KEMISKTNAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN DI PROVTNSIJAMBI SUATU A NA L I S I S DA T A S T J S E NA S I993 POVERTYAND INCOME DIS'|RIBUTION IN JAMBI PROVINCE.AN ANALYSIS O F S US E NA SDA T A I9 9 3 Oleh : Rahma Nurianah dan Svaifuddin*)
Kata Kunci Abstract Kemiskinan, Gini Rasio,Distribusi The purpose of this research is to estimate the number o-f poverty in pendapatanJambi by using Susenasdata as the main dala resource. Gini ratio was used to esfimate the number of poverty. Poverty criterion were 28.507 rupiah _for urban people and 22.507 rupiah for villagers. The results show that the amount o.fpovertv is 57.030 people (f 0.229'")in village, while in urban 212.350 (11.13 percentage). Finally, it is.found that income distribution is relativellt equal compared to other province in Sumatera.
I. PENDAHULUAN l.l Latar Belakang Pembangunan dalam pelaksanaannyadiperhadapkankepada pilihan pertumbuhan pemeratan. dan Dalam kinerjanya, termasuk di Indonesia, masalah pemarataanyang bersamaandengan isu kemiskinan menjadi'masalahpenting. Baik di tingkat nasional maupundi tingkat daerah. Bagi ProvinsiJambiselamakurun waktu 1980 - 1993 laju pertumbuhan ekonomi aerahtercatat rata-ratasebesar 6,28 persenpertahun..Sehubungandenganitu, pada Tahun 1980 pendapatanperkapitapendudukdi propinsi Jambi adalahsebesar308.183 rupiah dan pada Tahun 1993, meningkat menjadi 481.366rupiah. Peningkatandemikian tidas otomatis menghapuskan masalah kemiskinan di Jambi. Menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jambi antaralain adalah melalui berbagai program pembangunan, bahkan hingga akhir pelita kelima atau awal pelita keenam perhatianterhadap masalah kemiskinan ini semakinmedapatporsi yang lebih besar. Studi ini dimaksudkanuntuk mengestimasijumlah pendudukmiskin di pedesandan diperkotaan, sehinggadiperoleh gambarantentan gpenyebabnya.Daripadanyadiharapkan juga menjadi masukan dalam program pengenatasankemiskinan. Sedangkandata yang digunakanadalahhasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 1993 tenrang pengeluaran untuk konsumsipendudukdi ProvinsiJambi Tahun 1993. .,,.. *) Dosenpada FakultasEkonomi(JniversitasJambi,keduanya aktif dalammelal/uknnoenelitjan di bidangperekonomiandaerah.
furnal Manajemendan Pembangurun Volunrc VIII,1998
27
II TINJAI.JANPUSTAKA Kemiskinan biasanya diartikan sebagai suatu keadaan tingkat kehidupanyang dengankebutuhanpokok beradadi bawahstandarminimum yang ditetapkanberdasarkan pangan(kalori dan protein) yang membuatseseorangcukup mampu bekerja dan hidup kebutuhanberasdan gizi (Sayogyo,1985). Kebutuhanpokok pangan sehatberdasarkan ini dinyatakan berdasarkanpengeluaran dalam bentuk ekuivalen tukar beras (kg/orang/bulan). Sayogyo (1985) juga telah mencobamembuat klasifikasikemiskinan sebagaiberikut . a. Miskin yaitu pengeluaran rumah tangga di bawah 320 kg nilai tukar berasper orang per tahun.b. Miskin sekaliyaitu pangantak cukup di bawah 2a0 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Dalam kaitan itu, kemiskinan dapat diartikan menjaidpengertianrelatif dan absolut.a. Kemiskinanrelatif dan b. kemiskinan absolut. Dalam pengertianmakro, Menurut Prayitno dan Arsad (1985) kemiskinan relatif dinyatakandengan