P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 35
PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BANJARSARI KECAMATAN/KABUPATEN MADIUN
Muhammad Hanif*
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran serta perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/ Kabupaten Madiun.Penelitian dilakukan selama enam bulan di Desa Banjarsari Kecamatan/ Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Sumber datanya berupa primer dan skunder. Penentuan informannya dengan purposive sampling dan pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis kualititatif model interaktif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran, bahwa pemerintahan desa Banjarsari memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat secara langsung namun belum banyak dimanfaatkan. Hanya 84 orang yang berperan secara aktif dalam lembaga pemerintahan desa dan 10 orang yang menjadi pengurus partai politik dari jumlah perempuan 1.538 orang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran kritis atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain itu masih banyak perempuan yang beranggapan, bahwa urusan perempuan adalah soal rumah-tangga dan hanya peran skunder. Politik adalah urusan laki-laki, politik itu kotor, politik itu keras sehingga perempuan tidak perlu ambil bagian. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarkhi, beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, dan tingkat ekonominya. Walaupun sebagian kecil kaum perempuan yang berada dalam lembaga pemerintahan desa namun mereka dapat memainkan peran yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kata Kunci : Perempuan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pendahuluan Bergesernya
(masyarakat) konfigurasi
kekuatan politik yang ditandai dengan lahirnya era reformasi memberikan implikasi serius terhadap dinamika politik di pedesaan. Apa yang terjadi di Jakarta
memberi
pengaruh
yang
signifikan terhadap kehidupan politik, sosial, dan ekonomi desa. Khusus dalam bidang politik ditandai dengan adanya perubahan ruang politik yang memberi tempat dan harga pada massa-rakyat
sebagai
upaya
membangun demokrasi sampai ke akar rumput (desa). Sehingga kehidupan masyarakat tidak lagi dalam cenkraman otoriterisme (anti demokrasi) dan jauh dari
harapan
dkk.2001).
rakyat
Perubahan
(Christina tata
politik
sebagaimana
dimaksud
di
atas
dibuktikan
adanya
kebijakan
desentralisasi melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
* Muhammad Hanif adalah dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
36 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
Otonomi daerah sudah lama
serta dalam politik desa.. Tidak ada
dibicarakan dengan berbagai sudut
perbedaan suku, agama, ras, dan jenis
pandang, namun ada satu hal yang patut
kelamin.
diperhatikan dan hampir terlupakan
Dengan demikian demokratisasi
dalam setiap pembahasannya adalah
desa memberi ruang luas keterlibatan
masalah perempuan. Sebagaimana yang
bagi kaum perempuan untuk berkiprah.
disampaikan
Christina
(2001),
Namun bagaimana realitanya ? inilah
walaupun
perempuan
menjadi
yang
M
mendorong
penelitian
ini
kelompok masyarakat yang lebih besar
dilakukan dengan mengambil kasus di
jumlahnya
laki-laki,
Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
perhatian
Kabupaten Madiun. Dipilihnya desa ini
terhadap perempuan ini masih sedikit
sebagai subyek penelitian karena desa
atau nyaris tidak ada.
ini
namun
dibandingkan
pembicaraan
dan
tergolong
dinamis
dan
Keprihatinan terhadap masalah
masyarakatnya “melek politik”. Salah
tersebut di atas perlu direspon dengan
satunya ditandai dengan adanya 10
mengangkat setiap permasalahan yang
parpol
dialami
ranting
oleh
perempuan.
Satu
yang mempunyai di
desa
ini.
organisasi Selain
diantaranya yang menarik adalah peran
masyarakatnya
serta
dalam
berpendidikan dan sarana komunikasi
penyelenggaraan pemerintahan desa.
dan informasi relatif mudah diperoleh ,
Seperti disinggung di dalam Undang
baik melalui media cetak maupun
Undang Nomor 22 Tahun 1999, peran
elektronik. Dalam situasi dan kondisi
serta masyarakat sangat terbuka luas,
seperti
mulai dari pembentukan, penghapusan
tentang keberadaan dan kiprah kaum
dan atau penggabungan desa sampai
perempuan yang permasalannya dapat
dengan proses pengambilan keputusan
dirumuskan ; bagaimanakah peran serta
untuk pembangunan dan kepentingan
perempuan
komunitas desa atau penyelenggaraan
pemerintahan desa di Desa Banjarsari
pemerintahan desa. Disinilah perlunya
Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ?
perempuan
peran serta masyarakat yang lebih nyata
ini
secara
itu
menarik
dalam
Penelitian
mayoritas
untuk
diteliti
penyelenggaraan
ini
untuk turut mengambil keputusan dan
bertujuan
kontrol
gambaran secara komprehensif peran
terhadap
penyelenggaraan
untuk
dilaksanakan mendapatkan
pemerintahan desa. Artinya ada akses
serta
perempuan
dan kesempatan yang sama bagi setiap
penyelenggaraan pemerintahan Desa
elemen masyarakat untuk berperan
Banjarsari
Kecamatan /
dalam Kabupaten
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 37
Madiun. Hasil penelitian ini diyakini
suatu gerakan untuk mengkonstruksi
dapat bermanfaat bagi berbagai pihak,
strategi politik yang digunakan untuk
diantaranya : 1). Bagi Program Studi
melakukan
Pendidikan sejarah FPIPS IKIP PGRI
kehidupan
Madiun, hasil penelitian ini akan sangat
kepentingan perempuan.
