Implementasi Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Aparatur Birokrasi Dalam meningkatkan Prestasi Kerja di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Oleh : Sintya Nanda Lakada
Abstract : From the results of research conducted by the researchers , that Impementasi Professional Development Policy Reform Improve Job Performance Bureaucracy In Organization Bureau Secretariat in North Sulawesi . Results of linear regression and simple correlation analysis turns Impementasi Professional Development Policy Reform and relationships have a positive effect on Job Performance in Organizations Secretariat Bureau of North Sulawesi . This research can be classified as an explorative survey research with quantitative methods approach . Based on the results of the study suggested professional development policy should be able to optimize the bureaucratic apparatus of education and training in the form of structurally training , functional training , technical training and professional development of personnel policy implementation Yag needs greater attention is the education and training ( technical and functional training ) because this training proved very effective for developing professionalism bureaucratic apparatus in order to optimize the execution of job duties professional development of personnel policy implementation the budget allocation for education and in-service training should be improved . This is necessary because the transactions are carried out based on information obtained through this research budget allocated pengembanga bureaucratic apparatus professionalism through education and training is still small . Keywords : Implementation, Policy, Professionalism, Bureaucracy, Job Performance
akan berarti banyak bagi keberadaan
A. PENDAHULUAN Sumber daya manusia merupakan
organisasi. Para
factor yang paling penting dan paling
ahli
dibidang
manajemen
organisasi.
sumberdaya manusia umumnya sependapat
Sumber daya manusia merupakan penentu
bahwa kualitas sumber daya manusia, yang
jalan-tidaknya ataupun maju mundurnya
dapat membawa organisasi berhasil da
organisasi. Sebaik apapun system yang
sukses ditentukan oleh kompetensinya.
telah disusun atau dilengkapi dan apapun
Kompetensi
sarana dan prasaran yang tersedia dalam
merupakan karakteristik sikap dan perilaku
organisasi,
yang
menentukan
dalam
tanpa
setiap
didukung
oleh
sumber
efektif
yang
daya
akan
manusia
menentuka
keberadaan sumber daya manusia yang
profesionalisme dan prestasi unggul dalam
memiliki kemampuan
pekerjaan.
yang
memadai,
maka berbagai kelengkapan tersebut tidak
Oleh
karena
itu
apabila
mehendaki organisasinya dapat berhasil, Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
organisasi
harus
mengembangkan
dan
profesionalisme
kompetensi
sumberdaya yang dimiliki. Dengan kecerdasan
profesionalisme menrupakan pilar yang akan
menempatkan
birokrasi
sebagai
mesin yang efektif bagi pemerintah dan
makin
masyarakat
meningkatnya
sebagai parameter kecakapan aparatur
dewasa
birokrasi dalam bekrja secara baik. Jadi
ini,
menyebabkan meningkat pula kepekaan
dalam
masyarakat terhadap kualitas pelayanan
kepada masyarakat sumberdaya aparatur
publik
birokrasi
yang
birokrasi.
diberikan
Kondisi
oleh
tersebut
aparatur menuntut
melaksanakan
tugas
pelayanan
dituntut
memiliki
profesionalisme memadai.
aparatur birokrasi harus lebih profesional
Sebagaimana
implementasi
dan berprestasi kerja tinggi. Oleh karena
kebijakan dibidang kepegawaian yang
itu,
tertuang dalam UU No. 43 Tahun 1999
pengembangan
profesionalisme
sumber daya aparatur birokrasi menjadi
tentang
sangat penting.
diorientasikan
Dalam profesionalisme menurut
kaitannya aparatur
Siagian(2000)
dengan pemerintah,
profesionalisme
manajemen
pegawai
kepegawaian
kepada
negeri
profesioanalisme
sipil,
yang
bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
jujur,adil
dan
merata
dapat dilihat dari 3(tiga) segi, yaitu (1)
penyelenggaraan
Kreatifitas, ialah kemampuan aparatur
pemerintahan dan pembangunan, tidak
untuk
dalam
partisipan, netral, keluar dari pengaruh
pelaksanaan tugasnya dengan melakukan
semua golongan dan partai politik dan
inovasi; (2) inovasi, ialah hasrat dan tekad
tidak diskriminatif dalam memberikan
untuk
pelayanan
menghadapi
mencari,
hambatan
menemukan
dan
kepada
tugas
dalam Negara,
masyarakat.
