TELAAH PENGINTEGRASIAN PERSPEKTIF GENDER DALAM KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN KETAHANAN KELUARGA DI PROPINSI JAWA TIMUR DAN SUMATERA UTARA
Oleh:
Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc Dr. Tin Herawati, SP., M.Si. Atika Rahma, S.Si., M.Si.
KERJASAMA:
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA & LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOVEMBER 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF Pendahuluan Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target seperti Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Adanya fakta kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dan juga anak perempuan dan anak laki-laki menunjukkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum tercapai dengan baik. Berbagai macam studi menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat. Pada tahun 2015 yang lalu, KPP dan PA bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk melakukan kajian awal tentang Indikator Ketahanan Keluarga yang fokus utamanya adalah mengetahui indikator ketahanan keluarga dengan jumlah 30 indikator yang dapat disederhanakan menjadi 24 indikator. Namun demikian, indikator ketahanan keluarga tersebut belum secara optimal diintegrasikan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Indikator kesetaraan dan keadilan gender atau KKG belum dilihat sebagai indeks yang terintegrasi dengan indicatior ketahanan keluarga lainnya sehingga hasil kajian tidak memperlihatkan signifikan dan pengaruh KKG dalam mewujudkan ketahan keluarga Tujuan khusus telaahan ini adalah untuk: (1) Mengkaji kembali 30 indikator ketahanan keluarga dikaitkan dengan data dan program kementerian/lembaga, (2) Mengkaji isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, (3) Mengkaji keterkaitan ketahanan keluarga dengan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, dan (4) Rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. Metode Telaahan dilakukan di 2 propinsi yaitu di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara yang dipilih berdasarkan banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dipilih 1 (satu) kabupaten/kota dari masing-masing propinsi, sehingga terpilihlah Kabupaten Malang di Jawa Timur dan Kota Medan di Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dilakukan sebagamelalui studi pustaka dan Focus Group Discussion (FGD) stakeholder yang ada di Kementerian/Lembaga maupun kabupaten/kota terpilih. Hasil Telaahan
untuk
Dalam rangka menjawab Tujuan 1, maka dilakukan penelusuran internet mengidentifikasi data-data yang ada di lapangan dan pemetaan
i
kebijakan/program di Kementerian/Lembaga terkait 30 indikator indikator ketahanan keluarga meliputi: 1. Legalitas perkawinan suami-istri yang ditunjukkan dengan buku nikah. 2. Legalitas anak yang ditunjukkan dengan akte kelahiran. 3. Keutuhan keluarga yang ditunjukkan dengan tinggal bersama dalam ikatan keluarga. 4. Makan lengkap minimal dua kali sehari untuk semua anggota keluarga. 5. Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat. 6. Anggota keluarga yang menderita masalah gizi. 7. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah/ada sekat antara orangtua dan anak. 8. Keluarga punya kepemilikan rumah. 9. Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal UMR. 10. Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja. 11. Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR. 12. Minimal satu anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan. 13. Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk kebutuhan listrik. 14. Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP. 15. Anak yang Drop Out dari sekolah. 16. Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP. 17. Kekerasan antar suami-istri. 18. Kekerasan antar orangtua-anak. 19. Anggota keluarga yang terlibat masalah pelanggaran hokum. 20. Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. 21. Suami-istri saling menghargai dan menyayangi. 22. Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 23. Anggota keluarga merawat/peduli kepada orangtua lansia. 24. Anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya. 25. Suami dan/atau istri melakukan kegiatan agama secara rutin. 26. Ayah mengalokasikan waktu bersama anak. 27. Ibu mengalokasikan waktu bersama anak. 28. Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik. 29. Pengelolaan keuangan dilakukan bersama suami dan istri secara transparan. 30. Suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai. Dalam rangka menjawab Tujuan 2, maka dilakukan kajian isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:
ii
Permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur (LS) adalah: Perkawinan siri/adat/agama; Poligami; Status pernikahan tidak jelas, perempuan tidak diberi nafkah lahir batin dan dipersulit mengurus akta cerai; Perempuan masih mau dinikah siri; Menikah usia < 16 tahun, sehingga tidak menikah di KUA; Biaya di KUA terasa sangat mahal; Adanya pemalsuan buku nikah; Tidak punya KK dan atau KTP; Rendahnya pengetahuan keluarga tentang dokumen; Calon pengantin tidak memiliki dokumen kependudukan; Status anak bawaan istri/suami hasil pernikahan terdahulu; Pengurusan akte kelahiran seringkali menjadi tanggung jawab ibu; Anak belum memiliki akte karena status pernikahan orangtua; Proses adopsi anak mengutamakan kekuatan ekonomi dan pendidikan orangtua asuh; Status anak bawaan istri/suami hasil pernikahan terdahulu; Banyaknya perempuan bekerja di luar negeri dan meninggalkan bayi usia 0-3 tahun; Suami bekerja jauh, sehingga tidak tinggal satu rumah.
Permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik (KF) adalah: Keluarga tidak memiliki perencanaan menu, Masih ada prioritas pemberian gizi berdasarkan status dalam keluarga, Kurang pemahanan tentang kesehatan remaja, Belum adanya kesadaran untuk melakukan pengecekkan kesehatan minimal 1 bulan sekali, Tidak melakukan imunisasi rutin, Penentuan tempat bersalin seringkali adalah mertua, bukan istri; Istri menggunakan KB tanpa sepengetahuan suami, karena suami tidak mengijinkan ber-KB; Merawat anggota keluarga yang sakit bukan tanggung jawab bersama; Belum semua masyarakat memiliki asuransi kesehatan; Masyarakat lebih mementingkatn gaya hidup dibandingkan pola hidup sehat; Kurangnya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat miskin; Keterbatasan akses dan sumberdaya di masyarakat pedesaan sehingga komponen ketahanan fisik belum terpenuhi; Rumah kecil dan anggota keluarga banyak, sehingga ruang tidur untuk bersama; Perempuan lebih memiliki peran dalam peningkatan pangan keluarga; Anak usia 0-3 tahun pertumbuhan dan perkembangannya lambat karena tidak diasuh oleh ibu (keluarga TKW).
Permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi (KE) adalah: Belum semua keluarga memiliki rumah; Jenis pekerjaan/posisi jabatan tertentu diprioritaskan untuk jenis kelamin tertentu; Biaya pendidikan anak; Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga; Pekerjaan tidak tetap; Lapangan pekerjaan sulit; Keluarga muda tidak memiliki pekerjaan; Kebutuhan ekonomi bergantung pada orang tua/mertua; Lebih banyak pria yang bekerja; Banyak perempuan lebih unggul dari laki-laki; Istri sangat bergantung kepada suami, tidak mandiri; Perempuan sebagai tulang punggung keluarga; Laki-laki merasa dominan sehingga tidak terbuka soal penghasilan/keuangan; Perempuan terhambat berkarir karena tugas domestik; Pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan; Perempuan dominan sebagai pengatur keuangan keluarga; Kurangnya pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama bagi perempuan lansia; Jika bercerai, suami kurang bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya; Suami tidak terima istri bekerja di luar rumah terlalu
iii
lama; Masih banyak anak mencari nafkah membantu orangtua; Kurangnya pendampingan orang tua agar anak dapat mengatur uang jajannya.
Permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologi (KSP) adalah: Kekerasan antar suami istri; Kekerasan kepada istri karena doktrin agama; Dominasi suami atau istri sehingga terjadi pertengkaran; Kurangnya komunikasi antar suami-istri; Antar anggota keluarga kurang menghargai; Kesenjangan sosial dalam keluarga yaitu suami aktif di berbagai kegiatan sosial tanpa melibatkan istri; Suami adalah orang berkuasa sehingga keputusan adalah wewenangnya; Perbedaan status ekonomi (suami dan istri bekerja); Kurangnya pemahaman yang terintegrasi tentang makna dan peran keluarga; Pengasuhan/pekerjaan domestik merupakan kewajiban seorang ibu, bukan ayah terutama terjadi di pedesaan; Anak tidak memiliki kesempatan mengemukakan pendapat,ide dan kebutuhannya; Orangtua sibuk, sehingga anak mencari kesibukan sendiri; Kurangnya tauladan dari orangtua; Orangtua kurang mengarahkan anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar; Kurangnya pendampingan dalam mengatasi permasalahan anak; Belum terpenuhinya hak anak; Kurangnya pemberdayaan perempuan; Belum terpenuhinya kebutuhan sosial-psikologis bagi perempuan dan anak.
Permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial budaya (KSB) adalah: Keluarga kurang berperan dalam kegiatan social; Keluarga belum berfungsi sebagai benteng pertahanan akibat pengaruh globalisasi dan perubahan budaya; Anggota keluarga kurang berkomunikasi baik dengan keluarga besar; Kemajuan teknologi menghambat komunikasi antar anggota keluarga; Lunturnya nilai keluarga menyebabkan lansia dimasukkan ke panti jompo; Merawat lansia seolah-olah tanggung jawab perempuan; Peralihan pengasuhan, lansia menjadi pengasuh cucunya; Budaya bahwa perempuan harus di rumah dan laki-laki yang berperan disektor publik; Di konteks sosial budaya, perempuan belum memiliki hak setara dengan laki-laki; Kegiatan sosial didominasi oleh perempuan; Perbedaan suku dan adat antar suami dan istri; Kurangnya mengajarkan kepada anak tentang pentingnya bermasyarakat.
Dalam rangka menjawab Tujuan 3, maka disajikan kajian pertanyaan keterkaitan tentang integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan indikator ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:
Pertanyaan keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan komponen legalitas dan struktur (LS) adalah: o Sejauh mana hak perempuan dalam menentukan mahar kawin? o Sejauh mana perempuan dan laki-laki menikah secara hukum ketika berbeda agama? o Apakah hak perempuan dicukupi untuk memilih dan mengurus akta cerai? o Apakah perempuan bisa melakukan perjanjian sebelum menikah? o Apakah ada pengajuan pra nikah antara perempuan/laki-laki?
iv
o o o o o o
Sejauh mana perempuan menolak untuk di poligami dengan cara nikah siri? Apakah ayah dan ibu sudah mempunyai akte? Apakah ada pembekalan relasi suami/istri bagi calon pengantin? Apakah keluarga mendukung adanya pernikahan dini? Sejak usia berapa anak harus memiliki akte? Apakah anak hasil di luar nikah berhak mendapatkan akte?
Pertanyaan keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan komponen ketahanan fisik (KF) adalah: o Apakah pernah keluarga minimal makan bersama dalam 1 hari? o Apakah anak laki laki dan perempuan sama sama mendapatkan makanan bergizi? o Apakah ibu memprioritaskan menyiapkan dan menghidangkan makanan buat ayah dan anak anaknya? o Apakah ibu yang hamil/menyusui mendapat asupan nutrisi yang seimbang? o Apakah suami lebih mendominasi dalam menentukan menu makanan keluarga? o Apakah suami mengizinkan istri untuk ber KB dengan metode apapun o Apakah wanita di beri kebebasan memilih tempat persalinan? o Apakah perempuan berani memutuskan untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika suami tidak ada o Apakah suami marah apabila tahu istrinya hamil lagi o Apakah di lakukan secara rutin pengecekan kesehatan pada keluarga? o Apakah anggota keluarga melakukan imunisasi? o Apakah ibu yang hamil mendapat prioritas kesehatan? o Apakah suami minta masukan/pendapat istri mengenai design rumah o Apakah ada pemeriksaan sebelum pernikahan guna mencegah penyakit menular?
Pertanyaan keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan komponen ketahanan ekonomi (KE) adalah: o Sejauh mana hak perempuan untuk bekerja jika dia masih memiliki anak usia 0-3 tahun? o Sejauh mana hak perempuan di beri kesempatan untuk bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga? o Siapa yang membiayai kebutuhan hidup untuk konsumsi keluarga? o Apakah suami marah apabila penghasilan istri lebih besar? o Apakah istri memaksa suami untuk bekerja ketika kondisi suami tidak mampu bekerja? o Apakah suami yang menentukan pekerjaan istri? o Apakah istri menjadi pencari nafkah utama keluarga/KK? o Apakah anak laki laki dan perempuan di beri persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tertinggi? o Apakah laki-laki diprioritaskan untuk mencari nafkah? o Apakah pendidikan untuk anak akan diutamakan? o Siapakah yang membiayai pendidikan anak?
v
o o o o o o o
Apakah anak yang kaya berhak mendapatkan warisan? Apakah anak di beri kebebasan dalam menjajankan uang saku? Apakah anak laki-laki di beri tahu/di lihatkan terlebih dahulu ketika terdapat permasalahan ekonomi dalam keluarga? Apakah anak laki-laki di berikan uang lebih banyak dari anak perempuan? Apakah dalam penyelesaian masalah harus melibatkan semua anggota keluarga? Apakah suami istri mencatat alokasi pengeluaran sehari-hari? Apakah pada keluarga suami-istri bekerja, harus ada pembagian tanggung jawab keuangan?
Pertanyaan keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan komponen ketahanan sosial psikologi (KSP) adalah: o Apakah anak perempuan harus lebih feminin tidak dibenarkan mengerjakan yang di lakukan laki laki? o Apakah keputusan dalam suatu keluarga di haruskan kepada laki-laki? o Apakah ketika istri bekerja suami tidak membantu pekerjaan rumah? o Apakah istri dan suami mau berbagi dalam menonton tv? o Apakah ada pembagian tugas anak laki laki dan perempuan? o Apakah ayah lebih banyak berperan dalam rumah tangga? o Apakah segala sesuatu keperluan rumah tangga di haruskan bagi ibu yang mempersiapkan? o Apakah kekerasan sering dialami istri? o Apakah ada perlindungan bagi wanita/anak yang menjadi KDRT? o Apakah suami juga memberikan perhatian pada istri terkait dengan kondisi psikologis istri? o Apakah suami dan istri mampu menyelesaikan masalah yang di hadapi secara demokratis/tidak dengan kekerasan o Apakah calon pasangan suami istri diberikan pelatihan pembekalan mengenai perkawinan dalam kurun waktu 3 bulan? o Apakah anak di bebaskan untuk memberi pendapat? o Apakah anak laki-laki lebih di utamakan untuk menyampaikan pendapat? o Apakah ayah ibu juga menerapkan nasehat yang di ajarkan pada anakanak? o Apakah ada interaksi dari luar pengasuhan anak? o Adakah waktu luang untuk sekedar memotivasi dan berbicara bersama keluarga? o Apakah suami-istri saling mengontrol kegiatan dan pergaulan anak? o Apakah merawat anak hanya di berikan kepada ibu? o Apakah ayah paham tentang perkembangan anak?
Pertanyaan keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan komponen ketahanan sosial budaya (KSB) adalah: o Sejauh mana perempuan bisa berbagi perhatian pada orangtua sendiri dan mertua? o Apakah kegiatan ibu di masyarakat banyak memberikan manfaat bagi keluarga?
vi
o Apakah ayah lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dibanding dengan ibu? o Apakah laki-laki atau bapak-bapak memberikan dukungan dan mendengar usulan/pendapat dari perempuan/ibu-ibu? o Apakah keluarga mengerti bagaimana merawat anak sejak balita, remaja,dewasa dan lansia? o Apakah ibu lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan ayah? o Apakah perempuan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam kegiatan pembangunan di tingkat komunitas? o Apakah ibu pernah mendapatkan kesempatan pelatihan? o Apakah ada keseimbangan antara ayah dan ibu dalam mengarahkan anak untuk bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat? o Apakah anak mengenal kolega ayah dan ibu? Rekomendasi Praktis Dalam rangka menjawab Tujuan 4, maka dirumuskan rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. Rekomendasi dapat berasal dari peserta FGD yang terdiri atas berbagai stakeholder di kabupaten/kota atau berasal dari rumusan peneliti. Rekomendasi untuk pemenuhan kebutuhan praktis terkait hal yang dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan keluarga. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - LS o Pelatihan atau sosialisasi pra-nikah berkaitan dengan hak dan kewajiban peran suami-istri, perencanaan perkawinan, hak dan kewajiban anak serta legalisasi pernikahan. o Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas perkawinan. o Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas akte kelahiran anak. o Pelatihan atau sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender dalam legalisasi-struktur dan keutuhan keluarga. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KF o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan makanan keluarga o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender suami-istri dalam merencanakan jumlah anak dan pemilihan alat kontrasepsi. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pemeliharaan kesehatan keluarga. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan lingkungan rumah. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KE o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen keuangan keluarga. o Pendampingan dan pelatihan perencanaan pendidikan anak responsif gender. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam mencari nafkah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam menjadi konsumen yang cerdas dan bijak.
vii
Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KSP o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas domestik. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengasuhan anak. o Pendampingan dan pelatihan pengasuhan anak responsif gender untuk mewujudkan karakter terpuji. o Pendampingan dan pelatihan pra nikah terkait kemitraan peran gender dalam keluarga. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen stres untuk mencegah tindak kekerasan. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KSB o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam merawat dan menyayangi orangtua lanjut usia. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam berinteraksi dan menjaga kesatuan ikatan dengan keluarga besar. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas sosial budaya dan keagamaan. Rekomendasi Strategis Rekomendasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Strategis Terkait Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dapat dipersiapkan oleh KPPPA-RI.
Berkaitan dengan Peraturan terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Program Ketahanan Keluarga. o Membuat peraturan yang tidak memperbolehkan perempuan memiliki anak balita bekerja di luar negeri.
Berkaitan dengan Pejabat terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Dengan berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu ada Pejabat 2 yang menangani Bidang Ketahanan Keluarga. o Pembentukan pokja ketahanan keluarga. Berkaitan dengan Anggaran terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Harus ada anggaran yang terintegrasi di SKPD di daerah, dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dijalankan oleg Pokja Ketahanan Keluarga. Berkaitan dengan Penyuluh/fasilitator terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Perlu Penyuluh Terpadu Bidang Ketahanan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi di Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. o Penyusunan Modul-Modul Pendampingan Keluarga terkait Program Ketahanan Keluarga.
viii
o Sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader. o Penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra nikah hingga lansia melalui BKB, BKR dan BKL. o Perlu kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di keluarga dan dilakukan monev. o Pemberdayaan ayah untuk meningkatkan peran dalam pengasuhan anak. o Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. o Memfasilitasi perempuan dan anak agar haknya terpenuhi Berkaitan dengan Pendataan terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Penyusunan Panduan terkait Pendataan Ketahanan Keluarga di daerah. o Pelaksanaan pendataan tentang ketahanan keluarga di daerah.
Kesimpulan Dalam rangka menjawab Tujuan 2, maka dilakukan kajian isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam ketahanan keluarga yang terdiri atas komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP), dan ketahanan sosial budaya (KSB). Dalam rangka menjawab Tujuan 3, maka disajikan kajian keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan indikator ketahanan keluarga yang terdiri atas komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP), dan ketahanan sosial budaya (KSB). Dalam rangka menjawab Tujuan 4, maka dirumuskan rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. Rekomendasi dapat berasal dari peserta FGD yang terdiri atas berbagai stakeholder di kabupaten/kota atau berasal dari rumusan peneliti. Rekomendasi untuk pemenuhan kebutuhan praktis terkait hal yang dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan keluarga. Saran Telaahan ini disarankan untuk diuji di daerah lain dibelahan barat, tengah dan timur Indonesia untuk menemukan nuansa kearifan lokal (local wisdom) dalam menganalisis integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan keluarga. Selanjutnya, rekomendasi terkait kebijakan strategis berkaitan dengan usulan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait program ketahanan keluarga perlu didiskusikan dengan serius. Terkait dengan berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2017, maka perlu ada Pejabat yang menangani Bidang Ketahanan Keluarga setara dengan Eselon 2. Usulan pembentukan kelompok kerja (Pokja) ketahanan keluarga perlu didiskusikan dengan lebih serius karena terkait dengan anggaran APBD di daerah.
ix
Berkaitan dengan penyuluh/fasilitator ketahanan keluarga, perempuan dan anak maka perlu “Penyuluh Terpadu Bidang Ketahanan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi” di Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten.
x
KATA PENGANTAR Assalamu ‘alaimum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua, Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas RahmatNya maka telaahan yang berjudul “Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara” ini akhirnya dapat terselesaikan. Tujuan khusus telaahan ini adalah untuk: (1) Mengkaji kembali 30 indikator ketahanan keluarga dikaitkan dengan data dan program kementerian/lembaga, (2) Mengkaji isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, (3) Mengkaji keterkaitan ketahanan keluarga dengan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, dan (4) Rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. Telaahan dilakukan di 2 propinsi yaitu di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara yang dipilih berdasarkan banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dipilih 1 (satu) kabupaten/kota dari masing-masing propinsi, sehingga terpilihlah Kabupaten Malang di Jawa Timur dan Kota Medan di Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dilakukan sebagamelalui studi pustaka dan Focus Group Discussion (FGD) stakeholder yang ada di Kementerian/Lembaga maupun kabupaten/kota terpilih. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggitingginya kepada semua pihak yang membantu hingga kajian ini terwujud. Akhirnya, peneliti menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga peneliti memohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk peningkatan kualitas laporan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin. Jakarta, 27 November 2016 Hormat kami, Peneliti
Herien Puspitawati , Tin Herawati dan Atika Rahma
xi
DAFTAR ISI Halaman BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Telaahan 1.3. Hasil yang Diharapkan 1.4. Ruang Lingkup Telaahan 1.5. Kerangka Pemikiran yang Melandasi Telaahan
1 1 3 3 4 4
BAB 2. METODE 2.1. Lokasi 2.2. Metode Pengumpulan Data 2.3. Panduan FGD 2.4. Tahapan Kegiatan 2.5. Langkah-langkah
7 7 8 8 9 10
BAB 3. KONSEP KETAHANAN KELUARGA
11
BAB 4. INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA DAN DATA SERTA PROGRAM/KEGIATAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
17
BAB 5. PERMASALAHAN TERKAIT KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KABUPATEN MALANG DAN KOTA MEDAN: HASIL ANGKET FGD 5.1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur pada keluarga 5.2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik pada keluarga 5.3. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi pada keluarga 5.4. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-psikologi pada keluarga 5.5. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-budaya pada keluarga 5.6. Tingkat kebutuhan indikator ketahanan keluarga di Indonesia saat ini BAB 6. INTEGRASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PADA INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN MALANG DAN KOTA MEDAN: HASIL ANGKET FGD 6.1. Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Indikator Ketahanan Keluarga 6.2. Program/Output terkait Ketahanan Keluarga
36 36 39 42 45 48 51
53 53 63
vi
BAB 7. REKOMENDASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM MENDUKUNG KETAHANAN KELUARGA 7.1. Rekomendasi 7.2. Rekomendasi bagi KPPPA dalam mempersiapkan indikator ketahanan keluarga 7.3. Program/Kegiatan dan Target/Outputnya diharapkan
65 65 74 76
BAB 8. KESIMPULAN 8.1 Kesimpulan 8.2 Saran
82 82 85
DAFTAR PUSTAKA
86
LAMPIRAN
88
vii
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 1.1. Indikator Ketahanan Keluarga (30 Indikator) Tabel 2.1. Tahapan Kegiatan. Tabel 3.1. Rekapitulasi komponen-komponen ketahanan keluarga (family strength/ resilience). Tabel 4.1. Identifikasi Data Berdasarkan 30 Indikator Ketahanan Keluarga Tabel 4.2. Pemetaan Kebijakan/Program Ketahanan Keluarga Di Beberapa Kementerian/Lembaga Terkait Tabel 5.1. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur Tabel 5.2. Matriks 1 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur pada keluarga Tabel 5.3. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik Tabel 5.4. Matriks 2 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik pada keluarga Tabel 5.5. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi Tabel 5.6. Matriks 3 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi Tabel 5.7. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologis Tabel 5.8. Matriks 4 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologis Tabel 5.9. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial budaya Tabel 5.10. Matriks 5 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial budaya Tabel 5.11. Matriks 6 Tingkat kebutuhan indikator ketahanan keluarga menurut peserta Tabel 5.12. Sebaran informan berdasarkan pendapat tentang adanya indikator ketahanan keluarga Tabel 5.13. Alasan perlunya indikator ketahanan keluarga Tabel 6.1. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Legalitas Struktur (LS) Tabel 6.2. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Fisik (KF) Tabel 6.3. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Ekonomi (KE) Tabel 6.4. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) Tabel 6.5. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB) Tabel 6.6. Program/kegiatan dan target/output yang diharapkan di Kota Medan Tabel 6.7. Program/kegiatan dan target/output yang diharapkan di Kota Malang
5 10 16 18 26 36 37 39 40
42 43 45 46 48 49 51 52 52 53 55 57 59 61 64 64 viii
Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3. Tabel 7.4. Tabel 7.5. Tabel 7.6. Tabel 7.7. Tabel 7.8. Tabel 7.9. Tabel 7.9.
Rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Upaya peningkatan sinergisme SKPD dengan Badan Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Legalitas Struktur (LS) Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan fisik Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan ekonomi (KE) Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan sosial psikologi Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan sosial budaya (KSB) Program/kegiatan dan target/outputnya diharapkan Ringkasan berkaitan dengan rekomendasi Badan PP Rekomendasi untuk KPPPA
65 67 69 70 71 72 73 76 77 78
ix
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran tentang Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Komponen Ketahanan Keluarga Indonesia (Modifikasi KPPPA, 2013). Gambar 2.1. Metode Telaahan Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara Gambar 2.2. Urutan Langkah-Langkah Kegiatan Gambar 5.1 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen legalitas dan struktur (LS) Gambar 5.2 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap Komponen ketahanan fisik (KF) Gambar 5.3 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap Komponen ketahanan ekonomi (KE) Gambar 5.4 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap Komponen ketahanan sosial psikologi (KSP) Gambar 5.5 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap Komponen ketahanan sosial budaya (KSB) Gambar 6.1 Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Legalitas Struktur (LS) beserta hal-hal yang dibutuhkan Gambar 6.2 Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Fisik (KF) beserta hal-hal yang dibutuhkan Gambar 6.3 Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Ekonomi (KE) beserta hal-hal yang dibutuhkan Gambar 6.4 Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) beserta hal-hal yang dibutuhkan Gambar 6.5 Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB) beserta hal-hal yang dibutuhkan Gambar 7.1 Rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gambar 7.2 Peningkatan sinergisme SKPD dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gambar 7.3 Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Legalitas Struktur (LS) Gambar 7.4 Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Fisik (KF) Gambar 7.5 Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Ekonomi (KE) Gambar 7.6 Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) Gambar 7.7 Rekomendasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Praktis Terkait hal yang Dibutuhkan untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dapat dipersiapkan oleh KPPPA-RI Gambar 7.8 Rekomendasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Strategis Terkait Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dapat dipersiapkan oleh KPPPA-RI
5
8 10 38 41 44 47 50 54 56 58 60 62 66 68 70 71 72 73
80
81 x
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Pertanyaan FGD Lampiran 2. Angket Peserta FGD SKPD/Stakeholder di Kabupaten/Kota
88 89
xi
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target seperti Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan masyarakat Indonesia sejahtera yaitu tercukupinya sandang, pangan dan rasa aman. Pada tahun 2045 tepatnya 100 tahun setelah Indonesia merdeka diharapkan akan dihasilkan generasi emas yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dan maju di dunia. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut perlu penanganan persiapan kebijakan yang sistematis, termasuk sistematis dalam pengerahan sumberdaya manusia berkualitas melalui pencapaian pembangunan ketahanan keluarga. Sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi, baik perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki, diharapkan mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan informasi. Untuk, itu prioritas Pembangunan Nasional yang dimuat di dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2016 adalah pembangunan sumberdaya manusia. Berdasarkan fakta yang ada, kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih tergolong rendah. Mengacu pada data yang dikutip dari Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang mengukur kualitas sumbedaya manusia dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi menunjukkan adanya perbaikan kualitas yang diindikasikan dengan naiknya Rangking Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, IPM Nasional mencapai 68.69 kemudian meningkat menjadi 73.81 pada tahun 2013. Namun diantara sepuluh Negara ASEAN, Singapura, Brunei Darusalam dan Malaysia menjadi Negara dengan nilai IPM tertinggi selama lebih dari dua puluh tahun terakhir. Pada tahun 2013, nilai IPM ketiga Negara tersebut masing-masing sebesar 0.901, 0.852 dan 0.773, sedangkan Indonesia berada pada posisi kelima dengan nilai capaian sebesar 0.684, posisi yang stagnan sejak tahun 2005. Myanmar menjadi Negara dengan peringkat terendah dengan nilai 0.584. Dari sisi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, indeks yang digunakan untuk mengukur IPG mengacu pada pengukuran IPM Perkembangan IPG dari tahun ketahun semakin baik. Di tahun 2004 IPG Indonesia 63.94 naik menjadi 69.57 di tahun 2013 yang artinya ada kenaikan kualitas kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun jika dibandingkan dengan IPM, maka masih ada kesenjangan gender di tiga bidang ini yaitu mengacu pada kesenjangan yang mengacu pada nilai IPM 73.81, sementara IPG nya 69.57. Indeks Pembedayaan Gender atau IGD digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, maka kecenderungannya ada peningkatan dari waktu ke waktu terutama sejak 2010 hingga 2013. IDG dari 68.15 di tahun 2010 naik menjadi 70.46 di tahun 2013. Namun secara umum capaian IDG untuk perempuan masih lebih rendah dari laki-laki dimulai dari partisipasi politik, pengambilan keputusan maupun dalam perekonomian. Selain ukuran-ukuran diatas, kualitas sumberdaya manusia perempuan juga masih lebih buruk dari kelompok laki laki. Misalnya kekerasan dalam rumah 1
tangga dan kekerasan publik yang dialami kaum perempuan dan anak perempuan lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki, termasuk kekerasan seksual, perkosaan dan dan pelecehan seksual serta perdagangan orang serta diskriminasi berbasis gender. Adanya fakta kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dan juga anak perempuan dan anak laki-laki menunjukkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum tercapai dengan baik. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diharapkan menjadi keluarga yang sehat yaitu yang dapat menciptakan konsensus apabila ada konflik, keluarga yang stabil, dan dapat memperkirakan lingkungannya apabila terjadi sesuatu, dan dapat memotivasi orangtua untuk mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan bonding emosional yang kuat diantara anggota keluarganya. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Berbagai macam studi menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat. ksistensi institusi keluarga merupakan pilar-pilar bagi kekuatan suatu bangsa. Apabila pilarpilar tersebut keropos, maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh. Apabila pilar-pilar tersebut keropos, maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam rangka mengembangkan bentuk pendekatan yang efektif untuk memecahkan berbagai macam permasalahan bangsa dan pencapaian kesetaraan gender serta mendorong pelaksanaan pemberdayaan perempuan, maka penting sekali melakukan pengembangan konsep pembangunan berbasis pendekatan keluarga melalui “Pengembangan Indikator Ketahanan Keluarga”. Disamping itu, merujuk pada indikator indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara, maka indikator ketahanan keluarga diusulkan untuk menjadi salah satu keberhasilan pembangunan. Bedanya adalah jika indeks pembangunan manusia unitnya adalah individu sedangkan indeks ketahanan keluarga unitnya adalah keluarga yang dipandang sebagai unit terkecil dari masyarakat. Berkaitan dengan usulan indeks ketahanan keluarga sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, maka perlu upaya persiapan yang sistematis terhadap indikator- indikator ketahanan keluarga. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi indikator ketahanan keluarga di Indonesia yang terintegrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Pada tahun 2015 yang lalu, KPP dan PA bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk melakukan kajian awal tentang Indikator Ketahanan Keluarga yang fokus utamanya adalah mengetahui indikator ketahanan keluarga dengan jumlah 30 indikator yang dapat disederhanakan menjadi 24 indikator. Namun demikian, indikator ketahanan keluarga tersebut belum secara optimal diintegrasikan dengan kesetaraan dan keadilan gender. 2
Sampai dengan saat ini, indikator kesetaraan dan keadilan gender atau KKG belum dilihat secara maksimal sebagai indeks yang terintegrasi dengan indikator ketahanan keluarga lainnya sehingga hasil kajian tidak memperlihatkan signifikansi dan pengaruh KKG dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Bahkan pada akhir kajian, indikator KKG tidak lagi dimunculkan dan dihitung. Dengan demikian, fokus kajian sebelumnya hanya melihat murni pada konsep ketahanan keluarga secara umum. Untuk itu kajian ketahanan keluarga kali ini memfokuskan pada integrasi KKG di setiap indikator ketahanan keluarga. Seperti diketahui isu keluarga sudah banyak ditangani lintas sektor dan lintas Kementerian/Lembaga. Kajian selanjutnya KPP dan PA menginginkan adanya integrasi KKG dalam mempengaruhi terwujudkan ketahanan keluarga.
1.2. Tujuan Telaahan Tujuan umum telaahan ini adalah untuk: Mengkaji ketahanan keluarga berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan khusus telaahan ini adalah untuk: 1. Mengkaji kembali 30 indikator ketahanan keluarga dikaitkan dengan data dan program kementerian/lembaga. 2. Mengkaji isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. 3. Mengkaji keterkaitan ketahanan keluarga dengan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. 4. Rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. 1.3. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan adalah suatu laporan telaahan yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Terkaitnya 30 indikator ketahanan keluarga dikaitkan dengan data dan program kementerian/lembaga. 2. Hasil kajian isu-isu yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. 3. Analisis 30 indikator ketahanan keluarga yang berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender: Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen legalitas dan struktur (LS). Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan fisik (KF). Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan ekonomi (KE). Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan sosial psikologi (KSP). Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan sosial budaya (KSB). 4. Rekomendasi untuk KKP dan PA di masa depan yang mencakup:
3
Posisi dan Peran KPPPA dalam mendukung komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP) dan ketahanan sosial budaya (KSB) Rekomendasi untuk praktikal. Rekomendasi untuk strategikal.
1.4. Ruang Lingkup Telaahan Kajian akan difokuskan di dua propinsi yaitu Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Kajian ini ingin mengetahui sejauh mana kesetaraan dan keadilan gender memberikan kontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan untuk mengetahui apakah dalam proses penguatan ketahanan keluarga, perspektif gender termasuk di dalamnya. Kajian dapat dilakukan dengan studi literatur dan turun ke lapangan untuk membandingkan teori dan implementasi. Selain itu kajian juga agar mengkaji kembali 30 indikator ketahanan keluarga yang sudah dirumuskan pada kajian Ketahanan Keluarga tahun 2015 yang lalu dan kemungkinannya untuk disempurnakan dengan mengintegrasikan perspektif kesetaraan dan keadilan gender di semua indikator ketahanan keluarga yang lalu. 1.5. Kerangka Pemikiran yang Melandasi Telaahan
Telaah isu gender dari setiap komponen atau dimensi ketahanan keluarga. Kaitan latar belakang hak perempuan dan laki-laki serta anak-anak yang melandasi indikator ketahanan keluarga. Kaitan isu gender, siapa yang mempunyai masalah (baik aspek kesehatan, social, ekonomi) dengan indikator ketahahanan keluarga. Kaitan isu peran gender dalam keluarga, beban kerja, dan kemitraan gender yang dikaitkan dengan dimensi ketahanan keluarga. Kaitan bagaimana makna kesetaraan dan keadilan gender dalam dimensi ketahanan keluarga.
Kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.1.
4
Ketahanan Keluarga Indonesia
KET. SOS-BUDAYA (KSB)
KET. SOSIAl-PSIKOLOGI (KSP)
Kaitan isu gender, perlindungan anak, dan perempuan, penjaminan hak anak
KET. EKONOMI (KE)
KET. FISIK (KF)
Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender
Legalitas dan Struktur Keluarga (LS) Keterangan: Ket.= Ketahanan
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran tentang Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Komponen Ketahanan Keluarga Indonesia (Modifikasi KPPPA, 2013). Berikut ini disajikan Tabel 1.1 berkaitan dengan 30 (tiga puluh) indikator ketahanan keluarga hasil kajian yang dilakukan pada Tahun 2015 (Laporan KPPPA, 2015). Tabel 1.1. Indikator Ketahanan Keluarga (30 Indikator). Komponen LS
No. 1 2 3
KF
4 5 6 7 8
KE
9 10
Indikator Ketahanan Keluarga Apakah Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil? Apakah semua anak memiliki akte kelahiran? Apakah semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah? Apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari? Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis (kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, ginjal, lumpuh, paru-paru, asma, radang otak, kaki gajah, tipes, DBD, diare) atau cacat bawaan? Apakah ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet)? Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak? Apakah Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai?; Merencanakan bersama artinya dikomunikasikan, didiskusikan, dan diputuskan bersama tentang berapa jumlah anak yang diinginkan meskipun tidak selalu harus berujung pada jumlah yang sama antara keinginan suami dan istri? Apakah keluarga memiliki rumah?; Apakah Suami dan/atau Istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal 5
Komponen
No.
Indikator Ketahanan Keluarga Rp 2.655.000? 11 Apakah Suami dan/atau Istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja?; 12 Apakah Suami dan/atau Istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar Rp 7 900 000? 13 Apakah anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang? 14 Apakah keluarga mampu membayar listrik per bulan? 15 Apakah keluarga mampu membayar iuran atau keperluan pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP? 16 Adakah anak yang putus sekolah? 17 Adakah anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP? 18 Apakah Suami dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga, merencanakan keuangan, saling melapor keadaan keuangan, berdiskusi apabila ada masalah keuangan dan lainnya?; Mengelola uang secara transparan artinya dikomunikasikan, dilaporkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama; tidak ada konflik keuangan keluarga? KSP 19 Adakah terjadi kekerasan antar suami dan istri? 20 Adakah terjadi kekerasan antar orangtua dan anak? 21 Adakah anggota keluarga yang terlibat masalah seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya? 22 Apakah anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ide, keinginan, kebutuhannya, menceritakan cita-cita, mengemukakan yang tidak disukai dan lainnya? 23 Apakah Suami dan Istri saling menghargai, menyayangi, berbagi pendapat, saling menolong, bekerjasama? 24 Apakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, ngobrol, jalan-jalan, nonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya? 25 Apakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, ngobrol, jalan-jalan, nonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya 26 Apakah Suami dan Istri berbagi peran dengan baik? Misalnya ayah membantu pekerjaan di dalam rumah termasuk di dapur dan di pekarangan, Suami membantu Istri dalam mengasuh anak atau mengajari belajar anak, Istri membantu Suami dalam melakukan apa yang suami butuhkan? KSB 27 Apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran. Ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan? 28 Apakah anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun? Termasuk memberi makan dan uang dengan rutin, menjenguk dengan rutin, menelphon dan lainnya; Orangtua lansia bisa serumah atau tidak serumah. 29 Apakah anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya (berkunjung, silaturohim, telpon, sms, kirim paket, kirim surat)? 30 Apakah anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin (untuk Muslim yaitu sholat, puasa, mengaji, berzakat; Untuk non-Muslim ke Gereja, ke Pura dan lainnya); Kegiatan agama dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain? Keterangan: LS= Legalitas dan Struktur; KF= Ketahanan Fisik; KE= Ketahanan Ekonomi; KSP= Ketahanan Sosial Psikologi; KSB=Ketahanan Sosial Budaya. 6
BAB 2. METODE 2.1. Lokasi Telaahan dilakukan di 2 propinsi yaitu di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara yang dipilih berdasarkan banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dipilih 1 (satu) kabupaten/kota dari masing-masing propinsi, sehingga terpilihlah Kabupaten Malang di Jawa Timur dan Kota Medan di Sumatera Utara. 2.2. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 1. Studi Pustaka tentang: Konsep dan definisi ketahanan keluarga. 2. Focus Group Discussion (FGD) untuk menjawab tujuan telaahan: Isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Analisis 30 indikator ketahanan keluarga yang berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender: o Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen legalitas dan struktur (LS). o Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan fisik (KF). o Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan ekonomi (KE). o Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan sosial psikologi (KSP). o Kesetaraan dan keadilan gender yang mendukung komponen ketahanan sosial budaya (KSB). Rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan yang mencakup: o Posisi dan Peran KPPPA dalam mendukung komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP) dan ketahanan sosial budaya (KSB). o Rekomendasi untuk praktikal. o Rekomendasi untuk strategikal. Stakeholder yang diundang di FGD Kabupaten/Kota (Total 15-20 orang): 1. BPPKB (3 orang). 2. Dinas Pendidikan (1 orang). 3. Dinas Kesehatan (1 orang). 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1 orang). 5. Dinas Sosial (1 orang). 6. BPS (1 orang). 7. Kementerian Agama (1 orang). 8. P2TP2A (1 orang). 9. PKK (1 orang). 10. Organisasi Pemuda (1 orang). 11. Organisasi Keagamaan (1 orang). 7
12. KPAI (1 orang). 13. Organisasi Budaya/ethnik (1 orang). 2.3. Panduan FGD Panduan FGD disajikan pada Lampiran 1. Angket peserta disajikan pada Lampiran 2. Metode telaahan pengintegrasian perspektif gender dalam keluarga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan ketahanan keluarga disajikan pada Gambar 2.1. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-REPUBLIK INDONESIA
Kajian Staf Ahli Menteri
Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara
Hasil yang Diharapkan: 1. Laporan Kajian tentang pengintegrasian perspektif gender dalam ketahanan keluarga. 2. Terumuskannya Indikator Ketahanan Keluarga berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. 3. Rekomendasi untuk KKP dan PA ke depan.
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang
Kajian Literatur, penelusuran pustaka di internet terhadap berbagai informasi demografi wilayah dan permasalahan keluarga
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan
Seminar di KPPPA dan Laporan Akhir
Gambar 2.1. Metode Telaahan Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. 8
2.4. Tahapan Kegiatan Tahapan kegiatan disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Tahapan Kegiatan. No. 1
2
3
Tahapan Persiapan Telaahan
Workshop / Seminar untuk validasi di KPPA Pelaksanaan Telaahan / Kajian Lokasi Jawa Timur Lokasi Sumatera Utara
4
5
Presentase Hasil Sementara dari Tim Kajian di KPPA Perbaikan Laporan
Keterangan Penetapan lokasi sampai ke kabupaten/kota di masing-masing Propinsi Jatim dan Sumut Studi Pustaka: Isu-isu terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga; faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga: pendekatan pembangunan berbasis keluarga; programprogram pemerintah terkait ketahanan keluarga Diskusi internal tim IPB terkait integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam ketahanan keluarga Koordinasi dengan BPPKB di kabupaten/kota terpilih
PIC Herien
Herien Hasil workshop adalah terumuskannya daftar pertanyaan untuk FGD, output yang diharapkan dari kegiatan telaahan, dan pelaporan koordinasi dengan daerah Herien & Tin FGD di Kabupaten Malang selama 1 hari Hasil FGD direkapitulasi FGD di Kota Medan selama 1 hari Hasil FGD direkapitulasi Herien Presentase secara sistematis hasil FGD dari 2 propinsi Ringkasan hasil Menampung masukan dari audience Tin & Atika Perbaikan laporan berdasarkan masukan dari seminar di KPPPA
6
Laporan Akhir
Laporan akhir
Tin & Atika
9
2.5. Langkah-langkah Langkah-langkah disajikan pada Gambar 2.2. Langkah 1: Penyiapan dan koordinasi tim kajian.
Langkah 2: Penelusuran internet tentang data-data permasalahan keluarga dan demografi di 2 Jatim dan Sumut
1.
2. Langkah 5: Melakukan pengolahan dan analisis data hasil wawancara dan FGD .
Langkah 4: Melakukan FGD dengan SKPD dan lembaga non pemerintah di lokasi terpilih
Langkah 6: Penulisan draft laporan kajian.
Langkah 7: Seminar di KPPPA untuk mendapatkan masukan
Langkah 3 Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan BPPKB di daerah terpilih. Koordinasi dengan SKPD di daerah terpilih untuk kesepakatan waktu pelaksanaan FGD :
Langkah 8: . Penyempurnaan laporan akhir.
Gambar 2.2. Urutan Langkah-Langkah Kegiatan
10
BAB 3. KONSEP KETAHANAN KELUARGA Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (family well-being), namun saling berkaitan. Pengertian kesejahteraan keluarga sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian ketahanan keluarga. Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (physical well-being), kesejahteraan sosial (social well-being), kesejahteraan economi (economical well-being), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (psychologicalspiritual well-being). Sedangkan istilah ketahanan keluarga (family strength or family resilience) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun output/ outcome bahkan dampak dari output/ outcome yang dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (coping strategies) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya (Puspitawati, 2012). Penjelasan ketahanan keluarga dirangkum sebagai berikut: 1. Keluarga diamahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: a. Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. b. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. c. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. d. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. e. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non fisik, kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (family strength) yang berfungsi dengan baik (functional family) yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan 11
3.
4.
5.
6.
