SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745 ) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D ) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D ) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 14. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya.
4 17. Rapat Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya di Dusun. 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 19. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. 22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B II PERANGKAT DESA Pasal 2 (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas : a. Sekretariat Desa ; b. Pelaksana Teknis lapangan ; c. Kepala Dusun. (3) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. B A B III SEKRETARIAT DESA Pasal 3 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa. (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan paling banyak terdiri dari : a. Kepala Urusan Umum ; b. Kepala Urusan Pemerintahan ; c. Kepala Urusan Keuangan ; d. Kepala Urusan Pembangunan ; e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
5 B A B IV PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 4 (1) Dalam rangka pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. mekanisme pembentukan panitia Pencalonan dan Pengangkatan ; b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia ; c. persyaratan calon ; d. masa jabatan ; e. penjaringan dan penyaringan ; f. pengangkatan dan pelantikan ; g. pembiayaan ; h. ketentuan lain-lain. Pasal 5 (1) Proses pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya, dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya atau paling lambat 2 (dua) bulan sejak jabatan tersebut lowong. (2) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses Pencalonan dan Pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa mengundang unsur Pemerintah Daerah dan Camat untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. BAB V PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN Pasal 6 (1) Untuk pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mengadakan rapat Desa dengan materi pokok : a. pembentukan Panitia ; b. tugas Panitia. (2) Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi Berita Acara, Notulen Rapat dan Daftar Hadir. (3) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa sesuai kebutuhan yang susunannya paling sedikit terdiri dari : a. ketua merangkap anggota ;
6 b. wakil ketua merangkap anggota ; c. sekretaris merangkap anggota ; d. bendahara merangkap anggota ; e. anggota. Pasal 7 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas : a. melakukan penjaringan dan penyaringan ; b. menerima pendaftaran dari para pendaftar ; c. melakukan
penelitian
persyaratan
administrasi
pendaftar
berdasarkan
persyaratan yang ditentukan ; d. menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis ; e. menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ; f. melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ; g. membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap tahapan proses pelaksanaan tugasnya ; h. mengajukan biaya kepada Kepala Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa. B A B VI PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA, Bagian Pertama Syarat-syarat Pasal 8 Yang dapat dicalonkan atau mencalonkan Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat. d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun. e. sehat jasmani dan rohani. f. berkelakuan baik. g. penduduk Desa setempat, kecuali bagi calon Kepala Dusun berasal dari penduduk Dusun setempat. h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
7 i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 9 Tata cara pengumuman pendaftaran pencalonan Perangkat Desa Lainnya adalah sebagai berikut : a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia, memuat hari, tanggal, pukul dan tempat dimulai dan berakhirnya pendaftaran serta berkas persyaratan administrasi yang ditentukan; b. pengumuman ditempatkan di Kantor Pemerintah Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa; c. pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja; d. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari kerja pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman II (Kedua) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Pengumuman I (Pertama); e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman II (Kedua), pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum ada 2 (dua) orang, maka dilaksanakan Pengumuman III (Ketiga) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Pengumuman II (Kedua); f. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pengumuman III (Ketiga), pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Calon, maka hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan guna ditetapkan oleh Panitia sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan ; g. apabila Pengumuman I (Pertama) sampai dengan III (Ketiga), tidak ada yang mendaftarkan atau ada yang mendaftarkan tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, maka proses pencalonan dan pengangkatan dihentikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan Kepala Desa menugaskan Perangkat Desa Lainnya ; h. proses penghentian dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat. Bagian Ketiga Pencalonan Pasal 10 Permohonan pencalonan Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
8 Pasal 11 (1) Berdasarkan permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia mengadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan. Pasal 12 Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur. B A B VII UJIAN PENYARINGAN Pasal 13 Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari kerja dan dapat dilaksanakan di Kantor atau Balai Desa setempat atau di Kantor Kecamatan. Pasal 14 (1) Ujian penyaringan meliputi : a. Ujian penyaringan tertulis ; b. Wawancara. (2) Materi ujian penyaringan tertulis meliputi : a. Pengetahuan Agama ; b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; c. Pengetahuan Umum ; d. Bahasa Indonesia ; e. Matematika. (3) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Pasal 15 (1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Penyaringan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia. (2) Calon yang dinyatakan lulus dari hasil ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Ketua Panitia pada saat itu juga. Pasal 16 (1) Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tertulis adalah calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh).
9 (2) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa didampingi oleh Camat. (3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh) tidak ada, maka Panitia membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Atas dasar hasil ujian penyaringan tertulis dan wawancara, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa. B A B VIII PELANTIKAN Pasal 18 Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa. Pasal 19 (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah / janji Perangkat Desa Lainnya hasil pengangkatan karena masa bakti berakhir dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatannya. (2) Jika pelaksanaan pelantikan dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. (3) Dalam hal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Lainnya yang lama. Pasal 20 (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ; b. pengambilan sumpah/janji ; c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ; d. kata-kata pelantikan ; e. sambutan Kepala Desa ; f. do'a. (2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa Lainnya mengucapkan Sumpah/Janji.
10 (3) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 21 (1) Pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara dengan mengundang anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, Panitia, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan. (2) Pada saat
upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Dusun,
Pelaksana Teknis dan Kepala Urusan yang akan dilantik berpakaian dinas harian (PDH) lengkap sedangkan pejabat yang melantik berpakaian PSL / PSR .