Untuk
menggunakan cara baru atau metode kerja
melaksanakan tugas pelayanan kepada
baru dalam pelaksanaan tugasnya; (3)
masyarakat
responsivitas, ialah kemampuan dalam
demikian, sumberdaya aparatur birokrasi
mengantisipasi dan menghadapi aspirasi
di
baru, perkembangan baru, tuntutan baru
memadai.
dan pengetahuan baru. Pentingnya
tuntut
dengan
persyaratan
memiliki
profesionalisme
Implementasikebijakan profesionalisme
aparatur menurut Sedarmayanti (2009)
diharapkan
dapat
yang
tersebut
mewujudkan
atau
menciptakan SDM aparatur birokrasi yang Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
berkualitas
yaitu
yang
memiliki
perilaku, dan koreksi terhadap kelemahan
kompetensi dan profesionalisme tinggi
kinerja. Oleh karena itu pendidikan dan
dalam menjalankan tugas dan jabatan.
pelatihan dijadikan sebagai instrument
Perhatian besar dari pemerintah untuk
kebijakan utama untuk pengembangan
mengembangkan profesionalime aparatur
profesionalisme aparatur birokrasi
birokrasi dapat dilihat dari arah kebijakan
Dari kenyataan selama berlakunya
nasional dibidang sumber daya aparatur
kebijakan desentralisasi atau otonomi di
Negara
bidang kepegawaian menunjukkan bahwa
yang
menyebutkan
;(1)
meningkatkan kualitas aparatur Negara
implentasi
dengan memperbaiki kesejahteraan dan
profesionalisme
keprofesionalan
memberlakukan
didaerah melalui pendidikan dan pelatihan
system karier berdasarkan prestasi kerja
belum dapat dilaksanakan secara optimal
dengan prisnsip memberikan penghargaan
oleh pemerintah daerah, ini dilihat dari
dan sanksi; (2) meningkatkan fungsi
banyaknya aparatur birokrasi pemerintah
keprofesionalan birokrasi dalam melayani
daerah belum dapat disertakan dalam
masyarakat dan akuntabilitasnya dalam
diklat PNS baik diklat teknis, diklat
mengelola
kekayaan
fungsional dan terutama diklat structural
transparan,
bersih
penyalahgunaan
serta
Negara dan
secara
bebas
kekuasaan;
dari
dan
(3)
kebijakan
pengembangan
aparatur
birokrasi
atau diklat kepemimpinan. Kondisi
demikian
disebabkan
meningkatkan kesejahteraan PNS untuk
terutama oleh keterbatasan dana, sarana
menciptakan aparatur yang bebas dari
dan prasarana serta fasilitas diklat yang
KKN, bertanggung jawab, professional,
dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga
produktif dan efisien.
itu, banyak aparatur birokrasi pemerintah
Sebagaimana
diketahui
bahwa
daerah tidak memiliki kualitas profesioanal
pendidikan dan pelatihan dalam rangka
yang sesuai dengan bidang tugas dan
pengembangan
jabatannya.
sumber
daya
manusia
Hal
ini
tentu
dapat
adalah merupaka instrument utama untuk
mengakibatkan tidak maksimalnya prestasi
meningkatkan
kerja yang dicapai oleh aparatur birkrasi
manusia
yang
kualitas
sumber
mencakup
daya
peningkatan
pengetahuan, peningkatakan keahlian dan keterampilan, dan perubahan sikap dan
dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Fenomena
tersebut,
merupakan
permasalahan yang umumnya terdapat di Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
pemerintahan daerah, antara lain pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Utara, seperti di sekretariat daerah yang menunjukkan bahwa sebagian besar
aparatur
tidak
memiliki
profesionalisme yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan jabatan, sehingga prestasi kerja tidak dapat diwujudkan secara
maksimal.
Hal
itu
dapat
menunjukkan dengan masih banyaknya aparatur yang belum pernah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dan persyaratkan untuk pelaksanaan tugas dan jabatan masing-masing, baik diklat structural, maupun dikalat fungsional dan teknis..
fenomena
mengindikasikan
tersebut bahwa
dapat kebijakan
pengembangan profesionalisme aparatur birokrasi melalui program pendidikan dan pelatihan belum dapat diimplementasikan dengan maksimal oleh pemerintah daerah.
