PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL ANALISIS JABATAN

PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL

ANALISIS JABATAN

DISUSUN OLEH :

KASUBAG ANALISIS JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNYA sehingga Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan Seri Panduan Praktis Pengisian Informasi Jabatan guna Optimalisasi Analisis Jabatan. Penyusunan Panduan Praktis ini disesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan-undangan mengenai analisis jabatan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, panduan praktis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap organisasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyusunan dokumen analisis jabatan. Namun demikian, panduan praktis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca sekalian untuk penyempurnaan panduan praktis ini di masa mendatang.

Blitar,

Mei 2017

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

JONI SETIAWAN, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii I

PENDAHULUAN .................................................................................................1 a. Pengantar Analisis Jabatan..............................................................................1 b. Tujuan dan Manfaat .........................................................................................2 c. Metode Penggunaan ........................................................................................2 d. Dasar Hukum ...................................................................................................3

II KONSEP DASAR .................................................................................................4 a. Pengertian........................................................................................................4 b. Data dan Sumber Data.....................................................................................5 c. Out Put Kegiatan Analisis Jabatan ...................................................................5 d. Kegunaan Dokumen Analisis Jabatan ..............................................................7 e. Tahapan Kegiatan Analisis Jabatan ................................................................7 III BUTIR INFORMASI JABATAN .........................................................................10 a. Uraian Jabatan............................................................................................... 10 b. Nomenklatur Jabatan .....................................................................................11 c. Deskripsi Jabatan (Job Describtion) ............................................................... 11 e. Syarat Jabatan (Job Qualification)..................................................................21 IV PETA JABATAN............................................................................................... 28 V PENUTUP .........................................................................................................29 LAMPIRAN 1. FORM ANALISIS JABATAN LAMPIRAN 2. KAMUS BAKAT, MINAT, TEMPERAMEN, UPAYA FISIK DAN FUNGSI JABATAN LAMPIRAN 3. KAMUS KATA KERJA

ii

Panduan Praktis 2017

BAB I PENDAHULUAN A. PENGANTAR ANALISIS JABATAN Dalam dilaksanakan penataan

upaya

mendukung

tata

pemerintahan

yang

baik,

perlu

Program Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah program

sistem

menajemen

SDM

Aparatur

yang

tertuang

dalam

PermenPAN&RB No.11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20152019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Kementerian dan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota

dengan kegiatan penataan pegawai. Untuk itu,

diperlukan informasi dasar tentang jabatan yang diperoleh dari analisis jabatan. Pentingnya analisis jabatan didasari oleh tiga pertimbangan. Pertama, bakat kerja dan kemampuan setiap pegawai adalah berbeda-beda. Kedua, jabatan yang berbeda mungkin membutuhkan bakat yang berbeda pula. Ketiga, untuk mencapai kinerja yang optimal, maka Organisasi harus menempatkan pegawai di jabatan yang sesuai dengan bakat mereka. Dengan kata lain, agar berhasil mencapai tujuan, organisasi seharusnya memiliki informasi yang detil mengenai tugas dan persyaratan suatu jabatan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis jabatan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan menjadi jabatan. Rumusan ini akan dijadikan dasar untuk melakukan berbagai kegiatan manajemen kepegawaian diantaranya untuk menyusun formasi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan setiap Organisasi. Penataan organisasi, tatalaksana dan sumber daya manusia yang menjadi pokok Kegiatan reformasi birokrasi memerlukan data analisis jabatan sebagai bahannya.. Untuk menstandardisasikan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan analisis jabatan, mengacu pada formulir/kuesioner yang disusun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang idealnya diisi oleh masing

-

masing pemangku jabatan. Proses pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Akibatnya, data tidak terkumpul pada waktu yang telah ditetapkan serta hampir semua formulir tidak diisi dengan lengkap dan benar. Salah satu sebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang cara pengisian

1


formulir dan sulitnya mengontrol kualitas karena formulir tersebut diisi oleh setiap pemangku jabatan. Oleh karena itu, kegiatan analisis jabatan sebaiknya dilaksanakan Organisasi

oleh masing-masing unit kerja di bawah koordinasi Sekretariat

Daerah.

Dengan

demikian,

panduan

Bagian

operasional

penyusunan analisis jabatan bagi setiap unit untuk pengisian formulir Analisis jabatan sangat diperlukan. Pedoman Operasional Penyusunan Analisis Jabatan ini dapat digunakan untuk unit-unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. B. TUJUAN DAN MANFAAT Tujuan dari penyusunan panduan praktis anlaisis jabatan ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan analisis jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar serta membantu memudahkan unit-unit di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

dalam melaksanakan analisis jabatan dengan format-format

serta langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan. Sementara itu, penyusunan panduan ini diharapakan bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembaca dalam melaksanakan kefiatan analisis jabatan di lingkungan instansi masing-masing.

C. METODE PENGGUNAAN Panduan praktis ini dirancang untuk membangun pengetahuan dan keterampilan

pembaca

dalam melaksanakan kegiatan analisis jabatan dan

menyusun dokumen analisis jabatan. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penggunaan pedoman praktis ini, para pembaca diharapkan mengikuti metode penggunaannya, yaitu : 1.

Pelajari dan cermati dasar konseptual dan kebijakan yang digunakan dalam menyusun analisis jabatan;

2.

Pelajari contoh dengan seksama. Perhatikan rumusan kalimat dalam setiap contoh informasi jabatan;

3.

Buat simulasi sesuai dengan jabatan yang ada di instansi pembaca, dengan mengacu pada contoh yang telah disajikan dalam pedoman ini.

2


D. DASAR HUKUM Dalam menyusun analisis jabatan di instansi pemerintahan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan, diantaranya adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 17 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 13/2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; 4.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5.

Permenpan dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

6.

Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

7.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah

3


BAB II KONSEP DASAR A. PENGERTIAN Kata “analisis” berasal dari kata “analysis” yang artinya mengurai, sedangkan “jabatan”

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi Negara. Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, jabatan ini terbagi

atas

dua

jenis,

yaitu

jabatan

struktural

dan

jabatan

non

struktural/fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan manajerial yang tertera dengan jelas dalam struktur organisasi dan biasanya tercantum dalam suatu Surat Keputusan, misalnya: Kepala/Direktur. Jabatan non struktural/fungsional adalah jabatan yang tidak nampak dalam struktur organisasi, bukan merupakan kepala unit kerja dan pada umumnya terdiri dari

sekelompok tugas teknik (non

manajerial). Dari ketiga dasar hukum

yang menjadi acuan dalam pelaksanaan

analisis jabatan, tidak ada perbedaan definisi tentang analisis jabatan. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 disebutkan bahwa analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menajdi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas. Sementara dalam

Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan

bahwa analisis jabatan merupakan Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2012 dikemukakan bahwa analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: analisis jabatan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil berupa informasi jabatan. . Informasi tersebut ditelusuri melalui proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

oleh pemegang jabatan. Yang

dimaksud dengan informasi jabatan adalah peta jabatan; uraian pekerjaan (job description); dan spesifikasi jabatan (job specification). B. DATA DAN SUMBER DATA

4


1. Data Data utama dalam analisis jabatan adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai. Pekerjaan dimaksud adalah tugas sehari-hari setiap pegawai. 2. Sumber Data Yang dapat menjadi sumber data adalah : a. Para pemimpin unit kerja; b. Para pegawai; c. Surat-surat keputusan tentang organisasi; d. Laporan pelaksanaan pekerjaan; dan e. Literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi organisasi.

