PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 03/PB/P.KY/09/2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22E ayat (4) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan, Pasal 13C ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 13C ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.
1
Memperhatikan
:
Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang Dibentuk Berdasarkan: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI; 4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/I/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; 5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/I/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BERSAMA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: a. Tim pemeriksa adalah tim gabungan yang dibentuk bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan bersama. b. Pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keyakinan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran. c. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak. d. Pelanggaran adalah segala perkataan, perbuatan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. e. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumentasi dari seluruh kegiatan pemeriksaan bersama berupa catatan tim pemeriksa tentang temuan hasil pemeriksaan dan seluruh bukti-bukti yang diperoleh baik berupa keterangan seseorang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dokumen-dokumen termasuk barang bukti yang wajib disimpan oleh tim pemeriksa sebagai pertanggung jawaban atas objektifitas dan akuntabilitas hasil pemeriksaannya.
2
f.
Laporan hasil pemeriksaan adalah dokumen yang harus dibuat oleh tim pemeriksa sebagai pertanggung jawaban atas penugasan yang diberikan kepada tim pemeriksa, paling sedikit berisi uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi.
BAB II LINGKUP PEMERIKSAAN BERSAMA Pasal 2 (1)
(2)
Pemeriksaan bersama dilakukan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang hasil pemeriksaan dan/atau penjatuhan sanksi ringan, sedang, berat selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemeriksaan bersama dapat pula dilakukan dalam hal: a. terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; b. diketahui terdapat satu permasalahan sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial; atau c. terdapat informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik dan masingmasing Lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama.
BAB III SIFAT PEMERIKSAAN Pasal 3 (1) (2)
Pemeriksaan bersama terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maupun saksi-saksi dan pihak terkait bersifat tertutup. Hasil pemeriksaan bersama terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersifat rahasia. Pasal 4
Dalam melaksanakan pemeriksaan bersama, Tim Pemeriksa wajib: a. menjaga independensi dan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara; b. menaati norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; d. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 5 (1)
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap hakim yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
3
(2)
(3)
(4)
(5)
Dalam hal sanksi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial bukan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Dalam hal Mahkamah Agung tidak sependapat dengan usulan penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung menyampaikan pendapatnya kepada Komisi Yudisial mengenai sanksi yang dianggap patut dijatuhkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Dalam hal Komisi Yudisial tidak sependapat dengan Mahkamah Agung, maka dapat mengusulkan dilakukannya pemeriksaan bersama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pendapat Mahkamah Agung. Dalam hal Komisi Yudisial tidak menyampaikan usulan untuk pemeriksaan bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari, Komisi Yudisial dianggap menyetujui pendapat Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 6
(1) (2) (3)
Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Tanggapan atas usul pemeriksaan bersama disampaikan melalui surat paling lama 14 (empat belas) hari setelah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. Dalam hal usulan pemeriksaan bersama disetujui, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menetapkan Tim Pemeriksa melalui penetapan bersama paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat tanggapan diterima. Pasal 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6) (7)
Dalam melakukan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Tim Pemeriksa terlebih dahulu meneliti dan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial dalam kasus yang bersangkutan untuk memberi keyakinan apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemeriksaan. Jika dari hasil penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. Jika Tim Pemeriksa berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan. Seluruh dokumen hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Komisi Yudisial yang memenuhi syarat menjadi dasar bagi Tim Pemeriksa dalam mengambil kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan. Kesimpulan dan rekomendasi Tim Pemeriksa diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai mufakat, kesimpulan dan rekomendasi diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, diambil keputusan yang paling menguntungkan Terlapor.
4
(8)
Hasil Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (9) Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan Pemeriksaan Bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Tim Pemeriksa. (10) Mahkamah Agung melaksanakan rekomendasi Tim Pemeriksa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 8 (1) (2) (3)
Setiap pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, pihak terkait, dan Terlapor, dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan terperiksa. Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat catatan dalam berita acara. Terperiksa berhak memperoleh berita acara pemeriksaan atas dirinya.
BAB V SUSUNAN TIM PEMERIKSA BERSAMA Pasal 9 (1)
(2) (3) (4)
(5)
Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan bersama terdiri dari 4 (empat) orang anggota, masing-masing 2 (dua) orang dari Mahkamah Agung dan 2 (dua) orang dari Komisi Yudisial. Tim Pemeriksa dibantu oleh 2 (dua) orang sekretaris, masing-masing 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung dan 1 (satu) orang dari Komisi Yudisial. Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah salah satu anggota dari Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah salah satu anggota dari lembaga yang mengusulkan pemeriksaan bersama yang ditetapkan oleh ketua lembaga pengusul. Ketua Tim Pemeriksa menyusun rencana kerja pemeriksaan yang meliputi: a. penentuan pihak-pihak yang diperiksa; b. penentuan mekanisme dan lokasi pemeriksaan; c. penentuan teknik pemeriksaan; d. penghitungan waktu dan jadwal pemeriksaan; e. persiapan daftar nama dan urutan pihak yang akan diperiksa dan daftar pertanyaan yang akan diajukan; f. pemanggilan pihak-pihak yang akan diperiksa.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dibebankan kepada masing-masing lembaga, kecuali untuk biaya transportasi dan akomodasi terperiksa dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial berdasarkan lembaga yang mengusulkan pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
5
BAB VII PENUTUP Pasal 11 Setiap tenggat waktu dalam peraturan ini yang berakhir pada hari libur, maka tenggat waktu terakhir dihitung pada hari kerja berikutnya. Pasal 12 Hal-hal yang belum termuat dalam peraturan ini, akan diatur secara bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 13 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 September 2012
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.
Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M. H.
6
