Oleh : Nike K. Rumokoy. Abstract:

Vol.XIX/No.2/Januari-Maret/2011

Rumokoy N.K.: Pertanggungjawaban..…

PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN SELAKU BADAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN GUGATAN ATAS PERSEROAN (DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ACUAN PEMBAHASAN) Oleh : Nike K. Rumokoy

Abstract: A legal entity corporation has rights and responsibilities which will be implemented and functioned by human involvement. In this case, a legal entity corporation is a subject of law. A common legal entity corporation has liabilities to be fulfilled based on agreement. Suppose it has defaulted its liabilities, a legal entity corporation would be sued in a contractual default case (contractuele aansprakelijkheid). It can also happen that a legal entity corporation acts against the law. The legal entity corporation will be prosecuted in a non-contractual case (buitencontractuele aansprakelijkheid). In addition, as a legal entity corporation can be prosecuted into criminal case (strafrechtelijke aanspraktilijkheid), therefore, as a legal entity corporation, it has limitations in justifying a law suit in the corporation.

A. PENDAHULUAN Apabila ditinjau dari status hukumnya, maka secara yuridis perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Perusahaan berbentuk badan hukum. Perusahaan berbentuk badan hukum ini terdiri dari: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. 2. Perusahaan yang bukan badan hukum. Yang merupakan perusahaan yang tidak merupakan badan hukum adalah: Usaha Dagang (UD) Perorangan, Firma, dan Commanditaire Vennotschape (CV). Menunjuk pengelompokan di atas, maka salah satu perusahaan yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). B. PERSEROAN SELAKU BADAN HUKUM PT adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka 

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. 13



keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku persona standi in judicio. Layaknya sebuah badan hukum, maka PT wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjianperjanjian yang telah dibuatnya. Bila dia cidera janji, maka PT itu dapat dipertanggung-jawabkan secara kontraktual (contractuele aansprakelijkheid). Juga dapat terjadi bahwa PT melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini terdapat pertanggungjawaban bukan kontraktual (buitencontractuele aansprakelijkheid). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: 1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati- hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Lindenbaum-Cohen, HR 1919); 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan; 3. Mengakibatkan kerugian; dan 4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian. Nampaknya kata-kata “…mewajibkan orang yang karena salahnya…” tersebut harus diartikan secara luas sebagai “orang dalam artian subjek hukum”, karena dalam kenyataannya sebuah badan hukum adalah orang (subjek hukum) yang diciptakan oleh hukum, dan oleh karena itu merupakan suatu artificial person, maka dalam kenyataannya badan hukum hanya berfungsi dengan perantaraan manusia. Selain itu, PT selaku badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (strafrechtelijke aanspraktilijkheid) C. ARTIFICIAL PERSON Konsep bahwa PT adalah badan hukum melahirkan keberadaan PT sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa PT mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT adalah suatu artificial person, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum, oleh hukum, anggota Direksi ditugaskan untuk mewakili PT di 14



dalam maupun di luar pengadilan. Jadi yang harus mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (vide Pasal 92 ayat (1) UUPT). Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diatur bahwa: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”. Nampak dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT tersebut bahwa Direksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu: menjalankan pengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam tugas dan tanggung jawabnya, Direksi adalah organ PT yang mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri. Adapun tugas dan tanggung jawab itu bersumber pada: 1. Ketergantungan PT kepada Direksi sebagai organ yang oleh undang- undang dipercayakan dengan kepengurusan PT; dan 2. PT adalah sebab bagi keberadaan (raison d’etre) Direksi, karena apabila tidak ada PT maka juga tidak perlu ada Direksi. Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan fiduciary duties bagi Direksi. D. ULTRA VIRES Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT dalam kondisi tidak cakap karena perbuatan tersebut berada di luar cakupan maksud dan tujuan PT dikenal sebagai perbuatan ultra vires. Perbuatan ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal karena hukum, dan oleh karena itu tidak mengikat PT. Yang sulit adalah memastikan kapan suatu perbuatan merupakan perbuatan ultra vires berkenaan dengan maksud dan tujuan PT. Tidak jarang diperlukan penafsiran atas rumusan maksud dan tujuan PT yang wajar (reasonable sense), yaitu arti yang lazim menurut kebiasaan. Yurisprudensi dalam beberapa kasus telah memutuskan bahwa perbuatan yang sekalipun adalah ultra vires tetap mengikat PT, asalkan terbukti bahwa pihak ke tiga dengan pihak siapa PT melakukan transaksi beritikad baik serta telah bertindak dengan kecermatan yang wajar (reasonable care). Tentang itikad baik tersebut perlu diperhatikan kaedah hukum bahwa setiap orang harus diduga beritikad baik sampai terbukti kebalikannya. Untuk perbuatan-perbuatan tertentu, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Jadi, keabsahan dari perbuatan 15