C. OUTPUT KEGIATAN ANALISIS JABATAN Dari segi output (hasil) dari kegiatan analisis jabatan, tidak ada perbedaan antara ketiga aturan mengenai analisis jabatan. Secara umum, hasil kegiatan analisis jabatan adalah informasi jabatan yang meliputi: a. Peta jabatan, peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan bentangan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. b. Uraian Pekerjaan/jabatan (Job Description), adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan. Uraian jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko bahaya serta persyaratan jabatan. c. Spesifikasi Jabatan (Job Spesification) atau Persyaratan Jabatan (Job Requirement), merupakan syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk

5


menduduki suatu jabatan

seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja,

pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi. Perbedaan antara ketiga

peraturan tersebut adalah perbedaan cara

merumuskan poin informasi uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Berikut akan disajikan matriks poin informasi jabatan yang dirumuskan dalam ketiga aturan tersebut. Tabel. 2.1. Matriks Rumusan Informasi Jabatan berdasarkan Peraturan Analisis Jabatan (Permenpan

(PerKa BKN No.

(Permendagri No.

No.33/2011)

12/2011)

35/2012)

1.

Nama jabatan

1.

Nama jabatan

2.

Ringkasan tugas

2.

Kode jabatan

a. Kode Jabatan

3.

Hasil kerja

3.

Unit kerja

b. Nama Jabatan

4.

Bahan kerja

4.

c. Unit kerja

5.

Peralatan kerja

Kedudukan dalam struktur organisasi

5.

Ikhtisar jabatan

6.

Uraian tugas

7.

Bahan kerja

8.

Perangkat/alat kerja

9.

Hasil kerja

6.

Rincian tugas

7.

Keadaan tempat

8.

kerja

9.

Upaya fisik

10. Risiko bahaya 11. Syarat jabatan

10. Tanggung jawab 11. Wewenang 12. Korelasi jabatan 13. Kondisi lingkungan kerja 14. Resiko bahaya 15. Syarat jabatan 16. Prestasi kerja yang diharapkan 17. Butir informasi lain

1.

Identitas Jabatan

2.

Ringkasan Tugas Jabatan

3.

Rincian Tugas jabatan

4.

Wewenang

5.

Tanggung Jawab

6.

Hasil Kerja

7.

Bahan Kerja

8.

Perangkat Kerja

9.

Hubungan Jabatan

10. Keadaan Tempat Kerja 11. Upaya Fisik 12. Kemungkinan resiko bahaya 13. Syarat jabatan

18. (Nama penyusun & atasan langsung)

Dari tabel diatas terlihat bahwa rumusan informasi uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan yang ada di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun

6


2011 lebih lengkap dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai penyusunan informasi jabatan pedoman praktis ini akan lebih mengacu kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan tanpa mengesampingkan aturan-aturan lain mengenai analisa jabatan. D. KEGUNAAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN Dalam konteks organisasi pemerintah, secara umum informasi jabatan yang diperoleh dari hasil analisis jabatan tersebut diperlukan dalam kegiatan penataan

kelembagaan,

kepegawaian,

ketatalaksanaan

dan

perencanaan

kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan; ketatalaksanaan; kepegawaian; dan pengawasan. Hasil analisis jabatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan : 1.Perencanaan Pegawai

 • Analisis beban kerja

2.Rekrutmen & Seleksi

 • Standar Kualifikasi

(Analisis kebutuhan pegawai)

• Kriteria Seleksi 3.Perencanaan Karier

 • Pola Karier

4.Pengangkatan Dalam Jabatan  • Standart Kompetensi Jabatan • Penilaian Kompetensi 5.Penilaian Kinerja

 • Standart Kinerja • Kriteria Kinerja

6.Remunerasi

 • Evaluasi Jabatan ( Bobot Peringkat Jabatan)

7.Diklat

 • Analisis Kebutuhan diklat

E. TAHAPAN KEGIATAN ANALISIS JABATAN Analisis jabatan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Secara umum, tahapan kegiatan analisis jabatan meliputi tahapan persiapan, yaitu dengan pembentukan dan pengesahan tim analisis jabatan di lingkungan instansi; tahapan pengumpulan data jabatan; tahapan pengolahan data informasi jabatan; tahapan verifikasi dan penyempurnaan informasi jabatan; dan tahapan penetapan hasil analisis jabatan.

7


Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011, prosedur dalam melakukan analisis jabatan di lingkungan instansi pemerintah adalah : 1. Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ), tim ini yang secara khusus memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan analisis

abatan di

lingkungan instansi yang bersangkutan.

2. Kegiatan analisis jabatan, yang terdiri dari : a.

Pengumpulan

data,

kegiatan

pengumpulan data

dilakukan

untuk

mendapatkan fakta dan keterangan dari pemegang jabatan, pimpinan unit kerja, narasumber lainnya. Selain itu, data mengenai jabatan dapat diperoleh dari catatan harian pemegang jabatan, rencana kerjadan laporan pelaksanaan kegiatan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi dan tata kerja, serta informasi kepegawaian lainnya. b.

Penyusunan Informasi Jabatan, kegiatan ini dilakukan oleh tim pelaksana setelah data jabatan terkumpul. Informasi jabatan yang akan disusun adalah rumusan uraian jabatan, syarat jabatan dan peta jabatan.

c.

Verifikasi data jabatan, kegiatan ini merupakan kegiatan konfirmasi hasil penyusunan analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh berbagai tanggapan, saran, masukan dan dukungan yang bermanfaat bagi penyempurnaan hasil pengolahan data jabatan yang telah dilakukan oleh tim pelaksana analisis jabatan.

d.

Penetapan Hasil Analisis Jabatan, kegiatan ini dilakukan

melaluI

kegiatan finalisasi hasil analisis jabatan dengan melakukan presentasi dihadapan pimpinan instansi dan pejabat Pembina kepegawaian. Setelah dipresentasikan dan disetujui, maka dokumen hasil analisis jabatan harus disahkan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat Pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.

