PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH Jl. Mayor SL. TobingNomor56 Tlp. (0265) 330171
Website : www.bkpld.tasikmalayakab.go.id Email :
[email protected]
TASIKMALAYA
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kudrot-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2015 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015. Rencana Kerja Tahunan memuat kebijakan pembangunan yang diaplikasikan ke dalam program kerja dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015. Mengacu pada hasil kegiatan dan program kerja tahun 2014 yang dituangkan dalam LAKIP tahun 2014, BKPLD menetapkan program kerja tahun 2015 sehingga memiliki sinergitas yang berkesinambungan dan diharapkan menjadi bahan penunjang serta pendukung upaya peningkatan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai kontribusi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini menjadi upaya nyata guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dengan penetapan sasaran-sasaran strategis dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dengan mengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungannya, sumbang saran serta
kritik yang membangun sehingga
tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 2015 ini. Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Tasikmalaya,
Januari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
Drs. H. IIN AMINUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630929 198503 1 013
i
DAFTAR ISI
BAB I.
KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1 1.2. Dasar Hukum............................................................................. 2 1.3. Isu dan Masalah Strategis.................................................................................................... 3 Tugas Pokok dan Fungsi....................................................................................................... 1.3.1. Tugas Pokok .......................................................................................................... 5 1.3.2. Fungsi .................................................................................................................... 5 1.3.3. Kewenangan.......................................................................................................... 5
BAB II.
PERENCANAAN STRATEGIS 11 2.1. Rencana Strategis ................................................................................................................ 11 2.1.1. Visi......................................................................................................................... 11 13 2.1.2. Misi........................................................................................................................ 2.2. Tujuan dan Sasaran.............................................................................................................. 15 2.2.1. Tujuan ................................................................................................................... 15 15 2.2.2. Sasaran..................................................................................................................
BAB III.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 19 3.1. Kebijakan ............................................................................................................................. 19 3.2. Program ............................................................................................................................... 20 3.3. Rencana Kegiatan Tahun 2015 ............................................................................................ 20
BAB IV.
PENUTUP
23
LAMPIRAN
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejak bergulirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung konsekuensi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya adalah di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus didasarkan telahaan dan kebutuhan pembangunan serta kondisi faktual yang terjadi
selama ini yang berkaitan dengan pembinaan dan
Pembangunan aparatur negara. Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang professional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja (stake holders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana,
sistematis,
bertahap,
komprehensif
dan
berkelanjutan
untuk
meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian. Lebih lanjut dikatakan bahwa perencanaan yang baik didasarkan kepada data dan informasi yang akurat. Sebagai dasar pengambilan strategi dan evaluasi dari hasil yang telah dicapai. Mengacu pada hal tersebut BKPLD menetapkan program kerja tahun 2015. Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memuat kebijakan pembangunan yang diaplikasikan kedalam program kerja dan kegiatan tahun 2015 sehingga memiliki sinergitas yang berkesinambungan .
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 1
Rencana Kerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan tahun 2011-2015 yang lebih rinci dalam penyajian Sasaran, Program maupun Kegiatan. Rencana Kerja Tahunan merupakan bahan penunjang dan pendukung upaya peningkatan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai kontribusi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan : 1. Realisasi Anggaran tahun 2014 2. Perkiraan – Perkiraan yang nyata tentang kebutuhan dan pelaksanaan kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kewenangannya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 3. Prioritas target sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam RKPD Kab Tasikmalaya 1.2
Dasar Hukum Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 2
Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
Permenpan Nomor 09 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 050/ tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2011 – 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten tasikmalaya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2010 tentang RPJPD kabupaten Tasikmalaya tahun 2005 – 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2014 tentang RPJMD Perubahan kabupaten Tasikmalaya 2011 -2015. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2008 tentang : Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 1.3
Isu dan Masalah strategis Betapapun canggihnya suatu organisasi negara, sistem yang sudah
mapan, kelengkapan organisasi yang super modern, faktor “the man behind the table” tetaplah menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah organisasi. Pegawai yang tidak capable, memiliki dedikasi dan loyalitas yang rendah, serta sikap serta mentalitas yang kurang bertanggungjawab akan merusak tatanan yang telah dibangun. Manajemen kepegawaian memiliki peranan penting dalam mengakses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam mewujudkan penyelenggaraan good governance yang menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi dan rule of law serta menuntut terbebasnya penyelenggaraan pemerintahan dari mal administration. Terdapat empat hal yang membuat perencanaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hal itu diakibatkan oleh :
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 3
1.