2.
Operasionalisasi Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis, maka variabel
implementasi
1.
adalah merupakan variabel independen atau variabel bebas atau variabel pengaruh. Sedangkan variabel prestasi kerja aparatur adalah merupakan variabel dependen atau variabel
terikat
dipengaruhi.
dikelompokkan
atau
variabel
Berdasarkan
yang definisi
konsepsional dari masing-masing variabel sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian kerangka teoritis, maka selanjutnya disusun definisi operasional dari masingmasing variabel sebagai berikut : 1. Variabel
implementasi
pengembangan aparatur
kebijakan
profesionalisme
didefinisikan
sebagai
serangkaian program atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengembangkan
atau
meningkatkan kualitas professional
Jenis Penelitian Jenis
kebijakan
pengembangan profesionalisme aparatur
untuk B. Metodologi Penelitian
Variabel
aparatur
penelitian
dapat
menurut
tujuan,
pendekatan, tingkat eksplanasi dan jenis data (Sugiono,2000). Penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai suatu penelitian survey yang bersifat eksploratif dengan
birokrasi
pengetahuan,
(kemampuan
keterampilan,
serta
sikap dan perilaku melaksanakan tugas dan jabatan), melalui program pendidikan Implementasi pengembangan
dan
pelatihan. kebijakan profesionalisme
pendekatan metode kuantitatif. Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
aparatur melalui program pendidikan
ditetapkan dalam periode waktu
dan pelatihan tersebut diamati dari
tertentu
beberapa indikator sebagai berikut : -
-
-
-
Penyediaan sarana dan prasarana
dalam menangani tugas-tugas atau
pelaksanaan program pengembangan
pekerjaan-pekerjaan tertentu di luar
Pengalokasian
untuk
pekerjaan/ tugas rutin, dan dalam
pembiayaan pelaksanaan program
memecahkan masalah tertentu dalam
pengembangan
pelaksanaan kerja.
anggaran
Proses rekrutmen peserta program
-
pengembangan
didefinisikan
sebagai
aparatur,
ataupun
jabatan
atau
pekerjaan yang telah ditetapkan. Prestasi kerja aparatur ini diamati/ pada
beberapa
indicator
tugas,
dalam seperti
:
3. Jenis dan Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian
ini
implementasi
adalah kebijakan
data
tentang
pengembangan
profesionalisme aparatur dan prestasi kerja aparatur di Biro Organisasi Sekretariat
sebagai berikut :
Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Enis data
Kuaitas kerja, dilihat dan diukur dari
yang dikumpulkan dalam penelitian ini
mutu
kerja
yang
dihasilkan
berdasarkan standar kesesuain yang ditetapkan,
seperti
adalah data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
ketelitian,
Adapun yang menjadi populasi
kerapihan, ketuntasan, dan lain-lain
dalam penelitian ini seluruh aparatur pada
criteria yang menunjukkan dapat
-
perilaku
disiplin.
dalam menunaikan tugas, pekerjaan,
diukur
dan
kerjasama, tanggung jawab, inisiatif,
perwujudan
pelaksanaan dan hasil kerja aparatur
pekerjaan
Sikap
melaksanakan
2. Variabel prestasi kerja
-
Kehandalan, iukur dari kemampuan
Biro
Organisasi
Sekretariat
Daerah
diterimanya kerja yang dihasilkan
Propinsi Sulawesi Utara yang sesuai data
Kuantitas kerja dilihat dan diukur
terakhir berjumlah 54 orang, yang terdiri
dari
dari 25 orang sarjana (S1 dan S2), 11
jumlah
diselesaikan seseorang dengan
kerja atau
aparatur banyaknya
yang
dapat
dicapai
oleh
dibandingkan kerja
orang diploma, dan 18 orang SMU/ sederajat.
yang Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
Dari diambil
jumlah
sebanyak
populasi 35
tersebut
orang.
