Oleh: WIDIHASTUTI, S.PD. (Dosen FT Universitas Negeri Yogyakarta)

REFLEKSI KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) 2004 MENYONGSONG KBK MENUJU UJIAN SEKOLAH (Sebuah Analisis Sistem dan Mutu Pendidikan Kita)

Oleh: WIDIHASTUTI, S.PD. (Dosen FT Universitas Negeri Yogyakarta) [email protected]

Disampaikan pada Seminar dan Dialog Nasional dengan tema “Kebijakan Dekonsentrasi Dalam Otonomi Pendidikan dan Refleksi Kritis Terhadap Ujian Akhir Nasional Menuju Ujian Sekolah” yang diselenggarakan oleh LP3 Universitas Negeri Malang 10 Agustus 2004

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2004

1

REFLEKSI KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) 2004 MENYONGSONG KBK MENUJU UJIAN SEKOLAH (Sebuah Analisis Sistem dan Mutu Pendidikan Kita) oleh: Widihastuti Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Busana PTBB FT UNY [email protected]

PENDAHULUAN Dalam percaturan global, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia sebagai bagian dari kehidupan bangsa di dunia harus senantiasa berupaya mengimbangi kemajuan tersebut. Jika tidak, Indonesia akan tertinggal jauh bahkan terkucil dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Indonesia akan bisa bersaing dan dihargai serta diperhitungkan dalam percaturan global apabila Indonesia memiliki SDM yang berkualitas dan beradab. Salah satu cara untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas adalah dengan pendidikan yang berkualitas juga. Namun kenyataan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita saat ini adalah masih rendahnya mutu/kualitas pendidikan kita yang tercermin dari proses maupun hasil belajar yang belum memadai dan hal ini menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi. Pembelajaran yang berlangsung belum mampu menjamin terpenuhinya pengalaman belajar yang dapat menumbuhkembangkan kecakapan akademik, kecakapan sosial, dan kecakapan personal secara optimal, dan dari hasil belajar juga belum menghasilkan perolehan nilai yang memuaskan. Dan sangat memilukan sekali, berdasarkan hasil penelitian di Asia tentang penyelenggaraan pendidikan di setiap negara, ternyata Indonesia menduduki peringkat ke tigabelas setelah Vietnam (Mendikbud, 2002), hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM kita masih sangat rendah. Kenyataan tersebut di atas harus segera diatasi dengan memperbaiki Kinerja, Sistem, Manajemen, dan Kebijakan Pendidikan Nasional kita, sehingga apa yang diamanatkan pada tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, estetis, dan demokratis, serta

2

memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan dapat terwujud sehingga impian memiliki SDM berkualitas yang mampu menjadi inovator, dinamisator, dan akselerator yang konstruktif bagi pembangunan Indonesia selanjutnya dapat terlaksana. Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan kita di tingkat dasar dan menengah telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Depdiknas, salah satunya adalah dengan menerapkan standar mutu pendidikan yang terukur secara nasional pada akhir masa satuan pendidikan yaitu dengan melaksanakan Ujian Akhir Nasional (UAN) 2004 yang merupakan kelanjutan dari EBTANAS dengan mensyaratkan kriteria kelulusan nilai minimal 4,01untuk semua mata pelajaran yang diujikan berdasarkan Keputusan Mendiknas nomor 153/U/2003. Kebijakan ini ternyata dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, apalagi seiring dengan diterapkannya Kurikulum 2004 yang notabenenya merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada hakekatnya sistem evaluasinya bertolak belakang dengan UAN. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk merefleksi pelaksanaan UAN 2004, sekaligus untuk memberikan (a) gambaran tentang pelaksanaan UAN 2004 di tingkat pendidikan dasar dan menengah, (b) mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul seputar pelaksanaan UAN 2004, (c) evaluasi pelaksanaan UAN 2004, dan (d) solusi sistem evaluasi dan penilaian yang seiring dengan KBK demi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. PELAKSANAAN UAN 2004 UAN (Ujian Akhir Nasional) 2004 yang telah dilaksanakan kurang lebih dua bulan yang lalu, ternyata telah menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dan banyak mendapatkan kritikan yang tajam. Apa sebenarnya UAN 2004 tersebut, bagaimana pelaksanaannya, dan mengapa menimbulkan kontroversi? Berdasarkan Keputusan Mendiknas tentang UAN (Ujian Akhir Nasional) tahun pelajaran 2003/2004, pasal 1, yang dimaksud dengan UAN yang selanjutnya disebut Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah (SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, dan SMK) yang diselenggarakan secara nasional. Peserta didik akan dinyatakan

