor dari Laporan Rugi/Laba Perusahaan FORM C.1.g. Beban administrasi dan penjualan Isikan angka Beban Administrasi dan Penjualan dari Laporan Rugi/Laba Perusahaan FORM C.1.h. Laba / rugi bersih Isikan angka rugi/laba bersih setelah pajak sesuai Laporan Rugi/Laba Perusahaan Gambar 17 Pengisian Data Keuangan pada FORM C.1

FORM C.1.i. Aset lancar Isikan angka Total Current Asset/Aktiva Lancar sesuai Neraca Perusahaan. FORM C.1.j. Aset tetap Isikan Total Fixed Asset/ Aktiva Tetap sesuai Neraca Perusahaan. 24

FORM C.1.k. Aset lainnya Isikan angka Aset Lainnya yaitu aset selain aset lancar dan aset tetap (jika ada) dari Neraca Perusahaan. FORM C.1.l. Total Aset Isikan angka Total Asset/Total Aktiva sesuai dengan angka di Neraca Perusahaan. FORM C.1.m. Hutang jangka pendek Isikan angka Total Hutang Jangka Pendek/Shortterm (Current) Liability dari Neraca Perusahaan. FORM C.1.n. Hutang jangka panjang Isikan angka Total Hutang Jangka Panjang/ Longterm Liability dari Neraca Perusahaan. FORM C.1.o. Total Hutang Isikan Total Hutang/Total Liability dari Neraca Perusahaan FORM C.1.p. Total Modal Isikan Total Modal/Total Equity dari neraca perusahaan, bukan Modal Disetor. FORM C.1.q. Laba Ditahan •

Isikan jumlah laba ditahan pada saat pelaporan keuangan

Catatan: untuk perusahaan baru berdiri, minimal harus diisi Komponen Neraca dan Beban-beban Administrasi. Contoh pengisian data keuangan dapat dilihat pada Gambar 18 di bawah ini

25

Gambar 18 Contoh Pengisian Data Keuangan pada FORM C.1

FORM C.2. Rekening Bank atas nama perusahaan • Nama Bank: Isi nama bank tempat rekening dibuka • Nomor Rekening: Isi nomor rekening bank Giro perusahaan • Atas Nama: Nama pemilik rekening (harus atas nama perusahaan kecuali perusahaan perseorangan seperti UD, dll) • Jenis Rekening: Walaupun terdapat pilihan, tapi sangat disarankan diisikan jenis rekening Giro. Untuk PT, minimal salah satu rekening harus berjenis GIRO. • Jenis Valuta: Pilih Jenis Valuta

26

Gambar 19 Contoh Pengisian Rekening Bank pada FORM C.2

FORM C.3. Audit Akuntan Publik Pilih “Tidak” jika laporan keuangan perusahaan tidak pernah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP); Pilih “Pernah” jika laporan keuangan perusahaan diaudit KAP. Jika memilih “Pernah”, isikan Nama KAP nya, tahun laporan keuangan yang diaudit, dan Pilih Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan perusahaan (Semua informasi ini dapat ditemukan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik). Gambar 20 Contoh Pengisian Data Audit Akuntan Publik pada FORM C.3

FORM C.4. Audit DJBC Pilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Catatan: • •

Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan / atau audit cukai yang dilakukan oleh kantor wilayah atau Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan. Tidak termasuk audit yang dilakukan atas permohonan keberatan/banding yang diajukan oleh perusahaan dan penelitian lapangan (survey).

27

Gambar 21 Pengisian Data Audit DJBC pada FORM C.4

FORM C.5. Audit DJP Pilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia Catatan • •

Audit DJP adalah audit di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan. Isikan sesuai jumlah pelaksanaan audit DJP terhadap perusahaan terkait pajak secara keseluruhan (all taxes).

