i
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Oleh Nurul Huda Agung Setiawan NIM 05210034
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG -2010-
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)
SKRIPSI Oleh
Nurul Huda Agung Setiawan NIM 05210034
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
Musleh Herry, SH. M Hum NIP. 19680710 199903 1 002
Mengetahui Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Zaenul Mahmudi, M.A. NIP 19730603 199903 1 001
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurul Huda Agung Setiawan, Nim 05210034, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi dengan judul:
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)
Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.
Malang, 25 Oktober 2010 Pembimbing,
Musleh Herry, SH. M Hum NIP. 19680710 199903 1 002
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Dewan penguji skripsi saudara Nurul Huda Agung Setiawan, NIM 05210034, mahasiswa Fakultas Syari’ah angkatan tahun 2005, dengan judul: ” PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)”.
telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (memuaskan) Dewan Penguji: 1. Mujaid Kumkelo, M.H. NIP 197406 19200003 1 001
2. Musleh Herry, SH. M Hum NIP 19680710 199903 1 002
3. Drs. Mohamad Nur Yasin, M.Ag. NIP 19691024 199503 1 003
(__________________________) Ketua
(__________________________) Sekretaris
(__________________________) Penguji Utama
Malang, 25 Oktober 2010 Dekan Fakultas Syari’ah UIN Malang
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag NIP 19590423 198603 2 003
v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
PANDANGAN HAKIM AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)
Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.
Malang, 25 Oktober 2010 Penulis
Nurul Huda Agung Setiawan NIM 05210034
vi
MOTTO
br& Ĩ$¨Z9$# tû÷üt/ OçFôJs3ym #sŒÎ)ur $ygÎ=÷dr& #’n<Î) ÏM»uZ»tBF{$# (#r–Šxsè? br& öNä.ã•ãBù'tƒ ©!$# ¨bÎ)
#ZŽ•ÅÁt/ $Jè‹Ïÿxœ tb%x. ©!$# ¨bÎ) 3 ÿ¾ÏmÎ/ /ä3ÝàÏètƒ $-KÏèÏR ©!$# ¨bÎ) 4 ÉAô‰yèø9$$Î/ (#qßJä3øtrB
Allah SWT berfirman :
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat . (QS. Annisaa : 58)
vii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
Ayahanda dan Ibunda tercinta Yang senantiasa memberikan kasih sayangnya secara lahir batin serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti
Guru-guruku terhormat Yang telah mendidikku dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas Sehingga ilmu yang kudapatkan dapat bermanfaat
Saudaraku tercinta Yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku
Seluruh sahabat-sahabatku senasib seperjuangan Yang memberikan dukungan moril maupun materil kepadaku
Kepada merekalah karya kecil ini kupersembahkan
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah besar jasa beliau membawa umat ke jalan Dienul Islam. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliaulah, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara
ix
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :
1. Ayah dan Ibu, kedua Kakakku Eny Sholichah dan Santy Fitriya yang dan adikku Trisna Yunia Sary tercinta, terkasih dan tersayang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 4. Drs. Musleh Herry, SH. M Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin. 5. Drs. H. M. Fauzan Zenrif M.Ag, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 6. Dosen Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmuilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Amin.
x
7. Keluarga Besar Pengadilan Agama Malang,
terutama kepada Drs.
Syaichurozi, selaku Panitera di Pengadilan Agama Malang yang memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian di PA Malang. 8. Drs. Badrudjamal, selaku Panitera Muda Hukum yang mengarahkan dan memberikan informasi kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar. 9. Drs. Munasik, M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Malang. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini. Jazakumulloh Khoiron Katsiro. 10. Drs. Arifin M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini. Jazakumulloh Khoiron Katsiro. 11. Dra. Masnah Ali selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini. Jazakumulloh Khoiron Katsiro. 12. Semua sahabat, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syari’ah angkatan 2005/2006, yang telah membantu, memberikan semangat kepada penulis. Sukron Katsir Jazakumulloh Khoiron Katsiro. 13. Segenap sahabatku di LDR KIASS (Kreatifitas Insan Sholeh Sholeha), yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.
xi
14. Murid-muridku di Lembaga Bimbingan Belajar Fokus khususnya untuk muridku tercinta Aditya Pradana, Abdullah Faqih, Adelia Magdayanti, yang secara tidak langsung memberikan semangat yang besar kepada kami. 15. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konkrutif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, teriring do’a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.
Malang, 25 Oktober 2010 Penulis
Nurul Huda Agung Setiawan NIM 05210034
xii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.......................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................... HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.................................... HALAMAN MOTTO........................................................................................ HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................................ KATA PENGANTAR....................................................................................... DAFTAR ISI...................................................................................................... TRANSLITERASI............................................................................................. ABSTRAK.......................................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN............................................................................... A. Latar Belakang Masalah.............................................................. B. Rumusan Masalah........................................................................ C. Batasan Masalah ………………………………………………. D. Tujuan Penelitian......................................................................... E. Manfaat Penelitian....................................................................... F. Sistematika Pembahasan..............................................................
i ii iii iv v vi vii viii xii xiv xvi 1 1 5 6 7 7 9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.......................................................................... A. Penelitian Terdahulu.................................................................... B. Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah dan Pencatatan Nikah………………………………………………. 1. Pengertian Isbat Nikah........................................................... 2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah……... 3. Prosedur Pengajuan Pencatatan Nikah…………………….. 4. Manfaat Pencatatan Nikah…………………………………
11 11
C.
12 12 13 16 22
Tinjauan Yuridis dan Teoritis Terhadap Nikah Sirri dan Nikah di Bawah Tangan………………………………………………. 1. Pengertian Nikah Sirri dan Nikah di Bawah Tangan............. 2. Sebab-sebab yang Melandasi terjadinya Pernikahan Sirri….
23 23 27
BAB III : METODE PENELITIAN................................................................ A. Jenis Penelitian............................................................................ B. Paradigma Penelitian................................................................... C. Sumber Data................................................................................ D. Metode Pengumpulan Data......................................................... E. Pengolahan Data dan Analisis Data.............................................
30 30 32 34 35 37
xiii
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA............................................. A. Paparan Data................................................................................ 1. Deskripsi Lokasi Penelitian………………………………... 2. Identitas Hakim……………………………………………. 3. Pandangan Hakim PA Kota Malang Secara Umum Tentang Pasal 7 ayat (3e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Yang Dilakukan Setelah Tahun 1974………………. 4. Pertimbangan dan Dasar Hukum Seorang Hakim PA Kota Malang dalam Mengabulkan Isbat Nikah yang Pernikahan Sirrinya Dilakukan setelah Tahun 1974…………………… 5. Pandangan Hakim Terkait Dengan Kompilasi Hukum Islam Ayat (3e) dan Batasan Tahun Terhadap Perkara Isbat Nikah Yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Malang….. 6. Pandangan Hakim Terhadap Dampak Yang Terjadi Ketika Setiap Permohonan Isbat Nikah Yang Masuk di PA Kota Malang di Kabulkan……………………………………….. B.
38 38 38 40
41
46
49
51
Analisis Data………………………............................................
56
BAB V : PENUTUP.......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
66
xiv
TRANSLITERASI
A. Umum Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
B. Konsonan tidak ditambahkan
dl
b
th
t
dh
ts
(koma
menghadap
keatas) j
gh
h
f
kh
q
d
k
dz
l
r
m
z
n
s
w
sy
h
sh
y
xv
C. Vokal, Panjang, dan Diftong Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :
Vokal (a) panjang = a
misal :
menjadi : qala
Vokal (i) panjang = i
misal :
menjadi :
qila
Vokal (u) panjang = u
misal :
menjadi :
duna
khusus bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan aw dan “ay , sebagaimana contoh berikut : Diftong (aw) =
misal =
menjadi = qawlun
Diftong (ay) =
misal =
menjadi = khayrun
D. Ta’ Marbuthah ( ) Ta marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta
marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya risalat_li al-mudarrisah.
menjadi al-
xvi
ABSTRAK Huda, Nurul. 05210034. 2010. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang). Skripsi. Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyah. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbing: Dra. Musleh Herry, S.H., M Hum Kata Kunci : Pandangan Hakim, Isbat Nikah, UU No. 01 Tahun 1974 Isbat Nikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan dua orang Suamiisteri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2). Pada Dasarnya Pelaksanaan Isbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi hukum islam. namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan, misalkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, penetian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pandangan hakim PA Kota Malang dalam memutus perkara Isbath nikah terhadap perkara tersebut, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim PA Kota Malang Pengadilan Kota Malang dalam memutus perkara Isbath nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya. Hasil penelitian menunjukkan Pandangan Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus seperti penggunaan kaedah-kaedah fiqh, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. dampak yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut, diantaranya akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari, semakin maraknya pernikahan sirri di masyarakat Indonesia. Untuk itulah hakim Pengadilan Kota Malang memberikan solusi kepada pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA, Pemerintah pusat untuk membuat penyuluhan terpadu terkait pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuaan dihadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan.
ABSTRAK Huda, Nurul. 05210034. 2010. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang). Skripsi. Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyah. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbing: Dra. Musleh Herry, S.H., M Hum Kata Kunci : Pandangan Hakim, Isbat Nikah, UU No. 01 Tahun 1974 Isbat Nikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan dua orang Suamiisteri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2). Pada Dasarnya Pelaksanaan Isbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi hukum islam, namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan, misalkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, penetian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pandangan hakim PA Kota Malang dalam memutus perkara Isbath nikah terhadap perkara tersebut, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim PA Kota Malang Pengadilan Kota Malang dalam memutus perkara Isbath nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya. Hasil penelitian menunjukkan Pandangan Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus seperti penggunaan kaedah-kaedah fiqh, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. dampak yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut, diantaranya akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari, semakin maraknya pernikahan sirri di masyarakat Indonesia. Untuk itulah hakim Pengadilan Kota Malang memberikan solusi kepada pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA, Pemerintah pusat untuk membuat penyuluhan terpadu terkait pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuaan dihadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan.
