Laporan Keikutsertaan dalam Seminar Etika Keilmuan dan Kebebasan Akademis Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Deputi Bidang Dinamika Masyarakat Jakarta, 6 April 2005 Oleh: Ir. Suzanna L. Siregar, MMSI Ir. Budiman, MS Seminar Etika Keilmuan dan Kebebasan Akademis diselenggarakan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Deputi Bidang Dinamika Masyarakat pada tanggal 6 April 2005 di Ruang Komisi III di lantai 3, Gedung II Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. Seminar sehari ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB. Para pembicara terdiri dari: Prof. Dr. H.A. R. Tilaar (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta), Dr. Zainal Muktamar (Pembantu Rektor I Universitas Bengkulu), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Pemerhati Masalah Sosial dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta), Dr. Hari Hartiko (Staf Pengajar Fakultas Biologi, Universitas Gajah Mada) dan Ir. Sri Setiawati, MA (Staf Deputi Bidang Dinamika Masyarakat Kementrian Riset dan Teknologi). Peserta seminar berasal dari lembaga penelitian negara (BATAN) maupun lembaga penelitian perguruan tinggi swasta dan negeri seluruh Indonesia. Seminar dibuka oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Dr. Kusmayanto Kardiman. Dalam sambutan pembukaannya, Menristek memaparkan tujuan seminar ini, yaitu sebagai bentuk usaha identifikasi dan inventarisasi problematika penerapan etika keilmuan dan kebebasan akademik di Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi. Selanjutnya hasil seminar diharapkan akan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan mengenai etika keilmuan dan kebebasan akademik yang akan melengkapi dan menurunkan dengan rinci dari UU no. 18 tahun 2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
Beberapa kalangan mengusulkan agar etika keilmuan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
Namun karena kapasitas dan muatan kurikulum
pendidikan sangat terbatsa maka adalah lebih penting menjadikan etika keilmuan sebagai bagian tidak terpisah dalam diri seorang peneliti. Utamanya lagi para peneliti Perguruan Tinggi yang mengenyam kebebasan akademik. Dalam banyak kasus, termasuk penelitian biologi-kedokteran dan rekayasa genetika, pihak perguruan tinggi memiliki hak melakukan penelitian tanpa batas demi pengembangan ilmu pengetahuan; namun ketika metode dan hasil penelitian tersebut bersinggungan dengan kepentingan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan nilai-nilai kemanusiaan sering terjadi pertentangan. Di sinilah etika keilmuan itu dibutuhkan, menjadi pengendali kebebasan akademik agar penerapan ilmu dan teknologi tetap membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia dan bukan menjadi penghancur manusia. Institusi tingkat dunia seperti UNESCO juga telah memprakarsai pelbagai seminar dan lokakarya dalam usaha perumusan etika keilmuan agar penerapan ilmu dan teknologi tetap menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup umat manusia. Pendapatan senada disampaikan oleh Dr. Ir., Satryo Sumantri Brojonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang memberikan sambutan atas nama Menteri Pendidikan. Kebebasan Akademik yang menjadi hak istimewa Perguruan Tinggi harus diimbangi oleh Kewajiban Akademik. Penelitian harus memiliki akuntabilitas, peneliti di perguruan
tinggi
harus
dapat
stakeholder (yaitu masyarakat).
mempertanggungjawabkan
pekerjaannya
kepada
Kreativitas peneliti yang dijamin dalam kebebasan
akademik tidaklah bersifat mutlak, ia haruslah juga menjunjung tinggi etika keilmuan. Ciri utama ilmuwan yang beretika adalah ilmuwan yang mencari kebenaran ilmu, memanfaatkan ilmu demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, menghormati penemu dan peneliti lain (termasuk tidak melakukan plagiasi), tidak mengklaim bidang keahlian yang tidak dikuasainya, selalu mendesiminasikan hasil penelitian dan senantiasa melakukan tingkat kelanjutan ilmunya. Ilmuwan dan peneliti seperti inilah yang diharapkan dapat mewujudnyatakankan jargon “mereka yang menguasai ilmu
pengetahuanlah yang akan memenangkan kompetisi dalam era informasi dan globalisasi.” Prof. H.A.R Tilaar sebagai pembicara pertama memberikan gambaran historis etika keilmuan.