FORM C.6. Audit Internal Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki audit internal atau bagian yang berfungsi sebagai audit internal dalam struktur organisasi perusahaan, untuk kondisi yang lain pilih “Tidak”. Contoh pengisian FORM C.6 dan 7 dapat dilihat pada Gambar 22 FORM C.7. Aplikasi Sistem Akuntansi Dipilih sesuai jenis penyelenggaran pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan. Catatan: • • •

Manual dengan bantuan komputer: Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam komputer (misalnya Microsoft Office). Manual dan EDP: Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi dalam komputer (misalnya MYOB, Zahir), Electronic Data Processing (EDP): Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi yang khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server komputer sendiri

Gambar 22 Pengisian FORM C.6 dan 7

28

FORM C.8. Kualifikasi kepala bagian / manajer pembukuan (akuntansi) Pillih sesuai kualifikasi kepala bagian/manajer akuntansi di perusahaan Gambar 23 Pengisian FORM C.8

FORM D1. DATA KHUSUS IMPORTIR FORM D1.1. Angka Pengenal Importir (API) • Nomor: Isikan nomor dokumen Angka Pengenal Impor (API). • Tanggal: Isikan tanggal dokumen Angka Pengenal Impor (API). • Instansi Penerbit: Pilih salah satu jawaban yang tersedia. Catatan: •

•

Pastikan pengisian nomor API telah sesuai dengan format API dan API tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan terbaru. Contoh: 170302276-B bukan 170302276 B atau 170302276-b Untuk API yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pilih instansi penerbit “LAINNYA” dengan keterangan “KAWASAN BATAM”.

29

Gambar 24 Pengisian data API pada FORM D1.1

FORM D1.2. Jenis Importir Pilih sesuai jenis API yang dimiliki perusahaan Catatan: • •

Dalam hal API yang dimiliki merupakan API Produsen, maka perusahaan harus mengisi alamat pabrik secara lengkap dan benar pada FORM A.6. Dalam hal API yang dimiliki merupakan API Produsen, namun perusahaan belum / tidak memiliki pabrik, maka jenis importir agar dipilih “LAIN-LAIN”.

30

Gambar 25 Pengisian Jenis Importir pada FORM D1.2

FORM D1.3. Penandatangan dokumen impor (penanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam API) 1) Nama: Isikan Nama sesuai daftar nama yang tertera pada halaman belakang/lampiran dokumen API. 2) Jabatan: Pilih jabatan sesuai jabatan yang tertera pada halaman belakang/lampiran dokumen API. 3) Bukti identitas: Dipilih jenis bukti identitas pribadi yang bersangkutan. o Nomor: Isikan nomor kartu/surat bukti identitas pribadi yang bersangkutan. o Tanggal akhir: Isikan tanggal kadaluarsa atau akhir masa berlaku bukti identitas pribadi yang bersangkutan. 4) Alamat: Isikan alamat penandatangan dokumen impor perusahaan sesuai dengan identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, nomor telepon dan faksimili sama dengan tatacara pengisian alamat pada Form A.6. Catatan: • • •

Pastikan Nama, Nama Jabatan, dan alamat pimpinan yang tercantum dalam Form B tidak berbeda satu sama lain. Jika Penandatangan PIB lebih dari 1 orang klik tombol tambah di bawah isian ini Jika pilihan jabatan tidak tersedia pada form isian, pilih LAIN-LAIN

31

Gambar 27 Pengisian Data Penandatangan Dokumen Impor pada FORM D1.3

Gambar 28 Pengisian Data Penandatangan Dokumen Impor pada FORM D1.3

32

Gambar 29 Pengisian Data Penandatangan Dokumen Impor pada FORM D1.3

FORM D1.4. Jenis Usaha Sesuai API Isikan jenis usaha importir sesuai yang tercantum dalam API Contoh pengisian Jenis Usaha sesuai API dapat dilihat pada Gambar 30 FORM D1.5. Pemenuhan kewajiban kepabeanan Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan / akan dilakukan oleh perusahaan. Catatan: • •

Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan dipilih “Dikuasakan”, maka data NPWP dan nama PPJK harus diisi. Apabila pemenuhan kewajiban yang dipilih adalah “DISELESAIKAN SENDIRI” maka media yang dipergunakan untuk menyelesaikan PIB dipilih salah satu sesuai kondisi perusahaan.

