Oleh: Jasmadi. Abstrak

DAKWAH DALAM MEMBANGUN ETIKA KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA

Oleh: Jasmadi Abstrak Indonesia

is multi-ethnics, culture and religions, require normative values to regulate social relations. Normative values on religion, social values and mores that have been prevailing in the community, is the basis for building a culture of inter-religious relations. Pancasila and the 1945‟s Constitution is a collective agreement in regulating the society and the state. National unity took place in the community where the values of religion has lived and practiced. Religious diversity has become a reality of history and they have been living side by side. Today, Da‟wah activities in building awareness in the practice of religion among the other religious communities, is needed. Therefore, the practice of the “inclusive religion” should be applied. Kata Kunci : Dakwah, Etika Kerukunan, Umat Beragama.

A. Pendahuluan Untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, tertib dan damai, para pendiri bangsa telah meletakkan nilai-nilai dasar untuk dipedomani berasama dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam beberapa dasawarsa telah berhasil menjamin kebebasan beragama, kesamaan hak warga semua agama tanpa adanya diskriminasi hidup berdampingan secara damai.



Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.

Dakwah dalam Membangun…..(Jasmadi) 15

B. Pembahasan Prinsip dasar yang memungkinkan untuk dapat hidup berdampingan adalah adanya sikap: 1. Toleransi Beragama Dalam kehidupan masyarakat majemuk hubungan antar umat beragama menjadi suatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Hubungan antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat telah menjadi kebiasaan dan keharusan, sebab seseorang tidak bisa lepas dari kebutuhan sosial untuk memenuhi hajat hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya “toleransi”1 adalah pemberian kebebasan kepada sasama msnusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama didalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat harus terciptanya ketertiban dan pedoman dalam masyarakat.2 “Toleransi adalah keyakinan bahwa keaneka ragaman agama terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, kondisi ruang dan waktu yang berbeda, prasangka, keinginan dan kepentingannya”.3 Toleransi bukanlah suatu tatacara pergaulan prosedural agar pergaulan menjadi “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, tetapi merupakan persoalan prinsip ajaran agama yang mewajibkan untuk melaksanakannya. Toleransi adalah salah satu asas Masyarakat Madani (civil society), dimana

1Toleransi adalah sebuah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang dimiliki orang lain. Dalam literature Islam, toleransi disebut tasamuh, artinya sikap lapang dada, menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian (pandangan ) orang lain yang bertantangan dengan pendirian kita. Syahrullah Iskandar, Diskursus Toleransi Beragama, Pelita, 20 Agustus 2000, h.10. Toleransi adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1066 2Musthoha (penyunting), Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia, (Depertemen Agama RI, 1997), h. 29. 3Ismail Faruqi, The Cultural Atlas of Islam, New York, (Macmillan Publishing Company, Lois, 1986), h. 79.

Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

16 Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari 2015

masyarakat mampu untuk saling memahami, menghargai, menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya tujuan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat4. Toleransi atau tasamuh5 memang dianjurkan oleh Islam, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu dan tidak menyangkut masalah keyakinan agama. prinsip keyakinan agama (aqidah) telah memberikan garis tegas untuk tidak bertoleransi, kompromi dan sebagainya. Sperti tergambar dalam Surah Al-Kafirun: 1-6. “… katakanlah: Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”. Komitmen terhadap keyakinan ajaran yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk agama, dapat menjadi batasan untuk saling menghargai dan membiarkan satu sama lain menjalankan ajaran yang diyakininya. Sikap untuk mengakui adanya perbedaan keyakinan akan menimbulkan tata cara pergaulan yang “positif,” adanya perbedaan adalah “sunatullah” yang tidak mungkin terhapuskan, dan harus diakui keberadaannya. Oleh karena itu, perbedaan prinsipil yang sudah ada dalam realitas sejarah manusia, tidak harus dipertentangkan, tetapi harus diambil “manfaat” dan “hikmah” bahwa keragaman dalam keyakinan adalah ketetapan Sang Pencipta Alam Semesta yang mesti adanya.6 Dalam keyakinan beragama terdapat klaim kebenaran (truth claim) ini merupakan karakteristik dan identitas suatu agama, tidak ada agama tanpa klaim kebenaran. Sebab, tanpa adanya klaim

4Nurcholish Madjid, Islam dan Pluralisme, dalam Nur Achmad, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, (Kompas Media Nusantara, 2001), h. 49 5Berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Toleransi juga berarti konsesi artinya pemberian yang hanya didasakan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Said Agil Husain Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama , (Ed.) Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 13 6Nurcholish Madjid, Islam dan Pluralisme…Op. Cit., h. 50.

