Bentuk:
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:
21 TAHUN 1997 (21/1997)
Tanggal:
4 JULI 1997(JAKARTA)
Sumber:
LN NO. 1997/56; TLN NO.3693
Tentang:
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (6) Undang-undang Nomor REFR DOCNM="97uu018.doc">18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 3. Peraturan Pemerintah Nomor REFR DOCNM="97pp019.doc">19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pajak adalah Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bemotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar; 3. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.
BAB II OBJEK, SUBYEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2 (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, dan gas.
Pasal 3 (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
Pasal 4 Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
Pasal 5 Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 6 Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 7 (1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (2) Bagian penerimaan Daerah Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah Tingkat II dengan pembagian sebagai berikut : a. 50 % (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan; b.
50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.
Pasal 8 Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
Pasal 9 Ketentuan mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pajak Daerah.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UMUM Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah, perlu ditingkatkan. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaannya, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak,
melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ayat (2) Termasuk dalam pengertian bensin adalah premium dan premix.
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.
Pasal 4 Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
------------------CATATAN
Kutipan: ULANG
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1997 YANG TELAH DICETAK
