PANDUAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DIRETORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN (DRPM KEMENRISTEK DIKTI) TAHUN 2016
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO Jl. Prof. Soedarto, SH. Gedung Widya Puraya Lantai I, Tembalang Semarang 50275 Telp/Fax. (024) 7460032, 7460039. Email :
[email protected] Laman http://lppm.undip.ac.id
PANDUAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN SUMBER DANA DIREKTORAT RISET PENGABDIAN KEPADA MASAYARAKAT DIRETORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN (DRPM KEMENRISTEK DIKTI) TAHUN 2016
I. PENDAHULUAN a.
Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan.
b.
Perlu disusun surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara benar.
c.
Memberi petunjuk tata cara pencairan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan.
d.
Untuk kelancaran SPJ tersebut maka diperlukan petunjuk pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan kegiatan.
II. KETENTUAN
UMUM
PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN a.
Laporan
pertanggungjawaban
keuangan
dibuat
oleh
Ketua
Pelaksana
Kegiatan/Tim Peneliti dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Universitas Diponegoro. b.
Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun mengacu Rencana Anggaran Biaya Penelitian yang termuat dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian sesuai realisasi pengeluaran.
c.
Untuk Penelitian sumber dana DRPM KEMENRISTEK DIKTI/BOPTN mengacu pada Permenkeu No.65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
III. PENCAIRAN DANA Tahapan dan persyaratan pencairan dana penelitian sesuai dengan surat penugasan sedangkan tahap terakhir dicairkan setelah seluruh administrasi selesai.
IV. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ a.
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai dengan Pelaksanaan Penelitian.
-1-
b.
Warna cover menyesuaikan Laporan Hasil Penelitian. Ukuran kertas A4 (kwarto) dan dijilid soft cover laminating (SCL).
c.
Pada halaman pertama Laporan Penggunaan Dana yang memuat urutan buktibukti pengeluaran sesuai dengan kelompok biaya/belanja kemudian diurutkan sesuai tanggal pengeluaran (lihat Lampiran A); dan halaman selanjutnya dilengkapi Rencana Penggunaan Dana sesuai tahapan pencairan.
d.
Bukti pengeluaran berupa ; 1. Belanja Honorarium (lihat Lampiran B) a. Belanja honorarium pada dasarnya tidak boleh dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran untuk satu kegiatan. Perlu dicatat bahwa dosen telah mendapatkan tunjangan profesi atau serdos setiap bulannya. Oleh karena itu semua kegiatan penelitian yang ada unsur honorarium bagi dosen tidak diperbolehkan dimasukkan sebagai komponen kegiatan untuk memenuhi BKD. Pemberian honorarium penelitian berdasarkan pada kelebihan beban kerja dosen. b. Sumber dana penelitian DRPM KEMENRISTEK DIKTI, Kementerian Pertanian, LIPI
dan penelitian kerjasama belanja honorarium
diperbolehkan sebagai komponen pertanggungjawaban penelitian sesuai dengan peraturan dan tidak dimasukkan ke dalam unsur BKD. 2. Belanja Barang/Bahan/Habis Pakai Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang/bahan sampai dengan nominal Rp 50.000.000,- (lihat Lampiran C). a. Rapat Persiapan Kegiatan Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack rapat dan makan siang. b. Absensi Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi (daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir, hari dan tanggal rapat dan nama-nama yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan ( lihat Lampiran C.1)
-2-
3. Belanja Barang/Jasa Non Operasional Lainnya Kuitansi untuk pengeluaran berupa jasa sampai dengan nominal Rp 50.000.000,-. Contoh belanja barang non operasional lainnya jasa pengolahan data, sewa kendaraan untuk penelitian dan uji bahan penelitian di laboratorium. 4. Belanja Perjalanan Dinas a. Kegiatan dalam Kabupaten/Kota Tanda terima transport kegiatan dalam Kabupaten/Kota dibuat dalam tabel dan diberikan maksimal Rp. 150.000,- (lihat Lampiran C2.), dilampiri dengan daftar hadir (lihat lampiran C.1) dan surat tugas dari ketua LPPM. Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi atau wakil kementerian /lembaga, maka peserta rapat dari instansi atau wakil kementerian/lembaga dapat diberikan SPD atau transport lokal jika masih dalam batas wilayah kabupaten/ kota. b. Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di luar kota. Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Permenkeu No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Ketentuan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut : Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagai mana diatur dalam Permenkeu No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (terdiri atas komponen uang makan, uang saku dan uang transport lokal) Biaya transport luar kota sesuai dengan biaya riil (tiket pesawat, boarding pass, dan airport tax jika menggunakan pesawat udara) dan bukti pembayaran transportasi lainnya. Biaya hotel atau penginapan lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya (Permenkeu 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016)
-3-
Biaya taksi dibuktikan dengan formulir daftar pengeluaran riil. Perjalanan dinas didukung dengan Surat Tugas dari Ketua / Sekretaris LPPM UNDIP dan Surat Perjalanan Dinas (Lampiran D) Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain : 1.
