Oleh: Rossy Lambelanova 1 dan Muhammad Buyung Ramadhan ABSTRACT. Keywords: role of BPPKB; family planning program; qualified family ABSTRAK

JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN, Agustus 2016, Hlm. 71 – 94

Volume 9 No. 1, Agustus 2016

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Oleh: Rossy Lambelanova1 dan Muhammad Buyung Ramadhan 1

Institut Pemerintahan Dalam Negeri E-mail: [email protected]

ABSTRACT The population of Tanah Laut District, especially in Sub Pelaihari continues to increase every year. One of the causes that influence the rate of population growth in a region is birth. A high birth rate in a region creates the high rate of population growth. Apart from the issues surrounding, BPPKB role in controlling the rate of population growth through family planning programs in Tanah Laut regency has been not well conducted. It was shown by the fact that the growth rate in the District continues to increase every year. The objective of this study is to analyze the role of BPPKB in implementing family planning programs, determine the factors hampering BPPKB in the implementation of family planning programs in the district of Tanah Laut. This study uses an exploratory method with inductive approach. The technique of collecting data is observation, interviews and documentation, while data analysis uses data reduction techniques, presentation of data and draw conclusions. The results of research present that the role of Women Empowerment and Family Planning (BPPKB) in implementing family planning programs in Tanah Laut, South Kalimantan Province, considered not well conducted, among others: the resource officers are inadequate, the frequency level of socialization is low, infrastructure and facilities were lacking. thus the Women Empowerment and Family Planning (BPPKB) Tanah Laut District must continue to provide the best service for the community.

Keywords: role of BPPKB; family planning program; qualified family ABSTRAK Penduduk Kabupaten Tanah Laut khususnya di Kecamatan Pelaihari terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk pada suatu daerah ialah kelahiran. Tingkat kelahiran yang tinggi di suatu daerah memengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk. Terlepas dari persoalan yang melingkupi, peran BPPKB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal itu ditunjukan dengan adanya fakta bahwa laju pertumbuhan di Kecamatan terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPPKB dalam melaksanakan program KB, mengetahui faktor-faktor penghambat BPPKB

72

Rossy Lambelanova dan M. Buyung Ramadhan

DHARMA PRAJA

dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan. Hasil penelitian tentang peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program KB di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dinilai belum baik dilihat antara lain: sumber daya petugas yang masih kurang, tingkat frekuensi sosialisasi yang rendah, sarana dan prasarana serta fasilitas yang kurang. sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut harus terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kata kunci: peran BPPKB; program KB; keluarga berkualitas.

PENDAHULUAN

T

ingginya angka laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah tingginya angka kelahiran (fertilitas). Dalam sensus penduduk yang dilakukan secara nasional pada tahun 2010 penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa dan diperkirakan berkembang menjadi 240 juta jiwa pada tahun 2011 atau sekitar 1,49% per tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan 4,3 juta jiwa pertahun, (BKKBN, 2010). Hal tersebut menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) sebagai Negara dengan jumlah penduduk terpadat setelah China, India, Amerika. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pulau dengan penduduk terpadat kedua setelah Kalimantan Barat. Hal tersebut tentunya berkaitan langsung dengan jumlah kependudukan tiap Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan, seperti persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 3,10 persen di Kabupaten Balangan hingga yang tertinggi sebesar 17,25 persen di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah

Laut sebagai penduduk terpadat kedua, yaitu sebesar 14,16 persen. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2013 sebanyak 313.725 jiwa, penduduk perkotaan sebanyak 70.271 jiwa atau 23,71 persen dan di daerah perdesaan sebanyak 226.062 jiwa atau 76,29 persen. Persentase distribusi penduduk menurut kecamatan pun bervariasi dari yang terendah sebesar 3,91 persen di Kecamatan Kurau hingga yang tertinggi sebesar 21,56 persen di Kecamatan Pelaihari, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Pelaihari 2010 – 2013 No Tahun Jumlah 1 2 3 4

2010 58.889 2011 63.895 2012 66.587 2013 67.981 Jumlah

Laju Pertumbuhan Pertam Pengura bahan ngan 5.006 2.692 1.394 9.062 jiwa -

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut 2013

Merujuk data diatas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut khususnya di Kecamatan Pelaihari

73

DHARMA PRAJA


terus meningkat setiap tahunnya. pada dasarnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah angka/tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran yang tinggi di suatu daerah memengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk. Terlepas dari persoalan yang melingkupi, peran BPPKB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya data yang menunjukan laju pertumbuhan yang tidak merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah laut terus meningkat setiap tahunnya (Persentase distribusi penduduk yang terendah sebesar 3,91 persen di Kecamatan Kurau dan tertinggi sebesar 21,56 persen di Kecamatan Pelaihari)

1. Bagaimana peran BPPKB dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Laut?

Berbagai permasalahan di lapangan di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program Keluarga Berencana (KB), masyarakat masih ada yang belum sadar akan manfaat dan tujuan dilaksanakannya Program KB, masyarakat yang tidak mau tahu tentang Program KB, masyarakat yang enggan untuk dicampuri urusan rumah tangganya dalam memutuskan memilih program KB, bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa urusan dapur rumah tangga bukan urusan pemerintah.1 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1 banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/07/ada-alasantidak-mengikuti-kb

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat BPPKB dalam pelaksanaan Program KB di Kabupaten Tanah Laut? Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian seperti yang dikemukakan di atas penulis menggunakan beberapa konsep sebagai alat untuk melakukan analisis. Konsep Peranan Berdasarkan Konsep atau pengertian peranan yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Soekanto (2012:212), sebagai berikut: Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Konsep peranan menurut Levinson dalam Soekanto (2012:213) bahwa: Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang yang dalam masyarakat (yaitu social – position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menuju fungsi, penyesuain diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi

74


dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 1. Perananan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Perananan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Konsep peranan menurut Hendropuspio dalam Narwoko dan Bagong (2011:60) mengemukakan bahwa berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Peranan yang diharapkan (expected roles): Cara ideal dalam pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. 2. Peranan yang disesuaikan (actual roles): Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dilaksanakan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi:

