PERAN APARATUR KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halut) Oleh: John Sengo Nim: 090813231 Abstrak Organisasi pemerintahan di ciptakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayan administrasi yang di selesaikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejateraanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan di dirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajemukan kesejateraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di revisi menjadi undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang di maksud dengan aparatur Kecamatan adalah, Camat, Sekretaris, Wilayah Kecamatan dan Staf Pegawai di Kantor Camat. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan ialah camat dan bertanggung jaewab kepada Bupati yang bersangkutan. Jadi, adapun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan Tobelo Selatan. Kata Kunci: Peran, Aparatur, Pelayanan Publik
Pendahuluan Dalam pelayanan publik, efektifitas dan efesiensi saja tidak dapat di jadikan patokan. Di perlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpang pelayanan tidak dapat di hindari. Pentingnya ukuran ini memperhatikan bahwa birokrasi publik cenderung menetapkan target dalam pencapayaian target, mereka cenderung menghindari kelompok miskin, rentan dan terpencil. Di sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih di hardapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif danefisien serta kualitas sumber daya manusia apar atur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, prosedur yang berbelit-belit tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus di keluarkan, persaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang tidak responsive dan lain-lain,sehingga menumbulkan citra yang kuran baik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakuakan upaya perbaikan kualiatas penyelenggaranaan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, serta aparatur pemerintah yang profesional yaitu memiliki aparatur yang memiliki kemampuan pelaksanan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan berdasarkan pada etik profesi, mengembangakan kemampuan pengendalian diri dan berorentasi pada kualitas kinerja dengan cara kerja yang efisien, efektif dan ekonomis memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat dan masalah-masalah masyarakat serta melaksanakan kewajiban memberikan pertanggung jawaban atas setiap kegiatan yang di laksanakan dengan tidak menunda pekerjaan, memberikan pelayanan yang baik, tidak berbelit-belit, tidak ada negosiasi serta dapat bertindak dan melaksanakan pekerjaan secara profesional. Sering juga didapati bagaimana proses pelayanan yang sedemikian berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, padahal seringkali ditemukan para aparatur kecamatan bersantai dikantor sambil membaca koran, bermain game, mendengarkan music, bermain catur, dan handpone, hal ini terlihat dari beberapa ruangan atau meja yang kosong pada saat jam kerja. pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerja masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat maupun media pengaduan lainnya, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang inormatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang diberindikasikan penyimpangan dan KKN. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelengaraan pelayanan publik . Namun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat terkait dengan kepastian bagi infestor baik dal negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan. Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksananakan secara transparansi dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki impikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peningkatan kinerja senua staf pegawai kecamatan akan turut menentukan tingkat pelayanan publik yang maksimal khususnya dikecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Konsep Aparatur Menurut kamus istilah politik dan kewarganegaraan karangan Deni Kurniawan Asari, Aparatur dapat di artikan sebagai alat Negara, Aparatur pemerintah. Jadi Aparatur adalah alat Negara yang menjelaskan tugas pemeritah serta bertanggung jawab melaksanakan setiap roda pemerintahan yang ada. Aparatur kecamatan adalah alat pelengkap Negara yang terutama meliputi bidang kelembangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya.. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang dimaksud dengan aparatur pemerintah kecamatan adalah: Camat. Sekretaris Wilayah Kecamatan. Staf Pegawai di Kantor Kecamatan. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah dalam hal ini camat. Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang ada ditingkat kecamatan yang berbeda dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bersangkutan. Jadi, kepala wilayah Kecamatan Tobelo Selatan berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah. Karena pemerintah wilayah kecamatan merupakan pelaksanaan tugas urursan pemerintahan yang terbawah maka, organisasinya harus dapat mencerminkan dan mengakomodasikan
