1/5
POI(O](-n~OI
PHHRAN MENGENAI KETE.R BVKAAl\ MELAI,UI PENDAPAT HUI(UM
Olch : A. Zen Villar I'urk!, SH, LLM L(' ~d OIJiniull :ulalah duhUIlH'rI .\ all ~~ dil lcl'siap-
tan oil-II ~('tH':.u'g bHhull,m huLlit!1 !lBtHh Idklln~:~. yan~ \I(.' rbi 1't:I11:dlamaHI1~:\ dad :".udllt 1tl!t-.:.HIil ~allg hnl:d, lJ 1l'l'had~lp :".lIatll falda ~' an~ dismnpail~:m l~l·lladal1~'1 Hllluk ihi. Lq:~jl Opinion ini dikdmu han ~l'IH,gai l' mit kg~}1 audit ~' an~ dilakukall he r tI:.t ,urkan prim,ip-p l'insiIJ I~ l' \\ ajaran dan dallal dilakukan. Dalam knit all If-
gal opinion untuh kcgiatan Ilasar modal, Iu.~ "ajiban konsullan hukum unluk mclaksallltkan tugasnya adalalt knde eliknya yang juga 111l'11jadi balas tanggung jawabnya.
I. Dasar pemberian Pendapat Hukum -
Pcndapat hukum ("legal-opinion") dari konsultan hukum merupakan pelaksanaan prinsip kelerbukaan umuk bidang itu.
-
Pendapal hukum berkailan dengan Pembuatan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Pasal 6.a. Kepulusan Ketua Bapepam No. Kep. 02!PM / 1988 selanjulnya disebul "KEP-02") . Pasal ini selanjutnya lidak mcnsyaratkan bahwa pendapat hukum (legal opinion) hanl\ ada ~e h ingga Pcrjanjian itu menjadi sah. Hanya dikatakan : "Dalam rangka mempcrsiapkun raneangan pcrjanjian penjaminan emisi efek dipcrlukan : a. Pernyalaan Pcndapal dari segi
Hukum .... ". -
Perjanjian Penjaminan Emi.,i Efek, paling kurang harus memllal, a.1. : "j. Hal-hal lain yang limbul karena lidak dipcnuhinya salah salll alall beherapa persyaralan yang dite!"pkan dalam Pcrjanjian Penjaminan Emi,i Hek". (Lampiran I, Surat Edaran Kelua Bapcpam No. SE -24/ 1'1\1/ 1987, bUlir "j ") . Memang dalam Perjanjian Emi'i Efek, oleh para pihak adanya pendapat hukum dipersyaratkan sebagai
Disampaikan dalam ')i~kllsi Panel "Apa dan Bagaimana Pasar Modal Kini dan di Masa Depan" Barian NERACA, 30 x(l\'embcr 19S9, HOlel Indonesia di Jakarta.
April 1990
Jl6
Hukum dan Pembangunan
salU keharusan untuk keberlakuan Perjanjian itu. Jadi sifatnya kontraktual.Bagaimana kalau para pihak tidak mencantumkan keharusan ini? Dimana keterlibatan Bapepam? Menurut pasal 5 (2) KEP-2, "Rancangan-rancangan Perjanjian Penjamin Emisi Efek .. .... , apabila dipandang perlu terlebih dahulu disampaikan kepada BAPEPAM, dalam rangka menjarnin keterbukaan perusahaan secara wajar". (garis bawah, penulis). Siapa yang menentukan "apabila dipandang perlu "? Pengaturan yang diwajibkan adanya pendapat hukum harus dipertegas.
II. Format dan Substansi Pendapat Hukum -
Pendapat hukum harus dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh penjamin ("underwriter") (Lampiran I SE Ketua Bapepam: No. SE-24/ PM/ I987 butir l.j. (selanjutanya disebut "SE-24") jo. Perjanjian Penjaminan Emisi).
-
Penjamin ("underwriter") memegang peranan penting agar legal opinion ini harus sedemikian rupa, sehingga tidak saja dalam bentuk dan isi yang dapat diterimanya, tetapi juga dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh pembeli saham publik.
-
Apakah kepentingan Penjamin identik dengan kepentingan calon pembeli saham publik ? Kalau penjamin telah menyetujui bentuk dan isi legal opinion, perlukah diuji apakah kepentingan publik telah terjamin? Va. Dan Bapepam harus mempertegas (kembali) bunyi pasal 5 (2) KEP-02.
