ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 01/PRT/M/2008 18 Januari 2008

Tentang:

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

DAFTAR ISI

PENGANTAR I.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air................................................1

II. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.............................2 III. Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air..................................7 IV. Direktorat Bina Program..................................................................13 V.

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk..............................................19

VI. Direktorat Irigasi.............................................................................27 VII. Direktorat Rawa dan Pantai.............................................................35 VIII. Kelompok Jabatan Fungsional.......................................................42 IX. Struktur Organisasi..........................................................................43

BAB IX DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 320 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang sumber daya air Pasal 321 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 320, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknik di bidang sumber daya air sesuai peraturan dan perundangan; b. penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air; c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air; e. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan; f. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber daya air; g. penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang sumber daya air; h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 322 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Direktorat Bina Program; Direktorat Sungai, Danau dan Waduk; Direktorat Irigasi; Direktorat Rawa dan Pantai; Kelompok Jabatan Fungsional.

1

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 323 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Pasal 324 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan anggaran operasional, serta penyajian informasi publik di bidang sumber daya air; b. pemberian bantuan hukum, pelayanan rancangan peraturan perundangundangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat; c. penyusunan, evaluasi, penyempurnaan, organisasi dan ketatalaksanaan, pemberdayaan pegawai serta pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian; d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan rumah tangga; e. pengelolaan barang milik negara; f. analisis dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan di bidang sumber daya air; g. penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 325 Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari : a. b. c. d. e.

Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana; Bagian Keuangan; Bagian Hukum dan Perundang-undangan; Bagian Umum; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 326 Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasinya, termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal.

2

Pasal 327 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 326, Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.

penyusunan, evaluasi dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan pegawai; penyiapan mutasi dan tata usaha kepegawaian; pengelolaan data pegawai; penyiapan dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 328 Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b. Subbagian Pengembangan Pegawai Fungsional; c. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

dan

Administrasi

Jabatan

Pasal 329 (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pembinaan dan mutasi pegawai, penyiapan formasi dan statistik serta pengelolaan data kepegawaian. (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengembangan pegawai dan penyusunan jabatan fungsional, penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan tata kerja, analisa jabatan, penataan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan, perencanaan pegawai, serta penyelesaian administrasi jabatan struktural dan non-struktural.

Pasal 330 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kegiatan rutin kantor Direktorat Jenderal, pengelolaan anggaran dan pembinaan administrasi keuangan, evaluasi pemanfaatan anggaran, dan konsolidasi laporan realisasi anggaran.

3

Pasal 331 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 330, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan anggaran kegiatan operasional Direktorat Jenderal; b. penyusunan pedoman dan ketentuan administrasi keuangan; c. penyusunan dan pengelolaan pembiayaan operasional; d. penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak; e. pelaksanaan dan pembinaan urusan kas dan perbendaharaan; f. pelaksanaan dan bimbingan akuntansi; g. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 332 Bagian Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Anggaran Pembiayaan; b. Subbagian Kas dan Perbendaharaan; c. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 333 (1) Subbagian Anggaran Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran tahunan kegiatan operasional, pengelolaan anggaran dan pembiayaan, serta penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak. (2) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan kas dan perbendaharaan, serta penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan hasil pemeriksaan. (3) Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan verifikasi tertib pertanggungjawaban keuangan negara, penyusunan akuntansi pembiayaan operasional dan pembangunan, serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal, serta penyusunan laporan konsolidasi keuangan bantuan luar negeri.

Pasal 334 Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan perjanjian, menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, penyelesaian hasil pemeriksaan, urusan dokumentasi hukum dan pertanahan serta bimbingan masyarakat.

4

Pasal 335 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi : a. pemberian bantuan hukum; b. pemberian saran pertimbangan pembuatan dan penyelesaian masalah kontrak/perjanjian, dan perizinan; c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyebaran informasi hukum; e. pelaksanaan penyiapan dan perubahan status rumah negara; f. penyelesaian administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat.