Direksi itu terikat pada perbuatan pelengkap tertentu, yaitu persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Namun, persetujuan tadi bukan merupakan instruksi yang wajib dilaksanakan oleh Direksi. Jadi, sekalipun Direksi telah meminta dan memperoleh persetujuan RUPS atau Komisaris, akan tetapi Direksi tetap bebas untuk memutuskan apakah perbuatan hukum yang bersangkutan akan dilakukannya atau tidak. Bahkan apabila keadaan menunjukan bahwa pelaksanaan perbuatan itu seyogyanya diurungkan maka Direksi wajib membatalkannya. Ini sesuai dengan tanggung jawab Direksi dan masing- masing anggota Direksi sebagaimana diatur dalam UUPT. Oleh karena itu, Direksi tidak pernah dapat bersembunyi dibelakang persetujuan RUPS atau Komisaris. Pemberian persetujuan oleh RUPS atau Komisaris tidak dapat membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan serta usaha PT. E. PIERCING THE CORPORATE VEIL PT merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari PT tersebut. Ada suatu tabir (veil) pemisah antara PT sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham dari PT. Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham PT seperti tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas. Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung- jawab pemegang saham PT (corporate veil) itu dikenal dengan istilah piercing the corporate veil atau lifting the corporate veil. Sebagaimana diketahui, bahwa UUPT sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya doktrin piercing the corporate veil ini, sungguhpun pengaturannya sangat sederhana. Sebagaimana diketahui juga bahwa penerapan doktrin piercing the corporate veil ke dalam tindakan suatu PT, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari PT tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi atau komisaris. UUPT mengakui doktrin piercing the corporate veil seperti tertuang dalam Pasal 3 UUPT: Ayat (1): Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Ayat (2): Gugatan perseroan. Gugatan perseroan merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh atau terhadap PT atau organ-organnya ke pengadilan berdasarkan ketentuan dari UUPT atau Anggaran Dasar PT tersebut. Menurut UUPT, maka gugatan perseroan ini terdiri dari gugatan-gugatan sebagai berikut: 16



a. Gugatan terhadap keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah PT berkedudukan. Gugatan diajukan oleh pemegang saham sebagai penggugat (berapapun persentase atau jumlah saham yang dipegangnya) terhadap PT (sebagai tergugat), jika ada tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sehingga merugikan pemegang saham yang bersangkutan. Gugatan ini bersumber dari Pasal 61 ayat (1) UUPT. b. Gugatan terhadap kesalahan anggota Direksi. Sebagaimana diketahui, bahwa Direksi mempunyai semacam fiduciary duty kepada PT yang dipimpinnya. Apabila Direksi melanggar tugas fiduciary duty itu, khususnya jika dia melakukan kesalahan (baik dengan kesengajaan atau kelalaian), maka pihak pemegang saham dapat mewakili PT untuk menggugat Direksi tadi, dan seluruh hasil dari gugatan tersebut (misalnya dalam bentuk ganti rugi dari Direksi) akan menjadi milik PT, bukan milik pemegang saham penggugat. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama PT tersebut dikenal dengan “gugatan derivatif”. Dengan demikian, UUPT mengakui dengan tegas prinsip gugatan derivatif ini sampai batas- batas tertentu. Agar dapat mengajukan gugatan dimaksud, pemegang saham penggugat haruslah memegang saham minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Di samping batasan minimum 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, ketentuan lain untuk gugatan derivatif ini adalah bahwa gugatan derivatif hanya dapat ditujukan terhadap Direksi (sebagai tergugat), dan juga terhadap anggota Dewan komisaris. Dengan demikian, menurut UUPT, pihak pemegang saham tidak dapat mewakili perseroan untuk menggugat pihak dalam PT selain dari Direksi dan Dewan Komisaris dan juga tidak dapat digugat (secara derivatif) terhadap pihak ke tiga di luar PT. Dalam hal gugatan derivatif yang ditujukan terhadap Direksi PT, karena pihak “anggota” Direksi yang melakukan kesalahan, maka tidak mungkin anggota Direksi itu yang mewakili perseroan, karena akan ada conflict of interest, sungguhpun dalam hal-hal yang normal, pihak Direksilah yang bertindak mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini diperkenankan jika gugatan diajukan oleh pihak pemegang saham. Namun demikian, gugatan atas nama PT yang diajukan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yakni dalam hal Direksi memiliki conflict of interest, termasuk jika Direksi menjadi tergugat, itu bukanlah gugatan derivatif. Sebab, pihak pemegang saham menurut Pasal 97 ayat (6) tersebut dianggap resmi oleh RUPS atau Anggaran Dasar, dan bertindak bukan lagi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, melainkan gugatan perseroan. Kebetulan saja perseroan diwakili oleh orang yang berasal dari pemegang saham. Jadi, berbeda dengan gugatan berdasarkan