persentasependapatannasional yang diterima dan dinikmati oleh kelompokpendapatan tertentu. Pertama.Jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari l0 persendari pendapatannasionalmaka disebutkepincangannrenyolok. Kedua. Jika 40 persenjumlah penduduk dengan pendapatanterendah menerima antara 12-17 persen dari pendapatannasioanalmakakeadaandemikian disebut kepincangansedang. Ketiga. Jika 40 persenjunrlah pendudtrk dengan pendapatanterendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatannasional, maka disebut dengan kepincanganlunak. Sedang kemiskinan absolut menunjukkan sampai berapa jauh terpenuhi tidaknya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan secarakuantitatif atau dalamuang berdasarkanharga pada tahun awal tertentu, pada Tahun 1975 telah ditetapkan bahwatingkan konsumsi nyata adalah sebesar $75.00 per jiwa pertahun. Selanjutnya,penduduk yang berada pada kategori miskin menurut Emil (1983), mempunyaiciri-ciri sebagaiberikut : 1. Umumnya mereka tidak memiliki faktor produkdi terutamamodal dan tanah. 2. Kecil kemungkinanuntuk memperolahasetproduksidengankekuatansendiri. 3. Sebagian besar mereka bekerja sebagaiburuh tani atau pekerja kasar diluar sektor pertanian. 4. Umumnya mempunyaitingkat pendidikanyang relatif rendah. 5. Mereka yang tinggal di kota umumnya berusia muda dan tidak memilik kertrampiran. Sebagaipenyebabmunculnya kemiskinan antar negara dapat diakibatkan oleh berbagaisebab.Menurut Morowets dalam Anonim (1989) lingkarankemiskinan di negara-negara berkembangdapat dilihat dari dua sisiyaitu :
1. Dilihat dari sisi penawaranmodal. Kemiskinan timbul karenarendahnya tingkat pembentukanmodal dalam masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung. Tingkat 'urrwLlv4anaiemen dnn Pembangunan VolumeVIll, 1998
28
tanbunganyang rendah ini karena pendapatanjuga rendah sebagaiakibat dari produktifitas yang rendah. Produktititas vang rendah timbul karena rendahnya pembentukanmodal padamasayanglalu 2. Dilihatdari sisipermintaan modal. modal rendah Kemiskinan timbul karena terangsang untuk melakukanpenanaman luaspasardari berbagaijenis barangyang dihalkan. tni timbul akibatdari terbatasnya sebagai akibat dari pendapatanmasyarakat yang rendah. Pendapatanyang rendah tersebutkarenapembentukanmodal pada masa yang lalu terbatas, yang disebabkan oleh kekuranganperangsanguntuk menanam modal. Erat kaitannya dengan masalah kemiskinanadalahmasalahpembagianpendapatanyang meratabagi seluruh mayarakat. Perhatianterhadap persoalanini mendapatprioritas terutama sejak awal pelita ketiga dengandicanangkannya delapa j alur pemerataan. Telaahtentang kemiskinanberkaitandenganpemerataan.Distribusi pendapatan, yang kurang merata, akan menjadi persoalankemiskinan.Menurut Todaro (1983), pemerataanpendapatandapat dilihat dari dua bentuk, yaitu . a. Distribusipendapatan perorangan dan b. Didtribusi pendapatanfungsional atau distribusi pendapatan berdasarkan peranandari masing-masing faktor. Dari dua bentuk distribusipendapatan ini yang paling sering digunakan ialah : Distribusi pendapatanperorang.Berkenaandengan pemerataanpendapatan,Nurimansyah(1993), mengemukakanbahwa masalah pemerataan pendapatandapat dilihat dari segi : l. Pembagianpendapatanantara golongan pendapatanatau ketimpanganrelatif. 