Pasal 336 Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari : a. Subbagian Perundang-Undangan; b. Subbagian Bantuan Hukum; c. Subbagian Perjanjian.

Pasal 337 (1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan serta penyebarluasan peraturan perundangundangan. (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, urusan dokumentasi hukum serta menyiapkan bahan usulan penetapan dan perubahan status rumah negara. (3) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan pemberian saran pertimbangan pembuatan dan penyelesaian masalah hukum perjanjian/kontrak, perizinan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan laporan pengaduan masyarakat.

5

Pasal 338 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal dan urusan pelayanan informasi publik.

Pasal 339 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 338, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan dan bimbingan tata persuratan, tata kearsipan, dan kepustakaan; b. pengelolaan tata usaha, keprotokolan pimpinan dan rumah tangga Direktorat Jenderal; c. pemeliharaan dan pengelolaan gedung, rumah dinas dan keamanan; d. pelaksanaan urusan informasi publik dan hubungan masyarakat.

Pasal 340 Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kersipan; b. Subbagian Perlengkapan; c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 341 (1) Subbagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kerasipan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan gedung, pengelolaan keamanan, ketatausahaan, pengelolaan dan bimbingan tata persuratan, kearsipan, kepustakaan dan keprotokolan pimpinan. (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengelolaan peralatan, kendaraan dinas operasional, penyusunan laporan inventarisasi barang milik kekayaan negara. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan informasi, pelayanan dan penyeberluasan informasi publik serta kegiatan kehumasan.

6

Bagian Keempat Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 342 Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di bidang pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air.

Pasal 343 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 342, Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi: a. penyiapan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air; b. pembinaan pelaksanaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air; c. pembinaan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum wilayah sungai (PPK BLU WS); d. pembinaan dalam pelaksanaan pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD e. pembinaan pelaksanaan AMDAL bidang sumber daya air; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) g. pelaksanaan rumah tangga direktorat.

Pasal 344 Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Sub Direktorat Hidrologi dan Kualitas Air; Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai; Sub Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Air; Sub Direktorat Kemitraan dan Peran Masyarakat; Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air; Sub Bagian TataUsaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

7

Pasal 345 Sub Direktorat Hidrologi dan Kualitas Air mempunyai tugas penyiapan norma, standar, pedoman dan manual serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air.

Pasal 346 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Sub Direktorat Hidrologi dan Kualitas Air menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air; b. pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air kepada UPT Pusat yang ada di daerah dan perangkat kerja daerah; c. penyiapan data dan informasi nasional hidrologi dan kualitas air pada sumber air d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air serta teknologi modifikasi cuaca (TMC)

Pasal 347 Sub Direktorat Hidrologi dan Kualitas Air terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 348 (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan dalam penyusunan norma, standar, pedoman dan manual serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air di wilayah Sumatera dan Jawa. (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan dalam penyusunan norma, standar, pedoman dan manual serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT dan Papua.

8

Pasal 349 Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai mempunyai tugas penyiapan norma, standar, pedoman dan manual serta pembinaan dalam perencanaan sumber daya air wilayah sungai.

Pasal 350 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan penyiapan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kepada UPT Pusat yang ada di daerah dan perangkat kerja daerah; b. pembinaan penyiapan rencana pengelolaan sumber daya air kepada UPT Pusat yang ada di daerah dan perangkat kerja daerah; c. penyiapan bahan untuk penetapan wilayah sungai; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola dan rencana pengelolaan SDA.

Pasal 351 Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 352 (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, dan pedoman dalam penyiapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta pemantauan dan evaluasi penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di wilayah Sumatera dan Jawa.

(2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, dan pedoman dalam penyiapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta pemantauan dan evaluasi penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT dan Papua.