17



Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 114 ayat (6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila : a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Selain dari pasal tersebut di atas, masih terdapat hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi dibebankannya tanggung jawab hukum ke pundak pemegang saham, meskipun tanggung jawab itu sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu PT, yang nota bene merupakan suatu badan hukum (legal entity). 1 . Tidak menyetor modal. Pemegang saham tidak melaksanakan tugasnya untuk menyetor modal, padahal setiap saham harus disetor penuh oleh pemegang sahamnya pada saat pengesahan oleh Menteri Kehakiman, atau pada saat saham dikeluarkan lebih lanjut. 2 . Campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan perseroan. Doktrin piercing the corporate veil juga layak diterapkan manakala terjadi pencampuradukan antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi, sehingga tanggung-jawab pribadi pemegang saham yang bersangkutan dapat dimintakan. Contoh pencampuradukan antara urusan perseroan dengan urusan pribadi adalah dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi, aset milik PT diatasnamakan pribadi, atau pembayaran PT dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas. 3. Alter ego. Doktrin piercing the corporate veil juga layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi dari peran pemegang saham yang sepantasnya. Dengan demikian, dalam hal ini perusahaan hanya berfungsi sebagai “instrumen” mencari keuntungan pribadi dari pihak pemegang sahamnya. Dalam hal ini, PT dikatakan sebagai alter ego (kadang-kadang disebut juga sebagai instrumentality, dummy atau agent) dari pemegang saham yang bersangkutan. Hanya saja, pemakaian kata “agent” di sini kurang 18



pada tempatnya. Sebab jika dikatakan bahwa PT hanya merupakan agen dari pemegang saham, hal ini berarti pihak PT sebagai agen mestinya mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak ketiga. Padahal, kewenangan itu tidak terdapat pada perusahaan, meskipun perusahaan tersebut merupakan alter ego atau instrumen dari pemegang sahamnya. 4 . Jaminan pribadi dan pemegang saham. Apabila pihak pemegang saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dibuat oleh perusahaannya, berarti pihak pemegang saham memang menginginkan untuk dibebankan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh PT tersebut. Sehingga dengan sendirinya, pihak pemegang saham ikut bertanggung jawab manakala adanya gugatan dari pihak ke tiga atas kerugian yang terbit dari kegiatan yang dijaminnya tadi. Kapan dan sejauh mana pihak pemegang saham bertanggung jawab, bergantung pada isi dari perjanjian jaminan (garansi) itu. Perjanjian penjaminan dari pemegang saham ini adalah salah satu contoh penerapan doktrin piercing the corporate veil secara kontraktual. 5 . Permodalan yang tidak layak. Permodalan yang tidak layak, misalnya modal terlalu kecil padahal bisnis perusahaan adalah besar. Karena kewajiban pemegang saham yang harus menyetor tambahan modal dan ketidaklayakan permodalan ini menimbulkan suatu pengalihan tanggung jawab dari pemegang saham kepada pihak Direktur. Ini sama sekali tidak patut. Namun demikian, selain pemegang saham yang bertanggung jawab, sampai batas-batas tertentu, pihak Direksi juga dapat dimintakan tanggung jawabnya dalam hal ini. F. GUGATAN ATAS PERSEROAN Dalam melaksanakan upaya hukum secara perdata, dikenal salah satunya adalah upaya hukum pengajuan gugatan bagi pihak yang dirugikan karena tindakan pihak lain. Demikian halnya dengan subjek hukum mandiri, PT berhak mengajukan gugatan atapun diajukan gugatan atas tindakannya. Di samping gugatan yang bersifat umum, maka terdapat gugatan perseroan, yakni gugatan yang khusus terbit dalam hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya. Bahkan hal yang sama secara mutatis mutandis juga berlaku dalam bidang pidana, sehingga muncul pula apa yang dapat disebut sebagai dakwaan perseroan. Dalam hal ini juga perseroan ataupun para pihak di dalamnya dapat berupa tergugat/terdakwa ataupun sebagai penggugat/pelapor. Gugatan perseroan tersebut disebutkan dalam UUPT dalam pasal-pasal berikut: Pasal 61 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114