3

lulus dan mendapat Surat Tanda lulus (STL) apabila telah memenuhi kriteria standar kelulusan secara nasional nilai minimal 4,01(tahun 2004) untuk semua mata pelajaran yang diujikan dengan mengacu pada kurikulum nasional, dan yang bersangkutan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang tidak lulus Ujian Nasional harus mengulang pada Ujian Nasional tahun berikutnya. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan Ujian Nasional adalah untuk : (a) mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, (b) mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah, (c) mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, kepada masyarakat. Dan fungsi dari Ujian Nasional ini seperti termaktud dalam pasal 3 adalah sebagai: (a) alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, (b) pendorong peningkatan mutu pendidikan, (c) bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan (d) bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UAN yang semula dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan standar mutu pendidikan secara nasional, ternyata dalam pelaksanaannya telah mengecewakan banyak pihak dan masyarakat. Kebijakan-kebijakan Depdiknas yang kemudian muncul seputar UAN 2004 justru menjadi bumerang bagi kebijakan awal UAN 2004 itu sendiri dan menimbulkan kontroversi. Berawal dari hal tersebut maka muncullah berbagai kritikan tajam terhadap UAN dan mempertanyakan urgensinya. Pelaksanaan UAN 2004 yang tidak jujur dan apa adanya telah melenceng jauh dari tujuan semula, dan kepentingan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan kualitas SDM Indonesia yang handal telah dinomorduakan. Kalau hal ini berkelanjutan, apa jadinya dengan Indonesia karena nasib bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas SDM Indonesia sendiri. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN UAN 2004 Seperti telah disinggung di atas, bahwa dalam pelaksanaan UAN 2004 ternyata menimbulkan banyak permasalahan dan kontroversi dari berbagai pihak, untuk itu dalam tulisan makalah ini permasalahan tersebut akan dicoba diidentifikasi berdasarkan beberapa sumber (Kompas, Juni 2004), yaitu sebagai berikut:

4

1. Kriteria Kelulusan dengan standar nilai minimal 4,01 secara nasional untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Standar nilai ini yang akan digunakan sebagai standar mutu pendidikan secara nasional. Banyak sekolah yang merasa khawatir dan keberatan dengan ketentuan tersebut khususnya sekolah-sekolah yang ada di daerahdaerah dan yang merasa kurang mampu untuk memenuhi kriteria tersebut 100%. Mereka takut jika banyak peserta didiknya yang tidak lulus UAN 2004 maka akan menurunkan kredibilitasnya dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Akhirnya kasus pengatrolan nilai pun tidak bisa dielakkan lagi demi menjaga gengsi. Manipulasi dan ketidakjujuran dalam dunia pendidikan pun mulai dilakukan. Dan hal ini akhirnya memunculkan kebijakan adanya ulangan susulan bagi yang tidak lulus pada ujian utama. Urgensi UAN pun mulai dipertanyakan. 2. Kenyataan adanya (disparitas) perbedaan bobot soal antar daerah yang sebelumnya tidak dikomunikasikan secara transparan, dengan alasan adanya disparitas mutu antar daerah atau alasan yang lain. Jika demikian, mengapa diterapkan standarisasi nasional?. Selanjutnya, mengiringi adanya perbedaan bobot soal UAN antar daerah ini, maka muncul kebijakan diterapkannya sistem konversi nilai hasil UAN yang menurut Bahrul Hayat (Kepala Pusat Penilaian Pendidikan) sebagai upaya mencari titik temu perbedaan mutu tersebut. Mengapa harus demikian? Kalau benar-benar sebagai alat pengendali mutu dan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, mengapa dunia pendidikan kita tidak mau jujur mengakui kekurangannya? Apakah nilai yang dihasilkan tersebut akan bisa mencerminkan

standar mutu

pendidikan secara nasional?. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan kamuflase mutu pendidikan nasional kita?. 3. Kebijakan penerapan tabel konversi nilai UAN 2004 tersebut, yang mendapatkan banyak kritikan tajam karena nilai yang dihasilkan tidak murni, tidak apa adanya dan dianggap tidak adil karena terjadi perampasan hak siswa yang pintar dan pengatrolan nilai siswa yang kurang pintar sehingga hal ini sulit untuk digunakan sebagai evaluasi terhadap mutu pendidikan Indonesia. Konversi nilai ini pun tidak bisa difungsikan sebagai alat pengendali dan pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional sebab telah melenceng dari fungsi UAN itu sendiri.