8


Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Analisis Jabatan

Pembentukan Tim Analisis Jabatan Instansi Pemerintah

Pengumpulan Data Jabatan, dilakukan melalui pengisian form, wawancara dan pengamatan

Penyusunan Informasi Jabatan, baik jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional

Verifikasi data Jabatan, merupakan konfirmasi penyusunan informasi jabatan kepada pihak

Penetapan hasil analisa jabatan, dilakukan dengan finalisasi hasil analisa jabatan dan mengesahkan hasil analisa jabatan

Sumber; Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

9


BAB III BUTIR INFORMASI JABATAN A. URAIAN JABATAN Hasil analisis jabatan akan diungkapkan dalam formulir Uraian Jabatan sehingga sistematis dan terstandarisasi. Formulir Uraian Jabatan tersebut berisi pokok-pokok informasi yang menggambarkan suatu jabatan secara singkat namun jelas. Pokok-pokok informasi tersebut, sesuai dengan formulir Uraian Jabatan terdiri atas tiga bagian secara berurutan sebagai berikut: 1. Nomenklatur Jabatan 1.1. Nama Jabatan 2. Deskripsi Jabatan 2.1. Kode Jabatan 2.2. Unit Kerja Jabatan 2.3. Letak dalam Struktur 2.4. Ikhtisar Jabatan 2.5. Uraian Tugas 2.6. Bahan Kerja 2.7. Alat Kerja 2.8. Hasil Kerja 2.9. Tanggung Jawab 2.10. Wewenang 2.11. Korelasi Jabatan 2.12. Kondisi Lingkungan Kerja 2.13. Keadaan/Resiko Bahaya 3. Syarat Jabatan 3.1. Pangkat dan Golongan Ruang 3.2. Pendidikan 3.3. Kursus/Pelatihan 3.4. Pengalaman Kerja 3.5. Pengetahuan Kerja 3.6. Keterampilan Kerja 3.7. Bakat Kerja

10


3.8. Temperamen Kerja 3.9. Minat Kerja 3.10. Upaya Fisik 3.11. Kondisi Fisik 3.12. Fungsi Pekerja 3.13. Prestasi Kerja yang Diinginkan 3.14. Butir Informasi Lain B. NOMENKLATUR JABATAN Jabatan merupakan aspek dari organisasi yang akan ditelaah dan dianalisis dalam kegiatan analisis jabatan. Sehingga diharapkan diperoleh berbagai informasi mengenai jabatan tersebut, seperti informasi nama jabatan, apa yang dikerjakan oleh jabatan tersebut, kualifikasi apa yang dibutuhkan pegawai untuk dapat menduduki jabatan tersebut, dan berbagai informasi lain. 1.

Nama Jabatan Tulislah nama jabatan yang sekarang Saudara pangku sesuai dengan

yang tertera dalam Surat Keputusan Penggangkatan. Apabila Saudara (Bawahan) tulislah nama jabatan Saudara sesuai dengan tugas/pekerjaan yang saudara lakukan. Syarat nama jabatan Ringkas, Substantif, Jelas dan dapat memberikan pengertian yang tepat bagi pembaca. Penamaan JFU dapat dirumuskan berdasarkan Permen PAN&RB No.25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. C. DESKRIPSI JABATAN (JOB DESCRIPTION) Berikut ini akan dijelaskan mengenai deskripsi pekerjaan/jabatan (job description). Secara umum job description merupakan uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan. Dalam Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, point-point

job description

meliputi kode jabatan; unit kerja; kedudukan dalam struktur organisasi; ikhtisar jabatan; uraian tugas; bahan kerja; perangkat/alat kerja; hasil kerja; tanggung jawab; wewenanang; korelasi jabatan; kondisi lingkungan kerja; dan resiko bahaya. Berikut akan disajikan penjelasan mengenai point

job description

tersebut dengan cara menyusunnya dengan baik.

11


1.

Kode Jabatan Kode jabatan merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan

pengadministrasian jabatan.

Pengkodean Jabatan harus menggunakan format

kode yang seragam. Tidak ada aturan khusus yang mengatur untuk menyusun kode jabatan. 2.

Unit Kerja Jabatan Informasi mengenai unit kerja merupakan informasi mengenai unit kerja

dimana

jabatan tersebut berada, tulislah unit kerja tempat Saudara bekerja.

Dalam formulir analisis jabatan, unit kerja jabatan diisi dengan nomenklatur unit kerja pemangku jabatan yang diduduki dan unit kerja yang berada diatasnya. Berikut akan disajikan contoh unit kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. (Unit kerja/eselon diatasnya langsung) Contoh Unit Kerja Unit Kerja : Eselon II

: Dinas /Instansi X

Eselon III

: Bagian Tata Usaha

Eselon IV

:-

3.

Letak dalam Struktur Mencerminkan posisi jabatan apakah jabatan struktural atau non-

struktural (Sesuai SOTK) Menggambarkan kedudukan: -

Atasan langsung

-

Atasan dari Atasan langsung

-

Jabatan yang dianalisis

-

Jabatan lain yang memiliki atasan langsung yang sama

Jabatan yang dianalisis diberi tanda (diarsir)

12


4.

Ikhtisar Jabatan Adalah uraian ringkas yang memberikan gambaran secara umum tentang

ruang lingkup atau kompleksitas jabatan yang disusun dalam satu kalimat yang mencerminakan pokok-pokok tugas jabatan. Dalam menyususn ikhtisar jabatan seharusnya dapat memenuhi kriteria:  Apa yang dikerjakan (What)  Bagaimana cara mengerjakannya (How)  Mengapa/Untuk tujuan apa pekerjaan dilakukan (Why) Berikut akan disajikan contoh ikhtisar jabatan untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Ikhtisar Jabatan Ikhtisar Jabatan : Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan di Dinas/Instansi X.

5.

Uraian Tugas Dari keseluruhan informasi jabatan, uraian tugas merupakan informasi

jabatan yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan uraian tugas / pekerjaan harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan supaya pemangku jabatan mengetahui tugas yang harus dilakukannya. Uraian tugas ini pula yang menjadi dasar bagi tim analis untuk menyusun informasi jabatan yang lain, misalnya untuk menentukan pendidikan dan pelatihan jabatan yang tepat pasti harus disesuaikan dengan uraian tugasnya. Menurut

Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011, uraian

tugas merupakan suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang

13


dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu, dan ditulis dengan singkat dan jelas. Seperti merumuskan ikhtisar jabatan, penyusunan uraian tugas juga seharusnya memenuhi kriteria : a. apa yang dikerjakan, sebutkan obyek yang dikerjakan (what); b. bagaimana cara mengerjakan (how); c. mengapa tugas itu harus dikerjakan (why); Dalam organisasi pemerintah,

uraian tugas pemangku jabatan

merupakan penjabaran dari tugas pokok institusi [organisasi] yang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut harus menyelenggarakan sejumlah fungsifungsi [organisasi]. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi dibutuhkan pemangku jabatan [administrator/

manajemen puncak] yang berperan dan

bertanggung jawab dalam pencapaian tugas pokok institusi secara keseluruhan. Sebagaimana

suatu

organisasi

dalam

perspektif

proses,

maka

secara

berkesinambungan dan sinergi fungsi-fungsi dijabarkan kembali menjadi sejumlah tugas-tugas yang harus melaksanakan sejumlah fungsi-fungsi yang membutuhkan pemangku jabatan. Rangkaian hubungan dan proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3.1 Hubungan Tugas, Fungsi, Jabatan dan Uraian Tugas