5. Teknik Analisa Data
Teknik
Data
yag
terkumpul
dalam
pengambilan sumber data atau responden
penelitian ini diolah dan dianalisis dengan
tersebut menggunakan teknik βstratified
menggunakan teknik analisis deskriptif dan
samplingβ atau pengambilan sampel secara
statistic inferensial, yaitu sebagai berikut :
bertingkat atau menurut strata/ tingkatan
1. Analisis statistik yang digunakan
dari populasi yaitu menurut starata/ tingkat
ialah analisis tabel frekuensi dan
pendidikan formal.
persentase.
penelitian
yang ini
menggunakan
analisis
ini
digunakan untuk mengetahui dan
4. Tenik Pengumpulan Data Data
Teknik
diperlukan
dalam
mendeskripsikan tentang
dikumpulkan
denan
variabel-variabel
teknik
pengamatan. Perhitungan persentase
instrument
dan
keadaan
penelitian
hasil
dengan rumus sebagai berikut :
pengumpulan data sebagai berikut :
π=
a. Kuesioner atau daftar pertanyaan, kuesione disusun dalam bentuk angket
ππ π
x 100%
2. Analisis statistik
inferensial yang
berstruktur guna mengumpulkan data
diguakan ialah analisis regresi dan
primer. Pengumpulan data dengan
korelasi sederhana :
kuesioner ini dilakukan dengan teknik wawancara terpimpin
-
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahi pola
b. Studi dokumentasi, Studi dokumentasi
hubungan pengaruh dari variabel
ini digunakan untuk mengumpulkan
implementasi
data
pengembangan
sekunder.data
diambil
dari
sekunder
ini
dokumen-dokumen
aparatur
kebijakan profeseionalisme
(variabel
X)
terhadapa
tertulis/ terekam yang telah tersedia di
variabel prestasi kerja (variabel Y).
Biro Organisasi Sekretariat Daerah
pola hubungan pengaruh dinyatakan
Propinsi Sulawesi Utara.
dengan persamaan regresi
c. Observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh
gambaran
nyata
mengenai fenomena yang berkaitan dengan objek yang diamati.
linier
sebagai berikut : π=
π
π₯π¦ β ( π₯)( π¦) π π₯2 β π₯ 2
(Sudjana, 1990)
Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
-
Analisis
korelasi
sederhana
bahwa
tanggapan
responden
digunakan untuk mengetahui derajat
implementasi
korelasi
pengaruh
profesionalisme aparatur bervariasi pada
variabel
ketiga kategori penilaian, namun yang
kebijakan
lebih dominan adalah yang menilai pada
profeseionalisme
kategori sedang/cukup baik. Ini dapat
dan
determinasi
besar dari
implementasi pengembangan aparatur
(variabel
X)
terhadapa
kebijakan
tentang
diinterpretasikan
pengembangan
bahwa
implementasi
variabel prestasi kerja (variabel Y).
kebijakan pengembangan profesionalisme
analisis korelasi yang digunkan ialah
aparatur ilihat dari indicator-indikator yang
analisis korelasi product moment
digunakan dalam penelitian, anampaknya
atau
sudah dilakukan dengan cukup baik.
korelasi
r-pearson,
dengan
rumus : π=
b. Prestasi Kerja aparatur π
π
π₯π¦ β ( π₯)( π¦)
π₯2 β
π₯
2
π
π2 β
π
Hasil penelitian
2
enunjukkan dari
35 responden yang diwawancarai ada 12
(Sudjana , 1990)
orang (34,29%) yang tingkat prestasi kerja C.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
orang
1. Deskripsi Variabel Penelitian a. Implementasi Pengembangan Aparatur Hasil
mereka terkategori tinggi, kemudian 18 (51,43%)
prestasi
kerjanya
terkategori sedang/ menengah, dan 5 orang
Kebijakan Profeseionalisme
(14,28%) sisanya yang prestasi kerjanya terkategori rendah. Hasil ini memberikan
penelitian
menunjukkan
gambaran bahwa sebagian besar pegawai
bahwa 12 orang atau 34,29% responden
pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah
yang
Propinsi
diwawancarai
implementasi
menilai
kebijakan
profeseionalisme
bahwa
pengembangan
aparatur
di
instansi
mereka bekerja terkategori tinggi/baik, kemudian 20 orang atau 57,14% menilai terkategori
sedang/
cukup
baik,
Sulawesi
Utara
sudah
menunjukkan prestasi kerja yang cukup baik. 2.
