Nomor : LKIN-409/PW08/6/2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung s.d. Triwulan III Tahun 2016
10 Oktober 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung s.d. Triwulan III Tahun 2016. A. Simpulan 1. Realisasi empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dari total 20 IKU adalah sebagai berikut: 1) Realisasi perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional sebesar 65,52%. 2) Realisasi tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi sebesar 46,15% 3) Realisasi penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum sebesar 100,00%. 4) Realisasi maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) sebesar 16,67%. 5) Realisasi maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 5,33%. 6) Realisasi BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina seebesar 25,00%. 7) Realisasi BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina sebesar 40,00%. 8) Realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) sebesar 50,00%. 9) Realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) sebesar 23,33%. 10) Realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) sebesar 60,00%. 2. Realisasi output pengawasan sebanyak 131 rekomendasi atau 80,37% dari rencana sebanyak 163 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 62,68%.
3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 66 laporan atau 90,41% dari rencana sebanyak 73 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 82,50%. 4. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 46 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 20 PP c. Pengamanan Aset : 45 PP : 21 PP d. Perbaikan Governance System 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 131 LHP atau 80,37% dari rencana sebanyak 209 LHP. 6. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 142 LHP atau 52,01% dari total realisasi LHP sebanyak 273 LHP. 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 158 PP atau 108,22% dari rencana sebanyak 146 PP. 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 185 PP atau 53,94% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 343 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 66 penugasan atau 90,41% dari rencana sebanyak 73 penugasan. 10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 148 OH atau 62,76% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 11. Realisasi anggaran sebesar Rp17.322.346.198,00 atau 102,50% dari rencana penyerapan sebesar Rp16.900.602.000,00 atau 70,88% dari pagu anggaran sebesar Rp24.439.488.000,00 B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Indikator Kinerja Utama Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung diamanatkan sebanyak 20 IKU beserta targetnya. Target dan realisasi IKU disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan III Tahun 2016 S.d Triwulan Ini Tahun 2016 Capaian Capaian Target Realisasi Target (%) (%) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8=5/7 Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1 Perbaikan tatakelola, % 77,59 65,52 84,44 100,00 65,52 manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
2
2
3
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
%
61,54
46,15
74,99
100,00
46,15
%
60,00
100,00
166,67
60,00
166,67
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 1
Maturitas SPIP Pemerintah % 25,00 16,67 66,67 25,00 66,67 Provinsi (level 3) 2 Maturitas SPIP Pemerintah % 10,00 5,33 53,33 10,00 53,33 Kabupaten/Kota (level 3) 3 Persentase BUMN/anak % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) 4 Persentase BUMD yang % 100,00 25,00 25,00 100,00 25,00 kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 5 Presentase BLUD yang % 100,00 40,00 40,00 100,00 40,00 kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 1 Kapabilitas APIP Pemerintah % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provinsi (Level 3) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota(Level 3) 3 Kapabilitas APIP Pemerintah % 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Provinsi (Level 2) 4 Kapabilitas APIP Pemerintah % 40,00 06,67 16,67 40,00 16,67 Kabupaten/Kota(Level 2) 5 Kapabilitas APIP Pemerintah % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provinsi (Level 1) 6 Kapabilitas APIP Pemerintah % 60,00 60,00 100,00 60,00 100,00 Kabupaten/Kota (Level 1) Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Persepsi kepuasan layanan Skala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kesesmaan (skala likert 1-10)