19



ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 149 ayat (4), Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 150 ayat (2). G. GUGATAN PERSEROAN MENURUT UUPT Dalam UUPT, dikenal berbagai model gugatan/permohonan ke pengadilan dalam kaitannya dengan gugatan atas PT. Model-model gugatan terhadap suatu perseroan itu adalah sebagai berikut: 1. Gugatan biasa. Gugatan biasa ini merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh atau terhadap PT atau organ-organnya ke pengadilan berdasarkan ketentuan di luar dari ketentuan UUPT atau di luar anggaran dasar dari PT tersebut. Dan gugatan biasa ini terlibat dari kasus-kasus biasa seperti gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau wanprestasi. 2. Gugatan terhadap kesalahan Komisaris. Gugatan yang sama (gugatan derivatif) seperti yang diajukan untuk Direktur tersebut di atas berdasarkan Pasal 97 ayat (6) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UUPT. 3. Gugatan atas pengurangan modal. Dalam hal dilakukannya pengurangan modal, kreditur dapat mengajukan keberatan beserta alasannya kepada perseroan. Jika dalam waktu sebagaimana ditentukan, perseroan tidak melakukan respon yang memadai, maka pihak kreditur itu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 45 ayat 3 UUPT). Ini adalah suatu “gugatan langsung”, dengan penggugatnya adalah pihak kreditur, dan debitur adalah pihak perseroan. Disebut gugatan langsung karena pihak kreditur tidak mewakili siapa-siapa dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri tersebut, tetapi mewakili diri sendiri. 4. Gugatan terhadap rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Jika keberatan kreditur atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi ditolak oleh likuidator maka kreditur dapat mengjukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan dari likuidator (vide Pasal 149 ayat (4)). 5 . Gugatan terhadap likuidator. Sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) UUPT, dalam hal pembubaran perseroan, maka pihak kreditur dapat mengajukan tagihan hutangnya kepada pihak likuidator. Dalam hal ini likuidator menolak tagihannya, maka pihak kreditur dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan 20



yang berwenang. Gugatan ini juga merupakan gugatan langsung oleh kreditur, di mana kreditur bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. 6 . Gugatan atas sisa aset setelah likuidasi. Bagi pihak kreditur yang tidak diketahui identitas atau alamatnya pada waktu dilakukan likuidasi, sehingga dia tidak mengajukan tagihannya kepada likuidator, maka pihak kreditur itu dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri terhadap sisa harga dari harga yang telah dibagi oleh likuidator tersebut, terhitung 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan. Demikian pembahasan secara singkat yang bisa disampaikan oleh penulis terkait gugatan untuk dan atas nama PT, sesuai dengan UUPT yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA Fuady, Munir. Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hartono, Sri Redjeki. Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006. Rajagukguk, Erman. “Diktat CLTC PT. PLN (Persero)”. (Tanpa keterangan tahun). Supramono, Gatot. Hukum Perseroan Terbatas yang Baru. Jakarta: Djambatan, 1999. Widjaja, I.G. Rai. Pedoman Dasar Perseroan Terbatas. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

21

Oleh : Nike K. Rumokoy. Abstract:

Recommend Documents