berguna
dalam
pengajaran
sejarah
intervensi
kedalam
demi mengabdi kepada
Pola-pola
perilaku
maupun
kontemporer dan sejarah lokal. 2). Bagi
ekspresi emosional perempuan dapat
masyarakat, terutama para perempuan,
terungkap melalui tersedia jejak, baik
penelitian
yang bersifat materiil dan non materiil.
ini
gambaran
dapat
tentang
memberikan dan
Sumber peristiwa yang bersifat materiil
tranformasi nilai, serta dimungkinkan
diantaranya ; prasasti, laporan tertulis,
dapat meningkatkan kesadaran sejarah.
dan
3).
bersifat non materiil diantaranya ;
Bagi
gender
pemerintah,
khususnya
sebagainya.
lembaga
bahan
kebijakan
sebagainya. Dengan pengecekan secara
dalam pembangunan baik fisik maupun
kritis sumber sejarah tersebut di atas
mental, terutama yang berkaitan dengan
akan membuka wawasan di dalam
masalah gender.
melihat peranan perempuan. Hal senada
mengambil
etik,
yang
Pemerintah Daerah dapat dijadikan untuk
sosial,
Sedangkan tradisi,
dan
disampaikan Sendratari (1992), bahwa Tinjauan Pustaka
gambaran perempuan dapat digali lewat dokumen
Peran serta politik perempuan dapat
dilihat
dari
kesaksian
pelaku
peristiwa.
sudut
pandang
Menurut Undang Undang Nomor
perempuan
yang
32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan
fungsionalisme
dalam
transformasi mencakup
dan
Daerah
dan
Peraturan
Pemerintah
feminisme (Fakih.2003). Selain itu dapat
Pengganti Undang-Undang Nomor 3
dilihat juga dari sudut pandang gender
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
specifity
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
perilaku,
yaitu
mencakup
ekspresi
pola-pola yang
tentang Pemerintahan Daerah yang
secara sosial dapat dipelajari serta
memposisikan desa sebagai wilayah
digunakan
otonom,
untuk
keperempuannya
emosional menilai
maka
secara
politis
desa
kepribadian
mempunyai posisi tawar yang cukup
(Tangdilintin.1991).
kuat, naik ketika berhadapan dengan
Sedangkan Barker (2004) menyatakan,
pemerintah kabupaten, pusat, maupun
bahwa aktivitas ini mengarah pada
terhadap kepentingan dari luar desa
seseorang
dan
tingkat
38 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
(Yam’ah Tsalata A.2001). Hal tersebut
namunpunya komitmen yang tinggi
akan berjalan secara optimal bila peran
untuk
rakyat
kebaikan bersama. Dengan demikian
lebih
nyata
untuk
turut
senantiasa
mengambil keputusan dan melakukan
sangat
kontrol
memainkan
terhadap
penyelenggaraan
terbuka
melaksanakan
bagi
perempuan
perannya
dalam
pemerintahan desa. Dalam undang-
penyelenggaraan pemerintahan desa.
undang tersebut ada klausul penting,
Namun demikian tidak serta merta
yakni perubahan kebijakan mengenai
peluang
desa
memuat
perempuan karena bagi perempuan
sistem
pada umumnya, politik dianggap urusan
desa,
dengan
laki-laki, politik kotor, politik itu keras
parlemen
desa
sehingga perempuan tidak perlu terlibat
yang
kebijakan politik
didalamnya
untuk
di
merombak
tingkat
menghadirkan (Suhartono.2000).
ini
didalamnya.
dimanfaatkan
Pandangan
oleh
seperti
itu
Ada beberapa alternatif tempat
membuat tidak banyak perempuan yang
strategis yang relevan bagi perempuan
terjun ke politik, walaupun secara
untuk berperan serta dalam politik desa.
yuridis formal hak-hak itu itu diakui
Menurut Sari Murti W. (2001) ada tiga
(Undang Undang Nomor 39 Tahun
hal yaitu : Pertama, perempuan perlu
1999).
melibatkan diri ke dalam partai politik sebagai pintu masuk ke posisi legislatif (Badan Perwakilan Desa / BPD) dan
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan Metode
eksekutif. Kedua, posisi sebagai tokoh
Hermenutika-Mendalam
masyarakat,
menjadi
(Thomson.2004). Dipilihnya metode karena
saluran aspirasi masyarakat. Dengan
penelitian tidak hanya serentetan objek dan
demikian setiap usaha pembangunan
peristiwa yang akan diteliti dan dijelaskan,
dapat dikendalikan dari perencanaan
tetapi juga domain subjek yang dirancang
sampai dengan pelaksanaannya agar
sebagai
kepentingan
tidak
kehidupan sehari-harinya, secara konstan
terabaikan. Ini berarti sekaligus akan
berada dalam pemahaman dirinya dan
merubah paradigma perempuan sebagai
orang lain dalam menghasilkan tindakan
obyek pembangunan berubah menjadi
dan ekspresi yang bermakna serta dalam
subyek
menafsirkan tindakan dan ekspresi yang
sehingga
bisa
perempuan
pembangunan.