Rincian Perjalanan dinas (awal), Lihat ( lampiran D.1).
2.
Rincian Perjalanan Dinas Rampung.
3.
Biil / kuitansi biaya penginapan (hotel).
4.
Daftar Pengeluaran Riil untuk transport lokal (jika masih dalam batas wilayah kabupaten/ kota) atau untuk biaya taksi (lihat lampiran D.2).
5.
Lembar 1 SPD (lihat (lampiran D.1).
6.
Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat / pegawai negeri Kabupaten / Kota.
7.
Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
e.
Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut: 1. Arsip LPPM rangkap 2 (asli dan tembusan). 2. Arsip Peneliti rangkap 1 (tembusan). Pengertian ”rangkap” adalah tembusan (stempel basah) dan bukan fotokopi.
f.
Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan ke bagian keuangan LPPM UNDIP, setelah di ACC untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM-UNDIP kembali.
g.
Dana berupa penelitian (sumber dana :
DRPM KEMENRISTEK DIKTI,
Kementerian Pertanian, LIPI dan penelitian kerjasama) tidak diperbolehkan untuk belanja modal misalnya : peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, mebelair dan lain-lain.
-4-
V. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pengenaan Pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN, PNBP maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai dan PPh 21.
1. Meterai Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai), dengan perincian sebagai berikut: pembelian barang/jasa, sewa : ≤ Rp 250.000,- tanpa dibubuhi meterai. pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi meterai 3.000, pembelian barang/jasa, sewa : > Rp.1.000.000,- dibubuhi meterai 6.000,2. Pajak Penghasilan (PPh 21) Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang PPh 21, Permenkeu nomor: 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan hibah penelitian dipungut PPh 21 sesuai golongan : (Gol. IV=15% dan Gol. III=5% ) dengan menggunakan NPWP : 00.018.856.5-517.000 atas nama BENDAHARA PENGELUARAN UNDIP). 3. Bantuan dana penelitian yang sudah dipotong PPh 21 sesuai golongan peneliti di awal, tidak perlu dipotong /dipungut pajak lagi sesuai peruntukannya.
VI. PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
-5-
Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu: A. Cara Swakelola Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermeterai secukupnya. B. Dengan Menggunakan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- mengacu pada Keppres 80 tahun 2003 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari: 1.
Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pemilihan langsung sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila Pembelian barang/jasa diatas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-
2.
Pelelangan Pelelangan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan cara diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman. Untuk Pelelangan ini apabila nilai pagu anggaran lebih dari
Rp. 200.000.000,-
(Dua Ratus Juta Rupiah).
VII. PENUTUP Demikian petunjuk penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan kegiatan penelitian. Semarang,
Tim LPPM UNDIP
-6-
Lampiran A LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP ……… PENELITIAN (SKIM PENELITIAN) …… (SUMBER DANA DRPM KEMENRISTEK DIKTI, KEMENTAN, LIPI DAN KERJASAMA) TAHUN ANGGARAN 2016 Ketua Peneliti Fakultas
:………………………. : ………………………
Judul Penelitian Total Dana
: ……………………… : Rp. ,-
Penggunaan : : Tahap I/II : Rp. PPh 21 (sesuai golongan) : Rp. Dana di SPJ kan Rp.
,,,-
NO.