DHARMA PRAJA

1. Peranan bawaaan (ascribe roles): yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. 2. Peranan pilihan (achives roles): yaitu peranannya yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri. Menurut Reosmidi dan Riza (2012:59) peranan adalah “aspek dinamis suatu lembaga. Peranan mewakili tata institusional suatu lembaga dalam hal ini pemerintah”. Duvergent (2003:102) peranan adalah, “perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status”. Berdasarkan apa yang dikemukakan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu posisi atau kedudukan seseorang atau lembaga yang mempunyai bagian penting dalam situasi atau permasalahan yang terjadi yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, dalam hal ini adalah BPPKB Kabupaten Tanah Laut yang mempunya tugas pokok dan fungsi sebagai badan yang berperan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan konsep Soerjono Soekanto sebagai alat analisis dalam membahas dan mengkaji peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dalam melaksanakan Program KB di Kabupaten Tanah Laut. Pengertian Keluarga Berencana (KB) Menurut UU No 19 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera, program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan

75

DHARMA PRAJA


usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Depkes (1999) juga memberikan definisi tentang program keluarga berencana yaitu bagian terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Handayani 2010:28).

tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dari pada mereka yang berpendidikan rendah, lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap usaha-usaha pembaharuan yang bersifat positif. Ia juga lebih dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial, secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini program Keluarga Berencana. Pengetahuan KB secara umum diajarkan pada pendidikan formal di sekolah dalam mata pelajaran kesehatan, pendidikan kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan yang ikut KB, semakin tinggi proporsi mereka yang mengetahui dan menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi jumlah anaknya dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Menurut WHO (expert commite, 1970) dalam BKKBN (2012:8) KB adalah: Tindakan yang objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan objektifobjektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengon trol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Jadi, KB adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Program KB di Kabupaten Tanah Laut •

Pengetahuan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengetahuan. Orang yang berpendidikan

Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku sesuai keyakinan tersebut. Notoatmojo (1993:41) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan resultan akibat proses pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan tersebut sebagian besar berasal dari pengelihatan dan pendengaran. Pengukuran atau penilaian pengetahuan pada umumnya dilakukan melalui tes atau wawancara dengan alat bantu kuesioner berisi materi yang diukur dari responden. •

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan dalam pelaksanaan program KB sangat diperlukan dalam suksesnya pelaksanaan KB. Menurut Bornby, (1974) dalam Mahardikanto dan Poerwoko, (2013:81) partisipasi adalah “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan

76


DHARMA PRAJA

penerimaan partisipasi PUS dalam KB secara sosial dan budaya oleh masyarakat, provider, pengambilan kebijakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Kesuksesan program KB tergantung juga pada partisipasi masyarakat terhadap program tersebut, di mana KB mempunya manfaat guna terbentuknya Keluarga yang berkualitas •

Akses Pelayanan KB

Kemudahan dan ketersedian sarana pelayanan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam program KB. Menurut wijono (1999:34) bahwa akses berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial budaya, organisasi atau hambatan bahasa, Menurut BKKBN (2005:21) keterjangkauan ini dimaksudkan agar Pasangan Usia Subur (PUS) dapat memperoleh informasi yang memadai dan pelayanan KB yang memuaskan. Keterjangkauan ini meliputi: 1. Keterjangkauan fisik

Keterjangkauan fisik dimaksudkan agar tempat pelayanan lebih mudah menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat .

2. Keterjangkauan ekonomi

Dimaksudkan agar biaya pelayanan dapat dijangkau oleh klien. Biaya untuk memperoleh pelayanan menjadi bagian terpenting bagi klien. Biaya klien meliputi: uang, waktu, kegiatan kognitif dan upaya perilaku serta nilai yang akan diperoleh klien. Untuk itu dalam mengembangkan pelayanan gratis atau subsidi perlu pertimbangan biaya pelayanan dan klien.

3. Keterjangkauan psikososial Kerterjangkauan psikososial ini dimaksudkan untuk meningkatkan

4. Keterjangkauan pengetahuan Keterjangkauan pengetahuan ini dimaksudkan agar peserta mengetahui tentang pelayanan KB serta di mana mereka dapat memperoleh pelayanan tersebut dan besarnya biaya untuk memperolehnya. 5. Keterjangkauan administrasi

Keterjangkauan administrasi dimak sud kan agar ketetapan administrasi medis dan peraturan yang berlaku pada semua aspek pelayanan berlaku untuk pria dan wanita.

•

Sosial Budaya Masyarakat

Hasil penelitian BKKBN (2005:43) tentang faktor sosekbud (sosial ekonomi budaya) menerangkan bahwa nilai budaya seperti pandangan terhadap banyak anak adalah banyak rejeki, preferensi jenis kelamin anak, dan pandangan agama yang dianut secara inferensi tidak menunjukan pengaruh yang signifikan. Adat kebiasaan atau adat dari suatu masyarakat perlu diluruskan karena tidak banyak menguntungkan bahkan banyak bertentangan dengan kemanusian, di antaranya adalah memberikan nilai anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini akan memungkinkan suatu keluarga mempunya anak banyak. Nilai keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan kemungkinan akan memengaruhi suami untuk menceraikan istrinya dan mencari pasangan lagi agar

77

DHARMA PRAJA


terpenuhi keinginannya memiliki anak laki-laki ataupun perempuan. Di sinilah norma atau adat istiadat Masyarakat di desa terkadang masih mempunya pola pikir yang cenderung primitif seperti timbulnya kepercayaan bahwasanya menggunakan KB merupakan tindakan haram atau tindakan yang dilarang oleh agama.

sosial budaya masyarakat yang patrilinial yang memungkinkan kaum perempuan berada dalam sub ordinasi menyebabkan pengambilan keputusan dalam KB didominasi oleh kaum pria.

Tokoh agama seperti kyai biasanya menjadi sosok yang diagungkan atau menjadi panutan di desa, fakta yang ada bahwa banyak kyai atau tokoh ulama yang tidak menggunakan KB, sehingga masyarakat di desa khususnya pasangan suami isteri pun banyak yang tidak melaksanakan Program KB sehingga pertumbuhan penduduk di desa tersebut cukup tinggi. Masih ada anggapan bahwa cara yang murah untuk mencegah kehamilan dengan menggunakan metode alami (kalender atau senggama terputus). Hal yang mendasari pendapat ini adalah karena setelah melakukan senggama, maka sperma si laki-laki yang telah masuk ke dalam rahim si wanita dapat keluar lagi ketika haid. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam mensukseskan program KB. dengan adanya faktor ekonomi dalam hal ini adalah pendapatan keluarga yang cukup dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mensukseskan program KB khususnya dalam pemilihan alat kontrasepsi yang cocok bagi pasangan suami isteri. Menurut Notoatmojo (2000:83) nilai yang berlaku di dalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Nilai-nilai tersebut ada yang menunjang dan ada yang merugikan kesehatan, seperti kondisi