Jurnal Pengembangan Masyarakat


kebenaran yang oleh Fazlur Rahman disebut normatif (transcendent aspect), maka agama sebagai bentuk kehidupan yang distinctive tidak akan memiliki kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya.7 Watak dasar inilah yang kemudian melahirkan kristalisasi iman dan kecintaan terhadap agama yang diyakininya, serta mendorong timbulnya minat untuk memperlajari, mengamalkan dan menyebarluaskan ajarannya (dakwah, missi, zending dan sebagainya). Dari watak dasar ini bahwa pluralitas atau kemajemukan sebenarnya menyimpan potensi konflik serta ketegangan sosial. Karena itu klaim kebenaran dari masing-masing agama yang berbeda harus dimengerti dan dihormati sehingga timbul sikap saling pengertian, sebab perbedaan ini sudah menjadi kenyataan masyarakat. Karena itu negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam beragama serta menjamin pengamalan ajaran agama sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Dengan jaminan undangundang, maka setiap warga negara akan dapat secara bebas mengekpresikan pengamalan ajaran agama sesuai keyakinan. Pemeluk agama harus memiliki sikap saling menghormati terhadap keyakinan orang lain, keyakinan beragama sebagai hak asasi yang harus dihormati dan dihargai. 2. Keterbukaan dan Keadilan Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama adalah adanya sikap untuk mengakui keberadaan pihak lain selain diri kita. Disamping itu setiap orang memiliki hak yang sama dalam memilih agama dan keyakinannya untuk mengembangkan sikap hidup dan kehidupannya di tengah masyarakat. Sikap dasar yang mendorong seseorang untuk menentukan pilihan secara bebas dan bertanggung jawab, harus memperoleh apresiasi dari orang lain. Hubungan antar pemeluk umat beragama akan dapat terjalin dengan baik, jika masing-masing memiliki sikap keterbukan untuk menerima pihak lain atau orang berlainan agama ke dalam komunitas kita. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat 7Amin

Abdullah, Studi Islam, Normativitas atau Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 49. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan


setiap orang tidak dibedakan kedudukan dan statusnya dari segi hukum dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Demikian juga jaminan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama yang diyakininya, oleh setiap warga negara adalah merupakan perwujudan adanya keadilan dan kebebasan dalam beragama. Adanya keadilan akan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang, setiap pemeluk agama yang berbeda-beda. Jaminan Undangundang pasal 29 UUD 1945 adalah memberikan hak dan perlakuan sama bagi setiap pemeluk agama untuk dapat beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak ada diskriminasi antara mayoritas dan minoritas. Pengakuan yang sama terhadap kedudukan agama-agama yang ada di Indonesia adalah wujud ketidak berpihakan pemerintah terhadap salah satu agama tertentu8. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama adalah institusi yang berperan menjadi „Mediator‟ dan „fasilitator‟ terwujudnya kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. SK Menteri Agama bila dicermati, masing-masing tidak ada yang bersifat diskriminatif, karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk menjamin kepentingan bersama sebagai warga negara dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat perlu mendapat dukungan terutama segenap aparat pemerintahan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan para pemimpin/tokoh agama masing-masing untuk selalu bermusyawarah dalam memecahkan masalah dan berbuat adil tanpa diskriminatif terhadap masing-masing pemeluk agama. Sikap terbuka dan adil ini akan menjadi sarana untuk menegakkan kerukunan hidup umat beragama, dan dilaksanakan juga oleh setiap pemeluk agama, sehingga hubungan antar umat beragama tidak ada rasa saling mencurigai, dan rasa permusuhan di antara pemeluk/umat beragama. Saling memelihara segi-segi yang positif, dalam rangka menjaga kerukunan dan menyadari setiap perbedaan akan menimbulkan sikap hubungan atas dasar saling pengertian (insklusif) antar umat beragama.

8Weinata

Sairin, Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet, II, 2006), h. 65 Jurnal Pengembangan Masyarakat


3. Kerjasama antar Pemeluk Agama Hal yang tidak bisa dihindarkan dalam pergaulan masyarakat adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. Masingmasing manusia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab manusia sesuai dengan naluriah dan bakatnya akan mempresentasikan hasil karya yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dari hasil interaksi sosial ini manusia memperoleh “reward” atau upah (rizk ), sehingga manusia dapat mempertahankan kehidupannya dari waktu-kewaktu. Dalam konteks interaksi sosial ini siapapun berhak melakukannya, karena telah menjadi kodrat hidup, memenuhi kebutuhan primernya, hubungan ini tidak mengenal lintas batas agama, etnis, suku dan kebangsaan. Maka lahirlah kerjasama dalam perdagangan, transaksi jual beli, mobilisasi transportasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya, semua itu dilakukan agar masing-masing individu memperoleh “rizki” berkah sebagai sebab dan akibat interaksi sosial yang berlaku di masyarakat. Di dalam masyarakat kerjasama yang dapat dilakukan bagi mereka yang berbeda agama adalah kerjasama dalam bidang sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kenegaraan. Kerjasama atau pergaulan ini dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, karena kerjasama ini merupakan tuntutan pergaulan yang harus dilaksanakan dalam masyarakat. Dalam pergaulan ini individu yang berbeda agama akan mengenal batasan-batasan perilaku antara melaksanakan norma sosial dan norma agama, masing-masing dapat tampil sebagai insan “agamis” yang lebur dalam tatanan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Hal ini sudah menjadi praktek masyarakat dimana heterogenitas agama berbaur dalam sebuah komunitas Indonesia di wilayah tertentu, seperti di Sumatera Utara9, komunitas berbagai agama khususnya Kristen Protestan, di