Dari Tabel 1 terlihat bahwa beberapa IKU yang diukur pada triwulan ini belum mencapai target. Hal ini disebabkan ; 1) Menunggu pedoman dan instruksi pelaksanaan dari rendal masing masing 2) Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan belum menghasilkan laporan. 3) Banyak Pemda yang belum melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur serta Pemda belum mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern. 4) Banyak Pemda yang tidak memiliki Audit Charter. 5) Perusahaan masih terus menerus mengalami kerugian dari tahun ke tahun 6) Pertumbuhan pelanggan yang rendah 7) Tingkat efisiensi produksi yang masih di bawah 60% 3
8) Belum seluruh pelanggan mendapatkan pelayanan air selama 24 jam serta jumlah penggantian meter air pelanggan yang rusak/hilang sangat rendah. 9) Kualitas air pelanggan yang belum memenuhi kualitas air minum. 10) Standar pelayanan yang belum mencapai SPM yang ditetapkan. 11) Pelaksanaan tata kelola menunjukkan masih terdapat kelemahan misalnya Rumah Sakit belum sepenuhnya memiliki ketentuan/kebijakan mengenai Pengelolaan SDM, Masih lemahnya peran Dewan Pengawas dalam hal mengawasi dan memantau (control and monitor) kepatuhan Pemimpin BLUD dalam menjalankan Rumah Sakit sesuai dengan RSB dan RBA, Penetapan tarif belum sepenuhnya memperhatikan perhitungan unit cost 12) Penerapan Sistem Pengendalian Intern menunjukkan masih terdapat kelemahan pada lima aspek yaitu lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian intern. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merencanakan output sebanyak 209 laporan dan 80 laporan dukungan manajemen serta 500m2 rehabilitasi kantor perwakilan. Rencana ouput Tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2 Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
Indikator Kinerja Kegiatan
1
2
1
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Output Pengawasan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP
2 3
4 5
6 7
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) s.d. Tahun Triwulan 2016 Ini 3 4
Capaian (%)
Realisasi Output s.d. Triwulan ini
Tahun 2016
5
6=5/3
s.d. Triwulan Ini 7=5/4
125
103
90
72,00
87,38
45
37
26
57,78
70,27
4
4
0
0,00
0,00
31
15
15
48,39
100,00
4
4
0
0,00
0,00
209 80
163 73
131 66
62,68 82,50
80,37 90,41
500
400
400
80,00
100,00
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 131 rekomendasi atau tercapai 80,37% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 163 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 66 laporan/dokumen atau tercapai 90,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 73 laporan. 4
Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai 62,68% dan output pendukung pengawasan tercapai 82,50%. Rendahnya output rekomendasi disebabkan oleh : 1) Menunggu pedoman dan instruksi pelaksanaan dari rendal masing masing 2) Ada beberapa laporan yang menunggu validasi atau Quality Assurance dari BPKP Pusat. 3) Pelaksanaan penugasan tertunda (tidak sesuai RMP) sehingga realisasi output pengawasan juga terlambat. 4) Penugasan Korwas Investigasi tergantung dari jumlah permintaan Aparat Penegak Hukum. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. Triwulan III Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3 Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
1 1. 2. 3. 4.
Bidang
2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP s.d. Tahun Triwulan 2016 Ini 3 4 84 71 10 42 73 209
Realisasi PP s.d. Triwulan Ini 5 46
9 37 62 179
20 45 21 132
Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2016 belum sesuai dengan rencananya. 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) Tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4 Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana LHP PKPT s.d. Tahun Triwulan 2016 Ini 3 4 58 45 69 46 35 31 47 41 209 163
Realisasi LHP PKPT s.d. Trw Ini 5 38 33 20 40 131
Capaian (%) s.d. Tahun Triwulan 2016 Ini 6=5/3 7=5/4 65,52 84,44 47,83 71,74 57,14 64,52 85,11 97,56 62,68 80,37
5