Penyusunan perencanaan yang tidak tepat mungkin karena informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai dengan baik, dan perencanaan yang tidak realistik sehingga tidak mungkin dilaksanakan.
2.
Perencanaan mungkin baik tetapi pelaksanaannya tidak seperti yang seharusnya karena adanya ketidakterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten serta masyarakat yang tidak berkesempatan berpatisipasi hingga kurang mendukung dalam pelaksanaannya.
3.
Perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman.
4.
Pengaturan
yang
terlalu
rigid
sehingga
tidak
memberi
kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh atau disebut sistem perencanaan terpusat (Kartasasmita Administrasi Pembangunan Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia: 1997 : 52) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang melaksanakan manajemen kepegawaian dalam rangka membantu tugas pokok Bupati Tasikmalaya, berkaitan dengan teori tersebut BKPLD sebagai sebuah badan yang memiliki fungsifungsi
perencanaan
yaitu
perencanaan
kebutuhan
pegawai,
perencanan
penempatan pegawai, perencanaan pengembangan dan pembinaan pegawai serta perencanaan karier serta perencanaan pengembangan kapasitas serta kemampuan sumber daya aparatur pegawai. BKPLD dituntut untuk meningkatkan kemampuan mengelola pelayanan kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan memenuhi harapan masyarakat atas reformasi birokrasi dengan cara melaksanakan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan pegawai baik itu promosi, demosi, mutasi, rotasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, diklat pegawai, dengan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan asas the right man in the right place on the right job.
1.3
Tugas Pokok dan Fungsi dan Kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004
tentang pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 4
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah adalah sebagai berikut : 1.3.1
Tugas Pokok Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 16
Tahun 2008 tentang lembaga teknis Daerah Kabupaten tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, Paragraf 2 pasal 8 maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan Latihan Daerah 1.3.2
Fungsi Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 16
Tahun 2008 tentang lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, Paragraf 2 pasal 9 maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki fungsi :
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian serta pendidikan dan latihan
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian meliputi rekruitmen Pegawai, Pengembangan Pegawai, Mutasi serta Pendidikan dan Latihan Pegawai
Penyelenggaraan administrasi dan Ketatausahaan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
1.3.3
Kewenangan Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian,Pendidikan dan
Latihan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kewenangan sebagai berikut :
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 5
1. Penyusunan dan Pelaksanan Kebijakan dan Perencanaan Kebutuhan serta Pengadaan Pegawai: 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 3. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Perencanaan Pola Karier Pegawai 4. Penyusunan
dan
Pelaksanaan
Kebijakan
teknis
Penyelenggaraan
Kebijakan
teknis
Penyelenggaraan
Kebijakan
teknis
Penyelenggaraan
Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan 5. Penyusunan
dan
Pelaksanaan
Pemberhentian Pegawai 6. Penyusunan
dan
Pelaksanaan
Pengumpulan,Pengelolaan, Penyajian dan Pemeliharaan Data Kepegawaian Pemerintah Daerah 7. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan teknis Penyelenggaan Pendidikan dan Latihan Daerah
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 6
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal : 20 Oktober 2008
Kepala BKPLD
Sekretariat
Subbag Program
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Pegawai
Bidang Mutasi
Subbag Keuangan
Subbag Umum Dan Kepegawaian
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan & Latihan
Sub Bidang Data, Pengadaan dan Pensiun Pegawai
Sub Bidang Mutasi Struktural dan Non Struktural
Sub Bidang Penjenjangan dan Prajabatan
Sub Bidang Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai
Sub Bidang Mutasi Fungsional
Sub Bidang Teknis dan Fungsional
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 7
a.
Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi kegiatan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan
kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat membawahkan : - Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi perencanaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1.
Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
2.
Melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja badan;
3.
Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan kegiatan badan;
4.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5.
Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1.
Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2.
Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran badan sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
3.
Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Badan;
4.
Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
5.
Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
6.
Melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait.
-
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, aset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 8
1.
Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
3.
Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan badan;
4.
Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan;
5.
Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
6.
Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan Badan
c.
7.