Interaksi umat beragama di Sumatera Utara telah di mulai tahun 1861 di Sipirok Tapanuli Selatan sejak kedatangan para penginjil Eropa ke Batak. Di wilayah Sumatera Utara jumlah penduduk Muslim tahun 1996 6.490.463 jiwa. Kristen Protestan 3.428.449. Katolik 660.249, Hindu 53.901. dan Budha, 456.347. Interaksi sosial antar pemeluk agama terjadi secara baik belum pernah terjadi konflik antar agama. Penelitian yang dilakukan M. Ridwan Lubis, Potensi Konflik dan Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat Majemuk di Sumatera Utara, 9



wilayah ini terdapat pemeluk yang cukup signifikan berbaur dengan pemeluk Islam, di Bali, kerjasama Subak Air Sumbul, Di Maluku tradisi Pela, Mapalus di Minahasa, tradisi sambatan di Jawa Tengah.10 4. Membangun Dialog antar Agama Untuk mengembangkan etika dan kultur kerukunan umat beragama dapat dilakukan melalui dialog antar agama, menurut Azyumardi Azra terdapat lima bentuk dialog yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, dialog parlementer (Parliamentary dialogue), yakni dialo yang melibatkan ratusan peserta. Dalam dialog dunia global, dialog ini paling awal dialog ini diprakarsai oleh World’s Parlement of Religions pada tahun 1893 di Chicago. Dialog-ialog parlemen ini semakin sering dilakukan dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an di bawah pengawasan organisasi-organisasi multi agama, seperti World Conference on Religion and Peace (WCRP), dan The World Congres of Faiths (WCF), dalam pertemuan parlemen ini ratusan para peserta cenderung untuk penciptaan kerjasama yang lebih baik di antara kelompok agama dan sekaligus untuk menggalang perbamaian di antara para pemeluk agama.11 Kedua, dialog kelembagaan (Institusional dialogue), yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. dialog kelembagaan ini seperti yang dilakukan melalui Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama oleh majelis agama yakni Majelis Ulama Indonesia(MUI), Persekutuan Gereja Indonesia(PGI), Kenferensi Wali Gereja Indonesia (KWI),

dalam Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia, seri 2 ( Penyunting: Sudjanggi ), (Depag, RI, 1998), h.24 10 Tarmizi Tahir, Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Abad ke-21, dalam Weinata Sairin, , Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), h. 59. 11 Dalam dialog parlementer ini Indonesia selalu mengirimkan peserta dan sekaligus menjadi nara sumber, baik dari tokoh Muslim maupun nonMuslim. Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 62. Jurnal Pengembangan Masyarakat


Parisadha Hindu Dharma, dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). Ketiga, dialog teologi (theological dialogue). Dialog ini ini mencakup pertemuan-pertemuan regular maupun untuk membahas persoalan teologis dan filosofis, seperti dialog ajaran tentang kerukunan umat beragama melalui konsep ajaran sesuai dengan masing-masing agama.12Dialog ini pada umumnya diselenggarakan dikalangan intelektual. Kempat, dialog dalam masyarakat (dialogue in Community), dan dialog kehidupan (dialogue of life), dialog dalam kategori ini pada umumnya pada penyelsaian pada hal-hal praktis dan actual dalam kehidupan. Seperti pemecahan masalah kemiskinan, masalah pendidikan dan kerjasma penanganan bencana alam. Umumnya diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainya.13 Kelima,dialog kerohanian (spiritual dialogue), dialog seperti ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. bentu dialog yang mungkin lebih acceptable adalah melalui esoteri agama.14 Dialog agama melalui konsep pemikiran dan ajaran tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama bila dicermati masing-masing agama telah memiliki tuntunan/pedoman yang mendasar pada ajarannya masing-masing. Konsep-konsep tersebut memiliki arti penting untuk membangun etika dan kultur masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dialog adalah upaya untuk saling memahami yang menimbulkan rasa saling pengertian, dan kemudian saling

12Buku

Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama yang di gagas Menteri Agama Tarmizi Tahir, termasuk dalam katagori dialog model ini. 13Masdar F. Mas‟udi, Dialog dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pdt. Weinata Sairin, Dialog Antar Umat Beragama: Pilar Keindonesiaan Yang Kukuh, (Jakarta: BPK, 1994), h. 162 14Frithjof Schoun, mengemukakan “perbedaan antara hakekat dan perwujudan dalam agama-agama –setiap yang memiliki persamaan sekaligus memiliki perbedaan bila tidak ada persaman kita tidak menyebut dengan nama yang sama “agama” dan menyebut kata majemuk “agama-agama”. semua agama secara esoteris sama, hanya dalam bentuknya secar eksoteris berbeda. The Transcendent Unity of Religius, (USA: The theosophisical Publihing Hause, III, 1984), h. xii. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan


mengakui keberadaan yang lain, serta menghormatinya. Melalui dialog dapat dilakukan bentuk-bentuk aksi sosial tentang masalahmasalah kemanusiaan untuk secara bersama-sama dipecahkan. Kemerdekaan dan kebebasan beragama akan tercipta apabila umat beragama telah sama-sama memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agamanya, memiliki wawasan luas dan sikap terbuka dalam memahami perbedaan. Ajaran Islam memandang bahwa Allah Swt. Telah menetapkan agama-agama sebagai jalan “syar‟i” bagi umatnya masing-masing. Firman Allah dalam Surah AlMa‟idah 48;15 Dalam ajaran Islam bahwa keragaman agama adalah sunatullah telah di kehendaki oleh Allah Swt. Bahwa keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Adalah seberapa banyak memberikan kontribusi kebaikan kepada umat manusia. Setiap agama disuruh bersaing dengan agama lain untuk melaksanakan amal kebajikan. Keberagaman atau kemajemukan merupakan keunikan suatu masyarakat. Bahwa kemajemukan itu adalah suatu kepastian (taqdir). Oleh karena itu, diharapkan semua warga masyarakat menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya, kemudian menumbuhkan sikap bersama, sikap yang sehat, menggunakan segi-segi kelebihan masing-masing untuk secara maksimal saling mendorong dan berusaha mewujudkan berbagai kebaikan (al khairat), di dalam masyarakat16. Setiap agama memiliki ajaran kebaikan yang sesuai dengan fitrah manusia, nilai baik dan buruk bagi setiap agama terutama dalam kaitannya dengan pergaulan hubungan antar umat beragama terwujud dalam sebuah etika pergaulan. Bagaimana sikap suatu umat beragama berhadapan dengan pemeluk agama lain. Etika hubungan antar umat beragama menjadi hal yang penting dalam masyarakat yang majemuk. Sikap suatu umat dalam hubungan sosial antar umat beragama agar dapat terjalin relasi yang sehat, penuh keterbukaan, tenggang rasa, saling menghormati dan mampu melahirkan kerjasama sosial kemanusiaan yang utuh, maka konsep teologis hubungan sosial dari masing-masing ajaran agama

