Pandecta. Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010)

Volume 9. Nomor 1. Januari 2014

Pandecta http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010) Lutfi Zaini Khakim Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Permalink/DOI http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2854

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel: Diterima Oktober 2013 Disetujui November 2013 Dipublikasikan Januari 2014

Pertambangan pasir besi menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kemunduran kualitas tanah dan kerusakan jalan. Di Kabupaten Cilacap banyak pihak penambang pasir besi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mereklamasi lahan bekas pertambangan pasir besi sehingga lahan bekas pertambangan tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap di lapangan dan menemukan model pelaksanaan yang digunakan untuk merevitalisasi lahan dampak pertambangan pasir besi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan Interactive Analysis Models. Hasil penelitian menunjukan pertambangan pasir besi menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran banyak terjadi terutama pada saat proses perijinan dan pascatambang. Model yang digunakan dalam merevitalisasi dampak pertambangan pasir besi adalah pasir tailing yang digunakan untuk menutup kembali lahan bekas pertambangan pasir besi dan penanaman bibit tanaman oleh pemilik lahan atas dana dari pihak penambang.

Keywords: Revitalization; Mining; Local Law; Law Enforcement

Abstract Iron sand mining causes environmental damage soil quality deterioration and damage to roads. In Cilacap many iron sand miners who do not fulfill their obligations in reclaiming mined land so that the iron sand mined land can not be utilized according to its designation. Implementation research purposes to describe the Cilacap District Regulation No. 17 Year 2010 on Mineral and Coal Mining Management and Levies Map Information Mining in Cilacap on the field and find the model that is used to revitalize the implementation of land iron sand mining impacts. The method used in this study uses a qualitative approach, the type of juridical sociological research . Data collection used were interviews , observation, and study literature review. Analysis of the data using the Interactive Analysis Models. The results showed iron sand mining causes environmental damage and violation lot happening especially during the permitting process and post-mining. The model used in the revitalizing effects of iron sand mining sand tailings are used to cover the back iron sand mined land and planting crops by the owner of the land over the funds of the miners. Alamat korespondensi: Gedung K1, Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang Jawa Tengah Indonesia 50229 E-mail: [email protected]

© 2014 Universitas Negeri Semarang ISSN 1907-8919 (Cetak) ISSN 2337-5418 (Online)

Pandecta. Volume 9. Nomor 1. Januari 2014

1. Pendahuluan Kesejahteraan masyarakat adalah hal mutlak dalam welfare state (Negara kesejahteraan) seperti Indonesia. Sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam alenia 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam di Indonesia tidak boleh dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat saja, semua masyarakat harus bisa menikmati kekayaan alam Indonesia itu dengan peraturan yang ada. Cilacapmedia.com pada tanggal 9 Mei 2011 (diakses 4/2/2014) memuat Kegiatan penambangan pasir besi di sepanjang pantai Cilacap bagian Timur, yang membentang dari pantai Bunton hingga Welahan Wetan, Kecamatan Adipala sangat meresahkan, karena telah merusak kawasan pantai, terutama kawasan hutan pantai yang dibangun sebagai pelindung dari bahaya tsunami, angin dan bencana lainnya. Berbagai jenis tanaman di kawasan hutan pantai mengalami kerusakan karena tanah disekelilingnya dikeruk. Akibat lain dari kegiatan penambangan itu, permukaan tanah di wilayah itu menjadi lebih rendah dibanding permukaan air laut, karena galian bekas penambangan pasir itu dibiarkan menganga. ada kemungkinan para penambang yang beroperasi di wilayah itu sebagiannya tidak berizin resmi, kendati mereka sudah beroperasi sejak Januari lalu. Di wilayah tersebut diketahui ada belasan kelompok penambang, dengan masing-masing kelompok itu mempekerja minimal 300 buruh tambang. Akibat lain dari kegiatan penambangan pasir besi adalah lahan yang berada di sekitar pemukiman warga yang menjadi kubangankubangan dan menjadikan sumber penyakit karena air dalam kubangan tidak mengalir dan ditumbuhi rumput liar karena ditinggal begitu saja oleh penambang, selain itu jalan yang digunakan untuk mengangkut mineral 114

pasir besi menjadi rusak dan menimbulkan kemacetan yang dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat disebabkan muatan yang berlebihan sehingga truk-truk pengangkut mineral pasir besi tidak bisa berjalan cepat, tidak hanya jalan yang rusak apabila musim kemarau debu jalan akan mengotori rumah warga dan berbahaya bagi masyarakat bila terhirup pernafasan. Sedangkan dimusim penghujan jalan menjadi becek dan menggenangnya air dijalan karena lapisan aspal dijalan sudah tidak ada lagi.