Tugas Institusi

Fungsi Institusi

II

Jabatan

Tugas

III

Fungsi

IV

Uraian Tugas

Tugas

Fungsi

Jabatan

Uraian Tugas

Tugas Uraian Tugas

14


Gambar tersebut menjelaskan hubungan antara tugas, fungsi, jabatan dan uraian tugas untuk instansi eselon II.  Dari gambar terlihat bahwa tugas institusi akan menjadi fungsi institusi. Fungsi Institusi akan menjadi rujukan dalam membentuk nama jabatan eselon II. Berikutnya disusun tugas jabatan eselon II tersebut, dan setelah itu disusun fungsi dan uraian tugas untuk eselon II berdasarkan tugas eselon II yang telah disusun sebelumnya.  Rumusan fungsi eselon II akan menjadi rujukan dalam membentuk nama jabatan untuk eselon III. Setelah itu, disusun tugas untuk jabatan eselon III tersebut. Dari rumusan tugas itu, disusun fungsi dan uraian tugas untuk eselon III.  Rumusan fungsi jabatan eselon III tersebut akan menjadi rujukan dalam pembentukan nomenklatur jabatan eselon IV. Untuk jabatan eselon IV, tidak lagi disusun fungsi jabatan eselon IV tersebut tetapi dari tugas jabatan langsung

dijabarkan menjadi uraian tugas jabatan, hal

inidikarenakan eselon IV merupakan eselon terendah yang tidak akan diturunkan lagi menjadi jabatan struktural dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut,

secara umum dapat disimpulkan bahwa

karena pembentukan nomenklatur jabatan struktural tertentu didasarkan pada rumusan fungsi jabatan struktural di atasnya, maka uraian tugas jabatan struktural tertentu dengan jabatan struktural diatasnya juga harus memiliki keterkaitan. Begitu juga antara jabatan struktural terntentu dengan jabatan fungsional umum dibawahnya, juga harus memiliki keterkaitan. Konsep ini menunjukkan bahwa beberapa unit kerja dalam suatu organisasi yang didalamnya terdapat jabatanjabatan bekerja sama dan saling berkaitan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, dalam merumuskan uraian tugas harus memperhatikan kata kerja yang digunakan. Untuk jabatan struktural yang mengerjakan tugas manajerial, maka rumusan uraian tugasnya dapat dimulai dengan menggunakan kata kerja manajerial seperti

merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan,

mengoreksi, memverifikasi, mengawasi, mengevaluasi, dst. Sementara untuk jabatan fungsional umum yang lebih mengerjakan tugas teknis operasional, maka rumusan uraian tugasnya dapat dimulai dengan menggunakan kata kerja teknis operasional, seperti ;melaksanakan, menyusun, mengolah. dst.

15


Uraian tugas pun tidak terlepas dari rincian tugas. Walaupun dalam Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan

tidak eksplisit disebutkan

tentang Pedoman Pelaksanaan bahwa setiap uraian tugas harus

disertai dengan rincian tugas, tetapi lebih baik rincian tugas disertakan dalam setiap uraian tugas. Rincian tugas merupakan penjabaran lebih rinci dari uraian tugas, bisa merupakan proses dari pelaksanaan tugas dan dimaksudkan untuk mempermudah ketika merumuskan norma waktu dalam menyusun analisis beban kerja. Berikut akan disajikan contoh uraian tugas dan rincian tugas untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x.

Contoh Uraian Tugas Uraian Tugas : Merencanakan kegiatan dan anggaran di Sub Bagian

Perencanaan dan

Pelaporan sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dinas/Instansi x sebagai bahan pedoman kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; Tahapan : a. Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu b. Menyiapkan bahan terkait dengan rencana kegiatan tahunan yang akan berjalan c. Mengkoordinasikan Rencana Kerja Tahunan Unit Renlap d. Mengkoordinasikan Pembuatan TOR Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan e. Mengkoordinasikan pembuatan RAB Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan f. Mengkoordinasikan pembuatan RPPA Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dst.

6.

Bahan Kerja Adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil

kerja.Bahan kerja dapat diolah menjadi hasil kerja, jika ada perangkat kerja (alat kerja). Berikut akan disajikan contoh bahan kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x.

16


Contoh bahan kerja No 1

Bahan Kerja

Penggunaan Dalam Tugas

Renstra, Disposisi Kapus, Laporan kegiatan setiap Perencanaan unit, data dan informasi, notulensi hasil monev, kegiatan

dan

TOR, RAB, RPPA, SBU, SOP, uknis, peraturan anggaran perundang-undangan, SK Kepala LAN tentang honor, PP tarif PNBP 2

7.

Dst

Alat Kerja Sarana yang dipergunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil

kerja. Alat kerja tidak terbatas pada sarana materiil, dapat juga berupa peraturan, pedoman, prosedur kerja atau acuan lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Berikut akan disajikan alat kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Alat kerja No 1

Bahan Kerja


Renstra, Disposisi Kepala Dinas/Instansi, Perencanaan laporan

kegiatan

setiap

unit,

data

kegiatan

dan dan anggaran

informasi, notulensi hasil monev, TOR, RAB, RPPA,

SBU,

SOP,

perundang-undangan,

juknis, SK

peraturan

Kepala

Dinas

tentang honor 2

8.

Dst

Hasil Kerja Hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa (pelayanan) atau

informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas. Hasil kerja dapat diperoleh bila ada sesuatu yang diolah (bahan kerja) dapat berupa : 1. Benda; 2. Jasa; 3. Informasi;

17


Berikut akan disajikan contoh hasil kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh hasil kerja No.

Hasil Kerja

Jumlah Satuan

1

Dokumen perencanaan kegiatan dan

Dokumen

Waktu yang diperlukan

anggaran di Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan

Rencana

Program

sesuai

dengan

dan

Kegiatan

sebagai bahan pedoman kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan: RKT, TOR, RAB dan RPPA 2

9.

Dst

Tanggung Jawab Adalah kewajiban yang melekat pada jabatan, yang terkait dengan benar

atau salahnya pelaksanaan tugas. Tanggung jawab jabatan dapat meliputi tanggung jawab terhadap:  Bahan kerja (Kerahasiaan data)  Alat Kerja (Kelengkapan peralatan kerja)  Hasil Kerja (Keakuratan laporan)  Proses Kerja (Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan/SOP) Berikut akan disajikan contoh tanggung jawab untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh tanggung jawab Tanggung Jawab 1. Keefektifan pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Instansi X. 2. Keakuratan dan kelengkapan laporan perencanaan dan pelaporan.

10. Wewenang Adalah hak pemegang jabatan untuk memilih alternatif dalam mengambil keputusan/ tindakan yang diakui secara sah oleh semua pihak.

18


Tulislah hak dan kekuasaan yang Saudara miliki untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu sehubungan dengan tugas yang dibebankan kepada Saudara. Wewenang dapat terkait dengan:  Bahan Kerja (a.l: Mengembalikan bahan kerja yang tidak sesuai)  Alat

Kerja

(a.l:Melakukan

pemeliharaan

perangkat

kerja

yang

digunakan)  Hasil Kerja (a.l:Menyebarluaskan informasi yang dihasilkan kepada orang lain)  Proses Kerja (a.l:Menetapkan prosedur kerja) Berikut akan disajikan wewenang untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh wewenang Wewenang 1. Meminta laporan pelaksanaan pendelegasian kewenangan 2. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan

11. Korelasi Jabatan Korelasi jabatan adalah hubungan kerja yang dilakukan antara jabatan terkait dengan jabatan lain dalam konteks pelaksanaan tugas Hubungan jabatan dapat berupa:  Hubungan Vertikal (atasan dengan bawahan)  Hubungan Horizontal (hubungan dengan jabatan yang setara)  Hubungan Diagonal (hubungan dengan jabatan yang lebih tinggi di organisasi yang berbeda). Berikut akan disajikan korelasi jabatan untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Korelasi Jabatan No.

