SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D ) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D ) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 14. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4 16. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. 17. Keputusan BPD adalah Keputusan yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD. 18. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa. 19. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan. 20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan oleh Panitia. 21. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring,
pengawasan
umum
dan
evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 25. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B II PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Umum Pasal 2 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan. (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
5 (3) Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan karena akan berakhir masa jabatan Kepala Desa atau jabatan Kepala Desa lowong. (4) Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Tahap Persiapan : 1. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan atau kepada Pemerintah Desa mengenai proses pemilihan Kepala Desa karena Pejabat Kepala Desa lowong ; 2. penetapan tata cara penyelenggaraan pemilihan ; 3. penentuan jadwal tahapan pelaksanaan. b. Tahap Pelaksanaan. (5) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa harus mengundang unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Bagian Kedua Persiapan
(1)
(2) (3)
(4) (5)
Pasal 3 BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan atau kepada Pemerintah Desa karena adanya Pejabat Kepala Desa lowong dengan tembusan kepada Camat. Berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus meneruskan kepada Kepala Daerah. BPD memproses pemilihan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Proses pemilihan Kepala Desa karena Pejabat Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Pemilihan Kepala Desa belum selesai dilaksanakan, maka BPD dapat mengajukan kepada Kepala Daerah perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari. Bagian Ketiga Pelaksanaan Paragraf 1 Rapat Desa
Pasal 4 (1) BPD mengadakan rapat Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
6 (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat memimpin rapat atau berhalangan, maka Rapat Desa dipimpin oleh salah satu anggota berdasarkan musyawarah anggota BPD. (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD. Paragraf 2 Panitia Pemilihan Pasal 5 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota ; b. Sekretaris merangkap anggota ; c. Bendahara merangkap anggota ; d. Seksi-seksi ; e. Anggota. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan penjaringan dan penyaringan ; b. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ; c. meneliti dan mengesahkan daftar pemilih tetap ; d. menerima pendaftaran para pemohon ; e. melakukan
penelitian
persyaratan
administrasi
pemohon
berdasarkan
persyaratan yang telah ditentukan ; f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa ; g. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan Kampanye ; h. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ; i. membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahap proses Pemilihan Kepala Desa ; (3) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada BPD. (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
7 Pasal 6 (1) Jika diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat. (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD melalui musyawarah. B A B III HAK MEMILIH DAN DIPILIH Bagian Pertama Hak Memilih Pasal 7 (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ; (2) Penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penduduk yang terdaftar secara sah dalam Buku Induk Kependudukan Desa setempat ; b. memiliki Kartu Keluarga Desa bersangkutan ; atau c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan. (3) Pembuktian sebagai Penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada waktu pendaftaran pemilih. Pasal 8 (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa setiap penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan telah disahkan sebagai pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun. (2) Bagi penyandang cacat fisik dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari calon Kepala Desa yang berbeda. Bagian Kedua Hak Dipilih Pasal 9 (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
8 b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ; d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun ; e. sehat jasmani dan rohani ; f. berkelakuan baik ; g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; h. penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih ; i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ; (2) PNS/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Surat Ijin Persetujuan dari atasannya. (3) Apabila PNS/TNI/POLRI terpilih menjadi Kepala Desa harus dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa. (4) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa terhitung sejak tanggal Pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan. B A B IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN Bagian Pertama Penjaringan Pasal 10 Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis, rapat-rapat atau ledang mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Desa. Pasal 11 Tata cara pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut : a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, memuat hari, tanggal, pukul dan tempat dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon serta berkas persyaratan administrasi yang ditentukan. b. pengumuman di tempatkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa.