9

Pasal 353 Sub Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan norma, standar dan pedoman serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air

Pasal 354 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Sub Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan norma, standar, pedoman, manual di bidang kelembagaan pengelolaan sumber daya air; b. pembinaan pembentukan kelembagaan pengelola dan wadah koordinasi sumber daya air di wilayah sungai dan di daerah; c. pembinaan dan bantuan teknis kepada lembaga pengelola sumber daya air; d. pembinaan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD; e. pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga pengelola sumber daya air.

Pasal 355 Sub Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Air terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 356 (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang kelembagaan pengelolaan sumber daya air serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan sumber daya air di wilayah Sumatera dan Jawa. (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang kelembagaan pengelolaan sumber daya air serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan sumber daya air di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 357 Sub Direktorat Kemitraan dan Peran Masyarakat mempunyai tugas penyiapan norma, pedoman dan manual serta pembinaan pelaksanaan kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 10

Pasal 358 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Sub Direktorat Kemitraan dan Peran Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan norma, pedoman dan manual kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; b. pembinaan pelaksanaan kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; c. penyiapan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 359 Sub Direktorat Kemitraan dan Peran Masyarakat terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 360 (1)

Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan untuk penyusunan norma, pedoman dan manual kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, penyiapan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera dan Jawa.

(2)

Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan untuk penyusunan norma, pedoman dan manual kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, penyiapan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 361 Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas penyiapan norma, standar, pedoman dan manual serta pembinaan pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air.

11

Pasal 362 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan norma, standar, pedoman dan manual pengendalian pengelolaan sumber daya air; b. pembinaan pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air kepada UPT Pusat yang ada di daerah dan perangkat kerja daerah; c. pembinaan pelaksanaan AMDAL bidang sumber daya air; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air

Pasal 363 Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan SDA terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 364 (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pengendalian pengelolaan sumber daya air serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera dan Jawa.

(2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pengendalian pengelolaan sumber daya air serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 365 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi BMN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

12

Bagian Kelima Direktorat Bina Program Pasal 366 Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama Internasional, penyelenggaraan data dan informasi serta evaluasi kinerja pengelolaan sumber daya air.

Pasal 367 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 366, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan strategi, dan penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan sumber daya air; b. pembinaan dan penatalaksanaan, pinjaman dan hibah, serta penyelenggaraan kerjasama Internasional dalam pengelolaan sumber daya air; c. penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air; d. pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air; e. evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sumber daya air; f. penyusunan norma, standar, pedoman dan manual dalam perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama Internasional, evaluasi kinerja, dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air; dan g. penyelenggaraan rumah tangga direktorat.

Pasal 368 Direktorat Bina Program terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi; Sub Direktorat Program dan Anggaran; Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri; Sub Direktorat Data dan Informasi Sumber Daya Air; Sub Direktorat Evaluasi Kinerja; Sub Bagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

13

Pasal 369 Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi, evaluasi kelayakan, penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 370 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air; b. penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan sumber daya air; c. pembinaan dan penyelenggaraan evaluasi kelayakan rencana pengembangan sumber daya air; d. penyusunan program jangka menengah serta arahan rencana kerja tahunan bidang sumber daya air; dan e. penyusunan norma, standar, pedoman, manual untuk penyiapan rumusan kebijakan dan strategi, serta evaluasi kelayakan.

Pasal 371 Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Umum; b. Seksi Kelayakan Pengembangan.

Pasal 372 (1)

Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, penyiapan bahan penyusunan program jangka menengah dan arahan rencana kerja tahunan bidang sumber daya air serta penyiapan bahan norma, standar, pedoman, manual untuk penyiapan rumusan kebijakan dan strategi.

(2)

Seksi Kelayakan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan evaluasi kelayakan, penyiapan penyelenggaraan investasi pengelolaan sumber daya air, serta penyiapan bahan, norma, standar, pedoman, manual untuk penyiapan evaluasi kelayakan.