III. Kandungan Pendapat Hukum Tidak ada kewajiban untuk memuat kandungan tertentu dalam pendapat hukum. Pasal 7 KEP-02 hanya menyebutkan adanya "pedoman " bagi penyusunan pendapat hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV SE-24. Pedoman minimal adalah dimuatnya hal-hal tentang : --
-
Anggaran Dasar emiten beserta perubahan-perubahannya; lzin Usaha yang wajib dimiliki oleh emiten; Bukti pemilik/ penguasaan harta kekayaan emiten; Perikatan-perikatan yang dilakukan oleh emiten; Gugatan wajib tuntutan dalam perkar perdata atau pidana yang menyangkut emiten atau pribadi pengurus. (Catatan: pedoman yang satu ini seyoginya ditambah dengan kwalifikasi yang mempengaruhi jalannya emiten secara "berarti "). DIsb
Hal yang wajib dilakukan seperti disebut dalam Lampiran SE 24 adaiah, "Pernyataan Pendapat dari Segi hukum wajib dimuat dalam Prospek-
Pokok-Pokok
117
tus dalam rangka menjamin keterbukaan perusahaan secara wajar". Sedangkan dalam rangka Perjanjian Emisi bunyi Lampiran ini hanya mengulang ketentuan KEP-02: "Dalam rangka mempersiapkan rancangan perjanjian emisi efek diperlukan Persyaratan Pendapat dari Segi Hukum (legal opinion) (garis bawah, penulis). Ketentuan yang hanya berupa pedoman, dalam rangka deregulasi, cukup baik. Masalahnya bagaimana kalau pendapat hukum tidak mengandung muatan yang berdasarkan butir-butir pedoman minimal itu.
IV. Legal Opinion atau Legal Audit? -
-
Legal opinion adalah dokumen yang dipersiapkan oleh seorang konsultan hukum untuk kliennya, yang berisi pemahamannya dari hukum yang berlaku terhadap sesuatu fakta yang disampaikan kepadanya untuk itu. (cf : Black's Law Dictionary). Unsur-unsur yang termuat dalam definisi di atas adalah : * dokumen; * dipersiapkan oleh konsultan hukum ("attorney"); • untuk klien; • pemahaman hukum • atas suatu keadaan fakta ("a state of facts") • disampaikan kepada konsultan hukum. Bagaimana dengan legal audit? Audit sendiri berarti pemeriksaan, atau lebih tepat "examination" atau investigasi dengan penekanan pada bukti analog dengan financial audit). Jadi legal audit adalah pemeriksaan atau eksaminasi atau investigasi secara yuridis.
-
Tampak jelas, pendapat hukum atau legal opinion tidak tepat untuk disejajarkan dengan legal audit, sebagaimana banyak kit a dengar akhir-akhir ini.
-
Pendapat hukum adalah hasil, sementara legal audit ialah proses.
-
Masalahnya adalah bukan mempersoalkan legal opinion at au legal audit, tetapi sampai tingkat apa proses (pemeriksaan! eksaminasilinvestigasi) harus dilakukan agar legal opinion yang dihasilkan menampilkan keterbukaan Cdisclosure") yang "sejati".
-
Apa keterbukaan "sejati" itu? Keterbukaan, yang sampai batas-batas yang wajar, mengenai dari emit en terungkap sehingga informasi tersebut men bantu calon pemodal untuk memutuskan apakah mereka akan membeli saham atau tidak. Jadi apakah untuk legal opinion itu telah dilakukan legal audit, dan sejauh mana tingkat audit tersebut.
April 1990
lI8
Hukum dan Pembangunan
Dari unsur-unsur di atas yang perlu dibahas adalah mengenai : (1)- Dokumen
(2). Konsultan hukum dalam hubungan dengan klien. (3). Pemahaman hukum atas suatu keadaan fakta . (4). Yang disampaikan kepada konsultan hukum. Ad (I). Ookumen Legal opinion berwujud dalam bentuk satu dokumen, yang dalam hal ini oleh konsultan hukum kepada penjamin. Ad (2). Konsultan hukum dan klien : • Konsultan hukum ditunjuk oleh emiten (pasal 6 KEP-02) • Apakah prinsip hubungan pengacara/konsultan hukum dan klien yang dikenal selama ini berlaku secara mutlak yaitu : bahwa kepentingan klien adalah yang paling utama? Haruskah kepentingan penjamin diperhitungkan mengingat pendapat hukum harus disetujui oleh penjamin? Kepentingan klien harus diutamakan, namun didasarkan pada standar obyektif dan bersalah atas fakta yang tidak disembunyikan. Konsultan hukum harus mengungkapkan semua fakta tenrang emiten yang diketahuinya, walaupun pengungkapan fakta demikian, apabila diukur dari hubungan pengacara klien yang baku, mungkin akan merugikan emiten. Terhadap fakta itulah, seorang konsultan hukum memberikan penilaiannya, sejauh ia merasa berkompeten untuk