9 c. pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja. d. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari kerja pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman II (Kedua) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Pengumuman I (Pertama). e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman II (Kedua), pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman III (Ketiga) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Pengumuman II (Kedua). f. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman III (Ketiga), pendaftar bakal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi syarat, maka proses pemilihan Kepala Desa ditunda paling lama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan Pimpinan BPD setelah melalui Keputusan musyawarah BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat, dan selanjutnya
Kepala Daerah mengangkat penjabat Kepala Desa dengan
memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat tanpa persetujuan BPD. Bagian Kedua Pencalonan Pasal 12 Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Bagian Ketiga Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 13 (1) Berdasarkan permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian. (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa. (4) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengundurkan diri kecuali dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
10 BAB V PENDAFTARAN PEMILIH Pasal 14 Tata cara pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut: a. pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari. b. pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah dengan data pada Kartu Keluarga atau bukti sah lainnya apabila diperlukan. c. bagi penduduk Desa yang telah didaftar diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih. d. penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, setelah berakhirnya pendaftaran Pemilih. e. daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris Panitia Pemilihan dan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih, diumumkan selama 7 (tujuh) hari di Kantor Desa dan di tempat lain yang strategis. f. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk : 1. masyarakat yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri ; 2. menyampaikan koreksi dan informasi terhadap daftar pemilih sementara. g. kesempatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya daftar pemilih sementara dan disusun dalam daftar pemilih tambahan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris dan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih. h. penyusunan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara. i. daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap yang pengesahannya dituangkan dalam berita acara pengesahan daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris dan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. j. daftar pemilih yang sudah ditetapkan dan disahkan tidak dibenarkan adanya perubahan kecuali pemilih meninggal dunia atau pindah tempat atau terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih. k. daftar pemilih yang sudah ditetapkan dan disahkan digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada Penduduk Desa yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditetapkan. B A B VI KAMPANYE CALON KEPALA DESA Pasal 15 (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
11 (2) Tata tertib Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan Calon Kepala Desa. (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, jangka waktu, tempat, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye.
B A B VII PEMUNGUTAN SUARA Bagian Pertama Persiapan Pemungutan suara Pasal 16 (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia. (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan atas dasar hasil musyawarah Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara. (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara. (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan. (5) Panitia
Pemilihan
dalam
membuktikan
sahnya
surat
undangan
dapat
mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pasal 17 (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Setiap warga Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap mempunyai hak pilih. (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan. (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan Panitia Pemilihan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir karena sakit atau mendapat musibah, sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.
12 (6) Ketidakhadiran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan. Pasal 18 Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 19 Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Saksi Pasal 20 (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara (H-7), Calon Kepala Desa mengajukan daftar nama-nama calon saksi kepada Panitia Pemilihan. (2) Pengajuan calon saksi dalam pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap tempat penghitungan suara. Pasal 21 (1) Paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia Pemilihan mengenai tugas dan kewajibannya. (2) Tugas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengikuti
proses
pelaksanaan
pemilihan
sampai
dengan
selesainya
penghitungan suara ; b. menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ; c. menyatakan sah tidaknya surat suara ; d. menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan. Bagian Ketiga Pemungutan suara Pasal 22 (1) Kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang ditetapkan Panitia Pemilihan. (2) Kegiatan pemungutan suara dimulai tepat pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
13 (3) Sebelum Pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan. (4) Setelah memperlihatkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara dan menunjukkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia. (5) Isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari surat suara, peralatan pencoblosan dan blangko-blangko Berita Acara yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara. (6) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan. (7) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan paling banyak 2 (dua) kali.
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Pasal 23 Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar foto calon Kepala Desa. Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan. Setelah surat suara dicoblos dan dilipat kembali, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
Pasal 24 Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada saat itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan Saksi. Bagian Keempat Penghitungan suara Pasal 25 (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panitia menunjukkan kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
14 (2) Setelah menunjukkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan, meneliti, menunjukkan dan membacakan secara tegas dan jelas surat suara satu per satu di hadapan saksi agar diketahui mengenai sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos. (3) Sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para saksi dan mencatatnya dipapan tulis. Pasal 26 (1) Surat suara dinyatakan sah apabila didalam surat suara hanya terdapat satu bekas lubang tusukan/coblosan, tepat pada kotak atau dalam kotak salah satu tanda gambar foto Calon Kepala Desa, dengan menggunakan alat yang telah disediakan. (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ; b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara ; c. ditandatangani atau mencantumkan identitas Pemilih ; d. memberikan suara lebih dari satu pada Calon Kepala Desa ; e. mencoblos diantara kotak tanda gambar yang satu dengan tanda gambar lainnya ; f. mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan ; g. surat suara rusak. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebelum pemungutan suara dimulai, dibacakan dan diumumkan kepada pemilih. Pasal 27 (1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih. (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara. (4) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
15 Pasal 28 (1) Hasil penghitungan suara dan perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sekretaris panitia dan saksi. (3) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara. (4) Semua surat suara dan peralatan coblosan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi tanda tangan Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan. (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan dan diamankan di Kantor Desa. Bagian Kelima Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 29 Warga masyarakat Desa setempat, bakal calon Kepala Desa, calon Kepala Desa dan saksi yang memiliki bukti-bukti kuat adanya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan dapat mengadukan keberatan secara tertulis kepada Camat. Camat dalam menyelesaikan pengaduan keberatan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat di bantu/dikoordinasikan dengan pihak terkait. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. nama dan alamat pelapor ; b. waktu dan tempat kejadian perkara ; c. nama dan alamat pelanggar ; d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan e. uraian kejadian. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari, sejak terjadinya pelanggaran dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedang tahapan proses Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan. B A B VIII PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
Pasal 30 (1) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD. (2) Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan BPD.
16 (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan. B A B IX PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH Bagian Pertama Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pasal 31 (1) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat. (2) Camat meneruskan Keputusan BPD kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan BPD untuk disahkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah. (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak pelantikan. Bagian Kedua Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji
(1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 32 Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, Kepala Desa Terpilih harus sudah dilantik. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Apabila Calon Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan, diadakan Pemilihan Kepala Desa ulang. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak adanya pengunduran diri atau meninggal dunia Calon Kepala Desa Terpilih. Calon Kepala Desa Terpilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
Pasal 33 (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih dilaksanakan pada hari kerja. (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih karena berakhirnya masa jabatan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama.
17 (3) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
dilaksanakan
tepat
waktu
karena
alasan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 34 (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut : a. pembacaan Keputusan Kepala Daerah ; b. pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ; d. kata-kata Pelantikan ; e. penyematan Tanda Jabatan ; f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ; g. penyerahan Buku Memory Serah Terima Jabatan dari Kepala Desa lama atau Pejabat Sementara Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Definitif yang baru ; h. sambutan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; i. do'a. (2) Dalam pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 35 (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara resmi yang dihadiri Anggota BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan.
18 (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Kantor Koordinator Kecamatan atau Kecamatan. Pasal 36 Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB X PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 37 (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat. (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; b. menerima dan mengkaji laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; dan d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. (3) Camat dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban : a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil ; b. melakukan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; c. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan d. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat final dan mengikat. e. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugasnya. Pasal 38 Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dibatalkan sebagai calon Kepala Desa. B A B XI MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 39 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
19 B A B XII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 40 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDes. (2) Penggunaan dan pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara rasional, obyektif dan realistis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan BPD. (3) Bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. biaya administrasi ; b. biaya pengadaan bahan cetakan dan biaya administrasi lainnya. B A B XIII TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 41 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; b. mengajukan rancangan peraturan Desa ; c. menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; e. membina kehidupan masyarakat Desa ; f. membina perekonomian Desa ; g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ; h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; i. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ; dan j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
20 d. melaksanakan kehidupan demokrasi ; e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ; g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa ; m. membina,mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa ; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pasal 43 (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk : a. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah ; b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; dan c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat ; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, terdiri dari : a. laporan akhir tahun anggaran ; b. laporan akhir masa jabatan. (3) Menginformasikan
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa selebaran, pertemuan masyarakat Desa, radio atau media lainnya. Pasal 44 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a untuk akhir tahun anggaran disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada beserta tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pembiayaannya.