•

Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan usia subur menurut BKKBN (2012:14) adalah pasangan suami-isteri yang berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami-istri yang berumur kurang 15 tahun yang sudah haid atau istri berumur 50 tahun atau lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan). Kualitas Pasangan Usia Subur itu sendiri sangat memengaruhi terlaksananya program KB, di mana masalah di Kabupaten Tanah Laut adalah banyaknya para pendatang yang tergolong dalam PUSMUVAR (pasangan usia subur muda varietas rendah) yaitu pasangan suami istri yang tergolong dalam PUS yang berpotensi tinggi untuk melahirkan, selain itu PUS ini juga tergolong dalam pasangan yang kurang peduli dengan masalah kesejahteraan keluarga. METODE Penelitian ini menggunakan disain penelitian deskriptif dan analitik sebagai prosedur penelitian, yang menjelaskan sifat atau kondisi suatu objek apa adanya melalui pendekatan kualitatif . Metode pengumpulan data yang dipilih untuk mendapatkan informasi adalah dengan observasi, wawancara terbuka dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dari Miles and Hubermann (1992: 17), yaitu dengan menggunakan

78


DHARMA PRAJA

b. Penyelenggaraan urusan peme rin tahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perem puan dan keluarga berencana.

model interaktif yang terdiri dari 3(tiga) komponen analisis yaitu reduksi, sajian data dan penarikan simpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN

c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluaga Berencana dalam Melaksanakan Program KB Dalam rangka mengetahui Peran Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program KB, alat analisis yang digunakan penulis adalah berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (2012), dengan sub-sub konsep yaitu hak dan kewajiban dengan indikator kompetensi petugas lapangan (hak) serta pelaksanaan tukpoksi yang menunjang visi dan misi daerah (kewajiban). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 2. Fungsi BPPKB meliputi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan, data dan informasi. Fungsi Badan yang tersebut di atas dijadikan penulis sebagai indikator atau dimensi untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang bisa dikembangkan karena fungsi tersebut merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi dari badan itu sendiri. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program KB sudah dilaksanakan di antaranya dengan cara penyuluhan dan sosialisasi ke desa-desa yang berada di Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman kepada masyarakat desa agar masyarakat desa mengetahui pentingnya program KB, seperti yang di ungkapkan kepala badan, pada tanggal 12 Januari 2016 pada pukul 10.00 WITA bertempat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Peranan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Prempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program Keluarga Berencana yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi ke kampung-kampung (desa) agar merubah cara pola pikir mereka tentang alat kontrasepsi yang

DHARMA PRAJA


79

dianggap berbahaya juga pola pikir yang masih primitif.

terlaksana sepenuhnya khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS),

Berdasarkan hasil wawancara dan teori di atas dapat ditarik benang merah mengenai hak-hak dan pelaksanaan kewajiban Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari: 1) Pelaksanaan program, 2) Sosialisasi, 3)Tersedianya sarana dan prasarana, 4) Kompetensi petugas lapangan

Beberapa program sedang dan telah dilaksanakan oleh BPPKB Kabupaten Tanah Laut, sesuai hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2016 pukul 09.00 WITA dengan kepala BPPKB, di ruangan Kepala Badan BPPKB Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan Program Dalam suatu pelaksanaan prog ram, suatu lembaga atau badan ber usaha melaksanakan kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang berguna untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang diharapkan akan menjadi suatu tolak ukur guna menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan. dengan melakukan perbandingan antara output dengan input tersebut, maka suatu organisasi atau lembaga dapat melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang dilaksanakan. Setelah dievaluasi, organisasi atau lembaga tersebut dapat memperbaiki input dengan melakukan perbaikan, menentukan langkah guna melakukan suatu perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun pelaksanaan program yang dilakukan oleh BPPKB Tanah Laut di antaranya mencakup Pelaksanaan program KB dan Pendataan PUS Pelaksanaan Program KB Secara umum program KB di Masyarakat Kabupaten Tanah Laut telah tersosialisasi namun masih relatif belum

Pelaksanaan program yang berada di Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah berjalan di antaranya seperti program KB, program pemberian imunisasi gratis, pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan sebagainya, memang terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan program tidak berjalan dengan optimal. Namun kami tetap berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terus terjadi terutama masalah yang berada di lapangan, Ada beberapa hal yang memengaruhi pelaksanaan program di Kabupaten Tanah Laut misalnya ; sarana dan prasarana, kader (PLKB), sosialisasi, kompetensi petugas lapangan. Selain yang disampaikan oleh para informan SKPD di atas, pelaksanaan program yang dilakukan BPPKB Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah. Berbagai kegiatan tersebut cukup intens dilakukan oleh para petugas BPPKB Kabupaten Tanah Laut, namun terkendala oleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan khususnya pelayanan yang menjangkau daerah terpencil, hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2016 pukul 11.00 WITA dengan Sekretaris BPPKB di ruangan Sekretaris BPPKB

80


Kabupaten Tanah Laut.

DHARMA PRAJA

Tabel 2. Program Kegiatan KB

No 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bentuk Kegiatan Tujuan Kegiatan Capaian2 Penyedian pelayanan KB dan alat Meningkatkan pelayanan KB yang 80% kontrasepsi bagi keluarga miskin berkualitas bagi keluarga miskin Pelayanan KIE Meningkatkan pelayanan KB yang 75% berkualitas bagi keluarga miskin Pembinanaan Keluarga Berencana Meningkatkan pelayanan KB yang 70% berkualitas Penyediaan Sarana pelayanan KB Meningkatkan Pelayanan KB yang 70% berkualitas bagi daerah terpencil Koordinasi dengan petugas lapangan Membahas permasalahan yang ada 75% di lapangan Pelatihan petugas lapangan Meningkatkan kualitas petugas 80% lapangan Pelayanan KB keliling bagi daerah Meningkatkan pelayanan KB yang 65% terpencil berkualitas Pelayanan konseling KB Memberikan pengetahuan dan 70% meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap KB Pengadaan alat kontrasepsi Memberikan pelayanan KB gratis 70% bagi masyarakat Pelatihan tenaga pendamping kelom- Meningkatkan kualitas petugas pen80% pok bina keluarga di kecamatan damping di setiap kecamatan

Sumber: BPPKB Kab. Tanah Laut 2014

Salah satu cara agar berjalannya pelaksanaan suatu program yaitu dengan cara mengkoordinir setiap kegiatan untuk saling memantau dan memeriksa sesuai tugas dan fungsi yang diperankan oleh masing-masing pegawai, tetapi pada kenyataannya para petugas di lapangan belum bergerak sesuai dengan prosedur yang seharusnya karena terkendala sarana dan prasarana di lapangan Kemudian hasil wawancara pada

tanggal 13 Januari 2016 pukul 14.00 WITA dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera di ruangan Kepala Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada pelaksanaan program. Untuk memperoleh kinerja petugas yang optimal maka perlu diupayakan penetapan strategi yang tepat yaitu

2 Capaian ini berdasarkan laporan Program Kegiatan KB BPPKB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014, di mana persentasi didapatkan apabila setiap kegiatan telah mencapai indikator-indikator tahapan atau target yang telah ditentukan oleh BPPKB Kabupaten Tanah Laut.