7.
mengembangkan ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya. Pearsall (1996) menyatakan bahwa rahasia ketahanan/ kekuatan keluarga berada diantaranya pada jiwa altruism antara anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu untuk yang lain, melakukan dan melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, menciptakan atmosfir positif, melindungi martabat bersama dan merayakan kehidupan bersama. Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis (the National Network for Family Resilience 1995). Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Jadi keluarga mempunyai: a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi). b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah. c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri. Ketahanan keluarga (family strengths atau family resilience) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi coping dan ‘appraisal’. Ketahanan keluarga (Family Resilience) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga (McCubbin et al. 1988). Otto (Mc Cubbin 1988) menyebutkan komponen ketahanan keluarga (family strengths) meliputi: a. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga. b. Ikatan emosi yang kuat. c. Saling menghormati antar anggota keluarga. d. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga. e. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak. f. Komunikasi yang efektif. g. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif. h. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga. i. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga. j. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan. k. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman. 12
l. Mencintai dan mengerti. m. Komitmen spiritual. n. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 8. Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut: a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal. b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (a living wage) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya. c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup. d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan. e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya, dan f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya. 9. Van Holk (2008) menggambarkan istilah ketahanan sebagai suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyambung pada orang-orang disekitarnya. Ungkapan “keberhasilan menghadapi rintangan” merupakan inti dari ketahanan. Ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma (Fraser, 2004; Grene, 2002). 10. Berdasarkan pemahaman tentang hakekat ketahanan tersebut, Steward Reid dan Menghan (mengutip Van Hook, 2008) menjelaskan bahwa ketahanan sebagai kemampuan orang mengatasi dengan sukses perubahan-perubahan yang penting, kesulitan dan resiko. Kemampuan ini berubah sepanjang waktu dan diperkuat oleh faktor-faktor protektif yag terdapat dalam diri orang dan lingkungannya. Fraser, Kirby & Smoskouski (2004), menggolongkan ketahanan ke dalam tiga tipe, yaitu: mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan dan pulih dari trauma: (1) Ketahanan mengatasi rintangan yaitu Ketahanan mengatasi rintangan adalah pencapaian hasil positif walaupun dalam keadaan berisiko tinggi, misalnya: bayi yang lahir prematur tetapi tidak mengalami hal-hal negatif atau seorang anak yang tumbuh di lingkungan tetangga yang berisiko tinggi (di lingkungan kejahatan atau lingkungan lepacuran) tetapi dapat menjadi orang dewasa yang berkontributif dari masyarakat, (2) Ketahanan menghadapi tekanan yaitu Ketahanan menghadapi 13
tekanan dalam bentuk kemampuan yang terpelihara dalam menghadapi tekanan adalah kemampuan mengatasi masalah walaupun mengalami keadaan yang sulit, misalnya: orang yang tetap berjuang keras walaupun sedang mengalami penyakit kronis yang berat aau orang yang merawat seseorang yang mengalami penyakit kronis yang berat, dan (3) Ketahanan pulih dari trauma yaitu Ketahanan pulih dari trauma ditunjukkan oleh orang yang dapat berfungsi sosial kembali dengan baik setelah m engalami peristiwa yang sangat menekan (misalnya: perang, kecelakaan berat, kekerasan). Keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/kerentanan (family vulnerability) yang berasal dari kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (potential damage). Gangguan/ ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada. Adapun jenisjenis ancaman/ kerapuhan (vulnerability) (UNDP 2000) adalah: 1. Kerapuhan aspek ekonomi (Economic Vulnerability) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga. 2. Kerapuhan aspek lingkungan (Environmental Vulnerability) yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (natural eco-systems). 3. Kerapuhan aspek sosial (Social Vulnerability) yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat. 4. Contoh berbagai Ancaman (Vulnerability): a. Sulitnya mencari pekerjaan, karena tekanan pengangguran yang tinggi. b. Tingginya angka kemiskinan. c. Marginalisasi kehidupan kemanusiaan di perkotaan. d. Marjinalisasi ekonomi pedesaan. e. Rawan bencana alam (gempa, banjir, gunung berapi dll). f. Inflasi ekonomi yang tinggi. g. Tingginya biaya hidup pada berbagai aspek kehidupan termasuk biaya kesehatan. h. Keamanan pangan yang tidak terjamin. 5. Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, masalah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Jadi keluarga mempunyai: a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: Pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum), dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: Terbebas dari masalah ekonomi). b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, 14
dukungan untuk maju, dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah. c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami terhadap istri. Secara ringkas rekapitulasi ketahanan keluarga disajikan pada tabel berikut ini.
15
Tabel 3.1. Rekapitulasi komponen-komponen ketahanan keluarga (family strength/ resilience). Sumber UU No. 52 Tahun 2009 Chapman (2000) Pearsall (1996) NNFR (1995) Mc Cubbin (1998) Otto
Input Perkawinan sah; Nilai-nilai Agama
Jiwa berkorban (altruism) antara anggota keluarga Potensi dan kempuan individu/keluarga Ketahanan sumberdaya -
Martinez (2003) Sunarti (2001)
Komponen Proses Output Berwawasan ke depan; Ulet; Sejahtera, sehat, maju, mandiri; Jumlah anak ideal; Bertanggung Tangguh;Mengembangkan diri dan jawab; Hidup harmonis; Bertaqwa; Hidup mandiri; Sejahtera dan keluarga bahagia lahir dan batin; kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, spiritual Keluarga berfungsi; keakraban suami Anak-anak hormat pada orangtua istri; Pengasuhan anak. -
-
Menghadapi tantangan hidup dan saat krisis; Keluarga berfungsi Strategi Koping dan Appraisal; Adaptasi positif Fleksibilitas peran; Pengasuhan; Komunikasi; Kemampuan minta bantuan
-
-
Sumberdaya fisik dan non fisik; Berorientasi nilai Agama,
Manajemen keluarga, masalah keluarga, mekanisme penanggulangan komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju, dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah.
KESEJAHTERAAN KELUARGA (FAMILY WELL-BEING)
Bagian dari
Keluarga utuh; Ikatan emosi kuat; Saling menghormati; Pemenuhan kebutuhan spiritual; Berkembang; Mencintai; Mengerti; Komitmen Partisipasi aktif di masyarakat; Kuat fisik, ekonomi, sosialkemasyarakatan; Berbudaya. Terpenuhinya kebutuhan fisik (kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan serta terbebas dari masalah ekonomi) dan psikososial (pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami terhadap istri).
KETAHANAN KELUARGA (FAMILY STRENGTH/ RESILIENCE)
16
BAB 4. INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA DAN DATA SERTA PROGRAM/KEGIATAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA Dalam rangka menjawab Tujuan 1, maka dilakukan penelusuran internet untuk mengidentifikasi data-data yang ada di lapangan berdasarkan 30 indikator ketahanan keluarga seperti disajikan di Tabel 4.1. Adapun pemetaan kebijakan/program ketahanan keluarga di Kementerian/Lembaga terkait indikator ketahanan keluarga disajikan pada Tabel 4.2. Datadata dan kebijakan/program yang terkait Indikator Ketahanan Keluarga meliputi keadaan: 1. Legalitas perkawinan suami-istri yang ditunjukkan dengan buku nikah. 2. Legalitas anak yang ditunjukkan dengan akte kelahiran. 3. Keutuhan keluarga yang ditunjukkan dengan tinggal bersama dalam ikatan keluarga. 4. Makan lengkap minimal dua kali sehari untuk semua anggota keluarga. 5. Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat. 6. Anggota keluarga yang menderita masalah gizi. 7. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah/ada sekat antara orangtua dan anak. 8. Keluarga punya kepemilikan rumah. 9. Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal UMR. 10. Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja. 11. Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR. 12. Minimal satu anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan. 13. Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk kebutuhan listrik. 14. Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP. 15. Anak yang Drop Out dari sekolah. 16. Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP. 17. Kekerasan antar suami-istri. 18. Kekerasan antar orangtua-anak. 19. Anggota keluarga yang terlibat masalah pelanggaran hokum. 20. Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. 21. Suami-istri saling menghargai dan menyayangi. 22. Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 23. Anggota keluarga merawat/peduli kepada orangtua lansia. 24. Anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya. 25. Suami dan/atau istri melakukan kegiatan agama secara rutin. 26. Ayah mengalokasikan waktu bersama anak. 27. Ibu mengalokasikan waktu bersama anak. 28. Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik. 29. Pengelolaan keuangan dilakukan bersama suami dan istri secara transparan. 30. Suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai.
17
Tabel 4.1. Identifikasi Data Berdasarkan 30 Indikator Ketahanan Keluarga. Komponen
Nomor
LS
1.
Indikator Ketahanan Keluarga Adakah legalitas perkawinan suami-istri yang ditunjukkan dengan buku nikah?
Identifikasi Data Tidak ada data nasional mengenai jumlah buku nikah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Sekitar 5.000 pasangan suami isteri (Pasutri) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, tidak memiliki buku nikah dari Kementerian Agama setempat.1a
2. 3.
KF
4. 5.
Adakah legalitas anak yang ditunjukkan dengan akte kelahiran? Adakah keutuhan keluarga yang ditunjukkan dengan tinggal bersama dalam ikatan keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak)? Makan lengkap minimal dua kali sehari untuk semua anggota keluarga Adakah anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat?
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat sabanyak 200 pasangan suami istri (Pasutri) mendapatkan buku nikah gratis melalui program isbat nikah dengan target sasaran 300 pasangan tahun 2016.1b Data KPPPA (2013): 25% anak tidak mempunyai akta kelahiran.2 Data Kementerian Agama: Jumlah perceraian tahun 2014 mencapai 382.231 atau meningkat 15% dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 324.527.3 Hasil penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO), diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan.4 Berdasarkan hasil pendataan/survei ICF Tahun 2009, jumlah penyandang cacat pada 9 provinsi sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari (activity daily living/ADL). Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan.5a Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11.580.117 orang dengan di antaranya 3.474.035 (penyandang disabiltais penglihatan), 3.010.830 (penyandang disabilitas fisik), 2.547.626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1.389.614 (penyandang disabiltias mental) and 1.158.012 (penyandang disabilitas kronis).5 18
Komponen
Nomor 6.
7.
KE
8.
9.
10.
Indikator Ketahanan Keluarga Adakah anggota keluarga yang menderita masalah gizi?
Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah/ada sekat antara orangtua dan anak
Keluarga punya kepemilikan rumah
Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal UMR
Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja
Identifikasi Data 4 juta anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk dalam kurun waktu 2014 – 2015. 6a Cakupan ASI Eksklusif selama enam bulan di Indonesia masih rendah.Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes 2015 menunjukkan cakupan ASI Eksklusif baru sebesar 54,3 persen dari target 80 persen.6b Tidak ada data mengenai kondisi rumah. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).7 Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki rumah sebanyak 79,5% dari sekitar 251 juta jiwa dan 20,5% sisanya tidak memiliki rumah.8a Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, ada sedikitnya 25 juta keluarga yang saat ini tak bisa membeli rumah. Jumlah ini setara dengan 40% penduduk Indonesia.8b Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2016 dibanding Februari 2015: 1. Jumlah penduduk yang bekerja turun sebanyak 200 ribu orang. Penurunan ini terutama terjadi di Sektor Pertanian, sedangkan Sektor Perdagangan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. 2. Jumlah penganggur turun sebanyak 430 ribu orang. 3. Jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) meningkat sebanyak 3,6 juta orang. 4. Kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Perdagangan sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen) dan Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 380 ribu orang (1,96 persen).9 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan Februari 2015, yang mencapai 7,45 juta orang (5,81 persen). 10 19
Komponen
Nomor 11. 12.
KSP
Indikator Ketahanan Keluarga Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR Minimal satu anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan
13.
Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk kebutuhan listrik
14.
Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP
15.
Adakah anak yang Drop Out dari sekolah?
16.
Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP
17.
Adakah terjadi kekerasan antar suamiistri?
Identifikasi Data Hingga kuartal pertama 2012, hanya terdapat 9,8 juta masyarakat atau hanya 4 persen dari total penduduk Indonesia yang sudah mendaftarkan diri menjadi nasabah perbankan Indonesia.11 Per September 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 127,3 juta jiwa.12a Per Maret 2016, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 163,3 juta jiwa.12b Data BPS Maret 2015 mengungkapkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).13 Tidak ada data mengenai pengeluaran keluarga untuk pendidikan anak. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa miskin. Hasil penelitian Kemdikbud menunjukkan bahwa bantuan siswa miskin berkontribusi terhadap rendahnya angka putus sekolah, menurun dari rata-rata 1,11 persen pada 2010 menjadi 0,66 persen (2011) dan 0,46 persen (2012).14 Berdasarkan data UNICEF (2015) sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).15 Pada Agustus 2014, dari 183 juta penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 121,9 juta orang di antaranya aktif dalam perekonomian.16a Angka buta huruf usia 15 – 44 tahun: 1,71%. 16b Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung 20
Komponen
Nomor
18.
19.
20. 21.
Indikator Ketahanan Keluarga
Adakah terjadi kekerasan antar orangtuaanak?
Adakah anggota keluarga yang terlibat masalah pelanggaran hukum?
Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat Suami-istri saling menghargai dan menyayangi
Identifikasi Data maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas Perempuan.17 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, dan 2014 ada 5066 kasus.18 Data Komnas Perlindungan Anak (2013), 490 (30 persen) di antaranya kekerasan fisik, 313 (19 persen) kekerasan emosional, dan 817 (51 persen) kekerasan seksual, artinya setiap bulan terjadi 70-80 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 38,62 persen dan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 20,48 persen. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan cybercrime atau pornografi mencapai 1.032 kasus.19a Kemenkumham (2014) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah tahanan anak 784 anak (laki-laki 768, perempuan 16 anak), Jumlah narapidana anak 2.953 anak (laki-laki 2.893, perempuan 60 anak).19b Minimnya persiapan sebelum pasangan menikah mengakibatkan keluarga tak siap menerima kehadiran anak.20 Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa masih banyak pasangan suami-istri yang tidak saling menghargai dan menyayangi. Dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga (KDRT)/RP (Ranah Persoal) tercatat 69% atau 11.207 kasus. Dari jumlah tersebut, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.21 21
Komponen
Nomor
KSB
22. 23.
KG
Indikator Ketahanan Keluarga Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Anggota keluarga merawat/peduli kepada orangtua lansia
24.
Anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya
25.
Suami dan/atau istri melakukan kegiatan agama secara rutin Ayah mengalokasikan waktu bersama anak
26.
Identifikasi Data Tidak ada data mengenai partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, jumlah Lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta orang atau sekitar 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, yaitu 18,1 juta orang atau 7,6% dari total jumlah penduduk.23 Penelitian KPAI menunjukkan hanya 47,1% ayah dan 40,6 % ibu yang melakukan komunikasi dengan anak selama satu jam. KPAI menilai sedikitnya komunikasi berdampak pada kualitas pengasuhan. Orang tua juga masih mengedepankan perkembangan akademis semata, dan mengesampingkan urusan tumbuh kembang anak seperti pengembangan hobi dan pertemanan yang sejatinya perlu mendapatkan penyikapan orang tua secara menyeluruh.24 Tidak ada data mengenai kegiatan agama yang dilakukan suami dan/atau istri. Minimnya peran ayah membuka peluang angka kurang gizi. Data Risekesdas 2013 menyatakan bahwa 37% anak Indonesia mengalami tubuh pendek (stunting) imbas kurang gizi.26a Hasil penelitian Krisnatuti dan Putri (2012) pada 60 ayah di Kecamatan Bogor Tengah mengungkapkan bahwa rata-rata waktu yang diberikan ayah untuk berinteraksi dengan remaja laki-laki adalah 0,47 jam/hari dan 0,64 jam/hari dengan remaja perempuan.26b
27.
28.
Ibu mengalokasikan waktu bersama anak
Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik
Ibu berinteraksi lebih sering dengan anak, terutama dalam proses yang berhubungan dengan perawatan dan tugas rutin keluarga daripada yang ayah lakukan (Lewis & Lamb, 2003).27a Hasil penelitian Heller et al. (2006) menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi remaja dengan ibu lebih tinggi daripada remaja dengan ayah.27b Berdasarkan kajian yang dilakukan KPAI pada 2015 tentang "Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak" yang melibatkan 800 responden keluarga sebanyak 66,4% ayah 22
Komponen
Nomor
Indikator Ketahanan Keluarga
Identifikasi Data dan 71% ibu masih meniru pengasuhan yang dilakukan kedua orang tua mereka dahulu. Padahal tantangan perkembangan zaman dan teknologi sangat membutuhkan pengetahuan yang baik dan tidak melulu sama dengan pola asuh yang ayah dan ibu dapatkan dahulu.28
29.
Pengelolaan keuangan dilakukan bersama suami dan istri secara transparan
30.
Suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai
Hasil penelitian Putri dan Lestari (2015) pada pasangan Jawa di Surakarta, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa: (1) pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak; (2) proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel; (3) suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya menjaga keselarasan hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut.29 Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif menurut data SUSENAS 2013 adalah 29.837.334 orang.30
Keterangan: LS = Legalitas dan Struktur KF = Ketahanan Fisik KE = Ketahanan Ekonomi KSP = Ketahanan Sosial Psikologi KSB = Ketahanan Sosial Budaya KG = Kemitraan Gender
Sumber Data: 1a
1b 2 3 4
http://www.beritasatu.com/nasional/323458-ribuan-pasutri-di-kepahiang-tak-miliki-buku-nikah.html http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/08/04/obdpt5394-200-pasutri-dapat-buku-nikah-gratis Materi Seminar Parenting dari Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM di Bogor, 24 September 2016. Rencana strategis Kementerian Agama RI 2015 – 2019. http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/19-4-juta-penduduk-indonesia-masih-alami-kelaparan 23
5a 5b 6a 6b 7 8a 8b 9 10 11 12a 12b 13 14 15 16a 16b 17 18 19a 19b 20 21
http://www.kemsos.go.id http://www.ilo.org http://www.tribunnews.com/regional/2016/02/11/empat-juta-anak-balita-alami-gizi buruk-di- indonesia) http://www.antaranews.com/berita/516289/kemenkes-tingkatkan-cakupan-asi-ekslusif https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1229 http://www.beritasatu.com/hunian/208034-205-penduduk-indonesia-tidak-memiliki-rumah.html http://finance.detik.com/properti/d-3066157/40-orang-indonesia-tak-bisa-beli-rumah https://www.bps.go.id/brs/view/id/1231 https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/173768481/bps-pengangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-02-juta-orang https://www.merdeka.com/uang/96-persen-penduduk-indonesia-tidak-punya-tabungan.html http://poskotanews.com/2014/09/15/bpjs-kesehatan-untuk-hidup-yang-lebih-sehat/ http://infobpjs.net/jumlah-total-peserta-bpjs-maret-2016/ http://bps.go.id/brs/view/1158/ Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 149 – 172. http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia%20putus-sekolahhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_346599.pdf BPS, 2011 http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-KomnasPerempuan-2016.pdf Sumber: http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/ http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/22/149693/kpai-ada-6-006-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum) Kemenkumham 2014 http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=3699 http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-KomnasPerempuan-2016.pdf
22 23 24
http://www.depkes.go.id/article/print/16031000003/menkes-lansia-yang-sehat-lansia-yang-jauh-dari-demensia.html http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/27/harmonisasi-peran-ayah-ibu-kunci-suksenya-pengasuhan-373077
25 26a 26b 27a
http://www.harnas.co/2015/08/19/peran-ayah-belum-maksimal Krisnatuti, D., & PutriH.A. (2012). Gaya pengasuhan orang tua, interaksi serta kelekatan ayah-remaja, dan kepuasan ayah. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 5(2), 101–109. Lewis, C. & Lamb, M.E. (2003). Fathers’ influences on children’s development: The evidence from two-parent families. European 24
27b 28 29 30
Journal of Psychology of Education, 18(2), 211–228. Heller, S.R., Robinson, L.C., Henry C.S., & Plunkett, S.W. (2006). Gender differences in adolescent perceptions of parent adolescent opennes in communication and adolescent empathy. Marriage & Family Review, 40(4), 103–122. http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/27/harmonisasi-peran-ayah-ibu-kunci-suksenya-pengasuhan-373077 Putri, D.P.K. & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. Jurnal Penelitian Humaniora, 16(1), 72 – 85. Data Susenas 2013
25
Tabel 4.2. Pemetaan Kebijakan/Program Ketahanan Keluarga Di Beberapa Kementerian/Lembaga Terkait Indikator Ketahanan Keluarga. Komponen LS
KF
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Kementerian/ Lembaga Terkait
Kebijakan/Program/Kegiatan
Adakah legalitas perkawinan suami-istri yang ditunjukkan dengan buku nikah?
Keluarga
Kemenag
2.
Adakah legalitas anak yang ditunjukkan dengan akte kelahiran?
Keluarga
Kemensos
3.
Adakah keutuhan keluarga yang ditunjukkan dengan tinggal bersama dalam ikatan keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak)? Makan lengkap minimal dua kali sehari untuk semua anggota keluarga
Keluarga
BKKBN,
Individu
Kemenkes, Kemensos Kementan
Kemenag: 1. Penyuluhan 2. Festival keagamaan (MTQ, GEMMAR Mengaji, Paduan Suara Gereja, dll) 3. Pembinaan Aliran Keagamaan 4. KUA (layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dll) 5. Penyediaan kitab suci 6. Pengembangan rumah ibadat 7. Pelayanan haji 8. Peningkatan mutu pendidikan (Sumber: Renstra Kemenag) Kemensos: 1. Program Kesejahteraan Sosial Balita (melalui Taman Anak Sejahtera meningkatkan aksesibilitas anak melalui akte kelahiran dan gizi anak ) (Sumber: Renstra Kemensos) BKKBN : 1. KB 2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 3. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia (Sumber: Renstra BKKBN) Kemenkes: 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Balita 2. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 3. Program pembinaan upaya kesehatan 4. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
1.
4.
26
Komponen
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Kementerian/ Lembaga Terkait
Kebijakan/Program/Kegiatan kesehatan (Sumber : Renstra Kemenkes) Kementan: 1. Program Disersifikasi Pangan (Sumber: Renstra Kementan)
5.
6.
7.
Adakah anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis atau cacat?
Adakah anggota keluarga yang menderita masalah gizi?
Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah/ada sekat antara orangtua dan anak
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Kemenkes, Kemensos
Kemenkes, Kemensos
Kemenpera,
Kemensos: 1. Program Kesejahteraan Sosial Balita (melalui Taman Anak Sejahtera meningkatkan gizi anak) (Sumber: Renstra Kemensos) Kemenkes: 1. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (Sumber : Restra Kemenkes) Kemensos: 1. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak dengan Kecatatan (Sumber: Renstra Kemensos) Kemenkes: 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Balita (Sumber : Renstra Kemenkes) Kemensos: Program Kesejahteraan Sosial Balita (melalui Taman Anak Sejahtera meningkatkan gizi anak) (Sumber: Renstra Kemensos) Kemenpera: 1. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman 2. Program pengembangan pembiyaan perumahan 3. Program pengembangan perumahan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementrian
27
Komponen
KE
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
Pendekatan Individu/ Masyarakat
8.
Keluarga punya kepemilikan rumah
Keluarga
9.
Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal UMR
Keluarga
10.
Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja
Keluarga
Kementerian/ Lembaga Terkait Kemenpera,
Kemenaker, Kemenkop UKM
Kemenaker, Kemensos
Kebijakan/Program/Kegiatan pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Sumber: Renstra Kemenpera) Kemenpera: 1. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman 2. Program pengembangan pembiyaan perumahan 3. Program pengembangan perumahan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Sumber: Renstra Kemenpera) Kemenaker: 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS Ketenagakerjaan) 2. Program Peningkatan Perlindungan Kesejahteraan Pekerja (jam kerja/ kerja lembur, upah lembur, cuti, pembayaran upah di bawah minimum) (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1989 tentang Upah Minimum) (Sumber: Renstra Kemenaker) Kemenkop UKM: 1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM mulai Oktober 2016. Jenis KUR ada 3, yaitu: KUR Mikro (Plafon kredit Rp 25 juta); KUR Kecil (Rp 500 juta – 2 miliar); dan KUR Super Mikro (≤ Rp 3 juta). (Sumber: Renstra Kemenkop UKM) Kemensos: 1. Program usaha ekonomi kreatif (UEK) (Sumber: Renstra Kemensos) Kemenaker: 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS Ketenagakerjaan) 2. Program peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja 3. Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum; pengembangan kredit mikro untuk usaha mikro dan rumah
28
Komponen
No.
11.
12.
Indikator Ketahanan Keluarga
Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR
Minimal satu anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Keluarga
Keluarga
Kementerian/ Lembaga Terkait
Kemenaker, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulanga n Kemiskinan), Kemendes PDTT Kemenkes, BKKBN, TNP2K, Kemenaker
Kebijakan/Program/Kegiatan tangga; kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik (Sumber: Renstra Kemenaker) TNP2K: 1. Program Membangun Keluarga Produktif (Bantuan Simpanan) (Sumber: www.tnp2k.go.id) Kemendes PDTT: 1. PNPM (Program Simpan Pinjam) (Sumber: www.kemendesa.go.id) Kemenkes: 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Balita (Sumber: Renstra Kemenkes) BKKBN: 1. Program koordinasi dengan pemerintah (Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan) (Sumber: Renstra BKKBN) TNP2K: 1. Program Membangun Keluarga Produktif (Kartu Sehat) (Sumber: www.tnp2k.go.id)
13.
Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk kebutuhan listrik
Individu
Kemenaker
Kemenaker: 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS Kesehatan) (Sumber: Renstra Kemenaker) Kemenaker: 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS Ketenagakerjaan) 2. Program Peningkatan Perlindungan Kesejahteraan Pekerja 29
Komponen
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Kementerian/ Lembaga Terkait
14.
Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP
Keluarga
Kemdikbud
15.
Adakah anak yang Drop Out dari sekolah?
Keluarga
Kemdikbud, KPPPA, KPAI, TNP2K
Kebijakan/Program/Kegiatan (jam kerja/ kerja lembur, upah lembur, cuti, pembayaran upah di bawah minimum) (Sumber: Renstra Kemenaker) Kemendikbud: 1. PAUD 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah 4. BOS (Sumber: Renstra Kemendikbud) Kemendikbud: 1. BOS (Sumber: Restra Kemnedikbud) TNP2K: 1. Program Membangun Keluarga Produktif (Kartu Pintar) (Sumber: www.tnp2k.go.id)
KSP
16.
Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP
Keluarga
Kemdikbud,
17.
Adakah terjadi kekerasan antar suami-istri?
Keluarga
BKKBN, KPPPA
KPPPA: 1. Program Perlindungan Anak (Sumber: Renstra KPPPA) Kemendikbud: 1. PAUD 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah 4. BOS (Sumber: Renstra Kemnedikbud) BKKBN: 1. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia (Sumber: Renstra BKKBN)
30
Komponen
No.
18.
19.
20.
21.
Indikator Ketahanan Keluarga
Adakah terjadi kekerasan antar orangtua-anak?
Adakah anggota keluarga yang terlibat masalah pelanggaran hukum?
Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat
Suami-istri menghargai
saling dan
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga
Kementerian/ Lembaga Terkait
BKKBN, KPPPA, KPAI
Kemensos, KPPPA, KPAI
Kemensos, KPPPA, KPAI
Kemensos, KPPPA
Kebijakan/Program/Kegiatan KPPPA: 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Sumber: Renstra KPPPA) BKKBN: 1. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia (Sumber: Renstra BKKBN) KPPPA: 1. Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak 2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Kekerasan terhadap Anak (Sumber: Renstra KPPPA) KPPPA: 1. Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak 2. Program Perlindungan Kekerasan terhadap Anak (Sumber: Renstra KPPPA) Kemensos: 1. Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Pengembangan Remaja (Sumber: Renstra Kemensos) KPPPA: 1. Program Perlindungan Anak (Sumber: Renstra KPPPA) Kemensos: 1. Program Kesejahteraan Sosial Anak (Menghormati Pandangan Anak) (Sumber: Renstra Kemensos) KPPPA: 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
31
Komponen
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Kementerian/ Lembaga Terkait
menyayangi
KSB
22.
23. 24.
25.
Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Anggota keluarga merawat/peduli kepada orangtua lansia Anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya
Suami dan/atau istri melakukan kegiatan agama secara rutin
Kebijakan/Program/Kegiatan (Sumber: Renstra KPPPA)
Keluarga
Kemensos, KPPPA
Keluarga
Kemensos
Keluarga
BKKBN, Kemensos
Keluarga
Kemenag,
Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos) Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos) Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos) BKKBN: 1. Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Fungsi Keluarga) (Sumber: Renstra BKKBN) Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos) Kemenag: 1. Festival keagamaan (MTQ, GEMMAR Mengaji, Paduan Suara Gereja, dll) 2. Pembinaan Aliran Keagamaan 3. KUA (layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dll) 4. Penyediaan kitab suci 5. Pengembangan rumah ibadat 6. Pelayanan haji 7. Peningkatan mutu pendidikan (Sumber: Renstra Kemenag) 32
Komponen
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
KG
26.
Ayah mengalokasikan waktu bersama anak
27.
28.
Ibu mengalokasikan waktu bersama anak
Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Kementerian/ Lembaga Terkait
Keluarga
BKKBN, Kemensos,
Keluarga
Keluarga
BKKBN, Kemensos,
BKKBN, Kemensos, KPPPA
Kebijakan/Program/Kegiatan BKKBN: 1. Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Fungsi Keluarga) (Sumber: Renstra BKKBN) Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos) BKKBN: 1. Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Fungsi Keluarga) (Sumber: Renstra BKKBN) Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos) BKKBN: 1. Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Fungsi Keluarga) (Sumber: Renstra BKKBN) Kemensos: 1. Program Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) (Sumber: Renstra Kemensos)
29.
Pengelolaan keuangan dilakukan bersama suami dan istri secara transparan
Keluarga
BKKBN,
KPPPA: 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Sumber: Renstra KPPPA) BKKBN: 1. Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Fungsi Keluarga) (Sumber: Renstra BKKBN)
33
Komponen
No.
Indikator Ketahanan Keluarga
30.
Suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai
Pendekatan Individu/ Masyarakat
Kementerian/ Lembaga Terkait
Keluarga
BKKBN,
Kebijakan/Program/Kegiatan BKKBN: 1. Program Pengutan Advokasi dan Komunikasi Alat Kontrasepsi (Sumber: Renstra BKKBN)
Keterangan: LS= Legalitas dan Struktur KF= Ketahanan Fisik KE= Ketahanan Ekonomi KSP= Ketahanan Sosial Psikologi KSB=Ketahanan Sosial Budaya KG= Kemitraan Gender
34
Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kemendag KemenkopUKM Kemenperin Kemenperdag Kemenhut Kementan KemenKP KemenInfo Kemenpera Kemdikbud
11. Kemenag 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kemenkes Kemensos Kemendagri Kemenhum Kemnakertrans KPPPA BKKBN
= = = = = = = = = =
Kementerian Perdagangan-RI Kementerian Koperasi dan UMKM-RI Kementerian Perindustrian-RI Kementerian Perdagangan-RI Kementerian Kehutanan-RI Kementerian Pertanian-RI Kementerian Kelautan dan Perikanan-RI Kementerian Komunikasi dan Informatika-RI Kementerian Perumahan Rakyat-RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-RI
= Kementerian Agama-RI = = = = = = =
Kementerian Kesehatan-RI Kementerian Sosial-RI Kementerian Dalam Negeri (yang memfasilitasi PKK)-RI Kementerian Hukum dan HAM-RI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi-RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-RI Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional-RI
35
BAB 5. PERMASALAHAN TERKAIT KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KABUPATEN MALANG DAN KOTA MEDAN: HASIL ANGKET FGD 5.1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur (LS) pada keluarga Dalam rangka menjawab Tujuan 2, maka dilakukan kajian isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam ketahanan keluarga yang terdiri atas komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP), dan ketahanan sosial budaya (KSB). Hasil analisis pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur di Kota Medan adalah anak belum memiliki akte, perkawinan hanya berdasarkan agama/adat saja, tidak memiliki buku nikah resmi, tidak memiliki KK dan KTP serta suami mencari kesibukan di tempat lain. Sementara itu, menurut informan di Kota Malang, permasalahan yang ada adalah terkait anak belum memiliki akte, perkawinan hanya berdasarkan agama/adat, sebagian masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dikarenakan adanya pemalsuan buku nikah dan usia menikah kurang dari 16 tahun sehingga tidak memiliki buku nikah. Tabel 5.1 Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur (LS). Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Anak belum memiliki akte kelahiran 4 30,8 8 40,0 2 Perkawinan hanya berdasarkan perkawinan adat/agama 2 15,4 7 35,0 1 7,7 3 Tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan KUA biaya karena sangat mahal dan sudah dipatokkan harganya oleh pihak kelurahan 4 Tidak memiliki KK dan identitas pribadi (KTP) 1 7,7 5 Rendahnya pengetahuan keluarga sehingga tidak memiliki 1 5,0 dokumen kependudukan 6 Status pernikahan tidak jelas, perempuan tidak diberi nafkah 1 5,0 lahir batin dan dipersulit mengurus akta cerai 7 Proses adopsi anak mengutamakan kekuatan ekonomi dan 1 5,0 pendidikan orangtua asuh 8 Status anak bawaan istri/suami hasil pernikahan terdahulu 1 5,0 9 Perempuan masih mau dinikah siri 1 5,0 10 Perjanjian pranikah belum membudaya 1 5,0 11 Perkawinan siri karena poligami 1 5,0 12 Pengurusan akte kelahiran seringkali menjadi tanggung jawab 1 5,0 ibu 13 Banyaknya perempuan bekerja di luar negeri dan 1 5,0 meninggalkan bayi usia 0-3 tahun 14 Calon pengantin tidak memiliki dokumen kependudukan 1 5,0 36
No
Pernyataan
15
Sebagian masyarakat di beberapa kecamatan tidak memiliki buku nikah karena adanya pemalsuan buku nikah Menikah usia < 16 tahun, sehingga tidak menikah di KUA Suami bekerja jauh, sehingga tidak tinggal satu rumah Anak belum memiliki akte karena status pernikahan orangtua Suami mencari kesibukan di tempat lain
16 17 18 19
Medan (n=13) n % -
Malang (n=20) n % 2 10,0
1
2 1 1 -
7,7
10,0 5,0 5,0 -
Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur pada keluarga menurut peserta FGD adalah lemahnya hak istri sehingga menikah siri, karena statusnya istri siri sehingga istri tidak punya hak atas sumber-sumber ekonomi suaminya secara utuh bahkan jika suami meninggal, maka secara hukum hak waris dari suami tidak jelas. Masih kurangnya pemahaman hak-hak perempuan untuk penjaminan status pernikahan yang sah diakibatkan adanya pemahaman yang salah atau budaya yang merugikan perempuan untuk mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Selain itu, masih ada daerah-daerah/budaya yang melangsungkan pernikahan secara adat sehingga tidak ada legalitas dari pernikahan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan akte kelahiran anak, masih terdapat kendala dalam proses pembuatannya. Hal ini terjadi pada keluarga yang menikah siri, karena untuk membuat akte dibutuhkan dokumen surat nikah dan KTP. Selanjutnya usia perkawinan pertama adalah di usia yang masih muda, sehingga dampaknya adalah perceraian usia muda. Runtuhnya institusi keluarga juga disebabkan oleh ketidakberfungsian anggota keluarga dalam melakukan perannya. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang harus dipenuhi sehingga tujuan keluarga tercapai. Berdasarkan aspek kesehatan, permasalahan yang ada adalah masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan. Matriks 1 menunjukkan secara umum pendapat setiap K/L berkaitan dengan permasalahan komponen legalitas dan struktur. Tabel 5.2. Matriks 1 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur (LS) pada keluarga. KPPPA Istri siri sehingga tidak memiliki hak waris
PP Muslimat NU Lemahnya Usia perkawinan hak perempuan pertama; karena Status perkawinan pernikahan tidak sah BKKBN
BKOW
Kemenag
Kendala proses pembuatan akte kelahiran; Pernikahan adat/ agama
Pembagian hak dan kewajiban anggota keluarga
Kemendikbud
Kemenkes
Nikah siri
Kepemilikan jaminan kesehatan; Surat nikah, akte lahir dan KK.
Secara umum Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen legalitas dan struktur (LS) pada keluarga disajikan pada Gambar 5.1.
37
Perkawinan siri/adat/agama. Poligami. Status pernikahan tidak jelas, perempuan tidak diberi nafkah lahir batin dan dipersulit mengurus akta cerai. Perempuan masih mau dinikah siri. Menikah usia < 16 tahun, sehingga tidak menikah di KUA.
Biaya di KUA terasa sangat mahal. Adanya pemalsuan buku nikah.
KOMPONEN LEGALITAS STRUKTUR (LS)
Tidak punya KK dan atau KTP. Rendahnya pengetahuan keluarga tentang dokumen. Calon pengantin tidak memiliki dokumen kependudukan.
Status anak bawaan istri/suami hasil pernikahan terdahulu. Pengurusan akte kelahiran seringkali menjadi tanggung jawab ibu. Anak belum memiliki akte karena status pernikahan orangtua. Proses adopsi anak mengutamakan kekuatan ekonomi dan pendidikan orangtua asuh. Status anak bawaan istri/suami hasil pernikahan terdahulu.
Banyaknya perempuan bekerja di luar negeri dan meninggalkan bayi usia 0-3 tahun. Suami bekerja jauh, sehingga tidak tinggal satu rumah.
Gambar 5.1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen legalitas dan struktur (LS).
38
5.2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik (KF) pada keluarga Hasil analisis terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik pada keluarga menemukan bahwa di Kota Medan permasalahan yang dihadapi adalah keluarga tidak memiliki perencanaan jelas tentang menu makanan dan pihak yang menangani keluarga yang sakit, kurang pemahanan tentang kesehatan remaja, menu makanan kurang lengkap dan bergizi, anggota keluarga makan tidak di satu meja makan, kurangnya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat miskin, dan anggapan bahwa merawat anggota keluarga yang sakit bukan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, permasalahan di Kota Malang yang diungkapkan oleh informan adalah rumah kecil dan anggota keluarga banyak, sehingga ruang tidur untuk bersama, belum adanya kesadaran untuk melakukan pengecekan kesehatan minimal 1 bulan sekali untuk semua anggta keluarga, belum semua masyarakat memiliki asuransi kesehatan, menu makanan kurang lengkap dan bergizi serta anggota keluarga kurang menjaga kesehatan. Secara detail, permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik pada keluarga disajikan pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik (KF) pada keluarga. Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Keluarga tidak memiliki perencanaan jelas tentang menu 1 7,7 makanan dan pihak yang menangani keluarga yang sakit 2 Kurang pemahanan tentang kesehatan remaja 1 7,7 3 Menu makanan kurang lengkap dan bergizi 2 15,4 2 10,0 4 Anggota keluarga makan tidak di satu meja makan 1 7,7 5 Kurangnya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat 1 7,7 miskin 6 Merawat anggota keluarga yang sakit bukan tanggung jawab 1 7,7 1 5,0 bersama 7 Rumah kecil dan anggota keluarga banyak, sehingga ruang 3 15,0 tidur untuk bersama 8 Keterbatasan akses dan sumberdaya di masyarakat pedesaan 1 5,0 sehingga komponen ketahanan fisik belum terpenuhi 9 Ada anggota keluarga yang sakit 1 5,0 3 15,0 10 Belum adanya kesadaran untuk melakukan pengecekkan kesehatan minimal 1 bulan sekali untuk semua anggta keluarga 11 Tidak melakukan imunisasi rutin 1 5,0 12 Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang makanan 1 5,0 sehat dan gizi seimbang 13 Penentuan tempat bersalin seringkali adalah mertua, bukan 1 5,0 istri 14 Anggota keluarga kurang menjaga kesehatan 2 10,0 15 Masih ada prioritas pemberian gizi berdasarkan status dalam 1 5,0 keluarga 16 Belum semua masyarakat memiliki asuransi kesehatan 3 15,0 39
No 17 18 19 20
Pernyataan Perempuan lebih memiliki peran dalam peningkatan pangan keluarga Anak usia 0-3 tahun pertumbuhan dan perkembangannya lambat karena tidak diasuh oleh ibu (keluarga TKW) Masyarakat lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan pola hidup sehat Istri menggunakan KB tanpa sepengetahuan suami, karena suami tidak mengijinkan ber-KB
Medan (n=13) n % -
Malang (n=20) n % 1 5,0
-
-
1
5,0
-
-
1
5,0
-
-
1
5,0
Berdasarkan hasil FGD, permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik pada keluarga terdiri dari ada anggapan bahwa kehamilan adalah urusan ibu hamil saja. Bahkan Ibu hamil yang bekerja mempunyai beban ganda yaitu masih harus mengurus semua keperluan domestik keluarganya. Selanjutnya, tidak adanya kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dari suami terhadap istri untuk memberikan rasa aman baik fisik dan psikologis. Sikap egois suami ditemukan dengan indikasi tidak memberikan kesempatan kepada istri untuk berpendapat dan memilih serta memutuskan. Masih ditemukan di daerahdaerah bahwa merawat keluarga adalah tugas pokok dari istri. Peserta lain menyatakan bahwa dalam keluarga semua anggotanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dapat hidup sehat. Peran masing-masing anggota keluarga dalam kesehatan keluarga, yaitu anggota keluarga tidak merokok, minuman keras dan NAPZA. Peran suami terlibat bersama anak dalam melakukan pekerjaan rumahtangga. Peran suami juga terlibat dalam menjaga kehamilan istri dan memilih kontrasepsi. Tabel 5.4. Matriks 2 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik (KF) pada keluarga. KPPPA
BKKBN
Umur Anggapan suami kehamilan Umur istri urusan ibu saja; Beban bumil di sektor domestik
PP Muslimat NU Tidak ada kesadaran suami untuk memberikan rasa aman; Istri tidak diperkenankan mengemukakan pendapat
BKOW
Kemenag
Merawat keluarga adalah tugas istri
Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban
Kemendikbud Kemenkes Bias gender
Peran keluarga dalam kesehatan
Secara umum Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan fisik (KF) pada keluarga disajikan pada Gambar 5.2.
40
Keluarga tidak memiliki perencanaan menu. Masih ada prioritas pemberian gizi berdasarkan status dalam keluarga.
Kurang pemahanan tentang kesehatan remaja. Belum adanya kesadaran untuk melakukan pengecekkan kesehatan minimal 1 bulan sekali. Tidak melakukan imunisasi rutin. Penentuan tempat bersalin seringkali adalah mertua, bukan istri Istri menggunakan KB tanpa sepengetahuan suami, karena suami tidak mengijinkan ber-KB.
KOMPONEN KETAHANAN FISIK (KF)
Merawat anggota keluarga yang sakit bukan tanggung jawab bersama. Belum semua masyarakat memiliki asuransi kesehatan. Masyarakat lebih mementingkatn gaya hidup dibandingkan pola hidup sehat.
Kurangnya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat miskin. Keterbatasan akses dan sumberdaya di masyarakat pedesaan sehingga komponen ketahanan fisik belum terpenuhi.
Rumah kecil dan anggota keluarga banyak, sehingga ruang tidur untuk bersama.
Perempuan lebih memiliki peran dalam peningkatan pangan keluarga. Anak usia 0-3 tahun pertumbuhan dan perkembangannya lambat karena tidak diasuh oleh ibu (keluarga TKW).
Gambar 5.2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan fisik (KF). 41
5.3. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi (KE) pada keluarga. Berdasarkan hasil analisis terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi pada keluarga, permasalahan di Kota Medan adalah belum semua keluarga memiliki rumah, jenis pekerjaan/posisi jabatan tertentu diprioritaskan untuk jenis kelamin tertentu, biaya pendidikan anak, lebih banyak laki-laki yang bekerja dibandingkan dengan perempuan, dan laki-laki bekerja pada jenis pekerjaan tidak tetap. Tabel 5.5 menunjukkan permasalahan yang ditemukan di Kota Malang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi pada keluarga adalah perempuan sebagai tulang punggung keluarga, laki-laki merasa dominan sehingga tidak terbuka soal penghasilan/keuangan belum semua keluarga memiliki rumah, jenis pekerjaan/posisi jabatan tertentu diprioritaskan untuk jenis kelamin tertentu, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan, masih banyak anak mencari nafkah membantu orangtua, keluarga muda tidak memiliki pekerjaan dan kebutuhan ekonomi bergantung pada orang tua/mertua. Tabel 5.5. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi (KE) pada keluarga. Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Belum semua keluarga memiliki rumah 2 15,4 2 10,0 2 Jenis pekerjaan/posisi jabatan tertentu diprioritaskan untuk 3 23,1 2 10,0 jenis kelamin tertentu 3 Biaya pendidikan anak 2 15,4 4 Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga 1 7,7 2 10,0 5 Lebih banyak pria yang bekerja 2 15,4 6 Pekerjaan tidak tetap 2 15,4 1 0,5 7 Banyak perempuan lebih unggul dari laki-laki 1 7,7 8 Istri sangat bergantung kepada suami, tidak mandiri 1 7,7 9 Lapangan pekerjaan sulit 1 0,5 10 Perempuan sebagai tulang punggung keluarga 1 7,7 3 15,0 11 Laki-laki merasa dominan sehingga tidak terbuka soal 5 25,0 penghasilan/keuangan 12 Kurangnya pendampingan orang tua agar anak dapat 1 0,5 mengatur uang jajannya 13 Perempuan terhambat berkarir karena tugas domestik 1 0,5 14 Pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan 1 7,7 2 10,0 perempuan 15 Perempuan dominan sebagai pengatur keuangan keluarga 1 0,5 16 Masih banyak anak mencari nafkah membantu orangtua 2 10,0 17 Kurangnya pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama 1 0,5 bagi perempuan lansia 18 Keluarga muda tidak memiliki pekerjaan 2 10,0 19 Jika bercerai, suami kurang bertanggung jawab untuk 1 7,7 menafkahi anaknya 42
No 20 21
Pernyataan Kebutuhan ekonomi bergantung pada orang tua/mertua Suami tidak terima istri bekerja di luar rumah terlalu lama
Medan (n=13) n % 1 7,7
Malang (n=20) n % 2 10,0 -
Hasil analisis menemukan bahwa permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi pada keluarga menurut peserta terdiri dari otoritas keuangan yang biasanya masih dipegang oleh suami, terutama bila istrinya tidak bekerja, dan pendapatan keluarga dan pekerjaan suami yang tidak tetap. Selain itu, kurang adanya kesadaran dari istri untuk keluar dari kesulitan ekonomi dan berusaha bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Suami merasa dominan dan berkuasa, sehingga tidak terbuka wawasan dan pemikirannya untuk memperbolehkan istrinya untuk bekerja. Masyarakat juga masih ada yang berpandangan bahwa yang mencari nafkah paling utama adalah suami, sehingga kadang-kadang istri merasa dan dianggap tidak menghasilkan. Permasalahan selanjutnya adalah adanya suami/istri yang tidak peduli pada kondisi ekonomi keluarganya. Jika ada permasalahan ekonomi, suami/istri tipe ini hanya akan saling menyalahkan satu sama lain, tanpa berfokus untuk mencari pemecahan masalah. Adanya gap akses dalam pendidikan, karena masih ditemui di daerah bahwa yang lebih layak berpendidikan tinggi adalah laki-laki sehingga apabila keluarga kesulitan ekonomi, anak laki-laki diutamakan. Perempuan tidak harus bersekolah, karena pada akhirnya nanti akan ke dapur juga. Perempuan dilarang mencari nafkah karena dibebankan untuk mengurus domestik rumahtangga. Padahal perempuan mempunyai peran yang sama untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, daya tahan keluarga dinilai masih rendah dikarenakan masih banyak keluarga yang tidak memiliki dana tabungan yang dapat digunakan jika keluarga menghadapi permasalahan mendadak. Tabel 5.6. Matriks 3 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi (KE) pada keluarga. KPPPA
BKKBN
Otoritas keuangan milik suami
Pendapatan keluarga; pekerjaan suami
PP Muslimat NU Kesadaran istri untuk membantu perekonomian keluarga kurang; Suami dominan dalam keuangan
BKOW
Kemenag
Pencari nafkah utama adalah suami; Pendidikan diutamakan untuk lakilaki
Suami/istri tidak peduli dgn kondisi ekonomi kel; Pendidikan diutamakan untuk lakilaki
Kemendikbud Kemenkes Perempuan tdk haru sekolah; Perempuan tdk perlu mencari nafkah
Pengambil keputusan; Peran perempuan dalam ekonomi kel; Tabungan rendah; Hak sama dalam pendidikan
43
Secara umum Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan ekonomi (KE) pada keluarga disajikan pada Gambar 5.3.
Belum semua keluarga memiliki rumah.
Jenis pekerjaan/posisi jabatan tertentu diprioritaskan untuk jenis kelamin tertentu. Biaya pendidikan anak. Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Pekerjaan tidak tetap. Lapangan pekerjaan sulit. Keluarga muda tidak memiliki pekerjaan. Kebutuhan ekonomi bergantung pada orang tua/mertua.
KOMPONEN KETAHANAN EKONOMI (KE)
Lebih banyak pria yang bekerja. Banyak perempuan lebih unggul dari laki-laki. Istri sangat bergantung kepada suami, tidak mandiri. Perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Laki-laki merasa dominan sehingga tidak terbuka soal penghasilan/keuangan. Perempuan terhambat berkarir karena tugas domestic. Pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Perempuan dominan sebagai pengatur keuangan keluarga. Kurangnya pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama bagi perempuan lansia. Jika bercerai, suami kurang bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Suami tidak terima istri bekerja di luar rumah terlalu lama.
Masih banyak anak mencari nafkah membantu orangtua. Kurangnya pendampingan orang tua agar anak dapat mengatur uang jajannya.
Gambar 5.3. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan ekonomi (KE).
44
5.4. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-psikologi (KSP) pada keluarga. Hasil analisis menemukan bahwa permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologis pada keluarga di Kota Medan adalah kekerasan antar suami istri, pengasuhan/pekerjaan domestik merupakan kewajiban seorang ibu dan bukan kewajiban seorang ayah terutama terjadi di pedesaan, antar anggota keluarga kurang menghargai, anak tidak memiliki kesempatan mengemukakan pendapat/ide dan kebutuhannya, kurangnya pemberdayaan perempuan, belum terpenuhinya kebutuhan sosialpsikologis bagi perempuan dan anak, kesenjangan sosial dalam keluarga yaitu suami aktif di berbagai kegiatan sosial tanpa melibatkan istri dan kurangnya komunikasi antar suami-istri. Permasalahan lainnya adalah belum terpenuhinya hak anak, perbedaan status ekonomi (suami dan istri bekerja), kurangnya pemahaman yang terintegrasi tentang makna dan peran keluarga serta suami adalah orang berkuasa sehingga pengambilan keputusan merupakan kewenangan laki-laki. Tabel 5.7 Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologis (KSP) pada keluarga. Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Kekerasan antar suami istri 3 23,1 1 0,5 2 Antar anggota keluarga kurang menghargai 1 7,7 3 Anak tidak memiliki kesempatan mengemukakan 1 7,7 pendapat,ide dan kebutuhannya 4 Kurangnya pemberdayaan perempuan 1 7,7 5 Belum terpenuhinya kebutuhan sosial-psikologis bagi 1 7,7 perempuan dan anak 6 Kesenjangan sosial dalam keluarga yaitu suami aktif di 1 7,7 berbagai kegiatan sosial tanpa melibatkan istri 7 Suami adalah orang berkuasa sehingga keputusan adalah 1 7,7 wewenangnya 8 Kekerasan kepada istri karena doktrin agama 2 10,0 9 Orangtua sibuk, sehingga anak mencari kesibukan sendiri 1 0,5 10 Dominasi suami atau istri sehingga terjadi pertengkaran 1 0,5 11 Kurangnya tauladan dari orangtua 1 0,5 12 Orangtua kurang mengarahkan anak untuk bersosialisasi 1 0,5 dengan masyarakat sekitar 13 Kurangnya pendampingan dalam mengatasi permasalahan 1 0,5 anak 14 Pengasuhan/pekerjaan domestik merupakan kewajiban 2 15,4 3 15,0 seorang ibu, bukan ayah terutama terjadi di pedesaan 15 Kurangnya komunikasi antar suami-istri 1 7,7 1 0,5 16 Belum terpenuhinya hak anak 1 7,7 2 10,0 17 Perbedaan status ekonomi (suami dan istri bekerja) 1 0,5 18 Kurangnya pemahaman yang terintegrasi tentang makna dan 1 7,7 1 0,5 peran keluarga 45
Sementara itu, permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologis pada keluarga di Kota Malang adalah pengasuhan/pekerjaan domestik merupakan kewajiban seorang ibu, bukan kewajiban ayah terutama terjadi di pedesaan, kekerasan suami kepada istri karena doktrin agama, belum terpenuhinya hak anak, perbedaan status ekonomi (suami dan istri bekerja), kurangnya pemahaman yang terintegrasi tentang makna dan peran keluarga, orangtua sibuk sehingga anak mencari kesibukan sendiri, dominasi suami atau istri sehingga terjadi pertengkaran, kurangnya tauladan dari orangtua, orangtua kurang mengarahkan anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan kurangnya pendampingan dalam mengatasi permasalahan anak. Matriks 4 menunjukkan permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-psikologi pada keluarga menurut peserta FGD. Permasalahannya antara lain masih ada anggapan pengasuhan anak itu merupakan tanggung jawab ibu, sedangkan bapak hanya bertanggung jawab pada nafkah, rendahnya ketahanan beragama, kurang pergaulan atau interaksi dengan tetangga dan pendidikan anggota keluarga. Peserta lain mengemukakan adanya sikap superior suami terhadap istri dan anak untuk memaksakan kehendak dan keputusannya dengan tanpa memperhatikan keinginan dan aspirasi pendapat anggota keluarga (istri dan anak). Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga sebagian besar disebabkan oleh kondisi ekonomi. Rendahnya pendapatan keluarga tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran, sehingga bagi keluarga yang tidak dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Suami istri juga masih ada yang lebih terfokus pada perekonomian keluarga dan mengesampingkan kebutuhan pendidikan dan kasih sayang anak serta komunikasi dalam keluarga. Sering kali anak menjadi korban dalam keluarga. Kebutuhan dan pendapat anak sering terabaikan. Padahal seharusnya orangtua menjadi panutan/ model bagi anak, karena nantinya anak akan menjadi orangtua dan akan belajar serta meniru dari orangtuanya bagaimana menjadi orangtua. Tabel 5.8. Matriks 4 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial psikologis (KSP) pada keluarga. KPPPA
BKKBN
Pengasuhan tanggung jawab ibu; Pencari nafkah tanggung jawab bapak
Ketahanan beragama; interaksi dgn tetangga; pendidikan anggota keluarga
PP Muslimat BKOW NU Sikap Pengasuhan superior utama suami dilakukan ibu; Penyebab kekerasan utama adalah faktor ekonomi
Kemenag
Kemendikbud
Kemenkes
KDRT; Kurang peduli pendidikan
Komunikasi rendah; Kemerdekaan anak terabaikan; Suami superior; Tanggung jawab dan kemandirian anak
Orangtau menjadi panutan; Keterbukaan keluarga; Kebersamaan keluarga; Anggota keluarga sehat secara sosial
Secara umum Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan sosial psikologi (KSP) pada keluarga disajikan pada Gambar 5.4. 46
Kekerasan antar suami istri. Kekerasan kepada istri karena doktrin agama. Dominasi suami atau istri sehingga terjadi pertengkaran. Kurangnya komunikasi antar suami-istri.
Antar anggota keluarga kurang menghargai. Kesenjangan sosial dalam keluarga yaitu suami aktif di berbagai kegiatan sosial tanpa melibatkan istri. Suami adalah orang berkuasa sehingga keputusan adalah wewenangnya. Perbedaan status ekonomi (suami dan istri bekerja). KOMPONEN KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI (KSP)
Kurangnya pemahaman yang terintegrasi tentang makna dan peran keluarga Pengasuhan/pekerjaan domestik merupakan kewajiban seorang ibu, bukan ayah terutama terjadi di pedesaan
Anak tidak memiliki kesempatan mengemukakan pendapat,ide dan kebutuhannya. Orangtua sibuk, sehingga anak mencari kesibukan sendiri. Kurangnya tauladan dari orangtua. Orangtua kurang mengarahkan anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar . Kurangnya pendampingan dalam mengatasi permasalahan anak. Belum terpenuhinya hak anak.
Kurangnya pemberdayaan perempuan. Belum terpenuhinya kebutuhan sosial-psikologis bagi perempuan dan anak .
Gambar 5.4. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan sosial psikologi (KSP).
Kondisi ideal yang dapat menumbuhkan keharmonisan keluarga adalah adanya saling keterbukaan diantara anggota keluarga misalnya diekspresikan dengan kondisi bahwa keluarga mempunyai waktu untuk bertemu dan bercerita, nyaman bercerita kepada anggota keluarga yang lain dan anggota keluarga sehat secara sosial mampu berkomunikasi dengan lingkungan. Selain itu, orangtua perlu membimbing dan memberikan contoh tentang tanggung jawab atau kemandirian kepada anak-anaknya. 47
5.5. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-budaya (KSB) pada keluarga. Tabel 5.9 menunjukkan hasil temuan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial budaya pada keluarga. Adapun permasalahan yang ditemukan di Kota Medan adalah keluarga kurang berperan dalam kegiatan sosial, anggota keluarga kurang berkomunikasi baik dengan keluarga besar, budaya bahwa perempuan harus di rumah dan laki-laki yang berperan disektor publik, di konteks sosial budaya perempuan belum memiliki hak setara dengan laki-laki, lunturnya nilai keluarga menyebabkan lansia dimasukkan ke panti jompo, kemajuan teknologi menghambat komunikasi antar anggota keluarga secara fisik, dan perbedaan suku dan adat antar suami dan istri. Selanjutnya, permasalahan terkait komponen sosial budaya di Kota Malang adalah keluarga kurang berperan dalam kegiatan sosial budaya bahwa perempuan harus di rumah dan laki-laki yang berperan di sektor publik, di konteks sosial budaya perempuan belum memiliki hak setara dengan laki-laki. Selain itu, lunturnya nilai keluarga menyebabkan lansia dimasukkan ke panti jompo. Kurangnya mengajarkan kepada anak tentang pentingnya bermasyarakat, merawat lansia seolah-olah tanggung jawab perempuan, peralihan pengasuhan bahwa lansia menjadi pengasuh cucunya, keluarga belum berfungsi sebagai benteng pertahanan akibat pengaruh globalisasi dan perubahan budaya dan kegiatan sosial didominasi oleh perempuan juga merupakan permasalahan yang ditemukan di Kota Malang (Tabel 5.9). Tabel 5.9. Sebaran informan berdasarkan permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial budaya (KSB) pada keluarga. Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Keluarga kurang berperan dalam kegiatan sosial 4 30,8 2 10,0 2 Anggota keluarga kurang berkomunikasi baik dengan 2 15,4 keluarga besar 3 Budaya bahwa perempuan harus di rumah dan laki-laki yang 2 15,4 1 0,5 berperan disektor publik 4 Di konteks sosial budaya, perempuan belum memiliki hak 2 15,4 2 10,0 setara dengan laki-laki 5 Lunturnya nilai keluarga menyebabkan lansia dimasukkan ke 1 7,7 2 10,0 panti jompo 6 Kemajuan teknologi menghambat komunikasi antar anggota 1 7,7 keluarga 7 Perbedaan suku dan adat antar suami dan istri 1 7,7 8 Kurangnya mengajarkan kepada anak tentang pentingnya 2 10,0 bermasyarakat 9 Merawat lansia seolah-olah tanggung jawab perempuan 1 0,5 10 Peralihan pengasuhan, lansia menjadi pengasuh cucunya 1 0,5 11 Keluarga belum berfungsi sebagai benteng pertahanan akibat 1 0,5 pengaruh globalisasi dan perubahan budaya 12 Kegiatan sosial didominasi oleh perempuan 1 0,5 48
Berdasarkan hasil analisis terkait permasalahan kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-budaya pada keluarga menurut peserta FGD adalah label ibu yang hanya mengurus domestik dan ayah urusannya lebih banyak di luar komunitas. Hal ini disebabkan adanya stigma-stigma yang salah terhadap perempuan dalam masyarakat yang berakibat merugikan perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif, dalam kegiatan sosial, agama dan masyarakat, sehingga peran perempuan menjadi dibatasi ataupun sama sekali tidak dilibatkan. Selain itu, masih banyak daerah-daerah yang lebih mengutamakan kaum laki-laki dibandingkan perempuan untuk terlibat dalam organisasi sosial karena laki-laki dianggap lebih pantas dan mampu dibandingkan kaum perempuan, apalagi jika menjadi pemimpin. Bahkan menurut peserta, pembagian tugas dalam keluarga juga tidak berjalan dengan baik dalam hal kegiatan keagamaan, maupun penggunaan kesehatan terhadap keluarga. Orangtua juga berperan dalam menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada anaknya, seperti pendidikan karakter, hak dan tanggung jawab anak di dalam keluarga serta keterlibatan anak di masyarakat/ lingkungan sosialnya. Namun, saat ini yang terlihat adalah rendahnya budi pekerti dan kepatuhan pada norma sosial. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya pernikahan usia muda, padahal tidak semua pasangan siap untuk menjadi orangtua. Tabel 5.10. Matriks 5 Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial budaya (KSB) pada keluarga. KPPPA
BKKBN
Ibu disektor domestik; ayah di sektor publik dan kemasyarakatan
Budi pekerti; Kepatuhan pada norma
PP Muslimat NU Peran perempuan di masy dibatasi
BKOW Organisasi sosial hanya untuk lakilaki; Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin
Kemenag Tidak ada pembagian tugas yg jelas antar anggota keluarga
Kemendikbud Kemenkes Pendidikan karakter; Pernikahan usia muda; Anak merawat orangtua saat sakit; Anak mengikuti kegiatan sosial
Keterlibatan keluarga di masy; Laki-laki sebagai pengambil keputusan; Rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi
Secara umum Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan sosial budaya (KSB) pada keluarga disajikan pada Gambar 5.5.
49
Keluarga kurang berperan dalam kegiatan sosial. Keluarga belum berfungsi sebagai benteng pertahanan akibat pengaruh globalisasi dan perubahan budaya.
Anggota keluarga kurang berkomunikasi baik dengan keluarga besar. Kemajuan teknologi menghambat komunikasi antar anggota keluarga.
KOMPONEN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA (KSB)
Lunturnya nilai keluarga menyebabkan lansia dimasukkan ke panti jompo. Merawat lansia seolah-olah tanggung jawab perempuan. Peralihan pengasuhan, lansia menjadi pengasuh cucunya.
Budaya bahwa perempuan harus di rumah dan laki-laki yang berperan disektor publik. Di konteks sosial budaya, perempuan belum memiliki hak setara dengan laki-laki Kegiatan sosial didominasi oleh perempuan.
Perbedaan suku dan adat antar suami dan istri.
Kurangnya mengajarkan kepada anak tentang pentingnya bermasyarakat.
Gambar 5.5. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender terhadap komponen ketahanan sosial budaya (KSB).
50
5.6. Tingkat kebutuhan indikator ketahanan keluarga di Indonesia saat ini Berdasarkan hasil analisis, semua peserta menyatakan indikator ketahanan keluarga diperlukan untuk mengukur kekuatan ketahanan keluarga. Alasannya adalah karena ketahanan keluarga sebagai pilar untuk membangun sebuah bangsa yang kokoh dan maju, dan dapat menjadi alat ukur yang lebih konkret. Selain itu juga sangat bermanfaat untuk mendukung proses perencanaan penganggaran program-program pembangunan. Dengan adanya indikator ketahanan keluarga yang jelas dan efektif, maka dapat merumuskan dan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang riil/ada secara komprehensif dan secara tepat. Indikator ketahanan keluarga ini juga dapat memberikan panduan untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Indikator yang terpenting menurut peserta FGD adalah ketahanan spiritual, ketahanan emosional, dan ketahanan intelektual. Selanjutnya, pengukuran indikator ketahanan keluarga harus spesifik, sehingga dapat menggambarkan kondisi Indonesia yang beragam dan bermacam-macam tipe keluarga. Menurut peserta indikator ketahanan keluarga dapat membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, sakinah dan mawadah sebagai unit terkecil dalam masyarakat Indonesia.
Tabel 5.11. Matriks 6 Tingkat kebutuhan indikator ketahanan keluarga menurut peserta KPPPA
BKKBN
Perlu. Alasan: Alat ukur yang konkret; Mendukung proses perencanaan penganggaran programprogram pembangunan
Perlu. Indikator yang penting adalah ketahanan spiritual, ketahanan emosional, ketahanan intelektual
PP Muslimat NU Sangat perlu. Alasan: dapat mengidentifikasi permasalahan sehingga solusi lebih komprehensif
BKOW Perlu. Alasan: menjadi dasar pelaksanaan program ketahanan keluarga
Kemenag Kemendikbud Kemenkes Perlu. Alasan: keluarga adalah unit sosial terkecil; dapat membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, sakinah dan mawadah
Sangat perlu. Alasan: ketahanan keluarga sebagai pilar pembangunan bangsa; sebaiknya indikatornya lebih spesifik sehingga dapat menangkap permasalahan
Perlu. Alasan: keluarga sebagai pilar/pondasi ketahanan suatu negara
Hasil analisis menunjukkan baik di Kota Medan maupun di Kota Malang menyatakan bahwa indikator ketahanan keluarga ini dibutuhkan untuk diterapkan di Indonesia. Diharapkan, dengan menggunakan indikator ketahanan keluarga, para stakeholder dapat memiliki gambaran terkait tingkat ketahanan keluarga di Indonesia, komponen apa saja yang masih belum baik bahkan indikator mana yang masih kurang baik di lapangan.
51
Tabel 5.12. Sebaran informan berdasarkan pendapat tentang adanya indikator ketahanan keluarga Medan Malang No Pernyataan n % n % 1 Perlu 13 100,0 16 100,0 2 Tidak perlu 0 0,0 0 0,0 Total 13 100,0 16 100,0 Selanjutnya, alasan informan di Kota Medan yang menyatakan bahwa indikator ketahanan keluarga perlu dilakukan adalah keluarga sebagai dasar ketahanan negara, sebagai acuan pengembangan program ketahanan keluarga sehingga program tepat sasaran, agar kesetaraan dan keadilan gender terwujud, siklus hidup seseorang (prenatal-lansia) terjadi di keluarga, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, keluarga tempat membina penerus bangsa dan agar keluarga dapat menjalankan fungsinya. Sementara itu, alasan informan di Kota Malang adalah keluarga sebagai dasar ketahanan negara, sebagai acuan pengembangan program ketahanan keluarga sehingga program tepat sasaran, agar kesetaraan dan keadilan gender terwujud, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, keluarga tempat membina penerus bangsa, agar keluarga dapat menjalankan fungsinya, dan mengurangi angka perceraian (Tabel 5.13).
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabel 5.13. Alasan perlunya indikator ketahanan keluarga. Medan (n=13) Malang (n=20) Pernyataan n % n % Keluarga adalah dasar ketahanan negara 6 46,2 4 20,0 Sebagai acuan pengembangan program ketahanan 1 7,7 4 20,0 keluarga sehingga program tepat sasaran Agar kesetaraan dan keadilan gender terwujud 3 23,1 1 5,0 Siklus hidup seseorang (prenatal-lansia) terjadi di 1 7,7 keluarga Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat 2 15,4 2 10,0 Keluarga tempat membina penerus bangsa 2 15,4 3 15,0 Sebagai self-assessment dalam upaya peningkatan 1 5,0 ketahanan keluarga Agar keluarga dapat menjalankan fungsinya 2 15,4 4 20,0 Mengurangi angka perceraian 1 5,0
52
BAB 6. INTEGRASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PADA INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN MALANG DAN KOTA MEDAN: HASIL ANGKET FGD
6.1. Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Indikator Ketahanan Keluarga Dalam rangka menjawab Tujuan 3, maka disajikan kajian keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan indikator ketahanan keluarga yang terdiri atas komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP), dan ketahanan sosial budaya (KSB). Komponen Legalitas dan Struktur (LS) Pertanyaan untuk komponen legalitas dan struktur berdasarkan masukan dari informan tersaji pada Tabel 6.1. Tabel 6.1. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Legalitas Struktur (LS). Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Sejauh mana hak perempuan dalam menentukan mahar 1 7,7 kawin? 2 Sejak usia berapa anak harus memiliki akte? 1 7,7 2 10,0 3 Apakah ayah dan ibu sudah mempunyai akte? 1 7,7 4 Sejauh mana perempuan dan laki-laki menikah secara hukum 1 5,0 ketika berbeda agama? 5 Apakah hak perempuan dicukupi untuk memilih dan 1 5,0 mengurus akta cerai? 6 Apakah anak hasil di luar nikah berhak mendapatkan akte? 1 5,0 7 Apakah perempuan bisa melakukan perjanjian sebelum 1 5,0 menikah? 8 Apakah ada pengajuan pra nikah antara perempuan/laki-laki? 1 5,0 9 Apakah ada pembekalan relasi suami/istri bagi calon 1 5,0 pengantin? 10 Sejauh mana perempuan menolak untuk di poligami dengan 1 5,0 cara nikah siri? 11 Apakah keluarga mendukung adanya pernikahan dini? 1 5,0 Secara umum integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Legalitas Struktur (LS) disajikan pada Gambar 6.1.
53
INTEGRASI KKG DALAM KOMPONEN LEGALITAS DAN STRUKTUR (LS)
Sejauh mana hak perempuan dalam menentukan mahar kawin? Sejauh mana perempuan dan laki-laki menikah secara hukum ketika berbeda agama? Apakah hak perempuan dicukupi untuk memilih dan mengurus akta cerai? Apakah perempuan bisa melakukan perjanjian sebelum menikah? Apakah ada pengajuan pra nikah antara perempuan/lakilaki? Sejauh mana perempuan menolak untuk di poligami dengan cara nikah siri?
Apakah ayah dan ibu sudah mempunyai akte? Apakah ada pembekalan relasi suami/istri bagi calon pengantin? Apakah keluarga mendukung adanya pernikahan dini?
Sejak usia berapa anak harus memiliki akte? Apakah anak hasil di luar nikah berhak mendapatkan akte?
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - LS Pelatihan atau sosialisasi pra-nikah berkaitan dengan hak dan kewajiban peran suami-istri, perencanaan perkawinan, hak dan kewajiban anak serta legalisasi pernikahan. Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas perkawinan. Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas akte kelahiran anak. Pelatihan atau sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender dalam legalisasi-struktur dan keutuhan keluarga.
Gambar 6.1.
Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Legalitas Struktur (LS) beserta hal-hal yang dibutuhkan.
54
Komponen Ketahanan Fisik (KF) Pertanyaan untuk komponen ketahanan fisik berdasarkan masukan dari informan tersaji pada Tabel 6.2. Tabel 6.2. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Fisik (KF). No
Pernyataan
1
Apakah pernah keluarga minimal makan bersama dalam 1 hari? Apakah suami mengizinkan istri untuk ber KB dengan metode apapun? Apakah anak laki laki dan perempuan sama sama mendapatkan makanan bergizi? Apakah wanita di beri kebebasan memilih tempat persalinan? Apakah di lakukan secara rutin pengecekan kesehatan pada keluarga? Apakah suami minta masukan/pendapat istri mengenai design rumah? Apakah anggota keluarga melakukan imunisasi? Apakah perempuan berani memutuskan untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika suami tidak ada? Apakah suami marah apabila tahu istrinya hamil lagi? Apakah ibu memprioritaskan menyiapkan dan menghidangkan makanan buat ayah dan anak anaknya? Apakah ada pemeriksaan sebelum pernikahan guna mencegah penyakit menular? Apakah ibu yang hamil mendapat prioritas kesehatan? Apakah ibu yang hamil/menyusui mendapat asupan nutrisi yang seimbang? Apakah suami lebih mendominasi dalam menentukan menu makanan keluarga?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Medan n % 1 7,7
Malang n % -
1
7,7
-
-
1
7,7
-
-
-
-
2 1
10,0 5,0
-
-
1
5,0
-
-
1 2
5,0 10,0
1 1
7,7 7,7
1
5,0
-
-
2
10,0
-
-
2 1
10,0 5,0
-
-
1
5,0
Secara umum integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Fisik (KF) disajikan pada Gambar 6.2.
55
Apakah pernah keluarga minimal makan bersama dalam 1 hari? Apakah anak laki laki dan perempuan sama sama mendapatkan makanan bergizi? Apakah ibu memprioritaskan menyiapkan dan menghidangkan makanan buat ayah dan anak anaknya? Apakah ibu yang hamil/menyusui mendapat asupan nutrisi yang seimbang? Apakah suami lebih mendominasi dalam menentukan menu makanan keluarga?
INTEGRASI KKG DALAM KOMPONEN KETAHANAN FISIK (KF)
Apakah suami mengizinkan istri untuk ber KB dengan metode apapun Apakah wanita di beri kebebasan memilih tempat persalinan? Apakah perempuan berani memutuskan untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika suami tidak ada Apakah suami marah apabila tahu istrinya hamil lagi
Apakah di lakukan secara rutin pengecekan kesehatan pada keluarga? Apakah anggota keluarga melakukan imunisasi? Apakah ibu yang hamil mendapat prioritas kesehatan?
Apakah suami minta masukan/pendapat istri mengenai design rumah
Apakah ada pemeriksaan sebelum pernikahan guna mencegah penyakit menular?
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KF Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan makanan keluarga Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender suami-istri dalam merencanakan jumlah anak dan pemilihan alat kontrasepsi. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pemeliharaan kesehatan keluarga. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan lingkungan rumah.
Gambar 6.2.
Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Fisik (KF) beserta hal-hal yang dibutuhkan.
56
Komponen Ketahanan Ekonomi (KE) Pertanyaan untuk komponen ketahanan ekonomi berdasarkan masukan dari informan tersaji pada Tabel 6.3. Tabel 6.3. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Ekonomi (KE).
No
Pernyataan
1
Sejauh mana hak perempuan untuk bekerja jika dia masih memiliki anak usia 0-3 tahun? Sejauh mana hak perempuan di beri kesempatan untuk bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga? Apakah anak laki laki dan perempuan di beri persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tertinggi? Apakah laki-laki diprioritaskan untuk mencari nafkah? Apakah pendidikan untuk anak akan diutamakan? Apakah anak yang kaya berhak mendapatkan warisan? Siapa yang membiayai kebutuhan hidup untuk konsumsi keluarga? Apakah suami marah apabila penghasilan istri lebih besar? Siapakah yang membiayai pendidikan anak? Apakah dalam penyelesaian masalah harus melibatkan semua anggota keluarga? Apakah suami istri mencatat alokasi pengeluaran sehari-hari? Apakah anak di beri kebebasan dalam menjajankan uang saku? Apakah istri memaksa suami untuk bekerja ketika kondisi suami tidak mampu bekerja? Apakah suami yang menentukan pekerjaan istri? Apakah istri menjadi pencari nafkah utama keluarga/KK? Apakah anak laki-laki di beri tahu/di lihatkan terlebih dahulu ketika terdapat permasalahan ekonomi dalam keluarga? Apakah anak laki-laki di berikan uang lebih banyak dari anak perempuan? Apakah pada keluarga suami-istri bekerja, harus ada pembagian tanggung jawab keuangan?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Medan (n=13) n % -
Malang (n=20) n % 1 5,0
3
23,1
-
-
4
30,8
3
15,0
1 1
7,7 7,7
1
7,7
1 -
5,0 -
2 1 1
15,4 7,7 7,7
-
-
-
-
1 2
5,0 10,0
-
-
1
5,0
1 1 -
7,7 7,7 -
1 3 1
5,0 15,0 5,0
-
-
1
5,0
1
7,7
-
-
Secara umum integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Ekonomi (KE) disajikan pada Gambar 6.3.
57
Sejauh mana hak perempuan untuk bekerja jika dia masih memiliki anak usia 0-3 tahun? Sejauh mana hak perempuan di beri kesempatan untuk bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga? Siapa yang membiayai kebutuhan hidup untuk konsumsi keluarga? Apakah suami marah apabila penghasilan istri lebih besar? Apakah istri memaksa suami untuk bekerja ketika kondisi suami tidak mampu bekerja? Apakah suami yang menentukan pekerjaan istri? Apakah istri menjadi pencari nafkah utama keluarga/KK? INTEGRASI KKG DALAM KOMPONEN KETAHANAN EKONOMI (KE)
Apakah anak laki laki dan perempuan di beri persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tertinggi? Apakah laki-laki diprioritaskan untuk mencari nafkah? Apakah pendidikan untuk anak akan diutamakan? Siapakah yang membiayai pendidikan anak?
Apakah anak yang kaya berhak mendapatkan warisan? Apakah anak di beri kebebasan dalam menjajankan uang saku? Apakah anak laki-laki di beri tahu/di lihatkan terlebih dahulu ketika terdapat permasalahan ekonomi dalam keluarga? Apakah anak laki-laki di berikan uang lebih banyak dari anak perempuan?
Apakah dalam penyelesaian masalah harus melibatkan semua anggota keluarga? Apakah suami istri mencatat alokasi pengeluaran sehari-hari? Apakah pada keluarga suami-istri bekerja, harus ada pembagian tanggung jawab keuangan?
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KE Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen keuangan keluarga. Pendampingan dan pelatihan perencanaan pendidikan anak responsif gender. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam mencari nafkah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam menjadi konsumen yang cerdas dan bijak.
Gambar 6.3.
Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Ekonomi (KE) beserta hal-hal yang dibutuhkan. 58
Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) Pertanyaan untuk komponen ketahanan sosial psikologi berdasarkan masukan dari informan tersaji pada Tabel 6.4. Tabel 6.4. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP).
No
Pernyataan
1
Apakah anak perempuan harus lebih feminin tidak dibenarkan mengerjakan yang di lakukan laki laki? Apakah keputusan dalam suatu keluarga di haruskan kepada laki-laki? Apakah ketika istri bekerja suami tidak membantu pekerjaan rumah? Apakah istri dan suami mau berbagi dalam menonton tv? Apakah ada pembagian tugas anak laki laki dan perempuan? Apakah ayah lebih banyak berperan dalam rumah tangga? Apakah kekerasan sering dialami istri? Apakah calon pasangan suami istri diberikan pelatihan pembekalan mengenai perkawinan dalam kurun waktu 3 bulan? Apakah anak di bebaskan untuk memberi pendapat? Apakah ada perlindungan bagi wanita/anak yang menjadi KDRT? Apakah ayah ibu juga menerapkan nasehat yang di ajarkan pada anak-anak? Apakah suami juga memberikan perhatian pada istri terkait dengan kondisi psikologis istri? Apakah ada interaksi dari luar pengasuhan anak? Adakah waktu luang untuk sekedar memotivasi dan berbicara bersama keluarga? Apakah anak laki-laki lebih di utamakan untuk menyampaikan pendapat? Apakah suami-istri saling mengontrol kegiatan dan pergaulan anak? Apakah merawat anak hanya di berikan kepada ibu? Apakah ayah paham tentang perkembangan anak? Apakah suami dan istri mampu menyelesaikan masalah yang di hadapi secara demokratis/tidak dengan kekerasan Apakah segala sesuatu keperluan rumah tangga di haruskan bagi ibu yang mempersiapkan?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 `16 17 18 19 20
Medan (n=13) n % 1 7,7
Malang (n=20) n % -
1
7,7
-
-
1
7,7
2
10,0
1 1 2 1 1
7,7 7,7 15,4 7,7 7,7
1 -
5,0 -
1 -
7,7 -
1
5,0
-
-
1
5,0
-
-
1
5,0
-
-
1 1
5,0 5,0
1
7,7
1
5,0
-
-
1
5,0
3 -
23,1 -
1 1
5,0 5,0
1
7,7
-
-
Secara umum integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) disajikan pada Gambar 6.4. 59
Apakah anak perempuan harus lebih feminin tidak dibenarkan mengerjakan yang di lakukan laki laki? Apakah keputusan dalam suatu keluarga di haruskan kepada lakilaki? Apakah ketika istri bekerja suami tidak membantu pekerjaan rumah? Apakah istri dan suami mau berbagi dalam menonton tv? Apakah ada pembagian tugas anak laki laki dan perempuan? Apakah ayah lebih banyak berperan dalam rumah tangga? Apakah segala sesuatu keperluan rumah tangga di haruskan bagi ibu yang mempersiapkan?
INTEGRASI KKG DALAM KOMPONEN KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI (KSP)
Apakah kekerasan sering dialami istri? Apakah ada perlindungan bagi wanita/anak yang menjadi KDRT? Apakah suami juga memberikan perhatian pada istri terkait dengan kondisi psikologis istri? Apakah suami dan istri mampu menyelesaikan masalah yang di hadapi secara demokratis/tidak dengan kekerasan Apakah calon pasangan suami istri diberikan pelatihan pembekalan mengenai perkawinan dalam kurun waktu 3 bulan? Apakah anak di bebaskan untuk memberi pendapat? Apakah anak laki-laki lebih di utamakan untuk menyampaikan pendapat? Apakah ayah ibu juga menerapkan nasehat yang di ajarkan pada anak-anak? Apakah ada interaksi dari luar pengasuhan anak? Adakah waktu luang untuk sekedar memotivasi dan berbicara bersama keluarga? Apakah suami-istri saling mengontrol kegiatan dan pergaulan anak? Apakah merawat anak hanya di berikan kepada ibu? Apakah ayah paham tentang perkembangan anak?
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KSP Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas domestik. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengasuhan anak. Pendampingan dan pelatihan pengasuhan anak responsif gender untuk mewujudkan karakter terpuji. Pendampingan dan pelatihan pra nikah terkait kemitraan peran gender dalam keluarga. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen stres untuk mencegah tindak kekerasan.
Gambar 6.4.
Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) beserta hal-hal yang dibutuhkan.
60
Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB) Pertanyaan untuk komponen ketahanan sosial budaya berdasarkan masukan dari informan tersaji pada Tabel 6.5. Tabel 6.5. Sebaran informan berdasarkan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB). Medan (n=13) Malang (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Sejauh mana perempuan bisa berbagi perhatian 1 5,0 pada orangtua sendiri dan mertua? 2 Apakah keluarga mengerti bagaimana merawat 1 7,7 anak sejak balita, remaja,dewasa dan lansia? 3 Apakah ibu lebih berpartisipasi dalam kegiatan 2 15,4 1 5,0 sosial kemasyarakatan dibandingkan ayah? 1 7,7 2 10,0 4 Apakah perempuan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam kegiatan pembangunan di tingkat komunitas? 2 10,0 5 Apakah ada keseimbangan antara ayah dan ibu dalam mengarahkan anak untuk bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat? 6 Apakah anak mengenal kolega ayah dan ibu? 1 5,0 7 Apakah ibu pernah mendapatkan kesempatan 1 5,0 pelatihan? 8 Apakah kegiatan ibu di masyarakat banyak 1 7,7 1 5,0 memberikan manfaat bagi keluarga? 9 Apakah ayah lebih banyak berpartisipasi dalam 1 7,7 kegiatan keagamaan dibanding dengan ibu? 1 5,0 10 Apakah laki-laki atau bapak-bapak memberikan dukungan dan mendengar usulan/pendapat dari perempuan/ibu-ibu?
Secara umum integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB) disajikan pada Gambar 6.5.
61
Sejauh mana perempuan bisa berbagi perhatian pada orangtua sendiri dan mertua?
Apakah kegiatan ibu di masyarakat banyak memberikan manfaat bagi keluarga?
INTEGRASI KKG DALAM KOMPONEN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA (KSB)
Apakah ayah lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dibanding dengan ibu? Apakah laki-laki atau bapak-bapak memberikan dukungan dan mendengar usulan/pendapat dari perempuan/ibu-ibu?
Apakah keluarga mengerti bagaimana merawat anak sejak balita, remaja,dewasa dan lansia?
Apakah ibu lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan ayah? Apakah perempuan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam kegiatan pembangunan di tingkat komunitas? Apakah ibu pernah mendapatkan kesempatan pelatihan?
Apakah ada keseimbangan antara ayah dan ibu dalam mengarahkan anak untuk bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat? Apakah anak mengenal kolega ayah dan ibu?
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KSB Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam merawat dan menyayangi orangtua lanjut usia. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam berinteraksi dan menjaga kesatuan ikatan dengan keluarga besar. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas sosial budaya dan keagamaan.
Gambar 6.5.
Integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB) beserta hal-hal yang dibutuhkan.
62
Rekapitulasi masukan pernyataan indikator ketahanan keluarga Berdasarkan hasil FGD, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dimasukkan dalam indikator ketahanan keluarga adalah: 1. Komponen Legalitas dan Struktur Apakah hanya laki-laki yang boleh memiliki SIM? Apakah ada perbedaan dalam pendaftaran Jaminan kesehatan antara anak lakilaki dan perempuan? Apakah anda mengikuti pendidikan pra-nikah? 2. Komponen Ketahanan Fisik Apakah suami mengantarkan istri untuk pemeriksaan (suami siaga)? Bagaimana keterlibatan anak dalam kegiatan keluarga? Apakah orangtua ada yang merokok? 3. Komponen Ketahanan Ekonomi Apakah anak menabung uang jajannya? Apakah anak membantu orangtua pada saat orangua mengalami kesulitan keuangan? 4. Komponen Ketahanan Sosial Psikologis Apakah anak membantu pekerjaan rumah? Apakah suami mengikuti kelas ibu? (Suami siaga, kelas yang harus dihadiri 1 kali oleh para suami) Apakah ayah berperan dalam mengasuh anak? Apakah orangtua mengantarkan anak ke sekolah? Apakah orangtua menemani anak belajar di rumah? 5. Komponen Ketahanan Sosial Budaya Apakah anak ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan?
6.2. Program/Output terkait Ketahanan Keluarga Tabel 6.6 menunjukkan program atau output yang diharapkan oleh informan di Kota Medan. Adapun program yang diharapkan adalah seminar/sosialisasi kesetaraan gender, ketahanna keluarga, pembinaan forum anak, penguatan perlindungan anak, BKB, BKR. BKL, Gabungan Organisasi Wanita Kota Medan (GOW), pelatihan batik, pembinaan keluarga harmonis, P2TP2A melakukan penyuluhan, Program Pendidikan Kecakapan Kerja, kegiatan pecan I’tikaf Ramadhan, lomba balita sehat dan seminar tentang ketahanan keluarga. Sementara output dari program tersebut tersaji pada Tabel 6.6.
63
Tabel 6.6. Program/kegiatan dan target/output yang diharapkan di Kota Medan
1
Program Seminar/sosialisasi kesetaraan gender, ketahanan keluarga
2
Pembinaan forum anak
3 4 5
Penguatan perlindungan anak BKB, BKR. BKL Bappeda Kota medan
6
Gabungan Organisasi Wanita Kota Medang (GOW) Pelatihan batik Pembinaan keluarga harmonis
7 8
9 P2TP2A melakukan penyuluhan 10 Program Pendidikan Kecakapan Kerja 11 Kegiatan pecan I’tikaf ramadhan 12 Lomba balita sehat 13 Seminar tentang ketahanan keluarga
Output Keluarga memahami dan ikut berpartisipasi Tercapainya keluarga yang sehat dan berkualitas Anak mempunyai kegiatan positif, menerima permasalahan anak BKR Penyuluhan tentan tumbuh kembang balita Hak laki-laki dan perempuan sama dalam pemerinthanan Menjadi anggota POKJA pada program ketahanan keluarga Munculnya pembatik yang handal Setiap keluarga dapat saling menjaga dan memperhatikan Agar warga belajar, dilatih keterampilan Membiasanak pendidikan agama pada anak -
Selanjutnya, program yang perlu dilakukan di Kota Malang menurut informan adalah program peningkatan kesejahteraan, pelatihan kewirausahaan jelang purna tugas, kelurahan ramah perempuan dan anak, pendataan keluarga, pengadaan akte kelahiran bagi anggota muslimat NU dan program pemberdayaan keluarga. Tabel 6.7. Program/kegiatan dan target/output yang diharapkan di Kota Malang
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan kesejahteraan Pelatihan kewirausahaan jelang purna tugas
Output Agar warga belajar, dilatih keterampilan, setelah pensiun mampu berwiraswasta, mandiri secara ekonomi Kelurahan ramah perempuan dan anak terwujudnya kampung yang bebas KDRT, trafficking, tercapainya kelurahan yang ramah anak Pendataan keluarga Melihat peta kesehatan dan ketahanan keluarga Pengadaan akte kelahiran bagi anggota Peningkatan kesadaran masy. tentang dokumen muslimat NU kependudukan Program pemberdayaan keluarga Pembinaan ke kelompok wanita tani terutam apasca panen
64
BAB 7. REKOMENDASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM MENDUKUNG KETAHANAN KELUARGA 7.1. Rekomendasi Rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah dalam menjalankan indikator ketahanan keluarga Dalam rangka menjawab Tujuan 4, maka dirumuskan rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. Rekomendasi dapat berasal dari peserta FGD yang terdiri atas berbagai stakeholder di kabupaten/kota atau berasal dari rumusan peneliti. Menurut informan di Kota Medan, yang perlu dilakukan oleh Badan PP adalah sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader; penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra-nikah hingga lansia melalui BKB, BKR dan BKL; MOU dengan stakeholder terkait; pembentukan Pokja ketahanan keluarga; pelatihan bagi staf BPP agar lebih siap menjalankan indikator ketahanan keluarga; perlu kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di keluarga dan dilakukan monev pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Selanjutnya, masukkan bagi Badan PP dari narasumber adalah penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra nikah hingga lansia melalui BKB, BKR dan BKL; sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader; melakukan penelitian; MOU dengan stakeholder terkait; dan pemberdayaan ayah untuk meningkatkan peran dalam pengasuhan anak. Tabel 7.1. Rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader 4 30,8 4 20,0 2 Penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra nikah hingga 2 15,4 6 60,0 lansia melalui BKB, BKR dan BKL 3 MOU dengan stakeholder terkait 1 7,7 2 10,0 4 Pembentukan pokja ketahanan keluarga 1 7,7 5 Pelatihan bagi staf BPP agar lebih siap menjalankan 1 7,7 indikator ketahanan keluarga 6 Perlu kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di 1 7,7 1 5,0 keluarga dan dilakukan monev 7 Pemberdayaan ayah untuk meningkatkan peran dalam 2 10,0 pengasuhan anak 8 Melakukan penelitian 4 20,0 9 Membuat model ketahanan keluarga sesuai dengan clusternya 1 5,0 10 Membuat peraturan yang tidak memperbolehkan perempuan 1 5,0 memiliki anak balita bekerja di luar negeri 11 Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan 2 15,4 1 5,0 12 Memfasilitasi perempuan dan anak agar haknya terpenuhi 1 5,0 65
Membuat peraturan yang tidak memperbolehkan perempuan memiliki anak balita bekerja di luar negeri.
Sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader. Penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra nikah hingga lansia melalui BKB, BKR dan BKL. Perlu kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di keluarga dan dilakukan monev. REKOMENDASI BAGI BADAN PP-PA DI KABUPATEN/ KOTA
MOU dengan stakeholder terkait. Pembentukan pokja ketahanan keluarga. Pelatihan bagi staf BPP agar lebih siap menjalankan indikator ketahanan keluarga.
Pemberdayaan ayah untuk meningkatkan peran dalam pengasuhan anak. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Memfasilitasi perempuan dan anak agar haknya terpenuhi.
Melakukan penelitian. Membuat model ketahanan keluarga sesuai dengan klusternya.
Gambar 7.1. Rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
66
Upaya peningkatan sinergisme SKPD dengan Badan PP Upaya meningkatkan sinergisme SKPD/instansi bekerja dengan Badan pemberdayaan Perempuan dalam mempersiapkan pendataan indikator ketahanan keluarga adalah bersinergis dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menselaraskan program/kegiatan yang di laksanakan. Salah satunya adalah dengan cara pembinaan perempuan di bidang pertanian/perkebunan. Di Malang, SKPD bersama-sama membahas tentang perlunya Peraturan Daerah (Perda) larangan kepada perempuan yang akan bekerja ke luar negri yang masih memiliki anak pada masa-masa pembentukan otak (golden age). Secara detail, upaya peningkatan sinergisme antar SKPD dengan NGO di Kota Malang adalah melakukan pertemuan/workshop/seminar/kajian/sosialisasi secara berkala; koordinasi lintas sektor; Bappeda bekerja sama dengan BPPA & KB tentang penyelesaian masalah gender dengan melibatkan LSM perempuan dan majelis taklim Tabel 7.2. Upaya peningkatan sinergisme SKPD dengan Badan Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pernyataan Melakukan pertemuan/workshop/seminar/kajian/sosialisasi secara berkala Koordinasi lintas sektor Bappeda bekerja sama dengan BPPA & KB masalah gender Melibatkan LSM perempuan dan majelis taklim Memberikan pelatihan kepada pelaku UKM Menyiapkan masukan dari SKPD lain tentang program prioritas Perlu ada Perda ketahanan keluarga dan didukung dengan dana Evaluasi bersama program masing-masing SKPD Adanya data daerah dan pihak pendana Melakukan kerja sama penelitian Menyiapkan tenaga terlatih
Medan (n=13) n % 2 15,4
Malang (n=20) n % 3 15,0
3 1 1 1 -
23,1 7,7 7,7 7,7 -
6 2
20,0 10,0
-
-
1
5,0
-
-
1 1 2 1
5,0 5,0 10,0 5,0
67
Perlu ada Perda ketahanan keluarga dan didukung dengan dana.
REKOMENDASI SINERGISME BADAN PP-PA DAN STAKEHOLDER LAIN DI KABUPATEN/ KOTA
Melakukan pertemuan/workshop/ seminar/kajian/ sosialisasi secara berkala. Koordinasi lintas sector. Bappeda bekerja sama dengan BPPA & KB masalah gender. Menyiapkan masukan dari SKPD lain tentang program prioritas. Evaluasi bersama program masing-masing SKPD.
Melibatkan LSM perempuan dan majelis taklim.
Adanya data daerah dan pihak pendana. Melakukan kerja sama penelitian. Menyiapkan tenaga terlatih.
Memberikan pelatihan kepada pelaku UKM.
Gambar 7.2. Peningkatan sinergisme SKPD dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Rekomendasi untuk program KPPPA-RI / Badan PPPA Berdasarkan Tabel 7.3 dan Gambar 7.3, maka rekomendasi dari informan adalah sosialisasi pencatatan akad nikah dengan buku nikah. Lainnya adalah sosialisasi kepengurusan surat-surat, KIE ke bidan-bidan dan RS agar mendaftarkan anak yang baru lahir untuk pembuatan akte kelahiran, penguatan peran aparatur pemerintahan di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan pengawasan pada warganya dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya di Kota Malang direkomendasikan terkait pemenuhan hak legalitas dan struktur adalah penguatan peran aparatur pemerintahan di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan pengawasan pada warganya dan berkoordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi pencatatan ini untuk memfasilitasi pengurusan pencatatan pernikahan kepada pasangan yang hanya menikah siri. 68
Selanjutnya rekomendi yang diusulkan adalah pembuatan modul/sosialisasi pendidikan pra-nikah, memberikan perlindungan penuh terhadap anak-anak balita khususnya anak di usia 0-3 tahun (golden age) dan pengambilan data keluarga yang tidak memiliki buku nikah. Tabel 7.3. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Legalitas Struktur (LS) Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Sosialisasi kepengurusan surat-surat 1 7,7 2 KIE ke bidan-bidan dan RS agar mendaftarkan anak yang baru 1 7,7 lahir untuk pembuatan akte kelahiran 3 Penguatan peran aparatur pemerintahan di tingkat 1 7,7 2 10,0 desa/kelurahan untuk melakukan pengawasan pada warganya dan berkoordinasi dengan instansi terkait 4 Sosialisasi pencatatan nikah 2 15,4 1 5,0 5 Memfasilitasi pengurusan pencatatan pernikahan kepada 1 5,0 pasangan yang hanya menikah siri 6 Pembuatan modul/sosialisasi pendidikan pranikah 1 7,7 5 25,0 7 Memberikan perlindungan penuh terhadap anak-anak balita 1 5,0 khususnya anak di usia 0-3 tahun (golden age) 8 Pengambilan data keluarga yang tidak memiliki akta nikah 1 5,0 9 Koordinasi dengan Dinsos mengusulkan akta kelahiran anak 1 7,7 jalanan 10 Sosialisasi tentang ketahanan keluarga kepada laki-laki 1 7,7 11 Sosialisasi hak anak 1 5,0
69
Penguatan peran aparatur pemerintahan di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan pengawasan pada warganya dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi dengan Dinsos mengusulkan akta kelahiran anak jalanan.
REKOMENDASI KEBIJAKAN KPP-PA-RI TERKAIT KETAHANAN KELUARGA KOMPONEN LEGALITAS STRUKTUR (LS)
Sosialisasi kepengurusan surat-surat. Sosialisasi pencatatan nikah. Memfasilitasi pengurusan pencatatan pernikahan kepada pasangan yang hanya menikah siri. Sosialisasi tentang ketahanan keluarga kepada laki-laki. Sosialisasi hak anak.
Pembuatan modul/sosialisasi pendidikan pranikah.
Memberikan perlindungan penuh terhadap anak-anak balita khususnya anak di usia 0-3 tahun (golden age). KIE ke bidan-bidan dan RS agar mendaftarkan anak yang baru lahir untuk pembuatan akte kelahiran. Pengambilan data keluarga yang tidak memiliki akta nikah.
Gambar 7.3. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Legalitas Struktur (LS). Berdasarkan Tabel 7.4 dan Gambar 7.4, rekomendasi yang diusulkan adalah untuk meningkatkan komponen ketahanan fisik di Kota Medan maupun Kota Malang adalah pelatihan/workshop peningkatan peran perempuan dalam keluarga; KPP-PA bekerja sama dengan Posyandu dalam rangka pemenuhan gizi keluarga; pengembangan program GSI sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal; sosialisasi kesehatan ibu dan anak; program perlindungan anak balita usia 0-3 tahun; sosialisasi dan edukasi peran dan tanggung jawab semua anggota keluarga; dan konseling kontrasepsi (Tabel 7.4 dan Gambar 7.4). Tabel 7.4. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan fisik (KF) Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Pelatihan/workshop peningkatan peran perempuan dalam 1 5,0 keluarga 2 KPP-PA/BPP-PA-KB bekerja sama dengan Posyandu dalam 2 10,0 rangka pemenuhan gizi keluarga 3 Pengembangan program Gerakan Sayang ibu (GSI) sesuai 1 5,0 dengan konteks dan kebutuhan lokal 4 Sosialisasi kesehatan ibu dan anak 1 5,0 5 Program perlindungan anak balita usia 0-3 tahun 1 5,0 6 Sosialisasi dan edukasi peran dan tanggung jawab semua 1 5,0 anggota keluarga 7 Konseling kontrasepsi 2 15,4 70
Pelatihan/workshop peningkatan peran perempuan dalam keluarga.
REKOMENDASI KEBIJAKAN KPP-PA-RI TERKAIT KETAHANAN KELUARGA KOMPONEN KETAHANAN FISIK (KF)
KPP-PA/BPP-PA-KB bekerja sama dengan Posyandu dalam rangka pemenuhan gizi keluarga. Pengembangan program Gerakan Sayang ibu (GSI) sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Konseling kontrasepsi.
Sosialisasi kesehatan ibu dan anak. Program perlindungan anak balita usia 0-3 tahun. Sosialisasi dan edukasi peran dan tanggung jawab semua anggota keluarga.
Gambar 7.4. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Fisik (KF).
Berdasarkan Tabel 7.5 dan Gambar 7.5., rekomendasi yang diusulkan adalah untuk komponen ketahanan ekonomi di Kota Medan maupun Kota Malang berupaya agar pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Adapun rekomendasi khusus pusat adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan, larangan bagi perempuan yang mempunyai anak balita untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW dan pelatihan cerdas mengatur keuangan dalam rumah tangga. Tabel 7.5. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan ekonomi (KE) Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan 1 5,0 2 Larangan bagi perempuan yang mempunyai anak balita untuk 1 5,0 bekerja di luar negeri sebagai TKW 3 Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam 1 5.0 1 5,0 meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga 4 Pelatihan cerdas mengatur keuangan dalam rumah tangga 1 5,0 -
71
REKOMENDASI KEBIJAKAN KPP-PA-RI TERKAIT KETAHANAN KELUARGA KOMPONEN KETAHANAN EKONOMI (KE)
Memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan. Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Pelatihan cerdas mengatur keuangan dalam rumah tangga.
Larangan bagi perempuan yang mempunyai anak balita untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW.
Gambar 7.5. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Ekonomi (KE).
Berdasarkan Tabel 7.6 dan Gambar 7.6., rekomendasi untuk KPPPA yang disampaikan oleh informan di Kota Medan terkait komponen ketahanan sosial psikologi adalah melakukan pertemuan secara berkala di kantor tingkat camat dan kelurahan untuk membahas tentang ketahanan keluarga/ dekatkan dengan UU KDRT, Sosialisasi di kecamatan bersama PKK, Kamtibmas, Ormas tentang PKDRT, dan sosialisasi pertemuan konseling keluarga. Sementara itu, di Kota Malang rekomendasi yang disampaikan adalah adanya program sosialisasi pencegahan KDRT; agar ada hukum dan peraturan khusus tahunan umumnya dengan adanya komunitas dan kerjasama antar sesama keluarga; pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tabel 7.6. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan sosial psikologi (KSP) Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 7,7 1 Lakukan pertemuan secara berkala di kantor tingkat camat dan kelurahan untuk membahas tentang ketahanan keluarga/ dekatkan dengan UU KDRT 2 Sosialisasi di kecamatan bersama PKK, Kamtibmas, Ormas 1 7,7 tentang PKDRT 3 Sosialisasi pertemuan konseling keluarga 1 7,7 4 Sosialisasi pencegahan KDRT 2 50,0 1 25,0 5 Agar ada hukum dan peraturan khusus tahunan umumnya dengan adanya komunitas dan kerjasama antar sesama keluarga 6 P emberdayaan perempuan di berbagai sektor: pendidikan, 1 25,0 sosial, dan ekonomi
72
Agar ada hukum dan peraturan khusus tahunan umumnya dengan adanya komunitas dan kerjasama antar sesama keluarga.
REKOMENDASI KEBIJAKAN KPP-PA-RI TERKAIT KETAHANAN KELUARGA KOMPONEN KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI (KSP)
Lakukan pertemuan secara berkala di kantor tingkat camat dan kelurahan untuk membahas tentang ketahanan keluarga/ dekatkan dengan UU KDRT. Sosialisasi di kecamatan bersama PKK, Kamtibmas, Ormas tentang PKDRT. Sosialisasi pertemuan konseling keluarga. Sosialisasi pencegahan KDRT.
P emberdayaan perempuan di berbagai sektor: pendidikan, sosial, dan ekonomi
Gambar 7.6. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Sosial Psikologi (KSP). Berdasarkan Tabel 7.7 dan Gambar 7.7., rekomendasi yang diberikan oleh informan di Kota Medan terkait komponen ketahanan sosial budaya adalah sosialisasi kemasyarakat untuk pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender; pelatihan-pelatihan/orientasi; memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik; dan penyuluhan kepada kader kader balita, kader remaja dan kader lansia. Sementara itu, rekomendasi yang diberikan oleh informan di Kota Malang untuk KPPPA adalah memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan pelatihan untuk mendorong keterampilan perempuan sebagai pengambil keputusan. Tabel 7.7. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA komponen ketahanan sosial budaya (KSB) Medan Malang (n=13) (n=20) No Pernyataan n % n % 1 Sosialisasi kemasyarakat untuk pemahaman tentang keadilan 4 30,8 - dan kesetaraan gender 2 Pelatihan-pelatihan/orientasi 1 7,7 3 Memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di ruang 1 5,0 publik 4 Penyuluhan kepada kader kader balita, kader remaja dan 1 7,7 kader lansia 5 Pelatihan untuk mendorong keterampilan perempuan sebagai 1 5,0 pengambil keputusan 73
REKOMENDASI KEBIJAKAN KPP-PA-RI TERKAIT KETAHANAN KELUARGA KOMPONEN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA (KSB)
Sosialisasi kemasyarakat untuk pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender. Penyuluhan kepada kader kader balita, kader remaja dan kader lansia.
Pelatihan-pelatihan/orientasi. Pelatihan untuk mendorong keterampilan perempuan sebagai pengambil keputusan.
Memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik.
Gambar 7.6. Rekomendasi kebijakan bagi KPPPA untuk komponen Ketahanan Sosial Budaya (KSB).
74
7.2. Rekomendasi bagi KPPPA dalam mempersiapkan indikator ketahanan keluarga Berdasarkan hasil FGD, maka yang perlu disiapkan KPPPA dalam melakukan indikator ketahanan keluarga adalah: Kajian/telaah pemetaan kondisi keluarga per provinsi. Kerjasama lintas sektor K/L terkait dengan melibatkan PT. Sinkronisasi-harmonisasi kebijakan terkait keluarga. Mempersiapkan indikator yang sesuai dengan permasalahan dalam keluarga. Menggunakan indikator yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Menyiapkan buku saku tentang perspektif gender dalam keluarga. Indetifikasi permasalahan dalam ketahanan keluarga. Identifikasi kebijakan dan sumberdaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Indentifikasi indikator-indikator yang sudah dikembangkan oleh K/L agar yang dikembangkan KPPPA berhubungan dengan yang sudah ada. Rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah dalam mempersipkan indikator ketahanan keluarga Berdasarkan hasil FGD, maka yang perlu disiapkan Badan Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan indikator ketahanan keluarga adalah: Advokasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait pembangunan keluarga. Peningkatan kapasitas terkait upaya-upaya pembangunan keluarga. Menindaklanjuti kebijakan pusat yang aplikatif seperti yang saya sebut di atas. Persiapan yang tepat dan efektif dalam teknis pengambilan angket dengan mempertimbangan budaya dan daerah yang menjadi indikator dalam ketahanan keluarga. Indikator ketahanan keluarga dapat disesuaikan dengan budaya setempat. Indikator ketahanan keluarga mudah dipahami dan dilaksanakan. Memberdayakan organisasi-organisasi yang ada di daerah tersebut. Menyusun juknis tentang perpektif gender dalam keluarga. Identifikasi permasalahan dan sumberdaya. Koordinasi LP/LS di tingkat kabupaten/kota termasuk dengan Pemda. Sinergisme Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dengan KPPPA-RI dalam mempersiapkan pendataan indikator ketahanan keluarga Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergisme K/L dengan KPPPA dalam mempersiapkan pendataan indikator ketahanan keluarga, yaitu: Ada evaluasi/rapat bersama. Adanya komunikasi yang aktif dan efektif untuk dapat mensukseskan, program pendataan indikator ketahanan keluarga antara KPPPA RI dengan K/L (Muslimat NU). Koordinasi yang aktif dan tepat untuk mempersiapkan pendataannya. 75
Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan program yang dilaksanakan. Mengadakan kelompok kerja dengan kementerian terkait untuk persiapan pendataan tersebut. Merancang kegiatan bertaraf nasional dengan melibatkan instansi dalam lembaga terkait (seminar nasional) atau pameran yang bertemakan perspektif gender dalam keluarga. Identifikasi program terkait ketahanan keluarga di masing-masing/lembaga. Petakan indikator Kelembagaan/Lembaga.
7.3. Program/Kegiatan dan Target/Outputnya diharapkan Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah program/kegiatan dan target/output di Kementerian dan Lembaga. Tabel 7.8. Program/kegiatan dan target/outputnya diharapkan. No 1
Nama Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga PP Muslimat NU Sosialisasi ketahanan keluarga Modul ketahaan keluarga sesuai dengan karakter ormas TOT ketahanan keluarga Pelatihan ekonomi mandiri untuk ketahanan keluarga
Target apa yang Berkaitan dengan Program Ketahanan Keluarga
2
Badan kerjasama Organisasi Wanita “BKOW) Program-pembinaan/ ekonomi keluarga Pelatihan keterampilan-keterampilan Melaksanakan seminar tentang kekerasan terhadap perempuan Seminar tentang narkoba dan pengguna ITE secara bebas
3
Kementerian Agama Sosialisasi UU tentang KDRT Sosialisasi pembinaan keluarga sakinah
4
Kemendikbud, Dit. Kesetaraan Seminar nasional
Keaksaraan
Teredukasi mengenai ketahanan keluarga Dapat dibantu untuk sosialisasi di komunitas muslimat menyeluruh Mencetak kader-kader penyuluh ketahanan keluarga di lingkungan Memberi pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan potensi perempuan dibidang ekonomi dan usaha. Perempuan mandiri dan sejahtera.
Indikator ketahanan keluarga (BKOW) Wanita mandiri keluarga bahagia dan sejahtera Menjadi wanita yang produktif dan memanfaatkan waktu Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak Mencegah keluarga dari narkoba dan penggunaan IPTEK yang baik dan benar. Agar suami/istri dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Agar suami/istri dapat menghormati satu sama lain.
dan
Melibatkan masyarakat secara luas. 76
No
Nama Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga Pameran nasional Pelatihan/pengkaderan tingkat Program pemerataan mengakses pendidikan
5
Ka Seksi Kualitas Kesehatan Kemeterian Kesehatan Jaminan kesehatan nasional
Produksi
Ante Natal care (ANC) dan kelas ibu hamil
KIE kesehatan reproduksi bagi catin
Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) Posnyandu Lansia
Target apa yang Berkaitan dengan Program Ketahanan Keluarga Pemerintah, masyarakat, satuan pendidikan. Melibatkan dinas dan lembaga terkait termasuk oraganisasi perempuan Narasumber dari kemeterian terkait Kesetaraan pendidikan melalui Paket A, B dan C
Setiap anggota keluarga mempunyai jaminan kesehatan, termasuk bayi yang ada dalam kandungan Suami minimal sekali mengikuti kelas ibu. Suami siaga mengantar ibu hamil periksa ANC Calon pengantin mengetahui dan siap membentuk keluarga, tahu peran masingmasing dengan berlandaskan agama Tidak terdapat kekerasan pada perempuan dan anak dalam keluarga Pengambilan keputusan dalam persalinan dan KB melibatkan suami dan keluarga Remaja mengetahui tentang masingmasing kesehatan reproduksi pada remaja Lansia sehat dan produktif.
Rekomendasi untuk Badan Pemberdayaan Perempuan di Daerah terkait Program Ketahanan Keluarga Hasil analisis mennemukan bahwa sebagai Badan Pemberdayaan perempuan di daerah yang bersentuhan dengan masyarakat, maka yang perlu dilakukan oleh manusia adalah: Tabel 7.9. Ringkasan berkaitan dengan rekomendasi Badan PP No 1
Rekomendasi berkaitan dengan Program KPPPA Advokasi-sosialisasi kepada SKPD dan legislative serta LM
Rekomendasi berkaitan dengan Peraturan
2
PP Muslimat NU Pelatihan usaha untuk perempuan Sosialisai ketahanan keluarga Pembentukan satgas di daerah untuk ketahanan keluarga
Perda tentang pembangunan keluarga sebagai tindak lanjut UU No 52/2009 dan Permen PPPA No 6/2013 Kemudahan akses ekonomi Memudahkan dan menginformasikan Membuat format jelas Membuat format yang jelas. 77
No
Rekomendasi berkaitan dengan Program Publikasi dan pelaporan tentang program ketahanan keluarga Badan kerjasama Organisasi Wanita “BKOW Memberdayakan organisasi/lembagalembaga perempuan untuk ikut serta dalam pelaksanaan program-program Program-program yang dapat meandirikan keterampilan Kementerian Agama Pendataan idnikator ketahanan keluarga di daerah (disesuaikan dengan wilayahnya) Kemendikbud, Dit. Keaksaraan dan Kesetaraan Melibatkan pemda dalam program perspektif gender Pemda mengeluarkan perda tentang perspektif gender Pemda mensosialisasikan kebijakan yang terkait dengan perspektif gender Ka Seksi Kualitas Kesehatan ProduksiKemeterian Kesehatan Pembentukkan tim di tk/kab/kota
Rekomendasi berkaitan dengan Peraturan
3
4
5
6
Masih peraturan-peraturan yang tumpang tindih yang menyulitkan untuk melaksanakan program-program.
Peraturan Badan pemberdayaan Perempuan tentang tata cara pendataan indikator ketahanan keluarga
Masyarakt memahami aturan yang terkait dengan perspektif gender Masyarakat melaksanakan perda Masyarakat dan pemerintah menyatu dalam kegiatan perspektif gender.
Rekomendasi untuk KPPPA terkait Program Ketahanan Keluarga Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan rekomendasi bagi KPPPA terkait dengan program dan kebijakan/pertauran ketahanan keluarga adalah: Tabel 7.9. Rekomendasi untuk KPPPA No 1
2
Rekomendasi Program KPPPA Pendataan Capacity building Koordinasi lintas sektor (K/L,LSM,dst) PP Muslimat NU Sosialisasi ketahanan keluarga dari pusat s/d daerah-daerah Mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan ketahanan keluarga Kemandirian dan usaha pro perempuan Pelatihan untuk emndukung perlindungan anak dan perempuan
Rekomendasi untuk Peraturan
Permen PPPA terkait keluarga perlu ditindaklanjuti oleh daerah, baik berupa perda maupun dalam bentuk program/kegiatan
Aturan untuk berpartisipasi aktif untuk sosialisasi ketahanan keluarga. Aturan yang mewajibkan masyarakat untuk pro ketahanan Aturan untuk memudahkan perempuan mengakses info ekonomi Aturan untuk fasilitasi kegiatan secara
78
No
Rekomendasi Program
3
Badan kerjasama Organisasi Wanita “BKOW Program lebih diarahkan ke daerahdaerah yang masih tertinggal. Pembinaan supaya berlanjut Kementerian Agama Penelitian tentang indicator ketahanan keluarga di berbagai daerah Kemendikbud, Dit. Keaksaraan dan Kesetaraan Adanya pertemuan nasuonal Adanya event nasional Programa pendidikan keterampilan vokasi Program koran ibu.
4
5
6
Ka Seksi Kualitas Kesehatan ProduksiKemeterian Kesehatan Model ketahanan keluarga
Rekomendasi untuk Peraturan menyeluruh dan terprogram.
Peraturan jangan terlalu membetasi sehingga lebih mudah untuk melaksanakan program-program
Peraturan KPPPA tentang pedoman/jumlah program ketahanan keluarga.
Peningkatan perspektif gender ke depan Adanya kebijakan dalam permberdayaan perempuan Masyarakat dapat terlibat secara langsung Masyarakat memiliki keterampilan terstruktur untuk mata pencaharian Setiap desa ada koran ibu.
-
Rekapitulasi Kebutuhan Praktis dan Strategis Terkait Pelatihan Tentang Ketahanan Keluarga Berdasarkan analisis pada Bab 5 tentang permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen-komponen ketahanan keluarga seperti yang dituliskan oleh peserta FGD, maka Gambar 7.7. menyajikan rekomendasi untuk pemenuhan kebutuhan praktis terkait hal yang dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan keluarga. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan keluarga untuk berbagai komponen seperti: 1. 2. 3. 4. 5.
Komponen legalitas dan struktur (LS). Komponen ketahanan fisik (KF). Komponen ketahanan ekonomi (KE). Komponen ketahanan sosial psikologi (KSP). Komponen ketahanan sosial budaya (KSB).
Gambar 7.8 menyajikan kebutuhan strategis tentang integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam ketahanan keluarga.
79
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - LS Pelatihan atau sosialisasi pra-nikah berkaitan dengan hak dan kewajiban peran suami-istri, perencanaan perkawinan, hak dan kewajiban anak serta legalisasi pernikahan. Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas perkawinan. Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas akte kelahiran anak. Pelatihan atau sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender dalam legalisasi-struktur dan keutuhan keluarga.
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KF Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan makanan keluarga Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender suami-istri dalam merencanakan jumlah anak dan pemilihan alat kontrasepsi. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pemeliharaan kesehatan keluarga. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan lingkungan rumah.
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KE Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen keuangan keluarga. Pendampingan dan pelatihan perencanaan pendidikan anak responsif gender. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam mencari nafkah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam menjadi konsumen yang cerdas dan bijak.
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KSP Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas domestik. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengasuhan anak. Pendampingan dan pelatihan pengasuhan anak responsif gender untuk mewujudkan karakter terpuji. Pendampingan dan pelatihan pra nikah terkait kemitraan peran gender dalam keluarga. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen stres untuk mencegah tindak kekerasan.
HAL-HAL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENINGKATAN KOMPONEN - KSB Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam merawat dan menyayangi orangtua lanjut usia. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam berinteraksi dan menjaga kesatuan ikatan dengan keluarga besar. Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas sosial budaya dan keagamaan.
Gambar 7.7.
Rekomendasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Praktis Terkait hal yang Dibutuhkan untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dapat dipersiapkan oleh KPPPA-RI. 80
Berkaitan dengan Peraturan terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Program Ketahanan Keluarga. Membuat peraturan yang tidak memperbolehkan perempuan memiliki anak balita bekerja di luar negeri.
Berkaitan dengan Pejabat terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: Dengan berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu ada Pejabat 2 yang menangani Bidang Ketahanan Keluarga. Pembentukan pokja ketahanan keluarga.
Berkaitan dengan Anggaran terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: Harus ada anggaran yang terintegrasi di SKPD di daerah, dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dijalankan oleg Pokja Ketahanan Keluarga. Berkaitan dengan Penyuluh/fasilitator terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: Perlu Penyuluh Terpadu Bidang Ketahanan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi di Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. Penyusunan Modul-Modul Pendampingan Keluarga terkait Program Ketahanan Keluarga. Sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader. Penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra nikah hingga lansia melalui BKB, BKR dan BKL. Perlu kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di keluarga dan dilakukan monev. Pemberdayaan ayah untuk meningkatkan peran dalam pengasuhan anak. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Memfasilitasi perempuan dan anak agar haknya terpenuhi
Berkaitan dengan Pendataan terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: Penyusunan Panduan terkait Pendataan Ketahanan Keluarga di daerah. Pelaksanaan pendataan tentang ketahanan keluarga di daerah.
Gambar 7.8.
Rekomendasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Strategis Terkait Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dapat dipersiapkan oleh KPPPA-RI.
81
BAB 8. KESIMPULAN DAN SARAN
8.1. Kesimpulan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Indikator kesetaraan dan keadilan gender atau KKG belum dilihat sebagai indeks yang terintegrasi dengan indicatior ketahanan keluarga lainnya sehingga hasil kajian tidak memperlihatkan signifikans dan pengaruh KKG dalam mewujudkan ketahan keluarga Dalam rangka menjawab Tujuan 1, maka dilakukan penelusuran internet untuk mengidentifikasi data-data yang ada di lapangan dan pemetaan kebijakan/program di Kementerian/Lembaga terkait 30 indikator indikator ketahanan keluarga meliputi: 1. Legalitas perkawinan suami-istri yang ditunjukkan dengan buku nikah. 2. Legalitas anak yang ditunjukkan dengan akte kelahiran. 3. Keutuhan keluarga yang ditunjukkan dengan tinggal bersama dalam ikatan keluarga. 4. Makan lengkap minimal dua kali sehari untuk semua anggota keluarga. 5. Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat. 6. Anggota keluarga yang menderita masalah gizi. 7. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah/ada sekat antara orangtua dan anak. 8. Keluarga punya kepemilikan rumah. 9. Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal UMR. 10. Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja. 11. Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR. 12. Minimal satu anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan. 13. Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk kebutuhan listrik. 14. Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP. 15. Anak yang Drop Out dari sekolah. 16. Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP. 17. Kekerasan antar suami-istri. 18. Kekerasan antar orangtua-anak. 19. Anggota keluarga yang terlibat masalah pelanggaran hokum. 20. Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. 21. Suami-istri saling menghargai dan menyayangi. 22. Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 23. Anggota keluarga merawat/peduli kepada orangtua lansia. 24. Anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya. 25. Suami dan/atau istri melakukan kegiatan agama secara rutin. 26. Ayah mengalokasikan waktu bersama anak. 27. Ibu mengalokasikan waktu bersama anak. 82
28. Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik. 29. Pengelolaan keuangan dilakukan bersama suami dan istri secara transparan. 30. Suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai. Dalam rangka menjawab Tujuan 2, maka dilakukan kajian isu-isu permasalahan yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam ketahanan keluarga yang terdiri atas komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP), dan ketahanan sosial budaya (KSB). Dalam rangka menjawab Tujuan 3, maka disajikan kajian keterkaitan integrasi kesetaraan dan keadilan gender dengan indikator ketahanan keluarga yang terdiri atas komponen legalitas dan struktur (LS), ketahanan fisik (KF), ketahanan ekonomi (KE), ketahanan sosial psikologi (KSP), dan ketahanan sosial budaya (KSB). Dalam rangka menjawab Tujuan 4, maka dirumuskan rekomendasi untuk KPP dan PA di masa depan. Rekomendasi dapat berasal dari peserta FGD yang terdiri atas berbagai stakeholder di kabupaten/kota atau berasal dari rumusan peneliti. Rekomendasi untuk pemenuhan kebutuhan praktis terkait hal yang dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan keluarga. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - LS o Pelatihan atau sosialisasi pra-nikah berkaitan dengan hak dan kewajiban peran suami-istri, perencanaan perkawinan, hak dan kewajiban anak serta legalisasi pernikahan. o Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas perkawinan. o Pelatihan atau sosialisasi prosedur legalitas akte kelahiran anak. o Pelatihan atau sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender dalam legalisasi-struktur dan keutuhan keluarga. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KF o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan makanan keluarga o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender suami-istri dalam merencanakan jumlah anak dan pemilihan alat kontrasepsi. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pemeliharaan kesehatan keluarga. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengaturan lingkungan rumah. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KE o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen keuangan keluarga. o Pendampingan dan pelatihan perencanaan pendidikan anak responsif gender. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam mencari nafkah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam menjadi konsumen yang cerdas dan bijak. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KSP o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas domestik. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam pengasuhan anak. o Pendampingan dan pelatihan pengasuhan anak responsif gender untuk mewujudkan karakter terpuji. 83
Pendampingan dan pelatihan pra nikah terkait kemitraan peran gender dalam keluarga. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam manajemen stres untuk mencegah tindak kekerasan. Hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan komponen - KSB o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam merawat dan menyayangi orangtua lanjut usia. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam berinteraksi dan menjaga kesatuan ikatan dengan keluarga besar. o Pendampingan dan pelatihan kemitraan peran gender dalam melakukan aktivitas sosial budaya dan keagamaan. o
Rekomendasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Strategis Terkait Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dapat dipersiapkan oleh KPPPA-RI. Berkaitan dengan Peraturan terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Program Ketahanan Keluarga. o Membuat peraturan yang tidak memperbolehkan perempuan memiliki anak balita bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan Pejabat terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Dengan berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu ada Pejabat 2 yang menangani Bidang Ketahanan Keluarga. o Pembentukan pokja ketahanan keluarga. Berkaitan dengan Anggaran terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Harus ada anggaran yang terintegrasi di SKPD di daerah, dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dijalankan oleg Pokja Ketahanan Keluarga. Berkaitan dengan Penyuluh/fasilitator terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Perlu Penyuluh Terpadu Bidang Ketahanan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi di Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten. o Penyusunan Modul-Modul Pendampingan Keluarga terkait Program Ketahanan Keluarga. o Sosialisasi hingga tingkat masyarakat/kader. o Penyuluhan dan pembinaan mulai dari pra nikah hingga lansia melalui BKB, BKR dan BKL. o Perlu kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di keluarga dan dilakukan monev. o Pemberdayaan ayah untuk meningkatkan peran dalam pengasuhan anak. o Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. o Memfasilitasi perempuan dan anak agar haknya terpenuhi Berkaitan dengan Pendataan terkait dengan Keluarga, Perempuan dan Anak maka perlu: o Penyusunan Panduan terkait Pendataan Ketahanan Keluarga di daerah. o Pelaksanaan pendataan tentang ketahanan keluarga di daerah.
84
8.2. Saran Telaahan ini disarankan untuk diuji di daerah lain dibelahan barat, tengah dan timur Indonesia untuk menemukan nuansa kearifan lokal (local wisdom) dalam menganalisis integrasi kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan keluarga. Selanjutnya, rekomendasi terkait kebijakan strategis berkaitan dengan usulan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait program ketahanan keluarga perlu didiskusikan dengan serius. Terkait dengan berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2017, maka perlu ada Pejabat yang menangani Bidang Ketahanan Keluarga setara dengan Eselon 2. Usulan pembentukan kelompok kerja (Pokja) ketahanan keluarga perlu didiskusikan dengan lebih serius karena terkait dengan anggaran APBD di daerah. Berkaitan dengan penyuluh/fasilitator ketahanan keluarga, perempuan dan anak maka perlu “Penyuluh Terpadu Bidang Ketahanan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi” di Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten.
85
DAFTAR PUSTAKA Benson L. 1971. The Family Bond: Marriage, Love, and Sex in America. Random House. New York. Boss. 1993. Sourcebook of Family Theories and Methods : a Contextual Approach. Plenum Press. New York. Burgess, E.W., & Locke, H. J. 1960. The Family (2nd ed). New York: American Book Company. Chapman, G. 2000. Five Signs of a Functional Family (Lima Tanda Keluarga yang Mantap). Batam: Interaksara. Day, R.D., Gilbert, K.R., Settles, B.H., & Burr, W.R. 1995. Research and Theory in Family Science. California: Brooks/Cole Publishing Company. Ember, C.R., & Ember, M. 1996. Cultural Anthropology (8th Ed). New Jersey: Prentice-Hall Inc. Eshelman, J.R. 1991. Family. Boston: Allyn and Bacon Inc. Gelles, R.J. 1995. Contemporary Families: A Sociological View. SAGE Publications. London. Ihromi, T.O. 1999. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Khairuddin, H. 1985. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Nurcahaya. Landis. 1986. Sociology: Concepts and Characteristics (6th Ed). California: Wadsworth Inc. McCubbin, H.I., Joy. C.B., Cauble, A.E., Comeau, J.K., Patterson, J.M., & Needle, R.H. 1980. Family stress and coping: A decade review. Journal of Marriage and the Family, 42, 855-871. nd
Newman, D.M., & Grauerholz, L. 2002. Sociology of Families (2 Ed), California: Pine Forge Press. Pearsall, P. 1996. Rahasia Kekuatan Keluarga: Membangkitkan Kekuatan Hidup Keluarga untuk Memperkokoh Membangkitkan Kembali, dan Menyembuhkan. Pustaka Delapratasa. Jakarta. Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia. Penerbit IPB Press. ISBN: 978-979-493-403-6 Bogor. Rahmawati. 2014. Pengaruh Akses Media Sosial, Gaya Pengasuhan dan Kekerasan Verbal Orang Tua Terhadap Karakter Siswa SMK Di Bogor. [tesis]. Bogor, Institut Pertanian Bogor. Rice, A.S., & Tucker, S.M. 1986. Family Life Management. Macmillan PublishingCompany. New York. Skolnick, A.S., & Skolnick, J.H. 1997. Family in Transition (9th Ed). USA: AddisonWesley Educational Publishers Inc. Sunarti, E. 2001. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan. Dissertasi yang Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Sussman, M.B., & Steinnetz, S.K. 1987. Handbook of Marriage and The Family Plenum. Press New York & London. United Nation. 1993. Undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta. __________________________________________________. 1996. Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional, Jakarta. Vosler, N.R. 1996. New Approaches to Family Practice Confronting Economic Stress. California: Sage Publications Inc. Winton, C.A. 1995. Frameworks for Studying Families. The Duskin Publishing Group, Inc. Guilford, Connecticut. 86
Zeitlin, M.F., Megawangi, R., Kramer, E.M., Colleta, N.D., Babatunde, E.D, & Gorman, D. 1995. Strengthening The Family: Implications for International Development. United Nations University Press. New York.
87
LAMPIRAN
Lampiran 1. Pertanyaan FGD.
Malang, 13 Agustus 2016
PERTANYAAN UNTUK FGD SKPD/INSTANSI DI KABUPATEN/KOTA “Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara”
1. 2.
3.
Adakah keterkaitan antara kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan ketahanan keluarga? Rekomendasi apa yang diberikan untuk KPPPA dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di ketahanan keluarga? Bagaimana kontribusi instansi tempat Bapak/Ibu bekerja dalam mendukung indikator ketahanan keluarga?
88
Lampiran 2. ANGKET PESERTA FGD SKPD/STAKEHOLDERS DI KABUPATEN/KOTA “Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara”
(Kabupaten Malang, 15 Agustus 2016 dan Kota Medan, 18 Agustus 2016) SKPD/Institusi : ...................................................................................................... Tanggal :....................................................................................................... Nama Responden :............................................. …………………………………….. Posisi sekarang :....................................................................................................... Pendidikan terakhr Responden : ............................................................................................ 1. Menurut Bapak/Ibu, permasalahan apa yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen legalitas dan struktur pada keluarga ....................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
2. Menurut Bapak/Ibu, permasalahan apa yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan fisik pada keluarga ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 3. Menurut Bapak/Ibu, permasalahan apa yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan ekonomi pada keluarga ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ................................................................................................................. 4. Menurut Bapak/Ibu, permasalahan apa yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-psikologi pada keluarga ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... 5. Menurut Bapak/Ibu, permasalahan apa yang terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam komponen ketahanan sosial-budaya pada keluarga ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... 6. Menurut Bapak/Ibu, perlukah indikator ketahanan keluarga di Indonesia saat ini? Mohon dijelaskan alasannya?
89
....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... 7. Apa rekomendasi bagi Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah dalam mempersiapkan indikator ketahanan keluarga. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................................................................................... 8. Bagaimana meningkatkan sinergisme SKPD/instansi tempat Bapak/Ibu bekerja dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dalam mempersiapkan pendataan indikator ketahanan keluarga. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................................................................................... 9. Program/Kegiatan dan Target/Outputnya Diharapkan Tuliskan program/kegiatan dan target/outputnya di SKPD/instansi Bapak/Ibu? NO. Nama Program/Kegiatan di SKPD/instansi Target apa yang Berkaitan dengan Program Ketahanan Keluarga 1. 2
3
4
10.
Rekomendasi untuk Badan Pemberdayaan Perempuan di Daerah terkait Program Ketahanan Keluarga NO. Rekomendasi berkaitan dgn Program Rekomendasi berkaitan dgn Peraturan 1. 2
3
4
90
11. Mohon diberi contoh yang Bapak/Ibu ketahui tentang “Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender pada komponen Ketahanan Keluarga” sebagai berikut. 1.
Komponen Legalitas dan Struktur
Indikator yang sudah dites Komponen LS
Nomor 1 2 3
Indikator Ketahanan Keluarga Apakah Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil? Apakah semua anak memiliki akte kelahiran?; Apakah semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah?
Pendapat Bapak/Ibu sebagai Masukan Integritas Keadilan dan Kesetaraan Gender No
Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender
1
Sejauh mana hak perempuan dalam meminta calon suami menikah secara secara resmi di KUA Sejauh mana hak perempuan menolak apabila cuma dinikah siri Anak mempunyai hak untuk memiliki akte kelahiran Apakah anak laki-laki lebih diprioritaskan memperoleh akte kelahiran dibandingkan dengan anak perempuan? .. ... .. .. .... .. . . ... .. . . . ..
Masukan untuk Program/Kegiatan KPPPA/ Badan Pemberdayaan Perempuan
91
2. Komponen Ketahanan Fisik Indikator yang sudah dites KF
4 5
6 7 8
Apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari? Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis (kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, ginjal, lumpuh, paru-paru, asma, radang otak, kaki gajah, tipes, DBD, diare) atau cacat bawaan? Apakah ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet)? Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak? Apakah Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai?; Merencanakan bersama artinya dikomunikasikan, didiskusikan, dan diputuskan bersama tentang berapa jumlah anak yang diinginkan meskipun tidak selalu harus berujung pada jumlah yang sama antara keinginan suami dan istri.
Pendapat Bapak/Ibu sebagai Masukan Integritas Keadilan dan Kesetaraan Gender No
2
Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Apakah anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan makanan bergizi dibandingkan dengan anak perempuan? Apakah ibu paling tidak diprioritaskan dalam mendapatkan makanan bergizi dibandingkan anggota keluarga yang lain? Apakah anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pertolongan kesehatan dibandingkan dengan anak perempuan? Apakah kalau ibu sakit maka Ayah dan anggota keluarga langsung membawa ibu ke fasilitas kesehatan? Apakah ibu selalu menjadi perawat bagi siapapun anggota keluarga yang sakit? Apakah ayah merawat ibu atau anggota keluarga yang sakit? Apakah ruang tidur antara anak laki-laki dan perempuan terpisah? Apakah suami lebih menentukan dalam memutuskan jumlah anak yang diinginkan? Apakah suami lebih menentukan dalam memutuskan alat kontrasepsi yang dipakai istri? Apakah suami menggunakan kontrasepsi terhadap dirinya? ,,,
Masukan untuk Program/Kegiatan KPPPA
.
92
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
3. Komponen Ketahanan Ekonomi Indikator yang sudah dites KE
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Apakah keluarga memiliki rumah?; Apakah Suami dan/atau Istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal Rp 2.655.000? Apakah Suami dan/atau Istri memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja?; Apakah Suami dan/atau Istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar Rp 7 900 000? Apakah anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang? Apakah keluarga mampu membayar listrik per bulan?; Apakah keluarga mampu membayar iuran atau keperluan pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP?; Adakah anak yang putus sekolah? Adakah anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP? Apakah Suami dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga, merencanakan keuangan, saling melapor keadaan keuangan, berdiskusi apabila ada masalah keuangan dan lainnya?; Mengelola uang secara transparan artinya dikomunikasikan, dilaporkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama; tidak ada konflik keuangan keluarga.
93
Pendapat Bapak/Ibu sebagai Masukan Integritas Keadilan dan Kesetaraan Gender No
3
Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Apakah suami dan istri berdiskusi terlebih dahulu dalam membagi peran mencari nafkah? Apakah suami melarang istrinya bekerja? Apakah suami dan istri keduanya bekerja mencari nafkah? Apakah ayah lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan ibu? Apakah ayah lebih banyak menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan ibu? Apakah anak perempuan lebih diprioritaskan untuk dikeluarkan dari sekolah dibandingkan dengan anak laki-laki apabila keluarga mengalami kesulitasn keuangan? Apakah Suami dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga, merencanakan keuangan, saling melapor keadaan keuangan, berdiskusi apabila ada masalah keuangan dan lainnya?; Mengelola uang secara transparan artinya dikomunikasikan, dilaporkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama; tidak ada konflik keuangan keluarga. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..
Masukan untuk Program/Kegiatan KPPPA
94
4. Komponen Ketahanan Sosial Psikologi Indikator yang sudah dites KSP
19 20 21
22
23 24
25
26
Adakah terjadi kekerasan antar suami dan istri Adakah terjadi kekerasan antar orangtua dan anak?; Adakah anggota keluarga yang terlibat masalah seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya? Apakah anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ide, keinginan, kebutuhannya, menceritakan cita-cita, mengemukakan yang tidak disukai dan lainnya? Apakah Suami dan Istri saling menghargai, menyayangi, berbagi pendapat, saling menolong, bekerjasama? Apakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, ngobrol, jalan-jalan, nonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya Apakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, ngobrol, jalan-jalan, nonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya Apakah Suami dan Istri berbagi peran dengan baik? Misalnya ayah membantu pekerjaan di dalam rumah termasuk di dapur dan di pekarangan, Suami membantu Istri dalam mengasuh anak atau mengajari belajar anak, Istri membantu Suami dalam melakukan apa yang suami butuhkan?
Pendapat Bapak/Ibu sebagai Masukan Integritas Keadilan dan Kesetaraan Gender No
4
Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Adakah terjadi kekerasan antar suami dan istri Adakah terjadi kekerasan antar orangtua dan anak Apakah perempuan merasa dianggap inferior oleh suaminya? Apakah Suami dan Istri berbagi peran dengan baik? Misalnya ayah membantu pekerjaan di dalam rumah termasuk di dapur dan di pekarangan, Suami membantu Istri dalam mengasuh anak atau mengajari belajar anak, Istri membantu Suami dalam melakukan apa yang suami butuhkan?M Apakah ibu lebih banyak mengasuh anak dibandingkan dengan ayah? Apakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, ngobrol, jalan-jalan, nonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya Apakah Suami dan Istri saling
Masukan untuk Program/Kegiatan KPPPA
95
menghargai, menyayangi, berbagi pendapat, saling menolong, bekerjasama? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
5. Komponen Ketahanan Sosial Budaya Indikator yang sudah dites KSB
27
28
29
30
Apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran. Ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan? Apakah anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun? Termasuk memberi makan dan uang dengan rutin, menjenguk dengan rutin, menelphon dan lainnya; Orangtua lansia bisa serumah atau tidak serumah. Apakah anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya (berkunjung, silaturohim, telpon, sms, kirim paket, kirim surat) Apakah anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin (untuk Muslim yaitu sholat, puasa, mengaji, berzakat; Untuk non-Muslim ke Gereja, ke Pura dan lainnya); Kegiatan agama dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain.
96
Pendapat Bapak/Ibu sebagai Masukan Integritas Keadilan dan Kesetaraan Gender No
5
Integrasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Apakah ayah lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan ibu? Apakah ayah lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dibandingkan dengan ibu? Fokusnya pada pembagian kerja gender dalam keluarga, bukan hanya semua anggota keluarga. Apakah ibu lebih merawat lansia di rumah dibandingkan dengan ayah? Anak yang sakit siapa yang paling utama merawat anak apakah ayah atau ibu? ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Masukan untuk Program/Kegiatan KPPPA
TERIMA KASIH
97