memberikan penilaian. • Dalam rangka pasar modal pihak yang berkepenringan am at luas, sebab selain emiten, dan penjamin, yang penting adalah pembeli saham publik. Skema ini tentu berbeda dengan hubungan konsultan hukum/pengacara dengan klien dalam konteks biasa . Tetapi bagaimana dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dibayar oleh emiten. Adakah pengaruhnya terhadap emiten? Jelas tidak, namun hubungan antara konsultan hukum dan emiten perlu ditata dalam satu kode etik yang khusus. Konsultan hukum di pihak penjaminpun, jadi yang dengan sendirinya ditunjuk oleh penjamin, juga dibayar oleh emiten. Ad (3). Pemahanan hukum alas keadaan fakla • Bagaimana melaksanakan pemahaman hukum atas keadaan fakla? Apa yang harus dilakukan oleh konsultan hukum? Apakah suatu fakta diverifikasi secara formal atau juga material? Tentu secara malerial karena kita akan melaksanakan audil . Namun dengan catatan bahwa pemeriksaan materialtersebut masih dalam tahap kewajaran ("reasonable") dan dapat dilakukan ("practicable"). Ukuran kewajaran dan dapat dilakukan perlu dipegang. Sebab dikailkan dengan misalnya salah satu pedoman
119
Pokok·Pokok
minimal Bapepam di atas, bagaimana bisa mengetahui persis bahwa emit en at au pribadi pengurus tidak terlihat dalam satu tindak pidana atau perdata yang dapat menunggu jalannya perusahaan? sis bahwa emiten atau pribadi pengurus tidak terlihat dalam suatu tindak pidana at au perdata yang dapat menunggu jalannya perusahaan? Mula-mula biasanya emiten dan pengurusnya memberikan pernyataan. Apakah konsultan hukum kemudian harus memeriksa berkas-berkas di pengadilan? Atau mint a statemen dari hakim di seluruh Indonesia? Atau mengumumkan di masyarakat? Berdasarkan asas kewajaran dan dapat dilakukan, hal-hal di atas tidak semestinya dilakukan. Dan dalam kenyataan, maksud pedoman yang satu ini adalah "perkara pidana atau perdata yang dapat mempengaruhi kegiatan atas usaha emiten secara berarti". Di sini yang diperlukan adalah penilaian konsultan hukum. • Berkenaan dengan dokumen !lset seperti sertifikat tanah, juga demikian : Apakah sertifikat tanah emiten asli atau aspal? Di kantor agraria hal itu bisa dicek, waJaupun IIkemajuan" sekarang masih memungkinkan timbulnya sertifikat-sertifikat lain. • Sampai dimana pertanggungan jawab konsultan hukum atas opinion -nya?
Apakah tidak perlu diatur mengenai pembatasan tanggung jawab ("limitation of liability"), sejauh seorang konsultan hukum telah melaksanakan segenap upaya maksimal yang wajar ("reasonable") dan dapat dilakukan ("practicable") dalam investigasinya? Dalam hal-hal tertentu konsultan hukum mempergunakan ungkapan•"sepanjang pengetahuan kami yang terbaik" ("to our best knowledge") atau ungkapan yang sarna dengan berbagai variasi. Ungkapan ini dapat dibenarkan, dan sarna sekali bukan ungkapan yang tidak berani bertanggung jawab, bukan pula ungkapan kira-kira. Ungkapan ini natural atau alamiah. Ad (4). Yang disampaikan kepada konsultan hukum • Apakah konsultan hukum hanya memeriksa bahan-bahan yang diketauinya berdasarkan bahan-bahan yang disampaikan kepadanya saja? Apakah dia tidak harus berinisiatif untuk meminta . bahan-bahan atau informasi mengenai sesuatu keadaan fakta lain yang dinilainya berkaitan dengan keperluan pendapat hukum yang akan dikeluarkannya? Di sini ukuran kewajaran dan dapat dilakukan perlu dipegang .
V. Kesimpulan Legal opinion dikeluarkan sebagai emit legal audit yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran dan dapat dilakukan. - Kewajiban konsultan hukum untuk melaksanakan tugasnya adalah kode etiknya sekaligus yang menjadi tolak ukur batas tanggung-
-
April/990
120
Hukum dan Pembangunan
-
jawabnya (dalam kaitan legal opinionnya untuk kegiatan pasar modal). Hubungan konsultan hukum dengan emiten tidak sarna dengan hubungan antara konsultan hukum/ pengacara dengan klien biasa. dalam kegiatan pasar modal ada unsur kepentingan publik langsung .
• • • .,;Ji,lf:l
i
Dunia Pasar Modal semakin semarak (A.M. Asrun / Hukum dan Pembangunan)
Di balVah pemerinlahan orang-orang besar. pena lebih berkuasa daripada pedang. (Baron Lytton 1803-1873)