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 sebanyak 131 LHP atau tercapai 80,37% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 163 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan tercapai 62,68%. Hal ini disebabkan antara lain ; 1) Menunggu pedoman dan instruksi pelaksanaan dari rendal masing masing 2) Ada beberapa laporan yang menunggu validasi atau Quality Assurance dari BPKP Pusat. 3) Pelaksanaan penugasan tertunda (tidak sesuai RMP) sehingga penerbitan laporan juga terlambat. 4) Penugasan Korwas Investigasi tergantung dari jumlah permintaan Aparat Penegak Hukum Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. Tabel 5 Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d.Triwulan ini 3 107 7 15 13 142
Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini 4 145 40 35 53 273
(%) 5=3/4 73,79 17,50 42,86 24,53 52,01
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT mencapai 52,01% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT Tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6 Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d.Trw 2016 ini 3 4 58 12 69 58 35 35 47 41 209 146
Realisasi PP PKPT s.d. Trw ini 5 38 53 24 43 158
Capaian (%) Tahun s.d. Trw 2016 ini 6=5/3 7=5/4 65,52 316,67 76,81 91,38 68,57 68,57 91,49 104,88 75,60 108,22
6
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan sebanyak 158 PP atau tercapai 108,22% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 146 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2016 tercapai 75,60%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Tabel 7 Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d.Trw ini 3 114 34 20 17 185
Total Realisasi PP s.d. Trw ini 4 152 87 44 60 343
(%) 5=3/4 75,00 39,08 45,45 28,33 53,94
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT mencapai 53,94% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) Tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8 Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
Bagian/Bidang
1
2 TU
Rencana Penugasan Tahun s.d.Trw ini 2016 3 4 80 73
Realisasi Penugasan s.d. Trw ini 5 66
Capaian (%) Tahun s.d.Trw 2016 ini 6=5/3 7=5/4 82,50 90,41
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan sebanyak 66 penugasan atau tercapai 90,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 73 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tercapai 82,50%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan III Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebanyak 122 orang terdiri dari 5 struktural, 5 korwas, 76 PFA dan 36 PFU. Potensi hari produktif Tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.
7
Tabel 9 Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d.Trw ini 2016 3 4 16.590 13.348 10.193 7.343 26.783 20.691
Realisasi OH s.d.Trw ini 5 11.160 6.243 17.403
Capaian (%) Tahun s.d.Trw ini 2016 6=5/3 7=5/4 67,27 83,61 61,25 85,02 64,98 84,11
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan III Tahun 2016 sebanyak 17.403 OH atau tercapai 84,11% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 20.691 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III Tahun 2016 tercapai 64,98%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai rata-rata sebanyak 148 OH atau 62,76% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Hal ini disebabkan oleh ; 1) Menunggu pedoman dan instruksi pelaksanaan dari rendal masing masing. 2) Terdapat realisasi penugasan pengawasan yang mendahului RMPnya dan realisasi penugasan pengawasan non PKPT. 3) Banyaknya penugasan yang harus diselesaikan baik PKPT maupun non PKPT sehingga terkadang dalam satu minggu ada dua penugasan yang pelaksanaannya hampir bersamaan. 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2016 sebesar Rp24.439.468.000,00. Rencana penyerapan anggaran Tahun 2016 berikut realisasinya s.d.Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan III 2016 Kode
%tase Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif
Program Kegiatan Output
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
Thdp Anggaran
Thdp Rencana Penyerapan
7
8=7/5
9=7/6
1
2
3
5
01
3670
994
18.055.344.000
12.385.585.000
12.633.096.880
69,97
102,00
01
3670
994
2.191.069.000
1.649.471.000
1.752.626.985
79,99
106,25
01
3676
001
915.265.000
663.445.000
644.848.809
70,45
97,20
01
3678
998
250.000.000
249.950.000
185.747.800
74,30
74,31
06
3701
003
1.649.618.000
1.074.454.000
1.326.079.458
80,39
123,42
06
3701
004
455.832.000
281.677.000
346.831.274
76,09
123,13
06
3701
005
81.232.000
80.670.000
9.155.271
11,27
11,35
06
3701
006
761.915.000
467.350.000
402.920.421
52,88
86,21
3701
007
06
Jumlah
79.193.000 24.439.468.000
6
Realisasi Anggaran (Rp)
48.000.000
21.039.300
26,57
43,83
16.900.602.000
17.322.346.198
70,88
102,50
8
