ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SEBUAH SISTEM
Makalah Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Filsafat, Teori dan Pendekatan Sistem Dari Dosen: Prof. Dr. J. Winardi, S.E. Oleh: Agustinus Widanarto, M.Si. NPM: L3G.03020
Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Ilmu Administrasi
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN 2003
BAB I PENGANTAR
Sebagai salah satu negara berkembang, Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan di dalam alines keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilakukan berdasarkan pada rencana, guns meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan mengandung arti yang sangat luas, yaitu meliputi pembangunan fisik material dan mental spiritual. Pembangunan merupakan berbagai usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana oleh bangsa dan Negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik mental spiritual maupun fisik material. Dalam kaitan ini dapat disimak pendapat Siagian (1990:3) yang menyatakan bahwa: "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pelaksanaan pembangunan nasional secara terstruktur merupakan tugas pemerintahan dalam kaitannya untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, untuk dapat meraih keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peranan aparatur pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sangat penting. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan sarana penunjang yang bersifat fisik materiil maupun non fisik/spiritual seperti; jalan, jembatan keterampilan,
dan partisipasi aktif dari segenap bangsa Indonesia. Gerakan pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya di Kota Bandung yang dikenal dengan gerakan "Genah Marenah Tumaninah" yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985, yaitu: "Mewujudkan otonomi daerah dalam rangka membangun kota yang tertata rapi, nyaman dan layak huni melalui pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, manajemen tata ruang, dan lingkungan". Salah satu program kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung, p
emerintah Kota Bandung (dulu dikenal dengan istilah pemerintah Daerah Tingkat II
Kotamadya Bandung) telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung Nomor : 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Bandung, yang lebih dikenal dengan istilah K-3. Program K3 ini termasuk kegiatan pembangunan fisik, yaitu berupa pembangunan jaringan utilitas umum berupa penghijauan dengan menanam pohon pelindung, tanaman tinggi, tanaman perdu, tanaman semak, dan tanaman penutup tanah, yang kesemuanya ditujukan untuk menciptakan keindahan Kota Bandung. Dalam rangka pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka salah satu pelayanan publik yang dituntut oleh pemerintah adalah pelayanan di bidang pengelolaan sampah. Bagi Kota Bandung, bidang pengelolaan sampah khususnya berupa limbah padat ditangani oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 tahun 1993, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung. Di dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung Nomor 15 tahun 1993, disebutkan bahwa tugas pokok PD Kebersihan adalah: "melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara serta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluas-luasnya sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapih, bersih dan sehat". Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung selanjutnya disingkat PD Kebersihan Kota Bandung, dalam memberikan pelayanan dibagi ke dalam empat jenis pelayanan kebersihan, yaitu:
1. Pelayanan Kebersihan Rumah Tinggal/Pemukiman; 2. Pelayanan Kebersihan Tempat Usaha; 3. Pelayanan Kebersihan Pasar; 4. Penyapuan Jalan dan Sarana Umum.
Pemerintah
Daerah
perlu
menyediakan
sarana
yang
representatif
guna
terselenggaranya pelayanan kebersihan yang profesional dan memadai. Untuk itu dibentuklah sarana pengelola dan penanganan kebersihan secara terstruktur dan melembaga. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berkembang sejalan dengan kemampuan pemerintah daerah dan tuntutan dari warga Kota Bandung sendiri yang semakin hari semakin maju. Menurut pendapat penulis, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung sebagai sebuah organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Peter F. Drucker (dalam Winardi, 1990:374) yang menyatakan bahwa:
"... Society in this century has become a society of organizations. Social tasks-from providing goods and services to education and care of the sick and elderly-that only a century ago were done by the family, in the home in the shop, or on the farm, are increasingly performed in and through large organizations. These organizations wheter business enterprises, hospitals, or schools and universities are designed for continuity and are run by professional managers. Executives have thus become the leadership groups in our society. The first job of the executive is to make the organization perform".
Secara umum dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi merupakan suatu kumpulan orang-orang, yang bekerja soma dalam wujud pembagian kerja, guna mencapai suatu tujuan bersama tertentu. Demikian pula PD Kebersihan Kota Bandung ini memenuhi syarat sebagai suatu organisasi seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk itulah maka dalam kesempatan ini, penulis berusaha untuk membahas tentang Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung sebagai sebuah sistem sebagai suatu organisasi yang ada di Kota Bandung, dalam sebuah makalah guna memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti kuliah: Filsafat, Teori dan Pendekatan Sistem di Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dari dosen: Prof. Dr. I Winardi, S.E.
BAB II SEJARAH PERUSAHAAN DAERAH KEBERSHUN KOTA BANDUNG
Sejarah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, secara garis besar dapat dibagi dalam lima periode, yaitu;
2.1.1. Periode Tahun 1960 sampai Tahun 1967
Pada periode ini pengelola kebersihan Kota Bandung secara khusus telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Teknis yang secara khusus dikelola oleh Tim Pembersihan dan Pertamanan Kebersihan (TPPK).