I
KETERANGAN
BELANJA HONORARIUM TGL
II
JUMLAH
Honorarium Tim Peneliti an. Ketua ….. dkk (…… orang)
Rp. Xx
BELANJA BARANG/BAHAN HABIS PAKAI TGL
Pembelian………
Rp. Xx
Fotocopy, konsumsi, dokumentasi
Rp. Xx
dan lain-lain III
BELANJA BARANG/JASA NON OPERASIONAL LAINNYA TGL
Sewa alat laboratorium, sewa kendaraan dll
Rp. Xx
Biaya pengolahan data, uji laboratorium , jurnal, seminar
Rp. Xx
dan lain-lain IV
BELANJA PERJALANAN (Surat Perjalanan Dinas/SPD) SPD Survei
Rp. Xx
Transpor / SPD FGD
Rp. Xx
Dan lain-lain
Rp. Xx Rp. Xx
Jumlah
Semarang, ……………
Menyetujui PPK LPPM UNDIP
Ketua Peneliti
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001
(N A M A T E R A N G) NIP …………........... Mengetahui Ketua LPPM UNDIP
Prof. Dr. rer.nat. Heru Susanto, ST.,MM.,MT NIP. 197505291998021001
-7-
Lampiran B
Contoh Daftar Honorarium
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENELITIAN (sumber dana) … TAHUN 2016 DENGAN JUDUL ………………………. Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian (Skim) ………..Nomor: ……….Tanggal,……….
Bagian bulan ........... s.d. ........................ NO
NAMA
JABATAN
1
2
3
Ketua Peneliti Anggota Peneliti Pembantu Peneliti Koordinator Peneliti Sekretariat Peneliti Petugas Survey Pembantu Lapangan
HONORARIUM 4
PENERIMAAN
TANDA TANGAN
5
6
……OJ x Rp ……… Rp………….. ……OJ x Rp ………
Rp…………..
……OJ x Rp ………
Rp…………..
……OJ x Rp ………
Rp…………..
……OJ x Rp ………
Rp…………..
……OR x Rp ………
Rp…………..
……OH x Rp ………
Rp…………..
JUMLAH Terbilang
Mengetahui Ketua Peneliti
(Nama Terang) NIP…………
-8-
Satuan Biaya Masukan Honorarium Penelitian Tahun 2016 Menurut PMK Nomor 65/PMK.02/2015 : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
URAIAN HONORARIUM
SATUAN
BIAYA TAHUN 2016
Perekayasa Utama (Guru Besar)
OJ
Perekayasa Madya (Lektor Kepala)
OJ
Rp.50.000,-
Perekayasa Muda (Lektor)
OJ
Rp.40.000,-
Perekayasa Pertama (Asisten Ahli)
OJ
Rp.35.000,-
Pembantu Peneliti
OJ
Rp.25.000,-
OB
Rp.420.000,-
OB Penelitian/ Perekayasaan
Rp.300.000,Rp.1.540.000,-
OR
Rp.8.000,-
OH
Rp.80.000,-
Koordinator Peneliti Sekretariat Peneliti Pengolah Data (harus orang lain bukan penelitinya dan diberikan satu kali dalam satu penelitian) Petugas Survey Pembantu Lapangan
Rp.60.000,-
Keterangan : Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari atau 20 (dua puluh) jam perminggu, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
-9-
Lampiran C
Contoh kuitansi Sewa < Rp.1.000.000
KUITANSI Sudah terima dari
:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPPM UNDIP
Uang sebanyak
:
TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
Guna membayar
:
Sewa Laboratorium untuk Penelitian berjudul ……….… sesuai Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor : ……….. (Skim penelitian) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sbb: 3 hari x Rp. 250.000,- = Rp. 750.000,…………..…. , ……2016 Barang/Jasa sudah diterima dengan baik dan lengkap
Rp. 750.000,-
Penerima, Ketua/Anggota Tim
Stempel Alamat sewa
Meterai Rp. 3.000,-
Tanda tangan (Nama Terang)
Nama Lengkap
Contoh kuitansi belanja ≥ 1.000.000,
KUITANSI NO Sudah terima dari
:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPPM UNDIP
Uang sebanyak
:
DUA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH
Guna membayar
:
Pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Penelitian berjudul ……….… sesuai Surat Penugasan Pelaksanaan PenelitianNomor : ……….. (Skim Penelitian) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sbb: - 2 buah Flash disk 16 GB @R p. 110.500,- =Rp. 221.000,- 2 box Continue Form 9,5 x 11 4 ply @R p. 233.000,- =Rp. 466.000,- 2 buah Tinta Printer Laser Jet 6L @R p. 725.000,- =Rp. 1.450.000,- 2 rim Kertas HVS 70 gram SIDU @R p. 37.000,- =Rp. 74.000,- 2 rim Kertas HVS 60 gram SIDU @R p. 33.000,- =Rp. 66.000,- + JUMLAH =Rp. 2.277.000,-
Rp.2.277.000,-
…………..…. , …… 2016
Barang/Jasa sudah diterima dengan baik dan lengkap
Meterai
Stempel Rp. 6.000,Alamat Tanda tangan Toko (Nama Terang)
Penerima,
Nama Lengkap
- 10 -
LAMPIRAN C.1 DAFTAR HADIR Acara Hari/Tanggal Waktu Tempat NO
NAMA
: : : : ……………….. (Alamat Lengkap) JABATAN DAN INSTANSI
HP, TLP, FAX DAN E-MAIL
TANDA TANGAN
Mengetahui, Ketua Peneliti
Nama terang NIP.