21 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
Pasal 45 Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a untuk akhir masa jabatan merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan kewenangan Desa yang ada beserta tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pembiayaannya selama menjabat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa kepada Kepala Desa yang baru dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Desa.
Pasal 46 (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b untuk akhir tahun anggaran disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa termasuk APBDes. (3) Dalam pelaksanaan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Pasal 47 (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b untuk akhir masa jabatan merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban. (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa termasuk APBDes selama menjabat.
22 (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh BPD sebagai bahan masukan kepada Kepala Desa yang baru dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa. B A B XIV LARANGAN KEPALA DESA Pasal 48 Kepala Desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik ; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; g. menyalahgunakan wewenang ; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan. BAB XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemberhentian Sementara
Pasal 49 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
23 Pasal 50 Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 51 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Jika Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Daerah hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 52 (1) Jika Kepala Desa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa usulan BPD. (2) Proses pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 53 (1) Kepala Desa berhenti, karena : a. meninggal dunia ; b. permintaan sendiri ; c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. berakhir masa jabatannya ; b tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
24 (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan dari Tim Peneliti. (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 54 (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa Lainnya. (3) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa Lainnya melalui musyawarah. (4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan. (5) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah. (6) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Kepala Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, BPD melalui Camat dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah. B A B XVI LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA
Pasal 55 (1) Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah. (2) Sebab-sebab jabatan Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6).
25 Pasal 56 (1) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 4 (empat) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa. (2) Untuk pelaksanaan proses pengisian jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku Perangkat Daerah memfasilitasi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B A B XVII PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 57 (1) Pengangkatan
Penjabat
Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tanpa persetujuan BPD. (2) Calon Penjabat Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diusulkan dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, mantan Kepala Desa bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten. (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan. (6) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa dan mengalihan aset - aset Desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar maupun ganti rugi maupun jual beli.
Pasal 58 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilaksanakan jika terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (7) atau Pasal 54 ayat (5).
26 B A B XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59 (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menetapkan
pengaturan
kewenangan
Kabupaten
yang
diserahkan
pengaturannya kepada Desa ; b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa ; c. memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ; d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ; e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa ; h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ; i. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ; j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ; k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ; l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan ; m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ; n. memberikan
penghargaan
atas
prestasi
yang
dilaksanakan
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ; o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan perundang-undangan ; dan p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan. (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ; b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
27 c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ; d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa ; e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ; g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ; i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; j. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ; k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ; l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ; m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan ; dan n. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. B A B XIX TINDAKAN PENYIDIKAN
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 60 Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Daerah paling lama 3 hari. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. B A B XX SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 61 (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan paling banyak Rp. 500.000 (limaratus ribu) rupiah.
28 (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang mempunyai hak pilihnya mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah. (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat tidak sah atau dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 21 (dua puluh satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah. (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 40 (empat puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah. (5) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau barang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu diancam hukuman pidana paling singkat 40 (empat puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah. (6) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah. Pasal 62 Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh Penyelenggara atau calon Kepala Desa, ancaman pidananya ditambah 1/3 ( sepertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 61. B A B XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63 (1) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. (2) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
29 B A B XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Seri E ) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 65 Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 66 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri. Disahkan di Kediri pada tanggal 6 - 10 - 2006 BUPATI KEDIRI, TTD SUTRISNO Diundangkan di Kediri pada tanggal 9 - 12 - 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, TTD
Disalin sesuai dengan aslinya A.N BUPATI KEDIRI SEKRETARIS DAERAH TTD
DJOKO SOEHARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E
DJOKO SOEHARNO
30 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR
7 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. UMUM. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud dengan “jabatan Kepala Desa lowong “ adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah ini. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Yang dimaksud dengan “Proses pemilihan Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa lowong” adalah yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (6), dilaksanakan apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah oleh Kepala Desa yang diberhentikan dan Kepala Desa yang diberhentikan tidak mengajukan gugatan.
