PA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK ATAS DASAR EX AEQUO ET BONO DALAM STUDI PUTUSAN No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2013/PA.Mr Terhadap Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo et Bono

Nafkah Anak setelah perceraian adalah tanggung jawab kedua orang tua untuk memenuhinya, sebelum anak tersebut mumayyis . Ayah/ mantan suami adalah orang yang berperan penting dalam memberikan nafkah materiil, sebelum ia bercerai atau sesudah ia bercerai. Dalam perkara No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr tersebut, rekonvensi dari sang mantan istri, bahwa ia mengajukan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000 perbulan hingga anak mencapai umur 25 tahun. Setelah si mantan istri menyatakan hal itu, suami merasa keberatan dan mengajukan replik yang isinya bahwa si mantan suami hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000. kemudian si mantan istri menyatakan duplik bahwa ia tetap pada tuntutannya. Dan pada akhirnya si suami menyampaikan rereplik agar nafkah anak menjadi Rp. 1.500.000. Pada perkara ini majelis hakim memutuskan perkara No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr tentang nafkah anak sebagai berikut : “ Nafkah satu orang anak yang bernama D binti A, umur 1 tahun, minimal sebesar Rp

59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

60

750.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2014 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri”. Pertimbangan hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Atas gugatan Penggugat Rekonvensi huruf (a)1 tentang pemeliharaan dua orang anak yang bernama ( C bin A ), umur 3 tahun 2 bulan, dan ( D binti A ), umur 1 tahun Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan bahwa anak yang pertama yang bernama C bin A diasuh oleh Tergugat dan anak ke dua yang bernama D binti A, diasuh oleh Penggugat dan atas keterangan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu demi kepentingan anak, maka anak yang pertama yang bernama ( C bin A ), umur 3 tahun 2 bulan ditetapkan dalam asuhan Tergugat, sedang anak ke dua yang bernama D binti A, umur 1 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat. 2. Atas gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf (b)2 berupa nafkah dua orang anak sebesar Rp 10.000.000,- hingga anak berumur 25 tahun sudah tidak beralasan dan tidak tepat karena kedua anak tersebut tidak dapat diprediksi apakah masih hidup atau tidak, sudah kawin atau belum, begitu juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa anak pertama yang bernama C bin A, umur 3 tahun telah ditetapkan dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai penjual bakso dan memperhatikan umur 1 2

Lihat Hal 56 Ibid


61

anak saat ini baru 3 tahun, maka sesuai maksud pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bernama D binti A, umur 1 tahun minimal sebesar Rp 750.000, setiap bulan, terhitung sejak bulan Februari 2013 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: ”Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun”.3 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 ayat 2 menyatakan bahwa: ” Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.” Dari uraian di atas, maka analisis yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah benar karena mempertimbangkan penghasialan dan kemampuan mantan suami tersebut. Hakim memutuskan Rp. 750.000 adalah hasil dari pembagian Rp.1.500.000 yang di sanggupi oleh mantan suami untuk di bagi pada dua orang anak. Jadi anak yang diasuh oleh mantan istri

mendapatkan nafkah Rp. 750.000 perbulan sampai anak

3

Departermen Agama R.I, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta 2004 ), 183


62

tersebut mumayyis. Sedangkan anak yang di asuh oleh mantan suami mendapatkan nafkah sebesar Rp. 750.000. Dalam hal ini, majelais hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara secara adil dan bijaksana. Dalam putusan no.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr,

hakim menggunakan hak subsider atau ex

aequo et bono dalam mengambil keputusan. Dimana putusan tidak keluar atau tidak melebihi apa yang di tuntut atau di minta oleh pemohon dan termohon.

B. Analisis Hukum Islam Pada Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2013/PA.Mr Terhadap Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo et Bono

Telah di jelaskan di atas bahwa majelis hakim telah menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak yang telah disebutkan. Untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua yaitu menafkahi anak sampai si anak

mumayyis. Ini senada dengan empat Imam Fiqih menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami sebagai mana yang di jelaskan pada kitab Rahmatul Ummah Fikhtilafil A’imah: “para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya seperti, orang tua, istri dan anak yang masih kecil”.4

4

Kitab Rahmatul Ummah Fikhtilafil A’imah Juz II, 91


63

Dalam hukum Islam tidak di jelaskan takaran atau kadar nafkah yang diberikan kepada istri atau anaknya yang tertera pada surah al Baqarah ayat 233 yang bebunyi:                                                                           Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari kutipan ayat al Qur’an di atas, jelas bahwa kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tetapi tidak menyebutkan atau menakar jumlah nafkah dalam memberikan nafkah. \ Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya.5