- 11 -
LAMPIRAN C.2 TANDA TERIMA BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA Acara Hari / Tanggal Waktu Tempat NO
: : : : ……………….. (Alamat Lengkap) NAMA
JUMLAH (PER KALI) Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp. 150.000,-
TOTAL
Rp………..
TANDA TANGAN
.............. Mengetahui, Ketua Peneliti
Nama terang NIP Catatan : Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama (misal di kampus UNDIP)
- 12 -
Contoh Perjalanan Dinas
Lampiran D
BUKTI KAS NO AKUN TAHUN ANGGARAN
K U I T A N S I Sudah terima dari
:
Banyaknya uang
:
Untuk pembayaran :
: : 525119 : 2016
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPPM UNDIP ##........................................ ## Belanja Perjalanan/SPD dalam rangka …………….. untuk kegiatan Penelitian berjudul…… (Skim Penelitian) sumber dana ……………. Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Tugas No………………., tanggal ……………2016.
Rp. ……………,Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, a.n Kuasa Pengguna Anggaran/PPK LPPM UNDIP
Lunas dibayar Tanggal Penerima, Ketua Peneliti/Bendahara Penelitian …………………………………… NIP.
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001
………................................ NIP. ................................
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS NO 1. 2. 3. 4. 5.
PERINCIAN BIAYA
JUMLAH
Uang Harian SPD ke ............. selama ....hari tanggal .... s.d. .............2016 Biaya tiket semarang -................. PP Penginapan / Hotel Biaya Taksi* Lain-lain Jumlah Terbilang : (DALAM HURUF)
Rp
…………...,-
Rp Rp Rp Rp Rp
…………...,…………...,……………,…………...,…………...,-
KETERANGAN
Telah dibayar sejumlah Rp. ………….’-
Telah menerima jumlah uang sebesar Rp ………………...-
Ketua Peneliti/Bendahara Penelitian
Yang Menerima,
…………………………………. NIP.
…………………………………. NIP.
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih
: :
:
Rp Rp
…………,………….,0,-
Rp
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan a.n Kuasa Pengguna Anggaran / PPK LPPM UNDIP
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001 CATATAN : (SPD dilampiri : Tiket, Boarding pass, Kuitansi penginapan Surat tugas serta SPD yang bersangkutan)
*formulir daftar pengeluaran riil
- 13 -
Format Surat Tugas Penelitian
SURAT
TUGAS
Nomor : ………./UN7.5.1/PP.1/2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro memberi tugas kepada:
Nama
: .................................
NIP
: ................................
Pangkat/Gol : .................../............ Jabatan
: ................................
untuk melaksanakan tugas .................. berkaitan dengan penelitian .................... (skim) Tahun Anggaran 2016 yang berjudul ...................................................... sesuai Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian Nomor:...../UN7.5.1/PG/2016 Tanggal ................... dengan tujuan ..........selama......., mulai tanggal ......... s.d...............
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.
Semarang, .............................. Ketua,
Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, ST., MM., MT NIP. 197505291998021001
- 14 -
Format Surat Tugas Penelitian
SURAT TUGAS Nomor : ………./UN7.5.1/PP.1/2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro memberi tugas kepada: NO 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
-
Honorer Mahasiswa
JABATAN Ketua Peneliti Anggota Anggota Surveyor Surveyor
untuk melaksanakan tugas .................. berkaitan dengan penelitian ........................ (skim) Tahun Anggaran 2016 yang berjudul ...................................................... sesuai Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor :...../UN7.5.1/PG/2016 Tanggal ................... dengan tujuan ..........selama......., mulai tanggal ......... s.d...............
