PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIMPANG GEGAS TEMUAN KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5.
BUPATI MUSI RAWAS, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu memekarkan Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dengan membentuk Desa Simpang Gegas Temuan (Sigastu); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, pembentukan Desa Simpang Gegas Temuan dimaksud telah memenuhi syarat jumlah penduduk, dan luas wilayah; bahwa pemekaran Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut telah dikaji oleh Tim Pemekaran Desa, dan Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut layak untuk dimekarkan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
1
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIMPANG GEGAS TEMUAN KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. (2) Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sebagian wilayah Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. (3) Dengan terbentuknya Desa Simpang Gegas Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Desa Rantau Bingin dikurangi dengan wilayah Desa Simpang Gegas Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Luas wilayah Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut adalah 4.380,60 (empat ribu tiga ratus delapan puluh koma enam puluh) Ha. (5) Jumlah penduduk Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut adalah 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) jiwa. Pasal 3 (1) Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut mempunyai batas-batas, sebagai berikut: a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Pasar Muara Beliti. b. sebelah selatan berbatas dengan Desa Rantau Bingin/Desa Muara Kati Baru. c. sebelah timur berbatas dengan Desa Sugi Waras Kecamatan Sukakarya. d. sebelah barat berbatas dengan Desa Air Beliti Kecamatan Muara Beliti. (2) Batas wilayah Desa Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4 (1) Dokumen-dokumen pribadi penduduk yang mempunyai masa berlaku dan mencantumkan nomenklatur Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. 3
(2) Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh negara dan mencantumkan nomenklatur Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak atau adanya proses peralihan. Pasal 5 Hal-hal yang timbul berhubung dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang berkaitan dengan instansi daerah dan instansi vertikal lainnya diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang ada. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Segala ketentuan dan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan status desa dalam Kabupaten Musi Rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 10 Pebruari 2009 BUPATI MUSI RAWAS, dto RI D W A N MU K T I Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 10 Pebruari 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto H. SENEN SINGADILAGA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 13 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. MUSI RAWAS,
SUPRIYADI, S.H.,M.M. Pembina Tk. I NIP. 440026945 4
5