5

4. Penerapan sistem evaluasi pembelajaran dengan UAN 2004 ini juga menimbulkan kontroversi karena bertolak belakang dengan KBK yang mulai diterapkan. Dalam konteks pembelajaran, KBK mengukur kelulusan tak hanya berdasarkan pengetahuan siswa, tetapi juga pada perubahan perilaku, termasuk keseluruhan proses untuk menggiring siswa mengaplikasikan pengetahuannya. Sebaliknya, UAN lebih mengukur kemampuan siswa berdasarkan nilai yang dicapai pada saat pelaksanaan ujian, tanpa melihat rangkaian proses pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan hal ini, apa yang sebaiknya dilakukan? 5. Hanya tiga mata pelajaran saja yang diujikan dalam UAN seperti untuk IPA yaitu Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika; untuk IPS yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ekonomi; Bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya, menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan mata pelajaran karena mata pelajaran yang dianggap penting hanyalah mata pelajaran yang diujikan dalam UAN dan mata pelajaran yang lain dianggap tidak penting. Karena hal tersebut, maka aspek-aspek moral dan budi pekerti seakan-akan tidak dipentingkan. EVALUASI PELAKSANAAN UAN 2004 Berdasarkan identifikasi dari permasalahan-permasalahan seputar pelaksanaan UAN 2004 tersebut di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. UAN yang sebenarnya merupakan instrumen penilaian dan pengendali mutu pendidikan nasional kita apabila dilaksanakan secara jujur dan konsekuen, maka akan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan secara nasional. Apapun hasilnya, jika murni penilaiannya, maka justru akan bisa dijadikan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Depdiknas untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional kita baik di tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, propinsi, bahkan secara nasional. Dan juga Depdiknas akan dapat mengetahui secara benar mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, dan mana yang harus dipertahankan prestasinya. Oleh karenanya, sebenarnya tidak perlu terjadi ketidakjujuran di dunia pendidikan kita. Kenyataan adanya disparitas bobot soal antar daerah yang terbagi dalam 30 paket soal dengan tingkat kesulitan tinggi, sedang, dan rendah yang dilakukan oleh Depdiknas,

6

dimana kriteria kesulitan soal UAN tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, kalau memang fungsinya sebagai quality control terhadap mutu pendidikan secara nasional, menurut hemat penulis sebenarnya kurang tepat. Karena dengan adanya disparitas bobot soal antar daerah tersebut maka Depdiknas justru tidak akan mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang kondisi dan mutu pendidikan dari masing-masing sekolah di seluruh daerah Indonesia, sehingga standar pengukuran secara nasional sebenarnya tidak bisa diterapkan. Namun dengan memberikan bobot soal yang sama secara nasional di seluruh wilayah (tidak ada perbedaan/disparitas bobot soal), dengan kriteria kelulusan dan sistem penilaiannya sama serta tidak adanya sistem konversi nilai maka standardisasi mutu pendidikan secara nasional dapat diterapkan, dan hal ini justru akan memacu setiap sekolah untuk berprestasi dan meningkatkan mutu sekolahnya, dengan catatan harus dilaksanakan secara jujur dan konsekuen. Munculnya kebijakan diadakannya ulangan susulan bagi siswa yang tidak lulus pada ujian utama UAN 2004 karena tidak dapat memenuhi standar kriteria kelulusan 4,01 untuk semua mata pelajaran yang diujikan menunjukkan tidak konsekuennya pemerintah dalam hal ini Depdiknas dalam menerapkan keputusan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu kinerja, sistem, manajemen, dan kebijakan Depdiknas sebaiknya ditinjau kembali dan segera dibenahi. Dalam hubungan akan diterapkannya Kurikulum 2004 yang berorientasi dan berbasis pada kompetensi, menurut Zulfikri Anas (Staf Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas), sebagai bagian dari pemetaan mutu pendidikan nasional, UAN sebetulnya lebih merupakan external evaluation, oleh karena itu sebaiknya UAN tidak dipakai untuk mengukur kemampuan individual siswa termasuk kelulusannya. Kelulusan siswa lebih pantas diukur dengan ujian yang diadakan oleh guru dengan mengacu pada prinsip KBK, dan untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah dan daerah, maka diperlukan adanya pengendalian mutu dengan diadakan standardisasi mutu pendidikan secara nasional.. Jika hanya tiga mata pelajaran saja yang diujikan lewat UAN dan digunakan sebagai standar kelulusan, maka akan menimbulkan sikap siswa meremehkan mata pelajaran yang lain karena menganggap mata pelajaran yang lain tidak penting. Hal tersebut disebabkan para siswa hanya berorientasi pada kelulusan saja tanpa