2.1.2. Periode Tahun 1967 sampai Tahun 1972
Penanganan, Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dari Dinas Teknis ditambah dengan bagian Perum dan Riol. Riolering dari Dinas Pekerjaan Umum digabung dan dikelola oleh Dinas Teknis Penyehatan (DTP) dan lima penanganan kebersihannya ditangani oleh Kotib (Komando Operasi Tertib) yaitu satuan kerja yang masih dalam struktur organisasi Dinas Teknis Penyehatan yang meliputi pula bidang kesehatan air minum.
2.1.3. Periode Tahun 1972 sampai Tahun 1983
Pada periode ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membentuk Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) terpisah dari Dinas Teknis Penyehatan yang meliputi pula bidang kesehatan air minum dengan unit kejanya meliputi; Bagian Pertamanan dan Reklame, Bagian Kebersihan, Bagian Angkutan Sampah, Bagian Riolering.
2.1.4. Periode Tahun 1983
Pada Tanggal 1 Januari 1983, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota ditingkatkan menjadi Dinas Kebersihan. Sebagian unit kerja yang termasuk dalam Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota yaitu Pertamanan, statusnya ditingkatkan menjadi Dinas Pertamanan, bagian Riolering dialihkan dari DK3 menjadi kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
dan statusnya ditingkatkan menjadi Divisi Air Kotor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
2.1.5. Periode Tahun 1985
Pada Tanggal 1 April 1985, Dinas Kebersihan diubah menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993, Kota Bandung ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai kota pertama di Indonesia yang dijadikan pilot proyek dalam penanggulangan kebersihan secara profesional.
2.2. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
2.2.1. Visi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Visi Perusahaan Daerah Kota Bandung adalah "Kota Bandung Bersih Tahun 2004". Visi ini merupakan penjabaran dari visi/misi Kota Bandung yaitu "Bandung kota jasa tahun 2004 yang genah merenah tur tumaninah".
2.2.2. Misi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Guna mewujudkan visi di atas, Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan sumber daya manusia; 2. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan swasta; 3. Meningkatkan teknologi pengelolaan sampah; 4. Meningkatkan frekuensi pelayanan; 5. Meningkatkan penegakan hukum; 6. Meningkatkan pendidikan/penyuluhan kebersihan.
2.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
2.3.1. Kedudukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung adalah Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan kebersihan dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandung. Mengingat statusnya sebagai BUMD, maka sebagian dari pendapatannya merupakan salah satu sumber keuangan daerah.
2.3.2. Tugas Pokok Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993, Tugas Pokok Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung secara umum adalah melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara serta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluas-luasnya sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapih, bersih dan sehat.
2.3.3. Fungsi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PD Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Merumuskan kebijaksanaan teknis pengelolaan kebersihan kota dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan kepada yang berkepentingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung dan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan pengelolaan limbah kota, sesuai dengan perkembangan yang ada, c. Meneliti dan mengembangkan sistem pengelolaan kebersihan kota sehingga diperoleh suatu sistem pengelolaan kebersihan kota yang tepat, cepat, murah dan aman, d. Meneliti dan mengembangkan cara-cara pengelolaan limbah kota agar dapat dimanfaatkan kembali; e. Meneliti dan mengembangkan cara-cara pengelolaan limbah kota yang tidak dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di sekitarnya.
BAB III PERUSAHAAN DAERAH KEBERSH-IAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SISTEM DAN SUBSISTEM-SUBSISTEMNYA
Seperti yang dikemukakan oleh Winardi (1.990:154) bahwa: ... sesuatu sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang interdependen yang berhubungan atau yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem merupakan suatu konglomerat hal-hal tertentu yang secara keseluruhan membentuk sesuatu keseluruhan yang menyatu.
Dengan mengacu pada pendapat Winardi di atas, maka Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan organisasi sebagai sebuah sistem. Hal ini dapat dilihat bahwa di PD Kebersihan Kota Bandung seperti telah dikemukakan di atas, memiliki susunan organisasi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tabun 1993, tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yaltu sebagai berikut: a. Badan Pengawas/Pembina; b. Direktur Utam'a, yang dibantu oleh direktur-direktur lain dan Unit Audit Intern Berta Unit Penelitian dan Pengembangan; c. Direktur Umum yang membawahi: 1. Bagian Umum dan Material vang terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Keamanan; 3) Sub Bagian Kearsipan; 4) Sub Bagian Pengadaan, Perawatan dan Penghapus Material. 2. Bagian Personalia yang terdiri dari: 1) Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Latihan; 2) Sub Bagian Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja, 3) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian. 3. Bagian Keuangan yang terdiri dari: 1) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; 2) Sub Bagian Kas dan Gaji; 3) Sub Bagian Anggaran; 4) Sub Bagian Penetapan dan Penagihan.
d. Direktur Teknik dan Operasi, membawahi: 1. Seksi Pembuangan Akhir, yang terdiri dari 1) Sub Seksi Pengaturan; 2) Sub Seksi Pengolahan/Pemanfaatan. 2. Seksi Operasi Wilayah Bandung Barat, Bandung Tengah dan Bandung Timur terdiri dari: 1) Sub Seksi Penyapuan/Pengumpulan; 2) Sub Seksi Pengangkutan; 3) Sub Seksi Limbah Khusus. 3. Seksi Penagih Uang dan Jasa Pelayanan Kebersihan: 1) Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Barat; 2) Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Tengah-, 3) Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Timur.