15Departeman Agama, Terjemah Al Qur'an, (Semarang, CV. As Syifa', 1999), h. 168. 16Jalaluddin Rahmat,Islam dan Pluralisme, Aakhlak Qur’an Menyikapi Perbedaan, (Jakarta : Serambi, 2006), h. 47



dapat dirumuskan menjadi etika sosial hubungan umat beragama. Tujuannya adalah untuk membangun kultur/budaya masyarakat majemuk dalam bingkai Negara Indonesia17. Islam yang memiliki ajaran universal, yaitu untuk menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat kebajikan:

ِ ‫من ع ِمل ص‬ ً‫اِلًا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُى َو ُم ْؤِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَا ًة طَيِّبَة‬ َ َ َ َْ ‫َح َ ِن َما َكانُوو َ ْ َملُو َو‬ ْ ِ ْ ‫َوَنَ ْ َِنَّ ُ ْ أَ ْ َرُى‬ “Barang siapa yang beramal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan akan diberikan kepada mereka pahala yang lebih baik atas amal baik yang mereka kerjakan” (Q.S. An Nahl: 97). “sebaik-baik manusia adalah seseorang yang paling bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya”. Perbuatan baik tidak hanya ditujukan kepada orang yang seagama, melainkan kepada semua manusia, bahkan kepada segenap makhluk Allah yang ada di bumi. Hal ini sebagai wujud rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan, kasih sayang, manfaat kepada semua makhluk Allah. Tidak ada batasan untuk melaksanakan kebaikan, sekalipun kepada orang yang telah berbuat kejahatan. Umat Islam dalam posisinya sebagai warga masyarakat dan warga negara, di tengah masyarakat yang majemuk memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan/memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran secara individu atau secara bersama-sama untuk dilaksanakan di tengah masyarakat. Melaksanakan perbuatan baik adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena itu, jika setiap muslim mampu melaksanakan kebaikan di tengah masyarakat yang majemuk ini, maka kebaikan itu akan meberikan manfaat bagi

17Alwi

Shihab., Islam Inklusif, menuju sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung: Mizan, cet IX, 2001), hal, 152 Program Pascasarjana IAIN Raden Intan


semua orang. Disinilah pentingnya pelaksanaan dakwah Islam yang secara intensif dan terus menerus disampaikan kepada masyarakat. Pengamalan ajaran Islam oleh warga masyarakat secara langsung akan membentuk sikap dan perilaku (etika/moral) masyarakat, membiasakannya akan menjadi budaya/kultur dan norma masyarakat yang secara simultan dapat dilestarikan dalam kehidupan untuk generasi sekarang dan mendatang. Telah disadari bahwa perbuatan baik adalah disukai oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan agama, yang perlu dirumuskan adalah kesepakatan bagimana perbuatan baik itu dilakukan oleh semua orang dalam berbagai lintas agama18. Bangsa Indonesia telah memiliki landasan dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila dan Undang-undang Dasar dapat menjadi titik temu (kalimatun sawa) atau (common platform)19 dalam membentuk etika pergaulan antar pemeluk umat beragama. Tap MPR No.II tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P4), pada saat itu dirasakan lebih bernuansa “politis” karena kebijakan formal pemerintah dari atas (top down) yang pelaksanaannya mengarah kepada kewajiban bagi warga setiap negara. Akibatnya pengamalan P4 hanya formalistik. Kebijakan untuk mencari “titik temu” seperti itu perlu “ditinjau kembali” dan dapat dilakukan melalui pendekatan dialogis, baik secara konseptual, pemikiran, dan terdapat keterlibatan semua komponen unsur pemerintah dan organisasi keagamaan serta tokoh berbagai agama, untuk memupuk 18Salah satu contoh aturan kehidupan bersama adalah Piagam Madinah merupakan naskah perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan para pimpinan kabilah-kabilah di Madinah, muatan isinya untuk mengatur hubungan sosial kemasyarakatan warga kota Madinah yang multi etnis, multi agama dan kepercayaan, warga Madinah melaksanakannya tanpa keraguan dan berhasil menjadikan masyarakat yang tertib, teratur dan terbebas dari perbuatan maksiat/dosa, karena itu kota Madinah dijuluki dengan "Madinah alMunawarrah", kota bercahaya. Mukadimah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Thoha Putra, 1989, h.12 lihat Muawir Sadzali, Islam dan Tatanegara (Jakarta: UI Press, 1992), h. 10-15 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UndangUndang Dasar 1945, Kajian Perbangdingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 47-57. 19Nur Cholish Madjid, “Islamic Roots of Modern Pluralism “ dalam Studia Islamika I, April-Juni, 1994