81

DHARMA PRAJA


mengelola petugas agar mau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya petugas belum bisa melaksanakan tugas sesuai dengan “job descriptionnya” karena secara kuantitas petugas masih kurang sehingga beberapa petugas melaksanakan tugas yang rangkap atau double. Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pelaksanaan program di Kabupaten Tanah Laut telah di “break down” atau telah dirinci menjadi kegiatankegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan seperti pelayanan KB, program pemberian imunisasi gratis, pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan sebagainya, hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroadmudjoyo (1988:29): “pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga berkaitan dengan peranan BPPKB Tanah Laut khususnya yang berkaitan dengan hak suatu lembaga dalam rangka pelaksanaan kewajiban atau tugas pokok lembaga tersebut, maka BPPKB Kabupaten Tanah Laut harus bisa mengusulkan atau mengupayakan perbaikan kekurangan tersebut kepada pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program dapat memberikan output seperti yang diharapkan.

Pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, di antaranya karena kurangnya sarana dan prasarana dan juga SDM guna kelancaran pelaksanakan program KB. Fakta di lapangan tersebut sejalan dengan pendapat dari Edwards III (1980: 5) bahwa, ada beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan implementasi suatu kebijakan di antaranya adalah Sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dll. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Laut, sarana dan prasarana dan SDM pelaksana program harus ditambah agar pelaksaaan program

Pendataan Keluarga Pendataan Keluarga merupakan bagian dari Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional yang menyediakan data mikro keluarga. Ciri-ciri setiap keluarga dan anggota keluarga yang didata berkaitan dengan aspek demografi, keluarga berencana (KB), dan keluarga sejahtera (KS). Pendataan keluarga secara keseluruhan maupun individu ini dilakukan dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah oleh petugas atau pelaksana pengumpul data yang berasal dari masyarakat baik ibuibu PKK maupun pemuda, agar hasil pelaksanaan pendataan lebih akurat maka pelaksanaan pendataan selalu dicek atau dimonitor terus menerus, di mana para Penyuluh KB/PLKB menjadi pembina atau penanggung jawab para pendata di tingkat RT, RW (dusun) dan kelurahan (desa), dan pengawasan dilakukan oleh Pengendali Program Lapangan (PPL) KB di masing-masing kecamatan. Ketua RT, ketua RW/dusun, dan kepala desa atau lurah menjadi penanggung jawab untuk masing-masing tingkatan wilayah.

82


DHARMA PRAJA

Hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 11.30 WITA dengan Sekretaris BPPKB Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Pendataan dilakukan dengan 1 tim pendata, terdiri dari maksimal tiga kader dan satu di antaranya adalah supervisor. Satu petugas pendata nanti yang akan mendata 100 kepala keluarga. Pendataan dilakukan dengan sistem pendataan keluarga dari mulai tingkat dusun. Dari dusun kemudian data akan dikumpulkan di tingkat desa dan kelurahan yang langsung diverifikasi oleh petugas PLKB. Setelah itu data yang dibawa PLKB di tingkat desa dan kelurahan akan diverifikasi kembali oleh manajer pendataan di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 08.30 WITA, sebagai berikut:

Pelaksanaan pendataan keluarga telah dilaksanakan, kegiatan ini dilakukan agar mengetahui data dan informasi tentang demografi keluarga berencana. Hasil pelaksanaan program ini bertujuan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijakan perencanaan pengendalian dan penilaian oleh pelaksana disemua tingkatan.

Berikut ini data mengenai jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3. Jumlah Pasangan Usia Subur

No

Kecamatan

Pus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Panyipatan Takisung Kurau Bumi Makmur Bati-Bati Tambang Ulang Pelaihari Bajuin Batu Ampar Jorong Kintap Jumlah

5 118 6 581 2 667 2 510 9 101 3 803 14 736 4 099 5 868 7 972 8 973 71 428

Akseptor KB aktif 4 235 5 264 2 092 2 060 7 054 3 791 11 241 3 426 5 069 6 290 7 582 60 104

Sumber: BPPKB kab. Tanah Laut

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan data sekunder yang diperoleh penulis, terlihat bahwa pendataan PUS sudah dilaksanakan dengan baik, baik dari segi pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data, salah satunya adalah dengan adanya tabel PUS di atas, dan hal ini sesuai dengan konsep Pendataan Keluarga menurut BKKBN (2012:32), yaitu:

Tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pendataan keluarga ini diharapkan dapat berguna bagi perencanaan pembangunan dan evaluasi

83

DHARMA PRAJA


terhadap program KB yang dilaksanakan, sehingga dapat menentukan langkahlangkah dan strategi untuk kemajuan program KB yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pendapat Adioetomo dan Samosir (2010:176), yaitu “Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antar kebutuhan dan jumlah penduduk.”

artinya masih memerlukan contoh atau panutan dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.00 WITA dengan Sekretaris BPPKB sebagai berikut:

Dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah penduduk maka tujuan Program Keluarga Berencana di mana keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menjadi keluarga yang berkualitas sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sosialisasi Sosialisasi selain merupakan salah satu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPPKB, juga merupakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap KB. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan pembinaan kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sosialisasi kepada Masyarakat Pelaksanaan sosialisasi program KB kepada masyarakat tidak terlepas dari bantuan atau peran para tokoh informal baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat, hal ini karena masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang sebagian besar berpendidikan rata-rata menengah ke bawah khususnya di daerah pedesaan masih menganut budaya “patron client”