ABSTRACT
Huda, Nurul. 05,210,034. 2010. Religious Court Judge views confirmation in Progress Against Marriage Marriage Performed Post-Sirri The Applicability of Law. 1 of 1974 (Case Study On Religious Court of Malang). Thesis. Programs Al Akhwal Al Syakhsiyah. Faculty of Sharia Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: Dra. Musleh Herrera, SH, M. Hum Keywords: Judge's view, confirmation of Marriage, Law no. 01 of 1974 Confirmation of Marriage is a marriage of two people setting process husband and wife who previously had done in Sirri marriage. The purpose of the confirmation of marriage is to get a marriage certificate as proof of validity of marriage in accordance with laws and regulations applicable in Indonesia, for example in Law no. 1 of 1974 Article 2 paragraph (1) of Article 2 paragraph (2). In Association Implementation confirmation on certain things only intended as described in Article 7 paragraph (1), (2), and (3) Compilation of Islamic law, but the facts on the ground indicated the number of cases that enter marriage confirmation within the Religious outside the statutory provisions legislation, eg confirmation of marriage petition against marriage Sirri conducted after the publication of Law no. 1 of 1974. Therefore, reecher aims to know how the judge views the Religious Court of Malang in deciding upon Isbath marriage of the case, and the impact that occurred, and solutions offered by the religious court judges Malang in solving these problems. This research is a field or qualitative. In this case the researchers tried to understand the views of judges Religious Court of Malang in deciding upon marriage to marriage Sirri Isbath conducted after the publication of Law no. 1 of 1974, and the impact that occurred, and solutions offered by the religious court judges Malang in solving these problems. Methods of data collection methods used were interviews and documentation. As for the methods of data analysis, researchers used a qualitative descriptive analysis, ie analyzing the data already obtained and describe it. The results showed the Panel's view the religious court judge granted the city of Malang in case it is already true based on special considerations such as usagekaedah kaedah fiqh, Islamic Law, as well as other considerations. impacts arising from the grant of confirmation of wedlock, among others, the more people who would undermine marriage records because they are easy to do the confirmation of marriage in the future, the more rampant Sirri wedding in Indonesian society. For this reason Malang City Court judge to give solutions to related parties such as KUA, MORA, PA, the central government to create an integrated education-related importance of marriage records for the people of Indonesia, in an attempt to gain recognition before the law and to protect the rights of marriage.
.
).
. .
)
.
.
.
. . .
: :
. ( )
. ). ) ) ( ( ) ( ) .
.
. . . . . . .
.
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah intsitusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki laki dan parempuruan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT. Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan
2
sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya. 1 Dalam ayat Al Qur’an surat Annisa’ ayat 1:
$uKåk÷]ÏB £]t/ur $ygy_÷ry— $pk÷]ÏB t,n=yzur ;oy‰Ïnºur <§øÿ¯R `ÏiB /ä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãNä3-/u‘ (#qà)®?$# â¨$¨Z9$# kš‰r'¯»tƒ öNä3ø‹n=tæ tb%x. ©!$# ¨bÎ) 4 tP%tnö‘F{$#ur ¾ÏmÎ/ tbqä9uä!$|¡s? “Ï%©!$# ©!$# (#qà)¨?$#ur 4 [ä!$|¡ÎSur #ZŽ•ÏWx. Zw%y`Í‘ ÇÊÈ $Y6ŠÏ%u‘ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.2
Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.3 Untuk itulah di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampakkan kelemahannnya. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
1
Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007). 41 Kementrian urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, Al Qur’an dan terjemahannya, 1418 H, juz 4, hlm. 114 3 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 17 2
3
merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.4 Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) & UU No. 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Isbath nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan Nikah. Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah Sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Isbat Nikah. Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbath nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan Sirrih tersebut terjadi setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama di sahkannya UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi
4
Menteri Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No. 1 TH 1991berikut penjelasan, Surabaya: Karya Anda, 1991
4
sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya. Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat. Kemudian kemunculan pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan Perkara Isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Menurut sejumlah penelitian, isbat nikah merupakan salah satu sarana empuk bagi pelaku-pelaku pelanggar undang-undang perkawinan. Peluang isbat nikah ditambah dengan pengetahuan yang rendah, bahkan tidak paham dari pihak lain, menjadi pintu luang bagi pelanggar. Mengaku calon istri sudah hamil menjadi lowongan poligami lewat isbat nikah. Mengaku sudah lahir anak yang kelak tidak jelas status hukum orangtuanya menjadi alasan lagi untuk poligami lewat isbat nikah. Masih banyak modus-modus hampir sama untuk tujuan sama. Karena itu, ketegasan
5
para penegak hukum (hakim) untuk bertindak tegas atau minimal kecerdasan untuk menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah. Semestinya para hakim dan corong masyarakat; ustad, kiai, muballig, meletakkan Undang-Undang perkawinan sebagai hukum (fikih) Islam Indonesia. Sehingga undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam konvensional yang dikonsepkan para imam mazhab di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama tetapi belum menurut negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum negara.5 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Isbath nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensip penulis menuangkannya kedalam karya Ilmiyah berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang) .
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara Isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 ?
5
Khoiruddin Nasution, “Belajar dari Kasus Syeh Puji,” http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=194163&actmenu=39 (diakses pada 10 Juli 2009)
6
2. Bagaimanakah pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap dampak yang terjadi ketika seorang hakim mengabulkan pernikahan sirri yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 ? 3. Apakah solusi yang ditawarkan oleh seorang hakim terhadap dampak yang terjadi ketika seorang hakim mengabulkan pernikahan sirri yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 ?
C. Batasan Masalah Banyak perkara yang masuk dalam penetapan Isbat Nikah dalam Lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang setiap tahunnya. Sesuai dengan judul yang diangkat bahwa penelitian ini, suatu permasalahan mengenai penetapan isbat nikah yang dilakukan setelah tahun 1974 hingga tahun 2010. Karena jarak tahun tersebut terlampau jauh, maka penulis memberikan batasan masalah dalam obyek yang akan diteliti, peneliti akan mengambil sample dari hasil penetapan sidang isbat nikah yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang selama tahun 2009 hingga tahun 2010. Agar tidak terjadi kerancuan dan pelebaran masalah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan isbat nikah yang dilakukan pada tahun 2009 hingga tahun 2010 namun pernikahan sirri tersebut terjadi setelah tahun 1974 hingga 2010. Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan pengertian dari isbat nikah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Isbat Nikah adalah penguatan Nikah / pengesahan Nikah, yang bertujuan untuk mendapatkan akta Nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah
7
secara
Hukum Negara Republik Indonesia. Yang sebelumnya tidak tercatat
dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, yang dimaksud dengan kata “sah” disini adalah bahwa pernikahan tersebut memag benar benar telah ada dan telah terjadi, sedang menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain: menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Kota Malang dalam pemutusan perkara Isbat nikah setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi akibat pengabulan isbat nikah yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
E. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akdemik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun manfaat dari pada penelitian ini yaitu: 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara Isbath Nikah setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974,
8
serta dampak yang terjadi akibat pengabulan isbat nikah yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi: a. Peneliti Penelitian ini bertujuan untuk memuaskan rasa penasaran peneliti tentang apa yang menjadi landasan hukum bagi para hakim yang mengabulkan perkara Isbath Nikah walaupun pernikahan tersebut terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi akibat pengabulan isbat nikah yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
b. Masyarakat Hasil penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang peraturan Isbath Nikah yang sesuai dengan UU Perkawinan . c. Lembaga Peradilan Agama Bagi lembaga Peradilan Agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemutusan Perkara Isbath Nikah.
9
F. Sistematika Pembahasan Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa persoalan aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi operasional dan sistematika pembahasan. Bab II, merupakan kajian teori yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, pada kajian pustaka ini penulis membagi menjadi dua sub bab pada sub bab yang pertama penulis membahas mengenai tinjauan yuridis dan teoritis terhadap Isbat Nikah yang didalam nya menjelaskan : pengertian isbat nikah, landasan hukum pencatatan nikah dan isbat nikah kemudian akar pengertian isbath Nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974, Pada bab ini juga dijelaskan secara singkat proses pengajuan pencatatan Nikah di pengadilan agama, serta manfaat dari pencatatan nikah. selanjutnya pada sub bab yang kedua penulis membahas mengenai tinjauan yuridis dan teoritis terhadap Pernikahan Sirri yang didalamnya menjelaskan : Pengertian Nikah Sirri dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri. Bab III, merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisa data. Hal ini
10
bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya. Bab IV, merupakan paparan data dan analisis data, yang didalamnya memuat tentang bagaimana pandangan pandangan para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang putusan perkara Isbat nikah yang bertentangan dengan hukum materiil, serta dampak dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Bab V, Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudiaan dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.
11
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang Isbath nikah antara lain: 1. Roys Fathoni Luthfi, dengan judul "Proses Isbath Nikah(Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo). Penelitian ini menjelaskan pentingnya sebuah proses Isbath Nikah untuk kemaslhahatan masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut berangkat dari timbulnya sebuah fenomena di masyarakat Situbondo yang enggan untuk mengesahkan penikahannya walaupun sudah mepunyai dua hingga tiga orang anak, dan lebih memilih untuk melakukan nikah sirrih. 2. Ahmad Muzaikhan, dengan judul “Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat Nikah) dalam skripsi ini
12
membahas beberapa poin diantaranya : pengertian Isbat nikah yang tercantum dalam pasal 7 KHI, serta batasan batasan isbat nikah, didalam penelitiannya penulis menemukan beberapa kerancuan. Dalam ketentuan Pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat ketidak tepatan. Sehingga Pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Penulis merasa perlunya pengkajian ulang dalam pasal tersebut, karena pasal tersebut dapat dijadikan senjata bagi para pelaku nikah sirrih yang dapat seeenaknya mengisbatkan Nikahnya. Dari data penelitian terdahulu bisa saya simpulkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas masalah Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang) .
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah dan Pencatatan Nikah 1. Pengertian Isbat Nikah Isbat berasal dari bahasa Arab atsbata
yutsbitu
itsbatan yang artinya
adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata isbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.6 Sedang Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. 7
6
Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Akola, 1994),273. Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), 271.
7
13
2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat Al qur’an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undangundang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil Usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi8 Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1
8
Variasi hukum yang dimaksud adalah (1) Regeling op de Gemengde Huwelijken (staatsblas 1898158; staatsblas = Lembaran Negara /LN), yakni peraturan perkawinan campuran, yang dikenal dengan GHR. (2) Huwelijksordonnantie vor christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina (Staatsblad 1933-74), yaitu ordonasi (Undang-undang) Perkawinan orang Indonesia Kristen di Jawa dan Madura, Minahasa/Keresidenan Manado dan Ambon, yang dikenal dengan singkatan HOCI. (3) UU No. 32/1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (LN. 1954-32); dan (4) Burgelijk wetboek (BW), yaitu kitab Undang-undang Hukum Perdata.
14
Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.9 Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” , serta dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”. Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya”. Pada ayat (3) 9
Hukum perkawinan di Indonesia suatu analisis UU no. 1 Tahun 1974 & KHI
15
disebutkan : Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ; b. Hilangnya akta nikah ; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.10 Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI Telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undangundang, baik oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan) oleh Undang-undang. Mengenai isbat nikah ini ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.
10
Nashruddin Salim, “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis),” Mimbar Hukum, 62 (September-Oktober, 2003), 70.
16
3. Prosedur Pengajuan Pencatatan Nikah Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975). Dalam pasal 3 berbunyi : (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan : “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”. Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang Undang. Demikian pula meneliti surat surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP No. 9 Tahun 1975) ini. Pasal 5 berbunyi : ”Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu”. Sedangkan dalam pasal 6 dijelaskan : (1) ” Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang”.
17
(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya istri; e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; f. Surat kematian istri atau suami yangterdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975) dalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan : ”Apabila ternyata dari hasil
18
penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya”. Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak ada halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat
pengumuman
tentang
pemberitahuan
kehendak
melangsungkan
perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya dikantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan dikantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975). Dalam pasal 8 dijelaskan : ”Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan,
Pegawai
Pencatat
menyelenggarakan
pengumuman
tentang
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sedang dalam pasal 9 berbunyi : Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu; b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan Adapun pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975).