Masing-masing direktur, bagian/seksi/sub seksi mempunyai tugas yang satu sama lainnya berbeda, dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan di bidang kebersihan bagi masyarakat Kota Bandung. Masing-masing bagian tersebut satu sama lain juga saling interdependensi, sehingga apabila salah satu bagian tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kebersihan Kota Bandung tidak akan tercapai. Adapun sebagai Uraian Tugas Seksi Operasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut: (1) Kepala Seksi Oparasi mempunyai tugas: a. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan Sub Seksi Penyapuan dan Pengumpulan, Sub Seksi Pengangkutan. b. Menyusun usulan program penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan limbah khusus. c. Bekerlasama dengan seluruh seksi guna mencapai daya guna dan hasil guna, kerja di wilayahnya. d. Sepaniang tidak menyimpang dari kebijaksanaan direksi, masalah-masalah dalam operasi dapat ditangani langsung. e. Membuat laporan berkala sesuai dengan yang dintentukan oleh Direktur Teknik dan Oparasi, untuk segala kegiatan di bidangnya. f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Operasi.
(2) Kepala Sub Seksi Penyapuan dan Pengumpulan, mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Seksi Operasi di bidang tugasnya. b. Melaksanakan penyapuan, pengumpulan, pemindahan sampah dari rumah pencluduk, gang, jalan, pasar, tempat penjualan umum dan obyek lainnya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat sampah yang telah ditentukan. c. Mengadakan penertiban, penyapuan, pengumpulan, pemindahan sampah di wilayah kerjanya dan sekitar tempat sampah yang telah ditentukan. d. Mengamati dan mencatat secara terus menerus peningkatan volume sampah sebagai dasar peningkatan jasa pelayanan kebersihan. e. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan mengenai kegiatan penyapuan, pengumpulan dan pemindahan sampah. f. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan kebersihan lingkungan. g. Mengawasi dan mencegah penyimpangan dan pemindahan sampah secara liar. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Operasi. (3) Kepala Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Seksi Operasi di bidang tugasnya. b. Menyusun usulan jadwal pengangkutan sampah. c. Melaksanakan pengaturan jalur/route angkutan sampah. d. Melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan, pemindahan ke tempat pembuangan akhir. e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengangkutan sampah. f. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Operasi. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi di bidang tugasnya.
BAB IV SWOT ANALISIS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SEBUAH SISTEM
Kegiatan yang dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung ini, semakin hari semakin menunjukkan aktivitas yang semakin bertambah. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Bandung dengan berbagai aktivitas yang lebih meningkat, sehingga akibatnya sampah yang dihasilkan masyarakatpun semakin banyak. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) bagi PD Kebersihan Kota Bandung. Menurut Rangkuti (2000:18-19), analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dari segi kekuatan, PD Kebersihan Kota Bandung merupakan salah satu perusahaan milik Pemerintah Kota Bandung yaitu sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan. bahwa Peratauran Daerah merupakan salah satu produk kebijakan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Eksekutif Daerah bersama-sama Legislatif Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat Kota Bandung, dan keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota Bandung. Kenyataan ini antara lain dapat dilihat dari sejarah terbentuknya PD kebersihan Kota Bandung. Bagi masyarakat Kota Bandung maupun Pemerintah Kota Bandung, keberadaan PD Kebersihan sangat diperlukan sampai kapanpun, karena tanpa adanya PD Kebersihan, kebersihan di Kota Bandung tidak akan terwujud. Kita dapat membayangkan apabila dalam waktu 3 hari saja PD Kebersihan Kota Bandung tidak berperan, betapa kotor dan baunya Kota Bandung ini. Selain itu, PD Kebersihan Kota Bandung merupakan salah satu Perusahaan Daerah, sehingga Selain mempunyai tugas di bidang pelayanan kebersihan, PD Kebersihan juga diberi tugas untuk mencari keuntungan, yaitu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Dengan demikian kedudukan PD Kebersihan Kota Bandung sangat kuat. Saat ini, jumlah personil yang ada di PD Kebersihan Kota Bandung sebanyak 940 orang, terdiri dari direktur, kepala seksi operasi wilayah, kepala kebersihan kecamatan, pengendali kebersihan jalan, pengendali kebersihan pasar, penyapu jalan, penyapu pasar,