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, .............................. Ketua,
Prof.Dr.rer.nat.Heru Susanto, ST.,MM.,MT NIP. 197505291998021001
- 15 -
Lampiran D.1 KEMENTERIAN
: RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL : PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN SATUAN KERJA : UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Lembar
:
I, II, III, IV
No. Kode : Nomor
:
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1.
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNDIP
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc
2.
Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
…………………………………….. NIP.
3.
a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
a. -----------------b. Penanggung jawab penelitian c. -----------------
4.
Maksud perjalanan dinas
5.
Alat angkutan yang dipergunakan
Mobil Dinas/ Kereta Api/ Pesawat Udara
6.
a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan
a. Semarang b. -----------------
7.
a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)
a. …. (……) hari b. ………….. c. ………….
8.
Pengikut : 1. 2. 3. 4. -
Tanggal Lahir -
9.
Pembebanan anggaran: a. Instansi b. Akun
a. Universitas Diponegoro b. 525119
Keterangan lain-lain
-
10.
Nama
Coret yang tidak perlu
Keterangan
Dikeluarkan di
: Semarang
pada tanggal
:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001
- 16 -
Lampiran D.2 LAMPIRAN : Surat Perjalanan Dinas No:
I. Ketua LPPM UNDIP
Berangkat dari (tempat kedudukan)
:
Semarang
pada tanggal
:
19 Oktober 2016
Ke
:
Prof. Dr. rer.nat. Heru Susanto, ST., MM., MT NIP. 197505291998021001 II.
Tiba di
:
Temanggung
Berangkat dari
: Temanggung, 19 Oktober 2016
pada tanggal
:
19 Oktober 2016
Ke
: Semarang
Kepala
:
Kepala :
III.
IV.
Tiba di
:
Berangkat dari
:
pada tanggal
:
Ke
:
Kepala :
Kepala
:
Tiba kembali di : S e m a r a n g (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 19 Oktober 2016
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001
Dr. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001
V.
CATATAN LAIN_LAIN
VI.
PERHATIAN: PPK Pejabat yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturanperaturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
- 17 -
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran:
Nama
: Dr. Ir.Tri Winarni Agustini, M.Sc
NIP
: 196508211990012001
Jabatan
: Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas Surat Tugas Nomor : ...................... tanggal, bulan, tahun dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti–bukti pengeluarannya meliputi : NO
URAIAN
JUMLAH
1.
Biaya Taksi dari tempat kedudukan ke Bandara A. Yani dari Bandara Soekarno-Hatta ke tujuan JUMLAH
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan dalam rangka ............................................................. seperti dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas negara. Dengan pernyataan ini kami buat dengan sebenar–benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, a.n. Kuasa Pengguna Anggaan PPK LPPM-UNDIP
Semarang,
Dr.Ir.Tri Winarni Agustini, M.Sc NIP. 196508211990012001
Nama NIP.
- 18 -
Yang melaksanakan tugas
Lampiran E 1. KETENTUAN PERJALANAN DINAS Perjalanan Dinas mengacu pada Permenkeu No. 113/PMK.02/2012 . 1. Ketentuan-ketentuan Umum a. Undangan dari Luar Universitas Apabila
pegawai
Universitas/Fakultas/Lembaga
diundang
menghadiri
pertemuan ilmiah oleh suatu lembaga panitia di luar Universitas/Fakultas (kegiatan yang diselenggarakan diluar kota) dan apabila pimpinan menyetujui, selanjutnya mengutus salah seorang atau beberapa orang dari anggotanya untuk menghadiri pertemuan ilmiah tersebut, maka pembebanan anggarannya dapat diatur sebagai berikut : 1. Biaya akomodasi, ditanggung oleh lembaga/panitia yang mengundang : Diberikan uang harian paket fullboard sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Penugasan. 2. Biaya ditanggung oleh Universitas/Fakultas/Lembaga pengirim. Apabila dalam suatu kegiatan-kegiatan seminar, penataran, atau kegiatankegiatan ilmiah lainnya, Universitas/Fakultas mengirimkan seorang / lebih atas dasar surat perintah /usul untuk kemudian diterbitkan SPPD, maka biaya dibebankan pada pihak yang menerbitkan SPD tersebut. b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri maksimal 5 (lima) hari. c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan tarif satu kali perjalanan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya (pergi pulang). d. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapatkan ijin Sekretariat Negara dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri maksimal sesuai jumlah hari yang diijinkan oleh Sekretariat Negara, diluar ketentuan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. e. Melampirkan Surat tugas dari Pimpinan. f. Tiket (pergi pulang). g. Airport tax (jika naik pesawat) h. Tanda tangan SPD oleh pejabat setempat sesuai tujuan perjalanan dinas.