33

Gambar 30 Pengisian FORM D1.4 dan 5

FORM D1.6. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB Dipilih sesuai media yang digunakan / akan digunakan dalam penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang atau PIB. (Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PIB adalah PDE Importir, maka nomor PDE Kepabeanan harus diisi). Gambar 31 Pengisian FORM D1.6

34

FORM D1.7. Memiliki Ahli Kepabeanan •

Dipilih “Ya” apabila perusahan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabeanan. • Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabeanan. • Apabila memilih “Ya” maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli kepabeanan terkait harus diisi. Catatan: Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.

Gambar 32 Pengisian Data Ahli Kepabeanan

FORM D1.8. Memiliki Fasilitas Kepabeanan dalam rangka Impor • • •

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor Apabila memilih “Ya” maka nama fasilitas kepabeanan harus dipilih dan nomor surat keputusan pemberian fasilitas terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

35

Gambar 33 Pengisian Fasilitas Kepabeanan

FORM D1.9. Tergabung dalam asosisi usaha importir • • •

Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang impor. Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang impor. Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

Gambar 34 Pengisian Data Asosiasi Usaha Importir

FORM D1.10. Komoditi Utama yang Diimpor • •

Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara spesifik serta 6 (enam) digit pertama kode/nomor HS. Setiap isian komoditi harus dipilih antara: o “Rencana” apabila komoditi tersebut belum pernah diimpor, atau o “Realisasi” apabila komoditi tersebut sudah pernah diimpor

36

Catatan: Jika komoditi lebih dari 1 (satu), klik

, untuk memasukkan komoditi yang lain.

Gambar 35 Pengisian Data Komoditi Utama yang Diimpor

37

FORM D2. DATA KHUSUS EKSPORTIR FORM D2.1. Memiliki izin ekspor dari instansi pemerintah • • •

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu) dari instansi pemerintah Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu) dari instansi pemerintah Apabila memilih “Ya” maka isi nama instansi penerbit, pilih nama perizinan, isi nomor dan tanggal perizinan.

Gambar 36 Pengisian Data Izin Ekspor

FORM D2.2. Pemenuhan kewajiban kepabeanan • •

Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan / akan dilakukan oleh perusahaan. Apabila pemenuhan kewajiban ada yang dikuasakan, maka data NPWP dan nama PPJK harus diisi.

Gambar 37 Pengisian Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan

38

FORM D2.3. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB • •

Dipilih sesuai media yang digunakan / akan digunakan dalam penyelesaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PEB adalah PDE Eksportir, maka nomor PDE Kepabeanan harus diisi.

Gambar 38 Pengisian Media Penyelesaian PEB

FORM D2.4. Memiliki ahli kepabeanan •

Dipilih “Ya” apabila perusahan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabeanan. • Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabeanan. • Apabila memilih “Ya” maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli kepabeanan terkait harus diisi. • Contoh pengisian data ahli kepabeanan dapat dilihat pada Gambar 39 Catatan: Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.

FORM D2.5. Tergabung dalam Asosiasi Usaha Eksportir • • •

Dipilih “Ya” apabila perusahan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang ekspor. Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang ekspor Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

39

Gambar 39 Pengisian Data FORM D2.4 dan 5

FORM D2.6. Komoditi Utama yang Diekspor • •

Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS. Setiap isian komoditi harus dipilih antara: o “Rencana” apabila komoditi tersebut belum pernah diimpor, atau o “Realisasi” apabila komoditi tersebut sudah pernah diimpor

Catatan: Jika komoditi lebih dari 1 (satu), klik

, untuk memasukkan komoditi yang lain.

Gambar 40 Pengisian Data Komoditi Ekspor

40

FORM D3. DATA KHUSUS PPJK FORM D3.1. Perizinan Sebagai PPJK Petunjuk pengisian • Nomor Pokok PPJK: Diisi Nomor Pokok PPJK • Nomor dan tanggal Surat Keputusan: Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan sebagai PPJK. • Nomor dan tanggal Surat Keputusan perubahan Terakhir: Nomor dan tanggal Surat Keputusan Perubahan terakhir PPJK (apabila ada) • Contoh pengisian data Perizinan PPJK dapat dilihat pada Gambar 41 Gambar 41 Pengisian Data Perizinan PPJK

