OVERVIEW TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN APBN
2
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat exofficio Kewenangan PA untuk menetapkan PPK dan PPSPM dilimpahkan kepada KPA. Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.
3
Tugas dan Wewenang PPK 1. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa 2. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya 3. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 4. membuat dan menandatangani SPP 5. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
4
Tugas dan Wewenang PPK 6. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; 7. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; 8. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan 9. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
5
Tugas dan Wewenang PPSPM 1. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3. menerbitkan SPM; 4. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6
BENDAHARA PENGELUARAN 1. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK 2. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
7
8
NORMA WAKTU PENERBITAN SPM
9
DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN PPK
1. Laporan Progress Pelaksanaaan Pekerjaan, 2. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak 3. Rekening Koran / Fotokopi Buku Tabungan / Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa 4. Fotokopi NPWP 5. Untuk Pembayaran uang muka dan retensi : a) Jaminan Bank / Asuransi yang terdaftar di OJK b) Surat Pernyataan Keabsahan dari penerbit jaminan c) Surat kuasa
10
DAFTAR ASURANSI YANG MENDAPATKAN IZIN OJK UNTUK MENERBITKAN SURETY BOND
11
PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT
Arthagraha General Insurance Asuransi Adira Dinamika Asuransi Allianz Utama Indonesia Asuransi Asoka Mas Asuransi Astra Buana Asuransi Bangun Askrida Asuransi Bhakti Bayangkara Asuransi Binagriya Upakara Asuransi Bina Dana Artha, Tbk Bosowa Asuransi Asuransi Bintang, Tbk Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur Asuransi Buana Independent Asuransi Central Asia Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk Asuransi Himalaya Pelindung Asuransi Intra Asia Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Asuransi Jasa Raharja Putera Asuransi Jasa Tania, Tbk Asuransi Nredit Indonesia (Persero) Asuransi Mega Pratama Asuransi Multi Artha Guna, Tbk Asuransi Parolama Asuransi Purna Artanugraha
PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT
Asuransi Rama Satria Wibawa Asuransi Ramayana, Tbk Asuransi Raya Asuransi Recapital Asuransi Sinar Mas Asuransi Tri Pakarta Asuransi Tugu Kresna Pratama Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Asuransi Umum Mega Asuransi Umum Videi Asuransi Wahana Tata Malacca Trust Wuwungan Asuransi Staco Mandiri Tugu Pratama Indonesia Victoria Insurance Pan Pacific Insurance ACE Jaya Proteksi Panin Insurance Berdikari Insurance Lippo General Insurance, Tbk Asuransi Mitra Maparya Mitra Pelindung Mustika Asuransi Asei Indonesia Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
12
RENCANA PENARIKAN DANA Untuk tagihan dibawah 500 juta, SPM dapat langsung dibawa ke KPPN Untuk tagihan sejumlah 500 juta keatas, satker wajib menyampaikan RPD (rencana Penarikan Dana) ke KPPN Paling Lambat 5 hari kerja sebelum tanggal penarikan. SPM dengan jumlah ≥ Rp 500 juta tanpa RPD tidak dapat diproses oleh KPPN. Dasar hukum RPD adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas yang secara resmi telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan mulai berlaku sejak 01 Januari 2015. 13
14
RETUR Retur disebabkan oleh kesalahan nama, nomor rekening, atau rekening yang sudah tidak aktif. Dana akan diterima oleh penyedia barang/jasa dalam waktu : 1 (satu) hari kerja untuk bank nasional Max 4 (empat) hari kerja untuk bank lokal (BPD)
Segera laporkan ke PPK apabila dana belum masuk ke rekening setelah SP2D terbit
15
PENYELESAIAN RETUR PPK akan mengecek melalui OM SPAN (Aplikasi Onlie Satker) untuk melihat status retur atau bisa mengkonfirmasi ke KPPN Untuk penyelesaian retur, dokumen yang diperlukan :
16
Surat Retur; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; Daftar Perubahan retur (Semula – Menjadi); Mutasi Rekening koran pada periode retur untuk membuktikan bahwa dana belum masuk ke rekening
TIPS PERCEPATAN PENCAIRAN TAGIHAN 1. Setelah timbul hak tagih, Segera sampaikan Laporan progress pelaksanaan pekerjaan & dokumen pendukung kepada PPK 2. Pastikan Nama dan nomor rekening benar dan status rekening aktif. 3. Segera laporkan ke PPK apabila dana belum masuk ke rekening setelah SP2D terbit, dan siapkan mutasi rekening untuk keperluan penyelesaian retur
17
18
SPM diterima dengan benar dan lengkap
19
20