2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsipprinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2010: 20-21). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian sosio-legal merupakan penelitian yang menitik beratkan parilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Dillah P. dan Suratman, 2013: 88).

3.Hasil dan Pembahasan a. Deskripsi Lahan Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Cilacap Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional (Supramono, 2012: 11). Sedangkan lahan pertambangan pasir besi menurut peneliti setelah melakukan observasi adalah tempat yang dijadikan pertambangan pasir besi yang di dalamnya mengandung mineral pasir besi, baik itu lahan basah maupun lahan kering dan dilakukan pertambangan oleh penambang pada lahan tersebut. Menurut Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 wilayah pertambangan dibedakan menjadi dua yaitu wi


layah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. b. Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 Pembentukan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 berdasarkan, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Cilacap berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan. Dengan berdasarkan halhal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap. Tujuan adanya Perda Kabupten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Yang terpenting dengan adanya Perda Kabupaten Cilacap ini adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

hidup serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai arti apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan (Abidin, 2012: 143). Dalam usaha pertambangan ijin yang diberikan oleh pemerintah berupa ijin usaha pertambangan. Dalam Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 ijin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 20 dan selaku pemberi ijin usaha pertambangan adalah Bupati bardasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan/atau perseorangan. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan (Sudrajat, 2010: 73). Dengan kata lain siapapun yang tidak memiliki IUP tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan. Pasal 87 ayat (1) Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP atau IPR”. Kepala Desa Glempang Pasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yaitu Sanwikarta yang sudah menjabat sebagai Kepala Desa selama 6 tahun, menyebutkan Kepala Desa juga ikut tanda tangan dalam penerbitan IUP dan berwenang memberhentikan kegiatan pertambangan jika perusahaan penambang melakukan pelanggaran seperti, reklamasi belum dilaksanakan dan pemberi115




an uang jaminan reklamasi belum diberikan. Pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan ijin pertambangan pasir besi dengan alasan ekonomi, dengan adanya pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap akan menambah pendapatan Daerah, serta dapat mensejahterakan masyarakat, selain itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Menurut Kepala Desa Glempang Pasir pertambangan pasir besi dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi tidak kepada semua masyarakat, karena tidak semua masyarakat di Desa Glempang Pasir yang merasakan adanya pertambangan pasir besi. Pertambangan pasir besi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap dilakukan oleh perusahaan dan perorangan, perorangan bisa mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sesuai Pasal 20 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010. Pertambangan yang dilakuakan oleh perorangan akan sangat rawan terhadap pelanggaran, perorangan hanya mementingkan untung semata dengan melakukan kegiatan tambang pasir besi. Masalah lingkungan kurang diperhatikan oleh pihak penambang, setelah melakukan pertambangan lahan tidak langsung direklamasi sebagaimana mestinya. Pasal 51 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 mengatur kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam penerapannya masyarakat diikut sertakan dalam kegiatan pertambangan sebagai pengatur lalu lintas, membersihkan pasir yang mengotori jalan raya, dan juga yang mengecek lahan mana yang bisa dijadikan pertambangan pasir besi, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar yang tahu akan kondisi lahan disekitar dan tahu kondisi masyarakatnya. Kontrak yang dilakukan pihak penambang kepada masyarakat pemilik lahan adalah dengan perjanjian perdata yang berisi tanaman yang ada di atas lahan diganti oleh penambang, dan harga lahan disesuaikan dengan kadar pasir besi yang terdapat dalam lahan tersebut, sampai reklamasi adalah tanggung jawab penambang. Gatot Supramono (2012) dalam Hukum Pertambangan 116