Jabatan

Unit Kerja/Instansi

Dalam Hal

1

Kepala Pusat

Pusat Diklat Aparatur

Pelaksaan tugas dan pelaporan

2

Kabag Tata Usaha

Bagian Tata Usaha

Pelaksanaan tugas danpelaporan

3

Dst

19


12. Kondisi Lingkungan Kerja Adalah

keadaan

tempat

bekerja

yang

merupakan

konsekwensi

keberadaan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kondisi Lingkungan Kerja suatu jabatan meliputi:  Tempat Kerja  Suhu  Udara  Keadaan Ruangan  Letak  Keadaan Tempat Kerja  Penerangan  Suara  Getaran Berikut akan disajikan contoh kondisi lingkungan kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Hasil Kondisi Lingkungan Kerja No.

Aspek

Faktor

1

Tempat Kerja

Ruangan Tersendiri

2

Suhu

Dingin dengan pengaturan

3

Udara

Sejuk

4

Keadaan Ruang

Cukup

5

Letak

Dalam Gedung

6

Penerangan

Memadai

7

Suara

Tenang

8

Keadaan Tempat Kerja

Bersih

9

Getaran

-

13. Keadaan/Resiko Bahaya Informasi resiko bahaya diisikan dengan kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas jabatannya

20


dan

sehubungan

dengan

keberadaannya

dalam

lingkungan

pekerjaan.

Kemungkinan resiko bahaya ditentukan dari keberadaan pegawai terkait dengan:  lingkungan pekerjaan,  penanganan bahan,  proses yang dilakukan,  penggunaan perangkat kerja,  hubungan jabatan dan  penanganan produk yang diberikan  Kemungkinan resiko bahaya bisa bersifat fisik atau mental Berikut akan disajikan contoh resiko bahaya untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Resiko Jabatan No.

Fisik/Mental

Penyebab

1

Sakit Penglihatan (mata)

Radiasi Komputer (monitor)

2

Sakit Pinggang

Terlalu banyak duduk

3

Dst

-

D. SYARAT JABATAN (JOB QUALIFICATION) Di dalam informasi hasil analisis jabatan, selain berisikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan (job description) juga berisikan informasi mengenai syarat jabatan (job qualification). Menurut Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, syarat jabatan

merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Syarat jabatan terdiri atas pangkat/golongan

ruang;

pendidikan;

kursus/diklat;

pengalaman

kerja;

pengetahuan kerja; keterampilan kerja; bakat kerja; temperamen kerja; minat kerja; upaya fisik; kondisi fisik; dam fungsi pekerja. Berikut akan disajikan penjelasan dan cara menyusun point syarat jabatan dengan baik dan sesuai. 1.

Pangkat dan Golongan Ruang Pangkat dan golongan ruang minimal apa yang dipersyaratkan untuk

menduduki suatu jabatan.

21


Contoh pangkat/golongan ruang pada operator komputer : Pengatur, II/b. 2.

Pendidikan Informasi pendidikan diisikan dengan pendidikan formal minimal yang

dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Tidak ada aturan yang memberikan panduan tim analis untuk menentukan pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu. Oleh karena itu, tim analis dapat menentukan

pendidikan formal minimal untuk suatu jabatan, disesuaikan

dengan rumusan uraian pekerjaan jabatan tersebut. Beberapa panduan dalam menentukan pendidikan formal minimal bagi jabatan diantaranya adalah : a.

untuk jabatan struktural

tertentu tidak harus spesifik ditentukan harus

merupakan lulusan jurusan/program studi tertentu yang terkait dengan uraian tugasnya, namun diupayakan dipersyaratkan sudah memperoleh gelar sarjana. Misalnya Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas X syarat pendidikan Minimal lulusan S-1. b.

untuk jabatan fungsional tertentu, harus spesifik ditentukan, yaitu harus dari jurusan/program studi tertentu yang terkait dengan uraian tugasnya. Misal untuk jabatan fungsional tertentu dokter gigi harus merupakan lulusan fakultas kedokteran gigi.

c.

untuk nomenklatur jabatan fungsional umum yang membutuhkan keterampilan tertentu harus spesifik ditentukan harus lulusan dari jurusan/program studi yang terkait dengan uraian tugasnya. Misal : operator komputer syarat pendidikannya harus merupakan lulusan D-3 Komputer.

3.

Kursus/Pelatihan Informasi syarat jabatan kursus/diklat adalah diklat yang dibutuhkan untuk

meningkatkan kemampuan manajerial dan non manajerial, seperti kemampuan di bidang manajerial, teknis tertentu dan pengetahuan lain sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya. Ada dua jenis diklat yang harus diikuti oleh pemangku jabatan, yaitu : a.

Diklat penjenjangan, diklat yang wajib diikuti oleh pemangku jabatan, terutama jabatan struktural, yang meliputi diklat prajabatan, diklat PIM IV, Diklat PIM III, Diklat PIM II, dan Diklat PIM I. Untuk diklat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.

22


b.

Diklat teknis, diklat ini diikuti untuk meningkatkan kompetensi pemangku jabatan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Untuk mengisi rumusan diklat ini disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik. Berikut akan disajikan contoh kursus/diklat untuk jabatan Kepala Sub

Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Kursus/Diklat Kursus/Diklat 1. Penjenjangan

: Diklat PIM IV

2. Teknis

: Diklat Perencanaan Strategik, dst.

4.

Pengalaman Kerja Pengalaman Kerja merupakan pengembangan pengetahuan, ketrampilan

kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yg tidak diperoleh dari pelatihan tetapi diperoleh dari dari masa kerja sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk dapat menduduki jabatan atau dibidang apa dan berapa lamanya. Berikut akan disajikan contoh pengalaman kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Pengalaman Kerja Pengalaman Kerja

5.

: Staf Unit Perencanaan dan Pelaporan

Pengetahuan Kerja Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau

informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan masalah, daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Berikut akan disajikan contoh pengetahuan kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Pengetahuan Kerja Pengetahuan Kerja

6.

: Pengetahuan Peraturan Perundangan terkait perencanaan dan pelaporan

Keterampilan Kerja

23


Keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan jabatan tertentu. Berikut akan disajikan contoh keterampilan kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Keterampilan Kerja Keterampilan Kerja

7.

: Mengoperasikan komputer

Bakat Kerja Bakat kerja jabatan merupakan

kapasitas khusus atau kemampuan

potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami beberapa tugas atau pekerjaan jabatan. Untuk menentukan bakat kerja jabatan, Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang

tentang Pedoman Pelaksanaan

Analisis Jabatan menyediakan kamus bakat kerja yang terlampir dalam panduan ini. Tim analis dapat mengacu pada kamus tersebut untuk menentukan bakat kerja yang tepat bagi suatu jabatan sesuai dengan uraian tugasnya. Berikut akan disajikan contoh bakat kerja

untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Bakat Kerja Bakat Kerja

8.

: Intelegensia (G); Bakat Verbal (V); Ketelitian (Q)

Temperamen Kerja Sementara itu, temperamen kerja merupakan

syarat kemampuan

penyesuaian diri yang harus dipenuhi PNS sesuai dengan sifat pekerjaan jabatan. Seperti bakat kerja, Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan juga menyediakan kamus temperamen kerja yang terlampir dalam panduan ini. Berikut akan disajikan contoh temperamen kerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Temperamen Kerja Temperamen Kerja

9.