fungsi-fungsi tersebut diatas dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip sederhana, berhasil guna, dan berdaya guna. Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayaan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat (PP No 19 Tahun 2008, Bab IV). Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (Satu) Sekretaris membawahkan paling banyak 3 (Tiga) Sub Bagian (Pasal 23 PP No 19 Tahun 2008). Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan rencana kerja kecamatan (Pasal 30 PP No 19 Tahun 2008). Konsep Pelayanan Publik Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual, perlu dibahas pengertian kata demi kata. Menurut Kotler dalam Samparan Lukman, dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik”, karangan dari Lijan Poltak Sinabela (2008:4), peleyanan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya samparan pendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urut kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti umum,masyarakat, dan Negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai, inudan kawankawan atau dengan kata lain mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasakan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Jadi pelayanan publik dapat diartika sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dalam menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperlian orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturanpokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Menurut Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7 2003, dalam buku yang berjudul “Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik”, karangan H. Surjadi, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemunuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009, Bab1 Pasal 1). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayananmaupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Masyarakat Koentjoroningrat (1980:37) Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti sering bergaul. Di dalam bahasa inggris dipakai istilah”society” yang sebelumnya berasal dari bahasa latin “socius” berarti “kawan” dalam buku yang berjudul “ Pengantar Sosiologi” karangan dari Basrowi. Perkataan “society” datang dari pada bahasa latin “societas”perhubungan baik dengan orang lain. Perkataan socius yang berarti ”teman” maka makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengn apa yang dikatakan sosial ini bermakna telah tersirat dalam katamasyarakat bahwa ahli ahlinya mempunyai kepentingan dan martabat yang sama. Maka, masyarakat selalu digunakan untuk menggambarkan rakyat sebuah negara. Abdul Syani (1987, 37). Perkataan masyarakat berasal dari musyarak (arab), yang berarti bersama-sama.kemudian beruba menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, mendapat kesempatan menjadi masyarakat (Indonesia) dalam buku yang berjudul “Pengantar Sosiologi” karangan dari Basrowi. Menurut Karl Mark masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketenangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antarakelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Robert Mac Iver masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang diterbitkan (society mean’s a of ordered relations, 1961:22). Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Menurut Paul B. Horton dan C Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilaya tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1, masyarakat adalah seluruh pihak, baik sebagai warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem tertutup (semi terbuka) dimana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.kata “masyarakat” sendiri berakar dalam bahasa arab, musyarak. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki, pemikiran, perasaan serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasakan kemasalahatan.
Metode Penelitian Adapun yang menjadi lokasi diadakannya penelitian ini adalah wilayah kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara (HALUT). Jenis yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dalam penyusunannya menggunakan kalimat sebagai penjelasan terhadap subjek penelitian menurut sugiono dalam bukunya “Memahami Penelitian Kualitatif” (2008:1) metode penelitian kualitatif adalah untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Yang menjadi fokus penelitian adalah berdasarkan uraian diatas berdasarkan permasalahan pokok yang telah dijelaskan maka yang menjadi fokus penelitian ini mencakup: Tindakan-tindakan aparatur kecamatan terhadap peningkatan kinerja perangkat pemerintahkecamatan itu sendiri, Tanggapan masyarakat terhadap kinerja aparatur kecamatan tentang peningkatan kesejatraan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Populasi juga sering disebut keseluruhan unit analisa. Yang pada umumnya adalah orang berindividu seperti sekelompok masyarakat, desa, kecamatan dan kota. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur kecamatan yang ada di Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara (HALUT). Sehubungan dengan itu, maka sistem pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposivety sampel yaitu dengan menunjuk langsung sampel untuk diwawancarai dengan diberikan daftar pertanyaan yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan dua cara: Pengumpulan Data Kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah literature-literature danbuku referensi yang berkaitan dengan judul dalam peneletian ini yang berkaitan dengan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga membaca bahan-bahan dokumentasi yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilapangan, pengumpulan data dilapagan dilakukan dengan cara menggunakan koesioner daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang telah dilakukan dengan interviu atau wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupuntidak terstrktur. Wawancara terstruktur dapat dilakukan sesuai dengan instrumen penelitian berdasarkan daftar pertanyaan atau angket yang telah disediakan sebelumnya.sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah suatu cara yang dilakukan dengan mewawancarai para responden secara mendalam yang tidak menggunakan petunjuk berdasarkan angket,serta catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang penulis perlu ketika melakukan penelitian.