Mieral dan Batubara di Indonesia menyebutkan asas pacta sunt servanda adalah asas yang menunjukan adanya kepastian hukum dalam perjanjian. Masyarakat tidak bisa untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan pertambangan pasir besi, meskipun hak milik tanah di Desa Glempang Pasir bukan milik masyarakat tetapi masyarakat yang akan merasakan dampak positif dan negatif dari adanya pertambangan pasir besi di Desa mereka. Kerusakan jalan yang akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat sampai lapangan pekerjaan yang disediakan untuk masyarakat sekitar pertambangan. Kewajiban pemegang IUP dalam Pasal 47 huruf d Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 “Pemegang IUP wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.” Kegiatan penambangan pasir besi di Desa Glempang Pasir melibatkan masyarakat sekitar dan memperkerjakan pemuda setempat untuk menjadi karyawan dalam pertambangan misalnya, sebagai pengatur lalu lintas truk pembawa mineral pasir besi, penyemprot mineral pasir besi dengan air, sampai asisten atau operator excavator. Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak setuju dan merasa dirugikan dengan adanya pertambangan pasir besi di Desa mereka, tetapi tetap dilaksanakan pertambangan pasir besi. Yang mengeluarkan ijin pertambangan adalah Bupati ditingkat kabupaten dan Kepala Desa di tingkat Desa yang diangkat menjadi penguasa melalui mekanisme politik. Atas dasar konstruksi pemikiran Joseph Goldstein, memberi pemahaman bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum tidak mungkin dapat dilaksanakan secara total enforcement atau full enforcement karena pertama, secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (ketertiban, keteraturan dan keadilan) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya, terutama implementasi hukum bidang politik. Kedua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana 


di lingkungan penegak hukum. Ketiga, adanya intervensi atau campur tangan baik dari dalam maupun luar lembaga, terutama intervensi kekuatan kekuasaan dan politik dan yang paling penting untuk direnungkan sebagai bahan pertimbangan adalah moral, etika, kebenaran hati nurani yang seringkali tidak bisa dikuntifikasikan dalam logika bahasa, sehingga dengan keyakinan menjadikan kasus tertentu dilanjutkan atau tidak. Penegakan hukum tidak mungkin dapat dilakukan sepenuhnya (total enforcement) tetapi paling maksimal adalah full enforcement karena adanya pembatasan dalam hukum itu sendiri, disamping pengaruh penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakkan hukum (area of no enforcement). c. Model Revitalisasi Lahan Pasal 76 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan “Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.” Dengan demikian pemegang Ijin Usaha Pertambangan berarti pihak yang melakukan usaha pertambangan wajib melakukan reklamasi terhadap lahan yang dijadikan pertambangan, tidak ditinggal begitu saja. Pihak penambang pasir besi merupakan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bekas pertambangan pasir besi bukan masyarakat, jadi yang berkewajiban mengembalikan lahan seperti semula adalah pihak penambang. Tindakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup hanya ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Supramono, 2012: 241). Pihak penambang sebelum melakukan kegiatan pertambangan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pemilik lahan, dari harga lahan sampai pengembalian kembali lahan yang dijadikan pertambangan pasir besi. Di Desa Glempang Pasir lahan dihargai Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,- per meter persegi ditentukan dari kadar besi yang terdapat dalam lahan tersebut. Perusahaan

yang akan melakukan pertambangan di Desa Glempang Pasir memberikan rencana reklamasi kepada pemberi IUP dalam hal ini Pemerintah Daerah. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penambang baik pelanggaran terhadap perjanjian terhadap pemilik lahan atau juga tidak sesuainya pelaksanaan reklamasi dengan yang tercantum dalam rencana reklamasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka pemerintah Desa akan menegur pihak penambang dan mengancam penutupan tambang. Jika tetap tidak melakukan kewajiban-kewajibannya maka pencabutan IUP akan dilakukan terhadap perusahaan yang melanggar oleh Pemerintah Daerah atau pemberi IUP. Pelaksanaan revitalisasi lahan dilakukan oleh penambang. Pengembalian lahan oleh penambang adalah dengan cara menutup kembali lubang pertambangan menggunakan pasir yang tidak lolos dalam pemurnian karena kualitas pasir yang rendah. Tanah yang ditimbun disamping pertambangan juga dikembalikan lagi menggunakan excavator agar cepat dalam pengembalian lahan. Setelah selesai melakukan pertambangan penambang memberikan dana kepada pemilik lahan untuk dibelikan bibit tanaman, atau penambang langsung memberikan bibit tanaman kepada pemilik lahan. Lahan yang dijadikan pertambangan akan dikembalikan seperti semula meski berkurang kesuburan dan merubah struktur tanah tersebut. Akibat penambangan tanah tidak dapat kembali seperti semula, walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami dengan tumbuh-tumbuhan karena sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi (Supramono, 2012: 237). Pemerintah berhak mereklamasi lahan pascatambang, jika pihak penambang atau pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi. Sesuai bunyi Pasal 77 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 berbunyi 1. Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. 2. Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca117