19
Dalam pasal 10 dijelaskan : (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini; (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15, dan 16 UU No. 1 Tahun 1974) Pasal 13 menjelaskan : Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14 berbunyi : (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah
pengampuan,
sehingga
dengan
perkawinan
tersebut
nyata-nyata
mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Sedangkan dalam pasal 15 menjelaskan : “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih
20
adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Dalam pasal 16 : “(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan pada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan perkawinan itu kepada pegawai pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 UU No. 1Tahun 1974). Pasal 17 menjelaskan : (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan; (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975). Dalam pasal 10 dijelaskan : (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini; (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (3)
21
Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sesaat setelah melangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang kemudian di ikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975). Pasal 11 menjelaskan : (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini,kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya; (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.11
11
hukum Perkawinan di Indonesia suatu analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI
22
4. Manfaat Pencatatan Nikah Akta Nikah adalah alat bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan mashlahat dan bagi diri dan keluarganya (istri dan anak anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan), dan juga untuk melindungi dari fitnah dan tuhmah atau qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta tersebut sangat penting untuk sadduz zari ah (tindakan pencegahan) dan juga maslahah mursalah (kemaslahatan umat). Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah merupakan ”Kesepakatan nasional” yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu terhadap pelanggaran atas peraturan ini dikenakan sanksi pidana yakni untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal 10 ayat (3) dan 40 PP No. 9 Tahun 1975 ; dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan PPN yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (1), (11), (13), dan (44) hukuman kurungan selama-lamanya 3 Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) hukuman pidana tersebut diatur pada pasal 45 ayat (1) dan (2) yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Pasal 45 menjelaskan : (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); b.
23
Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran Meskipun aturan pelaksanaan tentang ini belum ada, namun ancaman terhadap Undang-undang ini sesungguhnya justru dimaksudkan sebagai upaya untuk merefleksikan nilai ketertiban dan kedisiplinan masyarakat, disamping itu pula untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general dalam rangka mencegah perkawinan dibawah tangan untuk masa-masa yang akan datang. 12
C. Tinjauan Yuridis dan Teoritis Terhadap Nikah Sirri atau Nikah Dibawah Tangan 1. Pengertian Nikah Sirri atau Nikah di Bawah tangan. Nikah Sirri terdiri dari kata Nikah dan Sirri. Kata Sirri yang berarti rahasia adalah lawan dari kata Jahri alias terang-terangan (Terbuka bagi umum).13 Menurut terminologi Fiqh Maliki, nikah Sirri ialah : Nikah yang atas Pesan Suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jama ahnya, sekalipun keluarga setempat .14
12
Nashruddin Salim, op cit, 68. Wildan Suyuti Mustofa, “Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum),” Mimbar Hukum, 60 (Maret-April, 2003), 35. 14 Masjfuk Zuhdi. “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” Mimbar Hukum, 60 (Maret-April, 2003), 8. 13
24
Mazhab Maliki tidak membolehkan Nikah Sirri. Nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman Had (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Hanafi dan Syafi’i juga tidak membolehkan nikah sirri. Menurut Mazhab Hambali nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan Syari’ah Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua calon mempelai, wali, dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Dari pengamatan dilapangan terdapat beberapa bentuk Nikah Sirri diantaranya Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara (dalam hal ini adalah KUA) . Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang
25
terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.15 Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akte merupakan alat bukti yang sempurna (authentic).
2.
Sebab Yang Melandasi Terjadinya Pernikahan Sirri. Apabila melihat terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan, yang nampaknya
ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu : Pertama : Faktor-faktor diluar kemampuan si pelamar seperti : a. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang menurut agama Islam karena masih sama-sama kuliah atau sambil menunggu selesai kuliah. b. Tidak adanya izin wali nikah (orang tua). c. Sulit memperoleh surat izin dari istri dalam hal suami akan menikah lebih dari seorang. d. Adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun janda.
15
http://www.mediaislam.Net//portal opini dan solusi islami. (diakses pada 21 Februari 2010)
26
Kedua : adanya pendapat bahwa pencatatan Nikah tidak merupakan perintah agama, karena tidak di lakukan dijaman Nabi.16 Terhadap nikah sirri yang yang disebabkan tidak adanya izin orang tua, tanpa wali nasab / wali hakim pada umumnya didasarkan pada pendapat bahwa wali nasab bahkan wali hakim itu tidak wajib hukumnya, mereka menganggap bahwa masalah hubungannya dengan orang tua / wali adalah soal sopan santun atau tata krama saja. Sedangkan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yakni yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah menurut pasal 20 KHI adalah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Nikah sirri pada dasarnya merupakan merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan kerepotan dan madhorot. Dan sesungguhnya nikah yang tidak sirri sesungguhnya banyak maslahatnya. Masalahnya adalah bahwa kerepotan itu dapat muncul dalam bentuk perselisian yang menyangkut hak yang disengketakan, maka menurut hukum akan diselesaikan oleh peradilan dalam hal ini oleh Peradilan Agama yang menurut pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 disebut salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang anatara lain memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan dan kewarisan.
16
Wildan Suyuti Mustofa, “Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum),” Mimbar Hukum, 60 (Maret-April, 2003), 36.
27
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Agar terjamin ketertibannya, maka harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.17
3.
Akibat Isbat Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan. Apabila Perkawinan dibawah tangan menjadi Tradisi dalam artian dipatuhi di
Masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau diisbatkan juga oleh pengadilan agama) dan dipertahankan secara terus-menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut: 1. Makna Historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat islam) untuk lahirnya Undang-undang inimenjadi terabaikan. 2. Tujuan normatif dari pencatatan Perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan 2 UU no. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka akan menciptakan ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
17
Wildan Suyuti Mustofa, Op. Cit.,, 36.
28
3. Umat islam dipandang tidak lagi memperdulikan kehidpan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan
bahwa
pelaksanaan ajaran
islam
tidak membutuhkan
keterlibatan negara , yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan. 4. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata-cara pencatatan perkawinan, yang mungin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa bahwa unsur pencatatan resmi kekantor urusan agama akan dipenuhi pada waktu yang akan datang (tanpa adanya kepastian) yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (istri) yang menurut amanat Undang-Undang harusnya perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi. 5. Apabila terjadi Wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan nikah oleh Negara, sehingga pernikahan dibawah tangan (Pernikahan sirri) ini ahanya diikuti dengan perceraian dibawah tangan, jika seperti ini maka sama dengan suasana masa tahkim dan muhakkam dalam sejarah masyarakat islam Indonesia pada masa lalu lewat pengadilan agama, dengan demikian akan memutus konsekuensi logis formalisasi hukum islam dalam kehidupan kenegaraan.
29
6. Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.
30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.18 Dalam Penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan (Field Reseach), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, 18
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1998), 2.
31
pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. 19 Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena setting sosial yang terjadi dilapangan.20 Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 21 Terkait dengan penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.22 Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap putusan Isbat Nikah dalam pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu peneliti juga mencoba untuk menggali pendapat dari hakim Pengadilan Agama Malang mengenai Dampak yang terjadi akibat dikabulkannya pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Serta solusi apa yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap permasalahan tersebut. Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang beraku dalam masyarakat serta situasi-situasi
19
Anselm Straus & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitan Kualitatif (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11. 20 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif (Jakarta: GP Pres, 2008), 187. 21 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3. 22 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 26.
32
tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandanganpandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
suatu
fenomena.23
Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah
mengambarkan sebuah obyek secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang respon hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Putusan perkara Isbat Nikah setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Malang. Serta mendeskripsikan pendapat para Hakim tentang Dampak yang terjadi akibat dikabulkannya pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Serta solusi apa yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap permasalahan tersebut.
B. Paradigma Penelitian Paradigma menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisinya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. 24 Menurut Hormon, Paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebanaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filusuf, peneliti maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. 25 Paradigma
23
Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 54-55. Lexi J. Moleong, Op. Cit., 30. 25 Ibid. 24
33
merupakan pola atau model rentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi. Paradigma digunakan pada penelitian ini adalah paradigma interpretatif dan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, dimana paradigma interpretatif ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap perkara Isbat Nikah setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 serta bagaimana pandangan Hakim terhadap Dampak yang terjadi akibat dikabulkannya pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Serta solusi apa yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap permasalahan tersebut. Adapun pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu di kuantifikasi / tidak perlu mengadakan perhitungan. Bogdan dan Tailor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).26 Secara umum penelitian kulitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, dll secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk
26
Lexi J. Moleong, edisi revisi, Op. Cit., 4.
34
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiyah.27
C. Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain: 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 28 Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data emiks dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang. 2. Data Sekunder, adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.29 Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi dll. Data sekunder dapat dibagi atas: a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Adapun dalam penelitan ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 3 (e).
27
Ibid., 6. Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995), 55 29 Ibid., 56. 28
35
b) Bahan Hukum Sekunder : Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, mimbar hukum, jurnal, dll. c) Bahan Hukum Tersier : Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, indeks.30
D. Metode Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.31 Di dalam bukunya Moh Nadzir dijelaskan, yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).32 Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain : Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tutuntutan, kepedulian, dll. Ada beberapa macam cara pembagian jenis wawancara :
a. Wawancara pembicaraan informal Jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. 30
Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian (Malang: UIN, 2006) Lexi J. Moleong, Op. Cit., 135. 32 Moh Nazir, Op. Cit.,193. 31
36
b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. c. Wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.33 Adapun pada penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menggunakan Wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap beberapa hakim yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil tiga narasumber dari majelis hakim diantara 7 Hakim yang ada di Pengadilan Agama Malang. yaitu Drs. Munasik M.H. Dra. Hj. Masnah Ali, M.H dan Drs. Arifin, M.H. Karena ke 4 (empat) Hakim yang lain tidak bersedia untuk diwawancarai dengan berbagai alasan, seperti ada 3 Hakim baru yang ada di Pengadilan Agama Malang yang baru beberapa bulan bertugas, sehingga belum mampu untuk mengamati lebih jauh perkara- perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang, Khususnya perkara Isbat Nikah yang menjadi tema dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi Yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan 33
Lexi J. Moleong, Op. Cit.,135-136.
37
sebagainya. 34 Didalam penelitian ini peneliti mencari dokumentasi di Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan putusan perkara Isbat nikah yang terjadi setelah tahun 1974 dll.
E. Pengolahan Data dan Analisis Data Didalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain : 1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain,35 guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Malang.. 2. Analizing, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.36 3. Concluding, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.37
34
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231. 35 Saifullah, Op. Cit. 36 Iskandar, Op. Cit., 221-222. 37 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., 342.
38
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA
A. Paparan Data 1. Deskripsi Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Tel/Fax (0341) 491812 dengan kedudukan antara 705’ – 802’ LS dan 1126’ – 127’ BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut: Sebelah Utara
: Kec. Singosari dan Kec. Pakis
Sebelah Timur
: Kec. Pakis dan Kec. Tumpang
Sebelah Selatan
: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji
Sebelah Barat
: Kec. Wagir dan Kec. Dau
Di Kota Malang terdapat 5 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Kedungkandang 2. Kecamatan Klojen
39
3. Kecamatan Blimbing 4. Kecamatan Lowokwaru 5. Kecamatan Sukun
Kantor Pengadilan Agama Malang di Jl. Raden Panji Suroso di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang.
Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m2 dengan luas bangunan 844 m2 yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.
Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.
40
2. Identitas Hakim Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan skripsi ini dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang dilakukan pasca Terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 (Study kasus di Pengadilan Agama Malang). Adapun identitas hakim tersebut sebagai berikut:
Nama : Drs. Munasik, M.H TTL
: Bangkalan, 02 Juni 1968
Alamat : Jl. Simpang Grajakan IV/B-1 kel. Pandanwangi Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1995 di NTT yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakim turun pada tahun 1999. Tahun 2005 pindah ke PA Bangkalan, dan pada bulan Juli tahun 2008 beliau bertugas di Pengadilan Agama Malang.
Nama : Dra. Hj. Masnah Ali, M.H TTL
: Porong, 11 Mei 1950
Alamat : Jl. Simpang Teluk Grajakan Blok I/46 Malang. Adapun perjalanan karir beliau menjadi Hakim dimulai pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1993 di Pengadilan Agama Probolinggo, Selanjutnya beliau meneruskan di Pengadilan Agama Pasuruan mulai tahun 1993 sampai dengan 2006. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Malang sejak tahun 2006.
41
Nama : Drs. Arifin, M.H TTL
: Jombang, 12 Maret 1962.
Alamat : Jl. Teluk Menado No. 6 Malang. Perjalanan karir beliau di mulai di Pengadilan Agama Buntok sejak Tahun 1994 hingga tahun 1999, kemudian beliau meneruskan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Bawean mulai tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 2001 sampai tahun 2010 beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Trenggalek. Mulai 2010 beliau menjadi hakim Pengadilan Agama Malang.
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang secara umum terhadap Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam tentang Isbat nikah yang dilakukan setelah Tahun 1974. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Hakekat Perkawinan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah” (Pasal 2 KHI). Kedalaman makna Perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami Isteri. Sebaliknya, jika melakukan distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat
42
perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan anakanak. Untuk terjamin dn terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan sah, (baik secara syari’at Islam & perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa :
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1)) 2. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 (2))
Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syari’ah Islam yakni memenuhi syarat dan Rukunnya Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akte nikah (buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 (1) KHI). Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syari’ah Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang
43
Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan dan yang sedang aktual sekarang disebut nikah sirri. Di Indonesia pernikahan seperti itu (nikah sirri) tidak dapat perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim secara umum berkenaan dengan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pegadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3e KHI yang berbunyi : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974” Munasik, berpendapat, Nikah Sirri (dibawah tangan) yang dilakukan sebelum di Undangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 boleh diisbatkan sebagaimana yang dimaksud oleh UU Perkawinan. Yang menjadi masalah adalah nikah sirri yang dilakukan pasca UU No. 1 Tahun 1974 apakah dapat di Isbatkan dalam Pengadilan Agama..? hal ini mengandung pro-kontra, ada pakar hukum yang mengatakan pernikahan sirri yang dilakukan setelah diterbitkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak boleh di Isbatkan atau permohonan Isbatnya ditolak, dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat (pelaku nikah sirri) dan lelaki hidung belang agar tidak meremehkan kesakralan perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Namun dalam praktek dilapangan banyak masyarakat (suami-isteri) yang mengajukan permohonan Isbat Nikah baik yang nikahnya (nikah sirri) yang dilakukan sebelum terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, maupun setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama atau Hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara diproses sesuai aturan yang berlaku, termasuk perkara isbat nikah ini. Dalam persidangan, sepanjang nikahnya (nikah sirri) dilakukan sesuai dengan aturan Agama islam artinya menurut syarat-rukun pernikahan maka Majelis Hakim akan mengisbatkan atau mensahkan nikah mereka .38 Masnah, mengatakan bahwa Ini bisa jadi alasan atau landasan bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena dalam pasal 7 ayat 3(e) dalam kompilasi hukum Islam ini menjelaskan : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Maksudnya adalah selama si Pelaku nikah sirri itu tidak terdapat halangan waktu nikahnya dulu, seperti hubungan sedarah, dalam massa iddah dll maka masih boleh diisbatkan.Pengesahan (isbat) nikah ini memang ya penting tanpa adanya pengesahan (Isbat) maka dia jadi susah 38
Munasik, wawancara (Malang, 5 Februari 2010)
44
sendiri, walaupun seharusnya sesuai aturan isbat nikah ini hanya boleh dilakukan terhadap pernikahan sirri yang dilakukan sebelum tahun 1974. Tapi ternyata juga masih ada saja ada praktek nikah sirri ini dampaknya kalau orang-orang yang belum mengerti seperti orang desa yang baru kekota pastikan akta nikah itukan juga dibutuhkan.Sebenarnya adanya isbat itu adalah bentuk kelalaian dari pelaku nikah sirii yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, seperti nikah sirri itukan nikah yang sembunyisembunyi dan tidak memiliki kekuatan hukum, nanti akan berakibat terhadap anak yang dilahirkan nanti dia misalkan jadi sulit untuk mendapatkan hak warisan.39 Arifin, berpendapat Pasal 7 Ayat 3(e) ini menjelaskan tentang bahwa isbat nikah ini boleh dilakukan jika seorang pemohon tidak terhalang oleh perkawinan semisal hubungan darah (pasal 14 Ayat 1 UU No. 1974). Jadi selama si pemohon (pelaku nikah sirri ) dulunya nikah sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama islam maka boleh diisbatkan. Kemudian yang boleh diisbatkan juga itu kan masih ada 3a (Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian), 3b (Hilangnya akta nikah), dst. Seperti 3b untuk akta yang hilang bisa minta duplikatnya di KUA pada situasi tertentu seperti di Aceh yang KUAnya luluh lantah karena sunami, itukan tidak bisa diketemukan, padahal nikahnyakan setelah tahun 1974, hal hal seperti itulah yang bisa diisbatkan kembali, dengan menmanggil saksi-saksi karena di Pengadilan Agama menolak atau menerima itukan berdasarkan hasil dipersidangan. Tidak semua orang yang mengajukan isbat nikah langsung kita kabulkan tapi berdasarkan hasil pemeriksaan. Seperti ayat 3d sehingga intinya jika perkawinan dilakukan menurut agamanya dan tidak dapat di buktikan akta nikahnya maka boleh di isbatkan. Tapi nanti hakim sendiri juga meneliti kenapa perkawinannya sekalipun sudah sah menurut agama tapi koq tidak dicatatkan di KUA, masing-masing orang itukan alasannya berbeda-beda, itu juga kita nilai latar belakang mereka melakukan Isbat nikah. Selama ini alasannya tidak ada biaya, alsan pribadi seperti suami isteri masih sama-sama sekolah jadi tidak mau diketahui oleh orang lain.40
Secara singkat pendapat Hakim Pengadilan Malang terkait dengan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam tentang Isbat nikah yang dilakukan setelah Tahun 1974 adalah sebagaimana tabel berikut :
39 40
Masnah, wawancara (Malang, 26 Mei 2010) Arifin, wawancara (Malang, 4 Juni 2010)
45
No 1
Hakim Munasik
Pandangan Pengadilan Agama atau Hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara diproses sesuai aturan yang berlaku, termasuk perkara isbat nikah ini. Dalam persidangan, sepanjang nikahnya (nikah sirri) dilakukan sesuai dengan aturan Agama islam artinya menurut syarat-rukun pernikahan maka Majelis Hakim akan mengisbatkan atau mensahkan nikah mereka.
2
Masnah Ali
Selama si Pelaku nikah sirri itu tidak terdapat halangan waktu nikahnya dulu, seperti hubungan sedarah, dalam massa iddah dll maka masih boleh diisbatkan NIkah Sirrinya.
3
Arifin
Selama si pemohon (pelaku nikah sirri ) dulunya nikah sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama islam maka boleh diisbatkan. Namun untuk dikabulkan atau tidak itu tergantung pemeriksaaan.
Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan isbat nikah yang pernikahan sirrinya dilakukan sebelum maupun setelah terbitnya UU No. 1
Tahun 1974, pengadilan tetap memprosesnya sampai
kepersidangan dan Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun-syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut tetap dikabulkan. Sedangkan mengenai pasal 7 ayat 3 (e) yang isinya : “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no. 1 Tahun 1974” yang digunakan sebagai alasan oleh hakim dalam mengabulkan Perkara isbat nikah yang masuk, hakim beranggapan bahwa pasal tersebut berlaku
46
bagi semua pelaku nikah sirri yang ingin mengisbatkan dirinya baik pernikahan sirri tersebut dilakukan sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun & syarat pernikahan.
4. Pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim PA Malang dalam mengabulkan Isbat Nikah yang pernikhannya dilakukan setelah 1974. Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh seorang hakim dalam mengabulkan Isbat Nikah yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974. Munasik mengatakan Sepanjang nikah tersebut telah memenuhi syaratrukun sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, maka perkara isbat nikah tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim, walaupun pernikahannya (nikah sirri) dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dengan pertimbangan kemaslahatan umat, hal ini bukan berarti hakim melanggar Undang-undang itu sendiri. Karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhaikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, banyak kaidah hukum yang dipergunakan diantaranya al-adatu al muhakamah dan dar ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh Disamping kaidah hukum diatas maka kehadiran KHI merupakan angin segar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, termasuk perkara Isbat Nikah ini. Karena KHI sebagai hukum terapan di PA dan KHI itupulah telah mengakomodir hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Hukum Islam (KHI) merupakan hukum yang hidup (living law) ditengah-tengah masyarakat muslim, karena itu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan islam seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Dalam praktek di lapangan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di PA Malang dengan alasan untuk akta lahir anaknya karena mau daftar sekolah, mau daftar ujian PNS, mau daftar TNI dll.. melihat kenyataan ini, dengan alasan kemaslahatan dan KHI pasal 7 Ayat 3 (e) memberi peluang kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah walaupun nikah sirrinya dilakukan pasca UU No. 1 Tahun 1974, asalkan aturan hukumnya sesuai dengan aturan hukum Islam. Untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa nikahnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka dalam tahap pembuktian Majelis Hakim menyuruh kepada pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi waktu akad
47
nikah bahkan sampai pada modinnya (penghulu) dihadirkan dalam persidangan .41 Masnah Ali berpendapat bahwa Alasan kita memutuskan isbat nikah adalah untuk menanggulangi masa depan si anak, ya memang demi kemaslahatan, rujukan kita ya untuk kemaslahatan itu. Kalau tidak diisbatkan ya kasihan dia (pelaku isbat nikah), nanti juga kalau tidak diisbatkan kasihan anakanaknya tidak bisa sekolah, jadi hakim tidak semata-mata hanya karena kasihan tapi juga demi kemaslahatan sianak. Waktu mau mengisbatkan kebanyakannya adalah tidak punya uang. Alasan lain adalah mereka kalau ngajukan di KUA biayanya mahal .42 Arifin menjelaskan Makanya nikah sirri tadi kembali kepada pernikahan itu dilakukan menurut agamanya atau tidak, sehingga kalau dia mengajukan isbat nikah kita lihat. Waktu dia nikahnya dulu gimana, ketika dia bilang nikah sirri hakim harus tahu bentuk pernikahnnya itu bagaimana, kalau seandainya pernikahannya sudah sesuai dengan syarat-rukun islam ya bisa kita sahkan, tapi kalau tidak memenuhi syarat-rukun nikahnya ya kita tidak bisa mengesahkan. Intinya permohonan isbat nikah yang bisa kita kabulkan itu yang pertama kita lihat nikahnya itu. Selama perkawinan yang dilakukan tidak halangan maka boleh disahkan, juga yang perlu menjadi landasan, memang undang-undangkan sudah mengatur bahwa pernikahan iu harus dicatatkan sesuai aturan, tapi realitas sekarang masih banyak orang islam yang nikah sirri tidak dicatatkan di KUA karena orang-orang menganggap bahwa pernikahan kalau sudah memenuhi syarat rukun maka sudah sah, memang dalam kitab-kitab fiqh mengatakan seperti itu dan juga tidak ada pasal yang mengatakan bahwa pernikahan seperti itu tidak sah, hanya mereka salah karena tidak mencatatkan pernikahannya tapi kan tetap sah, karena syarat-rukunnya sudah terpenuhi. Selama pernikahannya dilakukan menurut aturan Agama kemudian dilihat kenapa ia melakukan pernikahan tersebut ya bisa dikabulkan pernikahan tersebut. Dan realitas sampai sekarang tidak bisa kita pungkiri soal pernikahan sirri , dan mungkin untuk kedepannya seperti yang dibicarakan bahwa pelaku nikah sirri akan dipidanakan,itu salah satu cara menanggulangi pernikahan sirri tapi masyarakat masih belum mau menerima, nah faktorya seperti itu. Sekarang dengan adanya UU kependudukan tentang KTP, Akte kelahiran yang ketat, mungkin lama-lama bisa mengurangi pelaku nikah sirri, sebenarnya itu merupakan upaya tapi upaya seperti itu tidak bisa langsung praktis tapi membutuhkan waktu yang lama, nanti secara berlahan pelaku nikah sirri akan berkurangJadi pengabulan permononan isbat nikah ini adalah untuk kemaslahatan, untuk kepastian hukum, maksudnya dia sudah nikah secara sah tapi dia tidak punya alat bukti, akhirnya mereka tidak punya kepastian hukum, sehingga dengan diisbatkan pernikahannya mereka mendapat akte nikah, selain itu juga untuk member perlindungan hukum terhadap anak41 42
Munasik, Op, cit Masnah, Op cit
48
anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak itukan tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi. Karena orang tuanya terlanjur nikah sirri sehingga untuk melindungi status anaknya maka dilakukanlah isbat nikah. Tentang isbat inikan merupakan hasil ijtihad karena jaman nabi tidak pernah dilakukan. Nah kita prinsipnya dalam hukum muamalah itukan boleh melakukan ijtihad untuk permaslahan permasalahan contohnya seperti ini, jika alasannya adalah untuk kemaslahatan umat maka kita boleh mengisbatkan pernikahan sirri tersebut. Intinya memang untuk kemaslahatan umat, dengan adanya isbat tersebut sehingga perkawinan mereka bisa sah menurut agama dan Negara. Orang tuanya juga mendapat kepastian hukum dan anak-anaknya juga terlindungi. Dan sebenarnya tujuan dari pencatatan nikah itukan agara tertib administrasi, sehingga bisa diketahui masyarakat Indonesia yang nikah itu berapa, kalau tidak dicatatkan nikahnya malah menjadi kacau, bisa jadi catatan yang ada dalam perhitungan Nasional tidak sama dengan jumlah riel masyarakat yang ada. Jadi karena isbat itu merupakan bentuk ijtihadi dan mempunyai banyak maslahat maka bisa dibenarkan oleh hukum islam . 43
Secara singkat Pertimbangan dan dasar hukum seorang Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan Isbat Nikah yang pernikhannya dilakukan setelah 1974 adalah sebagaimana tabel berikut : No 1
Hakim Munasik
Pandangan Hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhaikan dengan sungguhsungguh nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, banyak kaidah hukum yang dipergunakan diantaranya “al-adatu al muhakamah” dan “dar’ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh” Disamping kaidah hukum diatas maka kehadiran KHI merupakan angin segar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, termasuk perkara Isbat Nikah ini. Karena KHI sebagai hukum terapan di PA dan KHI itupulah telah mengakomodir hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional.
43
Arifin, Op cit
49
2
Masnah Ali
Berdasarkan Kemaslahatan bersama, karena jika tidak dikabulkan akan mempersulit masa depan keluarga, terutama anak dari pelaku nikah sirri
3
Arifin
Isbat nikah merupakan salah satu produk ijtihadi yang mempunyai banyak kemaslahatan, selama hal tersebut bermanfaat bagi pelaku nikah sirri maka boleh dilakukan.
Berdasarkan pendapat Hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa banyak pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah ini sebagai berikut : 1. Maslahahah mursalah 2. Kaidah fiqh al-adatu al muhakamah dan dar’ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh
5. Batasan tahun terhadap perkara isbat nikah di Pengadilan agama Malang. Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan terkait dengan pandangan Hakim PA Malang terhadap batasan tahun terhadap perkara yang masuk di PA Malang. Menurut Munasik sebetulnya nikah sirri atau nikah dibawah tangan atau tidak dicatatkan di KUA masih eksis di masyarakat Indonesia dan sudah menjadi budaya (adat) disebagian masyarakat khususnya di Jawa Timur ini. Banyak alasan ketika pemohon ditanya oleh Hakim jawaban mereka baru punya biaya dan ada juga yang sudah didaftarkan tapi tidak dinaikkan oleh kepala desa karena waktu yang mendesak sudah adat dan budayanya dan berbagai macam alasan. Bahkan orang yang sudah mampu secara materipun juga masih melakukan nikah sirri dulu baru diisbatkan. Mereka baru sadar dan tergopoh-gopoh akan pentingnya pencatatan nikah ketika terdesak dengan kepentingan keluarga misal seperti : mau daftar sekolah anaknya dan kepentingan-kepentingan yang lain. Dengan adanya pasal 7 ayat 3 (e) KHI tersebut, Pengadilan agama mempunyai alasan hukum untuk menyelesaikan perkara isbat nikah setelah UU No. 1 Tahun 1974. Tentang batasan Tahun terhadap perkara isbat nikah yang masuk di PA Malang, untuk sementara ini tidak ada batasan tahun,
50
karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, semua perkara harus di terima dan diproses sesuai dengan aturan termasuk Isbat nikah ini. Baik nikah sirrinya sebelum terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 maupun setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Namun bukan berarti semua perkara isbat nikah dikabulkan, karena yang memutus perkara adalah Majelis Hakim. Majelis Hakimlah yang menentukan apakah perkara tersebut ditolak atau dikabulkan permohonan isbat nikahnya .44
Masnah Ali mengatakan Selama ini belum ada batasan tahun terhadap perkara isbat nikah dipengadilan agama. Asalkan bukti, saksi-saksi, kemudian dari admistrasinya semuanya sesuai dengan prosedur yang ada maka dapat diterima dan bisa dikabulkan .45
Arifin berpendapat Tidak ada batasan tahun, tahun berapa aja ya intinya itu tadi jika perkawinannya sah menurut agama dan alasannya kuat maka bisa diisbatkan.46
Secara singkat Pandangan Majelis Hakim terkait dengan batasan tahun terhadap perkara isbat nikah di Pengadilan agama Malang adalah sebagaimana tabel berikut : No 1
Hakim Munasik
Pandangan Tentang batasan Tahun terhadap perkara isbat nikah yang masuk di PA Malang, untuk sementara ini tidak ada batasan tahun, karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, semua perkara harus di terima dan diproses sesuai dengan aturan termasuk Isbat nikah ini.
2
Masna Ali
Selama ini belum ada batasan tahun terhadap perkara isbat nikah dipengadilan agama. Asalkan bukti, saksi-saksi, kemudian dari admistrasinya semuanya sesuai dengan prosedur yang ada maka dapat diterima dan bisa dikabulkan.
44
Munasik,wawancara (5 Februari 2010) Masnah, wawancara (26 mei 2010) 46 Arifin, wawancara (4 Juni 2010) 45
51
3
Arifin
Tidak ada batasan tahun, tahun
berapa saja, intinya jika
perkawinannya sah menurut agama dan alasannya kuat maka bisa diisbatkan.