Tokoh agama memegang peran strategis dalam mendukung program keluarga berencana terkait dengan keyakinan dan faktor sosial budaya masyarakat. Peran tokoh agama untuk meyakinkan warga tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sangat penting. Untuk itu tokoh agama harus diikutsertakan dalam sosialisasi pada masyarakat, sosialisasi dibawakan dalam bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat lebih mengerti dan tidak terbawa oleh pola pikir yang primitif. Selanjutnya wawancara pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 09.00 WITA dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana, mengenai sosialisasi yang dilakukan. Mengenasi sosialisasi kami melimpahkan sosialisasi kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan agar lebih mudah dalam proses pendataan dan pemantauan perkembangan yang terjadi di masyarakat, namun tidak lepas dari pengawasan BPPKB. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program KB dilakukan dalam jangka waktu 1 s.d. 1,5 bulan sekali baik itu secara langsung dilakukan oleh PLKB maupun melalui media informasi (brosur, baliho, pamflet) dan juga dilakukan bekerja

84


sama dengan ibu-ibu PKK. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis bersama Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut yang diambil pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 12.00 WITA sbb.:

Sosialisasi selalu kita lakukan di setiap kecamatan dengan pengawasan petugas dari dinas, dalam sosialisasi tersebut biasa dilakukan sekitar (11,5 bulan sekali) yang diberikan kepada PLKB dan nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan dengan menyebarkan brosur, baliho, pamflet. Selain itu kita juga memanfaatkan organisasi PKK yang ada di desa, dan juga pihak terkait yang terjun langsung kepada masyarakat, selain itu informasi yang biasa kami sebarkan lewat artikel bergambar yang biasanya kita bagikan secara gratis, selain itu sosialisasi juga bisa kita lakukan dengan menggunakan mobil penerangan, di mana mobil tersebut berhenti di suatu tempat yang ramai dan disitu kami memutarkan film yang menjelaskan tentang tatacara menjadi akseptor KB dan manfaat bagi keluarga dan masa depan.

Berdasarkan informasi dari informan BPPKB Tanah Laut diatas, bahwa sosialisasi pelaksanaan program KB telah dilakukan semaksimal mungkin, namun hal ini tidak sejalan dengan pengamatan yang dilakukan penulis, di mana sosialisasi masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menjadi akseptor KB, selain itu berdasarkan pengamatan penulis selama

DHARMA PRAJA

30 hari magang belum sekalipun mobil penerangan tersebut melakukan tugasnya, dan rentang waktu 1 s.d. 1,5 bulan sekali pelaksanaan sosialisasi dirasa kurang efektif karena menstimulasi partisipasi masyarakat yang beragam latar belakang pendidikan khususnya menengah ke bawah harus dilakukan secara berkelanjutan, sampai pada akhirnya masyarakatnya sendiri mau menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta pengalaman dan pengetahuan yang sudah disampaikan pada saat dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi adalah kewajiban dari BPPKB untuk memperkenalkan programnya kepada masyarakat, khususnya sosialisasi program KB, sosialisasi sangat diperlukan untuk menunjang/mendukung kesuksesan suatu program, sehingga masyarakat mengerti dan memahami tentang Keluarga Berencana mulai dari manfaat dan juga efek sampingya. Namun yang terjadi di sni justru masyarakat lebih mengenal KB dari segi efek sampingnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ibu rumah pada tanggal 15 Januari 2016, sbb.:

Saya dan beberapa ibu rumah tangga lainnya tidak mengikuti KB dikarenakan tidak mendapat ijin dari suami, selain itu karena ketakutannya atas efek samping yang diakibatkan seperti obesitas dan penyakit-penyakit lainnya.

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut menunjukan bahwa sosialisasi belum berjalan dengan optimal, hal ini karena walaupun aparat BPPKB telah melaksanakan sosialisasi tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat dari

85

DHARMA PRAJA


Roesmidi (2008:59) yang menyatakan bahwa: “Peranan (role), ialah aspek dinamis suatu lembaga, peranan mewakili tata institusional suatu lembaga, yang dalam hal ini pemerintah”, sehingga apabila dikaitkan dengan peran BPPKB dalam melakukan sosialisasi, maka BPPKB harus lebih intens lagi dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama antara sosialisasi pertama dan selanjutnya (berkelanjutan).

(PLKB) baik yang tersebar di desa, untuk itu BPPKB memberikan pembinaan kepada PLKB untuk mengembangkan potensi pada diri mereka dan lebih memahami tugas dan fungsi PLKB itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 11.00 WITA sbb.:

Proses sosialisasi yang berkelanjutan tersebut sesuai dengan pendapat Soekanto (2011:46) yang menyatakan Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. dengan demikian apabila proses sosialisasi dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan dengan materi yang disesuaikan dengan kapabilitas atau kemampuan dan karakteristik masyarakat maka pembentukan sikap dan prilaku yang diharapkan khususnya dalam pelaksanaan program KB dapat dengan terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pembinaan PLKB Keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari peran serta jejaring kerja yang memiliki perhatian dan kepedulian yang sama untuk tercapainya kesejahteraan penduduk melalui pengendalian kependudukan atau program Keluarga Berencana, oleh karena itu salah satu hal yang memengaruhi hasil di lapangan adalah keterlibatan langsung Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sudah dilakukan, petugas yang langsung turun ke lapangan dan sebagai pengelola dalam pelaksana program KB di tingkat desa/kelurahan BPPKB memberikan pelatihan kepada PLKB agar di lapangan lebih mengerti dan memahami perannya khususnya dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tergambar bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap PLKB sudah dilaksanakan dengan baik dengan tujuan agar PLKB lebih baik dalam melayani masyarakat. Kegiatan pembinaan terhadap PLKB dalam rangka meningkatkan kapabilitas PLKB yang dilakukan oleh BPPKB tersebut sesuai dengan konsep pelatihan PLKB/PKB yang dikemukakan oleh BKKBN (2012: 34) sbb.: Kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta meningkatkan kompetensi teknis pengelolaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh KB (PKB). Pelaksanaan pembinaan PLKB tersebut harus dapat meningkatkan skill

86


para petugas PLKB sehingga mereka dapat lebih memahami karakteristik masyarakat yang dibinanya dan juga tidak hanya menjadikan pekerjaan tersebut hanya sebatas menggugurkan kewajiban tapi semata-mata sebagai pengabdian dan menjadikannya sebagai ibadah sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan menjadi lebih ikhlas dan menjiwai, yang pada akhirnya dapat mencapai target grup atau sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembinaan ini sesuai pula dengan pendapat Soekanto (2012:33) yang mengemukakan bahwa:

Setiap peranan bertujuan agar antar individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Sarana dan Prasarana Salah satu alat atau instrumen yang digunakan dalam membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan, perencanaan, serta guna menjaga kualitas dari suatu pekerjaan. Kendaraan Operasional Berikut hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2016 pada pukul 14.00 WITA, dengan kepala BPPKB, mengenai sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan KB di Kabupaten Tanah Laut.