: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan dan merencanakan (D)

Minat Kerja

24


Minat kerja merupakan kecenderungan memiliki kemauan, keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan

jabatan

dengan baik

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk merumuskan minat kerja jabatan juga disediakan kamus minat kerja dalam Perka BKN Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan yang terlampir dalam panduan ini. Berikut akan disajikan contoh minat kerja

untuk

jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Minat Kerja MInat Kerja

: Investigatif (I); Konvensional (K), dst

10. Upaya Fisik Upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dalam merumuskan upaya fisik jabatan, juga disediakan kamus upaya fisik yang terlampir dalam pedoman praktis ini. Berikut akan disajikan contoh upaya fisik untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Upaya Fisik Upaya Fisik

: Duduk ; Berdiri ; Berjalan

11. Kondisi Fisik Adalah persyaratan spesifik dari pekerjaan yang terkait dengan kondisi fisik pegawai. Sedapat mungkin penentuan kondisi fisik didasarkan pada penelitian empirik, karena persyaratan fisik yang tidak relevan/sesuai dapat mengarah pada diskriminasi pegawai. berat badan; postur tubuh; penampilan. Sebagian besar jabatan di lingkungan instansi pemerintah merupakan tugas manajerial dan administratif, sehingga tidak diperlukan kondisi fisik yang terlalu detail seperti umur, tinggi badan, berat badan, postur tubuh, dan penampilan. Oleh karena itu, point kondisi fisik tersebut tidak harus diisikan. Berikut akan disajikan contoh kondisi fisik untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Kondisi Fisik

25


Kondisi Fisik  Jenis Kelamin

: Laki-laki/perempuan; sehat jasmani

 Umur tertentu yang disyaratkan

:

 Tinggi badan tertentu

:

 Berat badan tertentu

:

 Postur tubuh

:

 Penampilan

:

12. Fungsi Pekerja Informasi terakhir terkait syarat jabatan adalah fungsi pekerja. Fungsi pekerja merupakan tingkat hubungan PNS (jabatan) dengan data, orang, dan benda. Untuk menentukan fungsi pekerja bagi jabatan, juga disediakan kamus fungsi pekerja yang terlampir dalam panduan ini. Berikut akan disajikan contoh fungsi pekerja untuk jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dinas/Instansi x. Contoh Fungsi Pekerja Fungsi Pekerja

: Menyusun data (D3) ; Berbicara (O6); dst

Selain informasi diatas, terdapat beberapa point informasi lagi yang harus diisikan menurut Perka BKN, yaitu prestasi kerja yang diharapkan dan butir informasi lain. Setelah itu, di dalam form analisis jabatan menurut Perka BKN, dicantumkan pengesahan form yang ditandatangani oleh pemangku jabatan dan atasan langsung. 13. Prestasi Kerja yang diharapkan Poin informasi kerja yang diharapkan pada prinsipnya mengacu pada poin informasi hasil kerja. Hanya saja dalam tabel prestasi kerja yang diharapkan, tidak lagi disebutkan rumusan hasil kerja, hanya satuan hasilnya dengan jumlah hasil dan waktu penyelesaian. diharapkan

untuk

jabatan

Berikut akan disajikan contoh prestasi kerja yang Kepala

Sub

Bagian

Perencanaan

Pelaporan

Dinas/Instansi x. Contoh Prestasi Kerja yang Diharapkan

26


No

Satuan Hasil

1

Dokumen

2

dst

Jumlah Hasil (dalam 1 tahun)

Waktu Penyelesaian

5

2.100 menit

14. Butir Informasi Lain Poin informasi butir informasi lain disiikan bila ada informasi lain mengenai jabatan yang belum disebutkan dalam seluruh point informasi jabatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

27


BAB IV PETA JABATAN Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan bentangan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja

baik jabatan

struktural, jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Berikut ini adalah struktur peta jabatan instansi.

Nama Jabatan eselon II Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Nama Jabatan eselon III


Nama Jabatan eselon IV






JFU

JFU

Gambar 4.1 Peta Jabatan

28


BAB V PENUTUP Panduan Operasional Penyusunan Informasi Jabatan guna analisis jabatan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan analisis jabatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin di Lingkugan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar lebih efektif dan efisien,menjamin kesamaan pengertian, penafsiran dan bahasa serta sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, setelah pedoman ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. maka setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar wajib melaksanakan analisis jabatan. Pedoman ini akan disempurnakan atau diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekurangan.

29


LAMPIRAN 1. FORM ANALISISI JABATAN INFORMASI JABATAN 1.

Nama Jabatan

:...........................................................................................

2.

Kode Jabatan

:...........................................................................................

3.

Unit Kerja - Eselon II

:..............................................................................................

- Eselon III

:............................................................................ ..................

- Eselon IV

:.............................................................................................

4.

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

5.

Ikhtisar Jabatan : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

6.

Uraian Tugas : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

7.

Bahan Kerja : No 1 2

Lampiran 1

Bahan Kerja



8.

Perangkat Kerja : No

Perangkat Kerja

Digunakan Untuk Tugas

1 2

9.

Hasil Kerja : No

Hasil Kerja

Jumlah Satuan

Waktu yg Diperlukan

1 2

10. Tanggung Jawab : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ....................................................................................... ................................... 11. Wewenang : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 12. Korelasi Jabatan : No 1 2

Lampiran 1

Jabatan

Unit Kerja/Instansi

Dalam Hal


13. Kondisi Lingkungan Kerja : No.

Aspek

1

Tempat Kerja

2

Suhu

3

Udara

4

Keadaan Ruang

5

Letak

6

Penerangan

7

Suara

8

Keadaan Tempat Kerja

9

Getaran

Faktor

14. Resiko Bahaya : No.

Fisik/Mental

Penyebab

1 2

15. Syarat Jabatan : 15.1. Pangkat/Gol. Ruang

:

15.2. Pendidikan

:

15.3. Kursus/Diklat a. Penjenjangan

:

b. Teknis

:

15.4. Pengalaman Kerja

:

15.5. Pengetahuan Kerja

:

15.6. Keterampilan Kerja

:

Lampiran 1


15.7. Bakat Kerja

:

15.8. Temperamen Kerja

:

15.9. Minat Kerja

:

15.10. Upaya Fisik

:

15.11. Kondisi Fisik

:

15.12. Fungsi Jabatan

:

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan: No

Hasil Kerja

Jumlah Satuan

Waktu yg Diperlukan

1 2

17. Butir Informasi Lain : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ...................,........................... Mengetahui Atasan Langsung

Yang Membuat

(..............................................)

(..............................................)