2. Pembagianpendapatnantar daerahperkotaandengan daerahpedesaan. 3. Pembagianpendapatanantar daerah: Esmara dalam Anonim (1989), mengatakan bahwa ukuran pemerataan pendapatanatau ukuran ketimpangan pembagianpendapatanadalahsuatuukuran untuk menggambarakan menceng tidaknya pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagaikegiatan ekonomi. Seberapa jauh kemencengan pembagianpendapatan sangat tergantungdari ukuran yang digunakan. Ukuran itu sendiri baru ada manfaatnya bila dapat dibandingkandengan periode atau daerah lain. Di antara indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat adanya pemerataan pendapatan atau tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu negara atau daerahyang lazim digunakan adalah kriteria Bank Dunia dan Gni Rasio (Anoning 1994). Menurut Suseno (1990) bahwa dalam melihat pemerataanpendapatanBank Dunia menggolongkanpenduduk dalam tiga kelompok, yaitu : l. Kelompok 40 persenpendudukyangberpendapatan rendah. 2. Kelompok 40 persenpendudukyang berpendapatan menengah. 3. Kelompok 20 persenpendudukyang berpendapatan tinggi. ingkat ketimpangan pembagian pendapatan menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada kelompok 40 persenpenduduk berpendapatanrendah,dengan kriteria (1) bila penduduk pada kelompok ini menerimakurang dari 12 persen dari se'luruh pendapatan,maka tingkat ketimpangan pembagian pendapatan adalah tinggi (2) bila kelompok tersebut menerima 12-17 persen dari seluruh pendapatanpenduduk, maka
lurnal Manajemendan PembangunanVolunte VIII,1998
29
tingkat ketimpangan pendapatantergolong sedang, (3) bila kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruhpendapatan penduduk, maka tingkat ketimpangan pembagianpendapatantergolong rendah. Sedangkankoefisien Gini atau Gini RasiomenurutTodaro (1989) adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan agregat yang dapat bervariasi antara nol sampai satu. KoefisienGini samadengannol menunjukkanadanyapemerataansepenuhnya.sedangkan koefisien Gni sama dengan satu menunjukkan adanya ketidakmerataan atau ketimpangansepenuhnya. III. METODOLOGT PENELITIAN Studi ini mengutamakanpenggunaandata sekunder,hasil Susenas.Analisis data dilakukan secaradeskriptif, yang dilakukan dengan memberikangambaran"besaran atas variabelyang diselidiki. Variabel kemiskinandiklasifikasikan sebagaiberikut. a. Tingkat kemiskinan Untuk mengetahui tingkat kemiskinan penduduk di propinsi Jambi digunakan pendekatan Head Court Index (Suseno, 1990) denganformula sebagaiberikut : P_
a
n Dimana: P : Tingkat kemiskinan;Q : Banyaknyapendudukyang beradadi bawahgaris kemiskinan n : Jumlahpenduduk; b. Garis Kemiskinan Perkiraan mengenaigaris kemiskinan dilakukan denganpendekatan : Menurut Biio Pusat Statistik (BPS) yaitu pengeluaranperkapita perbulan(Rp) yang besarnya: - Daerahperkotaan Rp. 28.502 - DaerahPedesaanW.22.027 c. Distribusi Pendapatan Untuk mengetahui distribusi pendapatan digunakan pedekatan : a. Bank Dunia. Menurut Bank Dunia" pemerataanpendapatandilihat dari persen kelompok penduduk yang berpendapatanrendah, dengankriteria: 1. Bila 40 persen kelompok pendudukberpendapatan rendahmenerima lebih dai- 17 persendari selusuh pendapatanmaka ketimpanganpembagianpendapatanadalahrendah. 2. Bila 40 persen kelompok penduduk yirng berpendapatanrendah menerima lz-17 persen dari seluruh pendapatan, maka ketimpangan pembagian pendapatan adalah sedang. 3 Bila 40 persenkelompok penduduk menerimakurang dari 12 persendari seluruh pendapatarg maka ketimpanganpembagianpendapatanadalahtinggi. b. Index Gni atau Gini Rasio