Hasil Analisis Data Hasil analisis regresi linier sederha a
dan
memperlihatkan angka-angka statistic yang
sisanya 3 orang atau 8,57% menilai masih
memberikan gambaran tentang hubungan
pada kategori rendah/ kurang baik. Dari
pengaruh variabel bebas terhadap variabel
distribusi responden
terikat yaitu sebagai berikut :
tersebut
Nampak
Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
-
persamaan
regresi
dari
implementasi
variabel
Utara ialah positif dan sangat nyata
kebijakan
pengembangan
profesionalisme
meyakinkan. -
Hasil analisis korelasi product moment
aparatur terhadap variabel prestasi
memperlihatkan angka-angka statistic
πΎ=
yang memberikan gambaran tentang
10,815 + 0,956X. pada persamaan
korelasi dan daya determinasi dari
regresi linier ini jelas bahwa koefisien
variabel
arah regresi bertanda positif yaitu
terikat yaitu koefisien korelasi (r)
0,956.
bahwa
sebesar 0,888 sedangkan koefisien
variabel
determinasinya sebesar 0,789 atau
kebijakan
78,9%. Uji signifikan didapat nilai
pengembangan
profesionalisme
t=11,106 yang ternya jauh lebih besar
aparatur
prestasi
kerja
dari nilai t-tabel kritik pada taraf
aparatur ialah positif yaitu 0,956 skal
signifikan 0,01 = 2,30. Hasil analis
per
korelasi sederhana ini menunjukkan
kerja
aparatur
Ini
yaitu
menunjukkan
hubungan
pengaruh
implementasi
unit,
terhadap
artinya
kebijakan
implementasi pengembangan
profesionalisme
aparatur
punya
bahwa
bebas
terhadap
implementasi
pengembangan
variabel
kebijakan
profesionalisme
hubugan pengaruh positif terhadap
aparatur mempunyai korelasi positif
prestasi kerja dengan rasio 1 : 0,956.
dan nyata atau signifikan terhadap
Selanjutnya, uji keberartian regresi
prestai kerja dengan daya determinasi
(ANOVA) didapat nilai πΉπππ‘π’ππ =
sebesar 78,9%, artinya perkembangan
123,347 pada probabilitas kesalahan
yang
0,00 dan jika dikonsultasikan dengan
aparatur sebesar 78,9% ditentukan
nilai πΉππππ‘ππ ternyata jauh lebih besar
atau dipengaruhi oleh implementasi
dari nilai πΉππππ‘ππ pada taraf signifikan
kebijakan
0,01 =7,24. Ini bermakna bahwa
profesionalisme aparatur.
hubugan
pengaruh
kebijakan profesionalisme
implementasi
terhadap
pada
prestasi
kerja
pengembangan
3. Pembahasan Hasil Penelitian
pengembangan aparatur
terjadi
Berdasarkan data,
maka
hasil-hasil analisis
persamaan
regresi
linier
prestasi kerja di Biro Organisasi
πΎ = 10,815 + 0,956X dapat digunakan
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi
untuk memprediksi perkembangan yang Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
akan terjadi di masa depan pada prestasi
Sulawesi
kerja aparatur (Y) di Biro Organisasi
hipotesis
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
dinyatakan
apabila
meyakinkan berdasarkan data empiric.
nilai
implementasi
kebijakan
Utara. dalam
Dengan penelitian
teruji/
demikian ini
diterima
dapat secara
pengembangan profesionalisme aparatur
Dengan terujinya hipotesis tersebut
(X) diketahui. Apabila diprediksi(dengan
maka dengan demikian hasil penelitian ini
metode
interpolasi)
yaitu
dengan
mendukung pendapat teoriti ataupun hasil-
rata-rata
variabel
hasil
memasukkan
nilai
implementasi
kebijakan
profesionalisme
pengembangan
aparatur(X)
kajian
penelitian
yang
pernah
dilakukan para ahli. Seperti dikatakan oleh
hasil
Klinger dan Nanbaldin (dalam Gomes
pengamatan yaitu sebesar 56,26 ke dalam
1999) bahwa prestasi kerja merupakan
persamaan regresi linier tersebut, maka
fungsi perkalian dari usaha pegawai, yang
kinerja pegawai (Y) akan menjadi
didukung dengan motivasi tinggi dengan
πΎ = 10,815 +0,956(56,26) = 64,30
kemampuan
Hasil
melalui pendidikan dan pelatihan.