rasa nasionalisme kebangsaan dan keberagamaan. Sebagaimana merumuskan diktum SKB No.8 dan No. 9 tahun 2006. yang melibatkan komponen unsur pemerintah dan tokoh agama, isinya perlu disosialisaikan. Yang diperlukan saat ini adalah partisipasi sumbangan pemikiran, konseptual dari semua pihak yang berkepentingan dengan masalah hubungan dan kerukunan umat beragama akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada era global saat ini. Relasi antar iman antar agama, antar budaya dalam dunia global tidak bisa dihindarkan. Sikap keterbukaan, egalitarian dan social awareness bagi setiap pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi suatu hal yang penting untuk menunjang kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia. Konsep yang dituangkan oleh masing-masing agama dalam bingkai teologi kerukunan umat beragama adalah wujud sikap terbuka dari masing-masing tokoh agama untuk mengungkapkan pemikiran yang dapat dipelajari oleh orang lain di luar agamanya. Sehingga seseorang dapat memahami prinsip-prinsip ajaran agama lain dalam masalah kerukunan hidup umat beragama dan sekaligus mencari titik temu, persamaan ajaran dan batasan etika pergaulan antar umat beragama. Sebaiknya, tiap tokoh, juru dakwah, misionaris dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan, masing-masing menyebarluaskan kepada umatnya. 5. Peran Dakwah dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dakwah Islam disamping sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, dalam kaitan ini dapat menjadi sarana mengkomunikasnikan ajaran ajaran Islam tentang kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan bagian dari ajaran agama yang berhubungan dengan masalah muamalah, pergaulan sesama manusia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang majemuk seperti keadaan bangsa Indonesia. Dakwah untuk kalangan intern umat Islam adalah memupuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (tauhid), iman, tauhid merupakan konsep sentral yang berisi bahwa Tuhan adalah Program Pascasarjana IAIN Raden Intan


pusat dari segala sesuatu, dan bahwa manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan hidup manusia tiada lain kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepada Tuhan.20 Kepatuhan kepada Tuhan dan ketaatan kepada perintah-Nya merupakan sikap manusia bertaqwa.21 Sebaliknya menjadikan Tuhan selain Allah adalah perbuatan syirik, merupakan dosa besar yang tidak diampuni.22dan secara sosiologis mengakibatkan perendahan terhadap martabat manusia yang dimuliakan Tuhan.23 Dalam prakteknya perbuatan syirik dapat melahirkan sikap eksploitatif terhadap komunitas miskin, permainan kotor dalam perdagangan dan ketiadaan tenggung jawab terhadap masyarakat.24 Oleh karena itu, tauhid dapat menjadi dasar fondamental dalam menciptakan tatanan sosial (etis/ moral), egalitarian, berkeadilan, dan tanggung jawab sosial dan jalinan hubungan yang baik dalam

20QS.

Al- Dariyat (51): 56. yang hatinya selalu terikat dan ingat akan kehadiran Allah Swt, sehingga ia mampu mengendalikan diri untuk selalu berbuat kebaikan dan mampu menghindarkan dari perbuatan yang dilarang Allah Swt. Taqwa merupakan martabat manusia yang dimuliakan Tuhan, QS. Al-Hujurat (49): 13. 22QS. An-Nisa' (4): 48, Lukman (31): 13, syirik dipandang sebagai kesesatan yang jauh, dan kedhaliman yang besar. Mereka jiga dipandang najis (QS. Al-Taubah (9): 28), derajat seorang budak wanita mukmin lebih baik daripada msyrik meskipun menakjubkan (QS.Al-Baqarah (2): 221). 23Nurcholish Madjid menjelaskan kenapa praktek politeisme (syirik) dalam kitab suci dipandang sebagai dosa besar yang tidak termpuni. Yaitu karena setiap praktek syirik akan menghasilkan efek pemenjaraan dan pemerosotan harkat manusia. Syirik menempatkan harkat dan martabat manusia lebih rendah dari objek yang disyirikkan itu, dan ini berarti melawan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk yang paling tinggi dan dimuliakan Tuhan. Karena itu, hanya dengan menyembah, taat dan tunduk kepada Allah semata (tauhid), manusia dapat terbebaskan dari belenggu yang tidak membebaskan. Melelui kebebasan ini, manusia akan mampu menagkap kebenaran; dan dengan kemampuan menangkap kebenaran inilah manusia akan terangkat harkat dan martabatnya. Inilah makna penting dari kalimat kesaksian (syahadat) yang tersusun secara negasi-konfirmasi "lả ilảha illa Allảh Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 79-85. 24Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual, Terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 6 21Manusia