Pasal 373 Sub Direktorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air. 14

Pasal 374 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Sub Direktorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air; b. pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan sumber daya air; c. penyiapan penyelenggaraan norma, standar, pedoman, manual penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air;

Pasal 375 Sub Direktorat Program dan Anggaran terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah Barat; b. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah Timur.

Pasal 376 (1)

Seksi Program dan Anggaran Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran, pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan sumber daya air untuk wilayah Pulau Sumatera dan Jawa serta menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman, manual penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air.

(2)

Seksi Program dan Anggaran Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran, pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan sumber daya air untuk wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman, manual penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air.

Pasal 377 Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penatalaksanaan pinjaman dan hibah, serta penyelenggaraan kerjasama Internasional dalam pengelolaan sumber daya air.

15

Pasal 378 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. melakukan penyiapan rumusan prioritas program dan penyusunan anggaran tahunan serta ketatalaksanaan administrasi pinjaman, hibah, dan kerjasama Internasional; b. pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan pinjaman dan hibah; c. memonitor dan mengevaluasi serta menyusun laporan pinjaman, hibah, dan kerjasama Internasional; dan d. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan kerjasama Internasional dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 379 Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari : a. Seksi Kerjasama Luar Negeri Multilateral; b. Seksi Kerjasama Luar Negeri Bilateral.

Pasal 380 (1)

Seksi Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan program prioritas dan tahunan; penyiapan bahan pembinaan, penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian penggunaan anggaran pinjaman dan hibah multilateral; penyusunan laporan pinjaman dan hibah; serta menyiapkan bahan dukungan administrasi untuk penyelenggaraan kerjasama multilateral dalam pengelolaan sumber daya air.

(2)

Seksi Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan program prioritas dan tahunan; penyiapan bahan pembinaan, penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian penggunaan anggaran pinjaman dan hibah bilateral; penyusunan laporan pinjaman dan hibah; serta menyiapkan bahan dukungan administrasi untuk penyelenggaraan kerjasama bilateral dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 381 Sub Direktorat Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air. 16

Pasal 382 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Sub Direktorat Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air; b. pengolahan data dan penyajian informasi sumber daya air; c. penyiapan penyelenggaraan norma, standar, pedoman, manual untuk penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;

Pasal 383 Sub Direktorat Data dan Informasi Sumber Daya Air terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Sistem; b. Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi.

Pasal 384 (1)

Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, serta pembinaan pengembangan dan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman, manual untuk penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.

(2)

Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengolahan data dan penyajian informasi sumber daya air serta pembinaan dan penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman, manual untuk pengolahan data dan penyajian informasi sumber daya air.

Pasal 385 Sub Direktorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air, serta pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu.

17

Pasal 386 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air yang didanai oleh APBN, PLN dan DAK ; b. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pengelolaan sumber daya air c. pelaporan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air; d. penyusunan norma, standar, pedoman, manual untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air serta jaminan mutu.

Pasal 387 Sub Direktorat Evaluasi Kinerja terdiri dari : a. Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Barat; b. Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Timur.

Pasal 388 (1)

Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk pembinaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman, manual untuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air dan jaminan mutu.

(2)

Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk pembinaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air, di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, pedoman, manual untuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya air dan jaminan mutu.

Pasal 389 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi BMN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

18

Bagian Keenam Direktorat Sungai, Danau dan Waduk

Pasal 390 Direktorat Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan dan strategi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan program dan kegiatan, pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

Pasal 391 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan dibidang sungai, danau, waduk dan bendungan; b. evaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; c. monitoring dan evaluasi program kegiatan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; d. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; e. pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; f. pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan termasuk sistem sabo; g. penyusunan dan penyiapan NSPM (norma, standar, pedoman, manual) perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; h. pembinaan pemantauan, analisis dan evaluasi kemanan bendungan; i. penyelenggaraan rumah tangga direktorat.