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
8.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan proses pengembangan pegawai meliputi kegiatan pengolahan data, pengadaan, pensiun dan kesejahteraan pegawai. Bidang Pengembangan Pegawai membawahkan : - Sub Bidang Data, Pengadaan dan Pensiun Pegawai mempunyai rincian tugas melaksanakan penyiapan bahan pendataan, pengadaan dan pensiun pegawai. - Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
bahan
proses
administrasi
pelayanan
kesejahteraan dan pembinaan pegawai. d. Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan proses mutasi pegawai yang meliputi pelaksanaan proses mutasi pegawai struktural, non struktural dan fungsional. Bidang Mutasi Pegawai membawahkan : - Sub Bidang Mutasi Struktural dan Non Struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan proses mutasi pegawai struktural dan non struktural - Sub Bidang Mutasi Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan proses mutasi pegawai fungsional.
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 9
e.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan meliputi diklat penjenjangan dan prajabatan serta diklat teknis dan fungsional. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan : - Sub Bidang Penjenjangan dan Pra Jabatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Pra Jabatan - Sub Bidang Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
f. Kelompok Jabatan fungsional Jabatan fungsional yang ada adalah rumpun jabatan widyaiswara. Widyaiswara
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat
fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan pelatihan ( Diklat ) Pemerintah. Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Diklat pada Unit Diklat instansi pemerintah.
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 2.1. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis adalah merupakan sebuah perencanaan yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi akan mencapai visi dan misinya. Sedangkan strategi disusun dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan kompetitif dalam tahapan – tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Sementara Rencana Kerja Tahunan memuat kebijakan pembangunan
yang
diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPLD Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan penunjang upaya peningkatan kinerja serta pencapaian visi dan misi BKPLD sebagai kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.
Visi dan Misi Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, telah disusun Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya yang didasari pada nilai-nilai yang menjadi inti kekuatan, maka dirumuskan Visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 – 2015 : “ Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Unggul dan Mandiri Berbasis Perdesaan ”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, telah ditetapkan Misi 3 yang terkait dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu : “ Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) ”. Dari Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan, akan dijabarkan lebih lanjut pada Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2.1.1. Visi dan Misi BKPLD
Visi Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya yaitu :
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 11
“Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Profesional pada tahun 2015” Penjelasan Visi Pusat Informasi : Merupakan pusat pelayanan informasi kepegawaian yang akuntable dan transparan sehingga dapat melayani kebutuhan informasi kepegawaian. Pelayanan Administrasi Kepegawaian : BKPLD memiliki tugas pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang mencakup tentang : 1. Informasi data dan riwayat pegawai
2. Penerbitan SK Penempatan
3. Informasi Daftar Urut Kepangkatan
4. Penerbitan SK CPNS
5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan 7. Informasi pegawai yang akan dan sudah pensiun 9. Informasi data Pegawai se- Kabupaten Tasikmalaya
6. Penerbitan SK PNS
11. Pelayanan dan Informasi Pegawai yang akan Naik Gaji Berkala 13. Rekruitmen CPNS 15. Informasi Data Tenaga Honorer Katagori II 17. Informasi Data Kebutuhan tiap SKPD
8. Penegakan disiplin pegawai 10. Informasi data Pegawai dan Pelayanan Pegawai yang akan Naik Pangkat 12. Fasilitasi Praja IPDN 14. Fasilitasi TBIB 16. Pelayanan Penerbitan Karis, Karsu dan KPE.
Profesional : Yaitu mengandung pengertian bahwa BKPLD sebagai sebuah sistem mendorong terwujudnya pencapaian pembinaan pegawai yang berdedikasi, kreatif dan inovatif serta memiliki tanggungjawab dengan memperhatikan harapan pencapaian kinerja yang optimal, dan melalui program-program kerja yang telah ditetapkan, BKPLD diharapkan menjadi institusi yang mampu membangun profesionalitas aparatur Pegawai Negeri Sipil yaitu aparat yang memahami tugas dan fungsinya selaku aparatur Pemerintah dengan didukung oleh kemampuan dan kompetensi individu untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 12
Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi dan
Kebijakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi pada hakekatnya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Sedangkan Misi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; Makna dari misi ini adalah : Mampu mendorong terwujudnya Kualitas sumber daya aparatur yang memahami tugas pokok dan fungsinya dengan didukung oleh Kemampuan individu
sesuai
dengan
Kompetensi
serta
tanggung
jawab
dengan
memperhatikan pencapaian kinerja. 2 Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai berbasis Kompetensi Makna dari misi ini adalah : Perencanaan dan Pengembangan Karier yang memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan karier dengan Membangun integritas yang berbasis kompetensi. 3 Meningkatkan
Profesionalisme
dalam
pelayanan
dan
Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Makna dari misi ini adalah : Dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya sebagai institusi pelayanan publik BKPLD dituntut untuk lebih meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional. 4. Mewujudkan Manajemen kinerja pegawai yang objektif Makna dari misi ini adalah : Penerapan sistem managemen kinerja pegawai yang objektif ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap penerapan Pembinaan pegawai dengan memberikan motivasi melalui reward maupun punishment sebagai RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 13
salah satu proses dorongan dan arahan kepada pegawai sehingga tercapai keinginan individu maupun tujuan organisasi serta memberikan efek jera sebagai langkah upaya penegakan hukum dan aturan kepegawaian.