Ketiga,
subjek
yang
dalam
bermakna
penekan (pressure group). Sangat cocok
lain.Penelitian
bagi
Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten
biasa-biasa
saja
ini
dilakukan
rutinitas
memposisikan diri sebagai kelompopk perempuan
yang
Thomson
oleh
dilakukan
di
orang Desa
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 39
Madiun. Sedangkan waktu penelitian mulai
- Sebelah Utara: Desa Garon Kecamatan
bulan Juli sampai dengan Desember 2012.
Balerejo Kabupaten Madiun
Sumber
-
data
yang
digunakan
dalam
Sebelah
Timur:
Desa
Sumberejo
penelitian ini : sumber primer dan skunder.
Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
Sumber primer diantaranya ; sumber lisan/
- Sebelah Selatan : Desa Kelun Kecamatan
kesaksian, laporan tertulis, dan dokumen.
Kartoharjo Kota Madiun
Sedangkan yang skunder diantaranya ;
- Sebelah Barat: Desa Tiron Kecamatan
lembaga sosial, etik, dan tradisi. Informan
Madiun Kabupaten Madiun
penelitian
ditentuakan
secara
area
Sedangkan orbitasinya (jarak dari
(dukuh/dusun). Sedangkan pengambilan
pusat pemerintahan) sebagainya :
data penelitiannya menggunakan teknik
- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan:
wawancara,
4 km
observasi,
dan
pencatatan
dokumen. Dalam menganalisa data, peneliti
-Jarak
menggunakan analisis kualititatif model
kabupaten: 10 km
interaktif (Milles.1992) sebagaimana bagan
-Jarak dari pusat pemerintahan propinsi:
dibawah ini:
170 km
Pengumpulan Data
dari
pusat
pemerintahan
kota
- Jarak dai pusat pemerintahan negara:1.500 Sajian Data
km. Kondisi geografis Desa Banjarsari berada
pada
36
m
dari
ketinggian
permukaan air laut, termasuk dataran
Reduksi Data
rendah dengan suhu udaranya rata-rata Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Bagan 1 : Analisis Kualitatif Model Interaktif Hasil Penelitian
320C. Demografisnya berjumlah 3.028 orang yang terdiri jenis kelamin sebagai berikut: Tabel 2 : Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin No Tingkat Pendidikan 1 Laki-laki 2
Perempuan
1. Gambaran Singkat Desa Banjarsari Desa Banjarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 295,149 m2. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
Jumlah
Penduduk Jumlah 1.490 Orang 1.538 Orang 3.028 Orang
(Monografi Desa Banjarsari) Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :
dapat
diklasifikasikan
40 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Jumlah Pendidikan 1 Taman Kanak57 Orang kanak / PAUD 2 Sekolah Dasar 1.058 Orang 3 SLTP 629 Orang 4 SLTA 474 Orang 5 Diploma 48 Orang 6 Sarjana 70 Orang 7 Pasca Sarjana 3 Orang (S2) (Monografi Desa Banjarsari) Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan No Tingkat Jumlah Pendidikan 1 PNS 165 Orang 2 TNI-POLRI 6 Orang 3 Wiraswasta 170 Orang 4 Pertukangan 23 Orang 5 Jasa 14 Orang 6 Petani 1.200 Orang (Monografi Desa Banjarsari) Sedangkan jumlah pejabat pemerintahan kelaminnya
desa dapat
berdasarkan ditabelkan
jenis
sebagai
berikut :
No 1
2 3
Tabel 5 : Jumlah Pejabat Pemerintahan Desa Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah, Orang Jabatan L P Total Pemerintah Desa a. Kepala Desa : 1 Orang b. Sekretaris Desa : 1 Orang 14 0 14 c. Kepala Urusan : 5 Orang d. Kepala Dusun : 3 Orang e. Staf : 4 Orang Badan 14 1 15 Perwakilan Desa / Baperdes LPKMD 11 2 13
4 5
PKK 3 28 28 Usaha Ekonomi 5 10 15 Desa Ketua Rukun 15 3 15 Tetangga Ketua Rukun 3 3 Warga Pengurus RT 50 40 90 Jumlah 100 84 184 (Monografi Desa Banjarsari 2007 dan wawancara dengan para pejabat pemerintahan desa)
6 7 8
Organisasi
politik
atau
partai
politik yang mempunyai kepengurusan di desa ini sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 6 : Partai Politik Ranting Desa Banjarsari No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Golkar (PG) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Demokrat (PD) Partai Bintang Reformasi (PBR) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Partai Pelopor Sedangkan
jumlah
organisasi
kemasyarakatan non-politik Tabel 7 : Jumlah Organisasi Masyarakat No Jenis Jumlah Organisasi 1 2 3 1 Ormas 5 Organisasi /Yayasan 2 Organisasi 15 profesi Organisasi (Monografi Desa Banjarsari 2007)
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 41
memutuskan secara sepihak, karena ada 2. Pemerintahan Desa Banjarsari Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
dimaksud
Daerah
tentang
Pemerintahan
diselenggarakan demokrasi,
Desa
Banjarsari
dengan prinsip-prinsip
peran
pemerataan
Pemerintahan
dan
memperhatikan keanekaragaman.
serta
masyarakat,
keadilan,
serta
potensi
dan
Untuk
itu
pemerintahannya terdiri dari Pemerintah Desa,
Badan
Perwakilan
(Baperdes),
dan
Rakyat
Desa
lembaga-lembaga
masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang
seorang
kepala
desa.
Dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya ia dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari seorang sekretaris desa, tiga orang kepala dusun atau kasun (Kasun; Kepel, Bajang, dan Bugangin), tiga orang kepala urusan, tiga modin (modin Kepel, modil Bajang, dan modin Bugangin), dan tiga orang uceng (uceng Kepel, uceng Bajang, dan uceng Bugangin). Pejabat pemerintah
desa
dipilih
oleh
rakyat
berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Madiun. Dalam
menetapkan
peraturan
desa, kepala desa tidak serta merta dapat
badan
permusyawarahan
desa
yang
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
(berfungsi
sebagai
badan
legislator). Badan tersebut bernama Badan Perwakilan Rakyat Desa yang disingkat dengan Bapaerdes. Badan ini terdiri dari penduduk desa yang dipilih, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam rangka menyukseskan roda pemerintahan desa atau memberdayakan masyarakat, Pemerintah Desa Banjarsari membentuk
lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan berlaku.
perundang-undangan Lembaga
kemasyarakatn
yang ini
bertugas membantu dan sekaligus sebagai mitra pemerintah desa. Adapun lembagalembaga kemasyarakatan yang dibentuk adalah LPKMD (Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa) yang bertugas dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang bertugas dalam bidang kesehatan masyarakat desa, PKK yang bertugas dalam memberdayakan kaum perempuan, dan UED (Usaha Ekonomi Desa) yang bertugas dalam menggerakkan perekonomian desa. Adapun struktur Pemerintahan Desa Banjarsari sebagaimana bagan di bawah ini :
42 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
UED, PKK, Posyandu, dan lembaga-lembaga BAPERDE S
KEPALA DESA LPKMD
UCENG
PKK
UCENG BAJANG
UED POSYAN DU
Pemerintahan Desa Banjarsari ditunjukkan dalam keterlibatan mereka secara langsung
KAUR DESA
dan tidak langsung dalam pemerintah desa,
KAUR UMUM PEMEKAUR DESA RINTAHA KEUANGA N N DESA DESA
KEPEL MODIN
Baperdes, dan lembaga kemasyarakatan yang
penyelenggaraan
pemerintahan desa Banjarsari, maka kajian yang dilakukan tidak lepas dari peran dan posisi
perempuan
dalam
badan
atu
organisasi yang melaksanakan aktivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan institusi atau
lembaga
erat
kaitannya
dengan
pranata. Pranata merupakan sistem yang menjadi warga
wahana
yang
masyarakat
memungkinkan termasuk
oleh
langsung
pemerintah maksudnya,
desa. kaum
perempuan aktif secara formal sebagai
3. Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Guna mengetahui peran serta dalam
dibentuk
Keterlibat
BUGAN MODIN GIN BAJANG Bagan 2 : Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari
perempuan
Selain hal di atas, peran serta kaum perempuan dalam penyelenggaraan
SEKRETAR IS
UCENG BUGAN GIN KEPEL MODIN
kemasyakatan yang ada.
kaum
perempuan untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau sistem norma atau aturan-aturan aktivitas masyarakat. Untuk itu titik pandangan kajian ini diarahkan pada institusi pemerinthan desa Banjarsari seperti Pemerintah Desa, Baperdes, LPKMD,
pengurus/atau pejabat dalam pemerintah desa atau lembaga-lembaga desa lainnya. Sedangkan yang tidak secara langsung, maksudnya
turut
serta
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi tidak
berada
secara
permanen
dalam
struktur pemerintahan desa. Peran
perempuan
dalam
pemerintah desa dapat dicermati seberapa banyak mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintah desa. Saat ini tidak ada perempuan
yang
pemerintahan
desa
menjabat
dalam
Banjarsari.
Namun
tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 1995-2005 desa ini dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Kasilah. Selama kepemimpinannya desa ini berkembang secara baik, pembangunan fisik dan nonfisik sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Kasilah (57 tahun) ketidakadaan perempuan dalam pemerintah desa disebabkan oleh masih minimnya mentalitas
kepemimpinan
di
kalangan
perempuan. Selain hal tersebut menurut
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 43
Israti (59 tahun) kaum perempuan yang
Walaupun
Baperdes
sebagian
mempunyai kepemimpinan relatif banyak
besar laki-laki dan hanya seorang yang
kaum berpendidikan dan bekerja sebagai
perempuan ternyata memberi kontribusi
PNS. Hal itu lebih menguntungkan secara
yang positif. Menarik, kalau satu orang saja
ekonomi
dalam
menunjukkan peran aktif, bagaimana kalau
masa
lebih dari seorang. Hal itu ditunjukkan oleh
jabatannya relatif singkat dan urusan,
seorang anggota Baperdes yang bernama
kewajiban dan tanggungjawabnya yang
Sutarmi
tinggi. Selain itu belum tumbuh kesadaran
memberi warna dalam perjalanan Baperdes.
kritis
Menurut
dibandingkan
pemerintah
desa
atas
jabatan
yang
waktu
hak-haknya
mengaktualisasikan
dirinya.
untuk Paradigma
A.Ma.Pd.
(52
Poernomo
tahun)
(66
mampu
tahun)
yang
menjabat ketua Baperdes, Sutarmi, A.Ma.Pd.
yang belum banyak bergeser dari soal
termasuk
urusan rumah tangga atau konco wingking.
badan
aktif
ini
dalam
sebagai
mendinamisator
penyalur
aspirasi
Baperdes yang yang dipilih oleh,
masyarakat dan mitra kerja pemerintahan
dari, dan untuk rakyat diharapkan mampu
desa Banjarsari. Hal tersebut dapat dilihat
mengakomodasi berbagai aspirasi
dari
kepentingan
rakyat.