lurnal Mannjemendan PembangunanVolume VIIL lggg
30
Index Gini (Gini Rasio) ini bergerakantara 0 dan I Index ini sama dengan nol (mendekatinol) menunjukkanadanyaketimpangan yang rendah(relatif rendah).Index Gini samadengansatu(mendekatisatu)menunjukkanadanya ketimpangan (relatiftinggi). pembagian pendapatan sepenuhnya IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PendudukMiskin Di ProvinsiJambi Tahun 1993. 4. I . Jumlahdan Persentase Untuk mengetahuipersentasependuduk miskin diProvinsiJambi pada Tahun 1993salahsatu caranya adalah denganmelihatbanyaknyajumlah pendudukyang erada di bawah batasgaris kemiskinan. Batasgaris kemiskinan itu sendirimenurutBiro Pusat Statistik adalah merupakanbesarnya pengeluaran perkapita perbulan yang mampu memenuhikebutuhanminimum, baik untuk kebutuhan minimum makananmaupun kebutuhan minimum bukan makanan. Bagi penduduk perkotaan di Provinsi Jambi pada Tahun 1993 besarnya pengeluaran perkapita (porsi pendapatanperkapita) .yang dibutuhkan untuk melepasklan diri dari katagori miskin adalah apabila pengeluaran .minimumnya sebesar 28.507 rupiah perbulannya. Sedangkan pendudukpedesaansebesar22.027 rupiah. Berdasarkan batas garis kemiskinan tersebut, maka dapat diketahui besarnya jumlah dan persentasependuduk Provinsi Jambi baik diperkotaan maupun di pedesaan yang termasukdalamkatagorimiskin. Pada Tahun 1993 dengan batas garis kemiskinan sebesar 28.507 rupaih perkapita perbulan, maka banyaknya jumlah penduduk perkotaan yang tergolong adalah sebanyak 57.030 orang atau 10,22 persen dari junrlah penduduk perkotaan. Sedangkan didaerah pedesaanpada tahun yang sama denganbatas garis kemiskinan sebesar 22.027 rupiah perkapira perbulan maka banyaknya jumlah penduduk yang tergolong miskin tercatat sebanyak242.350 orang atau 14,43 persen dari jumlah penduduk di daerah pedesaan. Dengan demikian secara keseluruhan (kota + desa), junrlah dan persentasependuduk propinsi Jambi yang tergolong miskin tercatat sebanyak 299.380 orang atau 13,38 persen dari jumlah penduduk Propinsi .Iambi Tahun 1993. PerhatikanTabel l.
[urnal Manajentendan PembangunanVolume VUI 1998
3L -''
Tabel I Jumlah dan persentasependuduk miskin di daerahperkotaandan pedesaan ProvinsiJambiTahun1993.
i
iI I
II I
t
Daerah
Jumlah penduduk miskin
Persentase PendudukMiskin
Kota Desa Kota + Desa
5 7 .030 242.350 299.380
10.22 t4- 43 13,38
Sumber:Anonim(1994) Dengan memperhatikan Tabel l, tersebut dapat pula dijelaskanbahwa dari 299.380 orang penduduk Provinsi Jambi yang tergolong miskin tersebut sebagian besar (242350 orang) bertempat tinggal didaerah pedesaan dan hanya sebagian kecil (57.030 orang) bertempat tinggal didaerahperkotaan. Besarnyajumlah dan persentasependuduk miskin didaerah pedesaan propinsi Jmabi ini antara lain karena sebagianbesar penduduk priopinsi Jambi berada di daerah pedesaandan umumnyamerekabekerjadi sektor pertanian.Sektor ini merupakan salah satu sektor yang mudah dimasuki oleh para tenaga kerja dibandingkan sektor-seklor lainnya. Hal ini antara lain karena sektor ini tidak banyak diperlukan keahlian dan ketrampilan khusus. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini akan menyebabkanbeban kerja akan terbagi dan waktu atau jam kerja menjadi berkurang sehingga pada gilirannya angka setengahpengangguranjuga tinggi. Dengan angka setengahpengangguranyang tinggi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat produktifitas kerja yang rendah. dengan produktifitas yang rendah ini merupakan cermin dari pendapatanyang rendah dan kondisi demikian menyebabkanmereka termasukgolongan penduduk miskin. Walaupun jumlah penduduk miskin masih cukup besar akana tetapi bila dibanding kan dengan propinsi-propinsi lainnya di Sumatera ternyatajurnlah penduduk miskin di daerah pedesaan Jambi menempati urutan kedua terkecil setelah propinsi Sumatera Selatan.Begitu juga halnya dengan jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan maupun di propinsi Jambi secarakeseluruhan (Desa + kota) yang juga menempati urutan kedua terkecil. Sedangkan secara persentase penduduk miskin di daerah pedesaanmasih cukup tinggi yaitu sebesar 14,43 persendan pemenpatiurutan kedua terbesarsetelah propinsi SumaretaBarat, Sedangkan di perkotaan dengan persentase penduduk miskin 10,22 persen maka persentasependudukmiskin menempatiurutan keempat setelahpropinsi fuau (6,65 persen),SumateraBarat (6,63 persen),Aceh (10,13 persen). Secarakeseluruhan(kota + desa) maka persentasependudukmiskin di Provinsi Jambi Tahun 1993 ini masih cukup tinggr yaitu 13,38 persen dari jumlah seluruh penduduk Provinsi Jambi, sehinggabila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain diwilayah Sumatera maka Provinsi Jambi menempati urutan keempat terbesar dari
[urnal Manajemendan PembangunanVolume VLil,1,998
32
penciudukmiskinnya. Gambaran secara rinci tentang jumlahL penduduk miskin di wilayah Sumateradapat dilihat pada Tabel 2 .
dan persentase
Tabel2. Jumlah dan persentasependuduk miskin menurutpropinsidi SumateraTahun I 993 No
Provinsi
I
Aceh
2 a
,
Sumut Sumbar Riau
5
Jambi
6 7 8
Benekulu Sumsel Lampung
Kota Nx
Desa Nx
%
6 9 .9 1 9
494.479 84.073 81.589 57.030 397.857 32.067 107.382
10.t3 11.72 8_63 6.65
0.22 9.32 0.26 t.62
KotafDesa % %
Nx
426.800 837.t52 482.060 329.264 242.350 626,054 l4 1.0l5 644.435
t4.23 t2.70 t4,93 13.49 1443 13.00 13.99 I1.64
496.7t9 1.331.639 566.133 410.855 299.380
3..16 231 3.17 1.20 3.38
I .023.9I I
4.89
r73.t12
3.1I
751.8t7
r.63
Sumber: Anonim (1994), Tabel 2 KeteranganNx : Jumlahpendudukmiskin 4.2. Distribusi Pemerataan Pembagian Pendapatan di PropinsiJambi Tahun lgg3Pemerataanpendapatanmerupakansalah satu jalur dari delapanjalur pemerataan pembangunan. Untuk mengetahui adanya pemerataan didalam pembagianpendapatanmaka ukuran yang sering digunakan adalah kriteria Bank Dunia dan Gini Rasio. Berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut maka gambaran pemerataan pembagian pendapatandi propinsi Jambi dapat diketahui sepertiterlihat pada Tabel 3. Tabel 3. Distribusi Pemerataan Pendapatan di Provinsi Jambi menurut pendapatandan Gini Rasio Tahun 1993.