Dari pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada batasan tahun terhadap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang, karena Pengadilan Agama tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Pandangan Hakim terhadap dampak yang terjadi dan solusinya terhadap permohonan Isbat nikah yang masuk di PA Malang. Selanjutnya peneliti melanjutkan dengan pertanyaan mengenai dampak yang terjadi ketika setiap permohonan Isbat nikah dikabulkan di Pengadilan Agama Kota Malang. Munasik menyampaikan Majelis Hakim cukup sadar dengan hal ini bahwa ada dampak yang kurang baik manakala perkara isbat nikah ini selalu dikabulkan. Masyarakat cenderung menggampangkan dan meremehkan pentingnya pentingnya pencatatan nikah ini. Mereka sering berfikir toh.. nanti bisa di isbatkan dan yang lebih parah lagi jika ada orang yang mempunyai iktikad tidak baik, mengaku telah nikah sirri kemudian mengajukan permohonan isbat nikah karena sebelumnya sudah kumpul kebo dan sudah punya anak. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, Majelis Hakim harus super hati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah ini. Dalam tahap pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi harus diperiksa sedemikian rupa, bahkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan sirrinya, wali nikahnya dan keluarga dari suami-isteri tersebut dipanggil keruang sidang untuk dimintai keterangan. Sekarang, seharusnya penyuluhan itu yang harus dmaksimalkan seperti kemarin Isbat Nikah di DEPAG Batu. Yang ikut isbat nikah banyak seharusnya disitu dijadikan media penyuluhan masyarakat diberikan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya), selama ini orang masih banyak yang menyepelekan masalah ini, terus sampai kapan hal ini akan selesai, ya.. nggak tau kapan selesainya. Karena belum ada penyuluhan dari KUA & DEPAG yang continue dan terpadu. Bahkan ada rencana dari Pemerintah kedepan untuk mengadakan
52
Kursus pengantin. Jadi orang yang bisa nikah harus punya sertifikat kursus Pengantin. Lah.. sekarang mencatatkan nikah saja di KUA yang gampang aja banyak masyarakat yang tidak mau apalagi disuruh kursus Pengantin, maka akan makin banyak terjadi pernikahan sirri, karena merasa makin sulit untuk menikah secara resmi. Mereka berfikir praktis habis nikah sirri yang penting anak saya lahir secara sah secara agama masalah nanti tidak bisa sekolah dan lain sebagainya itu urusan nanti . Sampean kalau dengar pernyataan Ahmad Dhani soal nikah sirri,dia ngomong kalau nikah sirri lebih enak daripada nikah resmi , karena juga dia merasa sangat sulit saat mengurusi perceraiannya dengan isterinya harus mengurusi masalah anak, harta bersama, kenyataannya seperti itu, karena ingin yang gampang, praktis, dan enak. Orang Indonesia masih punya maindsett (pola pikir) kalau nikah sirri aja sah menurut agama kenapa harus di catatkan segala. Nah.. kemudian kapan isbat nikah tidak ada lagi..? ya.. kita rubah dulu maind sett dari masyarakat itu. Lalu bagaimana caranya..? ya.. dengan penyuluhan, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi), sah secara agama sekaligus mendapat perlakuan dan perlindungan hukum sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974. Penyuluhan kepada masyarakat tentang hal ini harus terus digalakkan secara terpadu dengan melibatkan para pihak dan instasi yang berkompeten .47 Masnah Ali mengatakan Nah dampak dari UU No. 1 Tahun 1974 itu adalah adanya isbat nikah tersebut. Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 sudah jelas bahwa semua perkawinan harus dicatatkan tapi mau bagaimana lagi inikan fakta yang ada dimasyarakat. Kalau tidak kita isbatkan ya kasihan korbannya itu sendiri. Dan saya yakin kalau Isbat nikah itu akan selalu ada sepanjang zaman walaupun toh nanti isbat nikah itu dilarang. Apalagi seperti diberitakan dimedia massa kalau rencananya pelaku nikah sirri ini akan dipidanakan, namun majelis hakim juga kasihan kan ya merasa berdosa menelantarkan para korban Nikah sirri, dan sebenarnya nikah sirri itukan hukumnya boleh, misal seandainya pelaku nikah sirri itu dipidanakan, mereka akan berfikir lebih baik kumpul kebo aja dari pada dipenjara nantikan jadi seperti itu. Dampak positifnya pastinya mereka (pelaku nikah sirri) bahagia karena diisbat dan mendapatkan akta nikah. Dampak negatifnya adalah seolah-olah mereka itu mempermainkan hukum islam yang asalnya nikah sirri itu boleh ternyata disalah gunakan. Dampak negatif selanjutnya adalah mereka akan kesulitan jika mengurus apa-apa contohnya ada pemohon itu yang mau berangkat haji semua perlengkapan siap ternyata tidak bisa berangkat karena tidak punya akta nikah, selain itu dampak yang terjadi juga ada rasa menyepelekan manfaat dari akta nikah, karena dianggap tidak penting, tapi ternyata banyak sekali manfaatnya, akhirnya mereka jadi berfikir o.. ternyata akta nikah ini penting juga . Harusnya memang disinggung dalam pengajian-pengajian tentang nikah sirri ini agar masyarakat faham. tapi sampai saat ini ya selalu aja ada pelaku nikah sirri yang mengisbatkan diri. Harus ada penyuluhan ke desa-desa, biar 47
Munasik, Op cit
53
masyarakat mengetahui pentingnya pencatatan nikah ini. Ya memang biasanya dari KUA setempat yang meminta kepada pihak PA untuk ngisi penyuluhan biasanya berrupa pengajian-pengajian. 48 Arifin berpendapat Kalo dampak positifnya untuk memberikan perlindungan huku terhadap si anak, kalau dampak negatifnya salah satunya, pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah tdk berlaku efektif. Selain itu mereka jadi meringankan masalah terkait isbat inkah, mereka jadi beranggapan yang penting nikah sirri dulu masalah diisbatkan itu urusan nanti. Mereka juga punya banyak alasan diantaranya tidak punya biaya, ada lagi yang mereka belum siap jika pernikahannya dilaksanakan secara resmi, atau juga mungkin untuk poligami, kalau ia ingin poligami missal seorang pegawai negeri maka ia harus ijin atasannya, selain itu juga harus ijin isterinya, daripada harus capek-capek maka dia memutuskan untuk nikah sirri. Dampak negative yang lain adalah menjadikan masyarakat muslim, berfikiran sudahlah gak usah pake aturan-aturan Negara yang peting nikah sudah sah menurut agama nah dari pandangan tersebut nanti akan memunculkan stigma bahwa Negara tidak usah ikut campur dalam masalah agama. Dampak lainnya adalah hal ini justru tidak membuat orang melakukan nikah sirri, malah jika seandainya dia paham dengan adanya proses penertiban kependudukan seperti pembuatan KTP, Akta Nikah, dan sebagainya kalau dia nikah sirrikan ya tidak bisa dapat akta, selain itu sesungguhnya dengan nikah sirri itukan malah mempersulit diri, saat kita akan melakukan isbat itukan biayanya lebih mahal, dalam pengadilan itukan dia tidak satu-dua kali sidang, tapi berkali-kali sidang sehingga makin ribet, tapi kalau kita nikah resmi kan sudah cukup bayarnya sekali. Jika dibandingkan dengan biaya isbat nikah, sesungguhnya lebih murah biaya nikah langsung resmi, karena sudah tidak ribet murah lagi. Nah dalam masyarakat yang tidak ngerti dikiranya kalau nikah sirri lebih menguntungkan tapi justru lebih merepotkan dari segi waktu dan biaya, hanya saja kita tidak bisa memungkiri fakta yang ada karena masyarakat Indonesia itukan juga banyak yag tidak paham, sehingga praktek nikah sirri ini tetap ada, terutama masyarakat desa. Secara tidak langsung persyaratan saat seorang anak ketika masuk sekolah ia harus mempunyai akta lahir, akta lahir ini juga bisa dibuat jika ada akta nikah, kemudian seorang anak ketika ingin mendapatkan hak waris dari orang tuanya, maka ia harus punya akta lahir, untuk membuktikan bahwa ia anak sah dari kedua orang tuanya itu. Itu merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi pelaksanaan nikah sirri di Masyarakat. 49
48 49
Masnah, Op cit Arifin, Op cit
54
Secara singkat pandangan Hakim terhadap dampak yang terjadi ketika setiap permohonan Isbat nikah yang masuk di PA Malang ini dikabulkan sebagaimana tabel berikut : No
Pandangan Hakim
1
Munasik
Dampak
Solusi cenderung Dengan penyuluhan sosialisasi
1. Masyarakat
dan tentang pentingnya pencatatan
menggampangkan meremehkan
pentingnya nikah (nikah resmi), sah secara
pentingnya
pencatatan agama
sekaligus
perlakuan dan perlindungan
nikah ini.
2. Mengaku telah nikah sirri hukum kemudian permohonan
mendapat
sebagaimana
yang
mengajukan dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan nikah 2 UU No. 1 Tahun 1974.
isbat
karena sebelumnya sudah Penyuluhan pada masyarakat kumpul kebo dan sudah tentang hal ini harus terus digalakkan
punya anak.
secara
terpadu
dengan melibatkan para pihak dan instasi yang berkompeten 2
Masnah Ali
1. Dampak positifnya pastinya Harus ada penyuluhan ke desamereka (pelaku nikah sirri) desa, seperti melalui pengajian bahagia karena diisbat dan pengajian selalu disinggung mendapatkan akta nikah.
tentang pentingnya pencatatan
2. Dampak negatifnya adalah nikah agar masyarakat tahu seolah-olah
mereka
mempermainkan
itu akan pentingnya pencatatan
hukum nikah ini.
55
islam yang asalnya nikah sirri
itu
boleh
ternyata
disalah gunakan. 3. Menganggap
pencatatan
nikah tidak penting, karena sudah merasa nikah secara sah menurut agama 3
Arifin
1. Dampak positifnya untuk Harus diadakan Penyuluhan memberikan
perlindungan yang dilakukan oleh pihak-
huku terhadap si anak.
pihak terkait, kepada masya-
2. Dampak negatifnya salah rakat Indonesia agar dampak satunya, pelaksanaan
UU negatif yang ada bisa dimi-
No. 1 Tahun 1974 tentang nimalisir. Selain itu harus ada pencatatan
nikah
tdk keseriusan
berlaku efektif.
dari
pemerintah
untuk membuat peraturan baru
3. Dampak negatif selanjutnya terkait dengan masalah ini. adalah masyarakat muslim beranggapan bahwa pencatatan nikah tidak berlaku lagi. Karena nanti bisa di isbatkan. 4. Akan semakin menjamurnya para pelaku nikah sirri karena mudah untuk diisbatkan.
56
B. Analisis Data Suatu perbuatan “Kawin” atau “Nikah”, baru dapat dikatakan sebagai “perbuatan hukum” (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Jika dilihat dalam KHI pada pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pernikahannya dilakukan secara kumulatif, bahkan pada pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan ; bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah. Maksud dari mendapatkan pengakuan hukum adalah pelaku nikah akan mendapatkan akta ikah sebagai bukti bahwa mereka adalah pasangan sah suami Istri. Akta Nikah adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan merupakan akibat hukum dari pernikahan tersebut. Namun tidak semua masyarakat memahami akan hal ini. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk melakukan Nikah Sirri sebagai jalan keluar untuk melegalkan hubungan mereka. Masyarakat banyak yang kurang memahami akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri. Walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama namun mereka tidak akan mendapat perlindungan hukum dari
57
Negara karena dalam pandangan Hukum Positif, mereka belum dikatakan sebagai suami istri yang sah. Karena mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti. Namun demikian, banyak dari masyarakat yang pada awalnya melakukan nikah sirri dan pada akhirnya mereka melakukan Isbat nikah di kantor Pengadilan Agama. Adapun beberapa bentuk dari pernikahan sirri diantaranya : 1. Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; 2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. 3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbanganpertimbangan rumit
yang
memaksa
seseorang untuk
pernikahannya.
Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut.
merahasiakan
58
Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Yahya bin saliman ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;
)
: ,
,
,
,
(
Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu alMadiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).50 Berdasarkan dalalah al-iqtidla , kata ”laa” pada hadits menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ’tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.
Berdasarkan hadits di atas dapatlah dijelaskankan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.
50
Ibnu Hajar Al Asqalani, Ebook Bulughul Maram Kitab Nikah (Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah, 2008), No 1008.
59
Adapun fakta pernikahan sirri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara. Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat. Seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.
Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar’iy (bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.
Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
Walaupun dalam KHI pasal 7 Ayat 3 (d) terkait dengan pengajuan Isbat Nikah hanya boleh dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Namun kenyataannya dalam Pengadilan Agama Kota Malang masih menerima perkara-
60
perkara Isbat nikah wwalaupun pernikahan sirri tersebut dilakukan setelah Tahun 1974.
Menurut mejelis Hakim ada beberapa pertimbangan hukum terhadap pengabulan Isbat nikah tersebut diantaranya :
1. Alasan Maslahah mursalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara Isbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, misalkan ada seorang anak yang ingin masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta kelahiran, sedang untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah, karena orang tuanya melakukan nikah sirri maka akhirnya mereka mengisbatkan nikah mereka demi anaknya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi seorang hakim mengabulkan Isbat nikah. 2. Karena Nikah sirri bagi sebagian masyarakat daerah merupakan sebuah tradisi, dan seorang hakim diharuskan menggali hukum adat setempat, dan seorang hakim berpedoman pada kaidah fiqh Al adah al muhakamah (adat merupakan sebuah hukum) dan dar ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh. Walaupun pernikahan sirri dilakukan oleh orang yang mampu sekalipun. 3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 (e) : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. Tahun 1974”. Pasal ini juga yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, sebagai dasar mengabulkan isbat nikah. Karena dalam pandangan Majelis Hakim, selama
61
pernikahan tersebut Sah (sesuai rukun-syaratnya) menurut syariah islam maka ia dianggap tidak mempunyai halangan untuk mengisbatkan nikahnya.