Untuk lebih memudahkan akan digambarkan bagaimana keterkaitan antara Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi Misi BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi dan Misi BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015
Visi BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015
“Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan ”
“Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Profesional pada tahun 2015”
Misi
Misi
1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri
1.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2.
Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai berbasis Kompetensi
3.
Meningkatkan Profesionalisme dalam pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
4.
Mewujudkan Manajemen kinerja pegawai yang objektif
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis 3. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) 4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.
Berdasarkan tabel 4.1., untuk menunjang Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 yaitu “Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan” dengan berdasarkan pada tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas unit di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, BKPLD memiliki Visi “ Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 14
Tasikmalaya sebagai Pusat Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Profesional pada tahun 2015 ” . BKPLD
Kabupaten
Tasikmalaya
berupaya
untuk
mendukung
terselenggaranya pemerintahan yang baik, lembaga pemerintahan yang profesional serta mampu memberikan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang diturunkan dalam misi BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPLD Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari visi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Penetapan Tujuan berdasarkan kunci-kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Berdasarkan misi yang ditetapkan sebelumnya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tujuan arah pembangunan untuk 5 tahun kedepan yaitu : 1.
Terpenuhinya kualitas/kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2.
Meningkatnya pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi
3.
Terwujudnya
pelayanan
prima
dalam
pengelolaan
administrasi
kepegawaian 4.
Terwujudnya sistem dan penerapan manjemen kinerja pegawai yang objektif
Sasaran 1. Terpenuhinya Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Mengingat
organisasi
senantiasa
dinamis
seiring
dengan
perkembangan jaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dihadapkan pada era kompetitif maka pengembangan kompetensi merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengembangan kompetensi sumber daya RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 15
aparatur harus berdasar pada hasil analisis kebutuhan diklat, analisis kebutuhan jabatan sehingga arah pengembangan bisa memenuhi azas tepat kebutuhan, tepat sasaran dan tepat jumlah. Indikator pencapaian sasaran : Terpenuhinya
keseimbangan
ratio
antara
pegawai
yang
memenuhi
kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada yaitu : 1. Ratio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural 2. Ratio jumlah CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 3. Peningkatan Pendidikan formal PNS 4. Ratio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan fungsional dengan jumlah jabatan fungsional 5. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat teknis 2. Terpenuhinya Sistem Perencanaan Pengadaan Pegawai Untuk mendapatkan sumber daya aparatur yang tepat bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah karena begitu ditempatkan dalam suatu unit organisasi/jabatan tertentu tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tuntutan jabatan maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu sebuah langkah penting yang harus dilakukan sebelum pengadaan pegawai adalah menentukan jenis atau kualitas serta kuantitas pegawai yang diinginkan organisasi sehingga tersedia orang yang tepat dengan waktu yang tepat dan keahlian yang tepat untuk jabatan yang dimaksud. Indikator pencapaian sasaran : Tersusunnya standar mengenai penyusunan formasi dan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan (rightsizing) 3. Terpenuhinya sistem pengembangan karier pegawai Perencanaan
dan
Pengembangan
Karier
yang
memberikan
kesempatan untuk mengembangkan karier dengan membangun integritas PNS yang berbasis kompetensi dengan mengembangkan sistem perencanaan dan pengembangan karier yang dikelola dalam sebuah sistem yang baku berupa perda/perbup, sehingga memiliki pedoman yang berkekuatan hukum. Indikator pencapaian sasaran : Tersusunnya
standar
/
pola
pengembangan
pegawai
yang
baku
( PERDA/PERBUP) RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 16
4. Terselenggaranya pelayanan Tepat waktu, Tepat orang dan Tepat Sasaran Dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan publik BKPLD memerlukan sumber daya aparatur yang bukan hanya memiliki keterampilan dan kemampuan profesional melainkan diperlukan dedikasi dan pengabdian, dengan mewujudkan pelayanan prima mewujudkan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian sehingga pelayanan kepegawaian dapat terselenggara dengan tepat waktu, tepat orang dan tepat sasaran. Indikator pencapaian sasaran : Merupakan Ratio penyelesaian proses administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan perundangan-undangan dalam kepegawaian yaitu : a.