19

Pasal 392 Direktorat Sungai, Danau dan Waduk terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Sub Direktorat Perencanaan Teknis; Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat; Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur; Sub Direktorat Bendungan; Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana alam; Sub Bagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 393 Sub Direktorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan rumusan kebijakan, strategi dan program kegiatan, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi program kegiatan, dan perencanaan teknis di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

Pasal 394 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Sub Direktorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; b. penyusunan kebijakan dan strategi serta program anggaran kegiatan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; c. penyusunan dan penyebarluasan serta monitoring dan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; d. pelaksanaan pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; e. pelaksanaan pembinaan penyusunan program kegiatan dan perencanaan teknis di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; f. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan studi, perencanaan teknis, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; h. penyiapan rekomendasi teknis perizinan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan. 20

Pasal 395 Sub Direktorat Perencanaan Teknis terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 496 (1)

Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program kegiatan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bantuan teknis kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan di P. Sumatera dan Jawa.

(2)

Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program kegiatan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bantuan teknis kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 497 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Sumatera dan Jawa.

Pasal 498 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian

21

daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Sumatera dan Jawa; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Sumatera dan Jawa. c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Sumatera dan Jawa; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Sumatera dan Jawa.

Pasal 499 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat I; b. Seksi Wilayah Barat II.

Pasal 400 (1)

Seksi Wilayah Barat I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di wilayah sungai P. Sumatera.

(2)

Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di wilayah sungai P. Jawa.

Pasal 401 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

22

Pasal 402 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 403 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur terdiri dari : a. Seksi Wilayah Timur I; b. Seksi Wilayah Timur II.

Pasal 404 (1) Seksi Wilayah Timur I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di wilayah sungai P. Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Wilayah Timur II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang sungai, danau dan waduk di wilayah sungai P. Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

23

Pasal 405 Sub Direktorat Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi, persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan bendungan.

Pasal 406 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Sub Direktorat Bendungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi di bidang bendungan; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi di bidang bendungan; c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang bendungan; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi, persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang bendungan.

Pasal 407 Sub Direktorat Bendungan terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 408 1) Seksi Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan dan pelaksanaan konstruksi persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang bendungan di P. Sumatera dan Pulau Jawa; 2) Seksi Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan dan pelaksanaan konstruksi persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang bendungan di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

24

Pasal 409 Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, penyusunan pedoman dan manual teknis pengelolaan penanganan dan penanggulangan bencana alam, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penganganan tanggap darurat dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

Pasal 410 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; d. penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sungai, danau, waduk dan bendungan; e. penyusunan pedoman dan manual teknis pengelolaan penanganan dan penanggulangan bencana alam serta pelaksanaan penanggulangan tanggap darurat bencana di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan, serta penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca.

Pasal 411 Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur.

25

Pasal 412 1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan serta penanggulangan bencana alam; pembinaan dalam pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan serta penanggulangan bencana alam; penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sungai, danau, waduk dan bendungan di wilayah P. Sumatera dan Jawa;

2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan serta penanggulangan bencana alam; pembinaan dalam pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk dan bendungan; penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan bendungan serta penanggulangan bencana alam; penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sungai, danau, waduk dan bendungan di wilayah P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Pasal 413 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi BMN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

26

Bagian Ketujuh Direktorat Irigasi

Pasal 414 Direktorat Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan dan strategi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan program dan kegiatan, pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 415 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal Direktorat Irigasi menyelenggarakan fungsi :

414,

a. perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan dibidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; b. evaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; c. monitoring dan evaluasi program kegiatan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; d. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; e. pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; f. pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi; g. penyusunan dan penyiapan NSPM (norma, standar, pedoman, manual) perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; h. penyelenggaraan rumah tangga direktorat.