- 19 -
i. Bukti penginapan (jika tidak ditanggung pengundang). j. Daftar pengeluaran riil taksi dan uang representasi. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara,menteri serta setingkat menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp 250.000,- Rp 200.000,- Rp 150.000. l. Uang representasi diberikan kepada pejabat eselon I dan II sesuai ketentuan.
- 20 -
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS 1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (dalam rupiah) TARIF HOTEL NO
PROVINSI
(1)
(2)
SATUAN
(3)
PEJABAT
PEJABAT NEGARA
NEGARA/PEJABAT
LAINNYA/PEJABAT
ESELON I
ESELON II
(4)
(5)
PEJABAT
PEJABAT
ESELON
ESELON
GOLONGAN
III/GOLONGAN
IV/GOLONGAN
I/II
IV
III
(6)
(7)
(8)
1
ACEH
OH
4.420.000
1.300.000
850.000
450.000
400.000
2
SUMATERA UTARA
OH
4.960.000
1.214.000
703.000
510.000
310.000
3
RIAU
OH
3.820.000
1.200.000
868.000
450.000
380.000
4
KEPUALAUAN RIAU
OH
4.275.000
1.300.000
650.000
510.000
280.000
5
JAMBI
OH
4.000.000
1.200.000
740.000
400.000
290.000
6
SUMATERA BARAT
OH
4.240.000
1.160.000
890.000
520.000
310.000
OH
4.680.000
1.250.000
630.000
560.000
340.000
7
SUMATERA SELATAN
8
LAMPUNG
OH
3.960.000
1.300.000
790.000
400.000
360.000
9
BENGKULU
OH
1.300.000
790.000
720.000
560.000
300.000
10
BANGKA BELITUNG
OH
3.335.000
1.350.000
850.000
400.000
300.000
11
BANTEN
OH
3.810.000
1.430.000
800.000
640.000
400.000
12
JAWA BARAT
OH
3.700.000
1.760.000
800.000
560.000
460.000
13
D.K.I. JAKARTA
OH
8.720.000
1.490.000
870.000
610.000
400.000
14
JAWA TENGAH
OH
4.150.000
1.480.000
850.000
450.000
360.000
15
D.I. YOGYAKARTA
OH
4.700.000
1.350.000
810.000
630.000
460.000
16
JAWA TIMUR
OH
4.400.000
1.370.000
850.000
450.000
330.000
17
BALI
OH
4.890.000
1.810.000
990.000
910.000
660.000
OH
3.500.000
1.760.000
800.000
580.000
360.000
OH
3.000.000
1.050.000
750.000
550.000
300.000
OH
2.400.000
1.230.000
900.000
430.000
350.000
OH
3.000.000
1.560.000
750.000
560.000
350.000
OH
4.250.000
1.680.000
820.000
540.000
390.000
18 19 20 21 22
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN
23
KALIMANTAN TIMUR
OH
4.000.000
1.750.000
950.000
550.000
450.000
24
KALIMANTAN UTARA
OH
4.000.000
1.750.000
620.000
400.000
350.000
25
SULAWESI UTARA
OH
3.200.000
1.560.000
690.000
550.000
370.000
26
GORONTALO
OH
1.320.000
1.150.000
550.000
400.000
260.000
- 21 -
27
SULAWESI BARAT
OH
1.260.000
1.030.000
860.000
400.000
360.000
28
SULAWESI SELATAN
OH
4.820.000
1.550.000
810.000
580.000
390.000
29
SULAWESI TENGAH
OH
2.030.000
1.300.000
900.000
520.000
390.000
OH
1.850.000
1.100.000
600.000
450.000
420.000
30
SULAWESI TENGGARA
31
MALUKU
OH
3.000.000
1.030.000
740.000
580.000
410.000
32
MALUKU UTARA
OH
3.110.000
1.520.000
600.000
480.000
380.000
33
PAPUA
OH
2.850.000
1.670.000
760.000
460.000
410.000
34
PAPUA BARAT
OH
2.750.000
1.490.000
760.000
500.000
370.000
- 22 -
2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 23 -
3. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Diluar Kantor
Keterangan :
Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagai mana diatur dalam Permenkeu No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (terdiri atas komponen uang makan, uang saku dan uang transport lokal).
Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon
- 24 -
II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp 250.000,- Rp 200.000,- Rp 150.000 Pejabat
Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta
setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberifasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara at cost. 4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (dalam rupiah) NO
PROVINSI
SATUAN
(1)
(2)
(3)
BIAYA TA 2016 (4)
1
ACEH
Orang/Kali
120.000
2
SUMATERA UTARA
Orang/Kali
232.000
3
RIAU
Orang/Kali
75.000
4
KEPULAUAN RIAU
Orang/Kali
120.000
5
JAMBI
Orang/Kali
120.000
6
SUMATERA BARAT
Orang/Kali
190.000
7
SUMATERA SELATAN
Orang/Kali
125.000
8
LAMPUNG
Orang/Kali
145.000
9
BENGKULU
Orang/Kali
95.000
10
BANGKA BELITUNG
Orang/Kali
90.000
11
BANTEN
Orang/Kali
306.000
12
JAWA BARAT
Orang/Kali
140.000
13
D.K.I. JAKARTA
Orang/Kali
170.000
14
JAWA TENGAH
Orang/Kali
75.000
15
D.I. YOGYAKARTA
Orang/Kali
94.000
16
JAWA TIMUR
Orang/Kali
148.000
17
BALI
Orang/Kali
150.000
Orang/Kali
213.000
Orang/Kali
80.000
18 19
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIIMUR
20
KALIMANTAN BARAT
Orang/Kali
107.000
21
KALIMANTAN TENGAH
Orang/Kali
90.000
Orang/Kali
100.000
22
KALIMANTAN SELATAN
23
KALIMANTAN TIMUR
Orang/Kali
80.000
24
KALIMANTAN UTARA
Orang/Kali
75.000
- 25 -
25
SULAWESI UTARA
Orang/Kali
110.000
26
GORONTALO
Orang/Kali
200.000
27
SULAWESI BARAT
Orang/Kali
217.000
28
SULAWESI SELATAN
Orang/Kali
145.000
29
SULAWESI TENGAH
Orang/Kali
75.000
Orang/Kali
131.000
30
SULAWESI TENGGARA
31
MALUKU
Orang/Kali
210.000
32
MALUKU UTARA
Orang/Kali
174.000
33
PAPUA
Orang/Kali
355.000
34
PAPUA BARAT
Orang/Kali
145.000
- 26 -
5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan (Dalam US$)) (dalam US$) NO
NEGARA
SATUAN
(1)
(2)
GOLONGAN A
B
C
D
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
AMERIKA UTARA 1.
AmerikaSerikat
OH
578
513
440
382
2.
Kanada
OH
447
404
368
307
AMERIKA SELATAN 3.
Argentina
OH
534
402
351
349
4.
Venezuela
OH
557
388
344
343
5.
Brazil
OH
436
341
291
241
6.
Chile
OH
415
316
270
222
7.
Columbia
OH
436
323
276
254
8.
Peru
OH
459
347
320
276
9.
Suriname
OH
398
295
252
207
10.
Ekuador
OH
385
273
242
241
AMERIKA TENGAH 11.
Mexico
OH
493
366
324
323
12.
Kuba
OH
406
305
261
221
13.
Panama
OH
414
342
306
271
EROPA BARAT 14.
Austria
OH
504
453
318
317
15.
Belgia
OH
466
419
282
281
16.
Perancis
OH
512
464
382
381
17.
Rep. FederasiJerman
OH
447
415
285
285
18.
Belanda
OH
463
416
272
271
19.
Swiss
OH
636
570
403
401
EROPA UTARA 20.
Denmark
OH
567
491
343
301
21.
Finlandia
OH
453
409
354
313
22.
Norwegia
OH
621
559
389
386
23.
Swedia
OH
466
436
342
341
24.
KerajaanInggris
OH
792
774
583
582
- 27 -
EROPA SELATAN 25.
Bosnia Herzegovina
OH
456
420
334
333
26.