Untuk alasan nomor 3 diatas peneliti mempunyai pandangan lain terkait dengan Pasal 7 Ayat 3 (e) yang berbunyi : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974”. Menurut peneliti sesungguhnya pasal ini berfungsi untuk mennguatkan ayat-ayat sebelumnya seperti ayat 3a, 3b, 3c, 3d, menurut peneliti yang dimaksud dengan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud “mempunyai halangan perkawinan disini adalah ketika ada seorang pelaku nikah sirri yang menikah setelah Tahun 1974 kemudian mengisbatkan pernikahnya. Hal ini sudah melanggar ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut Hakim pengadilan Agama Malang yang dimaksud dengan kata “mempunyai halangan perkawinan
disini adalah mawni’un nikah seperti
saudara sepersusuan, sesama muhrim dan lain sebagainya. Karena sudah jelas bahwa setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 terutama dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara isbat terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah tahun 1974 Pada dasarnya hal ini merupakan dilema bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, Karena disatu sisi harus tunduk pada sebuah aturan perundangundangan, namun disatu sisi pula seorang Hakim juga harus mempertimbangkan
62
kemaslahatan umat serta menggali hukum-hukum yang hidup dimasyarakat (living law). Majelis Hakim juga telah menyadari akan dampak yang terjadi dimasyarakat ketika banyaknya perkara isbat nikah, khususnya yang terjadi setelah terbitnya 1974 di kabulkan oleh Majelis Hakim, selain itu seorang hakim juga berusaha memberikan solusi yang tepat bagi dampak-dampak yang terjadi di Masyarakat sebagaimana tabel berikut :
NO 1
DAMPAK YANG TERJADI
SOLUSI
Makin Maraknya pernikahan sirri yang Pemerintah bekerja sama dengan pihakterjadi di Indonesia ini, khususnya di pihak terkait, seperti KUA, PA, dan Kota Malang. Karena mereka berfikir DEPAG melakukan sosialisasi secara rutin praktis bahwa pernikahan sirri mereka terhadap masyarakat Indonesia, terutama kelak dikemudian hari bisa di Isbatkan masyarakat desa tentang pentingnya sebuah dengan mudah.
pencatatan
nikah,
pengakuan
yang sah dari Pemerintah
sekaligus
agar
menghindari
mendapatkan
berbagai
kemungkinan negatif yang terjadi, seperti perebutan warisan, pengakuan anak dll.
63
2
Adanya seseorang yang beriktikad Pihak Pengadilan Agama kota Malang telah kurang baik yang mengaku telah menyeleksi dengan teliti semua pihak yang menikah sirri, karena sudah kumpul berperkara, mulai dari pemohon, buktikebo dan telah mempunyai anak bukti, saksi-saksi dan lain sebagainya. Jika sebelumnya kemudian mengisbatkan dalam pemeriksaan saksi-saksi serta buktibukti terdapat kejanggalan atau meragukan
diri di Pengadilan agama.
maka perkara tersebut boleh ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak memenuhi syarat untuk mengajukan isbat nikah. 3
Pernikahan sirri akan menjadi sebuah Memberikan budaya yang makin mengakar kuat masyarakat dimasyarakat Indonesia.
4
pemahaman
terhadap
melalui pengajian-pengajian
akan pentingnya pencatatan nikah.
Tujuan Normatif dari pencatatan nikah Hal ini merupakan salah satu alasan ini
tidak
terpenuhi
seperti
yang seorang hakim mengabulkan perkara isbat
dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun nikah, dimana seandainya perkara isbat 1974 tentang Perkawinan, maka akan nikah tidak dikabulkan maka malah akan menciptakan suatu kondisi ketidak menciptakan teraturan kependudukan.
dalam
kondisi
ketidak
teraturan
pencatatan dalam pencatatan kependudukan. Namun Majelis Hakim juga berusaha menghimbau kepada orang tua (terutama orag tua pelaku nikah sirri) untuk memberikan pendidikan pada anak-anak sejak dini akan resiko atau dampak negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan sirri.
64
5
Masyarakat muslim dipandang tidak Pemerintah
harus
lebih
giat
lagi
lagi memperdulikan kehidupan bangsa mensosialisasikan Undang-Undang yang dan kenegaraan dalam bidang hukum, terkait dengan pencatatan nikah (misalkan : yang sampai pada akhirnya sampai UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun pada anggapan bahwa pelaksanaan 1954, UU No. 9 Tahun 1975, PP No. 1 ajaran
islam
keterlibatan akhirnya
tidak Negara,
mengusung
membutuhkan Tahun 1975) kepada Masyarakat termasuk yang
pada hukuman bagi para pelanggarnya. Hal
pandangan tersebut dilakukan agar masyarakat paham
bahwa agama harus di pisahkan dari
akan hokum dari pernikahan sirri tersebut,
Negara.
sehingga dengan begitu masyarakat akan berupaya untuk menjadi masyarakat yang taat hokum.
Namun untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pengadilan Agama kota Malang telah memberikan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Diantaranya adalah dengan memberikan saran kepada pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA, serta Pemerintah pusat untuk memberikan sosialisasi, dan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya) secara continue dan terpadu artinya kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin. Berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ketika kita mencatatkan pernikahan kita di KUA maka sebagai akibatnya kita akan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Sebaliknya jika kita melakukan pernikahan sirri maka kita akan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena kita tidak mempunyai bukti sah (buku nikah) sebagai suami isteri.
65
Penyuluhan tersebut dilakukan di berbagai daerah daerah terutama didesa desa yang rawan terjadinya praktik Nikah Sirri. Karena tanpa adanya peran serta semua pihak maka sampai kapanpun pernikahan sirri akan selalu terus ada dan hal ini akan mengganggu perkembangan penududuk Indonesia.
66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pandangan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, selain itu Majelis hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup kuat untuk mengabulkan perkara tersebut. Diantaranya adalah pertama, seorang hakim berpedoman pada sebuah kaedah hukum fiqh, kedua bahwa seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan agama haruslah diterima, termasuk pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Untuk permaslahan dikabulkan atau tidak
itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim
berpedoman pada pasal 7 ayat (3e).
67
2. Sebenarnya Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menyadari akan dampak yang terjadi manakala ketika setiap perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Malang dikabulkan, diantaranya yaitu : banyaknya masyarakat yang meremehkan pentingnya pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi budaya yang mengakar dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan sirri ini, selain itu yang perlu diwaspadai adalah jika ada pemohon yang beriktikad kurang baik dengan mengaku telah melakukan nikah sirri, karena sebelumnya telah melakukan kumpul kebo dan memiliki anak maka ia mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Malang. Untuk mengantisipasi hal tersebut Majelis Hakim lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut. Seperti memeriksa saksi, bukti-bukti, serta pihak yang terkait dalam pernikahan sirri tersebut.
3. Setelah menmahami dampak yang terjadi di Masyarakat, majelis hakim mencoba memberikan solusi dan jalan keluar agar permasalahan ini tidak terus berlarutlarut yang tak kunjung selesai. Majelis hakim memberikan solusi diantaranya menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara continue dan terpadu jika perlu menjadi agenda ruti. Pihak-pihak terkait harus memberikan penjelasan-penjelasan pada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan Nikah di kantor KUA karena demi kemaslahatan keluarga. Karena selama ini Majelis hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu.
68
B. Saran 1. Pernikahan Sirri yang dilakukan Masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudhorot. Untuk itu sebaiknya Pengadilan Agama Kota Malang lebih mempersempit lagi terhadap pengabulan perkara Isbat nikah terhadap perkawinan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. Tahun 1974. 2. Perlu ada tindak lanjut Bagi Pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan Nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu akan pentingnya pencatatan nikah. 3. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pernikahan sirri terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah layak untuk di amandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
69
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2005) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Djalil, Basiq (2006) Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media. Haq, Abdul dan Ro’uf Agus (2006) Formulasi Nalar Fiqh(Telaah kaedah Fiqh konseptual) (buku satu), Surabaya: Khalista Harahap, M Yahya (2006) Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. Hoeve, van (2003) Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru. http://www.mediaislam.Net//portal opini dan solusi islami. (diakses pada 21 Februari 2010) Iskandar, (2008) Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial
Kualitatif &
Kuantitatif . Jakarta: GP Pres. Kementrian urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, Al Qur an dan terjemahannya, 1418 H Kamus Hukum (2008). Bandung : Citra Kumbara. Luthfi, Roys Fathoni (2005) Skripsi: Proses Isbath Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo). Situbondo. Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995) Mimbar Hukum No. 28 Th. 1996 September-Oktober. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Mimbar Hukum No. 60 Th. 2003 Maret-April. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Mimbar Hukum No. 62 Th. 2003 September-Oktober. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Moleong, Lexy J (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
70
Moleong, Lexy J (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mubarok, Jaih (2005) Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy. Nazir, Muhammad (2003) Metodologo Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Partanto, Pius A dan Al Barry, M. Dahlan, (1994) Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Akola. PP No. 1 Tahun 1975 Rofiq, Ahmad (2001) Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media. Saifullah, (2006) Buku Panduan Metodologi Penelitian. UIN Malang. Saleh, Wantjik (1990) Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Straus, Anselm dan Juliet Corbin, (1997) Dasar-Dasar Penelitan Kualitatif. Surabaya: PT Bina Ilmu. Syarifuddin, Amir (2007) Hukum Pekawinan Islam di Indonesia Jakarta: Prenada Media UU No. 32 Tahun 1954 UU No. 1 Tahun 1974 UU No. 9 Tahun 1975
DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI’AH Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
BUKTI KONSULTASI Nama
: Nurul Huda Agung Setiawan
NIM / Jurusan
: 05210034 / Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Pembimbing
: Drs. Musleh Herry, S.H., M Hum
Judul
: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang).