27

Pasal 416 Direktorat Irigasi terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Sub Direktorat Perencanaan Teknis; Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat; Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur; Sub Direktorat Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah; Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam; Sub Bagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 417 Sub Direktorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan rumusan kebijakan, strategi dan program kegiatan, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi program kegiatan, dan perencanaan teknis di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 418 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 417, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan data dan informasi di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; b. penyusunan kebijakan dan strategi serta program anggaran kegiatan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; c. penyusunan dan penyebarluasan serta monitoring dan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; d. pelaksanaan pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; e. pelaksanaan pembinaan penyusunan program kegiatan dan perencanaan teknis di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; f. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan studi, perencanaan teknis, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; h. penyiapan rekomendasi teknis perizinan dalam pengembangan irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

28

Pasal 419 Sub Direktorat Perencanaan Teknis terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur. Pasal 420 (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program kegiatan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bantuan teknis kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah di P. Sumatera dan Jawa. (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program kegiatan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bantuan teknis kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 421 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Sumatera dan Jawa.

Pasal 422 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Sumatera dan Jawa; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Sumatera dan Jawa. 29

c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Sumatera dan Jawa; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Sumatera dan Jawa.

Pasal 423

Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat I; b. Seksi Wilayah Barat II.

Pasal 424 (1) Seksi Wilayah Barat I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Sumatera. (2) Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Jawa.

Pasal 425 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

30

Pasal 426 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 425, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 427 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur terdiri dari : a. Seksi Wilayah Timur I; b. Seksi Wilayah Timur II.

Pasal 428 (1) Seksi Wilayah Timur I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Wilayah Timur II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang irigasi di P. Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

31

Pasal 429 Sub Direktorat Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi, persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan bidang Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 430 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 429, Sub Direktorat Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi di bidang penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi di bidang penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi, persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 431 Sub Direktorat Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur. Pasal 432 1) Seksi Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan dan pelaksanaan konstruksi persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah di P. Sumatera dan Pulau Jawa; 2) Seksi Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan dan pelaksanaan konstruksi persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

32

Pasal 433 Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, penyusunan pedoman dan manual teknis pengelolaan penanganan dan penanggulangan bencana alam, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penganganan tanggap darurat dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi.

Pasal 434 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 433, Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; d. penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; e. penyusunan pedoman dan manual teknis pengelolaan penanganan dan penaggulangan bencana alam serta pelaksanaan penanggulangan tanggap darurat bencana di bidang irigasi; f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di bidang irigasi.

Pasal 435 Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam terdiri dari : a. b.

Seksi Wilayah Barat; Seksi Wilayah Timur.

33

Pasal 436 1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah serta penanggulangan bencana alam; pembinaan dalam pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah serta penanggulangan bencana alam; penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah di wilayah P. Sumatera dan Jawa; 2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah serta penanggulangan bencana alam; pembinaan dalam pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah serta penanggulangan bencana alam; penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Pasal 437 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga, Administrasi BMN, dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

34

Bagian Kedelapan Direktorat Rawa dan Pantai

Pasal 438 Direktorat Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam perumusan kebijakan dan strategi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan program dan kegiatan, pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

Pasal 439 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Direktorat Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan dibidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; b. evaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; c. monitoring dan evaluasi program kegiatan di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; d. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pendayagunaan lahan reklamasi rawa dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; e. pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pendayagunaan lahan reklamasi rawa dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; f. pembinaan penanggulangan dan penanggulangan bencana alam di bidang rawa dan pantai; g. penyusunan dan penyiapan NSPM (norma, standar, pedoman, manual) perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; h. penyelenggaraan rumah tangga direktorat.

35

Pasal 440 Direktorat Rawa dan Pantai terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

Sub Direktorat Perencanaan Teknis; Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat; Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur; Sub Direktorat Pengamanan Pantai; Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam; Sub Bagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 441 Sub Direktorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan rumusan kebijakan, strategi dan program kegiatan, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi program kegiatan, dan perencanaan teknis di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

Pasal 442 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Sub Direktorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan data dan informasi di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; b. penyusunan kebijakan dan strategi serta program anggaran kegiatan di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; c. penyusunan dan penyebarluasan serta monitoring dan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidadang rawa, tambak dan pengamanan pantai; d. pelaksanaan pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; e. pelaksanaan pembinaan penyusunan program kegiatan dan perencanaan teknis di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; f. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan studi, perencanaan teknis, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; h. penyiapan rekomendasi teknis perizinan dalam pengembangan rawa dan pantai. 36

Pasal 443 Sub Direktorat Perencanaan Teknis terdiri dari : a. b.