Sarana dan prasarana yang digunakan BPPKB dalam melaksanakan

DHARMA PRAJA

pelayanan Keluarga Berencana terutama guna menjangkau daerah terpencil sudah tersedia, seperti mobil penerangan, mobil pelayanan keliling, perahu boat KB, kendaraan untuk petugas lapangan, dan alat-alat kontrasepsi yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun karena kurangnya perawatan, banyak beberapa sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, terutama sepeda motor dinas yang biasa digunakan petugas lapangan dalam tugasnya sehari-hari sehingga petugas atau aparat dalam melaksanakan pelayanan kurang maksimal dan kurang memuaskan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar bahwa beberapa kendaraan operasional yang mendukung kelancaran pelayanan baik mobil penerangan, mobil pelayanan keliling, perahu boat KB, kendaraan untuk petugas lapangan tidak bisa digunakan semestinya. Hal ini karena kendaraan operasional yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut sangat sedikit dan itu ditambah dengan kendaraan yang rusak akibat tidak dirawat dengan baik Keadaan tersebut mengakibatkan petugas lambat dalam beroperasi untuk langsung terjun ke tempat/wilayah penduduk yang berada di daerah yang sulit dijangkau atau daerah terpencil, dengan terbatasnya kendaraan operasional tersebut petugas lapangan lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dari pada menggunakan kendaraan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Kepala BPPKB pada tanggal 14 januari 2016, sebagai berikut:

87

DHARMA PRAJA


Kabupaten Tanah Laut belum bisa mendukung terlaksananya program atau kegiatan dengan baik, hal ini tidak sejalan dengan pendapat Moenir (2002:119) bahwa: “sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja”. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Apabila melihat luasnya Kabupaten Tanah Laut terutama daerah-daerah terpencil atau pinggiran terutama daerah tambak bahkan disana belum terjangkau listrik, melihat hal tersebut ketersediaan sarana masih kurang, terutama mobil penerangan dan mobil pelayanan keliling serta perahu boat KB, karena sejauh ini BPPKB baru memiliki masing-masing satu unit, guna menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil setidaknya BPPKB Tanah Laut harus memiliki masing-masing dua unit peralatan tersebut

Tampilan Gedung dan Tata Ruang Berdasarkan fenomena yang penulis amati bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Laut lumayan bagus dan akan dilaksanakan perbaikan di tahun mendatang. Ruang Tunggu Berdasarkan pengamatan yang penulis amati bahwa tempat untuk ruang tunggu untuk masyarakat yang ingin mendapatkan suatu pelayanan kurang baik karena ruang tunggu tersebut sempit dan berada di lorong antar ruangan dan hanya bisa duduk untuk 6 orang saja dan sisanya harus berdiri. Faktor lain juga mengenai televisi yang ada di ruang tunggu yang jarang dihidupkan, kemudian tidak adanya ac maupun kipas angin mengakibatkan di ruang tunggu menjadi sesak dan panas menimbulkan ruangan tersebut tidak layak disebut ruang tunggu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana prasarana yang dimiliki

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, seharusnya BPPKB Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk mengoptimalkan sarana prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan kendaraan atau apabila memiliki dana atau anggaran yang cukup bisa mengusulkan tambahan kendaraan yang proporsional dengan wilayah kerja yang harus dilayani, termasuk memperbaiki ruang tunggu yang representatif bagi pelayanan KB terhadap masyarakat. Kompetensi Petugas Lapangan Kompetensi petugas yaitu kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat yang sesuai standar dan telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayananan. Setiap pelayanan sudah memiliki standar pelayanan yang jelas dan tepat. Setiap unit pelayanan harus mempunyai kesiapan untuk memberikan pelayanan yang tepat

88


kepada masyarakat sehingga terciptanya pelayanan prima. Kompetensi atau kemampuan petugas lapangan atau kader KB sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan program KB, di mana para PLKB adalah para petugas yang langsung turun di masyarakat, sehingga kemampuan mereka dalam mengajak dan memengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan program KB sangat penting serta kreativitas serta ketekunan mereka sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu peran PLKB sangatlah diperlukan dalam proses pelaksanaan program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terutama di Kabupaten Tanah Laut di mana pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin bertambah pesat, dan juga jumlah PUS yang semakin bertambah banyak. Hasil wawancara dengan informan seorang ibu rumah tangga pada tanggal 16 Januari 2016, tentang bagaimana kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana, mengatakan bahwa: “kemampuan petugas dalam melayani masyarakat cukup baik, di mana petugas cukup memfasilitasi dan membantu masyarakat yang berkonsultasi dan akan melakukan KB”. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya cukup baik. Namun pada tanggal yang sama, informan lainnya seorang ibu dengan pekerjaan sebagai petani mengatakan: “ada petugas KB yang kurang meyakinkan, di mana petugas tersebut kurang meyakinkan dalam pengambilan keputusan, terutama apabila diminta pendapat mengenai penggunaan alat kontrasepsi apa yang tepat bagi

DHARMA PRAJA

beberapa pasanagan usia subur”. Keadaan tersebut menjadikan masyarakat akhirnya menjadi ragu dalam mengambil keputusan menggunakan KB. Keluhan yang diungkapkan masyarakat terhadap kompetensi petugas lapangan tersebut, penulis mencoba mencari informasi melalui pihak terkait, dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada 20 Januari 2016 pukul 14.30 WITA, sebagai berikut:

Kalau untuk petugas lapangan, kita sudah memberikan pelatihan secara rutin kepada setiap petugas lapangan, namun kembali lagi pada kemampuan PLKB itu sendiri karena setiap petugas memiliki kemampuan kerja masing-masing di mana disetiap desa di seluruh Kabupaten Tanah Laut sudah terdapat kader KB yang siap melayani masyarakat, oleh karena itu kita terus mengadakan pemantauan terhadap kinerja setiap kader terutama kader yang berstatus PNS mereka harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lain, dan apabila kader tersebut memiliki prestasi kerja yang baik maka kami akan mengusulkan promosi kepada pimpinan dengan pertimbangan hasil kerja yang cukup baik tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut hasil penelitian penulis, kompetensi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) cukup beragam artinya PLKB memiliki kemampuan kerja yang tidak sama, PLKB yang mempunyai kompetensi baik cukup membantu masyakarat sehingga mampu menstimulasi partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB, hal itu

89

DHARMA PRAJA


menunjang BPPKB dalam melaksanakan program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut, hal ini sesuai dengan konsep yang disampaikan BKKBN (2012:33) mengenai kompetensi, “kompetensi adalah seperangkat karakteristik pengetahuan, keterampilan kerja, sikap, dan perilaku yang dimiliki seseorang”.