kelompok
Kelompok Penduduk persentase dan Gini Rasio 40Yo 40 oA 20 o Gini
rendah sedang tinggr Rasio
25,l8 40,28 15 55
9,242
Sumber: Anonim (1994). Dengan memperhatikantabel 3 tersebut dapat diketahui dan dijelaskan bahwa persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk yang berpendapatanrendahrelatif cukup tinggi dan melebihiangka 17 persen yaitu 25,18 persen dari seluruh pendapatanpenduduk di Provinsi Jambi Tahun 1993. Adanya rendah pendapatanyang diterimaoleh 40 persenkelompok penduduk yangberpendapatan yang melebihi angka 17 persen merupakan suatu indikasi bahwa pada Tahun i993
lurnal Manajemen dan PembangunnnVolume VIII,1998
-) -l
di propinsi Jambitermasukdalamkatagori tingkat ketimpanganpembagianpendapatan yanglebihmerata. pendapatan rendahataudengankata lain adantapembagian Di samping kriteria Bank Dunia tersebut di atas yang menunjukkan adanya pembagianpendapatanyang lebih merata, angka Gini Rasio yang juga merupakan ukuran pemerataanpendapatan yang menunjukkankeadaan dimana pada tahun l993angka Gini Rasio untuk propinsi Jambi tercatat sebesar0,242. Demikian juga halnya bila dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan distribusi pembagian pendapatanpenduduk di propinsi Jambi dengan distribusi pembagianpendapatan pendudukpropinsi lainnyadi wilayah Sumatera,sepertiterlihatpadaTabel4 berikut. Tabel 4. Distribudi PemerataanPendapatandari pendudukdi Sumateramenurutpropinsi berdasarkanKriteria Bank Dunia dan Gini RasioTahun 1993. No I
2 J
4 5 6
Provinsi Aceh Sumut Sumbar
38.33
39.31
37-74
40.49
37.36 34-55 5 39,1
Riau
22.36 2t - 78 23.50
Jambi
25-r8
Benekulu
22-46 24.03 24-73
39.24 40-28 38.42 37.21 37.75
14 , 6 1
41,61
Sumsel 8
40 o/orendah 40 o%sedane 40 o/oTinesi 41.07 2 2.85 36-08
Lampung
Di Indonesia
38-76
37.52 43,87
Gini Rasio
0.293 0,295 0.305 0"266 0,242 0,297 0- 281 0.264 0,335
Sumber:Anonim(1994). Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh propinsi di wilayah Sumatera mempunyai tingkat pemerataan pembagian pendapatan yang lebih merata atau dengan kata lain pembagian pendapatan adalah bertingkat ketimpangan rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besarnyapersentase 40 persenkelompok penduduk yang berpendapatanrendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh penadapatan penduduk serta besarnya angka Gini Rasio yang mendekati nol. Sedangkan untuk Indonesia ketimpanganpembagianpendapatannyatergolong tinggi (14,61 persen)dari seluruhpendapatanpenduduk. Walaupun propinsi-propinsi di 'Sumatera ini lebih merata pembagian pendapatannyaakan tetapi di antara propinsi-propinsi tersebut ternyata propinsi Jambi menempati peringkat pertama dalam pemerataanpembagian pendapatannya. Karena persentasepenadapatanyang diterima oleh 40 persen penduduk yang berpendapatanrendah lebih tinggi yaitu sebesar25,18 persendan angkaGini Rasionya lebih rendah yaitu 0,242.