31 ayat (5) Yang dimaksud dengan “perpanjangan waktu” dalam ketentuan
ayat ini adalah
dimaksudkan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan dan apabila Kepala Desa sudah berakhir masa jabatannya, maka pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Desa. Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa penelitian persyaratan administrasi. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Yang dimaksud dengan “memenuhi syarat” adalah telah melengkapi persyaratan administrasi. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud dengan “Pengajuan biaya” dalam ketentuan ayat ini termasuk biaya yang telah dikeluarkan pada tahap persiapan yang dilakukan oleh BPD. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud dengan “berhalangan” dalam ketentuan ayat ini adalah pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, naik haji, meninggal dunia dan sakit.
32 ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. huruf c Yang dimaksud dengan “berpendidikan Sekolah dan/atau sederajat” dibuktikan dengan Foto copy ijasah yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Yang dimaksud dengan “penduduk Desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan. huruf i Cukup jelas. huruf j Cukup jelas. huruf k Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
33 Yang dimaksud dengan ”dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan “Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan kepada BPD” dalam ketentuan ayat ini bermeterai cukup. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tata tertib Kampanye ditetapkan panitia” dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ; ayat (3) Yang dimaksud dengan “Bentuk-bentuk kampanye” adalah dapat berupa pidato/ceramah, pawai, pemasangan pamflet, gambar, dll ; Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Yang dimaksud dengan tidak dapat hadir karena sakit dan mendapat musibah dalam ketentuan ayat ini harus didukung keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. ayat (6) Cukup jelas.
34 Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Yang dimaksud dengan “Saksi” adalah orang yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan suara dalam setiap tempat penghitungan suara, masing-masing calon 1 (satu) orang dan lainnya cadangan. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) “Kotak suara beserta isinya” sebelum pelaksanaan pemungutan suara ditempatkan di Kantor Desa dijaga dan diamankan oleh Panitia dan pihak-pihak yang berwenang. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. ayat (6) Cukup jelas. ayat (7) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) huruf a Cukup jelas.
35 huruf b Dalam hal Ketua Panitia berhalangan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua / Sekretaris atas dasar musyawarah dalam Panitia. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Panitia dengan menggunakan Daftar Pemilih yang telah disahkan. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) “Keputusan BPD” dalam ketentuan ayat ini dilengkapi dengan Berita Acara Rapat dan Daftar hadir. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.
36 Pasal 32 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Proses Pemilihan ulang dimaksud dilaksanakan mulai dari pendaftaran bakal calon dan pendaftaran pemilih. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : - Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ DEMI ALLAH ” ; - Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ” ; - Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG ADI BUDHA” ; - Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA MAWISESA ” Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.
37 Pasal 42 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. huruf j Cukup jelas. huruf k Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh masyarakat Desa. huruf l Cukup jelas. huruf m Cukup jelas. huruf n Cukup jelas. huruf o Cukup jelas. Pasal 43 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) huruf a Cukup jelas.
38 huruf b “Laporan akhir masa jabatan” dibuat setelah BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Yang dimaksud dengan Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. huruf c Cukup jelas. huruf d Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas.
39 ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. ayat (6) Cukup jelas. ayat (7) Cukup jelas. Pasal 54 ayat (1) Yang dimaksud berhalangan sementara adalah antara lain cuti naik haji, cuti bersalin, cuti mempunyai hajat / kepentingan keluarga, sakit. Berhalangan sementara karena sakit dan atau kecelakaan berdasarkan surat Keterangan Dokter Pemerintah. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. ayat (6) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) yang dimaksud dengan “mantan Kepala Desa” dalam ketentuan ini dalam arti mantan Kepala Desa yang baru habis masa jabatannya dan tidak mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. ayat (6) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas.
40 Pasal 60 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi. ayat (4) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI E