pengemudi/operator, kru angkutan, karyawan tempat pembuangan akhir, mekanik/bengkel, dan staf, serta didukung oleh kendaraan operasional sebanyak 80 buah truk pengangkut sampah. Selain itu didukung lebih banyak lagi petugas sampah yang dikoordinir oleh masingmasing RT/RW yang ada di Kota Bandung, yaitu petugas pengangkut sampah dari rumah tinggal ke tempat pembuangan sementara (TPS). Secara tidak langsung, PD Kebersihan Kota Bandung juga didukung oleh para pekerja informal, yaitu para pemulung sampah baik yang keliling di setiap rumah tinggal, pasarpasar, tempat pembuangan sementara (TPS), maupun mereka yang bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA). Semua ini memjadi kekuatan terhadap keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung. Selain adanya kekuatan, PD Kebersihan Kota Bandung juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan yang utama yaitu bahwa sampai saat ini, PD Kebersihan Kota Bandung tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di wilayah Kota Bandung. TPA yang sekarang digunakan yaitu hanya di Leuwigajah Kota Cimahi. Sebelumnya, PD Kebersihan memiliki TPA di Dago Atas dan di Pasir Impun daerah Sukamiskin, tetapi saat ini kedua tempat tersebut sudah penuh dan tidak dapat digunakan lagi. Untuk membuat TPA yang baru, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah karena salah satu syaratnya yaitu tidak boleh mengganggu lingkungan di sekitar TPA. Dengan demikian, saat ini di wilayah Kota Bandung sudah tidak ada tempat yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai TPA. Dapat dibayangkan bagaimana kalau di Leuwigajah sudah tidak dapat dimanfaatkan, akan dibuang ke mana sampah dari Kota Bandung yang rata-rata setiap harinya mencapai antara 6.500 sampai 7.500 m3/hari. Kelemahan lain yang dimiliki oleh PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu bahwa sampah yang ada di Kota Bandung saat ini rata-rata setiap harinya yang terangkut hanya ada sekitar 4.500 m3 atau 69% dari jumlah perkiraan timbunan sampah yang tidak dapat diangkut oleh PD Kebersihan Kota Bandung ke TPA. Sebagai akibatnya, semakin hari sampah yang ada di TPS semakin menumpuk, membuat Kota Bandung semakin lama semakin kotor dan bila terjadi hujan banyak selokan yang mampet, sehingga menyebabkan banjir. Dengan demikian sebagai visi PD Kebersihan Kota Bandung yaitu: “Kota Bandung Bersih Tahun 2004” tampaknya akan susah untuk dicapai. Adapun sebagai peluang terhadap keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu karena PD Kebersihan Kota Bandung dibentuk atas kehendak masyarakat bersama Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Peraturan Daerah, maka keberadaan PD Kebersihan
Kota Bandung akan tetap dibutuhkan dan akan tetap ada sampai kapanpun. Bahkan keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung dapat lebih maju dan lebih baik lagi bila keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah yang baru, menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan, khususnya mengenai tarip retribusi sampah yang sejak tahun 2001 belum disesuaikan. Selain daripada itu, keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung selama ini mendapat dukungan sepenuhnya dari sebagian besar warga Kota Bandung yang memahami akan arti kebersihan, ketertiban dan keindahan. Karena tanpa adanya PD Kebersihan Kota Bandung, dapat dibayangkan betapa kotornya Kota bandung ini. Terutama menghadapi hari raga keagamaan antara lain “Idul Fitri” . Sebagian masyarakat Kota Bandung yang kedatangan banyak tamu di rumahnya, mengalami kesulitan untuk membuang sampah rumah tangga yang disebabkan petugas sampah belum menjalankan tugasnya. Akhirnya warga tersebut harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membuang sampahnya ke TPS, dan di beberapa TPS ternyata sudah penuh dengan sampah. Akibatnya bau tidak sedap menyebar kemana-mana sehingga mengganggu kenyamanan warga. Sebagai ancaman bagi PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu terutama keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampai saat ini masih menjadi milik Pemerintah Kota Cimahi. Menurut informasi, masa pakai di TPA tersebut hanya sampai tahun 2005. Apabila suatu saat PD Kerbersihan Kota Bandung sudah tidak boleh membuang sampah di TPA yang ada di Leuwigajah Kota Cimahi, maka PD Kebersihan Kota Bandung tidak punya tempat untuk membuang sampahnya. Selain itu, PD Kebersihan Kota Bandung juga mengalami kesulitas dalam pembuatan tempat pembuangan sementara (TPS) maupun mencari tempat sebagai TPS berupa bak sampah maupun kontainer sampah. Hal ini terutama disebabkan banyaknya warga masyarakat Kota Bandung yang merasa keberatan bila di daerahnya digunakan sebagai TPS atau ditempatkan kontainer sampah. Sebagai alasan utama yaitu selain daerahnya menjadi kotor, sebagai akibat dari adanya TPS yaitu daerah sekitar TPS menimbulkan bau yang menganggu lingkungan.