lurnal Manajemen dan PembangunanVolume VIII, 1998
34
4.3. Implikasi Kebijaksanaan Berdasarkanhasil penelitiandiperolehgambaran bahwajumlah dan persentase cukup besar pendudukProvinsiJambiyang tergolongmiskin, jumlah dan persentasenya propinsi pemerintah pedesaan, daerah maka bagi dan sebagianberada di aderah Jambi perlu menetapkan langkah-langkah dan merumuskan kebijaksanaan pemyang memprioritaskan pada upaya penanggulangan dan bangunan daerah pengentasankemiskinan. Kebijaksanaan penanggulangankemiskinan ini haruslah berorientasipada upayapeningkatanpendapatandari pendudukmiskin itu sendiri yaitu melalui berbagai program yang antaralain : l. Program peningkatanproduksisektor pertanian.Hal ini dimaksudkanagar penduduk miskin yang sebnagian besar berada di pedesiuundan bekerja di sektor pertanian mampu untuk meningkatkan pendapatannyabila hasil produksi pertanian ini dan diversifikasi.Di dapat dilakukan melalui program intensifikasi,ekstensifikasi juga samping peningkatan produksi tersebut diperlukan adanyakebijaksanaan peningkatanharga hasil pertanian. 2. Program peningkatankualitas sumber daya manusia.Program ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan latihan serta program peningkatan pelayanan kesehatan.Dengan program ini diharapkanpara penduduk miskin ini akan mampu untuk meningkatkan produktifitas dan pada gilirannya akan terjadi pula peningkatan pendapatan. 3. Program-program lainnya seperti program tansmigrasi dan program peningkatan prasaranafisik gabi penduduk miskin ini. V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan Bertitik tolah dari hasil penelitian dan pembahasanmaka dapat disimpulkan: 1. Pada Tahun 1993,jumlah dan persentasependuduk miskin di propinsi Jambi cukup besar.Di daerah perkotaan dengan batas kemiskinan sebesar 28.507 rupiah maka jumlah penduduk miskin tersecatat sebanyak57.030 orang atau 10,22 persen dari jumlah penduduk perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan dengan batas garis kemiskinan sebesar22.027 rupiah perkapita perbulanmaka jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak242,350 orang atav 14,43 persendari jumlah penduduk pedesaan. Secarakeseluruhan jumlah penduduk miskin di propinsi Jambi tercatat sebanyak 299.380 orang atau 13,38persen dari jumlah penduduk ProvinsiJambi. 2.Pada Tahun 1993, distribusi pembagian pendapatandi propinsi Jambilebih merata atau bertingkat ketimpanganrendah. Hal ini ditunjukkan oleh angka Gni Rasio yang mendekati nol yaitu sebesar0,242 dan persentase40 persen kelompok penduduk yang berpendapatanrendahmenerima lebih dari 17 persendari seluruh pendapatan penduduk di propindiJambi dengan persentasesebesarzs,l8persen.
lurnnl Manajemen dan Pembangunnn Volume VIII, 1998
35
5 2. Saran Berdasarkankeseimpulandi atasmaka perlu disarakanhal-halsebagaiberikut' kemiskinanmaka pemerintahdaerah ProvinsiJambi 1. Dalam upaya penanggulangan kebijaksanaanyang secara langsung berorientasi perlu mengambillangkah-langhkah pada upaya peningkatanpendapatandari penduduk miskin yang sebagian besar berada di pedesaan. Upaya ini dapat dilakukan melalu program peningkatan produksi halil pertanian, program peningkatan produkrifitas melalui program peningkatankualitassumberdaya manusia,program peningkatansaranadan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomianpenduduk. 2. Dalam upaya lebih memeratakanpembagianpenadapatan maka pemerintah daerah propinsi Jambi perlu menetapkanprioritas pembangunanekonomi pada aspek pertumbuhankesempatankerja yang lebih produktif. 3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahuijunrlah dan persentase ukuran pendudukmiskin di propinsi Jambipadamasamendatangdenganmenggunakan kemiskinanlainnya. Daftar Pustaka Anonim, 1989, Kemiskinan, Distribusi Pendapatan dan Kebutuhqn Pokok. Biro PusanStatistik,Jakarta. , 1994.Pengehuran untuk Kowmsi Pendudukdi Provinsi Jambi Tahun 1993. 1994. Pengeluaran Kosvmsi untuk Penduduk per Propinsi di Indonesia 1993. Hasil SUSENAS 1993. BPS, Jakarta. Tahun 1993,BPS, Jakarta. dan Nurimansyah,H. 1993. Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi Teori Kebijaksanant, Penerbit UniversitasSriwijaya Palembang. Prayitno,Hadi dan Arsad Lincolin. 1978. Petani Desa don Kemiskinan. BPFE, Yogyakarta.
lurnal Manajenrcndan PembangunnnVolume VUl,1998
36