keluarga, kerabat, bertetangga, rekan kerja, fakir miskin dan anak yatim serta pembantu yang bekerja di rumah.25 Dengan demikian konsep teuhid bukan sekedar prinsip dasar keimanan tetapi juga merupakan prinsip dasar etika sosial. Dalam pengertian ini faham tauhid selalu terkit dengan prinip kemanusiaan, rasa keadilan sosial dan ekonomi yang harus diwujudkan dalam kehidupan yang kongkrit di masyarakat. Melalui peresapan yang mendalam terhadap ke-Maha Esa-an Tuhan ( tauhid) ini akan melahirkan kehidupan yang penuh moral, yang akan termanifestasi bukan saja dalam aspek sosio-ekonomi, tetapi juga aspek sosio-politiknya dengan sikap penegakan keadilan di antara sesama manusia.26 Pesan moralitas keagamaan (tauhid) ini yang harus ditanamkan dalam kegiatan dakwah dan dijadikan landasan bagi umat Islam untuk membangun jalinan sosial antar umat beragama. Dari sisi keimanan mereka tidak akan terpengaruh terhadap keyakinan agama lain. Prinsip-prinsip dan sikap hidup seorang muslim haruslah dipahami sebagai perwujudan kepercayaan (aqidah tauhid) yang baku dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain, batasan seperti ini yang semestinya dipahami dalam menjalin hubungan antar umat beragama, sehingga keyakinan dan hak-hak keberagamaan seseorang dapat dihormati dan dijaga dengan baik. Dakwah yang disampaikan kepada kalangan internal umat Islam setelah “iman” (tauhid) adalah Islam. Islam sebagaimana yang kita pahami bahwa Islam adalah sebagai dien, yang oleh kaum muslimin sebagai satu satunya kebenaran yang diterima dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Klaim kebenaran ini didasarkan kepada teks Al-Qur‟an Surah Ali Imrân (3):19.27 Penegasan kata inna biasanya sebagai penegasan ketunggalan Islam sebagai dien satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Penegasan ini juga dinyatakan kembali dalam teks lain surah yang sama yakni:

25QS.

An-Nisa' (4): 36. Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan, (Bandung: Mizan, 1992), h. 51. 27Al Qur‟an dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 78 26Nurcholish



ِ ِ ‫وا‬ ِ ِ ِ ‫اإل ِر َن‬ َْ ‫واإل ِال نًا فَلَ ْن ُ ْ بَ َل مْنوُ َوُى َو ِ واآلَرةِ م َن‬ ْ ‫َوَم ْن َْب َ ِ َْي َر‬ “ Barang siapa mencari dien selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima agama mereka itu, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi.” (QS.Ali Imrân(3):85). Dalam kerangka hermeneutika pluralisme dan hubungan sosial antar umat beragama, maka memerlukan konsep religius etis Islam ini kepada suatu bentuk / wajah keagamaan yang lebih inklusif, sehingga dapat dibangun pola hubungan sosial yang lebih harmonis antara kaum beriman. Karena itu pemahaman tentang makna Islam lebih ditujukan kepada pengertian substantif; yaitu suatu ajaran ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan, Islam yang juga berasal dari akar kata s-l-m sesuai dengan arti kata Islam dalam bentuk infinitif yaitu “tunduk” dan “pasrah-menyerah”. Dan juga mengandung arti “damai‟ “selamat” rekonsiliasi, “terpadu” “tidak terbelah”28 Nurcholish Madjid`sebagaimana Muhammad`Asad, mengartikan Islam dengan „pasrah sepenuhnya kepada Allah”29 Islam dalam arti penyerahan diri pasrah kepada Allah semata adalah ajaran para Nabi dan Rasul ( Q.S. Al-Baqrah(2):136 dan Ali Imrân (3): 84).30 “Katakanlah (hai orang-orang mu‟min) „Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kemi, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma‟il, Ishaq, Ya‟kub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, dan Isa, serta yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedabedakan seorangpun di antara merka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” Al-muslimun adalah orang-orang yang bertauhid dan mengikhlaskan diri kepada-Nya, tidak berbuat syirik dalam Ibadah. Dengan demikian pengertin Islam mengandung arti dan pesan universal, termasuk terhadap umat-umat nabi terdahulu sebelum

28QS.

Al-Baqarah (2) : 208, An Nisa' (4): 91 Madjid, Islam Doktrin …Op. Cit., h.181. 30Ayat yang sama tersebut dalam dua surat Al Baqarah 136 dan Ali Imran 86. 29Nurcholish



Nabi Muhammad`Saw. Karena itu pesan Islam (dakwah) yang harus disampaikan untuk kalangan intern umat Islam adalah memupuk keimanan (tauhid) tidak ternodai oleh dosa syirik, mengikhlaskan (tulus) dalam tindakan atau amalnya (beramal saleh) dan pasrah kepada Allah. Dalam konsep ini hubungan antara iman dan Islam dalam konteks pengamalannya di masyarakat tidak dapat dipisahkan.31 Dakwah dilaksanakan membawa visi dan misi Islam, yang dalam prakteknya harus mengarah pada tujuan sebagaimana misi Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin ), maka sikap seorang muslim adalah orang yang dapat menyebarkan keselamatan, kedamaian, rasa aman kepada kaum muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Dalam konteks kebinekaan agama seseorang yang mengaku mukmin dan muslim, maka ia harus memberikan rasa aman dan keselamatan kepada yang lain termasuk terhadap kaum beriman yang berbeda agama. Konsep dasar dalam penyampaian pesan dakwah yang berkaitan dengan pluralisme hubungan sosial umat beragama adalah Ihsan. Konsep ihsan, sebagaimana konsep iman dan Islam, merupakan pesan dasar yang harus disampaikan kepada umat/ masyarakat. Konsep ihsan dalam formulasi ajaran secara tegas tidak dinyatakan sebagaimana iman dan islam, dengan arkan al-iman dan arkan al-islam, tidak terdapat formulasi rukun ihsan. Dalam literature Islam pengertian ihsan didasarkan pada hadits riwayat Bukhori32, yaitu:

‫وو ت بد هللا ك أنك ت ر وه فاو مل ت ك ن ت روه فان و روك‬ “kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan apabila kamu tidak melihat-Nya, maka Allah melihatmu”.

