Lampiran III Surat Bawaslu RI Nomor : 0563/K.Bawaslu/PM.05.00/IX/2016 Tanggal : 14 September 2016
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOWASLU “SISTEM PENGAWASAN PILKADA 2017 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”
Badan Pengawas Pemilu 2016
PENGANTAR Dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam hal Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sebagai wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu/Pilkada. Pengalaman Pemilu sebelumnya, jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu tidak sebanding dengan hasil pengawasan. Dalam Pemilu legislatif, dari total pelanggaran Pemilu sebanyak 5.814, hanya sebanyak 476 (8,2 persen) berasal dari informasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pilkada, dari total pelanggaran Pilkada seabanyak 2.572, hanya sebanyak 231 (8,9 persen) yang dating dari laporan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi dan jumlah laporan dari masyarakat tersebut, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi subtansi penanganan pelanggaran Pemilu. Aplikasi Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan/menyambungkan antara jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima laporan pelanggaran) dengan metode/cara/fasilitas yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikai para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan. Oleh karena itu, tujuan pengembangan aplikasi Gowaslu adalah pertama; adanya sistem online untuk memudahkan pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau dan masyarakat. Kedua; Terwujudnya kolaborasi antara pengawas Pemilu dan lembaga pemantau terakreditasi dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran Pilkada. Dan ketiga; terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan. BAWASLU, 2016
PENDAHULUAN
Teknologi
mengambil
peran
penting
dan
menunjukkan
kontribusinya
dalam
penyelenggaraan Pemilu. Teknologi secara resmi digunakan penyelenggara pemilu untuk mendukung pelaksanaan kepemiluan. Bahkan teknologi turut mendongkrak peran serta publik pada Pemilu. Publik dengan optimal memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh penyelenggara. Publik juga turut memfasilitasi hadirnya teknologi baru demi kepentingan bersama. Peran masyarakat ini terwujud karena dukungan regulasi dan perilaku penyelenggara yang cukup terbuka. Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana pendukung, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang berhubungan dengan sistem dan prosedur kepemiluan, serta dapat diakses secara online maupun offline, serta digunakan secara resmi maupun tidak resmi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tahapan pemilu. Terminologi sarana pendukung dapat menjelaskan bahwa kedudukan teknologi di sini ditujukan bukan sebagai alat pengambil kebijakan, namun teknologi diciptakan untuk menopang kualitas dari proses tahapan yang dilalui agar hasilnya mencapai titik ekspektasi. Harapannya, fungsi teknologi dapat ditingkatkan sebagai penentu hasil yang valid dan memiliki kredibilitas yang menunjang legitimasi, tidak sekedar alat bantu. Fungsi teknologi kepemiluan dewasa ini dihadapkan pada dua kemajuan, yaitu teknologi pemilu sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas hasil pemilu, dan teknologi pemilu dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada serta menjadi pertimbangan utama dari berbagai penentuan kebijakan berbasis data. Kedua fungsi ini bertujuan sama, yaitu agar setiap tahapan pemilu dapat terlaksana dengan baik, minim masalah dan resiko, serta mendapatkan capaian sebagaimana mestinya yang dapat mewujudkan proses demokrasi dengan jujur dan adil. Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada. Pengawasan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Sistem Teknologi Informasi (TI) yang baik sudah menjadi kebutuhan yang baku di setiap instansi baik pemerintahan maupun sektor swasta, Bawaslu meyakini kebutuhan yang mendesak dalam penerapan TI praktis dalam seluas-luasnya pada aspek Pengawasan Pemilu. Karenanya, sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan kontribusi
dalam
meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, setiap aktivitas penyelenggaraan Pemilu harus lebih berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan untuk kebutuhan aparatur, disinilah fungsi dari pengawasan.
Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobidience). Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada. Gowaslu diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi mempunyai karakteristik-yang bercirikan; a) Partisipasi; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (feedback) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya
Keterbukaan; Setiap kata/ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) Saling terhubung; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada linklink yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) Advokasi; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan. secara
bersama-sama
berdasarkan
kesadaran
sendiri;
b)
Aplikasi Gowaslu ditujukan untuk membantu aktivitas pemantau Pemilu yang lebih mudah tanpa mengurangi subtansi pemantauan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Aktivitas memantau proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi yang independen dan non partisan dapat difasilitasi oleh aplikasi Gowaslu ini.