7

memperhatikan kompetensi lain yang harus dimilikinya untuk menjadi SDM yang berkualitas dan handal yang sanggup bertahan dan bersaing dalam percaturan global. Oleh karena itu, UAN harus ditinjau kembali apakah akan terus dilaksanakan ataukah dihentikan. SOLUSI Berdasarkan analisis permasalahan tersebut di atas, maka dalam bahasan ini akan disampaikan beberapa masukan pemikiran sebagai solusi terhadap permasalahan di atas dan pemikiran tentang sistem evaluasi dan penilaian yang seiring dengan KBK yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan demi peningkatan mutu pendidikan kita, yaitu sebagai berikut: 1. Jika sistem evaluasi UAN akan tetap dilaksanakan di tahun mendatang sebagai salah satu alat peningkatan mutu dan pengendali mutu pendidikan nasional, maka hal-hal yang harus dibenahi yaitu masalah soal ujian sebaiknya secara nasional memiliki bobot yang sama dengan kriteria penilaian yang sama pula sehingga dapat diterapkan standardisasi mutu pendidikan secara nasional. Dan pemerintah dalam hal ini Depdiknas

harus

betul-betul

konsekuen,

transparan,

dan

dapat

mempertanggungkjawabkan segala keputusan dan kebijakannya. 2. Untuk

menghindari

manipulasi

dan

kecurangan

serta

ketidakjujuran

dan

mengutamakan target kelulusan di setiap sekolah, maka UAN sebaiknya tidak digunakan sebagai alat penentu kelulusan siswa. Dengan demikian, nilai hasil UAN harus betul-betul murni dan apa adanya, tidak ada sistem konversi nilai dan tidak ada pengatrolan nilai sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur mutu pendidikan baik di tingkat sekolah, daerah, maupun di tingkat nasional. 3. Seiring dengan akan dilaksanakannya Kurikulum 2004 yang berorientasi pada kompetensi (KBK) secara serentak, maka kelulusan siswa sebaiknya diukur dengan ujian yang diadakan oleh guru dengan mengacu pada KBK, sebab selama dua tahun uji coba KBK menunjukkan bahwa konsepsi Kurikulum 2004 memiliki prospek yang memberikan harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini guru dipandang yang paling mengerti perubahan perilaku dan kompetensi yang dimiliki siswanya. Oleh sebab itu, setiap pembelajaran perlu merumuskan kompetensi lulusan, baik yang bersifat umum (standar) maupun yang bersifat khusus. Kemampuan dan

8

kualitas siswa tidak hanya ditentukan oleh kelulusannya, tetapi lebih pada kompetensinya. Kompetensi yang akan diukur meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. PENUTUP Di akhir tulisan makalah ini, akan diberikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: UAN 2004 yang telah menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak sebaiknya ditinjau kembali sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Pelaksanaan UAN 2004 yang telah mengecewakan masyarakat, tidak dapat digunakan sebagai piranti yang valid untuk menentukan mutu pendidikan nasional kita. Banyak hal yang harus dibenahi dari sistem pendidikan nasional kita, termasuk kinerja dan manajemennya

sehingga

mutu pendidikan nasional dapat

ditingkatkan. Untuk menentukan kelulusan siswa, sistem evaluasi dan penilaian dengan KBK lebih sesuai dibandingkan dengan UAN. Demikian makalah ini disampaikan, semoga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan kita dan dapat merangsang pemikiran-pemikiran yang lebih baik demi peningkatan mutu pendidikan nasional kita.

Malang, 10 Agustus 2004

9