SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
2 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 14. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D) ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D) ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KEDIRI
TENTANG
SUMBER
PENDAPATAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4 3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
6.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8.
Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
9.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 15. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, dan tokoh masyarakat. 16. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 17. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintahan Desa. 18. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa. 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah
5 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. 22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa Pasal 2 Sumber pendapatan Desa terdiri atas : a. pendapatan asli Desa, terdiri : 1). hasil usaha Desa ; 2) hasil kekayaan Desa ; 3). hasil swadaya dan partisipasi masyarakat ; 4). hasil gotong royong ; dan 5). lain-lain pendapatan asli Desa yang sah ; b. bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang merupakan ADD d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan ; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Bagian Kedua Pendapatan Asli Desa Paragraf 1 Hasil Usaha Desa Pasal 3 (1) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
6 Paragraf 2 Hasil Kekayaan Desa Pasal 4 (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2), antara lain : a. tanah kas Desa ; b. pasar Desa ; c. pasar hewan ; d. tambatan perahu ; e. bangunan Desa ; f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ; dan g. lain-lain kekayaan milik Desa. (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Tanah Kas Desa Murni ; b. Tanah Ganjaran. (3) Tanah Kas Desa Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hasilnya dipergunakan
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
Kemasyarakatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDes. (4) Tanah Ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hasilnya dipergunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang nilai nominalnya dituangkan dalam APBDes. (5) Letak dan luas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah ada dan dikelola pada saat ini ditetapkan dalam Peraturan Desa. (6) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dimanfaatkan dan diberdayakan untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Paragraf 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Pasal 5 (1) Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3), dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (2) Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa barang dan/atau jasa dinilai dalam angka rupiah dimasukkan dalam APBDes. (3) Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inventaris kekayaan milik Desa.
7 Paragraf 4 Hasil Gotong royong Pasal 6 (1) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4), dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (2) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa barang dan/atau jasa dinilai dalam angka rupiah dimasukkan dalam APBDes. (3) Hasil pembangunan dari gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan milik Desa. Paragraf 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pasal 7 (1) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5), dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam APBDes. Bagian Ketiga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 8 Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang diperuntukkan untuk Desa adalah : a. bagi hasil Pajak Daerah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) ; b. sebagian bagi hasil Retribusi Daerah diluar retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Kabupaten Kediri dan Upah Pungut. Pasal 9 (1) Dana dari bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, digunakan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pengelolaan dana dari bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes. Pasal 10 (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
8 (2) Pungutan Retribusi dan Pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Bagian Keempat Dana Perimbangan Paragraf 1 Umum Pasal 11 (1) Besarnya Bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus). (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Paragraf 2 Tata Cara Pembagian ADD Pasal 12 (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibagi dengan ketentuan : a. 60 % (enampuluh persen) dibagi rata seluruh Desa ; b. 40 % (empatpuluh persen) dibagi secara Proporsional. (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Variabel Independen yang terdiri dari : a. Variabel Independen Utama ; b. Variabel Independen Tambahan. (3) Varibel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari : a. Kemiskinan ; b. Pendidikan Dasar ; c. Kesehatan ; dan d. Keterjangkauan Desa. (4) Varibel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Jumlah Penduduk ; b. Luas Wilayah ; c. Tanah Kas Desa ; d. Potensi Ekonomi ; e. Partisipasi Masyarakat ; dan f. Jumlah Dusun, RT dan RW.
9 Pasal 13 (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap tahunnya dituangkan dalam APBDes pada pos penerimaan bantuan Pemerintah Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut : a. 30 % (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD ; dan b. 70 % (tujuhpuluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaaan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Paragraf 3 Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 14 ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
(5) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
harus
dapat
Bagian Kelima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Pasal 15 (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d digunakan untuk : a. Bantuan dari Pemerintah Pusat diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; dan b. Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dituangkan melalui APBDes.
10 Bagian Keenam Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Pasal 16 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan di dalam APBDes. BAB III TANAH KAS DESA Bagian Pertama Pengelolaan Pasal 17 (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa Murni dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui sewa. (2) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lelang. (3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui Rapat Desa dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : a. Ketua
:
Unsur Perangkat Desa
b. Sekretaris
:
Unsur Perangkat Desa
c. Bendahara
:
Bendahara Desa
d. Anggota
:
2 (dua) orang Anggota LPMD dan/atau Tokoh
masyarakat. (4) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peserta lelang warga Desa setempat ; b. Jangka waktu sewa paling lama 2 (dua) tahun ; c. Sewa ditetapkan dalam surat perjanjian ; d. Hasil pengelolaan sewa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan yang dituangkan dalam APBDes.
11 (6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling sedikit memuat : a. Dasar Hukum ; b. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak ; c. Larangan ; d. Sanksi ; e. Jangka waktu sewa ; f. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa ; g. Tata cara penyelesaian masalah yang timbul. (7) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa mengetahui Camat. (8) Dalam hal Kepala Desa lowong atau diberhentikan sementara, penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa.