Jika di awal perkembangannya, Ilmu Pengetahuan semata-mata
dikembangkan untuk kemajuan kepentingan Ilmu Pengetahuan saja, maka dalam perkembangan pendidikan modern, Ilmu Pengetahuan kemudian dibatasi oleh nilai kepentingan bagi manusia. Etika keilmuan lahir dari kesadaran bahwa ketiadaan etika dalam pengembangan ilmu (yang sudah berlangsung 500 tahun dari tahun 1500 – 2000) telah membawa kerusakan ekologis, kehancuran humanitas dan kemiskinan negeri terjajah.
Eksploitasi ilmu dan teknologi tanpa batas oleh banyak pemikir dapat
menghancurkan kehidupan manusia, menggantikan, memperlakukan dan mengganggap manusia sebagai mesin. Pembicara kedua, Dr. Zainal Muktamar menyoroti
penerapan kebebasan
akademis dan etika keilmuan di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kebebasan akademik merupakan nilai paling mendasar di Perguruan Tinggi. Kebebasan akademik mencakup kebebasan mengajar dan mengelola kelas, meneliti dan mempublikasikan hasil penelitiannya.
Kebebasan akademik dibatasi oleh tanggungjawab pengajar/peneliti
kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Dalam penjelasannya, Dr. Zainal Muktamar memberikan contoh-contoh (sebagian besar di perguruan tinggi di Amerika Serikat) benturan yang terjadi antara kebebasan mengajar dan meneliti dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
Kelaikan kebebasan akademik di perguruan tinggi di
Indonesia masih dengan sangat bebas diterjemahkan sesuai dengan kondisi perguruan tingginya. Perguruan Tinggi disarankan untuk membuat peraturan dan pedoman bersama antara dosen, mahasiswa dan karyawan.
Melalui aturan yang jelas, tertulis dan
transparan diharapkan Kebebasan Akademik di kampus akan berjalan dengan baik. Dua pembicara selanjutnya menyoroti etika keilmuan dan kebebasan akademik dalam dua bidang ilmu berbeda. Prof. Komaruddin Hidayat memaparkan etika keilmuan dan kebebasan dalam bidang Sosial dan Humaniora.
Sedangkan Dr. Hari Hartiko
menyorotinya dalam bidang Eksakta (Biologi – Kedokteran).
Prof. Komaruddin Hidayat memulai paparannya dengan menggambarkan hubungan tiga elemen masyarakat: Bankir yang merepresentasikan kelompok pegang uang/kapital, perguruan tinggi (kampus) yang meliputi para ilmuwan dan kelompok birokrat-politisi (negara). Kecenderungan yang terjadi kini adalah kelompok pemegang uang mengendalikan baik Kampus maupun Negara. Hal ini melandasi rendahnya kinerja dan kualitas penelitian di Indonesia. Baik Kampus maupun Negara tidak lain adalah perpanjangan tangan kaum Kapitalis, dikendalikan pemilik modal. Azasinya, kebebasan dan etika bersifat aksiomatik. Tidak ada kebebasan tanpa etika dan tidak ada etika tanpa kebebasan. Menurut Prof. Hidayat, kebebasan akademik di Indonesia sudah memadai, yang kurang justru kegiatan (penelitiannya). Keengganan meneliti terkait dengan kurangnya apresiasi negara dan masyarakat pada profesi peneliti. Banyak penelitian di lembaga penelitian (bahkan yang setaraf LIPI) dan lembaga pegembangan di pelbagai kementerian tinggal menjadi berkas menumpuk, tidak diperhatikan. Selain itu, banyak ilmuwan sosial yang memilih bergabung dengan Partai Poloitik dan kemudian terjerumus dalam persengkongkolan dengan pemerintah yang berkuasa. Yang diperlukan oleh Indonesia kini adalah aktivis yang intelek dan kaum intelek yang aktivis. Ilmuwan yang visioner dan tahan nafas untuk menjadi pelari jarak jauh, agar tidak mudah menyerah terhadap tawaran yang menawan namun mengerogoti asset serta kredibilitas sebagai ilmuwan dan intelektual. Banyak hal harus diperbaiki dan sekaligus menjadi tantangan para ilmuwan sosial Indonesia, semisal mengapa semakin tinggi tingkat pendidikan di Indonesia tidak menyebabkan Indonesia semakin baik, atau mengapa tidak ada studi Korupsi untuk membedah dan membenahi masalah korupsi di negara yang terkenal dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi ini? Dr. Hari Hartiko memulai penjelasannya dengan kenyataan bahwa Etika bergeser menurut waktu, uang dan tempat. Etika bersifat dinamik, relevan pada suatu tenggang waktu dan ruang; sementara moral terkait demgam harkat manusia.