Ratio jumlah pegawai yang pensiun dengan jumlah SK Pensiun yang terbit;
b. Ratio jumlah pegawai yang memenuhi syarat mengikuti ujian dinas dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas; c.
Ratio jumlah pegawai yang memenuhi syarat mengikuti ujian penyesuaian ijazah dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah;
d. Ratio jumlah pegawai yang mengajukan Karpeg, Karis dan Karsu dengan jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang terbit; e.
Ratio jumlah pegawai yang mengajukan ijin belajar dengan jumlah surat ijin belajar yang terbit;
f.
Ratio jumlah pegawai yang mengajukan permohonan ijin kawin/cerai dengan surat rekomendasi kawin/cerai yang terbit;
g.
Ratio jumlah pegawai yang mengajukan perpindahan tempat kerja dengan jumlah pengajuan yang selesai diproses;
h. Ratio jumlah pegawai yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala dengan SK KGB yang terbit; i.
Ratio jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat dengan jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit;
j.
Ratio kesesuaian data kepegawaian dengan kondisi pegawai yang sebenarnya;
k.
Terselenggaranya proses seleksi pengadaan pegawai.
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 17
5. Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Perencanaan dan Pengembangan Karier yang berbasis kompetensi haruslah dikelola dalam sebuah sistem perencanaan dan pengembangan karier yang dituangkan kedalam pedoman yang baku dan memiliki legalitas formal sehingga dapat menjadi dasar bagi penilaian managemen kinerja pegawai yang pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi penerepan sistem insentif, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai yang objektiv dan proporsional. Indikator pencapaian sasaran : a.
Tersusunnya pedoman mengenai mekanisme penilaian kinerja (PERBUP)
b.
Terfasilitasinya pelaksanaan mengenai mekanisme penilaian kinerja
c.
Ratio jumlah
pegawai yang memenuhi syarat untuk menerima
penghargaan dengan jumlah pegawai yang diusulkan diberi penghargaan d.
Tersusunnya pedoman penerapan sistem insentif (PERBUP)
e.
Terfasilitasinya pelaksanaan penerapan sistem insentif
f.
Pemrosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 18
BAB III. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 3.1
KEBIJAKAN Dewasa ini, peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupaya meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Tasikmalaya guna mendukung kedudukan PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen PNS yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen PNS telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep/ paradigma personalia. Dalam konsep personalia, pengelolaan pegawai lebih merupakan administrasi. Pegawai direkrut karena adanya jabatan yang kosong kemudian bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, dimutasi pada jabatan tertentu dan daerah tertentu sampai memenuhi usia pensiun pegawai tersebut diberhentikan. Konsep personalia dititikberatkan pada pencatatan pegawai. Di dalam personalia tidak dikenal konsep pengembangan pegawai. Hal ini karena adanya pemikiran bahwa pengembangan membutuhkan biaya yang sangat banyak, mengurangi keuntungan dan menjadi beban organisasi. Seiring berjalannya waktu maka konsep personalia bergeser kepada konsep kompetensi, disini peran manajemen sumber daya manusia menonjol. Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep the right man on the rigth place menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan adalah :
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 19
1.
Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah;
2.
Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perncanaan dan pengembangan karier;
3.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian.
3.2
PROGRAM Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Kantor;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan; 4.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
5.
Program Pendidikan Kedinasan;
6.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
7.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
3.3
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut : I.
Program Pelayanan Administrasi Kantor, kegiatannya terdiri dari :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 20
Penyediaan Jasa Gedung Kantor
Rapat koordinasi dan konsultasi
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya terdiri dari :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah :
Pendidikan dan Pelatihan SAKIP
IV. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, kegiatannya adalah :
Penataan Kearsipan
V. Program Pendidikan Kedinasan, kegiatannya terdiri dari :
Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV;
Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatannya terdiri dari :
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, kegiatannya terdiri dari :
Kegiatan Penyelenggaraan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Daerah
Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Updating Data Sistem Informasi Kepegawaian
Bezzeting dan Formasi Pegawai
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 21
Revitalisasi dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN
Pembekalan PNS memasuki Masa Pensiun
Fasilitasi Tugas Belajar Ijin Belajar
Manajemen Assesment Center
Fasilitasi Penilaian Manajemen Kinerja Pegawai.