(1)
(2)
(3) (4)
Pasal 18 Tanah Kas Desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan pada pihak lain. Apabila diperlukan untuk kepentingan Pembangunan Desa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dengan syarat Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh tanah pengganti senilai tanah yang dilepas atau berupa jumlah uang seharga pembelian tanah lain yang senilai dengan Tanah Kas Desa yang dilepas. Tukar menukar tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19 (1) Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah. Bagian Kedua Perubahan Tanah Kas Desa Pasal 20 (1) Tanah Kas Desa dapat berubah karena : a. tukar menukar ; b. alih fungsi ; c. perubahan letak dan/atau luas. (2) Perubahan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
12 (3) Perubahan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Desa harus mendapatkan tanah pengganti yang senilai. (4) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam arti paling sedikit senilai ditinjau dari luas tanah, letak tanah, klas tanah dan menguntungkan Desa dan/atau
meningkatkan
kesejahteraan
Aparatur
Pemerintah
Desa
yang
bersangkutan. (5) Letak tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada dalam satu wilayah Kecamatan dan/atau Kecamatan yang berbatasan. (6) Persetujuan tertulis dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas usul Tim Peneliti Perubahan Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. (7) Tata cara pelaksanaan perubahan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 21 Jika perubahan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berasal dari tanah ganjaran, yang nilai tanah penggantinya lebih dari 1 ½ x (satu setengah kali) dari nilai tanah semula, maka kelebihannya menjadi tanah kas Desa murni. BAB IV PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA
Pasal 22 Kekayaan Desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk : a. sewa ; b. pengambilan material.
Pasal 23 (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan pada : a. tanah kas Desa ; b. bangunan Desa. (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan : a. Bagi tanah ganjaran Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dengan penyewa diketahui Kepala Desa ; b. Bagi tanah ganjaran Kepala Desa dan Tanah Kas Desa Murni dilakukan oleh Kepala Desa dengan penyewa diketahui Camat. (4) Sewa bangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa dengan penyewa. (5) Tata cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
13
Pasal 24 (1) Pengambilan Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan : a. tidak merubah status hukum ; b. tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ; c. meningkatkan pendapatan Desa dan pendapatan Aparatur Pemerintah Desa ; d. mentaati segala peraturan perundang-undangan. (2) Pengambilan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan diatur dalam Peraturan Desa. (3) Pengambilan material yang dilakukan dengan Pihak Ketiga diatur dalam suatu perjanjian dengan ketentuan : a. bagi tanah ganjaran Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan diketahui Kepala Desa ; b. bagi tanah ganjaran Kepala Desa dan Tanah Kas Desa Murni dilakukan oleh Kepala Desa diketahui Camat. (4) Tata cara pelaksanaan pengambilan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pengembangan Sumber Pendapatan Asli Desa yang telah atau akan diurus dan merupakan Sumber Pendapatan Desa. (2) Penggunaan dan Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa
dan peraturan Kepala
Desa ; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; c. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; d. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa ; e. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ; f. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
14 g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ; dan h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan. (3) Pembinaan dan pengawasan Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi : a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ; b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ; c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ; d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ; f. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; dan g. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27 (1) Tanah Kas Desa yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku ; (2) Tanah Kas Desa yang sedang dalam proses tukar menukar di Pemerintah Daerah, tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 29 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 7/D Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.
Ditetapkan di pada tanggal
Kediri 6 - 10 - 2006
BUPATI KEDIRI,
TTD SUTRISNO Diundangkan di Kediri pada tanggal
9 - 12
- 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
Disalin sesuai dengan aslinya A.N BUPATI KEDIRI SEKRETARIS DAERAH
TTD TTD DJOKO SOEHARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2006 NOMOR
6
SERI E
DJOKO SOEHARNO
16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR
6 TAHUN 2006
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. huruf d -
Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
-
Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa
huruf e Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas
17 Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) huruf a Variabel kemiskinan merupakan data kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. huruf b Variabel pendidikan dasar merupakan data jumlah usia anak sekolah pendidikan dasar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. huruf c Variabel kesehatan merupakan data jumlah Posyandu
yang diperoleh dari
Dinas Kesehatan. huruf d Variabel keterjangkauan Desa merupakan orbitasi Desa dari Kecamatan dan Kabupaten yang diperoleh dari Kecamatan. ayat (4) huruf a Variabel jumlah penduduk merupakan data jumlah penduduk desa yang diperoleh dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. huruf b Variabel luas wilayah merupakan data luas wilayah desa yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan Umum.
18 huruf c Variabel Tanah Kas Desa merupakan data luas tanah kas Desa yang diperoleh dari Kantor Kecamatan. huruf d Variabel Potensi Ekonomi merupakan data sektor informal yang diperoleh dari Kantor Kecamatan. huruf e Variabel Partisipasi Masyarakat merupakan data swadaya murni yang diperoleh dari Kantor Kecamatan. huruf d Variabel Jumlah Dusun, RW dan RT merupakan data jumlah Dusun RW dan RT yang diperoleh dari Kantor Kecamatan. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas ayat (6) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas
19 huruf f Hal-hal yang timbul berkaitan dengan keadaan memaksa misalnya bencana alam, bencana sosial dan karena peraturan perundang-undangan. huruf g - Masalah yang timbul antara lain jangka waktu sewa sudah habis diatas tanah masih ada tanaman yang belum panen - Penyelesaian masalah yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau mediator atau lewat jalur hukum ayat (7) Cukup jelas ayat (8) Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan tukar menukar/tukar guling/ruislaag adalah pengalihan status kepemilikan tanah kas Desa kepada pihak lain, Desa menerima pengganti yang senilai. huruf b Yang dimaksud alih fungsi adalah perubahan fungsi tanah kas Desa antara lain kolam pancing, pertokoan, perumahan dan lain-lain yang dikelola oleh Desa. huruf c Cukup jelas. ayat (2) Persetujuan tertulis Kepala Daerah dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas ayat (6) Cukup jelas ayat (7) Cukup jelas Pasal 21 Yang dimaksud dengan nilainya tanah pengganti lebih adalah nilai produktivitas dan nilai sewa tahunan.
20 Pasal 22 huruf a Yang dimaksud dengan sewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian kekayaan Desa kepada penyewa dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak penyewa harus memberikan imbalan kepada Desa. huruf b Yang dimaksud dengan material adalah batu, pasir, tanah yang berada pada tanah kas Desa tanpa merubah status tanah dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan kepada Desa Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 18
TAHUN 2006 SERI E