31Sunardi, Dialog; Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama, (Yogyakarta: Dian, 1994), h. 186. 32Lihat, Al-Bukhory, Shahîh al-Bukhârî, jilid I, Hadits, No. 40 Bab Iman Islam dan Ikhsan, (Dâr al-Sya‟ab, t.th), h. 14



Sebagai sebuah kesadaran agama bahwa Tuhan Maha Hadir, atau kesadaran dalam ibadah bahwa Allah selalu mengawasi. Konsep ihsan juga dilekatkan pada konteks bir al-walidayn, (wa bi alwalidayni ihsâna), berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Tidak mengelaborasi Tuhan Maha Hadir atau kesadaran ketuhanan dalam kontek bir al walidayn. Konsep ihsan selalu menitikberatkan pada pembentukan kesalehan individu. Prinsip dasar dalam konsep ini dipahami sebagai puncak keagamaan setelah setelah iman dan Islam, dimana seseorang dapat berkomunikasi dan berdialog langsung dengan Tuhan.33 Untuk menemukan makna yang utuh tentang konsep ihsan terutama dalam kaitanya dengan masalah pluralitas agama serta untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Istilah ihsan berasal dari kata h-s-n, yang berarti “baik” “indah” dan “cantik”. Ihsan juga berarti “sedekah,” “kedermawanan” atau “kemurahan hati.”34 Teks yang secara langsung memerintahkan berbuat ihsan tersebut dalam surat AnNahl (16) :90.35 Secara umum ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik.36 Dalam Al- Qur‟an kata ihsan disebut 194 kali dalam berbagai bentuk dan dervasinya. Penyebutan yang cukup tinggi ini mengandung pengertian bahwa konsep ihsan memiliki kandungan yang sangat penting. Dalam Al-Qur‟an ihsan juga diartikan “kearifan” bukan sekedar kebaikan, melampaui kebaikankebaikan. Sikap arif ini diperintahkan terutama kepada orang tua, (ibu bapak), karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, (termasuk orang yang beragama lain), teman sejawat, ibnu sabil, kepada hamba sahaya. (QS. An Nisa‟ (4):36) dan secara umum dalam bergaul terhadap 33Konsep ihsan lebih banyak dibahas dalam literatur tasawuf, suatu cara pendekatan diri kepada Tuhan, melalui pembinaan perilaku melalui tahapan (maqomat), tertntu untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Relasi kedekatan kepada Allah dengan menjauhkan perilaku diluar ihsan. 34Ahmad Warson al-Munawwir, Alamunawwir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta (Krapyak): Multi karya Grafika, 1998), h. 767. 35 Qur‟an Surah An Nahl: 90. 36M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, cet.v, 1997), h. 124.



semua manusia. Dalam konteks hubungan sosial antar umat beragama secara khusus untuk dapat berkomunikasi dengan baik, termasuk berdialog dengan mereka. Ihsan dalam pengertian kearifan ini yang merupakan pesan untuk menjadi dasar spiritualitas agama dalam membangun hubungan antar umat beragama di masyarakat. Dalam penyampaian pesan dakwah materi yang disampaikan amatlah luas dan universal, setidaknya dengan konsep dasar tiga pokok landasan Iman, Islam dan Ihsan, dapat menjadi dasar falsafah etika dalam konteks hubungan sosial antar umat beragama. Peranan dakwah amatlah penting dalam hal ini, sebab pesan religius tidak akan sampai dan diamalkan oleh umat, tanpa disampaikan melalui dakwah. Tujuan penyampaian pesan dakwah adalah untuk membangun komunitas umat yang memiliki etika sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, masyarakat yang memperoleh ridha-Nya. Seruan agama pada prinsipnya untuk membengun “kesalihan” semua orang, karena itu dakwah maupun seruan agama dari umat lain hendaklah tidak arahkan kepada upaya pengalihan (konversi) agama yang dilakukan secara sistematis terhadap orangorang yang telah memiliki keyakinan adalah melanggar hak asasi keyakinan orang lain, dalam konteks ini peraturan pemerintah No.70 tahun 1978 adalah upaya pencegahan pemaksaan terhadap keyakinan agama orang yang sudah beragama. hal ini yang sering menyebabkan konflik antar agama, seruan agama yang mengarah kepada sikap religiusentrisme akan menyebabkan tindak kekerasan atas nama agama,37 misi agama hendaknya menekankan kepada penyelamatan umat manusia, menjunjung nilai-nilai kemanusian, sehingga agama mampu menjadi pilar bangsa dan menjadi landasan bagi kemajuan peradaban umat manusia. Prinsip dalam melaksanakan dakwah adalah meyampaikan ajakan untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah SWT,