kapabilitasnya, maka BPPKB harus bisa melakukan peningkatan kompetensi petugas PLKB secara berkala baik melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan fungsional dan dilakukan pengembangan organisasi atau Organization Development, seperti yang dikemukakan oleh Kasali (2013: 239) sebagai berikut:

PLKB yang kurang memiliki kompetensi baik, membuat capaian kerja program KB tidak berjalan secara optimal. Selain itu apabila dilihat dari riwayat pendidikan tidak semua PLKB berasal dari tamatan sarjana atau sederajat, banyak juga PLKB yang hanya tamat pendidikan di tingkat SMA. Bahkan di sela pembicaraan antara penulis dengan narasumber, narasumber memberikan contoh dan menyebutkan nama salah satu PLKB nya yang memiliki kinerja jauh dari harapan, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan konsep Lavelock dalam Wasistiono (2003:55) mengenai Prinsip dalam menyiapkan kualitas pelayanan sebagai berikut: a. Terjamah: penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan komunikasi material b. Handal: kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki ketergantungan c. Pertanggungjawaban: rasa tanggung jawab terhadap mutu dan pelayanan d. Jaminan: pengetahuan, prilaku dan kemampuan pegawai e. Empati: perhatian perorangan pada pelanggan Apabila dikaitkan dengan kompetensi petugas PLKB yang belum merata

Organization Development (OD) adalah merupakan teknik yang diambil dari ilmu prilaku untuk menciptakan learning environment melalui upaya-upaya: a. peningkatan kepercayaan (trust), b. konfrontasi terbuka terhadap masalahmasalah, c. pemberdayaan karyawan dan parti sipasinya, d. berbagi pengetahuan dan informasi, e. design pekerjaan yang lebih memberi arti, f. kerjasama dan kolaborasi antar ke lompok serta pendayagunaan potensi manusia seutuhnya. Penggunaan konsep Organization Development bila dikaitkan dengan peningkatan kompetensi petugas PLKB di Kabupaten akan lebih mengeksplorasi kemampuan masing-masing petugas karena selain ditambah pengetahuannya juga diberikan materi atau penanaman nilai-nilai yang dapat meningkatkan kepercaan diri dan kemampuan indivdu serta meningkatkan kerjasama tim atau kelompok sehingga pelayanan kependudukan dan keluarga berencana terhadap masyarakat dapat lebih optimal. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pelaksanaan program KB di Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini

90


DHARMA PRAJA

masih bisa dikatakan belum optimal, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabbid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada 21 Januari 2016 pukul 10.00 WITA, sbb.:

mengakibatkan tidak dapat menentukan sikap dan memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat, karena kader sendiri takut apabila terjadi sesuatu sebagai akibat negatif melakukan KB.

•

•

Pengetahuan

Partisipasi

Sumber daya masyarakat yang kurang di bidang pendidikan atau minimnya pendidikan formal yang mereka miliki (seperti tidak bersekolah), Pendidikan non formal seperti pengetahuan dari lingkungan sekitar yang juga tidak mereka temukan, membuat rasa ingin tahu yang kecil terhadap program Keluarga Berencana. Hal ini menjadikan keadaan di mana budaya yang dijunjung tinggi tidak berjalan seimbang dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Rendahnya pengetahuan serta pehamanan masyarakat inilah yang menjadikan pelaksanaan Program Keluarga Berencana menjadi terhambat atau kurang optimal.

Keberhasilan dari suatu pelaksanaan program tak lepas dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader seharusnya berjalan beriringan, hingga saat ini belum terbentuk forum untuk bertukar pikiran antara petugas KB dengan para PUS sebagai sasaran program yang ada di wilayah tersebut. Target partisipasi pria sebagai PUS dalam RPJM 2013 khususnya pemakaian kontrasepsi mengharuskan mencapai target minimal 4,5% di sisi lain kenyataanya membuktikan pencapaian penggunaan kontrasepsi oleh pria baru mencapai 2,3% padahal berbagai upaya dan usaha telah dikerahkan.

•

•

Komunikasi

Kurangnya komunikasi dari petugas KB serta kader KB kepada target/sasaran program atau masyarakat. Selama ini penyuluhan hanya diberikan kepada masyarakat dengan frekuensi yang sangat minim sekali, di mana petugas KB hanya melakukan sosialisasi di daerah yang dekat saja dan dapat dikatakan jarang sekali untuk menjangkau daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu minimnya petugas menjadikan sosialisasi atau komunikasi antara petugas dengan masyarakat kurang efektif. Faktor lainya adalah kurangnya pengetahuan kader yang berasal dari masyarakat tentang alat kontrasepsi,

Timbulnya Rasa Pesimis

Rasa pesimis atau takut terhadap pemakaian alat kontrasepsi menjadikan pelaksanaan KB tidak optimal. Faktor penghambat ini datang dari masyarakat yang tergolong Pasangan Usia Subur yang mana sebelumnya sudah melakukan KB dan kemudian berhenti memakai dikarenakan ketidak cocokan akan suatu alat kontrasepsi. Hal tersebut yang menjadi penghambat pelaksanaan program KB di Kabupaten Tanah Laut •

Biaya Alat Kontrasepsi

Bagi beberapa masyarakat di Kabupaten Tanah Laut beranggapan

91

DHARMA PRAJA


bahwa cari makan saja susah apa lagi harus datang ke dokter untuk mengikuti program KB. Kemajuan program Keluarga Berencana tidak lepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan. Masyarakat dengan penghasilan cukup akan lebih mampu mengikuti program KB dari pada masyarakat yang tidak mampu, karena bagi masyarakat yang kurang mampu, KB bukan merupakan kebutuhan pokok.

ada daripada mencari tahu kebenaran dari program Keluarga Berencana serta tanpa memikirkan apa dampak yang akan dirasakan untuk masyarakat itu sendiri dan juga untuk pemerintah.