tambang dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.” Pasal tersebut tidak terlaksana dengan baik di lapangan, dibuktikan dengan masih banyaknya lahan bekas pertambangan pasir besi yang terbengkalai karena ditinggal oleh penambang dan menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi pemerintah juga tidak melakukan tindakan apapun. Pihak penambang hanya sampai pemberian bibit tanaman dan/atau dana pascatambang, setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Setelah pemberian bibit pemerintah juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap lahan yang sudah direklamasi, dengan kata lain lahan sudah menjadi kewajiban dari pemilik lahan kembali. Masyarakat pemilik lahan memiliki kewajiban melakukan revitalisasi lahan bekas pertambangan meskipun lahan tersebut merupakan lahan milik sendiri. Supramono (2012) menyebutkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat Desa Glempang Pasir yang memiliki lahan pertambangan menjadikan lahan bekas pertambangan menjadi lahan pertanian, ada yang menanami lahan dengan sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan masyarakat untuk memelihara fungsi lingkungan hidup disekitarnya, kemudian penanaman yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk mengendalikan pencemaran, karena jika tidak ditanami lahan bekas pertambangan pasir besi adalah pasir yang banyak menimbulkan debu jika terhembus angin. Dengan menanami lahan bekas pertambangan pasir besi debu akan berkurang. Tidak semua lahan pertambangan direklamasi dengan baik dan tepat waktu. Masyarakat menyatakan jika lahan yang belum direklamasi oleh pihak penambang, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan tanggung jawab dari pihak penambang 118

sehingga masyarakat tidak mau mereklamasi lahan tersebut. Masalah ini harus diteliti dari mulai perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Parsons (2006) problem adalah “fakta,” dan bisa diukur dan ditangani secara “ilmiah”: menganalisis sebab berarti memecahkan masalah. Permasalahan adanya lahan bekas pertambangan yang terbengkalai harus diteliti penyebabnya oleh pemerintah selaku pemberi ijin. Perda Kabupaten Cilacap telah mengatur tentang hal ini, dalam Pasal 87 ayat (4) “tindak pidana yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran yang terjadi di Desa Glempang Pasir Kecamatan Adipala padahal dilapangan sangat nyata pelanggaran itu terjadi.

4. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010), dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap adalah: 1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 kurang terlaksana dengan baik di dalam penerapannya di lapangan. 2. Dampak positif dengan adanya pertambangan pasir besi di Desa Glempang Pasir adalah masyarakat yang ikut dalam pertambangan pasir besi menjadi sejahtera baik sebagai karyawan maupun yang mempunyai lahan. 3. Dampak negatif lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya bagi masyarakat dengan adanya pertambangan pasir besi, dampak positif hanya dalam jangka pendek, sedangkan dampak negatif berlaku jangka panjang yakni ke


rusakan lingkungan dan penurunan produktifitas tanah. Model pelaksanaan revitalisasi dampak pertambangan pasir besi di lapangan adalah: 1. Revitalisasi lahan sepenuhnya merupakan kewajiban dari pihak penambang. 2. Model revitalisasi lahan yang dilakukan oleh pihak penambangan yang ada di Desa Glempang Pasir adalah dengan cara mengembalikan pasir yang memiliki kualitas rendah setelah dilakukan pemurnian pasir besi.

Daftar Pustaka Buku Abidin, S.Z. 2012. Kebijakan Publik, Edisi 2. Salemba Humanika. Jakarta Ashshofa, B. 2010. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta Goldstein, J. 1975. Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses : Low–Visibilty Disision in the Administration of Justice, dalam Goerge F. Cole, Criminal Justice : Law and Politics, secon edition Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung Parsons, W. 2006. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Kencana. Jakarta Sudrajat, N. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan In-

donesia Menurut Hukum. Pustaka Yustisia. Yogyakarta Supramono, G. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta Suratman & Philips, H. 2013. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ Prt/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan Website h t t p : / / c i l a c a p m e d i a . c o m / i n d e x . p h p / s e p u t a rcilacap/1459-penambangan-pasir-besi-disepanjang-pantai-timiur-cilacap-meresahkan. html (akses 4/2/2014).

119



Pandecta. Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010)

Recommend Documents