Seksi Wilayah Barat; Seksi Wilayah Timur. Pasal 444

(1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program kegiatan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bantuan teknis kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rawa dan tambak di P. Sumatera dan Jawa. (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan serta penyusunan usulan program kegiatan, penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman dan manual perencanaan teknis, penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bantuan teknis kegiatan studi kelayakan, perencanaan teknis pengembangan, rehabilitasi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rawa dan tambak di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 445 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Sumatera dan Jawa.

Pasal 446 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Sumatera dan Jawa; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Sumatera dan Jawa. 37

c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Sumatera dan Jawa; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Sumatera dan Jawa.

Pasal 447 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat terdiri dari : a. Seksi Wilayah Barat I; b. Seksi Wilayah Barat II.

Pasal 448 (1) Seksi Wilayah Barat I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di wilayah sungai P. Sumatera. (2) Seksi Wilayah Barat II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di wilayah sungai P. Jawa.

Pasal 449 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 450 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; 38

b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 451 Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, terdiri dari: a. Seksi Wilayah Timur I; b. Seksi Wilayah Timur II;

Pasal 452 (1) Seksi Wilayah Timur I, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di wilayah sungai P. Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Wilayah Timur II, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan konstruksi dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang rawa dan tambak di wilayah sungai P. Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 453 Sub Direktorat Pengamanan Pantai, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi, persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang pengamanan pantai.

39

Pasal 454 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Sub Direktorat Pengamanan Pantai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan informasi program dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi di bidang pengamanan pantai ; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi di bidang pengamanan pantai; c. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan konstruksi kepada provinsi, kabupaten/kota dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di bidang pengamanan pantai; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi, persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang pengamanan pantai.

Pasal 455 Sub Direktorat Pengamanan Pantai, terdiri dari: a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur; Pasal 456 1) Seksi Wilayah Barat, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan dan pelaksanaan konstruksi persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang pengamanan pantai di P. Sumatera dan Pulau Jawa; 2) Seksi Wilayah Timur, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi program dan progres, pembinaan dan bantuan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan dan pelaksanaan konstruksi persiapan pengelolaan serta operasi dan pemeliharaan di bidang pengamanan pantai di P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 457 Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis persiapan dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, penyusunan pedoman dan manual teknis pengelolaan penanganan dan penanggulangan bencana alam, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penganganan tanggap darurat dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang rawa dan pantai. 40

Pasal 458 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa, tambak dan pengamanan pantai; b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa, tambak dan pengamanan pantai; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana rawa, tambak dan pengamanan pantai; d. penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan rawa, tambak dan pengamanan pantai; e. penyusunan pedoman dan manual teknis pengelolaan penanganan dan penaggulangan bencana alam serta pelaksanaan penanggulangan tanggap darurat bencana di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai; f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

Pasal 459 Sub Direktorat OP dan Penanggulangan Bencana Alam, terdiri dari: a. Seksi Wilayah Barat; b. Seksi Wilayah Timur;

Pasal 460 1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa dan pantai; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa dan pantai serta penanggulangan bencana alam; pembinaan dalam pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana rawa dan pantai ; penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai serta penanggulangan bencana alam; penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan rawa dan pantai di wilayah P. Sumatera dan Jawa; 2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa dan pantai; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota 41

dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa dan pantai serta penanggulangan bencana alam; pembinaan dalam pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana rawa dan pantai ; penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang operasi dan pemeliharaan rawa dan pantai serta penanggulangan bencana alam; penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan rawa dan pantai di wilayah P. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 461 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga, urusan penataan administrasi BMN dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 462