B A B IX BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGANGKATAN Pasal 22 (1) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada APBDes. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. biaya administrasi ; b. biaya penjaringan dan penyaringan ; c. honorarium Panitia ; d. biaya rapat ; dan e. biaya lain-lain. BAB X MASA JABATAN Pasal 23 Masa jabatan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
11 B A B XI TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA LAINNYA Bagian Pertama Kepala Urusan Pasal 24 (1) Kepala Urusan sebagai Perangkat pembantu Sekretaris Desa melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan urusan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Bagian Kedua Pelaksana Teknis Lapangan Pasal 25 (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Perangkat Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan teknis lapangan melaksanakan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Bagian Ketiga Kepala Dusun Pasal 26 (1) Kepala Dusun sebagai Perangkat Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya. (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. B A B XII LARANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 27 Perangkat Desa Lainnya dilarang : a. menjadi pengurus partai politik ; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
12 c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ; d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa ; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; g. menyalahgunakan wewenang ; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan. B A B XIII SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA Bagian Pertama Sanksi Pasal 28 Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diberikan peringatan tertulis dari Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Pasal 29 (1) Pemberian Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari dengan suatu permasalahan yang sama. (2) Apabila peringatan tertulis III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenggang waktunya telah berakhir tetap tidak diindahkan, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan. Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 30 (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
13 Pasal 31 Dalam hal Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh salah satu Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk Kepala Desa sebagai Penjabat Perangkat Desa Lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 32 (1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Jika Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan. Bagian Ketiga Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Pasal 33 (1) Jika Perangkat Desa Lainnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan. (2) Atas dasar Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memproses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena : a. meninggal dunia ; b. permintaan sendiri ; c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. berakhir masa jabatannya ; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya ; dan/atau
14 f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya. (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa. (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan melalui mekanisme pemberian peringatan tertulis I, II dan III oleh Kepala Desa dengan tenggang waktu masingmasing 30 (tiga puluh) hari. (5) Apabila Kepala Desa tidak memberikan Peringatan terulis sebagaimana dimaksud
I, II, dan III
pada ayat (4), maka berdasarkan hasil pemeriksaan,
Camat dapat memberikan Peringatan tertulis I, II, dan III kepada Perangkat Desa Lainnya. (6) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis III, Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa Lainnya, maka Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa Lainnya. (7) Apabila Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pihak-pihak yang dirugikan termasuk Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum. (8) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6), Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya. B A B XIV LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 35 (1) Jabatan Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lowong dalam hal Perangkat Desa Lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa. (2) Sebab-sebab jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 36 (1) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya. (2) Untuk pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat. (3) Camat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
15 B A B XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa ;
b.
memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
c.
memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
d.
melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
e.
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
f.
memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
g.
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
h.
menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ; dan
i.
memberikan
penghargaan
atas
prestasi
yang
dilaksanakan
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
b.
memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
c.
memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
d.
memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa ;
e.
memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
f.
memfasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa ;
g.
memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
h.
memfasilitasi
pelaksanaan
tugas,
fungsi,
dan
kewajiban
lembaga
kemasyarakatan ; i.
memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
j.
memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;
k.
memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ; dan
l.
memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
16 BAB XVI TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 38 Setiap tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa B A B XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Perangkat Desa Lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4 Seri E ) selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 42 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4 Seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17
Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan
di
Kediri
pada tanggal
2 - 5 - 2008
BUPATI KEDIRI, ttd SUTRISNO
Diundangkan di Kediri pada tanggal
2 - 5 - 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, ttd DJOKO SOEHARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR
Disalin sesuai dengan aslinya a.n BUPATI KEDIRI SEKRETARIS DAERAH
DJOKO SOEHARNO
18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
I. UMUM. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) Dalam Rapat Desa, Pemerintah Desa mengundang Pimpinan BPD dan unsur Pemerintah Daerah. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Yang dimaksud dengan anggota adalah beberapa anggota sesuai kebutuhan Pasal 7 ayat (1) huruf a - Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya. - Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia berupa penelitian berkas administrasi. huruf b Cukup jelas
19
huruf c Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratan administrasi. huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas huruf g Cukup jelas huruf h Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 huruf a Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. huruf b - Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. huruf c Yang dimaksud dengan “berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat” dibuktikan dengan Foto copy ijasah yang bersangkutan dan dilegalisir oleh sekolah dan/atau pejabat yang berwenang. huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas huruf g Yang dimaksud dengan “penduduk Desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan. huruf h Cukup jelas huruf i Cukup jelas
20
Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Permohonan Pencalonan diajukan kepada Kepala Desa dengan ketentuan bermeterai cukup. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Yang dimaksud “hasil ujian penyaringan tertulis” adalah calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tertulis. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni: - Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ DEMI ALLAH ” ; - Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ” ; - Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG ADI BUDHA “ ; - Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA MAWISESA “ Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
21 Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) huruf a Cukup jelas huruf b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan huruf c Cukup jelas huruf d Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas
22 ayat (5) Cukup jelas ayat (6) Cukup jelas. ayat (7) Cukup jelas ayat (8) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR TAHUN