Lampiran 1


LAMPIRAN 2. KAMUS BAKAT, MINAT, TEMPERAMEN, UPAYA FISIK DAN FUNGSI JABATAN 1. BAKAT KERJA 1. G = Intelegensi

: kemampuan belajar secara umum

2. V = Bakat Verbal

: kemampuan untuk memahami arti katakata dan penggunaanya secara tepat dan efektif;

3. N = Numerik

: kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik secara tepat dan akurat;

4. S = Pandang Ruang

: kemampuan mengenai

berfikir

secara

bentuk-bentuk

visual

geometris

untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi; 5. P = Penerapan bentuk

: kemampuan

menyerap

perincian-

perincian yang berkaitan dalam obyek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik; 6. Q = Ketelitian

: kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam bahan tabel;

7. K = Kondisi motor

: kemampuan untuk mengkoordinir mata dan tangan dan jari secara tepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat;

8. F = Kecekatan jari

: kemampuan

menggerakkan

tangan

dengan mudah dan penuh keterampilan; 9. M = Kondisi mata, tangan, kaki : kemampuan menggerakkan tangan dan kaki secara koordinatif satu sama lain sesuai pengelihatan;

Lampiran 2

dengan

rangsangan


10. E = Membedakan warna

: kemampuan

memadukan

atau

membedakan berbagai warna asli, yang gemerlapan; 11. C = Kecekatan tangan

: kemampuan

menggerakkan

tangan

dengan mudah dan penuh keterampilan;

2. TEMPERAMEN KERJA 1. D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan dan merencanakan. 2. F = Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi; 3. I

= Kemampuan

menyesuaikan

diri

untuk

pekerjaan-pekerjaan

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan 4. J = Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau perbuatan keputusan berdasarkan criteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi. 5. M =

Kemampuan keputusan,

menyesuaikan

pembuatan

diri

dengan

pertimbngan,

atau

kegiatan

penggambilan

pembuatan

keputusan

berdasarkan criteria yang dapat diukur atau dapat teruji. 6. P = Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan perbuatan intruksi. 7. R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan yang berulang-ulang atau secara terus menerus melaukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu. 8. S = Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa atau berbahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 9. T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu.

Lampiran 2


10. V= Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas sering berganti dari tuggas yang satu ketugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri 3. MINAT KERJA R (Realistik)

I (Investigatif)

S (Sosial)

Lampiran 2

Pekerjaan-pekerjaan yang memiliki antara lain: 

Kegiatan yang membutuhkan keterampilan tangan



Tugas Mekanial atau Teknikal



Aktifitas Fisik



Pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan



Menggunakan peralatan atau perlengkapan yang spesifik



Memperbaiki mesin atau benda-benda



Bekerja dengan obyek nyata



Dapat dilakukan seorang diri

Pekerjaan-pekerjaan yang meliputi antara lain: 

Melakukan Penelitian



Membutuhkan kemampuan matematis



Membutuhkan analisis kritis



Melakukan kegiatan ide/konsep)



Penyelesaian masalah-masalah abstrak



Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya akademis



Tugas-tugas ilmiah



Pekerjaan yang ketepatan tinggi

Pekerjaan-pekerjaan seperti :

brainstorming (penciptaan

membutuhkan

yang

meliputi

ketelitian

dan

kegiatan-kegiatan



Menjalin hubungan dengan orang lain



Kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela/ sosial



Memiliki tujuan yang sifatnya idealis



Berhubungan dengan Klien/Masyarakat



Mengajar / Berkomunikasi secara intens



Kegiatan-kegiatan yang berkelompok atau tim



Aktifitas yang membutuhkan keterampilan bersosial


E (Kewirausahaan Entrepreneurial)

C (Konvensional)

/

Pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 

Kegiatan yang menantang pengambilan resiko



Pengembangan bisnis



Memiliki potensi untuk berkembang



Memiliki orientasi financial



Melibatkan pengambilan keputusan



Aktifitas-aktifitas penjualan/marketing



Negosiasi perjanjian dan kontrak



Aktifitas Entrepreneurial

atau

melibatkan

Pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari kegiatankegiatan antara lain : 

Administratif / tugas dasar organisasi



Mengelola arsip



Menjalankan sistem atau rutinitas



Menyusun pembukuan/akuntansi



Mengikuti kebijakan atau prosedur



Kegiatan yang berhubungan dengan angka



Pelaporan yang rinci



Jadwal kerja yang ketat dan terstruktur

4. UPAYA FISIK Berdiri

Berada di suatu tempat dalam posisi tegak ditempat tanpa pindah ke tempat lain.

Berjalan

Bergerak dengan jalan kaki.

Duduk

Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.

Mengangkat

Menaikkan atau menurunkan benda disatu tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke atas).

Membawa

Memindahkan benda, umumnya dengan menggunakan tangan, lengan atau bahu.

Mendorong

Menggunakan tenaga untuk memindahkan benda menjauhi badan.

Lampiran 2


Menarik

Menggunakan tenaga untuk memindahkan suatu benda kearah badan (termasuk menyentak atau merenggut)

Memanjat

Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan lain-lain dengan menggunakan kaki, tangan dan kaki.

Menyimpanimbang Agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri, membungkuk, atau berlari di atas tempat yang agak sempit, licin dan tinggi tanpa alat pegangan, atau mengatur imbangan pada waktu melakukan olahraga senam. Menunduk

Melengkungkan tubuh dengan cara melekukkan tulang punggung dan kaki.

Berlutut

Melengkungkan paha kaki pada lutut dan berdiam di suatu tempat dengan tubuh diatas lutut.

Membungkuk

Melengkungkan tubuh dengan cara melengkungkan tulang punggung sampai kira-kira sejajar dengan pinggang.

Merangkak

Bergerak dengan menggunakan tangan dan lutut atau kaki dan tangan.

Menjangkau

Mengulurkan tangan dan lengan ke jurusan tertentu.

Memegang

Dengan satu atau dua tangan mengukur, menggenggam, memutar dan lain sebagainya.

Bekerja dengan jari Memungut, menjepit, menekan dan lain sebagainya dengan enggunakan jari (berbeda dengan “memegang” yang terutama menggunakan seluruh bagian tangan). Meraba

Menyentuh dengan jari atau telapak tangan mengetahui sifat-sifat benda seperti suhu, bentuk.

Berbicara

Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

Mendengar

Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

Melihat

Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

Ketajaman jarak jauh

Kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari 5 meter.

Ketajaman jarak Dekat

Kejelasan penglihatan kejelasan jarak kurang dari 5 meter.

Pengamatan mendalam

Lampiran 2

untuk

Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk menetapkan hubungan antara jarak, ruang, serta cara melihat


benda dimana benda sebagaimana adanya

tersebut

berada

dan

Penyesuaian lensa mata

Penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu benda yang sangat penting bila melaksanakan pekerjaan yang perlu dengan melihat benda-benda dalam jarak dan arah yang berbeda.

Melihat berbagai warna

Membedakan warna yang terdapat dalam pekerjaan.

Luas

Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan ke bawah pandang atau ke kanan atau ke kiri sedang mata tetap berada di titik tertentu.

5. FUNGSI JABATAN a. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data - D0 Memadukan data Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkankonsep, pengetahuan, interpretasi, menciptakan gagasan dengan menggunakan imajinasi. - D1 Mengkoordinasikan data Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan encari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa. - D2 Menganalisis data Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif. - D3 Menyusun data

Mengerjakan, menghimpun, atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda.

- D4 Menghitung data

Mengerjakan perhitungan aritmatik (tambah, kurang, bagi) mencacah tidak termasuk dalam.

- D5 Menyalin data

Menyalin, mencatat atau memindahkan data.

- D6 Membandingkan data Mengidentifikasikan persamaan atau perbedaan sifat-sifat data, orang atau benda yang dapat diamati secara langsung, serta

Lampiran 2


secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan upaya mental. b. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang - O0 Menasehati

Memberikan bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual atau prinsip-prinsip keahlian lainnya.