Walaupun
dan dalam
merencanakan
kebijakan
yang
dan
melaksanakan
mempertimbangan
proses pembentukkannya dilakukan secara
dampaknya bagi perempuan dan laki-laki
demokratis, namun badan permusyawaran
secara adil. Dengan kata lain kehadiran
desa
belum
perempuan dalam Baperdes benar-benar
banyak diminati oleh kaum perempuan
dirasakan eksistensi dan keberadaannya
padahal
tersebut
untuk ikut ambil suara, dan bukan hanya
perempuan bisa berbuat banyak sehingga
diam dan setuju-setuju saja (dalam bahasa
kepentingan terpenuhi. Dari 15 orang
kasar
anggota Baperdes Banjarsari hanya satu
pelengkap).
atau
Baperdes Banjarsari melihat
fungsinya
orang
mengatakan
sebagai
orang yang perempuan.. Dari wawancara
Temuan di atas tampak kurang
yang dilakukan kepada para informan
bergaung dan ini diperparah oleh kondisi
perempuan,
yang
sangat
kurangnya
minat
dialami
perempuan.
perempuan terhadap Baperdes disebabkan
pertemuan
oleh
persoalan yang lingkupnya lebih besar,
:
pertama,
kelembagaan
baru
belum
di
yang
membicarakan
kalangan
hanya melibatkan kepala keluarga, yang
perempuan, kedua masih begitu kuatnya
notabene kaum laki-laki. Contohnya, ketika
pengaruh
dan
pemilihan ketua rukun tetangga hanya
ketidaksiapan perempuan untuk menjadi
dihadiri bapak-bapak. Kondisi ini sudah
anggota Baperdes.
berlangsung lama sehingga menjadikan
budaya
ini
dipahaminya
warga
Pertemuan-
patriarkhi
44 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
masyarakat, khususnya kaum perempuan,
kuota yang 20%. Di LPKMD ada dua orang
bukan
perempuan yaitu Sukesi sebagai bendahara
suatu
persoalan.
Mereka
menganggap sudah biasa dan wajar karena
dan
bapaklah sebagai kepala keluarga yang lebih
perempuan.
pantas untuk membicarakan persoalan-
perempuan mendominasi pengurus inti
persoalan besar di masyarakat.
terutama ketua dan bendaharanya dari
Peran
perempuan
sebagai
Sedangkan
di
koordinator UED
kaum
mulai
perempuan, yaitu Iriani Takaria sebagai
sedikit ada gaung dan pengaruhnya pada
ketua dan Supini (38 tahun) sebagai
lembaga-lembaga
oleh
bendahara. Banyaknya kaum perempuan
pemerintah desa, seperti : LPKMD, PKK,
yang aktif di lembaga-lembaga ini karena
UED, dan Posyandu. Di lembaga-lembaga
lembaga ini tidak mengikat dengan profesi
tersebut
yang utama mereka jalani, seperti ada yang
yang
kaum
baru
Hartiningsih
dibentuk
perempuan
secara
kuantitatif dan kualitatif banyak yang
guru, pegawai pemda, dan lain-lainnya.
terlibat secara aktif. Banyaknya perempuan
Di luar lembaga-lembaga atau
dalam PKK dan Posyandu sudah pada
badan-badan di atas, ada tokoh-tokoh
tempatnya dan jamak, namun bila dilihat
perempuan yang dijadikan saluran aspirasi
dari
masyarakat.
sepak
mempunyai
terjangnya andil
yang
ternyata kuat
PKK dalam
Tokoh-tokoh
ini
tergolong
sebagai tokoh informal. Mereka berada
merancang kebijakan dan pembangunan,
dalam
khususnya yang dialami perempuan dan
keagamaan,
anak.
forum
perempuan Nahdatul Ulama, takmir masjid,
dasawisma, RT atau PKK lebih padat dan
organisasi manula, dan lain-lainnya. Namun
aktif dibandingkan dengan kegiatan bapak-
untuk organisasi politik atau partai politik
bapak. Namun kegiatan-kegiatan PKK belum
sepertinya tidak banyak dilirik oleh kaum
dimaknai sebagai suatu organisasi yang
perempuan walaupun di desa ini banyak
memiliki
dalam
partai politik dan pintu sangat terbuka
desa
baginya namun tetap ada terutama di PKS,
Banjarsari. PKK didominasi oleh kegiatan-
Partai Golkar dan PKB. Banyak perempuan
kegiatan yang lebih banyak mengarah pada
yang enggan karena lebih banyak waktu
kegiatan-kegiatan keluarga.
mereka untuk bergerak di sektor ekonomi
Kegiatan
nilai
penyelenggaraan
ibu-ibu
pada
tawar pememerintahan
lingkup
organisasi
seperti
sosial
di
dan
organisasi
Di lembaga lain yaitu LPKMD dan
dan terbenturnya pada aturan tentang PNS,
UED cukup berperan. Hal ini merupakan
TNI-POLRI yang harus cuti atau berhenti
suatu perlu diapresiasikan walaupun dari
dari
segi perimbangan dengan laki-lagi belumlah
pengurus partai politik.
seimbang atau setidak-tidak sesuai dengan
kedinasannya
apabila
menjadi
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 45
Percaturan
politik
di
desa
melalui
proses
yang
sangat
panjang.