5

Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah 3/209, karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad alMuthlaq (anggota Ulama besar dan Komite tetap untuk fatwa KSA), Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad at-Thoyyar, dan Dr. Muhammad bin Ibrohim al-Musa (Anggota mahkamah agung


64

Pendapat pertama menyatakan bahwa besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab maliki, berdasarkan firman Allah:             

Artinya:”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada

para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.’’ (QS.al-Baqarah 233) Pendapat kedua yaitu besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab hanafi dan Syafii yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman Allah SWT :                              Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Qs. At Thalaq ayat 7) Pendapat ke tiga yaitu besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hanbali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi , dan pendapat inilah yang

lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas6 (dalil pendapat pertama dan ke dua).

bagian wakaf wakaf KSA), lihat juga Fiqhus Sunnah karya as-Sayyid Sabiq 2/266.Lihat perinciannya lebih lengkap dalam al-Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah 3/211-212. 6 Bada’ius Shonai’ 4/18-19, as-Syarhul Kabir ma’a Hasyiyah ad-Dasuqi 2/805, Mughni AlMuhtaj 3/435, dan al-Mughni 9/282.Lihat Badi’ as-Shanai’ 4/24, al-Bahrur Ra’iq 4/190, dan alMugni 9/230.


65

Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

ِ َ‫ﻋﻦ ﻋﺎﺋِﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖ دﺧﻠ‬ ِ ِ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ‬ َ َ َْ ْ ََ ُ ‫ﺖ ﻫْﻨ ٌﺪ ﺑِْﻨ‬ َ ‫ﺖ ُﻋْﺘﺒَﺔَ ْاﻣَﺮأَةُ أَِﰊ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن َﻋﻠَﻰ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ‫ﺖ ﻳﺎ رﺳ‬ ‫ﲏ إِﱠﻻ‬ ‫ﻴﺢ َﻻ ﻳـُ ْﻌﻄ ِﻴﲏ ﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠـ َﻔ َﻘﺔ َﻣﺎ ﻳَﻜْﻔ ِﻴﲏ َوﻳَﻜْﻔﻲ ﺑَِ ﱠ‬ ٌ ‫ﻮل اﻟﻠﱠﻪ إ ﱠن أَﺑَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن َر ُﺟ ٌﻞ َﺷﺤ‬ ُ َ َ ْ َ‫ﻓَـ َﻘﺎﻟ‬ ِ ِ ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ‬ ٍ َ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﺟﻨ‬ َ ‫ت ِﻣ ْﻦ َﻣﺎﻟ ِﻪ ﺑِﻐَ ْﲑ ِﻋ ْﻠ ِﻤ ِﻪ ﻓَـ َﻬ ْﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ ِﰲ َذﻟ‬ ُ ‫َﺧ ْﺬ‬ َ ‫َﻣﺎ أ‬ َ ‫ﻮل اﻟﻠﱠﻪ‬ ُ َ َ ‫ﺎح ﻓَـ َﻘ‬ ِ ‫ﻴﻚ وﻳﻜ‬ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ‫ْﻔﻲ ﺑَﻨِﻴﻚ‬ َ َ ‫َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﺧﺬي ﻣ ْﻦ َﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟْ َﻤ ْﻌُﺮوف َﻣﺎ ﻳَﻜْﻔ‬ Artinya : “Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anakanakmu.” (HR.Muslim)7 Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bida>yah Al-Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara’, akan tetapi berdasarkan keadaan masingmasing suami-isteri dan hal ini akan berbeda–beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.8

7

Imam Muslim, Shohih Muslim. Juz 9, 105 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 462 8


66

Begitupun Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu berdasarkan kemampuan mantan suami dengan pertimbangan yang matang. Ketua majelis hakim yang menangani perkara ini mempertimbangkan dari empat aspek yaitu:9 1. Dari penghasilan orang tua terutama mantan suami karena seorang suami wajib menafkahi keluarganya khususnya anak. 2. Kesanggupan suami, dalam hal ini hakim melihat dari rereplik dari mantan suami dan juga dari penghasilan suami per bulannya. 3. Anak adalah kewajiban orang tua ini dilihat dari al qur’an pada surah Al Baqarah ayat 233 dan hadist 4. Dan juga melihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

9

Drs. H. Moh. Fadli, SH, MA. Wawancara, Mojokerto, 18 Maret 2015


PA

Recommend Documents