perhitungan
ketepatan
Program
prediksi diatas mempunyai pengertian jika implementasi
kebijakan
pengembangan
pegawai
aparatur,
yang
diperoleh
pengembangan
adalah
untuk
SDM
meningkatkan
profesionalisme aparatur Biro Organisasi
kemampuan dan professional aparatur
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
dapat bertambah sebesar nilai rata-rata
Dengan
variabel X hasil pengamatan (56,26) maka
profesionalisme tersebut maka prestasi
diharapkan prestasi kerja aparatur akan
kerja aparatur akan lebih baik atau
meningkat mejadi 64,30 skala atau dalam
meningkat.
skala ideal pengukuraan ialah naik sebesar
profesionalisme
0,9186 atau 91,86%.
dikembangkan atau ditingkatkan sesuai
Hasil-hasil analisis data tersebut
peningkatan
Oleh
profesionalisme
aparatur
mencapai
terhadap prestasi kerja
signifikan
aparatur Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi
aparatur
Kebijakan
kebijakan pengembangan profesionalisme pengaruh
karena
dan
itu harus
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
memberikan petunjuk bahwa implementasi
punya
kemampuan
pengembangn aparatu
tujuan
dan
hanya
akan
sasaran
jika
diimplemetasikan dengan baik dan benar dengan
kata
lain
keberhasilan
suatu
Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
organisasi
dalam
mengembangkan
Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi
profesionalisme akan sangat tergantung
Sulawesi Utara. Ha ini dilihat dari
pada bagaimana implementsi kebijakan
pengembangan
profesionalisme
pengembangan profesionalisme itu pada
melalui
dan
tataran empiris. Berdasarkan penelitian ini
memberikan pengaruh postif terhadap
ternyata
menunjukkan
peningkatan prestasi kerja.
implementasi
kebijakan
profesionalisme
bahwa
pengembangan
aparatur
punya
berpengaruh positif dalam meningkatkan
pendidikan
pelatihan
2. Saran Berdasarkan
kesimpulan
hasil
penelitian,
maka
perlu
prestasi kerja aparatur diBiro Organisasi
beberapa
saran
berkenaan
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
Implementasi kebijakan pengembangan
D. KESIMPULAN dan SARAN
profesionalisme
1. Kesimpulan
Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi
Berdasarkan
hasil
penelitian
sebagaimana telah dikemukakan, maka
dikemukakan
aparatur
dengan
di
Biro
Sulawesi Utara yaitu: a. Kebijakan
pengembangan
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
profesionalisme aparatur birokrasi
a. Implementasi
harus
pengembangan
kebijakan profesionalisme
dapat
mengoptimalkan
pendidikan dan pelatihan berupa
aparatur di Biro Organisasi Sekretariat
diklat
Daerah
Propinsi
Sulawesi
fungsional,dan diklat teknis
melalui
program
pendidikan
Utara dan
sruktural,
b. Implementasi
kebijakan
pelatihan belu maksimal namun dapat
pengembangan
dikategorikan cukup baik.
aparatur
b. Prestasi kerja aparatur pada Biro
perhatian
diklat
yag
profesionalisme perlu
lebih
mendapat
besar
ialah
Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi
pendidikan dan pelatihan (diklat
Sulawesi Utara belum maksimal.
teknis dan fungsional) karena diklat
c. Implementasi pengembangan
kebijakan profesionalisme
ini terbukti sangat efektif untuk mengembangkan
profesionalisme
aparatur punya berpengaruh positif
aparatur
dan signifikan dalam meningkatkan
pelaksanaan tugas pekerjaan
prestasi
kerja
aparatur
birokrasi
dalam
diBiro Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
c. Untuk
mengoptimalkan
Implementasi
kebijakan
pengembangan
profesionalisme
aparatur maka alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam jabatan harus ditingkatkan. Hal ini perlu diakukan karena berdasarkan
informasi
yang
diperoleh melalui penelitian ini anggaran
yang
pengembanga
dialokasikan profesionalisme
aparatur birokrasi melalui diklat masih kecil. E. DAFTAR PUSTAKA Gomes, F. C. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sedarmayanti. 2008. Manajemen SDM, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Refika Aditama Siagian, S. P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Sudjana, 1990. Metode Statistika. Bandung : PT. Tarsito Sugiono, 2000. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Lampiran UU No. 43 Tahun 1999. Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian.
Jurnal Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL - UNSRAT