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 463 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA

DIREKTORAT BINA PSDA SUBBAG TU

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREKTORAT SUNGAI, DANAU & WADUK

SUBBAG TU

SUBBAG TU

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN

DIREKTORAT IRIGASI SUBBAG TU

BAGIAN UMUM

DIREKTORAT RAWA DAN PANTAI SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS



SUB DIREKTORAT PERENCANAAN WILAYAH SUNGAI

SUB DIREKTORAT PROGRAM & ANGGARAN

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PELAKSANAAN WIL. BARAT



SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN

SUB DIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PELAKSANAAN WIL. TIMUR



SUB DIREKTORAT KEMITRAAN & PERAN MASY.

SUB DIREKTORAT DATA & INFORMASI

SUB DIREKTORAT BENDUNGAN

SUB DIREKTORAT PENYEDIAAN AIR BAKU & PEMANFAATAN AIR TANAH

SUB DIREKTORAT PENGAMANAN PANTAI

SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN PENGELOLAAN SDA

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SUB DIREKTORAT OP & PENANGGULANGAN BA



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA

BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN

BAGIAN UMUM

SUBBAG TATA USAHA KEPEGAWAIAN

SUBBAG ANGGARAN PEMBIAYAAN

SUBBAG PER-UU

SUBBAG RUMAH TANGGA, TATA USAHA DAN KEARSIPAN

SUBBAG PENGEMB. PEG. & ADM. JAB. FUNGSIONAL

SUBBAG KAS & PERBENDAHARAAN

SUBBAG BANTUAN HUKUM

SUBBAG HUMAS

SUBBAG ORGANISASI & TATALAKSANA

SUBBAG VERIFIKASI, PEMBUKUAN & PELAPORAN

SUBBAG PERJANJIAN

SUBBAG PERLENGKAPAN


DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SUBBAG TATA USAHA

SUB DIREKTORAT HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN WILAYAH SUNGAI

SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR


SUB DIREKTORAT KEMITRAAN & PERAN MASYARAKAT

SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN PENGELOLAAN SDA

DIREKTORAT BINA PROGRAM

SUBBAG TATA USAHA

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI

SUB DIREKTORAT PROGRAM & ANGGARAN

SUB DIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT DATA & INFORMASI SDA

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SEKSI PERENCANAAN UMUM

SEKSI PERENCANAAN PROG. & ANGGARAN WIL. BARAT

SEKSI KERJA SAMA MULTILATERAL

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM

SEKSI EVALUASI KINERJA WILAYAH BARAT

SEKSI KELAYAKAN PENGEMBANGAN

SEKSI PERENCANAAN PROG. & ANGGARAN WIL. TIMUR

SEKSI KERJA SAMA BILATERAL

SEKSI PENGOLAHAN DATA & DISEMINASI INFORMASI

SEKSI EVALUASI KINERJA WILAYAH TIMUR


DIREKTORAT SUNGAI, DANAU & WADUK

SUBBAG TATA USAHA




SUB DIREKTORAT BENDUNGAN

SUB DIREKTORAT OP & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WIL. BARAT I

SEKSI WILAYAH TIMUR I

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WIL. BARAT II

SEKSI WILAYAH TIMUR II

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR


DIREKTORAT IRIGASI

SUBBAG TATA USAHA




SUB DIREKTORAT PENYEDIAAN AIR BAKU & PEMANFAATAN AIR TANAH


SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WIL. BARAT I


SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WIL. BARAT II


SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR


DIREKTORAT RAWA DAN PANTAI

SUBBAG TATA USAHA




SUB DIREKTORAT PENGAMANAN PANTAI


SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WIL. BARAT I


SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH BARAT

SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WIL. BARAT II


SEKSI WILAYAH TIMUR

SEKSI WILAYAH TIMUR


ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents