1
Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Dihubungkan Dengan Permenkes Nomor 780/Menkes/Per/Viii/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
Oleh: Indrayanto NPM 110120120028
ABSTRAK Permintaan untuk melakukan pemeriksaan radiologi terhadap pasien seringkali tidak sesuai dengan kondisi penyakit pasien, sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak efektif termasuk dalam hal ini penggunaan hasil pemeriksaan/ekspertise yang diberikan, sehingga direkomendasikan lagi untuk melakukan pemeriksaan lain ataupun lanjutan yang menimbulkan beban biaya dan ketidaknyamanan pasien. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan tesis ini menunjukan bahwa pemeriksaan radiologi dapat dilakukan dalam upaya perlindungan dan keselamatan pasien. Untuk itu pemeriksaaan radiologi harus berorientasi pada kebutuhan pasien, selain mengikuti standar pelayanan kedokteran, mutu pelayanan radiologi sangatlah penting. Dokter spesialis radiologi selaku profesional bertanggungjawab melindungi pasien berkaitan dengan upaya yang dilakukannya. Guna mengantisipasi terjadinya insiden keselamatan pasien, maka komunikasi antara dokter dengan pasien tetap dilakukan, berarti apabila kondisi klinis pasien tidak memungkinkan, maka dokter dapat menunda atau menolak pemeriksaan radiologi tersebut. Pemeriksaan radiologi diagnostik harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika, administrasi, perdata, dan pidana tidak hanya oleh dokter spesialis radiologi dan radiografer saja, akan tetapi, dipertanggungjawabkan oleh dokter pengirim pasien untuk pemeriksaan radiologi. Kata Kunci : Tanggungjawab hukum, hasil pemeriksaan radiologi, komunikasi, dokter spesialis radiologi.
2
ABSTRACT
Requests for radiological examination of the patient often does not match the patient's disease condition, so the tests are not effective, including in this case the use of the results of the examination / ekspertise given, so it is recommended again for another examination or follow-up that raises costs and patient discomfort. Based on the results obtained in this thesis shows that the radiological examination can be carried out in the protection and safety of patients. For the radiological examination should be oriented to the needs of the patient, in addition to following the standard of medical care, the quality of radiology services is essential. Specialist physician radiology professionals responsible for protecting patients as related to his efforts. To anticipate a patient safety incident, then the communication between doctor and patient is still being done, meaning if the clinical condition of the patient is not possible, then the doctor may delay or refuse the radiological examination. Diagnostic radiology examination must be accounted for ethics, administrative, civil, and criminal not only by a specialist radiologist and radiographer alone, however, accounted for by the patient's physician sender radiological examination. Keywords: Legal responsibilities, radiological examination, communication, radiology specialist.
3
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara, namun setiap orang tidak selalu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh manusia sendiri untuk mengetahui keadaannya dan lingkungannya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau menyesuaikan lingkungannya dengan dirinya dalam rangka strategi hidupnya.1 Perkembangan profesi dokter sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran yang semakin luas dan mendalam. Akan tetapi disamping karena tuntutan Ilmu dan Teknologi itu sendiri yang membutuhkan perkembangan dan pembaharuan, perkembangan profesi juga terjadi karena tuntutan kebutuhan masyarakat disebabkan semakin kompleksnya penyakit yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi, di dalam negara berkembang seperti halnya di Indonesia perkembangan berbagai cabang spesialisasi dalam ilmu kedokteran menimbulkan dilema. Disatu pihak lebih diarahkan untuk membutuhkan kebutuhan masyarakat, dan di lain pihak diarahkan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di negara maju. Keadaan ini terlihat pada pendidikan dokter di negara berkembang, termasuk di Indonesia yaitu sekalipun pola pendidikannya mengikuti negara maju yang mengarah pada spesialisasi, tetapi tujuannya lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat..2 Pada beberapa pemeriksaan radiologi diagnostik, terjadi peningkatan pembiayaan yang harus ditanggung pasien. Selain itu, terkadang pasien datang sendiri ke fasilitas radiologi untuk melakukan pemeriksaan, tanpa adanya surat pengantar, dan juga pemeriksaan yang dilakukan bukan oleh yang ahli dibidang radiologi. Hasil 1
2
Veronica Komalawati, Membangun Hukum Yang Manusiawi Dalam Mencegah Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik Dan Bioterorisme Di Indonesia(Orasi Ilmiah Guru Besar Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), Bandung: Depdiknas Unpad, 2009, hlm. 5. Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Bandung: PT. Citra adya Bakti, 1999. hlm. 31.
4
pemeriksaannya sendiri langsung diberikan ke pasien, tanpa diekspertise sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan diagnosis dan berakibat terhadap terapi pasien yang tidak tepat, belum lagi dampak dari dosis radiasi yang tidak terukur bila dilakukan oleh orang yang bukan dibidangnya. Dampak tersebut dapat mengenai pemeriksa maupun yang diperiksa/pasien. Pelayanan radiologi pada hakikatnya harus dapat memberikan tindakan medis yang aman, efektif dan berperikemanusiaan. Selain itu tindakan medis yang dilakukan harus berdasarkan ilmu kedokteran mutakhir, dan teknologi tepat guna dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional. Kompetensi dan keprofesionalan sangat penting dalam menggunakan peralatan dan obat-obatan yang sesuai dengan standar, pedoman dan petunjuk profesi radiologi Indonesia.3 Praktik sehari-hari permintaan untuk melakukan pemeriksaan radiologi terhadap pasien seringkali tidak sesuai dengan kondisi penyakit pasien, sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak efektif termasuk dalam hal ini penggunaan hasil pembacaan pemeriksaan/ekspertise yang diberikan, sehingga direkomendasikan lagi untuk melakukan pemeriksaan lain ataupun lanjutan yang menimbulkan beban biaya dan ketidaknyamanan pasien. B. Identifikasi Masalah Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan diperinci sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah pemeriksaan radiologi diagnostik dapat dilakukan dalam upaya
perlindungan keselamatan pasien pada pelayanan kesehatan didasarkan Permenkes Nomor 780/MENKES/Per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran? 2.
Bagaimanakah tanggungjawab hukum dokter dalam pemanfaatan hasil
pemeriksaan radiologi diagnostik?
3
Bambang Budyatmoko, Standar Pelayanan Radiologi, Jakarta: PDRSI, 2011, hlm. 7.
5
II. METODE PENELITIAN Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penlitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.4 Penelitian dilaksanakan dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, asasasas dan perundang-undangan yang berkaitan.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Dihubungkan Dengan Permenkes Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Jo. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu penelitian dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan tidak menggunakan rumus statistik.5 III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Dalam Upaya Perlindungan Keselamatan Pasien Pada Pelayanan Kesehatan Didasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Secara hukum, obyek hubungan antara dokter dengan pasien berupa pelayanan kesehatan. Dalam perkembangannya berbagai hasil kemajuan teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan juga digunakan, seperti ditemukan pada fasilitas pelayanan radiologi. Sehubungan dengan itu, Rumah sakit sebagai sarana penyelenggara pelayanan kesehatan dengan berbagai hasil kemajuan teknologi yang digunakannya, melibatkan berbagai profesi, bahkan bukan hanya dokter, tetapi tenaga profesional lainnya diluar bidang kedokteran. Sejalan dengan itu, ilmu kedokteran terus berkembang dengan berbagai spesialisasi dan subspesialisasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu dengan yang 4
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 83. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 15.
5
6
lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu. Pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis yang pasti dari dugaan diagnosis dari pemeriksaan subjektif dan objektif6. Pemeriksaan penunjang yang diberikan harus sesuai dengan diagnosis penyakit. Menurut Kode Etik Kedokteran, pemeriksaan dan perawatan membutuhkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Seperti halnya perawatan bedah membutuhkan persetujuan setelah penjelasan atau inform consent. Dokter wajib memberikan penjelasan tentang kondisi penyakit, pilihan pemeriksaan atau perawatan, resiko baik dan buruk serta prognosis penyakit. Seorang dokter wajib melayani pasien dengan sebaik-bainya apabila tidak mampu melayani seorang dokter wajib merujuk pasien ke teman sejawat yang memiliki kemampuan dan atau sarana serta peralatan yang cukup7. Pengawasan terhadap institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiologi diagnostik diatur dalam Pasal 25 Permenkes Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, pengawasan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
peraturan
ini
dengan
mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Institusi yang memiliki peralatan radiologi diagnostik, bertanggung jawab juga atas keselamatan pasien atas kerugian yang ditimbulkan karena alat tersebut. Karena peralatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pasien jika tidak dipergunakan secara baik, minim perawatan, dan dilakukan bukan oleh ahli yang berkompeten. Pemeriksaan radiologi diagnostik merupakan pemeriksaan penunjang diagnosis pasien, pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan permintaan dari dokter/dokter gigi/dokter spesialis lainnya terhadap dokter spesialis radiologi. Selanjutnya hasil pemeriksaan radiologi diekspertise oleh dokter ahli radiologi dan diberikan kepada dokter sesuai permintaan dokter lainya untuk menegakkan diagnosis pasien. Dalam pelaksanaan pemeriksaan radiologi diagnostik ini banyak hal-hal yang mempengaruhi hasil pemeriksaan radiologi, untuk itu pentingnya peranan dokter ahli radiologi dalam mempertanggungjawabkan
hasil
pemeriksaan
tersebut.
Dokter
yang
meminta
pemeriksaan radiologi hendaknya berkomunikasi dengan ahli radiologi agar hasil 6
Idem. Bahder Johan Nasution, ..Op.Cit. hlm 42.
7
7
pemeriksaan dapat benar-benar menunjang diagnosis pasien. Komunikasi yang baik antara dokter spesialis akan sangat bermanfaat untuk keselamatan pasien dan pemeriksaan akan efektif dan efisien. Pemeriksaan radiologi diagnostik harus sesuai dengan kebutuhan pasien dan tidak hanya melaksanakan SOP, untuk itu perlu dikomunikasikan antar dokter spesialis maupun dokter pengirim tentang keadaan klinis pasien. Pertimbangan terhadap usia, kondisi bahkan faktor biaya pemeriksaan pasien perlu diperhatikan. B. Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Dihubungkan dengan Permenkes Nomor 780/MENKES/Per/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Profesi dokter yang rentan dengan tuntutan hukum, karena tanggung jawabnya tidak sebatas tanggung jawab profesi yang hanya akan menimbulkan sanksi adminitrasi saja. Tanggung jawab dokter dalam kaitannya dengan hukum jika karena kesengajaan dan kelalaiannya,
dapat
menimbulkan
konsekuensi
secara
pidana
dan
perdata.
Penyelenggaran pelayanan radiologi diagnosis haruslah dilakukan tenaga profesional. Agar hasil diagnosisnya dapat maksimal dan efek radiasi yang dihasilkan dari alat radiologi, tidak memberikan dampak buruk bagi pengguna dan orang-orang sekitarnya. Pada umumn ya seti ap orang harus bert anggung j awab (aansprakelijk) atas perbuatan dan atau akibat perbuatannya. Oleh karena itu "bertanggung jawab" diartikan sebagai "terikat", dan tanggung jawab dalam arti hukum berarti keterikatan.8 Hukum menghendaki setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan dan akibat perbuatannya. Di dalam sistem hukum di Indonesia pertanggungjawaban seseorang dapat berupa tanggung jawab di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab Transaksi terapeutik yang merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Terkadang hubungan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kelalaian medik atau pelayanan yang substandar terkadang menimbulkan kerugian bagi keselamatan pasien. Kerugian ini sedapat mungkin dihindari, tetapi jika ada suatu kerugian yang di derita pasien maka timbulah tanggung jawab dokter untuk melakukan pemulihan kembali. Pemulihan tubuh manusia adakalanya tidak dapat
8
Veronica Komalawati, loc.cit, hlm.100.