Biaya akan pemakaian alat kontrasepsi seperti hanya alat kontasepsi hormonal yaitu penggunaan implan/susuk serta untuk kategori non-hormonal seperti IUD, Vasektor/Tumbektomi memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga masyarakat pada umumnya enggan melakukan KB karena faktor tersebut. •

Banyak Anak Banyak Rezeki

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masyarakat begitu meyakini bahwa mempunyai anak yang banyak akan berpengaruh pada perekonomian mereka. dengan kata lain banyak anak, banyak rezeki. Ketika pemerintah membawa program yang mengajak masyarakat untuk mengikuti Keluarga Berencana, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan cukup memiliki dua anak, masyarakat bersikap bahwa urusan anak adalah urusan pribadi mereka dan bukan menjadi urusan pemerintah. Banyak masyarakat yang menolak penggunaan KB dengan mengabaikan penundaan kehamilan. Budaya dan tradisi telah membentuk pola pikir masyarakat sedemikian rupa, sehingga sistem pengetahuan mereka lebih kepada menjalankan tradisi yang sudah

•

Persepsi

Masyarakat meyakini bahwa banyak anak banyak rezeki, sedangkan pemerintah mengeluarkan program Keluarga berencana dengan dua anak cukup, dua anak lebih baik menuju keluarga yang berkualitas. Pendapat ini bertentangan dengan persepsi sebagian masyarakat. Secara tidak langsung kebijakan pemerintah tentang Program Keluarga Berencana telah merubah pola pikir masyarakat, tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah melarang untuk memiliki anak banyak. Berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan mengenai beberapa faktor penghambat tersebut di mana pelaksanaan program dilakukan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta aktivitas koordinasi di dalam/intern BPPKB sendiri, namun kerjasama, koordinasi, keterlibatan dan peran serta masyarakat sebagai stakeholders terbesar masih kurang, di mana sikap dan pemikiran masyarakat beraneka ragam serta kurang dilibatkan tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program KB di Kabupaten Tanah Laut, Hal ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Moeljarto (2002: 162) bahwa: “keberhasilan suatu kebijakan program pembangunan yang berkaitan implementasi publik bergantung pada ada

92


tidaknya partisipasi publik (masyarakat) itu sendiri karena masyarakat tidak lagi sebagai objek tetapi sebagai subyek pembangunan”, sehingga diperlukan penguatan program yang intensif dalam melaksanakan sosialisasi program KB terhadap masyarakat Kabupaten tanah Laut, selain dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta aktivitas koordinasi di dalam/intern BPPKB sendiri tetapi dilakukan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terkait dengan program KB, sehingga masyarakat mempunyai presepsi yang baik mengenai maksud dan tujuan program KB serta diperlukan pelayanan KB gratis khususnya bagi masyarakat kurang mampu sehingga target atau sasaran program KB bagi PUS dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Simpulan Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program KB melalui pelaksanaan program dan sosialisasi masih belum optimal karena masih terkendala oleh faktor sumber daya manusia yang kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga jumlah PUS yang tidak ikut KB semakin bertambah banyak. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Tanah Laut adalah a) Internal: sumber daya petugas yang masih kurang, tingkat frekuensi sosialisasi yang rendah, keterbatasan keterjangkauan, kemampuan petugas masih kurang, sarana prasarana serta fasilitas yang belum begitu baik.

DHARMA PRAJA

b) faktor ekksternal: rasa pesimis masyarakat, rendahnya pengetahuan akan alat kontrasepsi, kurangnya partisipasi maysarakat dalam pelaksanaan program KB. Berdasarkan hal-hal di atas maka alternatif yang perlu dilakukan di antaranya adalah mengelola KB secara profesional, yaitu selain dengan melaksanakan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terkait dengan program KB, serta melakukan kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat/LSM, kader yang bergerak dalam pengendalian kependudukan, juga dilakukan dengan penigkatan mutu kader KB yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya lebih intens melakukan sosialisasi dengan pelibatan setiap desa, sosialisasi bukan hanya wewenang kecamatan namun juga dijadikan wewenang desa, sehingga desa turut memiliki tanggung jawab terhadap PUS yang ada di wilayah desa itu sendiri. Program lainnya dengan cara promosi penggunaan alat kotrasepsi melalui iklan di media massa kepada pasangan usia subur yang sudah terikat dalam pernikahan, dengan menjadikan seseorang yang memiliki pengaruh besar seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat publik lainnya dalam mempromosikan penggunaan alat KB. Apabila dimungkinkan pelayanan alat kontrasepsi secara gratis kepada pasangan yang sudah menikah tidak hanya pada pil KB dan kondom saja tetapi juga alat kontrasepsi baik hormonal maupun nonhormonal sehingga peran serta masyarakat dalam ber-KB dapat meningkat.

93

DHARMA PRAJA


Selanjutnya agar menambah motivasi dam memberikan reward kepada petugas KB perlu dilakukan penambahan/kenaikan insentif, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dengan melakukan perawatan kendaraan atau apabila memiliki anggaran yang cukup mengusulkan tambahan kendaraan yang proporsional sesuai wilayah kerja yang harus dilayani, termasuk memperbaiki ruang tunggu yang representatif bagi pelayanan KB.

Narwoko, J. D dan Bagong, S. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.

DAFTAR PUSTAKA Buku Adioetomo, S. 2010. Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Salemba Arikunto, S, 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. BPPKB. 2012. Membangun Keluarga Sakinah. Jakarta: BPPKB Edwards III, G. 1980, Implementing Public Policy, Washington DC: Congresional Quartely Pres Effendi, Sofian dan Masri Singaribun, 2012. Metode Penelitian Survei, Jakarta: Rajawali Entjang, I. 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung, Citra Aditya Bakti Gulo, W. 2010, Metode Penelitian, Jakarta: Grasindo. Kasali, R. 2013, Change, Jakarta, Kompas Gramedia Mantra, I. B. 2008. Demografi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umum.

Moenir, A.S. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, L. J. 2013. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Notoatmojo, S. 2000. Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan. Andi Offset, Jakarta. Roesmidi & Riza R. 2008. Pemberdayaan Masyarakat, Sumedang: Alqaprint. Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama Mardikanto, T & Poerwoko, S. (2013) Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Soekonto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Remaja Perss. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Tjokroamidjojo, B. 1988. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: CV.Haji Mas Agung Wasistiono, S. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung, fokus Media Wijono, D. 1999. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga Universty Press.

Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan dan pembangunan Keluarga sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

94


Lain-Lain Betrand. 2007. Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak pada Fertilitas. Dalam: BKKBN. Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan KB. BKKBN. Bandung. BKKBN. Jurnal. 2012. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

DHARMA PRAJA

BKKBN. 1998. Faktor-faktor Sosial Budaya yang Memengaruhi Pemakaian Kontasepsi Mantap Wanita (MOW) dan Kontrasepsi (MOP) di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Kerjasama LDUIPULDU BKKBN. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2013

Oleh: Rossy Lambelanova 1 dan Muhammad Buyung Ramadhan ABSTRACT. Keywords: role of BPPKB; family planning program; qualified family ABSTRAK

Recommend Documents