Banjarsari sangat dinamis. Ada sepuluh
Perbedaan-perbedaan gender dikarenakan
partai
oleh
politik
yang
mempunyai
banyak
hal,
diantaranya
bentuk,
kepengurusan di tingkat desa Banjarsari ini,
disosialisasikan, diperkuat secara sosial dan
namun hanya ada lima orang yang menjadi
kultural melalui ajaran keagamaan maupun
pengurus, yaitu tiga orang di Partai Keadilan
negara.
Sejahtera (PKS) dan dua orang di Partai
perempuan
Kebangkitan Bangsa (PKB). Rendahnya
dengan laki-laki. Keempat adalah kemauan
kiprah perempuan dalam panggung politik
perempuan untuk terlibat secara aktif
disebabkab oleh beberapa faktor yaitu :
dalam aktivitas politik sangat terbatas.
Pertama adalah relasi politik yang timpang
Politik dipahami sebagai situasi dan kondisi
antara laki-laki dan perempuan disebabkan
yang hanya cocok dengan karakter laki-laki.
oleh sistem politik yang ada sudah terlanjur
Politik dipandang sebagai persoalan yang
dikuasai
”jlimat” bahkan cenderung membahayakan.
oleh
laki-laki.
Penguasaan
Ketiga lebih
adalah besar
perempuan
beban
kerja
dibandingkan
panggung politik oleh laki-laki digunakan
Keterlibatan
untuk memotong jalur politik perempuan
publik bisa mengancam persoalan intern
melalui berbagai cara. Tatanan politik
rumah tangga mereka. Berbagai kasus
ditujukan, dipertahankan dan digunakan
kekerasan fisik muncul sebagai akibat rasa
untuk melanggengkan dominasi politik laki-
tidak puas laki-laki terhadap aktivitas
laki dalam berbagai panggung politik.
perempuan di luar rumah tangga yang
Partisipasi perempuan dengan sendirinya
terlalu intens.
mengancam posisi politik laki-laki. Berbagai
Dari
sekian
dalam
faktor
di
ruang
atas
bentuk penyelenggaraan kebijakan dan
rendahnya partisipasi politik perempuan
keputusan ditujukan untuk melanggengkan
desa Banjarsari bersumber dari resistensi
sistem patriarkhi. Kedua adalah budaya
laki-laki
patriarkhi yang masih dominan di kalangan
dikembangkan perempuan.
terhadap
sikap
kritis
yang
masyarakat pedesaan. Sulit untuk melacak kehadiran budayaan tersebut dalam sejarah umat manusia. Barangkali usianya sama dengan usia peradaban manusia sendiri. Hanya saja berbagai sistem dan nilai yang diciptakan untuk melanggengkan mulai dari ilmu pengetahuan, agama, sampai dengan politik. Sejarah perbedaan gender antara jenis
laki-laki
dan
perempuan
terjadi
Pembahasan Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di wilayah Kabupaten Madiun, Pemerintahan Desa
Banjarsari
Kecamatan Madiun diselenggarakan secara lebih demokrasi, tidak ada pembedaan atau diskriminasi terhadap masyarakat, baik
46 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
berdasarkan suku, agama, ras, golongan,
begitu dominan perannya dalam proses
usia, maupun jenis kelamin. Namun tidak
pengambilan keputusan.
serta merta dapat meningkatkan peran
Posisi
politik perempuan.
marginal
dengan
menempatkan perempuan sebagai ”konco
Dari paparan kondisi di atas
wingking” menyebabkan perannya hanya
terlihat, bahwa peran perempuan dalam
pada wilayah domestik semata. Ketiga
penyelenggaraan
belum
pemerintahan
desa
adanya
kesadaran
kritis
dari
kurang signifikan. Ditandai dari masih
kebanyakan kaum perempuan sendiri atas
relatih rendah atau sedikit keterlibatan
hak-haknya untuk mengaktualisasikan diri
mereka
dan
dalam
penyelenggaraan
belum
banyak
perempuan
yang
pemerintahan desa. Dapat dicermati apa
berparadigma, bahwa urusan perempuan
yang terjadi dalam dinamika lembaga
adalah soal rumah-tangga dan hanya peran
pemerintahan desa, baik pemerintah desa,
skunder. Masalah ini dipengaruhi oleh
badan permusyaratan masyarakat atau
faktor tingkat pendidikan dan rendahnya
Baperdes,
yang
kemandirian ekonominya. Hampir sebagian
dibentuk pemerintah desa memberi peluang
besar perempuan di desa ini berusaha
bagi perempuan untuk dapat terlibat secara
mencari uang sebanyak-banyaknya untuk
lebih luas dalam pembuatan keputusan.
mencukupi
Namun
banyak
Keempat, pemahaman yang keliru dari
dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Hal itu
sebagian masyarakat terhadap perempuan
dikarenakan ; pertama adanya sikap mental
dari faktor religius, perempuan dipandang
yang lemah dan sering menjangkiti suara
sebai obyek laki-laki. Dalam persoalan ini
hati perempuan untuk berbuat maksimal
orang sering mengatakan dengan istilah
demi masa depannya dan masa depan
adanya interpretasi agama yang kurang
masyarakatnya. Kurangnya kemauan untuk
tepat.
meningkatkan kualitas diri dengan berbagai
perempuan sama
aktivitas positif sebagai syarat menjawab
membedakan diantara keduanya adalah
tuntutan jaman. Proses ini begitu penting
ketakwaan saja.
dan
peluang
lembaga-lembaga
itu
belum
guna membentuk sosok pemimpin yang dapat
”mengayomi”
dan
Bagi
kebutuhan
Allah
konsumtifnya.