Hasil Penelitian Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang di gunakan peneliti dalam melakukan observasi dalam wawancara terkait judul penelitian maka sebelumnya akan di ungkapkan karakteristik informan, sebagai berikut maka dapat di simpulkan bahwa informan yang paling banyak dalam penelitian ini adalah masyrakat sebanyak 15 responden atau 50%, staf Kecamatan Tobelo Selatan sebanyak 6 responden atau 17,8%, kemudian mewakili Pemerintah Desa 5 responden atau 16,7%, dan di susul pengusaha yaitu 4 responden atau 15,6%. Dari informasi dan data yang di ungkapkan di atas maka dalam penelitian ini di tabulasikan hasil wawancara dan daftar pertanyaan yang di edarkan peneliti sehubungan dengan Peran Aparatur Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat Berdasarkan pertanyaan, selanjutnya di jabarkan kedalam daftar pertanyaan/kuesioner guna di minta keterangan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan kepapada masyarakat. Dari hasil perhitungan, tanggapan responden tentang masyarakat mengenai pelayanan yang di berikan oleh Aparatur Kecamatan dari 30 kuesioner yang di edarkan dan di sertai wawancara yang lebih dalam terungkap bahwa 13 responden atau 43,4% menyatakan Baik. Hal ini di sebabkan karena sebagian tinggal ditempat yang sama dan sebagian perangkat Desa yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan Aparatur Kecamatan. Sementara 8 responden atau 26,6% menyatakan Tidak Baik karena sebagian sebagai masyarakat yang tidak pernah bertemu lansung dengan Aparatur Kecamatan. Dari hasil perhitungan tanggapan responden dan wawancara lansung tentang Aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan secara objektif, dari 30 kuesioner yang diedarkan disertai wawancara bahwa 13 orang responden atau 43,7% menyatakan Tahu, Aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan tidak membedah-bedahkan status baik masyarakat mampu maupun masyarakat yang kurang mampu, sedangkan 7 orang responden atau 20% mengatakan tidak tahu karena kadang-kadang mengurus kelengkapan berkas di Kantor Kecamatan dan tidak sama sekali mengurus kelengkapan, dan 10 orang responden atau 36,3% mengatakan Sangat Tahu, karena setiap mengurus kelengkapan yang di dahulukan adalah orang yang di kenal baik dan berpengaruh. Dari hasil kuesioner dan hasil wawancara bahwa Aparatur Kecamatan tidak membedabedakan status dalan memberikan pelayanan. Dari hasil perhitungan tanggapan responden tentang Pemerintah Kecamatan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa dari 30 kuesioner dan wawancara lansung bahwa 20 orang responden atau 70% menyatakan Pemerintah Kecamatan Kadang-kadang melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat, hal ini di sebabkan kurangnya sosialisasi program yang dijalankan, sedangkan 10 orang atau 30% menyatakan tidak perna disebabkan kurangnya hubungan dengan masyarakat dan tidak terpelihara dengan baik. Dari hasil kuesioner dan hasil wawancara maka disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam hal ini kadangkadang pertemuan dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, sehingga hubungan
Aparatur Kecamatan dengan masyarakat kurang terlaksana dengan baik sehingga apa yang diharapkan masyarakat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan tidak terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dapat dijabarkan kedalam daftar pertanyaan kuesioner dan berikut tanggapan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Kecamatan. Memiliki pelayan Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan untuk dituntut dapat melaksanakan sebagai pelanggannya. Kriteria pelayan yang memuasakan atau yang disebut pelayan prima, banyak ragamnya menurut para pakar. Namun esensi pelayanan prima pada dasarnya mencakup empat prinsip yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, dan Berkualitas). a. Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama. b. Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas, maupun kuantitas serta kompetensi petugas. c. Pelayanan harus akurat. Produk pelayan tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, dan tidak meragukan keabsahannya. d. Pelayan harus berkualitas. Produk pelayan tidak seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan. Dalam melaksanakan pelayanan, jangan membuat urusan, mekaniseme atau prosedur yang berbelit-belit, berikan kemudahan, prosedur yang jelas, dapat dipahami oleh pelanggan sehingga planggan tidak merasakan kesulitan berhubungan dengan Aparatur Kecamatan yang memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan, Aparatur Kecamatan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan pelanggannya yaitu masyarakat. Untuk itu Aparatur Kecamatan harus banyak mendengar apa kebutuhan, keinginan masyarakat sebagai pelanggan dan apa pula yng tidak disukai masyarakat. Untuk itu Aparatur kecamatan harus banyak mendengar apa kebutuhan, keinginan masyarakat sebagai pelanggan dan apa yang tidak disukai masyarakat.Namaun demikian perlu disadari pula bahwa pemenuhan kebutuhanmasyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah,perlu adanya peran serta partisipasi dari masyarakat sebagai wujud sosial.partisipasi sosial harus dibangun, karna itu aparatur kecamatan menjadi motivator atau pendorong tumbuhnya partisipasi tersebut. Fungsi dasar pemerintah yang terpenting adalah mengayomi dan melayani masyarakat termasuk menjamin tercapainya kesejahteraan umum masyakat yang berarti kesejahteraan di segalah bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah bukan tukang memerintah, bukan penindas atau pemeras, pelaku birokrasi pada dasarnya yang melayani masyarakat bukan sebiknya minta dilayani. Pelayanan publik yang prima berarti pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan. Willkie (1990) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakn suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi produk dan jasa. Sedangkan Engel (1990) mengartikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan
pelanggan, sedangkan ketidaksesuaian timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan. Kotler (1994) mengartikan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapan. Dalam buku yang berjudul “Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik” karangan dari Drs.H. Surjadi, M.Si. Pembahasan Hasil Penelitian Secara sederhana tuntutan perlakuan masyarakat di kecamatan Tobelo selatan adalah yang adil, berkeprimanusiaan dan tidak membedahkan tingkat ekonomi. Masyarkat Maluku Utara dinamis sifatnya dan selalu mengalami perubahan sepanjang masa. Hal ini disebabkan oleh karena setiap harinya orang tersebut melakukan bermacam-macam usaha untuk mempertahankan keberadaannya secara individual dan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang secara bersama-sama membangun lingkungan hidupnya. Maka akan aktivitas untuk membangun masyarakat selalu membutuhkan Aparatur yang bertanggung jawab demi efisiensi kerja dan keberhasilan. Dalam hal melaksanakan perannnya Aparatur harus melihat bagaiman cara memberikan pelayanan yang baik dalam memperhatikan hati nurani masyarakat dengan harapan, kebutuhan dan kemampuan dan tidak mementingkan diri sendiri tetapi demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Realitas masyarakat Kecamatan Tobelo Selatan sekarang ini sudah boleh menilai sendiri bagaimana peran Aparatur Kecamatan yang baik, yang memiliki keterampilan dan sifat-sifat kepribadian yang betul-betul peduli pada masyarakat. Persepsi itu sendiri adalah penilaian atau pandangan bagaimana peran Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebenkan kepada Aparatur Kecamatan. Memang perlu disadari untuk melaksanakan perubahan dalam penyelenggaraan Aparatur Kecamatan tidaklah mudah/secepatnya tetapi harus melalui proses. Dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat,Aparatur Kecamatan harus memperhatikan segala kewajibannya dalam menyelenggarakan pelayan publik yang baik, dengan memperhatikan berbagai hal diatas tentu Aparatur Kecamatan memiliki kepentingan untuk melakukan pembaharuan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, apakah dapat melkasanakan dengan baik, karena sedikit banyak dipengaruhi oleh penilaian warga terhadapa penyelenggaraan pelayanan publik dapat memperkecil legitimasi kekuasaan dan membahayakan kelangsungan Pemerintah Kecamatan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi pandangan masyarakat terhadap peran Aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat khususnya Kecamatan Tobelo Selatan. Dalam hal ini memberikan pelayanan harus dilihat dari kualitas pelayanan yaitu (1) Transparasi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, (2) Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (3)
Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dana kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas, (4) Partisipatif, pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, (5) Kesamaam hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek ataupun dari khususnya, suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan (6) keseimbangan Hak dan Kewajiban, pelayanan yang memperhatikan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Kesimpulan Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Aparatur Kecamatan dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara belum begitu efisien dan efektif dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dan kualitas kinerja Aparatur yang belum memadai. Kewajiban pemerintah adalah melaksanakan kewajiban negara yang meliputi, melindungi, melayani, dan mengatur yang pada dasarnya adalah “pemberian pelayanan” pemenuhan kepentingan publik dan mengatasi masalah-masalah publik. Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan informasi online, perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersediannya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat dan akurat dan aman. Oleh karena itu, untuk mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadapa peningkatan kinerja aparatur Negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntable, sehingga dapat melestarikan kepercayaan seluruh rakyat kepada pemerintah serta mengembangkan partisipasi masyarakat. Dan penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh komponen bangsa, khusunya para penyelenggara Negara.Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan Tobelo Selatan Aparatur Kecamatan perlu ditinjau langsung oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya belum begitu efisien dan efektif, masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang belum memadai, untuk itu dalam peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kecamatan perlu: 1. Mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. 2. Mengembangkan kemampuan analitik. 3. Mengembangkan kepekaan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat pada umumnya. 4. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai etika. 5. Menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai estetika. 6. Mewujudkan kemampuan untuk mampu mandiri.
7. Meningkatkan kemampuan untuk menjadi warga masyarakat yang bukan saja terhormat akan tetapi memiliki rasa solidaritas tinggi. 8. Menumbuhkan kesadaran yang tebal tentang pentingnya kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka membina kehidupan yang nikmat baik dalam arti kesejahteraan fisik maupun dalam arti kebahagiaan yang mentakspiritual. Saran Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik tersebut diperlukan strategi pembaharuan yang mencakup tiga aspek yaitu aspek pembaharuan kelembagaan birokrasi pemerintah, aspek pembaharuan identitas Aparatur Pemerintah dan aspek pembaharuan proses pelaksanaan kewajiban pemerintah. Dengan tiga aspek ini aparatur pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan Aparatur Kecamatan, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk memberi informasi, saran atau pendapat/tanggapan/ komplaint, pengaduan dalam bentuk pengaduan kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat
DAFTAR PUSTAKA As’ari, K.D. 2006. Kamus Istilah Politik & Kewarganegaraan. Bandung CV. Yrama Widya. Basrowi, Dr, M.S. 2005. Pengatur Sosiologi. Bogor. Ghalia Indonesi Ibrahim A.H, DR, Drs, MA. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Politik Serta Implementasinya. Bandung PT. CV . Mandar Maju. Ndraha, Talizidulu. 2003. KYBERNOLOGI. Jakarta PT. Rineke Cipta. Sinabela, L.P, Prof. Dr, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta PT. Bumi Aksara. Surjadi H, Drs, M.Si. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung. PT. Refika Adimata. Wasistiono S. Prof, Dr, MS. Dkk. 2009. Perkembangaan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa. Bandung Fokus Media. Makasiah, S. S,Pd. 2010. Pelatihan Kepemimpinan. Buhias. Riggs, Fred, W. 1989. Administrasi Pembangunan Sistem Administrasi dan Birokrasi. Jakarta. Rajawali. Soesilo, Z. 2000. Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta Bumi Aksara. Sumber-sumber Lain: - Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kesejahteraan Rakyat - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan - Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Publik - Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Publik - www.Google.Com