TIM PENYUSUN
MODUL I
PELAPOR (Masyarakat Pemilih, Pemantau)
BAGIAN I UNDUH DAN INSTAL APLIKASI
1. Unduh (Download) aplikasi Gowaslu dengan dengan membuka menu PlayStore dalam perangkat berbasis Andorid. Caranya; Buka Menu Playstore dan ketik Gowaslu di “pencarian”. 2. Akan muncul dua aplikasi, yaitu Gowaslu dan Gowaslu Pengawas. Silahkan pilih Gowaslu yang dipergunakan oleh Masyarakat/Pemilih/Pelapor.
3. Setelah unduh (download) selesai, perangkat akan secara otomatis melakukan install. Apabila tidak terinstall secara otomatis, dapat meng-klik “install” dibagian menu aplikasi tersebut. Aplikasi bagi masyarakat/pemilih/pelapor setelah diinstall berbentuk “bulat”.
Bagi Pelapor hanya meng-install Aplikasi Gowaslu berbentuk Bulat.
4. Dalam memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan baik. Pastikan layanan-layanan dalam aplikasi ini dalam keadaan hidup (on). Caranya adalah : a) Buka “Setelan/Setting”. b) Klik “Apl / Aplication”. c) Cari dan Klik Aplikasi Gowaslu. d) Klik “izin/allow” e) Hidupkan (posisi on) layanan Lokasi Anda, Penyimpanan, Pesan teks dan
Telepon. 5. Apabila layanan GPS masih belum hidup dengan tampilan dibawah ini, maka klik “Yes” untuk mengaktifkan layanan lokasi. Pilihan “Yes” akan diarahkan ke menu GPS yang terdapat di pengaturan perangkat.
Aplikasi ini membutuhkan total ruang kosong untuk penginstalan sebesar 37 MB di perangkat. Sebelum penginstalan, periksa kembali ketersediaan ruang kosong di perangkat. Untuk mengosongkan ruang, dapat menghapus gambar, video atau aplikasi yang tidak digunakan dalam perangkat anda. Apabila sedang berada di wilayah free Hotspot, disarankan mengunduh aplikasi ini melalui jalur wi-fi.
BAGIAN II PENDAFTARAN 1. PENDAFTARAN adalah proses registrasi yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan pemantau yang memiliki hak pilih di daerah Pilkada 2017. Setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemantau terdaftar di KPU dapat mendaftar sebagai PELAPOR dalam aplikasi Gowaslu ini. 2. PENDAFTARAN ditujukan untuk mendapatkan username dan password untuk dapat menggunakan aplikasi Gowaslu. 3. Dalam mengawali PENDAFTARAN, pelapor mengecek terlebih dahulu apakah username telah digunakan oleh pelapor sebelumnya atau belum. 4. Setelah dipastikan username belum ada yang memakai maka langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pendaftaran. Proses ini dilakukan untuk menjamin keamanan aplikasi dan kerahasiaan pelapor. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi kolom : a) Nama Lengkap. b) Alamat Email. c) Nomor HP. d) Jenis Kelamin e) Umur f) Alamat Domisili g) Nomor KTP h) Username i) Password j) Melampirkan Dokumen KTP
5. Dalam membuat username dan password disarankan yang mudah diingat. Apabila lupa username dan password dapat mengklik menu “Lupa Password, klik disini” dan memasukkan username kemudian sistem akan memberikan kode ke email pelapor. Sistem secara otomatis mengubah password yang baru dan dikirimkan ke email pelapor. 6. Pendaftar dapat melihat profilnya dalam menu slider. Data pendaftar ini dijadikan informasi pelapor saat melakukan laporan. Catatan : 1. Yang dapat melakukan pendaftaran dalam aplikasi Gowaslu adalah 1). Pemilih yang terdaftar dalam DPT daerah Pilkada 2) pemantau yang terdaftar di KPU. 2. Tim Bawaslu akan melakukan verifikasi kebasahan pelapor dalam proses pendaftaran Gowaslu.
BAGIAN III LOG IN 1. LOG IN adalah proses masuk kedalam sistem aplikasi Gowaslu dengan menggunakan username dan password yang dimiliki Pelapor. Dalam proses LOG IN membutuhkan jaringan internet yang mencukupi, apabila proses LOG IN mengalami kendala maka disarankan untuk mengulangi lagi proses LOG IN tersebut dengan memastikan username dan password yang dimasukkan benar.