Ilmu sendiri
merupakan anugerah Allah, ilmu menghargai hidup dan pada dasarnya bersifat netral. Pengembang ilmu lah yang memberikan sifat positif atau negatif pada ilmu. Dalam Etika keilmuan tercakup penghormatan pada perbedaan pendapat dan kesadaran bahwa
kebenaran bersifat relatif.
Sedangkan kebebasan akademik diperlukan dalam
pengembangan ilmu. Perilaku (behavior) si penerap ilmu ini dipengaruhi oleh cara pikir (thought). Dalam bagian penentu cara pikir terdapat Mind, Mindset, dan nilai agama, sosial-budaya. Eksposisi Dr. Hari Hartiko juga diisi dengan contoh-contoh penerapan teknologi bio-genetika. Mulai dari ayam tanpa bulu, Dolly si Domba Kloning, Neti dan Dito simpanse yang menerima transfer DNA manusia, tikus yang menerima DNA manusia (yang ukurannya lebih besar dari ukuran tikus biasa), tikus yang menyala karena mendapat transfer DNA kunang-kunang, Kera yang berwarna hijau, babi dan kambing yang mendapat transfer DNA manusia, dan sapi perah yang menghasilkan susu dengan komposisi sama persis dengan Air Susu Ibu. Kebanyakan studi transfer DNA manusia kepada hewan-hewan baru pada taraf untuk menjelaskan bahwa DNA atau Gen itu dapat dipisahkan, berukuran sama dan dapat dipindahkan ke jaringan (hewan) apapun, sementara manfaat aplikatifnya masih belum jelas. Kecuali transfer gen manusia pada babi yang diianggap potensial sebagai penghasil organ yang dapat ditransplantasi untuk manusia. Etika kloning manusia masih terus diperdebatkan, belum disepakati bagaimana bentuk kebijakan (policy) dan siapa yang mengatur segala hal yang menyangkut penggunaan setiap jaringan tubuh manusia bagi keperluan industri(?). Diskusi, sumbang saran dan tukar pikiran setelah sesi pembicara berlangsung padat dan variatif. Pertanyaan yang diutarakan mulai dari ijazah palsu, plagiasi, syarat minimal bagi kebebasan akademik, pembatasan wewenang peneliti atas data oleh pihak sponsor, intervensi kekuasaan (pemerintah) terhadap publikasi hasil penelitian, badan yang berhak menjatuhkan hukuman atas pelanggaran etika keilmuan, hingga usulan untuk membentuk komisi etik setiap bidang ilmu yang merupakan jaringan kerjasama antar universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Sebelum penutupan, IIr. Sri Setiawati, MA, Staf Deputi Bidang Dinamika Masyarakat Kementrian Riset dan Teknologi membagikan Pokok-pokok Hasil Konferensi Internasional Etika Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihadirinya di Thailand , Maret 2005. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penerapan etika keilmuan,
maka UNESCO telah membentuk COMEST sebagai badan yang menangani etika ilmu pengetahuan dan teknologi.
COMEST mengupayakan dialog antar negara untuk
merumuskan etika keilmuan dan cara pembelajaran etika keilmuan. Dalam konferensi itu etika nano-teknologi, angkasa luar dan penggunaan GMOs (Genetic Modified Organs) dan Genetic Modified Food menjadi perdebatan. Satu hal yang sejajar antara konferensi ini dan seminar ini adalah bahwa tujuan pengembangan ilmu pengetahuan adalah kesejahteraan umat manusia. Seminar ditutup oleh Deputi Bidang Dinamika Masyarakat, Kemenrian Riset dan Teknologi Prof. Dr. Sjafri Sairin, MA. Dalam sambutannya, Prof. Sairin mengemukakan bahwa seminar ini merupakan langkah sosialisasi perumusan kode etik penelitian. Pihak Kementerian Riset dan teknologi selanjutnya akan melakukan diskusi dan forum kerja sama (misalnya, untuk pembentukan komisi etik, misalnya) di dan dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna menampung berbagai masukan untuk merumuskan aturan detail penerapan kebebasan akademik dan etika keilmuan di perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia.