SWT,
laki-laki
dan sederajat,
dan yang
Perempuan yang berperan secara
”mengayemi”
aktif memiliki latar belakang pendidikan
masyarakat. Kedua, masih kuatnya budaya
dan ekonomi melebihi rata-rata penduduk
patriarki
pada umumnya.dalam masyarakat Desa
di masyarakat,
budaya yang
mengukuhkan bahwa laki-laki dipandang
Banjarsari.
sebagai pencari nafkah, sehingga laki-laki
rakyat kecil, kenyataan ini menunjukkan, bahwa
Tanpa
individu
mengabaikan tidak
mungkin
peran dapat
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 47
mengambil langkah-langkah penting yang
”domestik” dimana perempuan bergunjing,
menyangkut nasib kehidupan orang banyak,
bercerita
apabila individu itu dalam keadaan terbatas
misalnya sumbangan-sumbangan amal, 2)
dan
organisasi
cenderung
kekurangan
untuk
dan
melakukan
formal
kebajikan
misalnya
PKK
dan
mengurusi dirinya sendiri. Hal tersebut
dasawisma, organisasi ini walaupun sudah
sejalan
ada belum optimal sensitive-nya terhadap
dengan
yang
disampaikan
Kartodirdjo (1981) dan Onghokham (1983)
persoalan-persoalan
bahwa individu-individu yang mapan dan
lembaga atau sub-lembaga yang difokuskan
melebihi
untuk
rata-rata
masyarakat)
dapat
memainkan
peranan
mewujudkan,
penduduk
(elite
menentukan penting
mempertahankan,
perempuan.
memberdayaakan
Dalam
perempuan
dan
pedesaan seperti PKK dan UED di atas perlu
dalam
mengintegrasi berbagai sektor dan multi
dan
dimensional.
Sebab
ketika
berbicara
mentransformasikan ide/sistem nilai dalam
mengenai bisnis untuk perempuan, bukan
kehidupan masyarakat.
berarti hanya bicara bisnis saja, akan tetapi
Oleh karena itu perlu upaya keras
juga
bicara
tentang
budaya,
politik,
dan kerja cerdas untuk meningkatkan
pendidikan dan lain-lainnya. Aspek yang
ekonomi dan penumbuhan kesadaran kritis
perlu
dari kaum perempuan sendiri atas hak-
layanan modal, pasar, informasi, serta
haknya
bantuan teknis yang digunakan sebagai
untuk
mengaktualisasikan
diri.
Kesadaran ini menjadi penting untuk selalu
penekanan
adalah
memberikan
pintu masuk pemberdayaan perempuan.
didengungkan agar persoalan perempuan
Selain itu juga adanya tindak
tidak sebatas urusan rumah tangga. Kaum
lanjutnya perlu adanya peningkatan peran
perempuan sesungguhnya mampu berperan
serta perempuan dengan beberapa hal,
banyak
seperti :
baik
dalam
keluarga
maupun
masyarakat lebih luas. Selain itu perlu tindakan
nyata
untuk
meningkatkan
1. Meningkatkan
kualitas
diri
kaum
perempuan sendiri dengan berbagai
pemahaman politik dalam arti luas terutama
pengetahuan,
bagi kelompok perempuan ditingkat bawah
perkembangan
agar tidak semakin menjauhkan mereka
pemerintah yang mengarah pada ”high
dari proses bernegara atau apolitik. Salah
tech”.
satu
caranya
kemandirian
yaitu
memberdayakan
organisasi
perempuan.
2. Memperkuat yang
diklasifikasikan menjadi dua ; 1) organisasi
pemerintahan
informal
menentukan
satu bentuk kumpulan
dan
dengan
kebijaksanaan
partisipasi
peran
perempuan. Dengan adanya perempuan
Menurut Moore (1998) organisasi ini dapat yaitu
sejalan
duduk
dalam desa segala
lembaga akan
ikut
kebijaksanaan
48 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
ditingkat ”grass root”. Untuk lebih
aktif dalam lembaga pemerintahan desa
menunjukkan peran perempuan yang
dan 10 orang yang menjadi pengurus
lebih aspiratif, sehingga perempuan
partai politik dari jumlah perempuan
tidak menjadi obyek pembangunan saja.
1.538 orang. Hal itu dikarenakan belum
3. Melibatkan perempuan dalam aktivitas
adanya
kesadaran
kritis
dari
politik agar perempuan tidak terisolasi
kebanyakan kaum perempuan sendiri
dalam kehidupan politik. Upaya ini juga
atas
berfungsi untuk mendudukan kembali
mengaktualisasikan
perempuan sebagai warga negara yang
masih
untuh.
berparadigma,
4. Perlunya
arif
diri.