2. Bagi Pelapor; setelah proses LOG IN berhasil, aplikasi Gowaslu secara otomatis menunjukkan lokasi Pelapor berada. Dengan menggunakan bantuan Google Maps, Pelapor secara sistem dibantu menemukan lokasi kejadian pelanggaran Pemilu tersebut. Apabila informasi lokasi kejadian tersebut belum lengkap atau kurang akurat, Pelapor dapat memberikan keterangan tambahan dalam kolom yang sudah disediakan dibawah keterangan lokasi. 3. Posisi Lokasi (location) pelapor juga untuk membantu Pengawas Pemilu mengetahui keberadaan Pelapor dan menentukan tindak lanjut dari laporan tersebut. Dengan adanya fasilitas Lokasi, maka antara Pelapor dan Pengawas Pemilu dapat mengetahui informasi masing-masing secara jarak dan keberadaannya.
Setelah membuka Aplikasi, Sistem Gowaslu secara otomatis menentukan lokasi Pelapor. Untuk menaggulangi ketidakakuratan lokasi, terdapat kolom tambahan keterangan dimana peristiwa tersebut berlangsung.
Catatan : “Akurasi lokasi Pelapor sangat bergantung kepada keberadaan GPS. Kualitas GPS dapat mempengaruhi proses penggunaan aplikasi Gowaslu”
BAGIAN IV PELAPORAN 1. Bagian ini adalah petunjuk bagi masyarakat pemilih dan pemantau sebagai Pelapor. Bagi Pelapor yang telah terdaftar, mempunyai username dan password dapat menggunakan bagian ini untuk melaporkan pelanggaran Pilkada. 2. Kategori laporan pelanggaran Pilkada dalam sistem Gowaslu ada empat. Pilihan jenis pelanggaran ini didasarkan pada pelanggaran Pilkada yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Keempat jenis laporan tersebut adalah : a) Data Pemilih. b) Alat Peraga Kampanye c) Kampanye d) Politik Uang.
3. Dalam Data Pemilih, terdapat empat jenis pelanggaran yaitu : a) Pemilih belum terdaftar. b) Pemilih sudah meninggal. c) Pemilih dibawah umur d) Pemilih terdaftar ganda e) Lainnya (memberikan pilihan kepada pelapor bila terdapat pelanggaran dalam data pemilih yang tidak disediakan sistem)
4. Dalam Alat Peraga Kampanye, terdapat empat jenis pelanggaran pemasangan yaitu : a) Jalan Protokol. b) Tempat Ibadah. c) Gedung Pendidikan. d) Kantor Pemerintah e) Lainnya (memberikan pilihan kepada pelapor bila terdapat pelanggaran dalam Alat Peraga Kampanye yang tidak disediakan sistem)
5. Dalam Kampanye, terdapat tiga jenis pelanggaraan, yaitu : a) Penggunaan Fasilitas Pemerintah. b) Keterlibatan Pejabat Daerah/PNS. c) Penggunaan isu SARA.
d) Lainnya (memberikan pilihan kepada pelapor bila terdapat pelanggaran dalam Kampanye yang tidak disediakan sistem)
6. Dalam Politik Uang, terdapat penjelasan informasi praktik politik uang dengan mencantumkan : a) Pemberi. b) Penerima. c) Jumlah nominal.
7. Dalam setiap Pelaporan, Pelapor memberikan keterangan dalam sistem Gowaslu terkait : a) Tanggal (memberikan informasi waktu kejadian tersebut) b) Waktu (memberikan informasi kapan kejadian tersebut)
c) Deskripsi (menuliskan informasi tambahan tentang uraian kejadian pelanggaran Pilkada tersebut)
8. Setelah mengisi kolom Pelaporan tersebut, Pelapor dapat memberikan informasi barang bukti dengan melampirkan dokumen foto. Dokumen foto ini dapat secara langsung diambil dari sistem aplikasi atau diambil dari dokumen yang sudah ada (gallery).
9. Setelah seluruh laporan selesai, Pelapor mengirimkan laporan dengan meng-klik tombol Send (tanda merah dikanan bawah). Akan muncul keterangan “laporan telah berhasil dikirim”.
10. Untuk memastikan laporan Anda terkirim, Gowaslu akan mengirimkan balasan berupa SMS berbunyi “Terima Kasih atas Laporannya. Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu. Salam”
Penjelasan lebih lengkap terkait pelanggaran Pilkada dapat membaca PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye dan Dana Kampanye.