FORM D3.2. Ahli Kepabeanan Petunjuk pengisian • Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar/dimiliki oleh perusahaan • Nama: Diisi nama ahli kepabeanan • Jabatan: Diisi njabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan. • Alamat: Diisi alamat ahli kepabeanan sesusi dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor. • Nomor seri sertifikat: Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan. • Nomor sertifikat: Diisi nomor sertifikat ahli kepabeanan

41

Gambar 42 Pengisian Data Perizinan PPJK

FORM D3.3. Pelanggan Utama • • • •

Dipilih “Ya”apabila perusahaan memiliki pelanggan utama (customer) utama dalam usahanya sebagai PPJK. Dipilih “Tidak”apabila perusahaan tidakmemiliki pelanggan utama (customer) utama dalam usahanya sebagai PPJK. Apabila memilih “Ya”maka NPWP dan nama pelanggan utama harus diisi Contoh pengisian data pelanggan utama dapat dilihat pada Gambar 43

Gambar 43 Pengisian Data Pelanggan Utama

42

FORM D3.4. Usaha Lain selain PPJK • •

Dipilih “Ya” dan diisi jenis usaha apabila perusahaan memiliki usaha lain selain bidang usaha PPJK, Importir, Eksportir, atau Pengangkut. Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki usaha lain selain bidang usaha PPJK, Importir, Eksportir, atau Pengangkut.

FORM D3.5. Nomor PDE kepabeanan (EDI Number) • •

Dipilih “Ya” dan diisi Nomor PDE kepabeanan (EDI Number) apabila perusahaan memiliki Nomor PDE kepabeanan. Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki Nomor PDE kepabeanan.

FORM D3.6. Tergabung dalam asosiasi usaha PPJK •

Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengurusan jasa kepabeanan. • Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak. • Apabila memilih “Ya”maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu). Gambar 44 Pengisian Data pada FORM D3.4, 5, dan 6

43

FORM D.4 DATA KHUSUS PENGANGKUT FORM D.4..1 Jenis Usaha Angkutan • •

Dipilih sesuai jenis usaha angkutan (dapat lebih dari satu) Nomor perizinan dan tanggal : diisi nomor dan tanggal surat izin usaha angkutan terkait yang dimiliki perusahaan.

Gambar 45 Pengisian Data Jenis Usaha Angkutan

FORM D.4..2. Sarana Pengangkut yang dimiliki a. Sarana pengangkut air -

Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki Nama sarana pengangkut: diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut. Nomor register : diisi nomor register sarana pengangkut Kapasitas muatan: diisi jumlah kapasitas maksimal penumpang (orang) dan / atau barang (dalam MT) Jenis trayek: dipilih antara “Tidak Terjadwal” atau “Terjadwal”. Apabila dipilih “Terjadwal” maka harus diisi rute trayek.

Catatan: Jika perusahaan sebagai Agen Pengangkut, data Nama Sarana Pengangkut isikan "NIHIL"

44

Gambar 46 Pengisian Data Sarana Pengangkut Air

b. Sarana pengangkut Udara • • • • • •

Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki Nama sarana pengangkut: diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut. Nomor register : diisi nomor register sarana pengangkut Jenis sarana pengangkut : dipilih antara “Penumpang” atau “Kargo”. Jenis trayek: dipilih antara “Tidak Terjadwal” atau “Terjadwal”. Apabila dipilih “Terjadwal” maka harus diisi rute trayek. Contoh pengisian data sarana pengangkut udara dapat dilihat pada Gambar 47

Gambar 47 Pengisian Data Sarana Pengangkut Udara

45

c. Sarana pengangkut darat Petunjuk pengisian • Diisi sesuai jenis dan jumlah sarana pengangkut yang dimiliki • Dapat diisi untuk lebih dari satu jenis sarana pengangkut. • Contoh pengisian data sarana pengangkut darat dapat dilihat pada Gambar 48 Catatan: Sarana Pengangkut Darat diisikan dalam hal perusahaan bergerak di bidang pengurusan Empty Container

Gambar 48 Pengisian Data Sarana Pengangkut Darat dan Asosiasi Pengangkut

FORM D4.3. Tergabung dalam asosiasi usaha pengangkut •

Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengangkut.

46

• • •

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengangkutan. Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu). Contoh pengisian data asosiasi usaha pengangkut dapat dilihat pada Gambar 48

47