NO
TANGGAL
MATERI KONSULTASI
1
10 April 2009
Konsultasi Proposal
2
16 July 2009
Acc Proposal
3
28 Desember 2009
Konsultasi BAB I dan II
4
17 Mei 2010
Konsultasi BAB II
5
23 Juni 2010
Konsultasi BAB III
6
3 July 2010
Konsultasi BAB IV
7
3 Oktober 2010
ACC BAB I, II, III, IV, V
TANDA TANGAN PEMBIMBING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Malang, 25 Oktober 2010 Mengetahui, a.n. Dekan Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Zaenul Mahmudi, M.A NIP 19730603 199903 1 001
PROSESI ISBAT NIKAH DI DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATU PADA TANGGAL 29 JANUARI 2010
Pertanyaan seputar putusan hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap perkara Isbat Nikah yang dilakukan setelah tahun 1974
1. dalam Pasal 7 ayat 3d KHI disebutkan bahwa salah satu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah “adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974” dari pernyataan tersebut dapat saya simpulkan bahwa sebelum 1974 isbat nikah boleh dilakukan namun setelahnya tahun 1974 isbat nikah tersebut tidak boleh diajukan. Ketika saya melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang ini ternyata banyak sekali putusan putusan dari hakim yang mengabulkan pengajuan isbat nikah yang penikahan sirrinya dilakukan setelah tahun 1974, berdasarkan fakta itu bagaimana bapak/ibu hakim menanggapi pasal tersebut ? 2. Pertimbangan hukum apa yang bapak Hakim lakukan dalam putusan Isbat nikah terutama pada perkaya pengajuan isbat nikah yang pernikahan sirrinya dilakukan setelah tahun 1974 ? 3. apakah pertimbangan hukum yang bapak hakim lakukan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum islam ? 4. Apakah tidak ada batasan tahun terhadap permohonan isbat nikah yang masuk PA malang ini ? 5. Apakah dampak yang terjadi ketika setiap permohonan Isbat nikah yang masuk di PA Malang ini selalu dikabulkan ? 6. Apakah tidak ada ketakutan jika dikabulkannya setiap permohonan isbat nikah yang masuk nanti akan membuat masyarakat akan lebih berani melakukan nikah sirri yang kemudian dengan mudahnya mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama ? 7. Solusi apa yang bapak tawarkan terhadap dampak negatif yang terjadi akibat dikabulkannya Pernikahan Sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 ?
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NO.22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: 1.bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain-lain: a.Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 dan b.Huwelijksordonnantie Buitengewesten 1932 No. 482; c.Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku didaerah-daerah Swapraja; d.Peraturan-peraturan lain yang berlaku didaerah diluar Jawa dan Madura; 2.bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia;
22
tahun
1946,
yang
dalam
3.bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu macam Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk; Mengingat : Pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Huwelijkserdonnantie Buitengesten Staatsblad 1932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan (juga dari Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia, menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 No. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DISELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA SEBAGAI BERIKUT: Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Pasal 1A Perkataan biskal gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negara. Pasal 2 Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pasal 3 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO MENTERI AGAMA, K.H. MASJKUR Diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO
MEMORI PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946
Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut diluar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia). Kini Negara Kesatuan telah terbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diluar Jawa dan Madura. Sebagai diketahui didaerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No. I/pdri/ka, masih berlaku "Huwelijksordinnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 No. *882 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diatas. Didaerah-daerah Swapraja diluar Jawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya Huwelijksornonnantie Buitengewesten pada umumnya tidak berlaku, hingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didaerah Swapraja tersebut beraneka-warna adanya menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing- masing. Didaerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur, Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan peraturanperaturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain daripada Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut di atas. Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum dijalankan Undang-undang tersebut, ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum, atau kekacauan. Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangi usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitya Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, di dalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginankeinginan yang diajukan di dalam Parlemen antara lain saudara yang terhormat Nyonya Mudigdio. PENJELASAN UMUM. Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern. Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan seksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat. Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubungan dengan keadaan yang sangat perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluankeperluan pada masa ini. Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas kesemuanya bersifat propinsialitas yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang.
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan sudah sepantasnya peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 jo. S. 1931 Nr 467, Vorstenlsndsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nr 98 dan Huwelijksordonnsntie Buitengewesten S. 1932 Nr 482 patut dicabut. Selain dari pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tarip ongkos pecatatan nikah. talak dan rujuk yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu tentu dirubah serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan *883 belum memungkinkan, disitu peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan, akan tetapi pada azasnya, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, dimana keadaan telah mengizinkan. Selanjutnya peraturanperaturan yang dicabut itu, tidak menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian maka pegawai pencatatan nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, yang merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan WanitaIndonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakkan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan sedemikian itu. Selain daripada penghasilannya tiada tentu juga aturan pembagian ongkos nikah, talak rujuk kurang adil, yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak kadang-kadang sampai lebih dari Rp. 100,- (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara Rp. 3,50 - Rp. 10,- Selain dari pada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandangnya sebagai "haram", sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan yang bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instantie, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" (Undan-undang Nr 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengijinkannya serta Undangundang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk tanah Jawa dan Madura. akan ditentukan oleh Undang-undang lain. Penjelasan pasal-pasal. Pasal 1. Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain daripada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu. Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini *884 diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnya perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menunjuk
pegawai pencatat nikah, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ketangan Menteri Agama, atau pegawai yang ditunjuk olehnya atau pada Kepala Jawatan Agama Daerah, sedang biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negera dan Pegawai pencatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Karesidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya dan Surakarta. Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan percuma, menjaga supaya orang yang tidak mampu jangan diperberat. Pasal 2 Sudah terang, dan tidak ada perubahan, kecuali contoh-contoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan. Pasal 3 Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari Rp. 5,- menjadi Rp. 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi orang isteri yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberitahukannya oleh pegawai pencatat nikah, sebab pegawai pencatat nikah, tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak. Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi. TERMASUK LEMBARAN NEGARA NOMOR 98 TAHUN 1954. Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO. -------------------------------CATATAN Lampiran Undang-undang No. 32 tahun 1954. *885 UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : 1.bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur didalam Huwelijksoronnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial; 2.bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan diatas tidak mungkin dilaksanakan didalam waktu yang singkat;
3.bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak; Mengingat: ayat 1 pasal 5, ayat 1 pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan Undangundang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; MEMUTUSKAN :
I.Mencabut : 1. Huwelijksodonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467. II.Menetapkan: peraturan sebagai berikut: "UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK". Pasal 1 (1)Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. (2)Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. (3)Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. (4)Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya, pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan didalam kas Negara menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. (5)Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencatat nikah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. (6)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang *886 sebaik-baiknya. Pasal 2 (1)Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing- masing ditetapkan oleh Menteri Agama. (2)Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat 4 pasal 45 dari peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu. (3)Orang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat 1 pasal ini serta membuat petikan daripada buku pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar). Pasal 3 (1)Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah). (2)Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
100,- (seratus. rupiah). (3)Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talah atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah). (4)Orang yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat 4 pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk didalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat 1 pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut diatas tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat 2 pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah). (5)Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu didalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu. Pasal 4 *887 Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran. Pasal 5 Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Pasal 6 (1)Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama. (2)Berlakunya Undang-undang ini didaerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain. Pasal 7 Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura Huwelijksordonnatntie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal. Ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 21 Nopember 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO MENTERI AGAMA, FATHURRAHMAN. Diumumkan pada tanggal 26 Nopember 1946. Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO. MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER
1946 No. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DISELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut diluar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia). Kini Negara Kesatuan telah berbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undangundang No. 22 tahun 1946 tersebut diluar Jawa dan Madura. Sebagai diketahui didaerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang- undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No .1 /pdri/ka, masih berlaku "Huwelijksodonnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 No. 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diatas. Didaerah-daerah Swapraja diluar Jawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya "Huwelijksordonnantie Buitengewesten" pada *888 umumnya tidak berlaku, sehingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didaerah Swapraja tersebut beraneka warna adanya menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing. Didaerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur, Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan peraturanperaturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain dari pada Undang-undang No, 22 tahun 1946 tersebut diatas. Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang menjalankan Undang-undang tersebut ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum, atau kekacauan. Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangai usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitya Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuke Mohd. Hasan, didalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginankeinginan yang diajukan didalam Parlemen a.l. Saudara yang terhormat Nyonya Mudigdio.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya; c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum; d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. BAB II PENCATATANPERKAWINAN Pasal 2
(1)
(2)
(3)
(1)
(2) (3)
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Pasal 3 Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5 Pemberitahuan memuat nama, umur,agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Pasal 6
(1)
(2)
(1) (2)
Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri; e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; f. Surat kematian isteri atau suami yangterdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Pasal 7 Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untukitu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
Pasal 8 Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pasal 9
Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu; b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. BAB III TATACARAPERKAWINAN
(1)
(2) (3)
(1)
(2)
(3)
Pasal 10 Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini,kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. BAB IV AKTA PERKAWINAN
Pasal 12 Akta perkawinan memuat: a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
(1)
(2)
Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka; Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang; Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang; Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang; Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata; Perjanjian perkawinan apabila ada; Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam; Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. Pasal 13 Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suamidan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. BAB V TATACARAPERCERARIAN
Pasal 14 Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 15 Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Pasal 16 Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 17 Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
Pasal 18 Perceraian itu terjadi terhitungpada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.
(1) (2)
(3)
(1) (2) (3)
(1) (2)
Pasal 20 Gugatan perceraian diajukan oleh suamiatau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidakjelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 21 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediamanpenggugat. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Pasal 22 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suamiisteri itu. Pasal 23 Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(1)
(2)
Pasal 24 Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebutuntuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
Pasal 25 Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 26 Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. Pasal 27
(1)
(2)
(3) (4)
Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir,gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
Pasal 28 Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(1) (2)
(3)
Pasal 29 Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.
Pasal 30 Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
(1) (2)
Pasal 31 Hakim yangmemeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
Pasal 32 Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 33 Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
(1) (2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Pasal 34 Putusanmengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 35 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Pasal 36 Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukandengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut. Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.
BAB VI PEMBATALANPERKAWINAN Pasal 37 Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 38
(1)
(2) (3)
Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. BAB VII WAKTU TUNGGU
Pasal 39 (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. BAB VIII BERISTERI LEBIHDARI SEORANG Pasal 40 Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a.
b.
c.
d.
(1) (2)
Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteriisteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Pasal 42 Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteriyang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiranlampirannya.
Pasal 43 Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Pasal 44 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. BAB IX KETENTUAN PIDANA
(1)
Pasal 45 Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan
(2)
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran. BAB X PENUTUP
Pasal 46 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB. Pasal 47 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 48 Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing. Pasal 49 (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975; (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintahini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 1 April1975 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd. SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 1 April1975 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1975
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Pasal 6 (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal 9 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10 Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11 (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal 12 Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN Pasal l3 Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14 (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 15 Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 16 (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 18 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.
Pasal 19 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 20 Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 21 (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. BAB IV BATALNYA PERKAWINAN Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undangundang ini. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Pasal 27 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 29 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.
BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing. BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 40 (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. BAB IX KEDUDUKAN ANAK Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. ;BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. la berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. BAB XI PERWALIAN Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 52 Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini. Pasal 53 (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak Pasal 55 (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia Pasal 56 (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
Bagian Ketiga Perkawinan Campuran Pasal 57 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 58 Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Pasal 59 (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undangundang Perkawinan ini. Pasal 60 (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3). (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal 61 (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan
pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. Pasal 62 Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63 (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya. (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Pasal 65 (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undangundang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 66
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 67 (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PENJELASAN UMUM: 1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. 2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat; b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper- cayaannya itu dari yang bersangkutan. 4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwaperistiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undangundang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suamiisteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 2 Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undangundang ini. Pasal 3 1. Undang-undang ini menganut asas monogami. 2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 1. Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. 5. Cukup jelas. 6. Cukup jelas. Pasal 7 1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. 3. Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan
harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masingmasing. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 1. Cukup jelas. 2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. 3. Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41
Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019