BAB V MODEL PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winardi (1999:10), bahwa: "Sebuah sistem terbuka (Bahasa Belanda: OPEN SYSTEEM) adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan-hubungan (relasi) dengan lingkungan". Demikian pula dengan Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, dalam melaksanakan fungsinya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan di sini dapat diartikan sebagai lingkungan dalam arti luas, yang meliputi: masyarakat Kota Bandung sebagai penghasil sampah, pekerja informal yaitu para pemulung sampah, Pemerintah Kota Bandung sebagai pemilik PD Kebersihan Kota Bandung, dan. Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemilik tempat pembuangan akhir sampah. Dalam melaksanakan fungsinya, PD Kebersihan selain melakukan penyapuan di jalan-jalan dan fasilitas umum, di tempat-tempat kegiatan usaha, di pasar-pasar, juga melakukan kegiatan kebersihan di daerah rumah tinggal/perumahan. Khusus dalam memberikan pelayanan kebersihan di rumah tinggal/perumahan, tugas utama dari pihak PD Kebersihan yaitu mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan oleh petugas sampah yang dikoordinir oleh Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) yang ada di Kota Bandung ke tempat pembuangan sementara (TPS). Pada tahap pengumpulan sampah dari setiap rumah tinggal/perumahan ke TPS yang dikoordinir oleh para RT dan RW tersebut, banyak sekali tenaga kerja yang terlibat, dan menurut informasi untuk di Kota Bandung saat ini melibatkan lebih dari 1200 (seribu dua ratus) orang petugas sampah. Mereka ini diberi upah langsung oleh para warga melalui RT/RW setempat. Sampah yang sudah tersimpan di TPS yang telah disediakan oleh PD Kebersihan dengan menggunakan kontainer atau berupa bak sampah, selanjutnya oleh pihak PD Kebersihan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang lokasinya pada saat ini terletak di Leuwigajah Kota Cimahi. Demikian pula sampah yang berasal dari jalan dan fasilitas umum, dari pasar dan tempat kegiatan usaha, semuanya oleh PD Kebersihan diangkut ke TPA. Untuk membuang sampah di TPA ini, PD Kebersihan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Bandung. Karena PD Kebersihan Kota Bandung ini merupakan Perusahaan Daerah, yaitu sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka kegiatan tersebut harus menghasilkan
uang yang selain digunakan untuk biaya operasi, uang yang masuk juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Bandung. Untuk mendapatkan uang tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang tarip retribusi sampah. Untuk melakukan pemungutan sampah dari warga Kota Bandung, PD Kebersihan bekerjasama dengan koperasi, sehingga setiap bulan para warga di Kota Bandung dapat membayar retribusi sampah di koperasi yang tersebar di wilayah Kota Bandung, bersamaan dengan bila warga membayar langganan listrik, yaitu ratarata setiap bulan Rp.3000,/keluarga. Demikian pula bagi para pedagang pasar, mereka diwajibkan membayar retribusi sampah yang dikoordinir di masing-masing pasar. Untuk membuang sampah, TPA yang selama ini digunakan oleh PD Kebersihan Kota Bandung berada di Leuwigajah Kota Cimahi, yang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi (sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten Bandung). Dengan demikian, PD Kebersihan Kota Bandung harus memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Di TPA, banyak sekali pekerja informal, yaitu para pemulung sampah yang bekerja untuk memilah sampah yang telah dibuang oleh PD Kebersihan, yaitu mengambil sampahsampah an-organik yaitu sampah berupa kertas, plastik, kaca, dan besi yang masih bisa dijual ke penadah sampah, dimana sampah-sampah tersebut selanjutnya dilakukan daur ulang untuk diproses menjadi produk lain. Demikian pula sampah organik yang dibuang di TPA tersebut oleh para pemulung sampah dipilah-pilah kembali dan sebagaian sampah yang ada dikumpulkan kembali untuk didaur ulang dan sebagian lagi digunakan untuk pembuatan kompos (pupuk). Pupuk yang dibuat dari kompos inipun ternyata kualitasnya bagus untuk beberapa jenis tanaman, sehingga selama ini PD Kebersihan Kota bandung juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yang bergerak di bidang pertanian maupun perkebunan. Dengan keberadaan pemulung sampah ini, akan sangat membantu bagi PD Kebersihan, karena ternyata setup hari sampah yang dibuang di TPA berupa sampah anorganik ini jumlahnya mencapai sekitar 40% dari volume sampah. Dengan demikian, adanya bantuan secara tidak langsung dari para pemulung sampah, akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, sehingga kapasitas TPA umurnya menjadi semakin panjang.
BAB VI PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA
Lingkungan yang mempengaruhi PD Kebersihan Kota Bandung sebagai sistem terbuka adalah sangat luas. Namun demikian, lingkungan tersebut mempunyai batas-batas tertentu, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 yang terdiri dari: 1. Masyarakat Kota Bandung; 2. Pekerja informal yang terdiri dart pemulung sampah; 3. Pemerintah Kota Bandung; 4. Pemerintah Kota Cimahi.