Kroasia
OH
555
506
406
405
27.
Spanyol
OH
457
413
287
286
28.
Yunani
OH
422
379
242
241
29.
Italia
OH
702
637
446
427
30.
Portugal
OH
425
382
242
241
31.
Serbia
OH
417
375
326
288
- 28 -
(dalam US$) NO
NEGARA
SATUAN
GOLONGAN A
B
C
D
EROPA TIMUR 32
Bulgaria
OH
406
367
320
284
33
Czech
OH
618
526
447
367
34
Hongaria
OH
485
438
390
345
35
Polandia
OH
461
415
360
319
36
Rumania
OH
416
381
313
277
37
Rusia
OH
556
512
407
406
38
Slovakia
OH
437
394
341
303
39
Ukraina
OH
485
436
375
331
AFRIKA BARAT 40
Nigeria
OH
361
313
292
291
41
Senegal
OH
384
317
237
231
AFRIKA TIMUR 42
Ethiopia
OH
358
295
221
193
43
Kenya
OH
384
317
237
225
44
Madagaskar
OH
296
244
182
181
45
Tanzania
OH
350
290
244
218
46
Zimbabwe
OH
328
281
248
247
47
Mozambique
OH
399
329
265
264
AFRIKA SELATAN 48
Namibia
OH
405
334
268
233
49
Afrika Selatan
OH
380
313
253
251
AFRIKA UTARA 50
Aljazair
OH
342
308
287
286
51
Mesir
OH
409
303
235
211
52
Maroko
OH
304
251
192
191
53
Tunisia
OH
293
241
187
186
54
Sudan
OH
342
282
210
184
55
Libya
OH
308
254
189
165
OH
498
459
365
364
ASIA BARAT 56
Azerbaijan
- 29 -
57
Bahrain
OH
416
294
228
214
58
Irak
OH
447
325
253
231
59
Yordania
OH
406
292
236
225
60
Kuwait
OH
456
325
296
294
61
Libanon
OH
357
267
207
186
62
Qatar
OH
386
276
215
196
63
Arab Suriah
OH
358
257
200
196
64
Turki
OH
456
364
283
253
65
Pst. Arab Emirat
OH
459
323
302
301
66
Yaman
OH
353
241
197
196
67
Saudi Arabia
OH
450
331
269
251
68
Kesultanan Oman
OH
413
292
247
259 (dalam US$)
NO
NEGARA
SATUAN
1
2
3
GOLONGAN A
B
C
D
4
5
6
7
ASIA TIMUR 69
Rep. Rakyat Cina
OH
378
238
207
206
70
Hongkong
OH
472
320
287
286
71
Jepang
OH
519
303
262
261
72
Korea Selatan
OH
421
326
297
296
73
Korea Utara
OH
494
321
300
278
ASIA SELATAN 74
Afganistan
OH
385
226
173
172
75
Bangladesh
OH
339
196
167
166
76
India
OH
422
329
327
325
77
Pakistan
OH
343
203
182
181
78
Srilanka
OH
380
242
209
199
79
Iran
OH
421
312
243
217
ASIA TENGAH 80
Uzbekistan
OH
392
352
287
254
81
Kazakhstan
OH
456
420
334
333
ASIA TENGGARA 82
Philipina
OH
412
278
222
221
83
Singapura
OH
530
363
279
276
84
Malaysia
OH
394
262
219
218
- 30 -
85
Thailand
OH
392
275
211
201
86
Myanmar
OH
368
250
197
196
87
Laos
OH
280
262
202
196
88
Vietnam
OH
383
265
204
196
89
Brunei Darussalam
OH
374
256
197
196
90
Kamboja
OH
296
223
197
196
91
Timor Leste
OH
392
354
229
196
ASIA PASIFIK 92
Australia
OH
636
585
394
393
93
Selandia Baru
OH
451
308
278
276
94
Kaledonia Baru
OH
425
387
276
224
95
Papua Nugini
OH
520
476
319
259
96
Fiji
OH
363
329
221
179
1. Golongan A : Menteri, Ketua & Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Duta besar Luar Biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Golongan B : Duta Besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (special envoy) dan Pejabat lainnya yang setara. 3. Golongan C : PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI / Polri yang setara. 4. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI / Polri selain yang tersebut dalam point 3 dan 4.
- 31 -