- O1 Berunding

Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat argumen, gagasan dengan pihak lain membuat keputusan.

- O2 Mengajar

Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis.

- O3 Menyelia

Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi.

- O4 Menghibur

Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio.

- O5 Mempengaruhi

Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.

- O6 Berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi, atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual. - O7 Melayani orang

Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang dinyatakan atau yang tidak langsung dinyatakan tetap harus dilaksanakan enurut ketentuan. Fungsi ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk melaksanakannya.

- O8 Menerima instruksi Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak memerlukan tanggapan.

Lampiran 2


c. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda - B0 Memasang mesin

Menyesuaikan mesin untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan memasang, mengubah komponen-komponennya atau memperbaiki mesin menurut standart.

- B1 Mengerjakan persisi Menggunakan anggota badan atau perkakas untuk mengerjakan, memindahkan, mengarahkan atau menempatkan obyek secara tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan toleransi yang kecil. - B2 Menjalankan – mengontrol mesin Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja dan menghentikan mesin serta mengamati berbagai alat petunjuk pada mesin. - B3 Mengemudikan/ menjalankan mesin Menghidupkan, enghentikan, mengatur jalan mesin atau peralatan yang arahnya harus dikemudikan untuk memproses ataumemindahkan benda atau orang. Dalam fungsi ini mesin sifatnya bergerak atau berjalan. - B4 Mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas Menggunakan anggota badan, seperangkatalat perkakas tangan atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakkan, mengarahkan atau menempatkan benda. - B5 Melayani mesin

Menghidupkan, menghentikan dan mengamati kerja mesin beserta peralatannya.

- B6 Memasukkan, mengeluarkan barang ke/dari mesin Menyisipkan, memasukkan, mencelupkan,atau menempatkan bahan ke dalam atau memindahkan dari mesin, atau dari peralatan otomatis, atau yang dilayani, atau yang dioperasikan oleh karyawan-karyawan lain. - B7 Memegang

Lampiran 2

Menggunakan anggota badan, perkakas tangan atau alat khusus lain dalam mengerjakan, memindahkan atau membawa benda.


LAMPIRAN 3. KAMUS KATA KERJA 1. Kata Kerja Untuk Merumuskan Tugas Manajerial ESELON I

ESELON II

-

-

Menyusun kebijakan Merumuskan sasaran Merencanakan Mengkoordinasikan Mengendalikan Mengkoordinasikan Mengarahkan Membina Dan lain-lain

Mengkoordinasikan Merumuskan sasaran Membina Mengarahkan Menyelenggarakan Mengevaluasi Melaporkan Dan lain-lain

ESELON III

ESELON IV

-

-

Merencanakan operasional Membagi tugas Memberi petunjuk Mengatur Menyelia Mengevaluasi Melaporkan

Merencanakan kegiatan Membagi tugas Memberi petunjuk Membimbing Memeriksa Mengoreksi Mengontrol Membuat laporan

2. Daftar Tugas dan Kegiatan/Perilaku Kerja TUGAS

KEGIATAN/PERILAKU KERJA

- Merencanakan

-

Lampiran 3

Mempersiapkan…… Menyeleksi……… Mengumpulkan…… Memberi difinisi…… Memulai sesuatu…… Merumuskan ……… Mencari …………… Menyusun ………… Mengidentifikasi…… Menentukan ……… Mempelajari………… Menyediakan ……… Menelaah……………

-

Membuat……………. Mengadakan ……… Mengorganisasikan… Membentuk ………… Mengembangkan… Merancang…………. Menginventarisasi….. Memberi umpan balik…. Mempertimbangkan… Menetapkan ……… Mengkaji……………. Menganalisis………


TUGAS


- Menyelenggarakan

-

Membuka acara …… Menangani ……… Mengajukan ……… Merapikan ………… Mengusulkan ……… Menata………… Menciptakan ……… Melaksanakan …… Melakukan ………… Mengatur …………

-

Mengetik…………… Mengolah …………. Menjumlah ………… Mengangkat ………. Memelihara……… Mengembangkan….. Menindaklanjuti …… Menguraikan ……… Menerapkan ……… Melaporkan ……….

- Mengarahkan

-

Menilai …………… Mengkonsultasikan … Menasehati ………… Menyumbang saran … Mengeluarkan……… Menerjemahkan … Membina ………….

-

Mengusulkan ………. Menginformasikan …. Menyortir ……………. Mempromosikan … Mengintepretasikan… Mendorong ……… Memberi petunjuk ..

- Mendistribusikan

- Membagi tugas …… - Mengedarkan ……… - Menguraikan ………

- Merinci …………. - Memindahkan ……. - Menyumbangkan …

- Mengelola

-

Mendaftarkan ……… Menerima ……… Mengkode ……… Menggambarkan … Menyimpulkan … Melampirkan …… Menghapuskan …… Memastikan ……… Memeriksa………. Mengkonfirmasikan … Menggabungkan .. Menempatkan …… Mengkonsolidasikan …

-

Membuat bagan ….. Menyalin ………….. Mempersoalkan ….. Melengkapi ……….. Mengolah ………… Menulis Menyimpan ………. Memindahkan ……. Mentabulasi ……… Membuat grafik ….. Merancang ………. Menemukan ……… Menguji ……………

- Memeriksa

-

Memeriksa keuangan Meneliti ………… Mengkaji …………. Menganalisa ………

-

Meninjau kembali … Menyempurnakan… Memberi contoh …. Menafsirkan ……. Mengamati ………..

- Membimbing

- Melatih …………… - Memandu ………… - Mengarahkan ………

Lampiran 3

- Mengajar ………. - Menjelaskan ……


TUGAS


- Memperbandingkan

-

Mengoreksi …………… Memperbaiki naskah … Mendata …………… Menyusun daftar …… Menegaskan …………

-

Merevisi ………… Menilai ……………. Merumpunkan ……. Menggolongkan ….. Menguji ……………

- Mengkoordinasikan

-

Memberitahukan …… Mengunjungi ………… Memanggil ………… Melaporkan ………… Membicarakan …… Membahas …………. Merundingkan ……… Memberi …………… Mengutus…………… Membuat perjanjian… Mengirimkan…………

-

Wawancara ………. Menyerahkan ……. Menghadiri ……….. Bekerjasama ……... Mengikutsertakan …. Memimpin ……… Meminta …………. Mengambilalih ….. Negosiasi………… Rekonsiliasi……… Menjalin ………….

- Mengevaluasi

-

Memutuskan ………. Menetapkan ……….. Menunjukkan ……… Memberi kuasa …… Menandatangani … Menyetujui ………… Menerima ………… Memimpin ………… Memperhatikan …… Mewakili ………….. Menjaga ………….. Mempercepat…….. Membatalkan ……..

-

Mengatur …………. Mengawasi ……… Memilih …………. Mengawasi ……… Memonitoring …… Mengendalikan ……. Mengantisipasi…….. Bertindak ………… Memantau………..... Mengontrol………… Mengamankan ……. Menjamin ………… Mengambil ………

- Menghitung

-

Menjumlahkan …… Menyeimbangkan … Mengukur ………… Memperhitungkan… Membayar …………

-

Menagih…………. Menggambarkan ... Memperluas …….. Kompilasi ………..

Lampiran 3

PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL ANALISIS JABATAN

Recommend Documents