6.1. Masyarakat Kota Bandung
Masyarakat Kota Bandung adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan oleh PD Kebersihan Kota Bandung, baik masyarakat yang memiliki rumah tinggal/perumahan, para pedagang pasar, para pelaku kegiatan usaha, dan masyarakat yang melakukan kegiatan di tempat-tempat fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Bandung. Dari aktivitas seharihari yang dilakukan oleh masyarakat tersebut di atas, ternyata selalu menghasilkan limbah padat berupa sampah, yaitu berupa sampah organik maupun an-organik. Menurut data dari Direktur PD Kebersihan Kota Bandung (harian Pikiran Rakyat, Senin, 1 Desember 2003) bahwa: Volume sampah Kota Bandung rata-rata antara 6.500 sampai 7.500 m3/hari. Sampah dari permukiman merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 3.028 m3, disusul sampah pasar 459 m3, industri 366 m3, jalan 295 m3, fasilitas umum 184 m3, dan usaha/komersial 168 m3. Sampah-sampah inilah yang menjadi tanggung jawab PD Kebersihan Kota Bandung untuk dibersihkan dan diangkut ke TPA. Dengan demikian, semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, maka semakin besar pula beban bagi PD Kebersihan Kota Bandung. Sebagai salah satu contoh, dari kegiatan masyarakat sehari sebelum Lebaran di pusatpusat kegiatan usaha termasuk pasar di wilayah Kota Bandung, maka diperhitungkan oleh PD Kebersihan akan menghasilkan sampah sebanyak 2.400 M3 pada malam Lebaran. Perhitungan tersebut belum termasuk sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat menjelang dan pada saat merayakan hari Lebaran ini. hal ini tentu memberikan pekerjaan
yang sangat ekstra bagi PD Kebersihan, sehingga pada malam Lebaran tahun 2003 ini, PD Kebersihan Kota Bandung mengerahkan sebanyak 940 orang petugas kebersihan dan 80 buah trek pengangkut sampah. Pengaruh lingkungan yang lain dari kelompok masyarakat, yaitu kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Kota Bandung, yaitu adanya keberatan dari mereka bila didaerahnya dibuat tempat pembuangan sementara berupa bak sampah ataupun penempatan kontainer sampah. Adapun sebagai alasan utama yaitu bila didaerahnya ada TPS, maka daerahnya menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu adanya perilaku masyarakat yang tidak mendukung program kebersihan. Kenyataan ini dapat dilihat adanya perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sesuai ketentuan, setiap rumah harus menyediakan bak penampungan sampah atau menyediakan tempat khusus untuk menyimpan sampah. namun pada kenyataannya, masih cukp banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. Demikian pula perilaku sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan usaha yaitu para pedagang kaki lima (PKL), yang membuang sampah seenaknya bahkan meninggalkan sampah di tempat mereka berjualan. Akibatnya beberapa tempat yang digunakn untuk berjualan menjadi sangat kotor, dan bila terjadi hujan menyebabkan sampah tersebut terbawa hanyut pasuk ke selokan sehingga menyebabkan banjir di beberapa jalan utama Kota Bandung. Kenyataan ini tentunya akan menambah beban pekerjaan bagi PD Kebersihan Kota Bandung.
6.2. Pekerja Informal/Pemulung Sampah
Para pekerja informal atau yang lebih dikenal sebagai pemulung sampah ini juga memberikan peran vang sangat besar bagi PD Kebersihan Kota Bandung. Mereka ini sebenarnya bekerja untuk membantu PD Kebersihan tanpa disuruh, tanpa didaftar dan tanpa dibayar oleh PD Kebersihan. Para pemulung sampah bekerja secara berkeliling ke setiap bak/ penampungan sampah yang disediakan oleh warga masyarakat, ke tempat pembuangan sementara, dan sebagian lagi bekerja di tempat pembuangan akhir. Mereka melakukan pemilahan terhadap sampah yang sudah dibuang, mengambil sampah-sampah an-organik (kertas, plastik, besi, dsb) yang selanjutnya dijual ke para penadah untuk dilakukan daur ulang. Tanga bantuan dari para pemulung sampah ini, tentunya volume sampah akan menjadi lebih banyak lagi. Dengan demikian, para pekeria informal sebagai pemulung sampah ini berperan untuk membantu
meringankan beban bagi PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
6.3. Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung berperan sebagai pendiri, pemilik sekaligus sebagai facilitator PD Kebersihan Kota Bandung. Kenyataan ini dapat dilihat dari sejarah terbentuknya PD Kebersihan Kota Bandung, beserta penetapan struktur organisasi maupun tarip retribusi kebersihan yang selalu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung. Meskipun PD Kebersihan Kota Bandung merupakan perusahaan daerah yaitu sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tugas utama di bidang pelayanan kebersihan, tetapi tugas yang lain yaitu mencari keuntungan sebagai salah satu pemasukan keuangan daerah. Namun pada kenyataannya, selama ini PD Kebersihan Kota Bandung tidak pernah mendapatkan keuntungan, bahkan selalu mengalami kerugian sebagai akibat biaya pengeluaran yang lebih besar dibandingkan uang pemasukan dari hasil retribusi sampah. Sebagai akibatnya, justru selama ini pihak Pemerintah Kota Bandung selalu memberikan subsidi kepada PD Kebersihan Kota Bandung.