8
dikembalikan seperti semula, maka kerugian ini harus dipertanggungjawabkan dokter. Di bidang perdata kerugian dapat dinilai dengan ganti kerugian yang sifatnya materiil. Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. Secara yuridis, transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.9 Praktik kedokteran merupakan pelayanan yang bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter dan bukan merupakan hubungan bisnis yang berorientasi pada keuntungan sepenuhnya. Prestasi dari kontrak terapeutik ialah upaya yang sungguh-sungguh/ikhtiar (inspaningsverbintennis). Hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan proses penanganan sejak pratindakan, tindakan dan pasca tindakan, hal ini adalah rangkaian upaya pelayanan kesehatan. Didalam hukum perikatan yang berlaku di indonesia, dasar hubungan hukum tersebut diatur dalam buku III KUHPerdata. Namun, dalam literatur ditemukan pendapat bahwa hubungan dokter dan pasien didasarkan hubunan kontraktual sehingga disebut kontrak terapeutik atau perjanjian terapeutik seperti dikemukakan oleh Subekti. Hal ini didasarkan ketentuan dalam pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan dapat dilakukan baik karena perjanjian, baik karena undang undang. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat hukum yang menyatakan kontrak teori dan undertaking teori. Menurut hukum perikatan yang diatur dalam KUHPerdata terdiri dari dua macam perikatan, yaitu10: a. Innspanningsverbintenis, yakni perikatan upaya, artinya kewenangan yang lahir adalah perikatan upaya bukan hasil; b. Resultaatverbintennis, yakni suatu perikatan hasil bahwa kewenangan yang lahir adalah mencapai hasil.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang mengatur seputar praktek profesi .kedokteran dan kedokteran gigi secara substansi 9
Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1. 10 R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan 9, Intermasa, Jakarta, 2002
9
merupakan
undang-undang
yang
bersifat
hukum
administrasi
dengan
sanksi
administrasinya (bestirurstafrecht), walaupun terdapat pula sanksi pidananya. Pengaturan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, juga dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. IV. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka disimpulkan beberapa hal di bawah ini, : 1. Pemeriksaan radiologi dapat dilakukan dalam upaya perlindungan dan keselamatan pasien. Untuk itu pemeriksaaan radiologi harus berorientasi pada kebutuhan pasien, selain mengikuti standar pelayanan kedokteran, mutu pelayanan radiologi sangatlah penting. Dokter spesialis radiologi selaku profesional bertanggungjawab melindungi pasien berkaitan dengan upaya yang dilakukannya. Guna mengantisipasi terjadinya insiden keselamatan pasien, maka komunikasi antara dokter dengan pasien tetap dilakukan, berarti apabila kondisi klinis pasien tidak memungkinkan, maka dokter dapat menunda atau menolak pemeriksaan radiologi tersebut. 2. Seorang dokter mempunyai tanggungjawab hukum dalam pemeriksaan radiologi, karena pemeriksaan radiologi harus dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, tidak sekedar melaksanakan SOP rumahsakit, demi mutu pelayanan radiologi dan keselamatan pasien. Pemeriksaan radiologi diagnostik harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika, administrasi, perdata, dan pidana tidak hanya oleh dokter spesialis radiologi dan radiografer saja, akan tetapi, dipertanggungjawabkan oleh dokter pengirim pasien untuk pemeriksaan radiologi, untuk itu demi keselamatan pasien pentingnya komunikasi antar dokter. Saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut: 1. Tindakan radiologi yang dilakukan penyelenggara haruslah dilakukan oleh tenaga yang tepat yang berkompeten di bidang radiologi. Selain itu petugas radiografer yang menggunakan alat radiologi haruslah didampingi dokter spesialis radiologi, untuk menjamin mutu pelayanan radiologi. 2. Setiap dokter/dokter gigi yang membutuhkan hasil diagnosis melalui pemeriksaan radiologi diagnostik, haruslah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis
10
radiologi. Hal ini demi menunjang pelayanan medis yang optimal dan tercapainya kerjasama tim dokter, sehingga keselamatan pasien tetap terjaga. Untuk itu, perlunya dibuat aturan internal rumah sakit yang menunjang hal tersebut. V. UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Prof. DR. Veronica Komalawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama; 2. Dr. H. Iman Hilman, Sp.Rad, MPH selaku Pembimbing Pendamping; 3. Dr. U. Sudjana, S.H., M.H., selaku Tim Penguji 4. Dr. Supraba Sekarwati, S.H., M.H., selaku Tim Penguji 5. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H., selaku Tim Penguji
VI. DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. -------------------------------, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008. Bambang Budyatmoko, Standar Pelayanan Radiologi, PDRSI, Jakarta, 2011.
Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Keni Media, 2012.
Hanafiah. M. Jusuf, Amri Amir, Etika kedokteran dan hukum kesehatan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Edisi 4, 2009. Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum untuk Perumahsakitan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Mukhlis Akhadi, Dasar-dasar Proteksi Radiasi, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
R. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan 9, Intermasa, Jakarta, 2002. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
Veronica Komalawati, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1989.
11
----------------------------, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Bandung: PT. Citra adya Bakti, 1999. Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 Tanggal 2 Juni 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Men.Kes/SK/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia. Permenkes Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