Selain
perempuan bahwa
itu yang
urusan
perempuan adalah soal rumah-tangga
masyarakat luas khususnya kaum laki-
dan hanya peran skunder. Politik
laki untuk bisa menerima perempuan
adalah urusan laki-laki, politik itu
sebagai ”partner” kerja atau mitra kerja
kotor,
yang baik.
perempuan tidak perlu ada disana. dukungan
terbuka
banyak
untuk
dari
5. Adanya
sikap
hak-haknya
dan
jaminan
politik
itu
keras
sehingga
Pandangan-pandangan seperti inilah
pemerintah terhadap kebijakan yang
yang
”sensitif gender”. Kepastian hukum atau
perempuan yang mau menekuni karir
jaminan dari pemerintah ini akan dapat
politik
atau
sekurang-kurangnya
mendukung
terlibat
dalam
usaha-usaha
dan
mendorong
kaum
membuat
perempuan untuk lebih bisa berkiprah
kebaikan
dan
dipengaruhi
mengaktualisasikan
diri
dalam
berbagai bidang.
oleh
demi
Masalah faktor
ini
budaya
kerja perempuan yang lebih besar dibandingkan
1. Simpulan Berdasarkan uraian di muka, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemerintahan desa Banjarsari memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat secara langsung dan lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan namun
bersama.
banyak
patriarkhi yang masih dominan, beban
Simpulan dan Saran
desa,
tidak
belum
banyak
dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Hanya 84 orang yang berperan secara
dengan
laki-laki,
kemauan untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas sangat terbatas, dan tingkat ekonominya. Oleh karena itu perlu proses pemberdayaannya melalui pendidikan, tentu dalam arti yang luas dan pemberdayaan ekonomi desa. Walaupun
begitu,
dari
sebagian kecil kaum perempuan yang berada dalam lembaga pemerintahan desa dapat memainkan peran yang
P E R A N S E R T A P E R E M P U A N D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 49
tidak
kalang
pentingnya
bila
dibandingkan dengan kaum laki-laki. Melalui Badan Perwakilan Rakyat Desa atau Baperdes (legislatif), partai politik, PKK, UED, LPKMD, kaum perempuan memberi andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam merencanakan, melaksanakan,
dan
mengevaluasi
program pemerintahan desa. 2. Saran Sebaiknya perempuan tidak ikut-ikutan mengukuhkan pandangan yang menafikkan peran perempuan di bidang politik dengan menerima begitu saja anggapan yang selalu dilontarkan bahwa politik itu kotor, politik hanya cocok untuk kaum laki-laki, bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin, dan sebagainya. Untuk itu perlu dan mendesak diperluas
disempurnakan pendidikan
politik
dan bagi
perempuan sehingga memahami dan melaksanakan tentang tujuan hidup bersama dan kontribusi apa yang dapat diberikan sebagai bagian dari warga masyarakat desa. Selain itu juga perlu adanya kesadaran semua pihak secara arif dan bijak, khususnya kaum perempuan menumbuhkan kesadaran kritis atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan diri dan memberdayakan kemandirian organisasi perempuan, baik melalui organisasi formal maupun informal.
Daftar Pustaka Badudu-Zein.1986. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Barker, Chrish.2004.Cultural Studies.Yogyakarta : Kreasi Wacana. Christina dkk.2001.Jaman Daulat Rakyat Dari Otonomi Daerah Ke Demokratisasi. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama Christina M. 2001. Perempuan dalam Otonomi Daerah dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Bantul : IP4 Laperra Indonesia. Fakih, Mansour. 2003. Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Fakih, Mansour. 2003. Partisipasi Politik Perempuan Minang Dalam sistem Masyarakat Matrilineal. Padang : LP2EM Kartodirdjo, Sartono.1981.Elie Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta : LP3ES. Milles, Matthew B dan A Michael Huberman.1992.Analisis Data Kualitatif. Ja-karta : UI Press. Moore, Henrieta L.1998.Feminisme dan Antropologi Jakarta : Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI dan Penerbit Obor. Onghokham.1983. Rakyat dan Negara. Jakarta : Sinar Harapan Pemerintah Desa Banjarsari.2007.Monografi Desa Banjarsari. Madiun : Pemdes Banjarsari Peraturan Pemerintah Pengangganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sari Murti W.. 2001. Perempuan dan politik Di Era Otonomi Daerah dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Bantul : IP4 Laperra Indonesia. Sendratari, Luh Putu.1992. Wanita Dalam Dimensi sejarah Implikasi Dalam Pendidikan Sejarah dalam Aneka Widya. Singaraja : FKIP Universitas Udayana
50 | JURNAL AGASTYA VOL 03 NO 01 JANUARI 2013
Suhartono.2001.Politik lokal, Parlemen Desa: Dari Awal kemerdekaan Sampai Dengan Jaman otonomi Daerah. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama Tangdilintin, Paulus.1991. Peranan Wanita Konsep Kunci Yang Masih Perlu Definisi, dalam Antarwidya Nomor 3 Tahun 1 Jakarta : PAU-IS-UI. Tim IP4-Lappera.2001.Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi dari Pintu Otonomi Ke Pemberdayaan. Bantul : IP4-Lappera dan The Asia Foundation Thompson, John B.2004.Kritik Ideologi Global Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi Dan Komunikasi Massa. Yogyakarta : IRCiSoD. Yam’ah Tsalatsa A. 2001. Dinamika Politik Desa : BPD, Antara Peluang dan Tantangan Bagi Peran Politik Perempuan dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Bantul : IP4 Laperra Indonesia. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