6.4. Pemerintah Kota Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi (dulunya Pemerintah Kabupaten Bandung) berperan dalam menyediakan tempat pembuangn akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Tanga adanya peran dari Pemerintah Kota Cimahi, maka PD Kebersihan Kota Bandung tidak dapat membuang sampahnya. Kenyataan ini mengingat bahwa TPA yang ada di Dago Atas maupun di Pasir Impun yang ada di Bandung, saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi untuk membuang sampah. Sedangkan PD Kebersihan Kota Bandung sampai saat ini belum berhasil membangun TPA yang berlokasi di wilayah Kota Bandung.
BAB VII PROGNOSIS TENTANG PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA
Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung sebagai sebuah sistem terbuka, dapat diuraikan tentang prognosis sebagai berikut:
7.1. Skenario 1:
Dilihat dari perkembangannya, maka PD Kebersihan Kota Bandung memiliki posisi yang sangat kuat. Hal ini dapat diketahui dari sejarah terbentuknya PD Kebersihan dan keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung merupakan perusahaan daerah Yang memiliki kedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung tetap diperlukan sampai kapanpun, bahkan semakin lama peran PD Kebersihan ini semakin besar, yaitu berperan untuk memberikan pelayanan di bidang kebersihan. Kenyataan ini dapat dilihat bahwa semakin lama, volume sampah yang harus dibuang ke TPA oleh PD Kebersihan semakin banyak. Sebagai konsekuensinya, karena perusahaan ini mempunyai tugas di bidang pelayanan kebersihan dan kedudukannya sebagai BUMD maka dengan Peraturan Daerah, perusahaan ini dapat melakukan pemungutan retribusi sampah kepada masyarakat Kota Bandung, dan hasilnya digunakan untuk melakukan kegiatan operasional yaitu membuang dan mengelola sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah, dan dapat pula mencari keuntungan. Meskipun selama ini perusahaan tersebut tidak pernah mendapatkan keuntungan, tetapi kekurangan biaya yang dialami untuk melakukan kegiatan rutinnya, selalu disubsidi oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kota Bandung. Dengan demikian, perusahaan ini tidak pernah akan mengalami kebangkrutan seperti BUMD lainnya yang pernah bangkrut dan akhirnya dibubarkan.
7.2. Skenario 2:
Meskipun PD Kebersihan Kota Bandung merupakan suatu Perusahaan Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai BUMD, tetapi bila pelayanan yang mereka lakukan tidak
dapat memuaskan pelanggan yaitu warga masyarakat Kota Bandung, maka PD Kebersihan Kota Bandung dapat saja dibubarkan. Kenyataan ini antara lain dapat dilihat dengan menggunakan perbandingan, bahwa di daerah Kota/Kabupaten lain yang ada di Indonesia, instansi yang mengelola sampah bukan merupakan Perusahaan Daerah, melainkan dilakukan oleh Dinas Daerah. Misalnya saja Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung maupun Dinas Kebersihan Kota Cimahi. Dibubarkannya Perusahaan Daerah Kebersihan ini sangat dimungkinkan, karena dalam sejarah pembentukan PD Kebersihan Kota Bandung, sebelum tahun 1985 perusahaan ini masih menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota. Namun sejak tanggal 1 April 1985, Dinas Kebersihan diubah menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 tahun 1993. Kebijakan ini dibuat karena Kota Bandung ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai kota pertama di Indonesia yang dijadikan pilot proyek dalam penanggulangan kebersihan secara profesional. Dengan demikian, apabila PD Kebersihan Kota Bandung tidak dapat menjalankan tugasnya secara profesional, maka kemungkinan dapat ditinjau kembali untuk dibubarkan dan diganti lagi kedudukannya menjadi Dinas Daerah yang masuk dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah, berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7.3. Skenario 3:
Bila dilihat dari peran dan kedudukannya, PD Kebersihan Kota Bandung semakin lama akan menjadi semakin kuat, bahkan untuk memperkuat kedudukannya dan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebersihan, Pemerintah Kota Bandung dapat segera melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur dan menyesuaikan biaya retribusi sampah, sehingga PD Kebersihan akan mendapatkan keuntungan. Selain itu dapat saja Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi yang lebih besar lagi kepada PD Kebersihan Kota Bandung melalui APED pada tahun-tahun mendatang. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat beban tugas PD Kebersihan semakin lama semakin berat, karena volume sampah yang dihasilkan kota Bandung semakin lama semakin bertambah. Pada sisi lain, karena PD Kebersihan Kota Bandung sifatnya sebagai pilot proyek yang pertarna, di Indonesia, maka bila PD Kebersihan tidak melakukan kegiatannya secara profesional, PD Kebersihan dapat dievaluasi dan diputuskan untuk segera dibubarkan.
Namun demikian, melihat kenyataan yang ada, meskipun kedudukan PD Kebersihan sebagai BUAM, tetapi secara umum tugasnya adalah melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara Berta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluasluasnya sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapih, bersih dan sehat. Dengan demikian, meskipun PD Kebersihan Kota bandung tidak pernah untung bahkan selalu kekurangan biaya, toh untuk mencukupi biaya operasional selalu mendapat subsidi dari Pemerintah Kota Bandung. Bagaimanapun, keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung masih tetap diperlukan mengingat jumlah penduduk Kota Bandung semakin lama semakin banyak, demikian pula aktivitas masyarakat setiap hari selalu menghasilkan limbah padat berupa sampah. Sebagai konsekuensinya, maka sampah yang dihasilkan semakin lama menjadi semakin banyak pula. Untuk penangulangi masalah sampah, bagaimanapun PD Kebersihan Kota Bandung selalu berusaha untuk melakukan kegiatannya secara profesional.
BAB VIII KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, merupakan sebuah organisasi milik Pemerintah Kota Bandung, yang bertugas secara umum adalah melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara serta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluas-luasnya sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapih, bersih dan sehat. 2. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung sebagai sistem dan subs] stem- sub si stemnya, karena dalam organisasi tersebut terdiri dari berbagai bagian/seksi/subseksi yang satu sama lain mempunyai tugas yang berbeda dalam rangka mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan di bidang kebersihan. 3. Keberadaan PD Kebersihan Kota Bandung tetap diperlukan sampai kapanpun, bahkan semakin lama tugas yang dilakukan semakin berat mengingat volume sampah yang ada di Kota Bandung semakin lama semakin bertambah banyak seiring dengan adanya pertambahan penduduk Kota Bandung beserta segala aktivitasnya. 4. PD Kebersihan Kota Bandung akan mengalami kesulitan yang sangat besar dalam melakukan tugas utamanya yaitu membuang sampah ke tempat pembuangan akhir apabila sejak sekarang tidak melakukan usaha untuk membuat tempat pembuangan akhir sampah yang baru, mengingat TPA yang digunakan selama ini adalah milik Pemerintah Kota Cimahi, dan batas masa pakainya hanya sampai tahun 2005. 5. Bagaimanapun juga, keberhasilan PD Kebersihan Kota Bandung dalam melaksanakan visi dan misinya, sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang balk antara masyarakat Kota Bandung dengan PD Kebersihan Kota Bandung.
BAB IX SARAN-SARAN
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai penutup makalah ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung segera mempersiapkan diri untuk mencari pengganti sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) di wilayah Kota Bandung, atau segera mempersiapakan diri untuk melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kota Cimahi sehubungan dengan TPA yang ada di Leuwigajah masa kontraknya hanya sampai Tahun 2005. hal ini dilakukan guna mengantisipasi bagaimana kelanjutan masa kontrak untuk TPA bagi PD Kebersihan Kota Bandung setelah masa kontraknya habis pada Tahun 2005. 2. Mengingat semakin lama volume sampah Kota Bandung semakin banyak dan Maya yang dikeluarkan untuk kegiatan semakin besar pula, bahkan selama ini PD Kebersihan selalu mengalami kekurangan biaya operasi, maka pihak Pemerintah Kota Bandung perlu meninjau kembali untuk segera menaikkan biaya retribusi sampah di Kota Bandung melalui penyesuaian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung. 3. Sejalan dengan perkembangan penduduk Kota Bandung dengan segala aktivitasnya sehingga mengakibatkan volume sampah Kota Bandung semakin lama semakin banyak, maka PD Kebersihan Kota Bandung dituntut untuk lebih meningkatkan profesional bagi seluruh pegawainya dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, dan berusaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola sampah, sehingga sampah yang dibuang masih dapat dikelola lebih lanjut menjadi produk lain yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 4. Agar PD kebersihan dapat melaksanakan tugas balk secara umum maupun khusus, maka diperlukan kerjasama yang balk antara warga masyarakat Kota Bandung dengan PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu masyarakat harus membuang sampah di tempat yang telah ditentukan (di tempat penampungan sampah ataupun di tempat pembuangan sementara) dan masyarakat harus membayar retribusi sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU Gibson, James,L. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses (Alih Bahasa: Nunuk Adiarni) Jakarta: Bina Aksara. Nisjar, Karhi dan Winardi. 1997. Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen. Bandung: Mandar Maju. Rangkuti, Freddy. 2000. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Siagian, Sondang, P. 1990. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Suit dan Almasdi, Yusuf 1.996. Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tjiptono, Fandi. 2001. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset. Winardi. 1990. Asas-asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju. .............., 1999. Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem. Bandung: Mandar Maju. Zeithaml, Valarie.A. dan Parasuraman, Leonard R. Berry. 1990. Delibering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectation. New York: The Free Press. DOKUMEN-DOKUMEN: Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Eksemplar Lepas. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Eksemplar Lepas. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Eksemplar Lepas. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Eksemplar Lepas. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Eksemplar Lepas.
Pemerintah Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandun•. Eksemplar Lepas. SUMBER LAIN: Harian Pikiran Rakyat, terbitan Hari Senin, 1 Desember 2003.