37Pandangan

yang mengklaim bahwa agama yang dianut sebagai satusatunya kebenaran dan bahwa yang lain berda dalam kesesatan, klaim ini yang menyebabkan fanatisme sempit dalam beragama (eksklusif), sulit untuk berkomunikasi dan berdialog dengan komunitas lain, hal ini menjadi problem dan tantangan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia. Abdul Azis, Esai-Esai Sosiologi Agama, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 134. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan


kewajiban para da‟i adalah menyampaikan seruan, oleh karena itu dalam pelaksanaan dakwah tidak ada unsur pemaksaan kepada orang lain untuk mengikutinya. Jika mereka menerima seruan dakwah adalah karena mereka memahami dan meyakini akan kebenaran Islam dengan sempurna. Al-Qur‟an telah menegaskan :

ِ ‫َّي و ُّر ْش ُد ِم َن وْغَ ِّي‬ َ َّ َ‫ال إِ ْكَر َوه ِ و ّد ِن قَ ْد تَب‬

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat ….(Q.S. Al Baqorah, 2/256) Hakekat manusia untuk mentukan sikap hidup adalah merupakan anugrah Allah SWT, dimana setiap individu dapat menentukan pilihanya berdasarkan pada akal pikiran dan hati yang telah diberikan Allah kepada manusia. Hal ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya seperti tumbuhan, binatang dan malaikat. Kemerdekaan untuk memilih dan menentukan sikap dan mengembangkan pemikirannya, sampai pada tingkat pembangkangan kepada Tuhan sekalipun, Allah tidak menghalangi kebebasan tersebut. Firman Allah dalam surat AlKahfi/18 :2938 “Dan katakanlah : kebenaran itu datang darituhan : maka barangsiapa yang inginberiman, hendaklah beriman dan barang siapa yang igin kafir, biarlah ia kafir. Islam sangat menentang adanya pemaksaan, mengahargai setiap perbedaan, bahkan pemaksaan untuk mematuhi tuhan sendiri adalah hal yang dilarang39. Karena kayakinan yang dimiliki seseorang dalam beragama merupakan hak asasi yang dijamin oleh Allah dan Allah SWT tidak mengehendaki agar seluruh manusia itu beriman :40

38QS.

Surah al-Kahfi ayat 29 Madjid, Islam Paramadina, 1996), h. 44 40QS. Surah Yunus: 99 39Nurkholish


Agama

dan

Kemanisiaan,

(Jakarta:


“Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman-beriman orang dimuka bumi seluruhnya, maka apakah kamu (hendaklah) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. “Q.S. Yunus/ 10 : 99. Ajaran Islam sebagai kebenaran yang datang dari Allah SWT yang disampaikan oleh para Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW, hanyalah meyampaikan ajaran Allah tersebut dengan cara-cara baik, bijaksana, memberikan peringatan, dan penjelasan dengan argumentasi dialektif yang meyakinkan, sehingga mereka yang menerima dan meyakini kebenaran, benar-benar atas kesadaran hati nurani dan pemikiran yang jernih, karena itu dengan kejujuran hati nurani dan dalam suasana kebebasan seseorang akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga keputusan pilihan untuk memilih keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama bukan atas dasar keterpaksaan. Penyiaran agama adalah untuk membangkitkan kesadaran spiritual yang potensinya telah dimiliki oleh setiap manusia, ajakan dan seruan semata hanya untuk memanggil “dhamir” hati nurani yang telah memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran. Penyiaran agama bukanlah untuk memperoleh banyak pengikut, tetapi tersampaikannya kebenaran Ilahi untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia yang menerimanya. C. Kesimpulan Untuk menutup uraian perlu diambil kesimpulan yaitu: 1. Melakukan ijtihad waqi’i dakwah bagi da’i sangat urgen bagi dinamika pemikiran dan pola hidup masyarakat Islam. Urgensi ijtihad ini untuk mencari hujjah dakwah, merespon dinamika peradaban masyarakat, dan memberi solusi atas problem masyarakat Islam untuk mengembangan kemashahatan dan ukhuwah berbasis kearifan local di Lampung. 2. Dalam berdakwah, dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat Islam, maka da‟i dari kalangan NU di Lampung juga melakukan pemberdayaan yang mendukung keberhasilan ijtihad waqi’i dakwah, antara lain pemberdayaan inteletual da‟i, pemberdayaan kesadaran da‟i sebagai agen Program Pascasarjana IAIN Raden Intan


perubaghan atau interpreter pesan tekstual dakwah secara kontekstual dalam merespon dinamika realitas masyarakat, serta pemberdayaan kompetensi untuk mensinergiskan pesan dakwah tekstual dengan pesan dakwah kontekstual berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, da‟i harus terus melakukan ijtihad untuk mencari hujjah dakwah dan member solusi atas problem dakwah yang diarahkan pada kemashalahatan dan ukhuwah di Lampung.

Daftar Pustaka A. Hanafi, Usul Fiqh, Jakarta: Widjaya, 1989 Bayanuni, Abu al-Fattah, Al-Madkhal ila ‘Ilm al-Da’wah: Riyadh: Dar al-Hikmah, 1987 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKis, 2003 Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001 Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan, Bandung: Mizan, 1992 ____________, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1996 ____________, Islam dan Pluralisme, dalam Nur Achmad, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, Kompas Media Nusantara, 2001 ____________, Islam Agama dan Kemanisiaan, Jakarta: Paramadina, 1996 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 Tim Penyusun, Juklak Bansos Percepatan pembangunan Sosial Ekonomi, Jakarta: KPDT, 2008 Tim, UUD 1945 dan Perubahannya, Jakarta: tpn, 20


Oleh: Jasmadi. Abstrak

Recommend Documents