Rekruitmen ASN dan Penanganan Calon Pegawai Negeri Sipil
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 22
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2015. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), BKPLD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tentunya sangat mendukung terhadap maksud dan tujuan Undangundang tersebut. Walaupun sampai saat ini belum seluruhnya
ditindaklanjuti
dengan Peraturan pelaksanaannya. Namun BKPLD telah berupaya dengan mengimplentasikan ke dalam Program dan Kegiatan yang dapat menunjang dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan tupoksinya yakni terkait dengan misi 3 Kabupaten Tasikmalaya yaitu : “ Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).” Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan bisa dijadikan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
RKT BKPLD Kab. Tasikmalaya Tahun 2015
Hal 23
RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 No
1
Sasaran Strategis Terpenuhinya Kualitas/Kompet ensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Indikator Kinerja Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dn sikap aparatur pemerintah dalam menyusun Renstra , Renja dan Lakip SKPD
3
Meningkatnya Pengembangan Karier Pegawai Berbasis Kompensi
Terwujudnya Pelayanan Prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian
30 Peserta Diklat
Program/ Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan SAKIP
Anggaran
70.000.000
11 orang PNS
Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV
325.000.000
60 peserta diklat
pendidikan dan pelatihan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP)
130.000.000
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur CPNS yang profesional dan berwawasan luas
212 CPNS
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
meningkatnya pengetahuan peserta tentang pengelolaan arsip
30 peserta diklat
pendidikan dan pelatihan manajemen kearsipan
100.000.000
meningkatnya kualitas SDM dan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten tasikmalaya
50 orang PNS
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
409.000.000
Rekruitmen ASN dan penanganan tenaga honorer
512.500.000
Meningkatnya kualitas Sumber daya aparatur Terlatihnya kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan SKP
Tersedianya CPNS yang memenuhi standar kompetensi dan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2
Target Kinerja
2000 orang
1.748.500.000
Tercapainya peningkatan pemahaman peraturan kepegawaian
68 SKPD
Revitalisasi dan sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
12 orang
Fasilitasi Tugas Belajar Ijin Belajar
Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang dapat membuat SKP yang dibuktikan dengan adanya Kertas Kerja SKP
150 orang
Fasilitasi Penilaian Manajemen Kinerja Pegawai
50.000.000
Terselenggaranya penetapan kebijakan yang tepat gaji, tepat orang dan tepat waktu
6000 petikan
Kegiatan Penyelenggaraan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Daerah
45.000.000
Terisinya seluruh jabatan eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
6 kali
Terlaksananya pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan pengembangan karir
2.500 petikan
Terwujudnya pengelolaan kearsipan dinamis aktiv Terciptanya persiapan menghadapi situasi dan kondisi pasca pensiun Meningkatnya kemandirian PNS yang memasuki masa pensiun
100%
Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
75.000.000 125.000.000
100.000.000
Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
60.000.000
Penataan Kearsipan
75.000.000
501 orang
Pembekalan PNS memasuki masa Pensiun
125.000.000
Terwujudnya lulusan calon Praja IPDN asal pendaftaran Kabupaten Tasikmalaya
100%
Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN
37.500.000
Tersedianya informasi kepegawaian yang akurat dan akuntabel sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian secara tepat
100%
Updating Data Sistem Informasi Kepegawaian
140.000.000
4
terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif
Terealisasinya Pemberian Penghargaan Kepada PNS berprestasi
1 tahun anggaran
Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi
62.500.000
Terwujudnya penegakan aturan dan disiplin PNS
1 tahun anggaran
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
60.000.000
Dapat ditentukannya Kebijakan Pemenuhan Pegawai bagi Masing-masing SKPD secara Lebih tepat dan akurat sesuai dengan kemampuan APBD
100%
Bezzeting dan Formasi Pegawai
50.000.000
PNS Pejabat Struktural Manajemen Assesment Center Eselon III dan IV
125.000.000
Penilaian Kompetensi Pegawai
JUMLAH
4.425.000.000
Tasikmalaya, Januari 2015 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Drs. H. IIN AMINUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630929 198503 1 013
